BLH Harus Pantau Kualitas Udara Medan
Yayasan Sosial Angsapura Medan
4 Perusahaan Indonesia Pelaku Pembakar Hutan
Hal. 6
Hal. 8
Hal. 2
Kue Bulan Kue Legenda yang Layak Ditunggu Hal. 12 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4209,439 -34,990 -0,820
SHAnGHAI
3,092.35
-50.34
-1.60
nIkkeI 225 17,880.51
308.68
1.76
HAnG SenG 21,186.32
90.34
0.43
eURO STOXX 3,123.56
104.22
3.45
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
1,944.75
26.00
1.36
DOwJOneS 16,341.00
242.00
1.50
54.75
1.29
nASDAq
4,300.75
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,291.83 16,420.50 22,361.13 1,895.40 12,227.41 3,349.31 1,731.95 9,291.45 5,120.75 10,306.99 14,690.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 26 September 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 894 Tahun IV
225 Jamaah Haji Indonesia Menghilang Belum Kembali ke Tenda Pasca Musibah Mina Jakarta | Jurnal Asia Sebanyak 225 jemaah haji asal Indonesia, dikabarkan menghilang alias belum kembali ke tendanya di Mina, Arab Saudi hingga Jumat (25/9). Pemerintah pun kelabakan, serta membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian terhadap orang-orang yang raib tersebut. Berdasarkan data terbaru pada 25 September 2015 pukul 07.00 waktu Arab Saudi, rincian anggota jemaah haji yang belum kembali itu meliputi sebanyak 14 orang dari kloter BTH 14 (embarkasi Batam), sebanyak 19 orang dari kloter SUB 48 (embarkasi Surabaya) dan sebanyak 192 orang dari kloter JkS 61 (embarkasi JakartaBekasi). "kami telah menghubungi keluarga korban," ujar kepala Daerah kerja Mekkah Arsyad Hidayat lewat siaran pers, Jumat (25/9). Sedangkan jumlah korban luka-luka asal Indonesia berjumlah enam orang. Mereka cedera karena terinjak-injak ketika jemaah berdesak-desakan di Jalan 204, Mina, Arab Saudi, kamis pagi saat menuju Jamarat atau tempat melempar jumrah.
"kami telah menghubungi keluarga para korban. Sebagai wa kil pemerintah, kami turut prihatin dan berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya para jemaah haji korban peristiwa Mina 1436H/2015M," katanya. Arsyad menegaskan sampai Jumat pukul 13.00 waktu Arab Saudi (wAS) jumlah jemaah yang meninggal masih sebanyak tiga orang, dua di antaranya sudah teridentifikasi dan satu masih ditelusuri identitasnya. Sementara itu, Pemerintah Indonesia lewat kementerian Agama (kemenag) terus mencari korban tragedi Mina. Petugas haji menyisir berbagai lokasi untuk mencari jemaah haji Indonesia. "kami terus berupaya mencari korban yang akan melontar jumroh dengan cara membentuk tim khusus," kata kepala Daker Makkah Arsyad Hidayat lagi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan berkomunikasi dengan para jemaah haji dan menelusuri setiap rumah sakit di Makkah. Selain itu, jemaah haji diminta tertib dalam melakukan pelontaran jumrah, termasuk jadwal melontar jumrah. "Untuk hari ini kami mohon tidak lempar jumroh pada 13.00 waktu Arab Saudi sampai pukul 16.00 sore, demikian juga untuk besok tidak lontar jumroh pukul 13.00 sampai 16.00 sore," terangnya. (Bersambung ke halaman 11)
Aliran Dana Bansos Diperiksa KPK
Gatot dan Evy Akui Bertemu Petinggi Nasdem Jakarta | Jurnal Asia Gatot Pujo nugroho dan evy Susanti menjalani pemeriksaan di kPk terkait kasus suap hakim PTUn Medan. namun kasus ini berkembang, kPk memanggil sejumlah saksi, salah satunya Sekjen nasDem Patrice Rio Capella yang sudah menjalani pemeriksaan. Pada Jumat (25/9), usai dipe riksa kPk, Gatot mengakui adanya pertemuan dengan petinggi nasDem Patrice Rio Capella. Pertemuan itu juga dihadiri wagub Sumut Tengku erry, yang juga dari nasDem. Ada juga OC kaligis petinggi nasDem dan sebagai pengacara Gatot dalam pertemuan yang kabarnya mem-
bahas soal Bansos. Belum jelas benar apa dan bagaimana pertemuan Gatot dan evy dengan Patrice serta beberapa yang lain. namun selain Gatot, evy juga dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan di kPk dan mengakui adanya pertemuan itu. "Ada soal aliran dana ya bu?" tanya wartawan "Iya kali," jawab evy. "Apa benar ada aliran uang sampai Rp1 M?" tanya wartawan lagi "enggak (Rp 1 miliar-red). enggak segitu," ucap evy. Selanjutnya evy diam. Dia hanya menjawab akan membuka semuanya di persidangan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Moch Asim
KELUARGA KORBAN TRAGEDI MINA. Keluarga memperlihatkan foto korban tragedi Mina, almarhum Hamid Atwi Tarji Roia di kediamannya di desa Muneng Kidul, Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (25/9). Berdasarkan data dari kantor wilayah (kanwil) kementerian Agama (kemenag) Jawa Timur, tiga korban tragedi di Mina, Mekkah asal Indonesia adalah jamaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur dengan kelompok Terbang (kloter) 48 debarkasi Surabaya.
Presiden Permudah Pemeriksaan Anggota DPR Kapolri: Laksanakan Putusan MK Jakarta | Jurnal Asia Mahkamah konstitusi (Mk) membuat keputusan kontroversial terkait gugatan UU MD3, dengan men jadikan penegak hukum wa jib mendapat izin Presiden untuk periksa anggota MPR, DPR, atau DPD. Tetapi kepala Staf Presiden Teten Masduki me negaskan bahwa Presiden Jokowi akan permudah proses penegakan hukum. "Presiden jelas visi beliau dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu sudah jelas. Sehingga nanti para anggota dewan yang terkena kasus hukum, Presiden tak akan buat persulit proses hukum," kata Teten di Istana negara Jakarta, Jumat (25/9). Teten kemudian mencontohkan soal pencalonan pimpinan kPk
yang juga ada ketentuan mengenai penunjukan oleh Presiden. Meski secara regulasi pencalonan pimpinan kPk dilakukan Presiden, tetapi Jokowi sama sekali tak mengintervensi hal tersebut. "Artinya terus diberi kemudahan. Bukan berarti kalau harus dapatkan izin Presiden lalu mempersulit," imbuh Teten. Teten juga menyatakan bahwa Jokowi akan berhati-hati dalam memberikan izin, meski akan beri kemudahan. Sehingga proses penegakan hukum berjalan dengan lancar. Di sisi lain, putusan Mk itu langsung menuai sorotan. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, meng kritik putusan tersebut sebab menjadikan penyidikan lebih ribet. "Tugas presiden pasti
tambah, tapi ini seperti pingpong. Tahun 2012 pernah dibahas. Permintaan pemeriksaan DPR yang sebelumnya melalui izin presiden lalu dibatalkan Mk," ujar Masinton di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (25/9). Menurut Masinton, putusan Mk ini akan menjadi kontroversial karena seperti 'bola pingpong'. Apa lagi dalam UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pemeriksaan atau pemanggilan harus lewat Mahkamah kehormatan Dewan. "Makanya di UU nomor 17 tahun 2014, mekanisme pemeriksaan anggota DPR melalui MkD, sekarang Mk mengembalikan izin pemeriksaan pada presiden. Ini kaya bola pingpong," sebutnya. Dia mengkhawatirkan, putus-
an Mk ini tidak sama dengan tata konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satunya yang menjadi polemik adalah masalah petahana di Pilkada. "Saya khawatir putusan Mk ini tak senafas tentang konsolidasi demokrasi. Misalnya bolehkan keluarga petahana. Ini ke depan harus teliti, hati-hati, tidak bisa pakai kacamata kuda," ujar Masinton. Menurutnya berbeda bila izin lewat MkD dengan Presiden. Ia menilai dengan Presiden justru akan lebih jelimet karena faktor birokrasi. "kalau di MkD kan bisa dipantau bersama dan langsung. Tapi, sekarang syarat administrasi pasti sulit karena birokrasi jelimet. Saya bingung dengan putusan Mk ini," tuturnya. Sementara itu, kapolri Jen-
deral Pol Badrodin Haiti akan melaksanakan putusan Mk tersebut. "karena itu sudah menjadi putusan Mk dan itu merupakan hal yang inal tentu harus kita lak s anakan," kata Badrodin di Mabes Polri. kendati demikian, Badrodin mengaku akan mengkaji putusan Mk apakah menghambat kerja penyidik dalam melakukan penyelidikan atau tidak. Sehingga mesti dilihat terlebih dulu dalam praktiknya. "Ya, nanti kita lihat perkembangannya, apakah bisa menghambat atau tidak. Dalam praktiknya nanti bisa kita lihat (apakah menghambat atau tidakred). Tetapi karena itu putusan Mahkamah konstitusi tentu harus kita laksanakan," pungkasnya. (dc/okz)
Bank MNC Tutup 30 Cabang, Ratusan Karyawan PHK PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mengambil risiko besar dengan mengubah strategi bisnisnya yakni dengan menghilangkan fokus usahanya di sektor mikro. Hal ini terbukti dengan sebanyak 30 kantor cabang MNC Bank yang menyasar sektor mikro ditutup sejak akhir 2014 sampai dengan sekarang ini.
Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay
GUBERNUR Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho tiba di Gedung kPk untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (25/9).
”kami tidak akan fokus ke mikro, karena belum saatnya kami masuk ke mikro. kami fokuskan ke sektor konsumer. kalau ke mikro harus punya kantor lagi, jadi kita fokus ke sana,” kata Direktur Utama MnC Bank Internasional Benny Purnomo, ketika ditemui usai acara RUPSLB perseroan, di MnC Tower, Jakarta, Jumat (25/9).
Ia menjelaskan, untuk masuk ke sektor mikro membutuhkan infrastruktur sangat banyak dan diperlukan kantor yang ber dekatan dengan segmen na sabah yang masuk dalam ranah bisnis mikro. Tentu dana investasi yang dibutuhkan tidak sedikit, belum lagi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Pada sisi lain, ditam bahkannya, setelah penutupan 30 kantor cabang MnC Bank telah merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) sebanyak 120 orang . Dari 120 orang, paling banyak dilakukan di akhir Desember 2014, sedangkan tahun ini hanya mencapai 20 orang. Benny menjelaskan, pengurangan karyawan dilakukan tidak dikarenakan adanya perlambatan ekonomi. namun, perse ro melakukannya lantaran mengubah strategi dari mikro ke konsumer. Sekarang ini, fokus MnC Bank adalah Small Medium enter (SMe), komersial, dan konsumer. ”Ada pengurangan karyawan, tidak ada satu pun yang complain
dari mereka. Segala tanggung jawab untuk mereka dan perusahaan. kami selalu penuhi. Mereka bersyukur dapatkan yang lebih. Mereka berpikir baik,” pungkas dia. Soal Merger, Serahkan Kuasa ke MNC Kapital PT Bank MnC Internasional Tbk (BABP) memberikan ke kuasaan langsung kepada PT MnC kapital Indonesia Tbk (BCAP) terkait aksi korporasi yaitu merger dengan PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BekS). Dalam hal ini, perseroan hanya sebatas menilai keadaan Bank Pundi Indonesia. “Jadi atau tidak jadi itu merupakan hak pemegang saham. kami hanya melihat saja (Bank Pundi Indonesia),” ucap Direktur Utama MnC Bank Internasional Benny Purnomo, ketika ditemui usai acara RUPSLB perseroan, di MnC Tower, Jakarta, Jumat (25/9). Ia menjelaskan, kedua belah pihak telah menyelesaikan dua dilligence. Dari hasil itu maka keduanya sudah saling mengetahui mengenai kinerja maupun bisnis yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan.
“Sudah saling tahu, sudah tahu gini. Berapa saya, berapa kamu, keputusan ada di tangan shareholder MnC kapital,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Uta ma MnC kapital Darma Putra mengungkapkan, proses keputusan mengenai merger Bank Pundi masih berlangsung sehingga masih dilihat proses selanjutnya. Hal itu terjadi lantaran perseroan masih melakukan diskusi bersama terkait merger ini. ”keputusan Bank Pundi masih berlangsung. nanti kita lihat. kalau sudah ada keputusan kami beri tahu. Masih diskusi terus,” tutup Darma. Restui Right Issue 6,74 Miliar Saham Pemegang saham PT Bank MnC Internasional Tbk (BABP) memberikan lampu hijau terkait penambahan modal melalui right issue atau penawaran umum terbatas (PUT) IV sebanyakbanyaknya 6,74 miliar lembar saham. “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, pemegang saham setujui rencana right issue,”
ucap Direktur Utama (Dirut) MnC Bank Benny Purnomo ketika ditemui usai acara RUPSLB perseroan di MnC Tower, Jakarta, Jumat (25/9). Sebanyak 6,74 miliar saham biasa, kata dia, setara dengan 28,57 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV. nilai nominal PUT IV ini mencapai Rp100 per saham. Dengan harga Rp100 per saham, mana dana yang bisa diraih perseroan mencapai Rp674,44 miliar. Lanjut dia, saham yang ditawarkan selur u h nya m e r u p a k a n s a h a m yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa efek Indonesia (BeI). Adapun dana diperoleh setelah dikurangi biaya emisi, dia menyebutkan, perseroan akan memperkuat struktur pemodal d a l a m ra n g k a m e n d u k u n g target untuk meningkatkan aset produktif, seperti pemberian kredit, penempatan dana dan p e m b e l i a n s u ra t b e r h a rg a dengan tetap memperhatikan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (kPMM). (mtv)