Hal. 4
Hal. 8
Hal. 19
Pembersihan Lapak PK5 Jalan Perjuangan Ricuh
Kapolsek Medan Deras Diduga Peras Pengusaha SPBU
Penyelundupan 400 Ribu Bibit Lobster Digagalkan
Hal. 8
Hal. 9
Hal. 24
Suami Kabur ke Aceh Jejak Pembunuh Indri ‘Gelap’
PPATK Incar Tunggakan Pajak Rp218 Triliun
Pengurus IPTI Sumut Dilantik
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 27 Oktober 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.216 Tahun V
Warga Jalan Timah Mengamuk
Rel Kereta Api Medan Diancam Diledakkan Medan | Jurnal Asia Penertiban rumah yang berada di pinggiran rel kereta api di Jalan Timah, Kecamatan Medan Area berlangsung ricuh. Masyarakat menuding PT KAI tak memiliki rasa kemanusiaan. Bahkan dalam insiden penggusuran kemarin, sempat ada ancaman peledakan rel dengan tabung gas yang diletak warga di tengah-tengah perlintasan. Penggusuran tersebut dilakukan untuk pembangunan jalur ganda KA Raillink Medan-Kualanamu, diwarnai isak tangis dari pemilik rumah. Pasalnya, puluhan rumah yang berdiri di sepanjang rel KA tersebut, diratakan oleh PT KAI dengan mengerahkan 1 unit alat berat. Selain itu, PT KAI juga menggandeng TNI, Polri, Satpol PP hingga Polsus KA dalam melakukan penertiban tersebut.
Tim diketahui telah berkumpul sejak pukul 10.00 WIB. Masyarakat yang merasa tak terima dengan sikap PT KAI, menangis sembari berteriak agar penertiban tak dilakukan. Selain itu, warga merasa diintimidasi oleh PT KAI pun melakukan perlawanan dengan melempar lumpur tanah kepada tim penertiban. Tepat pukul 11.00 WIB, penolakan keras dilakukan oleh massa dengan melempar lumpur itu kepada tim yang melakukan penertiban. Bahkan, Kapolsekta Medan Area, Kompol Ariin juga dilawan massa. “Kami bayar pajak setiap tahunnya. Kalau rumah saya ukurannya 6x6, yang dibayar Rp200 ribu pajaknya. Kami setor kepada PT KAI,” kata salah seorang warga, Ida Piliang (46). Ibu ini mengaku, sudah menetap di pinggiran rel sejak tahun 1970-an. Dia sebut, PT KAI ada memberikan ganti rugi berupa uang tunai Rp1,5 juta. Tapi, dia tak mengambil uang tersebut. “Menggusur 60 KK ini mengalahkan teroris saja banyak pakai ratusan petugas, mobil watercanon juga. Woi PT KAI, di mana hati nurani mu kepada kami yang disini mayoritas mamak-mamak,” teriak warga lainnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
PENERTIBAN RUMAH DI lAHAN KERETA API. Warga menangis melihat rumahnya digusur saat penertiban bangunan yang terletak di kawasan pinggiran rel Jalan Timah Medan, Sumatera Utara, Rabu (26/10). PT KAI Divre I Sumut membongkar bangunan yang berdiri di sisi rel untuk pembangunan jalur rel ganda kereta api dari stasiun besar Kereta Api Medan-Araskabu dan menuju Bandara Kualanamu. Indeks Saham
Mengendap di Perbankan
Pemko Medan dan Pemprovsu Penimbun DAU Terbesar Kedua Surabaya | Jurnal Asia Kementerian Keuangan mencatat, total dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan hingga akhir September 2016 sebesar Rp206,75 triliun. Nominalnya mulai berkurang jika dibandingkan dengan posisi akhir Agustus yang sebesar Rp210,8 triliun. Simpanan Pemda di perbankan tersebut juga lebih rendah Rp84,78 triliun dibandingkan dengan posisi akhir September tahun lalu yang mencapai Rp291,53 triliun. B o e d i a r s o Te g u h W i d o d o, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan, berkurangnya dana Pemda yang mengendap di bank antara lain berkat kebijakan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku mulai September 2016. “Ini juga merupakan dampak dari upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja pada APBD melalui konversi penyaluran DAU dan atau DBH dalam bentuk nontunai (SBN) bagi daerah-daerah yang mempunyai saldo kas yang tidak wajar sebagaimana diatur dalam PMK No. 93/2016,” ujarnya, Rabu (26/10). Menurut Boediarso, mayoritas dana Pemda disimpan di bank dalam bentuk giro, dengan total nilai sebesar Rp127,32 trilliun atau 61,58 persen. Selebihnya dalam bentuk deposito sebesar Rp75,97 triliun (36,74 persen) dan tabungan Rp3,46 triliun (1,67 persen). Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menjadi pemilik simpanan terbesar di bank, dengan total mencapai Rp17,8 triliun. Sementara untuk level kabupaten, Bogor menjadi kabupaten dengan pemilik simpanan terbesar di bank, yakni Rp1,99 triliun. Untuk tataran kota, Medan memiliki posisi saldo simpanan Pemda di perbankan terbesar dengan nominal Rp2,79 triliun. Kendati dana simpanan Pemda mengalami penurunan, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) melihat likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih cukup baik. Sekretaris Jenderal Asbanda Edie Rizliyanto mengatakan perbankan daerah telah melakukan antisipasi atas rencana pemerintah pusat yang membekukan DAU dan DBH sejumlah daerah. “Normalnya pada akhir tahun setiap BPD sudah mengantisipasi penurunan dana Pemda sesuai siklusnya,” ujar Edie saat dihubungi. Edi, yang juga merupakan Direktur Utama Bank Sumatera Utara itu mengatakan, manajemen perbankan telah mengantisipasi berkurangnya likuiditas sejak awal. Berbagai upaya untuk meningkatkan DPK pun ditempuh, salah satunya dengan mendongkrak lebih banyak dana murah (CASA) melalui produk tabungan dan giro. Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah kedua setelah Jawa Timur, yang mengalami pembekuan DAU paling besar, yakni sebesar Rp290,4 miliar. Selama ini, dana milik pemerintah memegang porsi sebesar 35 persen dari total portfolio DPK Bank Sumut. (cnn)
Skandal Suap Bansos Sumut
7 Mantan Anggota DPRDSU Didakwa Terima Rp862 Juta Jakarta | Jurnal Asia Tujuh mantan anggota DPRD Sumatera Utara didakwa menerima duit seluruhnya Rp862,500 juta dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Duit diberikan berkaitan dengan jabatan anggota DPRD. Mereka yang didakwa menerima uang, yakni Parluhutan Siregar, Zulkili Husain, Muhammad Afan, Bustami HS, Zulkili Effendi Siregar, Guntur Manurung, dan Budiman Pardamean Nadapdap. “Terdakwa beberapa kali me-
nerima hadiah berupa uang secara secara bertahap hingga seluruhnya sejumlah Rp862,500 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Ali Fikri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Duit itu diberikan agar anggota DPRD mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
(LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumut TA 2012, pengesahan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut pada 2013. Selanjutnya, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014, pengesahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LPKJ) tahun anggaran 2014 dan pembatalan pengajuan hak interpelasi pada 2015. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
SAlAH satu dari 7 terdakwa Parluhutan Siregar (kiri) berjalan memasuki ruangan dalam sidang perdana kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/10).
Relokasi Pengungsi Sinabung Dipercepat
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SEJUMlAH warga dan pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) berunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara, di Medan. Mereka mendesak pemerintah segera mempercepat relokasi tahap ketiga untuk para pengungsi Sinabung.
Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi meminta penanganan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi erupsi gunung Sinabung harus melibatkan pendampingan BPKP, Pemprovsu, Kajari, TNI dan Polri dalam aspek pelaksanaan teknis, administrasi dan keuangan.
Arahan Gubsu itu disampaikan Sekda Provsu Hasban Ritonga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung di Kantor Gubsu, Rabu (26/10). Hadir dalam kesempatan i t u Wa k i l B u p a t i Ka r o C o r y S Sebayang, Kepala Pelaksana BPPD Sumut Riadil Akhir Lubis, Ka BPPD Karo Martin Sitepu, mewakili Pangdam I/BB, Kapolda SU, Kejati SU, SKPD Kabupaten Karo, Kanwil BPN Provsu, Ka BKSDA Kemenhut, Ka Pos Pemantau Vulkanologi/Badan Geologi Kemen ESDM, Dan Satgas Penanggulangan Bencana, Staf Ahli Gubsu, Asisten Setdaprovsu dan SKPD Provsu.
Pelibatan pihak-pihak tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan dan penanganannya lebih transparan dan menghindarkan terjadinya konflik. Gubsu juga meminta dilakukan percepatan relokasi warga pengungsi dari posko ke hunian sementara (huntara) sebelum Desember 2016. Jumlah desa yang ada di Posko Pengungsian saat ini sebanyak sembilan desa atau 1.682 kk yang tersebar di sembilan titik Posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemkab Karo. Lokasi Huntara yang telah disiapkan enam lokasi yaitu di Desa Ndokum Siroga, Desa Terung Peren Jandimeriah, Desa Sukandebi dan Desa Lingga Julu. (Bersambung ke halaman 11)
Nama
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
5399,679
1,860
0,030
Shanghai
3,116.31
-15.63
-0.50
Nikkei 225
17,391.84
26.59
0.15
-239.68
-1.02
IHSG
Hang Seng 23,325.43 EURO STOXX 3,072.96 S&P Dowjones Nasdaq
2,131.50
-14.45
-0.47
-6.50
-0.30
18,055.00
-42.00
-0.23
4,866.50
-19.50
-0.40
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 12,997.00 10,002.50 14,149.85 15,810.21 1,675.90 12,465.96 3,129.93 1,571.18 9,308.46 4,101.05 9,359.12
Spesialis Jambret di Jalan Sei Kera Dibui Medan | Jurnal Asia Petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan meringkus dua orang pelaku jambret yang kerap beraksi dan memangsa korbannya di seputaran Jalan Sei Kera Medan, Selasa (25/10) kemarin. Informasi dihimpun kedua tersangka yang diamankan yakni, Rahmat Wijaya alias Mamek (30) warga Jalan Mabar, Gang Kelambir, Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Timur dan rekannya Deny Budiansyah alias Deni (31) warga Jalan Perjuangan, Gang Tunggal, Kecamatan Medan Timur. “Kedua tersangka kasus penjambretan ini, diamankan di rumahnya masing-masing,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Fahrizal, Rabu (26/10). Awalnya, polisi menerima laporan kasus penjambretan yang dialami Susana SE, Rabu (5/10) sekira pukul 13.22 WIB. Saat itu korban dengan mengendarai mobil hendak mengantar anaknya les di Jalan Jambi, persisnya di simpang Jalan Percut Kecamatan Medan Kota. Sesampainya di tempat les, lanjut Fahrizal, korban memarkirkan mobilnya dipelataran parkir dan turun bersama anaknya menuju kedalam ruangan les. Setelah mengantar anaknya kedalam, korban dengan menyandang tas berjalan menuju tempat dimana mobil di parkiran. (Bersambung ke halaman 11)
Minim Realisasi Investasi
BKPM: Investor RRT Cuma Pintar Janji Jakarta | Jurnal Asia Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, dari total komitmen investasi sebesar US$52,77 miliar yang masuk sejak 2011, pemodal asal Tiongkok sejauh ini baru merealisasikan investasinya sekitar 6 persen atau sebesar US$3,01 miliar. “Kalau investor Tiongkok merealisasikan 40 persen saja dari approval investasinya, realisasi investasi Tiongkok bakal melonjak jadi tiga besar investor terbesar di Indonesia,” tutur Direktur Promosi Sektoral BKPM, Ikmal Lukman dalam Forum Investor Tiongkok di kantor pusat BKPM, Rabu (26/10). Ikmal menduga, rendahnya rasio investasi ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan investor, terutama yang terkait dengan perizinan. Misalnya, saat investor mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan, pemerintah sebelumnya kurang membantu memfasilitasi. “Ada beberapa perizinan yang mereka (investor) minta supaya kami lebih baik lagi,” tutur Ikmal. Hal itu diamini Elaine, Direktur Keuangan PT Vivo Mobile Indonesia, perusahaan seluler yang berbasis di Dongguan, Tiongkok. Ia mengaku kerap kesulitan untuk mengurus berbagai perizinan, bahkan hanya untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (Kitas/Kitap). (Bersambung ke halaman 11)