Hal. 3
Hal. 5
Hal. 15
Kunjungan Wisman ke Sumut Terus Merosot
Polrestabes Medan Dalami Kasus Bentrok UIN
BRI Tawarkan Obligasi Rp4,6 Triliun
Hal. 4
Hal. 11
Hal. 21
Pilkada Serentak Diharap Aman dan Lancar
Menko Polhukam Sentil Parpol Rekrut Artis
Jadilah Guru Inspiratif dan Motivatif Bagi Siswa
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 25 November 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.241 Tahun V
Sidang Korupsi Dana Bansos Pemprovsu
Indeks Saham
Gatot Tersenyum dengan Vonis 6 Tahun Medan | Jurnal Asia Senyum lebar merekah di bibir mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, meski dirinya divonis enam tahun penjara, termasuk denda Rp 200 juta dan subsider empat bulan kurungan, Kamis (24/11). Putusan hakim ini terkait dengan kasus korupsi dana Bansos Pemprovsu tahun 2012 dan 2013 senilai Rp4 miliar. Dalam sidang kemarin, terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Bersambung ke halaman 11)
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
5107,623 -104,370 -2,000
Shanghai
3,241.74
0.60
0.02
Nikkei 225
18,333.41
170.47
0.94
Hang Seng 22,608.49
-68.20
-0.30
EURO STOXX 3,037.27
5.13
0.17
S&P 500
2,204.72
1.78
0.08
Dowjones
19,083.18
59.31
0.31
5,380.68
-5.67
-0.11
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,540.00 9,989.85 14,261.70 16,829.55 1,745.66 12,014.21 3,034.20 1,568.17 9,473.29 4,272.38 9,433.26
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
TeRSeNyUM PAScA VoNiS. Mantan Gubernur Sumut yang menjadi terpidana kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho memberikan keterangan saat usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Kamis (24/11). Gatot Pujo Nugroho divonis 6 tahun dengan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak korupsi dalam kasus dana hibah serta bantuan sosial (bansos) Pemerintah Sumatera Utara tahun 2013.
Bernasib Sama Seperti Ahok
Ramadhan Pohan Segera Sidang
Buni Yani Dicekal ke Luar Negeri
(24/11). Bobbi mengungkapkan setelah berkas dinyatakan lengkap secara formil dan materil, penyidik tinggal menunggu penyerahan tersangka ke Kejati Sumut. Selanjutnya, berkas dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk digelar persidangan. "Kita tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dalam waktu dekat ini," jelas Bobbi. Disinggung soal Ramadhan Pohan yang saat ini masih menjadi tahanan kota, Bobbi tidak bersedia komentar. Evaluasi akan dilakukan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan akan ditahan atau tidak. (Bersambung ke halaman 11)
Jelang Ancaman Rush Money
Jakarta | Jurnal Asia Pasca menetapkan status tersangka kepada Buni Yani, Kepolisian Daerah Metro Jaya mencegahnya untuk bepergian ke luar negeri. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono me nyatakan langkah ini diambil terkait penetapan statusnya terkait kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kami sudah lakukan upaya pencegahan ke luar negeri selama 60 hari ke depan, (permohonan) akan segera kami kirimkan ke Kejaksaan Agung,” kata Awi di Markas Polda Metro Jaya,
Jakarta Selatan, Kamis (24/11). Buni Yani resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian ber dasarkan SARA. Tiga kalimat yang tertulis dalam posting Buni Yani di Facebook menjadi alasan polisi menetapkannya sebagai tersangka pencemaran nama baik dan penghasutan yang terkait isu SARA. Ketiga kalimat itu, berbunyi: Pertama, “PENISTAAN TERHADAP AGAMA?” Kedua, “Bapak-Ibu [pemilih Muslim]... dibohongi Surat Al Maidah 51”... [dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”. Ketiga, “Keliatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”. Polisi menilai Buni Yani bersalah lantaran menyertakan
status yang berpotensi menimbulkan rasa kebencian saat mengunggah cuplikan video pernyataan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51. Buat cari Teman Diskusi Kombes Awi Setiyono juga mengatakan, motif Buni Yani mengunggah video pernyataan Ahok adalah untuk mencari teman diksusi. “Yang bersangkutan ingin mengajak diskusi ke netizen (Internet Citizen) dan sengaja mem-posting itu” kata Awi. “Ini bukan pendapat penyidik, tapi dari ahli bahasa, teknologi informasi dan ahli sosiologi, ini kami tanyakan kata per kata, apa ada pengaruhnya ke masyarakat katakata ini,” tutur Awi. (Bersambung ke halaman 11)
Tak Ada Lonjakan Penarikan Tunai Jakarta | Jurnal Asia Jelang aksi #RushMoney2511 atau ancaman penarikan uang tunai secara bersama-sama pada 25 November 2016 yang beredar di media sosial dua pekan terakhir, sejumlah bank mengklaim penarikan dana tunai masih dalam batas normal. #RushMoney2511 merupakan bentuk protes kelompok tertentu yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), petahana Gubernur DKI Jakarta, diadili atas dugaan kasus penistaan agama. Ahok sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kelompok pemrotes nampaknya tak puas hanya dengan status tersebut. Mereka menuntut Ahok ditahan. “Sejauh ini, belum ada (rush money). Semuanya normal. Kami monitor secara seksama volume penarikan selama beberapa minggu terakhir, sejauh ini aman,” ujar
IHSG
Nasdaq
Berkas Dugaan Penipuan Lengkap
Medan | Jurnal Asia Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan berkas perkara milik Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan sudah lengkap atau P21 atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp15,3 miliar. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri, setelah berkas perkara diterima dari penyidik Polda Sumut, pihak Kejaksaan melalui jaksa peneliti melakukan penelitian berkas dan melakukan ekspos internal menyatakan berkas tersebut, lengkap atau P21. "Berkas itu, dinyatakan lengkap pada hari Rabu, 23 November 2016, kemarin," kata Bobbi Sandri, Kamis
Nama
Direktur Utama Bank Permata Roy A. Arfandy , Kamis (24/11). S e t a l i t i g a u a n g , Pa r w a t i Surjaudaja, Direktur Utama Bank OCBC NISP juga mengaku, tidak ada penarikan uang tunai dalam jumlah besar secara bersama-sama sampai sore ini. Bahkan menurutnya, isu rush money seharusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. “Namun, untuk berjaga-jaga, kami akan menyiapkan uang tunai ekstra apabila memang diperlukan,” terang dia singkat. Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) mengatakan, industri perbankan nasional tengah melalui berbagai tantangan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global yang secara tidak langsung melemahkan permintaan kredit dunia usaha. (Bersambung ke halaman 11)
MUI Kaji Fatwa Sholat Jumat di Jalan Jakarta | Jurnal Asia Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk menginstruksikan rakyatnya agar tidak ikut serta dalam demo Bela Islam jilid III yang rencananya akan diselenggarakam pada 25 November dan 2 Desember. Menurutnya demo memiliki aturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aksi yang dapat merugikan pihak lain dan aktivitas umum. “Jadi saya mengimbau kepada masyarakat. Saya mengimbau pada para gubernur. Berikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan ini,” ucapnya di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/11). Adapun aturan yang dimaksud Tito yaitu tidak diperbolehkannya masyarakat melakukan Salat Jumat di sepanjang jalan raya Ibu Kota. Menurutnya, apabila masyarakat ingin melakukan ibadah dapat dilakukan di masjid. “Persoalannya kalau (sholat) dilakukan di jalan raya, dalam pandangan itu mengganggu ketertiban umum. Jalan itu kan milik siapa saja, banyak orang. Akan juga mengganggu hak asasi orang lain. Kemacetan akan luar biasa,” paparnya. (Bersambung ke halaman 11)
Politikus Korup Terbanyak Lulus S-2 dan S-3 Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
TeRSANGKA kasus dugaan penyebaran kebencian terkait unggahan video Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/11).
Tim Saber Pungli Terima 10 Ribu Laporan Hampir sebulan bekerja, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) sudah menerima 10.520 laporan. Laporan dari berbagai daerah ini menyangkut pungli di sektor layanan publik.
Jurnal Asia | Ant: Iggoy el Fitra
Kapolri: Gubernur Diimbau Cegah Rakyat Demo
KPK:
Paling Banyak Aduan Perizinan
PoLiSi menggiring seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Peternakan Provinsi yang merupakan tersangka dugaan pungutan liar (pungli), di Polda Sumatra Barat, Padang, Sumbar, kemarin.
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
BALiHo berisi maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kamis (24/11). Disebutkan untuk pengunjuk rasa yang isinya empat poin pedoman menyampaikan pendapat di muka umum, menjelang aksi susulan pada 25 November dan 2 Desember, salah satunya menegaskan larangan upaya makar.
“Sampai dengan 22 November total laporan aduan yang masuk ada 10.520 laporan,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Laporan ini masuk melalui layanan
SMS, email, aplikasi android serta melalui surat Pos. Banyaknya aduan yang diterima menunjukkan respons positif masyarakat mengadukan penyimpangan sektor layanan publik terutama soal perizinan dan kepegawaian kepada Saber Pungli yang dikukuhkan pada 28 Oktober. “Memang dengan cepat kita merespons, kita ingin supaya ada aksi dari laporan untuk segara ditangani. Oleh karena itu sebagian laporan sudah direkomendasikan dari Saber Pungli ke UPP (Unit Pemberantasan Pungli),” sambung Wiranto Selain menindaklanjuti aduan masyarakat, tim Saber Pungli yang
dipimpin Komjen (Pol) Dwi Priyatno juga secara aktif bergerak ke sejumlah daerah untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Satgas Saber Pungli beranggotakan 236 personel yang terdiri dari lintas kementerian termasuk TNI dan Polri. “Kegiatan yang telah dilaksanakan satgas Saber Pungli antara lain OTT di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jembatan Timbang Sulsel, Kantor Dinas Pemda NTT, Kantor Imigrasi DIY, Kantor Ditlantas Polda Sulteng, Kantor LIPI Subang, suap cetak sawah Kalbar dan Dinas Pertanian Sumbar,” papar Wiranto. (ant)
Jakarta | Jurnal Asia Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan sangat banyak politikus yang tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh masyarakat. Politikus itu terutama yang terjerat kasus korupsi, meskipun mereka pada umumnya berlatar pendidikan tinggi. "Dari 600-an koruptor yang ditangkap KPK, yang mengenyam pendidikan S-2 hampir 200 orang dan S-3 ada 40 orang," ucap Laode dalam acara peluncuran Produk dan Program PCB (Politik Cerdas Berintegrasi) di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/11). "Kenyataan itu sangat miris karena Indonesia butuh politikus baik dan betul-betul menjadi teladan." Menurut Laode, kebanyakan koruptor memiliki koneksi dengan kekuasaan dan partai politik. Untuk mengurangi perilaku korup para politikus, KPK membuat kode etik politikus serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. "KPK, sejumlah perguruan tinggi, serta LIPI sejak awal mendampingi program ini. Politikus mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia," ujarnya. "Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan, tapi juga melakukan pencegahan. Kami sadar tidak mungkin persoalan integritas dan korupsi hanya dikerjakan KPK, tapi harus kerja sama dengan seluruh komponen bangsa, dan paling strategis itu politikus, karena mereka pemimpin," tuturnya. Program Politik Cerdas dan Berintegritas merupakan upaya KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencegah korupsi, yang hingga kini masih merajalela di negeri ini. (Bersambung ke halaman 11)