Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 26 Juli 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 9

Pemerintah Berencana Ambilalih e-KTP

Dianiaya dan Dilecehkan Polisi Ngadu ke Poldasu

16 Nama Masuk Daftar Eksekusi Mati Kejagung

Hal. 5

Hal. 8

Hal. 11

Pecat Mahasiswa Pengguna Narkoba

Fotographer Jadi Korban Pecah Kaca Mobil

Dokter Tidak Boleh Terlibat Dalam Eksekusi Kebiri

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 26 Juli 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.138 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5220,802

23,550

0,450

Shanghai

3,015.83

3.01

0.10

Nikkei 225

­0.04

16,620.29

­6.96

Hang Seng 21,993.44

29.17

0.13

EURO STOXX 2,973.22

0.99

0.03

S&P 500 Dowjones Nasdaq

­11.75

­0.54

18,465.49 ­105.36

2,163.28

­0.57

5,087.25

­12.92

­0.25

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,135.00 9,811.20 14,403.86 17,239.70 1,693.49 12,331.61 3,217.41 1,534.26 9,166.93 4,144.59 9,647.46

PPATK Lapor Jokowi

Transaksi Tunai akan Dibatasi Rp100 Juta

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

PENATAAN DANAU TOBA. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kiri) berjabat tangan dengan Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi (tengah) didampingi sejumlah Bupati se kawasan Danau Toba, seusai menyaksikan Penandatanganan Aksi Penataan Kawasan Danau Toba, di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7). Penandatanganan tersebut diantaranya kesepakatan dalam peningkatan kualitas air kawasan Danau Toba.

Karena Pemda Terima ‘Uang Receh’

Menkopolhukam: TPL Dibiarkan Cemari Danau Toba Medan | Jurnal Asia Menkopolhukam Luhut Panjaitan, secara terangterangan menyebut pencemaran di Danau Toba sudah luar biasa, sehingga diperlukan penanganan serius untuk mengatasinya. Salah satunya dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pemerintah Daerah pun dituding menerima ‘uang receh’, sehingga tindakan pencemaran itu bisa berlangsung bertahun-tahun lamanya.

Dalam dialog nasional di Medan, Senin, Menko Polhukam Luhut Pan­ jaitan mengatakan jika tidak dis­ iapkan langkah yang serius dan tegas dikhawatirkan pencemaran tersebut akan sulit diatasi dengan cepat. Pihaknya mendukung Pemprov Sumut yang telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tersebut, terutama untuk mendukung program pengembangan Danau Toba. “Karena lintas kabupaten, tidak

usah ragu, saya dukung,” katanya dalam dialog dengan tema “peranan tokoh masyarakat dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI itu. Menurut Luhut, cukup banyak faktor penyebab pencemaran terse­ but danau yang menjadi kebangga­ an warga Sumatera Utara tersebut. Salah satu perusahaan yang ikut memberikan andil dalam pencemaran tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bergerak

dalam produksi bubur kertas. Untuk itu, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir tersebut perlu memperbaiki teknologinya, pengolahan limbahnya, dan me ­ miliki HTI tersendiri agar tidak me nebang hutan yang lain. Pe­ mangku kepentingan di Sumut juga diingatkan untuk tegas dalam menegakkan aturan, terutama jika mengetahui adanya praktik yang merusak lingkungan. (Bersambung ke halaman 11)

Demo Pemko Medan

Pedagang Aksara Belum Dapat Kepastian Relokasi Medan | Jurnal Asia Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) perwakilan Pasar Aksara, meminta kepastian lokasi berjualan sementara kepada Pemerintah Kota Medan. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait nasib para pedagang pasca kebakaran. Ketua P3TSU perwakilan Pasar Aksara Medan Ursan Lubis dalam aksinya di depan kantor Pemko Medan mendesak Wali Kota Medan untuk memberikan perhatian yang serius dan segera merelokasikan tempat penampungan sementara di lokasi gedung pasar Aksara. Ke­ mudian Pemko juga diminta segera membangun kembali gedung pasar. “Kami ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Medan Dzulmi

Eldin demi memperoleh kepastian nasib. Kami ingin bertemu dalam minggu ini juga,” katanya disela­sela aksi yang diikuti puluhan pedagang Pasar Aksara Medan, Senin (25/7). Para pedagang, sambungnya, menginginkan lokasi sementara untuk berjualan di atas badan Jalan HM Yamin hingga persimpangan lampu merah Jalan Satria. Lokasi ini diinginkan karena memilikk banyak jalan alternatif sehingga dinilai tidak akan menganggu aktivitas pengguna jalan. “Kami menolak relokasi di MMTC Deli Serdang, karena justru akan memberatkan kami. Kepastian ini kami butuhkan. Pemko juga agar segera membangun kembali Pasar Aksara,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

SEOrANg pedagang Pasar Aksara berteriak ketika berunjuk rasa di depan halaman Kantor Walikota Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7).

Jakarta | Jurnal Asia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta pemerintah segera menerapkan pem­ batasan transaksi tunai. Langkah itu harus segera diatur melalui undang­undang pembatasan transaksi tunai. M Yusuf, Kepala PPATK mengatakan, saat ini sudah ada rancangan UU Pembatasan Transaksi Tunai yang disusun oleh pemerintah. Saat ini, rancangan tersebut sudah selesai dirumuskan dan sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Dalam rancangan awal tersebut, Yusuf mengatakan rencananya transaksi tunai akan dibatasi paling banyak Rp 100 juta. “Ini minta kami segera dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016 ini, “ kata Yusuf usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Senin (25/7) siang. Yusuf mengatakan, pembatasan transaksi tunai perlu dan penting. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak terjadinya praktik gratiikasi, penyuapan, dan pemerasan. Selain itu, langkah tersebut juga bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan PPATK dalam melacak harta yang didapat dengan cara tidak benar. “Dengan pembatasan, pencetakan uang tidak perlu banyak, tidak perlu impor bahan baku, tidak perlu gudang besar,” katanya. Yenti Ganarsih, Pakar Pencucian Uang mendukung langkah PPATK tersebut. Bukan hanya itu saja, dia juga meminta kepada pemerintah untuk juga memprioritaskan penyusunan UU Perampasan Aset. “Itu satu paket,” katanya. (kc)

Dua TKW Medan Korban Kapal Tenggelam Sudah 14 Jenazah Ditemukan Jakarta | Jurnal Asia Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, melaporkan penemuan empat jenazah lain korban kapal pengangkut imigran warga negara Indonesia yang terbalik di perairan Pantai Batu Layar, Johor, Sabtu lalu. Lewat pesan WhatsApp, wartawan menerima laporan terakhir pencarian jenazah oleh otoritas Malaysia, sekitar pukul 20.30 WIB. "Jadi saat ini sudah ada 14 korban tenggelam, terdiri dari tujuh perempuan dan tujuh laki­laki," ujar Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Tauiqur Rijal, saat dihubungi Senin (25/7). Menurut Rijal, jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit wilayah Johor oleh tim evakuasi (SAR) gabungan Malaysia, untuk proses visum dan identikasi. Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Muhammad Iqbal sempat mengatakan tim SAR kesulitan mengidentiikasi, karena kondisi korban usai tenggelam, dan minimnya tanda pengenal yang bisa menjadi rujukan identitas. "Untuk itu, Kemlu berkoordinasi dengan Disaster Victim Identiication (DVI) Polri, untuk antisipasi kebutuhan proses identiikasi," kata Iqbal saat dikonirmasi, Senin siang. Dari jumlah total 63 penumpang kapal itu, baru 34 yang berhasil diselamatkan, sementara sisanya ditemukan tak bernyawa, dan masih dinyatakan hilang. (Bersambung ke halaman 11)

Asosiasi Produsen Listrik Protes Syarat PLN Uang Jaminan 10 Persen Terlalu Berat

Instruksi Tembak Ditempat Pelaku Begal Jam Malam Akan Diberlakukan di Medan

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyad

KAPOLrESTA Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto (kiri) melihat kesiapan tim anti begal yang dibentuk, di Mapolresta Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7).

Polresta Medan membentuk Tim Khusus Anti Begal berjumlah 202 personil gabungan Polresta Medan dan Brimob Polda Sumut, Senin (25/7). Timsus Anti Begal ini nantinya akan beroperasi dengan pola “Siang Menjadi Malam”, mulai pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB, dan disebar di 28 titik Pos Polisi di wilayah kota Medan sekitarnya.

Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto me­ ngatakan dibentuknya Timsus Anti Begal, dikarenakan aksi kejahatan jalanan terutama perampokan se­ makin mengkhawatirkan di Medan. “Timsus Anti Begal ini dikare­ nakan kualitas pelaku begal me­ ngalami peningkatan, dengan satu orang korban meninggal dunia, dan terjadi di tengah kota, dan hingga kini belum terungkap, un tuk itu Tim Begal ini dibentuk, disamping terus berupaya maksimal mela­ kukan pengungkapan, petugas juga melakukan tindakan preventif, se­ hingga kejadian perampokan yang merenggut nyawa tidak terulang,” ujar Mardiaz. Diungkapkannya, 202 personil yang telah dibentuk ini, nantinya

akan disebar di sejumlah ke seluruh wilayah hukum di Polresta Medan. Sebanyak 28 titik Pospol juga akan didirikan untuk melakukan patroli dan rajia mulai pukul 20.00 WIB ma­ lam sampai dengan pukul 08.00 WIB. “Sampai daerah pelosok pelosok juga akan disebar, karena para pelaku bukan hanya beraksi dititik yang dianggap rawan, bahkan juga beraksi di titik yang bukan rawan, seperti aksi perampokan yang merenggut nyawa kemarin,” jelas Mardiaz. Dirinya berharap, Timsus Anti Begal yang dibentuk sesuai dengan perintah Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat kota Medan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengadukan keberatannya atas persyaratan yang dibuat PT PLN (Persero) untuk mengikuti lelang pembangunan pembangkit listrik swasta dalam proyek 35 ribu megawatt (mw). Persyaratan tersebut adalah keharusan pemberian uang jaminan 10 persen dari total biaya pembangunan pembangkit. Sekretaris Jenderal APLSI, Pria Djan mengungkapkan, sejalan dengan pemerintah para pengusaha lokal yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) menginginkan proyek tersebut berjalan dengan baik. Namun sayangnya persyaratan PLN tersebut justru menghambat. "Kami ingin sebagai pengusaha lokal menjadi mitra strategis pemerintah dalam proyek 35 ribu mw. Kita ingin proyek ini sukses dan segala hambatan dan tantangan bisa dijalankan. Masalah jaminan pelaksanaan proyek sebesar 10 persen kami ingin agar nilainya tidak sebesar itu," jelas Pria, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (25/7). Sebagai perwakilan APLSI, dia mengungkapkan sudah menghadap menteri ESDM untuk berbicara masalah ini. Menurutnya, seharusnya persyaratan tersebut tidak sebesar itu. Sehingga bisa memudahkan inansial mereka. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.