Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 25 Juli 2015

Page 1

Industri Jasa Seismik Migas RI Dikuasai Perusahaan RRT

108 Bank Pangkas Target Kredit

Hal. 5

Hal. 7

Serbuan Urban Usai Lebaran

Jangan Ada Kekerasan Dalam Orientasi Siswa Hal. 19

Hal. 9 Indeks Saham Nama

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

4856,595 -46,250 -0,940

SHAnGHAI

4,070.91

-53.01

-1.29

nIkkeI 225 20,544.53 -139.42

-0.67

HAnG SenG 25,128.51 -270.34

-1.06

eURO STOXX 3,640.06

5.42

0.15

S&P 500

2,101.50

3.00

0.14

DOwJOneS 17,696.00

20.00

0.11

nASDAq

12.50

0.27

4,632.50

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD

9,831.18 14,763.22 20,854.51 1,735.04 10,852.61 3,532.45 1,641.51 8,864.26 4,862.63 9,807.84 13,448.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Sabtu, 25 Juli 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 842 Tahun IV

Anak Buah Beber Aib OC Kaligis Runut Kronologis Aksi Suap Hakim PTUN Medan

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

DiPeRiKSA KPK. Anngota Majelis Hakim PTUn Medan Dermawan Ginting dan Panitera PTUn Medan Syamsir Yusfan diperiksa di Gedung kPk, Jakarta, Jumat (24/7). Mereka terkait kasus dugaan suap yang berkaitan dengan dana Bantuan Sosial (bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013.

Lolos Jumat Keramat KPK

Gatot Bakal Dijemput Paksa Jakarta | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ternyata memilih untuk mengikuti perintah pengacaranya, Razman Arief Nasution untuk tidak datang di KPK dan menjalani pemeriksaan. KPK pun tengah menggodok opsi penjemputan paksa jika dianggap tindakan Gatot bisa dikategorikan sikap tak kooperatif alias terusterusan mangkir, meski berjanji akan hadir Senin (27/7). "kami akan memanggil ulang mas, tapi kalau tidak hadir lagi, kami akan 'menghadapkan' beliau kepada penyidik untuk pemeriksaan lanjutan," kata Plt Pimpinan kPk, Indriyanto Seno Adji, Jumat (24/7). Saat ini kPk masih mengkaji apakah alasan

yang disampaikan pihak Gatot dianggap patut. Sejauh ini, kPk masih akan berusaha untuk menghadirkan Gatot secepat mungkin. Lalu, apakah perintah Razman yang melarang Gatot untuk menghadiri pemeriksaan bisa

d ik a t e g o r ik a n p e n g h a la n g halangan proses penyidikan? "kami masih fokus terhadap pemeriksaan gubernur. Lagi pula itukan advis lawyer tentang perlu tidaknya kehadiran kliennya, tentunya memang menjadi otoritas lawyer. Advisnya belus perlu dianggap menghalanghalangi proses penyidikan," tegas Indriyanto. Terkait mangkirnya Gatot, diamini Johan Budi selaku Plt Pimpinan kPk. "Jadi ada surat pemberitahuan dari lawyer, minta penundaan pemeriksaan karena ada keperluan dan rencana hari Senin akan hadir, baik evy maupun Gatot," kata Plt Pimpinan kPk,

Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Informasi yang didapat, surat itu diantarkan langsung oleh pengacara Gatot, Razman Arief nasution. Dalam suratnya, Gatot meminta untuk diperiksa bersamaan dengan sang istri. "Tadi Pak Gatot juga menelepon penyidik dan menerangkan hal yang sama," jelas kabag Pemberitaan kPk, Priharsa nugraha. Sebelumnya diketahui, Razman memang melarang Gubernur Gatot hadir ke kPk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pengacara yang baru selesai menjalani masa hukuman terkait kasus penganiayaan itu tadi pagi datang

ke kPk untuk mengantarkan sepucuk surat. namun Razman tak mau menyebut surat apa yang dia antarkan ke kPk. Gatot sendiri bukan kali ini saja mangkir. Pada panggilan pertama Gatot juga mangkir dari panggilan penyidik. Ke Jakarta Terkait Tugas Mendagri Gubsu Gatot Pujo nugroho dipastikan tidak memenuhi panggilan lanjutan kPk sebagai saksi terkait kasus suap hakim PTUn Medan, Jumat (24/7). Meski begitu, di hari tersebut Gubsu dipastikan berada di Jakarta dalam kaitannya tugas luar dari pihak Mendagri. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Haeruddin Massaro, paman M Yagari Bhastara alias Gerry yang merupakan anak buah pengacara OC kaligis mengungkapkan kronologi pemberian uang kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan, Sumatera Utara. 1. Kamis, 2 Juli 2015 Gerry bersama OC kaligis be rangkat ke Medan. Mereka berdua menemui anggota majelis hakim PTUn Medan, Dermawan Ginting yang tengah menyidangkan gugatan terkait penyelidikan kasus Bansos yang tengah ditangani kejati Sumut. "Saat itu hakim bilang perkara sudah kesimpulan dan akan diputus pada 7 Juli," kata Haeruddin menirukan cerita Gerry. Pertemuan hanya berjalan sekitar 1 jam dan setelah itu OC kaligis dan Gerry beranjak pulang ke Jakarta. namun, sebelum pulang, hakim Dermawan Ginting menyampaikan pada Gerry bahwa dirinya ingin bertemu empat mata

dengan OC kaligis. 2. Minggu, 5 Juli 2015 Gerry dan OC kaligis kembali berangkat ke Medan, kali ini ditemani sekretaris kaligis bernama endah. kepada sekrerarisnya, OC memerintahkan agar membawa dua buah buku. "Itu buku dibawa, kalau tak bawa buku itu percuma kita berangkat," tutur Haeruddin mengutip cerita Gerry. "Jadi pertama kali dia ke sana itu bertiga. OC, dia sama sekretarisnya OC.Tanggal 5 Juli itu dia yang serahkan ke ketua pengadilan," jelas Haeruddin. kaligis memerintahkan langsung Gerry untuk menyerahkan 'buku' ke hakim Dermawan Ginting. Gerry mengaku tak kuasa menolak perintah sang bos. Setelah buku diserahkan ke hakim Dermawan, kaligis, Gerry dan endah menginap di sebuah hotel di Medan. Di hotel itu kaligis menyerahkan dua amplop kepada Gerry. (Bersambung ke halaman 11)

Hati-hati Tawaran dari Uangteman.com Jakarta | Jurnal Asia Otoritas Jasa keuangan (OJk) menyebut ada 328 kegiatan investasi ilegal sejak 2013 hing ga semester I 2015. Di luar investasi, ada bisnis jasa pinjaman bodong yang tengah meresahkan masyarakat saat ini, yakni uangteman.com. Sebuah situs yang menawarkan pinjaman uang tunai cepat tanpa jaminan. Anggota Dewan komisioner Bidang edukasi dan Perlindungan konsumen OJk, kusumaningtuti S Soetiono mengungkapkan, sebanyak 328 kegiatan ilegal ini paling banyak tawaran penghimpunan dana tanpa izin. kegiatan investasi ini kerap terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar, kupang, Flores, Jayapura. "Tapi di luar itu yang lagi populer saat ini jasa pinjam uangteman. Dia

bukan menghimpun tapi memberi pinjaman. Mereka mendapat modal dari startup company, ditawarkan terbuka via online. Bunganya 1 persen flat per hari dengan maksimum pinjaman Rp 1-2 juta. Lumayan kan," ujar dia saat berbincang di kantornya, Jakarta, Jumat (24/7). Uangteman.com, tambahnya, mirip penawaran kredit Tanpa Agunan (kTA) yang sering dibroadcast melalui pesan singkat ponsel. Mereka menjanjikan kemudahan pencairan pinjaman tanpa agunan dan syarat, tapi bunga cukup tinggi. "Ini kan sangat mikro sekali, seperti rentenir di pasar yang bisa meminjamkan uang sampai Rp 1,5 juta per hari cuma bermodal kTP. Tapi bunganya tinggi sekali," tegasnya. (Bersambung ke halaman 11)

Wagubsu Belum Paraf Nama Pj Kepala Daerah Medan | Jurnal Asia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sepertinya kurang serius menyikapi soal penjabat (Pj) kepala daerah (kDh) jelang Pilkada serentak Desember mendatang. Terkhusus kota Medan, yang tinggal menghitung hari akan memasuki akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah, pada 26 Juli 2015. wa k i l G u b e r n u r S u m u t Tengku erry nuradi menyatakan, sepengetahuannya memang belum ada nama-nama Pj kepala

daerah yang disiapkan Pemprovsu. Apalagi hal itu juga pernah ia utarakan langsung kepada Gubsu Gatot Pujo nugroho, namun tidak ada jawaban. "Saya sempat singgung ke beliau (Gubsu, Red) saat halal bi halal kemarin, mengingatkan kalau masa bakti wali kota Medan akan habis tanggal 26 Juli. Tapi beliau (gubernur) diam saja. Ya saya nggak tanya lagilah," katanya kepada wartawan, Jumat (24/7). Sebagai wakil, aku erry, dirinya belum ada memaraf pengusulan

sejumlah nama penjabat tersebut. Menurut dia, mestinya secara prosedur dirinya juga dilibatkan dalam konteks pengusulan itu. "Tetapi nggak tahu ya kalau langsung. Sebagai wakil, yang jelas saya belum ada paraf," sebutnya. Menurut erry, meskipun belum ada Pj sampai AMJ eldin berakhir, roda pemerintahan kota Medan akan diemban Sekda setempat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) wali kota. "kalau belum ada Pj, Sekda yang ditunjuk sebagai

Plh wali kota Medan," sebut mantan Bupati Serdangbedagai ini. Senada, meski tidak mengakui sudah ada usulan nama untuk Pj wali kota Medan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga menyatakan, opsi lain akan dihunjuk Pelaksana Tugas Harian wali kota, di mana langsung ditunjuk oleh Mendagri guna mengisi kekosongan posisi tersebut. "Paling tidak ada pelaksana tugas harian wali kota. Hal itu

dibolehkan menurut aturan dan akan ditunjuk oleh menteri agar tidak terjadi kekosongan wali kota/bupati. Sifatnya sementara saja sembari menunggu penetapan Pj," ujarnya di lobi kantor Gubernur Sumut. Mengenai nama-nama pejabat e s e lo n I I Pe mprov s u ya ng bakal diplot sebagai Pj, Hasban enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya hal itu masih dalam proses. "Tidak lama lagi, masih dalam proses ya," pungkasnya. (andri)

Jurnal Asia | Ant: Audy Alwi

PeTUGAS network Operation Center salah satu jaringan selular memantau traik jaringan telekomunkasi di Gedung Wisma Mulia, Jakarta.

OJK Godok Aturan Penertiban

Regulasi Rampung Tahun Ini

Jasa Gadai Pinggir Jalan Segera Diatur

Tarif Antar-Operator Diharap Turun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menertibkan jasa pegadaian ‘pinggir jalan’ melalui aturan pengelolaan jasa gadai. Dalam aturan, hanya Pegadaian yang secara resmi diperbolehkan melakukan jasa gadai, di luar itu tidak ada ketentuan yang mengatur secara legal. kepala eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank (IknB) OJk Firdaus Djaelani mengatakan, aturan ini dibentuk untuk melindungi konsumen atau masyarakat. Selama ini, jasa gadai barang melalui ‘tiang gadai’ di pinggir jalan tidak ada yang mengatur. Dikhawatirkan, terjadi masalah

di kemudian hari. “Usaha gadai yang ditulis di tiang-tiang listrik, tulisannya ‘terima gadai’, kami sebenarnya sudah lama ingin mengatur, ada di RUU Pegadaian, jadi dalam UU dari zaman Belanda, usaha gadai hanya boleh diselenggarakan oleh BUMn. kita harus memberi perlindungan kepada masyarakat, bunganya, bagaimana cara melelang, itu harus diatur,” jelas Firdaus saat konferensi pers di Gedung OJk, Jl wahidin Raya, Jakarta, Jumat (24/7). Dia menjelaskan, berdasarkan UU yang berlaku saat ini, jasa pegadaian harus dijalankan oleh negara, yaitu BUMn dalam hal ini Pegadaian. “Ya tentunya kita akan dorong bagaimana agar UU Pegadaian bisa lahir, kalau bahan sudah siap, kalau sudah jadi kan bisa jadi hak DPR kan,” katanya. nantinya, kata Firdaus, setelah UU Pegadaian disahkan, seluruh pengusaha ‘gadai tiang’

harus punya izin OJk dalam menjalankan usahanya. “Oiya harus izin OJk. Saat ini belum, sekarang sih kan nggak elok juga itu Pegadaian dibilang ilegal, waduh kasian mereka nanti dikejar-kejar aparat,” katanya.

Terkait hal itu, Firdaus mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan hati-hati terhadap layanan jasa keuangan yang tidak memiliki izin usaha. “Jadi kita hanya mengimbau kepada masyarakat hati-hati

menggadaikan barangnya di usahausaha gadai yang memang saat ini memang dalam UU diizinkan hanya Perum Pegadaian, tapi kan kita tidak bisa melarang masyarakat untuk memakai jasa mereka,” terang dia. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Int

USAHA gadai liar yang segera diatur OJk karena dianggap bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah mengharapkan tarif antar-operator alias interkoneksi dapat segera turun agar memberikan dampak po sitif bagi pelanggan. Menteri komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya segera merampungkan regulasi terkait tarif interkoneksi tahun ini sehingga dapat mulai diimplementasikan pada awal 2016. “Tahun ini akan kami putuskan, dan mulai awal 2016 sudah diimplementasikan interkoneksi yang terbaru,” ujarnya, Jumat (24/7). Rudiantara menambahkan tujuan perhitungan ulang tarif interkoneksi ini adalah agar biaya interkoneksi dapat turun dan mendekatkan rasio tarif off net dan on net. Badan Regulasi Teleko munikasi Indonesia (BRTI) akan membahas model formula per-

hitungan tarif interkoneksi yang baru bersama operator pekan depan. Anggota komite Regulasi Telekomunikasi BRTI I ketut Prihadi kresna mengatakan pihaknya memang belum masuk ke dalam perhitungan ulang tarif interkoneksi. “ ka m i b e l u m m a s u k k e perhitungan tarif. kami akan memberikan usulan formula kepada para operator untuk didiskusikan bersama pekan depan. Usulan formula ini akan dibandingkan dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri terdahulu, namun tidak jauh berbeda,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, kamis (23 Juli 2015). Prihadi mengatakan regulasi berbentuk peraturan menteri ini diperkirakan rampung pada Oktober dan siap menggantikan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika no.8/2006. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.