Industri Tembakau di Ujung Tanduk
Target Sejuta Rumah Tidak Realistis
Muhammadiyah Idul Adha 23 September
6 Remaja Perampok Diringkus
Hal. 7
Hal. 10
Hal. 15
Hal. 4
Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah
4163,729 -172,220 -3,970
IHSG
4228,501
SHAnGHAI
2,964.97 -244.94
-7.63
nIkkeI 225 17,806.70 -733.98
-3.96
64,770
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,143.03 16,233.33 22,176.64 1,814.79 11,721.05 3,314.97 1,713.20 9,165.37 5,073.15 10,007.12 14,067.00
%
IHSG
1,560
HAnG SenG 21,404.96 +153.39
0.72
eURO STOXX 3,204.73 +131.34
4.27
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
1,935.61
42.40
2.24
DOwJOneS 16,184.95
313.60
1.98
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Rabu, 26 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 868 Tahun IV
KPU Tetapkan Nomor Urut Pilkada Medan
Eldin-Achyar 1 Ramadhan-Edhie 2 Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
PANITERA PTUn Medan Syamsir Yusfan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan di gedung kPk, Jakarta, Selasa (25/8).
Panitera PTUN Medan Mengaku
Syamsir Terima US$2.000 dari Kaligis Jakarta | Jurnal Asia Panitera Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan Syamsir Yusfan mengakui dirinya mendapat ribuan dollar dari pengacara O.C. kaligis. Duit diberikan lantaran Syamsir kerap mempertemukan kaligis dengan Hakim ketua PTUn Medan Tripeni Irianto Putro. "Pada dasarnya dia sudah akui semua sih. Dia mengakui sudah menerima uang itu dan dia bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan," kata kuasa hukum Syamsir, Jhon elly, di Gedung kPk, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/8). Jhon mengaku, Syamsir dua kali mendapat fulus. Pertama,
diserahkan langsung oleh kaligis; dan kedua, diserahkan anak buah kaligis, M Yagari Bhastar alias Gerry. "Ya OCk, kemudian yang kedua Gerry yang ngasih. Pertama seribu (dollar), kedua juga seribu (dollar)," beber Jhon. Menurut John, uang itu diberikan setelah Syamsir mempertemukan kaligis dengan Tripeni. Saat itu, kata Jhon, kaligis kerap meminta bertemu dengan Tripeni. "kebetulan memang setelah beberapa kali dia mempertemukan itu Pak OC menitipkan uang sama dia. Tapi, dia sebenarnya tidak tahu tujuannya itu. Yang dia lihat ada duit, diambil," pungkas dia. (Bersambung ke halaman 11)
PP Anti-Kriminalisasi Pejabat Segera Terbit Rampung Akhir Agustus Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah terus menggodok rancangan peraturan pemerintah (PP), yang akan melindungi kebijakan pejabat pemerintahan saat akan melakukan diskresi dari ancaman dijerat dalam kasus pidana. Menteri Sekretaris negara Pratikno menargetkan regulasi itu akan selesai pada akhir Agustus 2015 ini. "(PP) itu akan menjadi satu pondasi, menegaskan ruang diskresi agar muncul ino vasiinovasi baru. Jangan sam pai kemudian pengambil ke putusan, karena takut ada implikasi hukumnya, kemudian pejabat tidak berani melakukan kebijakan," ujar Pratikno di Sekretariat negara, Selasa (25/8). Pratikno mengungkapkan selama ini pejabat pemerintahan tidak menjalankan programprogram dengan dalih tidak ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya. Hal tersebut mencerminkan keraguan me reka dalam mengambil sebuah kebijakan meski dalam Un dang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Peme rintahan mengatur soal
diskresi itu. "Jadi kita mengalami permasalahan yang sangat kompleks, menghadapi situasi yang dinamis tapi cara kita tidak dinamis kan bahaya. Makanya, jangan sampai inovasi justru membawa risiko bagi para inovatornya," ungkap Pratikno. Pemerintah ingin seluruh pejabat pemerintah bisa bergerak cepat termasuk mengambil kebijakan diskresi mana kala diperlukan untuk meningkatkan belanja modal. Presiden Jokowi b e r h a ra p d e n g a n s e m a k i n meningkatnya belanja modal, maka akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, sebut Pratikno, rancangan PP ini masih dalam tahap sinkronisasi antar kelembagaan. Regulasi ini awalnya diusulkan oleh kementerian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi. Apabila sinkronisasi sudah tuntas, maka draf asli regulasi itu akan dikirim ke lintas kementerian dan diajukan ke Presiden untuk ditandatangani. "Saya rasa akhir bulan ini sudah selesai," ucap Pratikno. (kc)
Medan | Jurnal Asia KPU akhirnya menetapkan nomor urut pasangan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, Selasa (25/8), pasca diundi di Hotel Dharma Deli. Nomor urut 1 untuk Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution, dan nomor urut 2 bagi Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma. Pasangan calon nomor satu Dzulmi eldin - Akhyar nasution atau dikenal dengan 'BenAR', dengan jumlah massa yang hadir cukup banyak. Sehingga saat diketahui jagoannya mendapatk nomor urut satu, riuh suara pendukung langsung bergema. Sebagai pasangan nomor urut satu, Dzulmi eldin dipercayakan untuk menyampaikan pidato, kembali mendapat sambutan
antusias dari pendukungnya yang terdiri dari 7 gabungan partai politik (PDIP, Partai Golkar, PAn, PkS, nasdem, PkPI dan PBB), sekaligus menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan dukungan yang cukup besar tersebut, termasuk kepercayaan atas nomor urut satu yang diperoleh. "kami, eldin-Akhyar berharap semua berjalan lancar, dan juga berharap Pilkada 2015 dalam menentukan kepemimpinan kota Medan akan datang ini menjadi harapan seluruh masyarakat," ucap calon walikota In cumbent tersebut yakin. Meski mendapatkan nomor urut 1, namun eldin mengaku timnya tidak akan langsung terlena dengan hanya berharap pada "keberuntungan" dari angka tersebut. Timnya akan tetap bekerja secara maksimal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kota Medan untuk memenangkan pi lihan masyarakat sekaligus memenangkan Pilkada Medan yang akan digelar pada 9 Desember 2015. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
NOMOR URUT CALON WALIKOTA MEDAN. Pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan nomor urut satu, Dzulmi eldin (kanan) Akhyar nasution (kiri) bersama pendukung menunjukan kertas bertuliskan angka satu, pada Rapat Pleno Terbuka kPU Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/8). Pilkada kota Medan diikuti dua pasangan calon yakni Dzulmi eldin - Akhyar nasution nomor urut satu dan Ramadhan Pohan eddie kusuma nomor urut dua.
Tujuh Jam Diperiksa Kejagung
Aturan ‘Tax Holiday’ Keluar
Gatot Mesra dengan Istri Muda
Industri Berpeluang Bebas Pajak 20 Tahun
Jakarta | Jurnal Asia Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo nugroho diperiksa penyidik kejaksaan Agung selama kurang lebih 7 jam di Gedung kPk, Jakarta Selatan. Usai diperiksa ia terlihat mesra dengan istri mudanya evy Susanti. Penyidik kejaksaan Agung
memeriksa Gatot terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara. "Diperiksa sebagai saksi terkait kasus bansos oleh kejaksaan," kata Pelaksana Harian kepala Biro Humas kPk Yuyuk Andrianti, Selasa (25/8). Pukul 16.00 wIB, evy yang
menggunakan jilbab dan pakaian warna hijau masuk ke Gedung kPk. Saat ditanya soal kehadirannya, ia tidak berbicara. Satu jam kemudian, evy ke luar bersama Gatot. Gatot terus tersenyum dan merangkul evy. evy pun tersenyum malu-malu. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
GUBERNUR non-aktif Sumatra Utara Gatot Pujo nugroho (kiri) bersama istri evi Susanti (kanan) berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung kPk, Jakarta, Selasa (25/8).
Buruh Tuntut BPJS Kesehatan Dibubarkan
Para buruh ini menuntut agar asuransi kesehatan plat merah itu segera dibubarkan karena diyakini keberadaan BPJS kesehatan hanya membuat pekerja semakin sulit
mendapatkan fasilitas kesehatan. Dalam aksinya, massa yang tergabung dari DPC F SP LeMSPSI, DPC F nIBA-SPSI,DPC F SP kAHUT, DPC F SP RTMM-SPSI kota Medan, melakukan konvoi de ngan menggunakan sepeda motor mendatangi gedung dewan dan langsung menggelar aksi di badan jalan Imam Bonjol depan gedung DPRD Sumut, sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan sementara. Dalam orasinya, pekerja SPSI kota Medan menyebutkan, perubahan BPJS ketenagakerjaan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dan semakin kabur bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan saat memasuki masa pensiun. karena itu, BPJS kesehatan harus segera dibubarkan, karena sangat merugikan masyarakat
2. Industri pengilangan minyak bumi 3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam 4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri 5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan 6. Ind ustri telekomunik asi, informasi, dan komunikasi 7. Industri transportasi dan kelautan 8. In dustri pengolahan yang me rupakan industri utama di kawasan ekonomi khusus (kek) 9. Industri ekonomi selain yang menggunakan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (kPBU). (Bersambung ke halaman 11)
Mulai Februari 2016
Fasilitas Semakin Menurun Ratusan buruh dari berbagai organisasi pekerja melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (25/8), mempersoalkan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pelayanannya amat buruk, terutama kepada para buruh.
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintahan Presiden Jokowi m e m b e r i k a n i n s e n t i f Pa j a k Penghasilan (PPh) badan atau usaha atau Tax Holiday bagi investor industri pioner. Insentif yang diberikan mulai keringanan pengurangan bayar PPh dari 10%100% untuk periode 5-15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri keuangan (PMk) nomor 159/PMk.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan 14 Agustus 2015, dan berlaku efektif mulai 16 Agustus 2015. Investor yang berhak menerima ini adalan investor pioner, antara lain: 1. Industri logam hulu
terutama kaum pekerja yang telah dipotong upahnya sebanyak 1 persen tapi fasilitas kesehatannya semakin menurun. Menurut mereka, dibandingkan sebelum terbentuknya BPJS kesehatan, para pekerja/buruh dan ke luarga yang ingin berobat dapat langsung ke rumah sakit tidak melalui puskesmas dan tidak ada pemotongan upah terhadap pekerja/buruh. namun, sebut mereka lagi dalam pernyataan sikapnya, setelah adanya BPJS kesehatan para buruh justru kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Contohnya pekerja dan keluarga yang ingin berobat tidak bisa langsung ke rumah sakit tapi harus melalui puskesmas. klinik-klinik yang ditunjuk BPJS ke s e h a t a n h a nya m e l aya n i sampai pukul 17.00 wIB, adanya
pembatasan dokter spesialis di rumah-rumah sakit rujukan hanya sampai pukul 13.00 wIB, banyak pasien belum sembuh disuruh pulang atas perintah BPJS,” kata DPC F LeM-SPSI kota Medan Gimin. Begitu juga dengan terbatasnya dokter spesialis, sehingga umumnya para pekerja wanita yang mengandung/hamil namun tetap bekerja pada pagi hari dan pada umumnya baru pulang pukul 15.00 wIB hingga 16.00 wIB, sehingga tidak dapat memeriksa kandungannya. “Belum lagi pihak rumah sakit selalu mengatakan tidak ada ruangan,” kata seorang buruh. Selain itu, pengunjukrasa juga menolak perubahan BPJS ketenagakerjaan karena semakin kaburnya peraturan bagi pe kerja untuk mendapatkan kesejahteraan terutama pada usia
pensiun. “Pekerja juga menplak rencana pemerinah menaikkan upah berjangka 5 tahun,”Gimin. Dalam pernyataan sikapnya para buruh ini sangat berharap agar instansi terkait terutama DPRD Sumatera Utara dan Plt Gubernur Sumatera Utara dapat segera menyikapi permasalahan yang mereka hadapi dalam mendapatkan layanan kesehatan. Pada kesempatan itu, ketua komisi e DPRD Sumut efendi Panjaitan yang menerima unjuk rasa itu berjanji akan menampung aspirasi dari pekerja. Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengingatkan BPJS ke sehatan, dinas kesehatan, rumahsakit penerima pasien BPJS kesehatan dan para dokter jangan ada diskriminasi dalam melayani pasien. (isvan)
RI Perketat Impor Buah dan Sayur Jakarta | Jurnal Asia Mulai Februari tahun depan, kementerian Pertanian (kementan) mulai memperketat proses masuknya buah dan sayur impor, termasuk bahan pangan seperti gandum dari negara yang belum memenuhi standar laboratorium penguji keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). ketentuan ini berdasarkan Per aturan Menteri Pertanian (Permentan) no. 4/PP340/2/2015 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan. Permentan ini ditandatangani Mentan Amran Sulaiman dan diundangkan mulai 17 Februari, berlaku efektif setelah setahun diundangkan atau 17 Februari 2016. kepala Pusat karantina Tumbuhan dan keamanan Hayati Badan karantina kementan Antarjo mengungkapkan, larangan ini ber laku bagi semua negara pengekspor buah dan sayur, termasuk tanaman pangan yang sampai saat ini belum memenuhi uji laboratorium yang ditetapkan Badan karantina. “Uji lab pada barang-barang
yang akan masuk ke Indonesia ini bisa dilakukan dengan negara asal, tetapi dengan syarat yang kriterianya kita tentukan. Dan ini sudah umum dilakukan di banyak negara,” jelas Antarjo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/8). Dengan regulasi ini, menurut Antarjo, Indonesia hanya mengizinkan impor buah berasal dari 4 negara yang sudah diakui Indonesia telah melakukan pengawasan laboratorium sesuai standar Codex International Food Standards (CIFS) yang ditetapkan Badan kesehatan Dunia (wHO). empat negara tersebut yakni Amerika Serikat, kanada, Australia, dan new Zealand. Sementara negara eksportir di luar 4 negara tersebut, harus mendaftarkan komoditas hayatinya pada wHO agar bisa masuk ke pelabuhan Indonesia. “Atau bisa juga tanpa harus lolos sebagai negara yang diakui dengan penerapan pengawasan tinggi yang ditetapkan CIFS, negara eksportir juga bisa melakukan uji lab sendiri tapi dengan standar yang ditetapkan Badan karantina,” terang Antarjo. (Bersambung ke halaman 11)