Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 26 Oktober 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 5

DPR Tak Setuju Pembentukan Super Holding

KAI Akan Tertibkan Bangunan Liar Jalan Timah

Gratiikasi Farmasi Beri Rp600 Miliar ke Dokter

Hal. 4

Hal. 5

Hal. 19

Masyarakat Laporkan Pegawai Kemenhub Pungli

harianjurnalasia

Hal. 9

Pemprovsu Segera Kirim Usulan Wagubsu

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 26 Oktober 2016

HarianJurnalAsia

Jalur Tol Laut Penting untuk Perikanan

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.215 Tahun V

Nomor Keberuntungan Menuju DKI-1

Persaingan Pilkada ala Capres Dimulai

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

PeNGUNDIaN NOMOr UrUT CaGUB-CaWaGUB DKI. Tiga pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (kanan)-Sylviana Murni (kedua kanan), Basuki Tjahaja Purnama (ketiga kanan)-Djarot Saiful Hidayat (ketiga kiri), dan Anies Baswedan (kedua kiri)-Sandiaga Uno (kiri) menunjukan nomor urut saat rapat pleno pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Jakarta, Selasa (25/10). Pasangan Agus-Sylvi mendapatkan nomor urut satu, Ahok-Djarot mendapatkan nomor urut dua, dan Anies-Sandiaga mendapatkan nomor urut tiga.

jakarta | jurnal asia Tiga pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin malam kembali bertemu dalam satu acara. Sebelumnya mereka bertemu saat tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo pada Minggu 24 September 2016 lalu. Saat itu mereka sempat berfoto selie bersama untuk menunjukkan semangat Pilkada DKI yang damai dan sejuk. Selasa malam, tiga pasangan Cagub-Cawagub DKI yakni: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno bertemu di acara pengundian nomor urut. Suasana mesra dan penuh keakraban nampak saat ketiga kandidat saling bertemu. Ahok nampak bersalaman erat dengan Agus Yudhoyono. Keduanya juga saling melempar senyum satu sama lain. Ahok dan Djarot yang mengenakan kemeja kotak-kotak, menghampiri pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni yang kompak memakai baju bermotif batik. Mereka saling bersalaman dan tersenyum satu sama lain. Usai bersalaman, Agus dan Ahok duduk di tempat masing-masing. Posisi duduk Ahok yakni tepat di sebelah kanan Sylviana Murni. Sylviana Murni sempat menawarkan makanan yang tersaji di meja. “Ini ada buah-buahan pak (di depan meja),” begitu kata Sylviana kepada Ahok di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (25/10). Mendapat tawaran dari Sylvi, Ahok tersenyum ramah. “Iya tadi sudah makan di ruang VIP bu,” jawab Ahok. Kedekatan mantan atasan dan bawahan di lingkungan Pemprov DKI nampak kental terlihat. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham

Upah Minimum Naik 8,25 Persen Gelombang Demo Buruh Mulai 27 Oktober jakarta | jurnal asia Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25%. Kenaikan tersebut dihitung berdasarkan inlasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy). Meski demikian, keputusan itu belum memuaskan para buruh hingga akan menggelar aksi demo di berbagai kabupaten dan kota, mulai 27 Oktober 2016.

Ngamuk Dituntut 20 Tahun Bui

6 Pembunuh Ancam Brimobdasu di PN Medan Medan | jurnal asia Enam terdakwa pelaku perampokan menewaskan Briptu Marisi Robert Parulian Silaen, anggota Brimob Polda Sumatera Utara dituntut hukuman masing-masing 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan, Nalom, dalam tuntutannya di PN Medan, Selasa, menyebutkan, keenam terdakwa itu, Rudini Syahputra, Ricardo Tampubolon, Obi Rivaldi Lubis, Wirdiansyah Adinata, Ilham dan Dedi Irwansyah. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa itu, menurut JPU, cukup keji dan dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban Marisi. Para terdakwa yang terbukti membunuh anggota Brimob itu, dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (6) KUH Pidana, melakukan pencurian dengan kekerasan meng-

akibatkan hilangnya nyawa orang lain, kata JPU Nalom. Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya menyebutkan, keenam terdakwa tersebut merampok dan menganiaya Briptu Marisi Robert Parulian Silaen, pada tanggal 10 Mei Tahun 2013. Saat itu, Marisi mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Sei Serayu Medan.Kemudian di ikuti pelaku yang berboncengan menggunakan kendaraan honda. Para pelaku memerintahkan korban untuk berhenti, dan salah seorang diantara mereka langsung memukulkan kayu ke kepala Marisi hingga terjatuh dari sepeda motornya. Setelah korban terkapar di jalan raya itu, para pelaku mengambil sepeda motornya dan menjualnya kepada orang lain seharga Rp1,5 juta. (Bersambung ke halaman 11)

Kenaikan UMP juga memperhitungkan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan. Komponen tersebut sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Melalui PP tersebut, UMP kemudian dirumuskan dan ditetapkan untuk tahun berikutnya. “PP 78 Tahun 2015 ini adalah ke bijakan terbaik sebagai start ke depan memperbaiki persoalan

pengupahan. Namanya minimum itu batas terendah,” jelas Hanif di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10). Berdasarkan pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan UMP dihitung meng gunakan formula sebagai berikut. Kenaikan UMP tahun 2017 sebesar 8,25% didapatkan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%. Penghitungan UMP dihitung de-

ngan rumus UMn = UMt + {UMt x (Inlasit + % ∆ PDBt)}. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap provinsi menghitung UMP dengan menjumlahkan inlasi tertinggi provinsi (Inlasit) dengan persentase PDB tertinggi provinsi (PDBt). Hasil tersebut kemudian dikalikan dengan upah tertinggi provinsi (UMt). Sehingga persentase kenaikan UMP di 2017 sebesar 8,25% didapatkan. (Bersambung ke halaman 11)

Stop Pungli, Jembatan Timbang Dikelola Rekanan jakarta | jurnal asia Atas tuntutan pemerintah, pelaku usaha transportasi dan logistik siap menjalankan komitmen disiplin berbisnis guna memberantas budaya pungutan liar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap melakukan penuntasan masalah pungutan liar (pungli) pada layanan publik jembatan timbang yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menimbang volume muatan barang. Dia mengakui bahwa jembatan timbang menjadi salah satu sarana yang subur bagi oknum pemerintah daerah melakukan pungli. Adapun upaya penuntasan pungli pada jembatan timbang ini akan dibuatkan pilot project oleh Kemenhub. Nantinya pilot project ini berlokasi di Jawa kemungkinan besar di Jawa Tengah, di Sulawesi, dan Pulau Sumatera. “Kita harus menemukan cara

berkoordinasi menyusun aturan, sistem, kita terapkan dan uji coba bersama, dan kita akan mencari cara-cara yang tidak linier,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi, di Hotel Century Park, Selasa (25/10). Budi mengakui uji coba pilot project ini akan mulai diterapkan dalam waktu 2 minggu sampai satu bulan. Sampai saat ini jembatan timbang masih akan diserahkan kepada daerah, nantinya per Januari 2017 pihaknya akan mengambil alih jembatan timbang dan melengkapi fasilitas jembatan timbang dengan teknologi informasi. Sebagai pertimbangan dalam merumuskan pilo project, Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto menyatakan kelebihan muatan beban namun tetap bisa beroperasi mempengaruhi kondisi jalan karena mengakibatkan banyak kerusakan. Oleh sebab itu menurut Arie banyak aspek

yang perlu dideregulasi terkait pembangunan jalan agar bisa menuntaskan masalah jembatan timbang. “Kalau beban muatannya berlebih yang menanggung adalah otoritasnya. Akhirnya, yang rugi pemerintah juga,” jelas Arie. Dia menerangkan pada 2010, angkutan barang yang layak jalan di jalur Pantura sebenarnya hanya 21%. Sisa 48% mengangkut beban jalan yang lebih besar dari kemampuan muatan. Alhasil jalan yang diekspektasi selama tiga tahun, hanya bisa bertahan satu tahun. Arie pun menilai besarnya beban angkutan juga disebabkan oleh lokasi kawasan industri yang tidak tersegmentasi dengan baik. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai pungli adalah bagian dari budaya ketidakdisiplinan seluruh elemen masyarakat. (Bersambung ke halaman 11)

Segera Diuji Coba

30 Persen Sekolah Tak Lagi Gelar UN Pemerintah berencana menghapus pelaksanaan ujian nasional di 30% sekolah di Indonesia. Penghapusan itu berlaku bagi sekolah yang memiliki nilai di atas ratarata standar nasional.

Jurnal Asia | Ant: Lucky

Pelajar SD Negeri 6 kota Tangerang mengikuti Ujian Nasional yang digelar secara serentak di Indonesia. Rencananya sebanyak 30 persen sekolah di Indonesia akan meniadakan UN dengan nilai prestasi akedemik di atas rata-rata.

“Sudah ada 30% sekolah yang dari segi kualitas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (25/10).

Ia menjelaskan, pelaksanaan ujian nasional merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memetakan kemampuan masingmasing sekolah di Tanah Air. Dengan demikian, diketahui kekurangan dan kelebihan dari setiap sekolah. Jika masih ada sekolah yang memiliki kekurangan, pemerintah akan memberikan treatment untuk memperbaiki kualitas sekolah itu. Treatment itu diberikan selama beberapa waktu sebelum akhirnya sekolah itu diuji kembali. “Sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai, berapa yang sudah tercapai. Kalau belum, berapa yang belum. Nanti kita treatment lagi,” ujarnya.

“Kalau sudah begitu (di atas standar nasional), apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan enggak perlu. Seharusnya dia diberi penghargaan,” ujarnya. Salah satu target treatment yang akan disasar pemerintah yaitu perbaikan kualitas guru. Di samping perbaikan kualitas sekolah itu sendiri. Ia mencontohkan, jika kekurangan sekolah terletak pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, maka salah satu materi evaluasi akan menyasar pada kualitas laboratorium yang dimiliki masing-masing sekolah. (Bersambung ke halaman 11)

Nama IHSG

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

5397,821 -23,180 -0,430

Shanghai

3,131.94

3.69

Nikkei 225

17,365.25

130.83

0.76

Hang Seng 23,565.11

-38.97

-0.17

EURO STOXX 3,095.07

1.21

0.04

S&P

2,145.00

0.75

0.03

18,138.00

4.00

0.02

4,909.75

7.00

0.14

Dowjones Nasdaq

0.12

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,022.00 9,922.78 14,165.99 15,913.55 1,678.81 12,470.21 3,118.30 1,577.25 9,305.53 4,123.18 9,346.16

Jurnal Asia | Ant: Fahrul Jayadiputra

MeNTerI Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek memaparkan materi, guna meningkatkan kemampuan inovasi dalam riset dan produksi obat nasional untuk masyarakat khususnya kebutuhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan target 100 persen tertangani kebutuhan obat untuk program BPJS.

Peserta Mengeluh

Obat BPJS Kesehatan Sering Langka jakarta | jurnal asia Beroperasi sejak 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai banyak keluhan dari masyarakat. Salah satunya ketersediaan obat. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, mengungkapkan ketersediaan obat untuk peserta BPJS Kesehatan jadi salah satu yang paling sering dikeluhkan peserta, khususnya di Faskes (Fasilitas Kesehatan) tingkat II. “Banyak sekali peserta BPJS di rumah sakit teriak tidak ada obatnya. Banyak sekali yang sering obatnya kosong, sampai infus pun kadang kosong juga,” ucap Marius dalam diskusi Coordinating of Beneit BPJS Kesehatan di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/10). Marius menjelaskan, banyak sekali jenis obat yang belum masuk ke dalam daftar Fornas (Formularium Nasional) yang dipakai BPJS Kesehatan. Sementara itu, Kepala Departemen Manajemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Donni Hendrawan, menjelaskan seringnya kasus ketiadaan obat terjadi lantaran belum banyak obat yang diajukan Kementerian Kesehatan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). “Banyak obat yang belum masuk karena belum disetujui oleh LKPP dari Kemenkes. Karena obat untuk BPJS Kesehatan harus lewat bidding (tender) dulu dan disetujui oleh LKPP,” terang Donni. Diakuinya, banyak keluhan yang datang ke BPJS Kesehatan terkait masalah obat, baik dari peserta maupun dari apotek rumah sakit. “Jadi kawan farmasi juga kebingungan, akhirnya terjadi kondisi seperti sekarang. Kita sudah berusaha ke Kementerian Kesehatan,” pungkas Donni. Penyakit Katastropik Habiskan anggaran Sementara itu, tingginya lonjakan kasus penyakit tidak menular dituding sebagai beban yang banyak menyerap dana Jaminan Kesehatan Nasional dan menjadi salah satu penyebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami deisit. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.