Hal. 7
Hal. 9
Hal. 14
Puluhan Ton Ikan di Pangururan Mati Mendadak
Megawati Jadi Jurkam Utama di 7 Provinsi
SSB Diski Pomdam I/BB Juara U-11 Sejati Pratama Cup
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 17
Gembong Perampok Sadis di Medan Dibekuk
Industri Plastik Tetap Berkibar
Pengusaha Smelter Protes Rencana Pemerintah Buka Ekspor Ore
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Senin, 26 September 2016
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.189 Tahun V
Jelang Penutupan 30 September
Puluhan Ribu Wajib Pajak Antre Minta Amnesti Jakarta | Jurnal asia Hampir 20 ribu wajib pajak berbondongbondong mengikuti program amnesti pajak pada akhir pekan ini. Hasilnya, uang tebusan yang masuk ke kas negara dalam dua hari terakhir bertambah sekitar rp3,1 triliun. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dipubli kasikan dalam situs resminya, total uang tebusan yang disetorkan pe serta amnesti pajak hingga Minggu sore (25/9) sebesar Rp42,2 triliun. Meskipun masih jauh dari target Rp165 triliun hingga akhir periode (Maret 2017), realisasi uang tebusan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan posisi Jumat sore (23/9) yang sebesar Rp39,1 triliun. Sejauh ini, sebanyak 160.099 wajib pajak telah mengajukan amnesti pajak dengan menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) ke kantorkantor pelayanan pajak. Jumlahnya bertambah sebanyak 19.870 orang jika dibandingkan dengan posisi Jumat sore yang jumlahnya baru 140.229 wajib pajak. Penyetor terbanyak uang tebusan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi non UMKM, yang mayoritas merupakan pengusaha kaya. Kelompok wajib pajak kaya ini sudah menyetor upeti sebanyak Rp36,9 triliun. Kontributor berikutnya adalah wajib pajak badan non UMKM atau perusahaan besar, dengan nilai setoran Rp3,79 triliun. Disusul kemudian wajib pajak pelaku UMKM sebesar Rp1,43 triliun dan badan usaha UMKM Rp51,1 miliar. Selain uang tebusan, pemerintah juga menerima pembayaran terkait pemeriksaan bukti permulaan
tunggakan dari wajib pajak sebesar Rp3,06 triliun. Sementara yang terkait dengan pembayaran tunggakan pajak baru sebesar Rp291 triliun. Secara kumulatif, total pene rimaan pajak yang terkait dengan tax amnesty sejauh ini baru sebesar Rp53,6 triliun. S e m e n t a ra i t u , t o t a l a s e t tersembunyi yang akhirnya didek larasi wajib pajak sejauh ini nilainya mencapai Rp1.770 triliun. Namun, hanya 5,2 persen atau sebesar Rp92,6 triliun yang diinvestasikan selama tiga tahun di Indonesia oleh para peserta amnesti pajak. Nilai aset tambahan yang di investasikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan target re patriasi aset yang dicanangkan pemerintah, yang mencapai sekitar Rp1000 triliun. Tolak Perpanjangan Periode I D i r e k t o ra t J e n d e ra l Pa j a k (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak akan memperpanjang batas waktu periode tarif terendah uang tebusan amnesti pajak yang jatuh pada Jumat pekan depan, atau tepatnya 30 September 2016. “Pemerintah tidak memper panjang batas waktu periode tarif terendah Amnesti Pajak sehingga tetap berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebagaimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,” tegas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi . Kendati demikian, DJP bakal melakukan relaksasi aturan bagi Wajib Pajak (WP) yang belum dapat mengisi dengan lengkap Lampiran Daftar Harta dan Utang serta menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan pada Surat Pernyataan Harta (SPH) sampai dengan batas waktu tersebut, namun ingin memanfaatkan tarif terendah. (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama IHSG
Kurs Tengah Mata uang
Tutup
(-/+)
%
5388,908
8,650
0,160 0.28
Shanghai
3,033.90
8.42
Nikkei 225
16,754.02
53.60
0.32
Hang Seng 23,686.48
73.32
0.31
EURO STOXX 3,027.97
23.72
0.78
S&P 500
2,172.07
5.11
0.23
Dowjones
18,354.55
37.91
0.21
5,322.12
17.40
0.33
Nasdaq
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,098.00 9,999.03 14,666.49 17,102.08 1,688.79 12,943.98 3,177.98 1,609.20 9,534.05 4,130.79 9,640.46
Mulai Januari 2017
Warga Medan Ambil Raskin Pakai Voucer Medan | Jurnal asia Pemerintah akan menguji coba penyaluran beras untuk masyarakat miskin mulai Januari 2017 dengan sistem elektronik. Ini program pengganti raskin juga Program Keluarga Harapan (PKH). Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan, setidaknya, akan ada 1,4 juta dari sekitar 15 juta keluarga penerima bantuan yang menerima penyaluran beras secara elektronik tersebut. Mereka, tersebar di 44 kota besar di Indonesia, seperti; Medan, Jakarta Timur, Bogor dan Surakarta . Mereka akan menerima bantuan senilai Rp 110.000 per keluarga yang akan disalurkan melalui voucer. Uji coba dimulai Januari 2017, setelah Agustus kemarin, pemerintah melakukan pra ujicoba penyaluran beras untuk masyarakat miskin melalui sistem elektronik. "Hasil uji coba bagus, walau belum siap 100%," katanya pada akhir pekan. Dengan perubahan bentuk penyaluran tersebut, nantinya masyarakat yang diberi bantuan bisa memiliki banyak pilihan untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Supaya masyarakat juga bisa memilih sembako di pasar dengan kualitas yang lebih baik, nutrisi yang lebih seimbang tidak hanya karbohidrat saja, protein juga. (kcm)
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
PeNDaFTaraN TaX aMNeSTY. Sejumlah warga menunggu panggilan untuk ikut dalam program Tax Amnesty di Kantor Dirjen Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Program Tax Amnesty digelar selama 9 bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode masingmasing selama tiga bulan dengan jumlah tebusan amnesti Pajak per 23 September Rp 38,3 Triliun, Deklarasi dan Repatriasi Rp.1.604 Triliun.
Pilkada DKI Memanas
Istana Dituding Mau Gagalkan Anies Baswedan
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PaSaNgaN calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berfoto bersama sebelum menjalani tes bebas narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Minggu (25/9).
Jakarta | Jurnal asia Pihak kalangan istana negara dituding hendak menggagalkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Hal ini disebut dengan adanya per temuan antara Mensesneg ber temu dengan petinggi Partai Ge rindra. Atas dasar tersebut, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengatakan, Istana Kepresidenan membantah ikut campur dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Berita itu berisi bantahan ter hadap intervensi Istana dalam Pil kada DKI. Dimuat dalam situs www. setneg.go.id, Minggu, 25 September 2016, yang berjudul Men sesneg Dukung Sepenuhnya DKI Jakarta yang Demokratis dan Berkualitas. “Mengenai sejumlah pemberitaan
media online mengenai isu intervensi Istana terhadap Pilkada DKI Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa pemberitaan ter sebut tidak benar dan menyesatkan,” begitu tulisan dalam klariikasi itu. Siaran pers ini memuat dua poin yang ingin ditegaskan Istana. Pertama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak pernah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Berita itu juga menyangkal ada pertemuan dengan pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pilkada DKI yang diusung Partai Gerindra sebagaimana diberitakan sejumlah media online.
Poin kedua, berisi dukungan Istana terhadap Pilkada DKI Jakarta; “Istana mendukung proses penye lenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.” Siaran pers ini dise barkan oleh Asisten Deputi Humas Kemensetneg, Masrokhan. Beredar kabar adanya intervensi Pratikno sebagai perwakilan Istana Negara di dalam penentuan calon yang diusung oleh Gerindra. Dalam sebuah berita online, seorang sumber dari Gerindra berbicara bah wa Pratikno bertemu dengan Fadli Zon. Pratikno disebut meminta Ge rindra tak memilih Anies Baswedan, yang juga mantan Menteri Pen didikan era Jokowi, sebagai bakal calon gubernur. Alasannya, Anies bisa mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan kebijakan di Jakarta bisa berubah. (tc)
Remisi Diusul Cuma 1 Kali Setahun Peluang Pungli dan Suap Akan Merajalela Prof Saldi Isra mengusulkan jenis remisi yang diberikan kepada narapidana harus dikurangi menjadi satu kali dalam satu tahun. Hal itu melihat banyaknya terpidana yang bebas jauh dari yang seharusnya dijalani sesuai putusan pengadilan. “Harusnya itu dibatasi sekali, pilih momentumnya. Jangan pertim bangan, hari agama segala macam. Pilih saja Hari Kemerdekaan, mi salnya,” kata guru besar Universitas Andalas, Padang itu. Hal itu disampaikan dalam focus
group discussion (FGD) road map penegakan hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Ran camaya, Bogor. Hadir dalam per temuan itu para pakar di bidangnya seperti, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Rely Harun. “Satu sekali setahun, sebab kalau dibuka lebih dari itu janganjangan setahun dapat berkalikali dalam se tahun dan jumlahnya sangat besar, bisa tiga bulan karena mendapat dua atau tiga kali kesempatan,” ucap Saldi. Selain pengurangan jenis remisi yang akan dikurangi, pemberian remisi diperketat untuk terpidana ko rupsi. Adapun pengetatan re misi kasus narkoba hanya akan
diberlakukan kepada para bandar narkoba. “Jadi menurut saya remisi me mang tidak pada soal pengetatan saja, tetapi memikir membatasi jumlahnya dalam satu tahun,” cetus Saldi. Menurut Saldi, pengurangan jenis remisi itu nantinya tidak akan meng hilangkan hak terpidana. Adapun pelaksanannya harus dipikirkan taktis secara komprehensif. “Kita tidak menghilangkan hak, tapi memberikan pembatasan. Hak nya tetap ada karena itu diberikan UU. Yang menjadi masalah kan di bawah UU yang memperlebar men jadi berkalikali, sudah jenis remisi berkalikali, waktu mem berikan berkalikali. Itu yang harus ditinjau ulang,” pungkas Saldi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Darwin Fatir
SeoraNg warga binaan dari satuan TNI memperlihatkan dokumen remisi bebas di aula Lapas Gunung Sari Makassar, Sulawesi Selatan. Muncul usulan agar pemberian remisi cukup 1 kali saja dalam setahun.
Jurnal Asia | Ant: Ampelsa
CaLoN bupati Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Nasri Sahputra, yang masih berusia 30 tahun, memberikan keterangan sebelum menjalani tes urine dan psikotes pada hari terakhir tes kesehatan pilkada Aceh di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh, Minggu (25/9).
8 Daerah di Aceh Rawan Kecurangan Pilkada Lhokseumawe | Jurnal asia Panitia Pengawas Pemilihan Aceh memperkirakan ada delapan daerah yang sangat rawan mengalami kecurangan dalam pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017. Dela pan daerah itu adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Pidie, Lhokseumawe, Banda Aceh, Aceh Singkil, dan Aceh. "Dari 20 kabupaten/kota yang ikut pilkada serentak, 8 di antaranya berkategori sangat rawan, sisanya kategori rawan terjadi kecurangan," kata Ketua Panwaslih Aceh Samsul Bahri saat supervisi di Panwaslih Kota Lhokseumawe, Minggu (25/9). Menurut dia, potensi rawan kecurangan terjadi pada tahap veriikasi faktual dukungan calon persoarangan, verifikasi data pemilih, kampanye, serta tahapan pemungutan dan hitung suara. "Maka saya tegaskan, seluruh komisioner Panwaslih harus netral, jangan berpolitik," kata Samsul. Sementara itu, Ketua Panwaslih Lhokseumawe Muhammad AH menyebutkan bahwa seluruh komisioner Panwaslih Lhokseumawe sangat serius menyikapi situasi rawan kecurangan di wilayah tersebut. "Kami bekerja maksimal, termasuk Panwaslih di tingkat kecamatan. Veriikasi faktual dan pendaftaran calon kemarin misalnya, kita awasi super ketat hingga tengah malam," kata Muhammad. Dia menginstruksikan kepada seluruh komisioner Pan waslih Lhokseumawe dan tingkat kecamatan untuk tidak memihak salah satu pasangan calon kepala daerah. Se mua calon kepala daerah harus diawasi secara adil. (kcm)