MEDAN 02
• Poldasu Periksa Pelapor Akun Facebook Penghina Presiden . HAL 02 • • Pemprov, Pemkab/Pemko dan DPRD Sumut Perlu Segera Bahas Aturan Galian . HAL 03 • • Sepuluh WN Bangladesh Dideportasi. HAL 03
BISNIS 04
Sabtu, 27 Agustus 2016
Nomor 1.165 Tahun V
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
SAHAM 06
Talangi Penundaan DAU
• IHSG Melemah Terseret Bursa Asia. HAL 06 • • OJK Berencana Keluarkan Aturan Merger Perusahaan. HAL 06 • • Medco Perpanjang Waktu Buyback Saham. HAL 07
Pemprovsu Andalkan Dana Silpa dan Sisa Tender Proyek Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi meyakini keuangan Pemprovsu tidak akan deisit meskipun pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp290.518.590.960 ditunda pembayarannya. "Kami akan berupaya mengatur ini ,"ujar Erry kepada wartawan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan Jumat (26/8). Dikatakan Erry, kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun lalu dimana pencairan dana perimbangan Pemprovsu tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) . "Kalau tidak salah saya Rp180 miliar tidak kita terima. Tapi untung PAD kita melebihi target sehingga keuangan kita tidak deisit," ujar Erry. (Bersambung ke halaman 15)
LENTERA ASIA 08
• Tebusan 50 Juta Peso Dibayar ke Abu Sayyaf. HAL 08 • • Hong Kong Pastikan Kasus Virus Zika Pertama. HAL 08 • • ASEAN-RRT Peringati 25 Tahun Mitra Dialog. HAL 09
PERISTIWA 10
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SISWA DI KAMPUNg NELAYAN.Puluhan siswa berada di kapal motor ketika akan menyeberang ke Kampung Nelayan Belawan, Medan, Sumatra Utara, Jumat (26/8). Kapal motor dan sampan merupakan satusatunya alat transportasi yang menghantarkan siswa dan warga ke lokasi tersebut. Saat ini, Walikota Medan sudah banyak mendengar keluhan banyak pungli di sekolah negeri dan berjanji akan menindaklanjutinya.
Sekolah Negeri di Medan Marak Pungli Kadis Pendidikan Marasutan Jangan Cuek Medan | Jurnal Asia Akhir-akhir ini semakin banyak laporan terkait maraknya pungutan liar (pungli), yang dibebankan kepada siswa sekolah negeri di Kota Medan. Menyikapi hal tersebut, Walikota Medan segera bertindak tegas dan memerintah kadis Pendidikan untuk melakukan cek lapangan.
Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi marah besar setelah menerima laporan adanya kutipan dan kecurangan dana dari sejumlah sekolah yang ada di Kota Medan. Sebab, tindakan tersebut sangat meresahkan para orang tua maupun wali siswa. Untuk itu Wali Kota minta kepada Kadis Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar segera melakukan penyelidikan guna membuktikan kebenaran laporan tersebut. “ S a ya m i n t a Ka d i s Pe n d i d i k a n s e g e r a melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Jika saudara menemukannya dan laporan itu benar,
segera membuat langkah-langkah penertiban dan memperbaikinya. Saya tidak ingin orang tua maupun wali murid resah!” kata Wali Kota kemarin. Selanjutnya mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu, minta kepada pihak sekolah yang melakukan kutipan dan kecurangan dana segera menghentikan aksi tersebut. Sebab, pengutipan yang dilakukan itu tidak dibenarkan dan tak ada payung hukumnya. “Saya minta hentikan segera pengutipan itu jika benar dilakukan!” tegasnya. Lantas bagaimana dengan oknum sekolah yang terbukti melakukan pengutipan tersebut? (Bersambung ke halaman 15)
Setiap Warga Negara Indonesia Mempunyai Utang Rp16 Juta Hingga saat ini tercatat jumlah utang RI sebesar Rp 4.000 triliun. Sekitar Rp 3.300 triliun merupakan utang dari pemerintah pusat. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan mengungkapkan, jumlah utang yang terlalu besar itu menjadi penyebab utama rusaknya postur APBN. Belum lagi, penggunaannya dinilai tidak produktif. “Defisit makin lebar hampir 3 persen. Lalu, utang tersebut raib entah kemana. Tidak produktif. Infastruktur tetap saja tidak banyak berubah. Terus kemudian, keadaan sosial-ekonomi rakyat malah makin nyungsep; gini ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang,” kata Heri Gunawan di
• Pertamina Investasi USD1,5 Miliar. HAL 04 • • Pengusaha Tolak RUU CSR. HAL 05
Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat, (26/8). Menurut Heri, ini menjadi tanda bahwa utang yang ditumpuk tidak produktif dan hanya membayar bunga utang saja. Kalau dibagi rata ke 250 juta penduduk Indonesia, maka utang masing-masing warga negara menanggung sekitar Rp 16 juta termasuk bayi yang baru lahir. “Jelas sekali bahwa utang itu ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Istilahnya gali lubang, tutup lubang,” tegas dia. Ia mengaku, sudah berkali-kali disarankan, agar pemerintah untuk memperhatikan sektor yang hari ini masih jadi ‘anak tiri’ adalah sektor pertanianpeternakan-kehutanan-perikanan sebagai sektor strategis yang hingga detik ini hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. (Bersambung ke halaman 15)
• Banjir dan Longsor Terjang Aceh Barat, Satu Tewas. HAL 10 • • Mayat Bayi Perempuan Hanyut di Sungai Babura. HAL 10 • • 4,2 Kilogram Sabu Diamankan. HAL 11
EDUKASI 12
• Menristekdikti RI Akan Buka Pesparawi Nasional 2016. HAL 12 • • Pelatihan Penelitian Dosen Diharapkan Hasilkan Inovasi. HAL 12
NASIONAL 13
• Asap Kebakaran Hutan di Riau Mulai Masuk Singapura. HAL 13 • • Bahaya Merokok Masuk Kurikulum Pendidikan. HAL 13
INTERNASIONAL 14
• Korban Tewas Gempa Italia Capai 267. HAL 14
OLAHRAGA 16
• Misi Mengkudeta Hamilton. HAL 16 • • Pebulutangkis Medan Lolos ke Semiinal. HAL 16
SPORT 17
• Mencari Konsistensi. HAL 17
INFOBANK 18
• 40 Persen Perusahaan Belum Ikut BPJS Ketenagakerjaan. HAL 18 • • BRI Berminat Mengakuisisi Bank Muamalat. HAL 19
PROPERTI 20
• Bank masih Persulit Masyarakat untuk Punya Rumah. HAL 20
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
WARgA memilah sampah di kawasan Cililitan, Jakarta. Saat ini makin banyak orang terlilit kemiskinan sedangkan utang Indonesia terus bertambah hingga masuk tingkat waspada.
SEREMONI 24
• Presiden AIBD: Media Jangan Hanya Cari Untung. HAL 24 • • MPR: Hukum Masyarakat Adat Harus Kedepankan NKRI. HAL 25