Prabowo-Sandi Unggul di Sumatera Halaman 4 senin, 27 agustus 2018 nomor 1.744 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Jokowi Dinilai Lebih Cepat Atasi Karhutla harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 7
Hari Ini, 6.026 Jemaah Haji Mulai Pulang ke Indonesia Halaman 11
Giliran Jetski dan Karate Sumbang Emas Halaman 24
Dana Jumbo Pengawasan Pemilu Rp14,2 T Kinerja Bawaslu Disorot
Antara | Didik Suhartono PEMBUBARAN AKSI DUA KELOMPOK MASSA. Polisi mengamankan seorang pemuda dari amukan massa saat aksi yang melibatkan dua kubu yang mendeklarasikan #2019 Ganti Presiden dan kubu yang menentang dan menyerukan cinta NKRI, di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8). Polisi membubarkan dua kelompok massa tersebut karena tidak berijin.
Deklarasi #2019GantiPresiden Ancam Persatuan surabaya | Jurnal asia Polri tidak memberikan izin digelarnya aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Polri beralasan aksi tersebut dibubarkan karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. “Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan penyampaian aksi tersebut dan akan bubarkan karena dapat berpotensi terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Minggu (26/8). Setyo menjelaskan, berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat
di muka umum, terdapat empat pengecualian. Pengecualian itu yakni mengganggu hak asasi orang lain, mengganggu ketertiban umum, ti dak mengindahkan ètika dan moral serta dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Sebagian besar masyarakat menolak ka rena belum masuk masa kampanye,” ujar Setyo. Sementara, Polri memastikan telah ber sikap adil dalam mengatasi massa pro dan kontra deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Surabaya. Polisi sebelumnya telah me ngingatkan terkait akan munculnya massa penolak deklarasi #2019GantiPresiden yang lebih banyak. (Bersambung ke halaman 11)
“sebagian besar masyarakat menolak karena belum masuk masa kampanye.” Kadiv humas Polri irjen setyo Wasisto
Antara | Reno Esnir KADIv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) memberikan keterangan pers, kemarin.
Bungkam Pasangan Malaysia
Marcus/Kevin ke Semiinal Bulutangkis Jakarta | Jurnal asia Ganda putra andalan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil melenggang ke semifinal setelah membungkam pasangan asal Malaysia Goh V Shem/Tan Wee Kiong di babak perempat inal, Minggu (26/8). Di hadapan ribuan penonton yang memadati Istora Senayan, Marcus/Kevin meraih tiket semifinal dengan kemenangan 2220, 2119. Untuk mengungguli ganda peringkat 11 dunia itu, Marcus/Kevin dipaksa bermain ketat. Pada gim pertama, Marcus/Kevin yang saat ini merupakan ganda putra terkuat di dunia harus kejar mengejar angka menghadapi duet Goh/Tan. Di ambang kemenangan gim pertama, Kevin/Marcus yang sudah unggul 2019 terpaksa memperpanjang nafas lawan mereka setelah smes keras dari Goh menghujam pertahanan mereka, kedudukan menjadi sama 2020. (Bersambung ke halaman 11)
PEBULU tangkis ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo (kanan) dan Marcus Fernaldi Gideon (kiri) mengembalikan kok ke arah lawannya pebulu tangkis Jepang Takuto Inoue dan Yuki Kaneko, pada babak penyisihan nomor perorangan Asian Games 2018 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (25/8). Antara | Naielah Mahmudah
Jakarta | Jurnal asia Dana untuk pengawasan Pemilu 2019 yang disebut mencapai Rp 14,2 triliun disorot Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Dana itu dikatakan Roy meningkat 245 persen dari Pemilu 2014. “Biasa pengawasan pemilu meningkat tajam total Rp 14,2 triliun, ini naik 245 persen dibanding Pileg dan Pilpres tahun 2014 yang hanya Rp 4,12 triliun,” kata Roy Salam dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (26/8). Roy mengatakan dengan anggaran pengawasan pemilu sebesar itu harusnya dibarengi peningkatan kinerja oleh Bawaslu. Namun Roy memandang kinerja Bawaslu hari ini tidak mengalami peningkatan. (Bersambung ke halaman 11)
Marak Polisi Tersandung Hukum Jakarta | Jurnal asia Sejumlah anggota polisi terjerat kasus hukum mulai dari dugaan pungutan liar (pungli) hingga kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di waktu yang nyaris bersamaan. Polri mengatakan sejumlah polisi tersebut merupakan oknum dan tak mencerminkan citra institusi. “Kalau untuk pencegahan kita sudah cukuplah, anggota Polri itu kan selalu diingatkan, setiap apel diingatkan bahwa kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, kalaupun masih ada yang melanggar ya risiko ditanggung penampung, tetap kita proses, dan tolong itu bukan organisasi, itu oknum,” Kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi. Setyo mengatakan Polri merupakan organisasi yang besar dan mempunyai aturan yang jelas. Perintah Kapolri, menurut Setyo, sudah tegas untuk menindak setiap oknum yang melakukan pelanggaran. (Bersambung ke halaman 11)