Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 25 Juni 2016

Page 1

MEDAN 02

• Operasional Dua Karaoke Esek-esek Ditutup. HAL 02 • • PKL Jalan Dr Mansyur Kocar-kacir. HAL 03 • • Sekolah Cinta Budaya Bagi Paket Sembako. HAL 03

BISNIS 04

Sabtu, 25 Juni 2016

Nomor 1.116 Tahun IV

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

140 Orang Digilir di Brimobdasu

SAHAM 06

Diperiksa KPK Meski Terima Rp1,5 Juta Medan | Jurnal Asia Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus dugaan korupsi menerima hadiah atau janji, oleh anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 20142019 dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Jumat (24/6) siang. Kali ini, giliran Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan yang diperiksa. Mantan Pj Walikota Medan itu diperiksa kurang lebih selama 4 jam. “BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya yang lama ditanyai. BAP yang lama ada 66 lembar,” ucap Randiman. Pemeriksaan Randiman terbilang cukup lama karena BAP berisi 66 lembar dikalikan 7 sesuai jumlah tersangka. “Pertanyaannya macam BAP yang lama. Cuma inikan untuk tersangka yang baru. Bayangkan saja, saya mulai ditanyai dari jam tiga (15.00 wib). Sementara tiap BAP ada 66 lembar,” ungkap Randiman. (Bersambung ke halaman 15)

Hikmah Ramadhan Berhati-hati dalam Berbuat (Baca Halaman 15) Oleh: Gunawan, S.Pd.I, M.TH (Dosen FAI UMSU)

Jadwal Imsakiyah 1437 H Rmd 20 21 22 23

Tgl 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun

Imsak 4:46 4:46 4:46 4:47

Subuh 4:56 4:56 4:56 4:57

Zuhur 12:30 12:30 12:31 12:31

Ashar 15:57 15:57 15:57 15:58

Magrib 18:41 18:41 18:41 18:41

Isya 19:56 19:56 19:56 19:56

• IHSG Melemah 39,47 Poin. HAL 06 • • Panorama Jajaki Revaluasi, Mitra Strategis dan Rights Issue. HAL 06 • • 2015, Rugi Bakrie Telecom Meroket Jadi Rp8,64 Triliun. HAL 07

LENTERA ASIA 08

• Karyawan China Airlines Mogok. HAL 08 • • KBRI Beijing Pulangkan Kembali Puluhan TKW Ilegal. HAL 08 • • Badai Dahsyat Landa Tiongkok Timur, 98 Orang Tewas. HAL 09 Jurnal Asia | Ant: Aditya Pradana Putra

DIlARANG BeRlAyAR. Sebuah kapal barang bermuatan peti kemas bersandar di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), untuk melakukan bongkar muat, Jumat (24/6). Pemerintah melalui Kemenhub mengeluarkan larangan berlayar untuk seluruh kapal Indonesia ke Filipina, pasca meningkatnya rawan kejahatan di perairan tersebut.

Kapal Indonesia Dilarang Berlayar ke Filipina 7 WNI Diculik, Dianggap Perairan Rawan Kejahatan Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah melarang seluruh kegiatan pelayaran/perkapalan melintasi wilayah perairan Filipina. Hal ini ditegaskan menyusul tujuh WNI yang kembali menjadi sandera Abu Sayyaf dan meminta uang tebusan Rp59 miliar, agar seluruh korban dibebaskan.

Untuk Wilayah Medan dan Sekitarnya

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Tonny Budiono mengeluarkan Maklumat Pelayaran No. 130/ VI/DN-16 tanggal 24 Juni 2016 kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia yang berisi larangan keras penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar menuju Filipina. “Dalam maklumat pelayaran tersebut ditegaskan bahwa Syahbandar dilarang keras untuk menerbitkan SPB bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berangkat menuju Filipina tanpa terkecuali,” ujar Tonny dalam pernyataannya, Jumat (24/6). (Bersambung ke halaman 15)

Jangan Mudik Pakai Mobil Dinas

“Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratiikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratiikasi tersebut,” ujar Direktur Gratiikasi KPK Giri

Suprapdiono dalam pernyataannya, Jumat (24/6). KPK juga mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara langsung ataupun tertulis kepada masyarakat atau perusahaan. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat. Terkait dengan penggunaan mobil dinas atau fasilitas lainnya untuk mudik, KPK mengimbau agar para pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. (Bersambung ke halaman 15)

PERISTIWA 10

• Korban Penganiayaan Dipaksa Berdamai. HAL 10 • • Polres Langkat Ringkus Pengedar Sabu-sabu. HAL 10 • • Polisi Bongkar Peredaran Power Bank Berisi Sabu. HAL 11

EDUKASI 12

• USU Jalin Kerjasama dengan Lima Perguruan Tinggi. HAL 12 • • Kemdikbud Tingkatkan Persentase SMK Negeri. HAL 12

NASIONAL 13

• Golkar Resmi Dukung Ahok. HAL 13 • • Oknum Pemerintahan Minta THR ke Swasta Bisa Dipidana. HAL 13

INTERNASIONAL 14

• Inggris Keluar dari Uni Eropa, PM Cameron Mengundurkan Diri. HAL 14

OLAHRAGA 16

• Hari Ini PSMS Kontra Deli Putra. HAL 16 • • Rossi Posisi Tujuh di FP 1 GP Belanda. HAL 16

SPORT 17

• Tebus Dosa. HAL 17

Pejabat dan PNS Juga Dilarang Terima Parcel Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratiikasi. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

• Permintaan Perhiasan Masih Lesu. HAL 04 • • Diskon Hingga 70 Persen, Midnight Sale di Plaza Medan Fair. HAL 05

INFOBANK 18

• BI: Brexit Picu Pelarian Dana ke AS-Jepang. HAL 18 • • Bank Harus Lengkapi Bisnis dengan Fintech. HAL 19

PROPERTI 20

• Pemerintah Dorong Pengembangan Rusun Murah oleh Pengembang. HAL 20

SEREMONI 24

Jurnal Asia | Ant: Arif Firmansyah

SeorAng PNS melewati barisan mobil dinas di lingkungan kerja Pemerintah Kota, Jumat (24/6).

• Basoeki Abdullah Art Award 2016 Kembali Digelar. HAL 24 • • Komplain Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Lewat Handphone. HAL 25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.