Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 27 April 2017

Page 1

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 9

Mendag Singapura Boyong Pengusaha ke Sumut

Pensiunan PNS Gelapkan Rp50 Juta

Salah Tangkap Polisi Bisa Diganti Rugi

Hal. 7

Hal. 8

Hal. 11

Jalan Provinsi di Padangsidempuan Rusak Berat

Puluhan Preman Serang Perumahan J-City

Moermahadi Soerja Dilantik Jadi Ketua BPK

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 27 April 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.364 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

IHSG

5726,530

SHANGHAI

Kurs Tengah

(-/+) 45,730

% 0,810

3,140.85

6.28

0.20

NIKKeI 225 19,289.43

210.10

1.10

HANG SeNG 24,578.43

122.49

0.50

eURO STOXX 3,575.48

-7.68

-0.21

2,385.50

0.50

0.02

DOWJONeS 20,955.00

S&P

10.00

0.05

3.25

0.06

NASDAq

5,551.50

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,278.00 9,981.10 14,520.17 17,048.30 1,706.30 11,937.44 3,045.07 1,551.99 9,205.65 4,186.43 9,533.32

Keluar Tengah Malam Dikira Maling

Polisi Tembak Mati Anak Kandung

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN KETUA BPK. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) bersama Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan Ketua BPK di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (26/4). Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK menggantikan Ketua BPK sebelumnya Harry Azhar Aziz. (Baca Halaman 11)

Penyakit karena Rokok Bakal Tak Ditanggung BPJS

Bengkulu | Jurnal Asia Kepala Unit Provos Kepolisian Sektor Ratu Agung, Bengkulu Ajun Inspektur Satu BS (43) menembak anak kandungnya Bagas Alvravigo (14). Peristiwa terjadi di rumah BS, Jalan Sumatera 5, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu pada Rabu (26/4), sekitar pukul 04.00 WIB. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kejadian bermula ketika Aiptu BS bersama keluarganya saat sedang tidur dan mendengar suara pintu rumahnya terbuka. Mengira ada pencuri, Aiptu BS mengambil senjata api dan langsung melepaskan tembakan. Setelah tembakan dilepaskan, BS bangkit mengecek keberadaan sang pencuri. Namun, di luar dugaan, ternyata anak kandungnya yang terkapar terkena peluru. Peluru bersarang di bahu kanan Bagas. Aiptu BS dan keluarga pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. Namun sayangnya, nyawa Bagas tidak terselamatkan lagi. (Bersambung ke halaman 11)

Paling Banyak Bebani Anggaran JKN Jakarta | Jurnal Asia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyarankan kepada pemerintah agar tidak menjamin penyakit yang diakibatkan oleh rokok, karena paling banyak membebani anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Bidang JKN Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr Noor Arida Soiana di Jakarta, Rabu, mengatakan beban deisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam program JKN bisa dikurangi dengan mengeluarkan penyakit akibat rokok dari beneit sebagaimana pasal 25 ayat 1 poin j dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan salah satu penyakit yang tidak ditanggung JKN ialah gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri.

“Anggaran JKN terserap untuk kasus katastropik dan terbanyak karena akibat rokok, sehingga perlu regulasi untuk memberikan alternatif penanggulangan deisit anggaran JKN dengan mengeluarkan penyakit katastropik tersebut,” kata Arida. Dari total beban rujukan Rp54,47 triliun JKN, sebanyak Rp15,29 triliun atau 33,62 persen habis untuk membiayai penyakit katastropik yang terdiri dari penyakit jantung (48 persen), gagal ginjal (20 persen), kanker (17 persen), stroke (8 persen), thalasemia (3 persen), chirrosis hepatitis (2 persen),

leukemia (1 persen), haemoilia (1 persen). Penyebab paling dominan penyakit-penyakit katastropik tersebut, yang pada umumnya bisa dicegah, adalah konsumsi rokok. Mengingat tingginya biaya dalam penyakit katastropik, Arida menyarankan agar ada iur biaya atau pembagian biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dan pasien itu sendiri. Selain itu, lanjut Arida, pemerintah juga harus mencari alternatif sumber dana untuk menutupi defisit JKN dengan melibatkan pemerintah daerah guna berbagi anggaran, pengalihan

alokasi subsidi ke JKN, pengalihan alokasi dana cukai rokok untuk JKN, dan penambahan cukai rokok untuk membantu tambahan dana JKN. Dengan terpangkasnya defisit program JKN diharapkan pemerintah bisa memberikan perbaikan tarif jasa pelayanan kepada dokter dan rumah sakit untuk meningkatkan standar mutu pelayanan. IDI menyebutkan minimnya mutu pelayanan JKN yang terjadi di lapangan didasarkan dari rendahnya tarif pelayanan jasa kepada tenaga kesehatan dan rumah sakit sehingga tak memenuhi standar. (ant)

OJK Stop 6 Investasi Bodong di Medan Medan | Jurnal Asia Otoritas Jasa Keuangan menghentikan enam kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi di Medan yang berpotensi merugikan masyarakat. Usai rapat dengan DPRD Sumut di Medan, Rabu (26/4), Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Mulyanto mengatakan, upaya itu dilakukan melalui Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari sejumlah instansi. “Ada enam yang dihentikan, salah satunya Group Matic 170,” katanya. Secara nasional, terdapat 2.772 pengaduan masyarakat terkait aktivitas investasi bodong tersebut dengan nilai kerugian mencapai Rp45 triliun. Meski pengaduan mengenai investasi bodong itu belum disampaikan secara tertulis di Sumut, tetapi OJK terus melakukan pemantauan dan pengawasan.

Pengawasan itu dilakukan melalui Satgas Waspada Investasi yang ber anggotakan OJK, kejaksaan, kepolisian, kominfo, serta koperasi dan UKM yang sistem kerja bersifat koordinasi. Selain itu, kata Mulyanto, OJK juga selalu memberikan edukasi dan literasi agar waspada dalam melakukan investasi dan lembaga yang melakukan penghimpunan dana. “Sebagai acuan, setidaknya ada dua L yang harus diperhatikan, yakni legal dan logis,” katanya. Masalah legalitas tersebut diperlukan untuk mengetahui eksistensi dan keabsahan perusahan investasi yang menawarkan jasa investasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah menghubungi contact center OJK di nomor 1-500-655. “Nanti akan diberikan konfirmasi mengenai lembaga investasi yang dipertanyakan,” ujar Mulyanto. Sedangkan masalah logis berkaitan dengan imbal hasil

yang ditawarkan perusahan tersebut terhadap jumlah investasi yang akan diikuti. “Hasil yang didapatkan logis atau tidak, masyarakat harus paham itu,” katanya. Ada Penawaran Via Online Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) mengimbau masyarakat mewaspadai penawaran investasi yang menawarkan produknya tanpa izin dan menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko salah satunya melalui internet atau media online. “Satgas Waspada Investasi telah menerima pengaduan masyarakat dan menemukan beberapa penawaran investasi di internet atau media online yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing dalam keterangan resmi di

Jakarta, Rabu (26/4). Untuk terus memberikan perlindungan kepada masyarakat, lanjut dia, pihaknya telah menghentikan kegiatan usaha tujuh entitas karena tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usahanya serta telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada tanggal 18 April 2017. Dia menyebutkan, tujuh perusahaan itu, yakni CV Mulia Kalteng Sinergi, Swiss Forex International, PT Nusa Proit, PT Duta Proit, PT Sentra Artha, PT Sentra Artha Futures, dan www. lautandhana.net. D ia me nyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh entitas itu sebelumnya telah menjadi perhatian Satgas Waspada Investasi untuk secara cepat merespon pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat mengenai legalitas dan kegiatan usaha yang dilakukan. “Satgas telah melakukan analisis

terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa kegiatan dari entitas tersebut harus dihentikan,” kata Tongam L. Tobing yang juga Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK. Sebagai bentuk tindak lanjut penanganan, Tongam L. Tobing mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil tujuh entitas itu untuk dapat menyampaikan dokumen atau informasi mengenai legalitas dan kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, perusahaan tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas. “Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan investasi dengan tujuh entitas tersebut dan melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi apabila masih terdapat kegiatan penawaran investasi yang dilakukan,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Laporan SPT Wajib Pajak Tak Diperpanjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak badan agar segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 sebelum batas waktu 30 April 2017. Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay

WArGA mengantre melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Tanah Abang 2, Jakarta. Pada hari terakhir pelaporan SPT pajak pribadi sejumlah kantor pajak dipenuhi warga yang akan menyelesaikan kewajibannya.

“Kami menegaskan tidak ada perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk WP badan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/4). Yoga menambahkan untuk batas waktu yang jatuh pada hari Minggu, maka pelayanan penerimaan SPT secara manual di kantor pajak hanya akan dilayani hingga Jumat, 28 April 2017 pukul 16.00 waktu setempat. Namun, penyampaian SPT secara elektronik atau online dapat dilakukan setiap waktu hingga 30 April 2017. Ada pun keterlambatan penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak berbentuk badan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 1 juta. DJP mencatat jumlah wajib pajak terdaftar saat ini adalah

36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dan jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 April 2017 adalah sekitar 66 persen atau 10.936.111 dengan rincian wajib pajak badan sebanyak 322.430, wajib pajak orang pribadi non karyawan 983.216, dan wajib pajak orang pribadi karyawan 9.630.465. Yoga berujar dari 10.936.111 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT, jumlah yang melapor melalui e-filling adalah sebanyak 8.711.645 wajib pajak atau 79,66 persen. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean

PrESIDEN Joko Widodo memberikan tanggapan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Rabu (26/4).

Soal Kasus BLBI

Jokowi Bela Megawati Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A. Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut Jokowi, SKL yang keluar dari Instruksi Presiden Megawati tersebut sulit dipertanyakan. “Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu (26/4). SKL BLBI dikeluarkan Presiden Megawati lewat Inpres No.8 Tahun 2002. Inpres itu diterbitkan untuk memberikan jaminan hukum kepada debitur yang menyelessaikan kewajibannya membayar BLBI. Dalam pertimbangannya, Inpres tersebut dikeluarkan berdasarkan pada ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). (Bersambung ke halaman 11)

Gaji Pejabat Negara Segera Naik Jakarta | Jurnal Asia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengemukakan, pihaknya akan memperbaiki gaji pejabat negara. “Gaji pejabat negara saat ini masih tergolong sedikit, setingkat kepala daerah saja tidak lebih dari Rp7 juta, maka perlu ditingkatkan dibarengi dengan kinerja yang harus lebih baik,” ujar Menpan Asman, Rabu (26/4). Ia menargetkan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin baik, termasuk pejabat tinggi negara bukan menteri seiring dengan peningkatan kualitas kinerja. Menpan pun mengimbau ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Polri meningkatkan disiplin kerja, memiliki budaya melayani dan bekerja penuh disiplin. “Datang di kantor karena kedisiplinan tinggi bukan takut dengan inger scan, sebab aparatur harus berorientasi kerja, kreatif dan inovatif,” ujar Menpan. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, untuk mengevaluasi gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan Polri di sejumlah daerah. Gaji yang memadai diyakini akan meningkatkan kinerja para PNS dan Polri. “Semangat untuk itu menurut saya bagus. Harusnya diikuti dengan peningkatan kinerja,” kata Fadli, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai tiga Gedung Nusantara III DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (26/4). Namun, politikus Gerindra itu menyarankan agar wacana tersebut harus diimbangi dengan kemampuan finansial negara. Sebab, anggaran negara saat ini belum baik. “Setahu saya, postur anggaran kan masih banyak kekurangan, dan kita juga berutang,” ujar Fadli mengingatkan. (ant/mtv)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.