Supir dan Penjaga Pintu Kereta Api Terancam Tersangka
Tak Terima Ditilang Polsek Percut Diserbu Sopir Angkot
Hal. 4
Hal. 8
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 27 November 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Bandar Narkoba Tunggu Hukuman Mati di Pulau Kangean
Rupiah Bisa Tembus Rp14.000 Per US$
Hal. 11
info@jurnalasia.com
Hal. 16
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 946 Tahun IV
240 Personil Bersenpi Patroli Siang-Malam
Tim Khusus Anti Begal Dikerahkan Medan | Jurnal Asia Maraknya aksi kejahatan jalanan di Kota Medan, dianggap jadi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang. Guna mengantisipasi kerawanan itu, Polresta Medan pun membentuk Tim Khusus Anti Begal.
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
TIM KHUSUS ANTI BEGAL. Personel kepolisian yang tergabung dalam Tim khusus Anti Begal, berdiri di samping sepeda motor yang digunakan, di Mapolresta Medan, Sumatera Utara, kamis (26/11). Sebanyak 240 personel kepolisian akan melakukan patroli malam hingga pagi di kawasan kota Medan untuk menangkap para pelaku kriminal begal.
Tengku Erry Mangkir Panggilan Kejagung Dirut Bank Sumut Diperiksa Jakarta | Jurnal Asia Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku erry nuradi tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Sumut 2012-2013. "Saksi Tengku erry nuradi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan belum menerima surat panggilan dari penyidik untuk diperiksa sebagai saksi," kata kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspenkum) kejagung, Amir Yanto di Jakarta, kamis (26/11). Dalam kasus itu, kejagung sudah menetapkan dua tersangka, Gatot Pujo nugroho, Gubernur Sumut nonaktif dan edi Sofyan, kepala Badan kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumut. karena itu, tim penyidik akan meng agendakan kembali pe meriksaan orang nomor dua di Pemprov Sumut yang juga kader Partai nasdem sebagai saksi. "Tim penyidik akan mengagendakan kembali pemeriksaan Tengku erry nuradi sebagai saksi," katanya. Penyidik kejagung pada hari yang sama memeriksa edie Rizlianto, dari Bank Indonesia. Pemeriksaan saksi edie untuk mengetahui jumlah dana yang disalurkan untuk hibah dan bantuan sosial yang tersimpan di Bank Sumatera Utara serta proses dan mekanisme pengeluaran uang antara Bank Sumatera Utara dengan Bagian keuangan Pemerintah Daerah
Propinsi Sumatera Utara. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana khusus, Victor Antonius mengatakan, pemeriksaan terhadap edi terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013. Pasalnya, Bank Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga yang mengalirkan dana bansos tersebut. “Tapi tadi kita dapat penjelasan bahwa Bank Sumut hanya menyediakan fasilitasnya. Pendanaanya dan segala macam itu dari Pemerintah Sumatera Utara,” ujar Victor dkejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan, dari pihak Bank Sumut hanya menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dana kepada para penerima atau individu yang sudah tercantum sebagai pihak yang menerima. Tentunya, semua penerima dana Bansos harus mempunyai rekening sendiri. namun, Victor tak menyebutkan berapa rekening yang tercatat penerima dana bantuan sosial dan jumlah total uang dana Bansos di Bank Sumut. “Ya bisa dapat Rp50 juta sampai Rp1,2 miliar juga ada, macammacam. Totalnya tahun 2012 saja Rp100 miliar lebih,” katanya menambahkan. Dalam pemeriksaan, edi Rizlianto membantah. Menurut dia, tidak ada dana Bansos dan hibah yang mengendap di Bank Sumut. (Bersambung ke halaman 11)
“Sebanyak 240 personil ditugaskan untuk patroli terbuka tertutup penindakan terhadap begal dan jambret. Mereka menggelar patroli keliling dari siang hingga malam,” ujar kapolresta Medan kombes Pol Mardiaz kusin Dwihananto didampingi kasat Reskrim kompol Aldi Subartono, kamis (26/11). Dikatakan Mardiaz, 240 personil yang diturunkan dengan sasaran aksi kejahatan jalanan seperti perampokan, penjambretan, dan pencurian sepeda motor. Tim terdiri atas 30 personil Reserse Brimob Poldasu, 80 Personil Sat Reskrim Polresta Medan, 100 personil dari personil Polsek sejajaran, dan 30 personil dari Sat Sabhara Polresta Medan. (Bersambung ke halaman 11)
kepala BIn, Sutiyoso menambahkan, tugas intelijen lain yang akan dilakukan adalah dengan pe ngecekan aliran dana masuk dan keluar di perbankan. Ia juga menyebut penerimaan perpajakan harus diamankan bersama. Apalagi beberapa tahun belakangan realisasi
pajak tidak optimal karena diliputi berbagai masalah, termasuk banyaknya pengemplang pajak. “Penerimaan perpajakan banyak kendalanya, kita akan telisik trik-trik mereka apa saja. Sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2011, kita bisa melakukan penyadapan, dan memeriksa aliran dana seseorang,” jelas Sutiyoso. “BIn memiliki kewenangan misalnya soal penyadapan kemudian bisa memeriksa aliran dana seseorang, dan disebutkan BI dan perbankan semuanya wajib memberikan keterang an,” ungkapnya di Gedung Djuanda, kemenkeu, Jakarta, kamis (26/11). Menurut Sutiyoso, bila hal tersebut terlaksana, maka akan sulit bagi pelaku kecurangan melarikan diri. Sebab, data yang dimiliki akan diserahkan ke Direktorat Jenderal
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4597,057
11,510
0,250
SHAnGHAI
3,635.55
-12.38
-0.34
nIkkeI 225 19,944.41
96.83
0.49
HAnG SenG 22,488.94
-9.06
-0.04
eURO STOXX 3,496.45
34.39
0.99
S&P 500
-0.27
0.01
2,088.87
DOwJOneS 17,813.39 nASDAq
5,116.14
1.20
0.01
13.33
0.26
Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,733.00 9,929.67 14,579.65 20,770.50 1,771.96 11,196.00 3,260.84 1,588.04 9,038.38 4,664.24 9,767.10
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Mulai 2016 Skema Pencairan Berubah
Dana Tunai Anggaran Daerah Jadi Obligasi Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko widodo (Jokowi) menegaskan, transfer anggaran ke sejumlah daerah mulai tahun depan dicairkan tidak dalam bentuk dana tunai tetapi diganti dengan obligasi negara. Pasalnya, sampai dengan november 2015, realisasi penyerapan anggaran transfer daerah masih sangat rendah sehingga menyisakan Rp 259 triliun dana mengendap dan belum terpakai. "Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat kalau dibelanjakan, uangnya bisa berputar,” ujar Jokowi, kamis (26/11). Dikutip dari situs Sekretariat kabinet, Presiden Jokowi mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran itu. Seharusnya, kata Jokowi, tidak ada alasan belanja anggaran lambat mengingat dananya sudah tersedia dan tinggal dibelanjakan. (Bersambung ke halaman 11)
Pertaruhan Investasi Rp2 Triliun di Sei Mangkei Unilever Resmikan Operasional Pabrik Sei Mangkei | Jurnal Asia Pertaruhan investasi Rp2 triliun bergulir di Sei Mangkei, Si malungun. Pabrik PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) selaku in vestor pertama mulai resmi ber operasi, kamis (26/11). Hal ini terwujud di tengah beragam kendala diantaranya adalah jalur kereta api, jalan akses dari kek Sei Mangkei ke pelabuhan, percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, dry port, ketersediaan gas dengan harga yang terjangkau, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution meresmikan pabrik PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) yang bertempat di kawasan ekonomi khusus (kek) Sei Mangkei, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada kamis (26/11). Darmin mengatakan, PT UOI merupakan investor pertama dan menjadi anchor di kek Sei Mangkei, kek pertama yang diresmikan Presiden RI Joko widodo pada 27 Januari 2015 lalu. Pabrik PT UOI berada di atas lahan seluas 18 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp 2 triliun. “Dengan investasi sekitar Rp 2 triliun, kehadiran PT UOI diharapkan mampu menciptakan kebangkitan investasi yang lebih besar,” kata Darmin. Dampak pembangunan pabrik PT UOI diperkirakan menyerap tenaga
kerja langsung hingga 600 orang dan menciptakan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 2.000 orang. Selain itu, pabrik ini didesain untuk menghasilkan 200.000 ton per tahun produk oleochemicals per tahun, seperti fatty acid, surfactant, glycerin, dan soap noodle. Operasional pabrik ini juga diyakini akan membangkitkan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah seperti jasa katering, perumahan, transportasi, kebersihan, dan pertamanan. Hadir dalam peresmian tersebut, perwakilan dari kementerian Perindustrian, kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMn), kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM), Gubernur Sumatera Utara, Bupati Simalungun, serta jajaran Muspida Provinsi dan kabupaten. Selain itu, peresmian pabrik UOI juga dihadiri oleh Chief executive Officer Unilever, executive Vice President Unilever South of east Asia and Australasia (SeAA), Presiden Direktur Unilever Indonesia, Chief Procurement Oficer Unilever. Diketahui juga perusahaan hilir kelapa sawit yang merupakan anak usaha PT Unilever Indonesia Tbk, PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) berencana untuk menambah investasi sebanyak Rp 4 triliun untuk menggandakan kapasitas produksi pabrik di kawasan ekonomi khusus (kek) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Presiden Direktur UOI Biswa-
ranjan Sen mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan lahan sebesar 9 hektare dan peralatannya sehingga membuat total lahan terpakai menjadi 27 hektare dan kapasitas produksi menjadi 500 ribu ton per tahun, atau naik 92,3 persen dari kapasitas saat ini sebesar 260 ribu ton per tahun. “kami harapkan investasi ini bisa digelontorkan dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun mendatang. Bahkan kalau fasilitasnya mendukung, kita bisa saja investasi tiga kali lipat dibanding investasi itu di tahun 2020,” ujar Sen, kamis (26/11). Fa s i l i t a s ya n g m e n d u k u n g tersebut, ujarnya, terdiri dari harga gas yang murah, pasokan energi yang stabil, dan akses ke pelabuhan yang mudah. Jika fasilitas tersebut tidak didapatkan, ada kemungkinan perusahaan akan memolor-molor waktu realisasi perluasan investasi menjadi lebih lama. Lebih lanjut, Sen mengatakan kalau pasokan listrik yang stabil merupakan fasilitas yang paling dibutuhkan karena biaya produksi perusahaan akan membengkak jika listrik mati-padam terus menerus. Pasalnya, jika listrik padam, perusahaan perlu menyalakan mesin dari awal lagi dan hal itu akan menghambat beberapa kegiatan produksi. (Bersambung ke halaman 11)
Badan Intelejen Negara Sadap Penunggak Pajak Badan Intelijen Negara (BIN) akan terlibat mengejar penerimaan negara, khususnya pajak dan bea cukai. Bagi siapa saja yang tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dan bea cukai dengan benar, maka akan disadap intelijen.
Indeks Saham Nama
Pajak (Ditjen Pajak) untuk penagihan. “Dengan cara seperti itu kecurangan itu bisa dikurangi. karena akan ketahuan” imbuhnya. Mantan Gubernur DKI tersebut menambahkan, jajaran BIn sudah tersebar di seluruh daerah. Sehingga nantinya akan mudah berkoordinasi dengan petugas Ditjen Pajak dalam pencairan informasi dan penagihan. “Jajaran BIn itu ada di daerah 34 provinsi. Sehingga Ditjen Pajak bisa berkolaborasi dengan BIn di daerah,” papar Sutiyoso. BIn juga bertugas dan bertanggungjawab melakukan upaya strategis pengamanan penerimaan perpajakan serta menyampaikan informasi intelijen yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terkait penerimaan perpajakan baik dari luar maupun di dalam negeri. (ant/dtf)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
PETUGAS melayani warga yang membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan bekerjasama dengan BIn untuk mengejar wajib pajak pada 2016, dengan cara melakukan penyadapan.
Jurnal Asia | Ant: Yusran Uccang
PrESIDEN Joko widodo memberi pemaparan pada pembukaan Munas V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Klinik Kesehatan akan Diatur Ulang Asing Bisa Miliki Saham Hingga 67 Persen Jakarta | Jurnal Asia kementerian kesehatan mengusulkan pengaturan ulang panduan investasi klinik kesehatan. Ini dilakukan agar upaya pemerintah menumbuhkan usaha klinik umum dan mengatur klinik spesialis melalui menertibkan klinik kesehatan dapat berjalan lebih lebih efektif. Usulan itu disampaikan kepada Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM) setelah melihat implementasi regulasi sebelumnya yakni Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2014. kepala BkPM Franky Sibarani menyampaikan, pengaturan ulang panduan investasi tersebut akan terkait dengan kategorisasi bidang usaha klinik dalam sektor kesehatan. “Jadi usulan yang disampaikan oleh kementerian kesehatan nantinya akan ada dua kategorisasi klinik, yakni klinik pratama dan klinik utama termasuk klinik spesialis,” ujar dia dalam keterangan resminya, kamis (26/11). Menurut Franky, klinik pratama disiapkan untuk klinik umum yang diusulkan 100% penanaman modal dalam negeri, sementara untuk klinik utama yang akan diklasifikasikan oleh klinik spesialis diusulkan 67% maksimal kepemilikan asing. Regulasi dalam Perpres 39 Tahun 2014 yang ada saat ini memilah jenis klinik dalam dua kategori, yakni klinik kedokteran spesialis dan klinik kedokteran gigi. (Bersambung ke halaman 11)