Tax Holiday Industri Akan Direvisi
RI Bisa Bangkrut Seperti Yunani
Hal. 4
Hal. 5
Malaysia Tangkap 12 Nelayan Langkat
Komite Sekolah Kok Legalkan Pungli di PPDB
Hal. 15
Hal. 16 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4856,595 -46,250 -0,940
SHAnGHAI
4,070.91
-53.01
-1.29
nIkkeI 225 20,544.53 -139.42
-0.67
HAnG SenG 25,128.51 -270.34
-1.06
eURO STOXX 3,640.06
5.42
0.15
S&P 500
2,101.50
3.00
0.14
DOwJOneS 17,696.00
20.00
0.11
nASDAq
12.50
0.27
4,632.50
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
9,831.18 14,763.22 20,854.51 1,735.04 10,852.61 3,532.45 1,641.51 8,864.26 4,862.63 9,807.84 13,448.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Senin, 27 Juli 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 843 Tahun IV
Hujan Badai Terjang Medan Jamin Ginting Lumpuh, Ribuan Kendaraan Terjebak
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
PeKeRJA menyelesaikan proyek pembangunan pipa gas open access baru di Matering Station Pertamina Gas (Pertagas) di kawasan Industri Medan (kIM), Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.
Pemerintah Ultimatum Pemda
Pangkas Izin Proyek Infrastruktur Berbelit Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah terus berupaya mencari jalan mempercepat pembangunan infrastruktur. Setelah beberapa waktu lalu mereka mempermudah meka nisme kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, kali ini mereka berencana mempermudah ijin pembangunan proyek infrastruktur agar pembangunan infrastruktur bisa dipercepat. Sofyan Djalil, Menteri koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan menerbitkan instruksi presiden yang berisi perintah kepada menteri, gubernur, bupati, walikota untuk bisa mempercepat proses penerbitan izin pembangunan proyek. Inpres tersebut akan berisi perintah kepada bawahan presiden untuk membuat batasan waktu proses pengurusan izin proyek. Selain itu, inpres tersebut juga akan berisi perintah untuk memperbolehkan pelaksanaan proyek infrastruktur tetap jalan, walau proses pengurusan izin belum selesai. “Yang penting izin prinsip diberikan dulu yang lain urus sambil
berjalan, jangan urus izin dulu, karena ijin itu kadang butuh waktu berbulan-bulan, ini disederhanakan,” katanya, MInggu (26/7). Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/ kepala Bappenas beberapa waktu lalu mengatakan, selain aturan tersebut, pemerintah juga saat ini tengah menggodok aturan anti kriminalisasi bagi pejabat yang mengambil keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Melalui aturan tersebut, pemerintah ingin agar nantinya ketika ada proyek yang terindikasi menyimpang bisa diselesaikan terlebih dahulu oleh pengawas internal pemerintah bukan penegak hukum. Adrinof mengatakan, aturan anti kriminalisasi tersebut disusun sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi ketakutan para pejabat pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur karena tersangkut masalah hukum. Selain aturan- aturan tersebut, Adrinof juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini juga tengah menyusun peraturan pemerintah mengenai pembebasan lahan untuk infrastruktur. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Hujan badai melanda sejumlah wilayah Kota Medan. Kejadian ini menyebabkan puluhan pohon dan baliho tumbang, sehingga ribuan kendraan terjebak di Jalan Jamin Ginting-Ring Road-Fly Over, Minggu (25/7) siang pukul 13.30 WIB. Horor macet di jalur ini membuat stres pengendara, karena mobil dan sepeda motor terpaksa merayap selama tiga jam lebih. Menurut pantauan Jurnal Asia, hujan disertai petir dan angin kencang melanda beberapa wilayah di kota Medan. Akibatnya pohon-pohon dan Baliho tumbang di kawasan Jalan Jamin Ginting, kelurahan Beringin, kecamatan Medan Selayang, Minggu (26/7) siang. Termasuk diantaranya adalah baliho yang berada di tengah jalan, sekira 100 meter dari Fly Over Jamin Ginting. kerangka besi tersebut tampak menutupi kedua sisi jalan, sehingga membuat jalan Medan menuju Pancur Batu lumpuh total. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Hamdani
BAlIHO TuMBANG. Akibat hujan badai yang menerjang di sejumlah kawasan kota Medan, menyebabkan banyak pohon dan baliho yang tumbang. Salah satunya adalah baliho roboh di wilayah Padang Bulan, menghalangi jalan hingga menyebabkan ribuan kenderaan di lokasi terjebak macet.
Gatot dan Istri Muda Yakin Hadir ke KPK Hari Ini Diperiksa Lagi Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo nugroho menegaskan akan memenuhi panggilan kPk untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap hakim PTUn Medan pada hari ini, Senin (27/7. Gatot akan datang bersama istri mudanya evy Susanti yang juga akan diperiksa penyidik untuk kasus yang sama. "Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, taat azas, akan ikut aturan un tuk memenuhi panggilan kPk sebagai saksi," kata Gatot kepada wartawan, Minggu (26/7). Gatot menjelaskan, saat di panggil pada Jumat (24/7)
lalu, dia tak hadir karena ada urusan lain. namun, politisi PkS itu menegaskan bahwa dirinya sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan berkoordinasi langsung dengan penyidik. "Saat itu saya tidak bisa hadir, tapi sudah dikoordinasikan kepada kPk melalui surat resmi maupun telepon. Jadi saya memberi tahu un tuk hadir pada hari Senin," jelasnya. Gatot besok tidak akan hadir sendiri ke kPk. Dia akan datang bersama sang istri, evy Susanti yang juga akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus yang sama. nama Gubernur Gatot dan
istrinya evy Susanti memang ikut disebut dalam pusaran kasus suap hakim PTUn Medan. Apalagi, pengacara Gatot, Razman Arief nasution telah membuka bahwa evy ikut terlibat memberikan uang kepada pengacara OC kaligis yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Razman menyebut, pem berian evy kepada kaligis sebagai bentuk lawyer fee, bukan uang suap. Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo nugroho ternyata memilih untuk mengikuti perintah pengacaranya, Razman Arief nasution untuk tidak datang di kPk dan menjalani pemeriksaan. kPk pun tengah menggodok opsi pen-
jemputan paksa jika dianggap tindakan Gatot bisa dikategorikan sikap tak kooperatif alias terusterusan mangkir, meski berjanji akan hadir Senin (27/7). "kami akan memanggil ulang mas, tapi kalau tidak hadir lagi, kami akan 'menghadapkan' beliau kepada penyidik untuk pemeriksaan lanjutan," kata Plt Pimpinan kPk, Indriyanto Seno Adji, Jumat (24/7). Saat ini kPk masih mengkaji apakah alasan yang disampaikan pihak Gatot dianggap patut. Sejauh ini, kPk masih akan berusaha untuk menghadirkan Gatot secepat mungkin. Lalu, apakah perintah Razman yang melarang Gatot untuk
menghadiri pemeriksaan bisa dikategorikan penghalanghalangan proses penyidikan? "kami masih fokus terhadap pemeriksaan gubernur. Lagi pula itukan advis lawyer tentang perlu tidaknya kehadiran kliennya, tentunya memang menjadi otoritas lawyer. Advisnya belus perlu dianggap menghalang-halangi proses penyidikan," tegas Indriyanto. Terkait mangkirnya Gatot, diamini Johan Budi selaku Plt Pimpinan kPk. "Jadi ada surat pemberitahuan dari lawyer, minta penundaan pemeriksaan karena ada keperluan dan rencana hari Senin akan hadir. (dtc)
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
KeTuA komisi Pemilihan Umum (kPU) Husni kamil Manik (kedua kanan), menegaskan bahwa sengketa atau perselisihan tidak dapat dihindari dalam pilkada. namun pihak kPU sebaiknya tidak dilibatkan dalam masalah tersebut.
KPU Jangan Terlibat Sengketa Pilkada Jakarta | Jurnal Asia ketua komisi Pemilihan Umum (kPU) Republik Indonesia Husni kamil Manik mengingatkan agar para penyelenggara pilkada 2015 bekerja secara profesional. Husni mengatakan sengketa atau perselisihan tidak dapat dihindari dalam pilkada. Hal itu merujuk pada pemilihan presiden tahun sebelumnya. "Sengketa kalau pun terjadi itu hal biasa. Asalkan jangan sampai yang bersengketa adalah antara peserta pilkada dan penyelenggara," ujarnya saat blusukan ke kantor kPU Depok, Minggu (26/7). Dia menuturkan para penyelenggara pilkada serentak 2015 di seluruh daerah agar menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menurutnya, jika ada yang bersengketa pihak penyelenggara diharapkan agar tidak dilibatkan dalam pengadilan. Husni menjelaskan untuk menekan angka sengketa dalam pilkada, pihaknya tengah men cocokan sekitar 102 juta calon pemilih. nantinya data tersebut dicocokan dengan jumlah penduduk yang tercatat di masing-masing daerah.
Adapun, di Depok sendiri calon pemilih mencapai sekitar 1,6 juta. Dia berharap setelah entri data calon pemilih sesuai, diharapkan data tidak diutak-atik oleh pihak tak bertanggung jawab. Sebab, tak jarang permasalahan data pemilih menjadi sengketa saat pemilihan kepala daerah. "kami berharap dengan aplikasi yang sudah dibuat, dokumen C1 bisa dikumpulkan. Semoga di Depok ini lancar," ujarnya. Dia menargetkan proses pengumpulan dokumen masing-masing bisa selesai sehari. Apabila sebuah daerah aksesnya, baik, kata dia, diharapkan proses pilkada bisa selesai sehari. Husni menambahkan pilkada di Depok diharapkan bisa berubah menjadi lebih cepat. Sebab sebelumnya tahapan pilkada di Depok tergolong lama dalam menyelesaikan tahapan proses pilkada dengan ada sengketa. "kami optimistis pilkada akan sukses apabila semua elemen berniat untuk menyukseskan pilkada. kita juga berharap pilkada ini menjadi poin penambah di mana dunia internasional hargai kita," ujarnya. (bc)
Kawasan Industri Kuala Tanjung Terus Dibangun Pemerintah akan melanjutkan proses pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera utara. Ada tiga tahapan yang harus dijalani dalam merampungkan salah satu dari 14 Kawasan Industri baru yang hendak dibangun pemerintah tersebut.
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
SeJuMlAH pekerja menggunakan alat berat ketika melakukan pembangunan proyek pelabuhan di kawasan industri kuala Tanjung, kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri kementerian Perindustrian mengatakan, tiga tahapan itu adalah, pertama memanfaatkan fasilitas infrastruktur di Inalum sebagai kawasan Industri kuala Tanjung dengan ekspansi tanah di sekitar Inalum. Selain itu menjadikan Inalum sebagai Achor tenant bagi kawasan. kedua, menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan industri zona pangan dan turunannya dengan asumsi pemanfaatan keunggulan daerah yaitu kelapa sawit, cokelat serta karet. Tahap ketiga adalah pengembangan kawasan Industri Zona Maritim dengan derivatifnya.
kebutuhan Industri Maritim akan berdampak pada kebutuhan industri umum lainnya sehingga meningkatkan kebutuhan barang dan jasa yang menunjang kawasan secara keseluruhan. Disertai dengan pengembangan kawasan Berikat. Menurutnya Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sentra pengembangan industri di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi sumber daya alam dengan hasil industri hulu yang melimpah. Sehingga pemerintah p e r l u m e n d o ro n g h i l i r i s a s i produk industri hulu melalui pembangunan kawasan Industri. “Pengembangan kawasan Industri kuala Tanjung di kabupaten Batu Bara demi merespon itu,” katanya, Minggu (26/7). Berdasarkan dokumen kementerian Perindustrian, kawasan Industri kuala Tanjung diproyeksikan memiliki luas lahan 1.000 ha dan akan dijadikan basis industri alumina. Yang menjadi anchor industri adalah PT Inalum. nilai investasi yang diperlukan untuk membangun kawasan Industri kuala Tanjung kurang lebih Rp 4,5 triliun. “Perusahaan lain yang sudah ada adalah PT Multimas nabati Asahan dan PT Domba Mas,” ujar Imam. (kc)