Hal. 7
Hal. 16
Hal. 19
Panglima TNI Resmikan Rumah Ibadah di Siosar
35 Juta Transaksi ATM di BCA Cuma Cek Saldo
Indonesia Kurangi Ekspor Minyak Sawit
Hal. 8
Hal. 18
Hal. 21
Puluhan Barang Elektronik Hasil Curian Diamankan
Jangan Paksa Konsep Hunian Berimbang ke Pengembang
PMB Online Permudah Pendaftar Luar Daerah
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Kamis, 28 April 2016
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.068 Tahun IV
E-Commerce Menjamur
Indeks Saham Nama
Mal Diprediksi Banyak Tutup
Tutup
Dikatakan Presiden Joko Widodo, bahwa industri ecommerce masih memiliki ruang yang luas untuk terus berkembang. Pasalnya dengan perkembangan infrastruktur internet se makin pesat dengan hadirnya jaringan 4G LTE di Indonesia. Jika perkembangan tersebut terus berlanjut, maka sebagian besar gaya hidup masyarakat dalam berbelanja akan berubah. Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar pengusaha mal menyadari akan hal itu. (Bersambung ke halaman 11)
4845,658
31,570
0,660
Shanghai
2,953.67
11.03
0.37
Nikkei 225
17,290.49
EURO STOXX 3,123.43
0.21
2.14
0.07 0.20
2,084.25
4.25
Dowjones
17,887.00
32.00
0.18
4,407.00
45.50
1.02
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,173.00 10,093.82 14,897.36 19,207.57 1,698.25 11,852.10 3,366.91 1,613.41 9,072.26 4,133.28 9,764.31
Diimbau Hindari Jalan Protokol Medan | Jurnal Asia Hari ini, Kamis (28/4) sekitar 5.000 massa dari sejumlah elemen serikat buruh di Sumatera Utara siap menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka merayakan May Day (hari buruh internasional) di Medan. Unjuk rasa dilakukan selama dua hari berturut–turut pada Kamis– Jumat (2829/4). Elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU) akan mendatangi kantor Gubernur dan kantor DPRD Sumut. APBDSU akan mengerahkan massa buruh sebanyak 5.000 buruh yang berasal dari daerah Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai. 5.000 buruh dari berbagai elemen tergabung dalam APBDSU antara lain, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, SBMI Sumut, SBMI Mandiri, SPSI Kahut, Serbundo, SPI dan OPPUK. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
PEMBUKAAN INDONESIA E-COMMERCE SUMMIT EXPO. Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan Ketua Asosiasi ECommerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa (ketiga kiri), Gubernur Banten Rano Karno (kiri) serta Mendag Thomas Lembong (kedua kiri) saat meninjau stan Kemenkominfo di ECommerce Summit Expo (IESE) 2016 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Banten, Rabu (27/4). Presiden terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang ecommerce sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasar, melainkan sebagai bagian dari industri ecommerce global.
akses civil justice melalui peradilan. Pada dimensi ini, Indonesia berada di peringkat ke83 dari 102 negara dunia atau ke13 dari 15 negara Asia-Pasiik. "Indeks ini menempatkan Indo nesia di peringkat ke52 dari 102 negara dunia. Indonesia juga ter masuk berada di antara peringkat terbawah di antara 15 negara Asia Pasifik, yaitu di peringkat ke10. Peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Filipina," ujar pakar kriminologi itu. Indeks ini berbanding lurus dengan temuan ORI yang dilansir hari ini. ORI menemukan makelar kasus di pengadilan sudah mewabah dengan tarif mengurus perkara dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah. "Temuan investigasi Ombudsman RI ini semakin menegaskan kondisi peradilan yang sangat meng khawatirkan," cetus Adrianus. Temuan ORI sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Sebab KPK baru saja menangkap panitera PN Jakpus Edy Nasution saat sedang transaksi perkara di sebuah hotel pekan lalu. Dua bulan lalu, KPK juga menciduk pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna usai mendapat segepok uang dari suruhan terpidana korupsi, Ichwan Suadi. Temuan itu menuntut KPK untuk menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi dan menemukan ribuan dolar AS. (Bersambung ke halaman 11)
Pusat Ambil Alih Proyek Reklamasi Jakarta Jakarta | Jurnal Asia Pihak Istana menegaskan peme rintah akan mengambil kewenangan penuh atas jalannya proyek reklama si di wilayah DKI Jakarta. Tak hanya itu, peran swasta dalam reklamasi di Jakarta juga akan lebih diatur. "Proyek seperti reklamasi (di DKI Jakarta) itu yang mengatur peme rintah. Jangan sampai swasta yang mengatur," kata Johan Budi, Rabu malam (27/4). Johan menuturkan pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan
kontrol penuh terhadap proyek rek lamasi yang berlangsung di Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin peruntukkan reklamasi benar benar ditujukan bagi rakyat kecil. Dia menyebutkan, misalnya se perti untuk suplai air bersih dan sanitasi masyarakat. Dengan de mikian kawasan tersebut bisa menjadi dibangun menjadi kawasan pantai terpadu dan terintegrasi, atau disebut Waterfront City. Pengelolaan tersebut, katanya, bertujuan agar pengelolaan air di
wilayah Jakarta dilakukan secara benar agar tidak menyebabkan ke ti dak seimbangan ekologis dan berdampak pada banjir. Tak hanya itu, Johan mengatakan Jokowi juga mengingkan agar di kawasan reklamasi juga diperun tukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil. Dalam pengertian, reklamasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengembang tetapi juga warga yang tinggal dan mencari nafkah di daerah tersebut. (Bersambung ke halaman 11)
Dari 22,7 Juta Pelanggan Jakarta | Jurnal Asia PT PLN (Persero) mengungkapkan ada 22,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang menerima subsidi ratarata Rp 101.000/bulan. Dari jumlah itu, berdasarkan hasil veriikasi PLN, hanya 3,94 juta pelanggan yang layak disubsidi. Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun, menjelaskan 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA sebenarnya adalah kelompok kaya. Para pelanggan 900 VA yang termasuk kelompok kaya ini hanya membayar tagihan listrik rata rata Rp 74.000/bulan. Konsumsi listrik ratarata pelanggan 900 VA adalah 124 kWh/bulan, tarif listriknya Rp 585/kWh. Harga keekonomian bila tarif listrik tak disubsidi adalah Rp 1.352/kWh, sehingga ada subsidi Rp 815/kWh untuk kelompok kaya, totalnya Rp 101.000/bulan. Menurut Benny, ini tak adil. Untuk pulsa telepon saja, kelompok ini menghabiskan kurang lebih Rp 150.000/bulan alias dua kali lipat dari biaya yang mereka bayar untuk listrik. "Sebagian besar dari 22 juta pelanggan listrik 900 VA sebenarnya tidak layak menerima subsidi. Pulsa telepon per keluarga ratarata Rp 150.000/bulan. Mereka bayar listrik cuma Rp 74.000/bulan, disubsidi pemerintah Rp 101.000/bulan," ujar Benny dalam diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/4). Dia menambahkan, total subsidi listrik yang diterima oleh kelompok kaya bahkan lebih besar dibanding yang diterima kelompok miskin. Sebanyak 22,8 juta pelanggan listrik 450 VA yang merupakan masyarakat miskin, pemakaian listriknya ratarata hanya 86 kWh/bulan. (Bersambung ke halaman 11)
Jokowi Siapkan PP Tax Amnesty
Jurnal Asia | Ant: Anis Eizudin
FOTO UDARA kawasan pantai teluk Jakarta yang direklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan ada indikasi awal proyek reklamasi Teluk Jakarta merusak lingkungan, sehingga LHK berhak turun tangan mengawasi proyek reklamasi Teluk Jakarta sesuai Pasal 73 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kru Televisi Tewas Dirampok di Perairan Belawan narasumber. Direktur Polisi Perairan Polda Sumut Kombes Tubuh Musyareh me ngatakan para korban menumpang kapal milik nelayan, Andi (35). Mereka berencana mengambil gambar untuk keperluan liputan program Ramadan di Pantai Anjing. Mereka berangkat dari Kampung Kolam Belawan pukul 06.30 WIB. Setelah proses pengambilan gambar rampung, mereka pun kembali ke Belawan. “Saat di perairan laut pelayaran depan Pelabuhan Belawan, sekitar Pukul 11.10 WIB, kapal yang ditum pangi korban didekati perahu kayu ditumpangi dua orang. Mereka me
PLN Segera Cabut Subsidi 900 VA
Antisipasi RUU Tertahan di DPR
Pulang Syuting Siaran Religi
Korban yang tewas merupakan kameramen Salam TV, Zulfan (39). Selain Zulfan, tiga korban lain mengalami luka yaitu Fadlan (29), Kameramen; Saparuddin (45), pro duser Salam TV; dan Ustadz Zainul Khair atau Abu Umail (50) selaku
0.36
Mata uang
Hari Ini Aksi May Day
Marak Praktik Makelar Kasus
Rombongan kru televisi menjadi korban perampokan di Perairan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (27/4). Peristiwa itu mengakibatkan satu korban meninggal.
62.79 45.67
S&P 500
Nasdaq
Integritas Aparat Pengadilan Indonesia Nomor Buncit Medan | Jurnal Asia Integritas aparat pengadilan Indonesia menduduki posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dari 102 negara dunia yang disurvei, Indonesia menduduki ranking ke 74. Di negara-negara Asia Pasiik, Indonesia peringkat ke14 dari 15 negara. Seperti halnya yang terjadi di Medan kemarin, ada oknum Kejaksaan Tinggi Sumut, Antony, yang diduga menerima uang suap untuk meringankan tuntutan hu kuman kepada terdakwa narkoba. Bahkan ia mencakmencak saat coba dikonirmasi wartawan perihal tersebut, sembari berbalik meng ancam. Hingga kini, kasusnya bah kan tak tersentuh oleh Kajatisu atau pun aparat penegak hukum lainnya. Peringkat itu tampak pada Rule of Law Index 2015 yang dirilis World Justice Project, Washington DC. Indeks yang memotret praktik peradilan di tiga kota besar pada 102 negara ini menyatakan penegakan hukum Indonesia sangat rendah. "Salah satu penyumbang poin buruk pada pemeringkatan ini adalah rendahnya integritas dan etika di lingkungan peradilan. Indonesia berada di peringkat ke74 dari 102 negara dunia atau ke14 dari 15 negara Asia Pasiik," kata pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala dalam siaran pers, Rabu (27/4). Rendahnya posisi Indonesia juga karena sulitnya warga mendapat
%
IHSG
Hang Seng 21,361.60
Jakarta | Jurnal Asia Seiring dengan kencangnya penetrasi internet, perkembangan industri di Indonesia juga cukup melesat. Masyarakat juga semakin akrab dengan metode berbelanja yang hanya menggunakan akses internet. Sayangnya hal ini juga memiliki dampak buruk, yaitu mal diprediksi banyak tutup karena masyarakat lebih memilih belanja praktis dan murah di E-commerce.
Kurs Tengah
(-/+)
minta minum kepada kru Salam TV,” kata Tubuh. Fadlan memberikan dua botol air kepada pelaku. Namun, pelaku menarik tas berisi dua unit kamera DSLR jenis Canon 5D Mark III beserta perlengkapan lainnya. Melihat hal itu, Fadlan tak tinggal diam, dia melompat untuk mengambil tasnya kembali. Fadlan pun sempat terlibat tarik menarik tas dengan pelaku. Melihat Fadlan tarik menarik bersama pelaku, Andi dan Zulfan kemudian menyusul. Mereka sempat terlibat adu jotos dengan pelaku. Mendapatkan perlawanan, pelaku pun mengeluarkan golok dan membacok tangan Fadlan.
“Fadlan mengalami luka bacokan di bagian tangan, Andi mengalami luka memar di dada terkena pukulan. Sedangkan Zulfan yang sempat bergumul dengan pelaku kecebur ke laut,” papar Kombes Tubuh. Zulfan tenggelam karena tak mampu berenang dan ditemukan sekarat. Zulfan pun menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu, Fadlan dan Andi sempat dirawat di RS TNI AL Belawan. Saat ini, Fadlan sudah dibolehkan pulang, namun Andi masih dalam perawatan. “Jenazah Zulfan sudah dibawa ke rumah duka di Jalan Letda Sudjono, Bandar Selamat. Rencananya akan
dimakamkan besok,”imbuhnya. Tubuh mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki kejadian tersebut. “Kita sudah men datangi TKP dan melakukan patroli serta pengejaran terhadap pelaku,” pungkasnya. Sementara itu, Manajer Admi nistrasi Salam TV Saddam Husein saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut.”Benar ada musibah itu. Kru kita saat itu dalam perjalanan pulang setelah selesai pengambilan gambar tausiah program reguler di lokasi Pantai Anjing, Belawan,” ungkap Saddam. Ia mengatakan, para pelaku membawa kabur tas berisi peralatan berharga sekitar Rp270 juta. (mtv)
Serpong | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) jika pembahasan Rancangan Undangundang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) di DPR mandek. “Kita sudah siapkan PP kalau tax amnesty di sana (DPR) punya masalah,” kata Presiden usai membuka Indonesia ECommerce Summit and Expo di Indonesia Convention and Exhbition (ICE) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/4). Jokowi mengatakan bahwa proses pembahasan RUU Tax Amnesty yang penting sudah berjalan dan saat ini menjadi kewenangan DPR. Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan sebagian fraksi masih ingin memelajari soal tax amnesty, yaitu terkait landasan dan kemanfaatannya. Agus juga mengatakan RUU tax amnesty akan dibawa dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi sehingga belum dapat dibahas saat ini dan dimungkinkan mundur. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
KETUA DPR Ade Komarudin menyampaikan keterangan pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).