Harian Jurnal Asia Edisi Senin, 26 Oktober 2015

Page 1

Pemko Medan Tak Mampu Tangani Sektor Reklame

Uang Rampokan Untuk Bayar Utang dan Kuliah Pacar

40 Tahun Cuma Jadi Penonton Aksi Keruk Emas Freeport

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 9

Kemdikbud Terbitkan Edaran Pendidikan Daerah Kabut Asap Hal. 21 Indeks Saham Nama

Tutup 4653,146

68,584

1,496

SHANGHAI

3,412.43

43.69

1.30

NIKKEI 225 18,825.30

389.43

2.11

HANG SENG 23,151.94

306.57

1.34

EURO STOXX 3,426.45

73.34

2.19

12.5

0.61

0.00

0.00

85.62

1.74

2,065.50

DOWJONES 17,489.16

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

%

IHSG

S&P 500

harianjurnalasia

Kurs Tengah

(-/+)

NASDAQ

5,005.67

Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

13491.00 9766.83 14984.47 20787.63 1740.76 11181.01 3190.1 1628.48 9220.44 4641.41 9732.38

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Senin, 26 Oktober 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 918 Tahun IV

Udara Medan Sangat Berbahaya Angka Pencemaran Capai 564 ugram/m3 Medan | Jurnal Asia Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika (BMKG) Wilayah I Medan menyampaikan, udara di daerah ini berbahaya jika pencemaran sudah berada di atas angka normalnya, sekitar 150 ugram/m3. "Bila sudah 250­350 ugram/m3, apalagi tadi pagi sudah mencapai 564 ugram/m3, berarti sudah sangat berbahaya jika dihirup," ujar Staf Pelayanan Jasa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika Wilayah I Medan, Endah Paramita di Medan, Minggu (25/10). Dia mengatakan, kualitas udara di daerah ini akibat di se limuti kabut asap, sudah tidak sehat lagi. Jika tidak diantisipasi maka berpeluang besar menyebarkan penyakit di tengah masyarakat. Lebih baik masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumahnya. "Hujan dengan intensitas ringan belum tentu bisa menyapu ka­ but asap. Namun, hujan dengan intensitas ringan justru bisa semakin menebalkan kabut asap. Sebab, gas bercampur air bisa semakin memadatkan asap," sebutnya. Sementara itu, Landasan pacu Bandar Udara Kualanamu di

Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, Minggu pagi, masih dipenuhi kabut asap se­ hingga pesawat sulit mendarat. Salah satu pesawat yang tidak dapat mendarat tersebut adalah Citylink dari Jakarta dengan no­ mor penerbangan QG 140. Salah seorang penumpang pesawat Citylink Sarluhut Napi­ tupulu melalui telepon menga­ takan, pesawat itu seharusnya mendarat sekitar pukul 07.00 WIB. Namun ketika mendekati Bandara Kualanamu, pilot menilai pesawat tersebut belum dapat mendarat karena melihat landasan pacu (run­ way) masih dipenuhi kabut asap. Pesawat yang berangkat dari Jakarta pada pukul 05.00 WIB tersebut sempat dua kali berputar un tuk menanti jarak pandang yang lebih baik guna mendarat. Meski sempat dua kali berputar, kabut asap masih cukup tebal sehingga pilot memutuskan un­ tuk mengalihkan pendaratan ke Bandara Hang Nadim di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. "Jarak pandang hanya 200 meter, ma­ kanya pilot memutuskan untuk mendarat di Batam," katanya. Pihaknya mengapresiasi per­ usahaan Citylink yang bertang­ gungjawab atas kondisi itu dengan memberikan berbagai pelayanan selama berada di Bandara Hang Nadim sambil menanti penerbangan kembali ke Bandara Kualanamu. (Bersambung ke halaman 11)

Eddy Tansil Masuk Target Perburuan Tim Terpadu Jakarta | Jurnal Asia Ketua Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana 2015, Andhi Nirwanto membenarkan buronan legendaris korupsi Eddy Tansil masuk dalam daftar utama pencariannya. “Iya itu juga (Eddy Tansil). Pokoknya semua yang masih sebagai buron itu akan diupayakan oleh tim terpadu. Tapi mengenai aktifitas perburuan tidak bisa dibuka tranparan,” terang Andi, Minggu (25/10). Andi pun berjanji nantinya apabila ia sudah berhasil mengetahui keberadaan Eddy Tansil dan melakukan upaya pemulangan, maka itu akan diinformasikan ke publik. “Ada beberapa upaya yang kami lakukan, mungkin bisa juga melalui ekstradisi. Kalau berhasil pasti kami buka,” tambahnya. Seperti diketahui sejumlah buronan masih dinyatakan kabur ke luar negeri dan belum berhasil ditangkap. Salah satu buronan legendaris kasus korupsi ialah

Eddy Tansil. Ada Tiga Kendala Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perburuan pada para tersangka, terdakwa, terpidana kasus pidana maupun korupsi yang buron ke luar negeri. Andhi Nirwanto tidak memungkiri banyak kendala dalam hal tersebut. Dia yang juga Wakil Jaksa Agung itu menyebut sedikitnya ada tiga kendala yang dihadapi. Pertama, sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Khususnya yang menyangkut hukum acara pidana. Dia mencontohkan, misalnya di Indonesia boleh melakukan sidang in absentia (tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan), namun di luar negeri ada negara yang tidak mengenal sistem itu. “Kemudian, ada istilah dual criminalite. Misalnya, kalau di Indonesia dinyatakan sebagai pidana, di luar negeri ada negara yang hanya menyatakan sebagai p e l a n g g a ra n a d m i n i s t ra s i ,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)

Kebijakan Bebas Visa

Harus Diimbangi Penataan Lokasi Wisata Medan | Jurnal Asia Selama ini ternyata banyak wisatawan asing yang ingin me ngunjungi Danau Toba na­ mun terpaksa harus me ngu­ rung kan niatnya. Karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia mem berikan Bebas Visa Kun­ jungan terhadap puluhan ne­ gara diharapkan dapat me­ ningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air. “Dalam memberikan bebas visa bagi orang asing tersebut, tentunya juga harus dapat menata dengan baik tempat­tempat wisata,” kata Kadiv Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut M Diah di Medan, Minggu (25/10). Menurut dia, pemerintah juga harus mempersiapkan fasilitas mau pun sarana di lokasi objek wisata, misalnya Danau Toba yang harus disediakan transportasi berupa bus cepat dari Medan tujuan daerah tersebut.

Sebab, selama ini banyak wisatawan mancanegara yang ingin mengunjungi tempat wisata yang terkenal itu, tapi karena sulitnya menempuh perjalanan ke Danau Toba, maka mereka terpaksa membatalkannya. “Hal seperti ini juga perlu dipikirkan Pemprov Sumut, mau pun Kementerian Pariwisata agar wisatawan dari berbagai negara di dunia tertarik untuk datang ke Danau Toba,” ujar Diah. Ia menjelaskan, pemerintah juga harus menyediakan hotel yang aman sebagai penginapan turis asing dan juga makanan yang digemari, sehingga mereka tidak merasa bosan ketika menginap di Danau Toba. Selain itu, masyarakat juga harus menghargai tamu­tamu asing yang berbelanja souvenir, buah­buahan dan makanan lainnya, serta harganya juga tidak terlalu memberatkan. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

KABUT ASAP SELIMUTI MEDAN. Pengendara becak motor melaju di Jembatan Layang Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara, Minggu (25/10). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika (BBMKG) Wilayah I Medan menyatakan asap kiriman yang menyelimuti Kota Medan mengakibatkan jarak pandang pada Minggu (25/10) siang sekitar 1.500 meter.

Kasus Hukum Risma Terombang-ambing

Said: Bagaimana Lagi Kalau Menimpa Rakyat Kecil? Jakarta | Jurnal Asia Perbedaan keterangan Kejak­ saan dan Kepolisian seputar penetapan status tersangka man­ tan Wali Kota Surabaya Tri Ris­ maharini membuktikan belum membaiknya sistem penegakan hukum di era Pemerintahan Joko Widodo­Jusuf Kalla. “Ini benar­benar keterlaluan! Bagaimana mungkin dua institusi penegak hukum bisa memberikan keterangan yang berbeda terkait status hukum warga negaranya?” kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sig­ ma), Said Salahuddin, Minggu (25/10). Menurutnya, penetapan ter­ sang ka Risma sangat besar dam paknya. Selain nama baik seseorang bisa rusak, citra ke­ luarganya bisa tercoreng, karirnya bisa terhambat, bahkan dia bisa di kucilkan dalam pergaulan sosialnya. “Nah, kalau seorang tokoh populer yang di dukung oleh partai

penguasa saja bisa diombang­ ambingkan status hukumnya oleh penegakan hukum, maka apalagi jika hal itu dialami oleh rakyat kecil,” kata Said. Sebagai rakyat Said menya­ takan protes keras kepada Jaksa agung dan Kapolri terkait adanya kontradiksi dari dua lembaga ter­ sebut. “Oleh sebab itu, saya kira penting bagi Presiden untuk me­ minta keterangan Jaksa Agung dan Kapolri terkait kasus ini. tentu ini bukan bermaksud menarik­narik Presiden dalam kasus Risma, tetapi ini soal pentingnya Presiden Jokowi memastikan proses penegakan hukum dijalankan dengan benar oleh bawahannya,” katanya. Menurutnya, kasus Risma ini bisa dijadikan sebagai momentum oleh Presiden untuk memperbaiki sistem penegakan hukum Indo­ nesia secara lebih luas, agar ke depan tidak kita temukan lagi kasus serupa. Kegaduhan Jelang Pilkada Sementara itu, menurut Men­

teri Dalam Negeri Tjahjo Ku­ molo, semua pihak harusnya tak membikin gaduh menjelang penyelenggaraan pilkada serentak yang dimulai 9 Desember men­ datang. Satu contoh kegaduhan itu, yakni soal Risma ‘tersangka’ yang sudah dibantah Polda Jatim. Apalagi, SPDP itu diterima Kejati Jatim pada 28 Mei 2015, namun baru dibocorkan oleh Kejati Timur sekarang ini. “Contoh­contoh kecil yang bikin gaduh, masalah (SPDP) ke luarnya Mei, kenapa baru se karang (dibacakan)?” ucap Tjahjo di Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, kemarin. Karenanya, Tjahjo menduga ada ‘udang di balik batu’ terkait pe ngumuman sprindik Polda Jatim itu oleh Kejati Jatim. Dalam arti, masalah ‘tersangka’ Risma ini sangat bermuatan politis. “Pasti dong (politis),” ucap politikus PDI Perjuangan itu. Meski demikian, Tjahjo tak menampik sulit untuk mencegah

timbulnya kegaduhan politik men­ jelang pilkada. Baginya, hal itu merupakan suatu dinamika politik yang penuh persaingan. “Ya sulit ya, namanya dinamika politik. Tapi kan kita sudah kon­ solidasi antara Kepolisian, Ke­ jaksaan, BIN, KPK, BPK, kan sudah clear semua,” kata Tjahjo. Karenanya, Tjahjo geram de­ ngan masalah yang menyeret nama Risma ini. Apalagi, Risma yang merupakan poltikusi PDIP itu tengah mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Kota Surabaya 2015. “KPK itu independen, dia cukup bukti, lalu clear. Jangan kasus­ka­ sus yang harusnya perdata jadi pidana. Tidak ada tersangka, kok munculnya tersangka,” kata Tjahjo. Kepala Seksi Penerangan Hu­ kum dan Hubungan Masyarakat (Kasie Penkum dan Humas) Ke­ jaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto mengatakan pihaknya telah menerima Surat Perintah Di mulainya Penyidikan (SPDP)

dengan tersangka atas nama Tri Rismaharini. Dalam SPDP Risma disangka menyalahgunakan we­ wenang terkait kasus Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi Surabaya. SPDP itu diterbitkan Polda Jatim pada 28 Mei 2015. Polda Jatim sendiri sudah menjelaskan tidak ada bukti keterlibatan Ris ma dalam penyidikan itu. Ka renanya, Polda Jatim akan me ngeluarkan Surat Perintah Peng hentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus TPS pedagang Pasar Turi Surabaya itu. Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya telah dila­ porkan PT Gala Bumi Perkasa ke Polda Jatim melalui Humasnya Adhy Samsetyo pada 21 Mei 2015. Risma yang kembali maju mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Surabaya 2015 itu dilaporkan dengan tuduhan penyalahgunaan we wenang terkait Tempat Pe­ nampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi. (tc/lp6)

Meski Masih Percaya

Publik Tak Puas dengan Kinerja Jokowi-JK Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei setahun pasca Pilpres 2014 yang menghadapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan peran aktoraktor politik di sekelilingnya. Hasilnya, kurang lebih 80 persen responden menyatakan percaya pada presiden dan 75 persen percaya pada wakil presiden. Hasil ini diakui Ketua Depar­ temen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips Ver­ monte, cukup mengejutkan kare­ na berbeda dari hasil survei serupa yang digelar sejumlah

lembaga survei beberapa waktu lalu yang menyatakan publik tak puas dengan kinerja Jokowi. Menurut Philips, kepuasan dan kepercayaan publik harus dipisahkan. Sejauh ini, menurut survei CSIS, publik masih menaruh harapan terhadap pemerintahan yang baru berjalan satu tahun ini. “Hasil survey nasional CSIS ini menemukan bahwa amat penting untuk memisahkan ting­ kat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi­JK dengan tingkat kepuasan,” kata Philips dalam konferensi pers di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Ming­ gu (25/10). Sementara itu, tingkat ke­ puasan publik terhadap Kinerja pemerintah menunjukkan se­ banyak 50,6 persen publik me­ ngaku puas dan 48,2 persen me­ nyatakan tak puas. Selama satu tahun pemerintahan Jokowi­JK, pada umumya publik menyatakan ketidakpuasannya pada empat bidang yakni ekonomi, hukum, politik dan maritim. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

KETUA Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips Vermote (tengah) bersama Peneliti Senior CSIS J.Kristiadi serta Peneliti CSIS Arya Fernandes (kanan) memaparkan hasil survei Setahun Pasca Pilpres 2014, Jakarta, Minggu (25/10).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Senin, 26 Oktober 2015 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu