Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 28 Juni 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 8

Hal. 11

Garam Impor Siap Banjiri Pasar Indonesia

Polresta Medan Sita 4,8 Kilogram Sabu

Wali Kota Padang Izinkan Mobil Dinas Dibawa Mudik

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 19

DPRDSU Protes Mutasi di Disdik Sumut

Jaringan Dealer Tuntut Ford Rp1 Triliun

Petani Kopi ‘Dianak Tirikan’

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 28 Juni 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.118 Tahun IV

Kasus Vaksin Palsu Indonesia Mendunia BBPOM Medan Sisir Apotek dan Rumah Sakit Medan | Jurnal Asia Kasus vaksin palsu yang terungkap di Indonesia mulai mendunia. Hal ini terjadi setelah beberapa media asing menyorot perkembangan perkara ini. Apalagi hal tersebut dinilai sangat memukul dunia medis di tanah air, sebagai regulator kesehatan. Di Medan sendiri, pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) mulai menyisir sejumlah apotek dan rumah sakit, serta pelayanan medis untuk mengambil sampel vaksin. Adalah salah satunya Kantor Berita Inggris Reuters, yang memberitakan perkembangan kasus tersebut. Kantor Berita yang bermarkas di London tersebut melaporkan, anggota parlemen Indonesia mendesak pemerintah untuk melansir rumah sakit dan klinik kesehatan yang disinyalir menggunakan vaksin palsu yang diproduksi sindikat yang telah diamankan kepolisian. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

BAHAS PeReDARAN VAKSIN PALSU. Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf (kiri) sebelum rapat kerja dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Rapat tersebut untuk meminta penjelasan mengenai peredaran vaksin palsu serta membahas APBN Perubahan 2016 Kemenkes.

Dicecar Soal Aliran Dana ke Gatot

Diperiksa KPK, SKPD Pemprovsu Bungkam Medan | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan di Medan, Senin (27/6). Kali ini giliran para pimpinan SKPD Pemprovsu, terkait keterlibatan dalam dugaan suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, setidaknya ada 29 orang saksi yang diperiksa penyidik KPK di Markas Komando Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan. Mereka ada lah Zonni Waldi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumut), Safruddin (Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provsu), Khairul Anwar (Staf Bappeda Sumut), Anwar Al Haq (Wiraswasta), Balu (Dirut PT Mitrajaya Sawit Sentosa). Kemudian, Arsyad (Kepala Bappeda Sumut), Imanullah Peranginangin (Swasta), dr Diah Retno Wilaks Kesumaning Tyas (Plt Direktur RS Haji Medan), Mohammad Zein (Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Sumut), Ibnu Sri Hutomo (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumut), Jumsadi Damanik (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Elisa Marbun (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut). Selanjutnya, Abdi Mukyawan

Harahap (Kontraktor/Direktur CV HES), Hidayati (Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut), Bondaharo (Kepala Biro Perekonomian Sumut), Mustafa (Komisaris PT Hais Wisata), Sulaiman Hasibuan (Kepala Biro Setda Provsu), Alexius Purba (Mantan Kadis Kessos Provsu tahun 2012-2014). Bonar Sirait (Kepala Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumut), Andreas Harpenta Tarigan (Wiraswasta), Barita Sihite (Sekretaris Dinas Kesos Sumut), Setia Budi Tarigan (Wiraswasta), Awlin (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumut), Purnama Dewi (Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Sumut). Onechesi Zega (Kepala Biro Organisasi Setda Sumut), Nouval Mahyar (Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumut), Amran Utheh (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Sumut), Aspan Soian (Plt Kepala Dinas Pertanian Sumut), serta Borkat Hasibuan (Wiraswasta). Ditanya soal hasil pemeriksaannya, Yuyuk menjelaskan, dia belum bisa memberikan keterangan secara lengkap. Pasalnya, penyidik KPK juga belum ada memberikan bahan hasil pemeriksaan untuk dipublikasi. Penyidik hanya memberikan namanama yang diperiksa untuk dipublikasi. (Bersambung ke halaman 11)

DPR Setuju Tito Karnavian Kapolri Jakarta | Jurnal Asia Rapat Paripurna DPR, Senin (27/6), menyetujui penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri dan selanjutnya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk melantiknya sebagai Kapolri. "Apakah disetujui (pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti dan pengangkatan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri)?," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu mengatakan setuju dan Fadi Zon

mengetuk palu tanda pengesahannya. Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Rapat Pari purna tersebut menjelaskan Rapat Pleno Komisi III pada Kamis (23/6) sepakat menyetujui pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti dan pengangkatan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri. Kesepakatan itu menurut dia diambil setelah seluruh fraksi memberikan pandangannya dan semuanya aklamasi memberikan persetujuan. "Kami menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi calon Kapolri merupakan

prasyarat mutlak menjadi Kapolri," ujarnya. Menurut dia, atas dasar itu Komisi III DPR menyetujui untuk meng angkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan persetujuan itu dengan harapan calon tersebut dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (ant)

Indeks Saham Nama

Kurs Tengah

Tutup

(-/+)

%

IHSG

4836,052

1,480

0,030

Shanghai

2,895.70

41.42

1.45

Nikkei 225

15,309.21

357.19

2.39

Hang Seng

20,227.30

-31.83

-0.16

EURO STOXX 2,706.25

-69.84

-2.52

S&P 500

-35.57

1.75

17,139.15 -261.60

1.50

Dowjones Nasdaq

2,001.84

4,616.59

-91.39

1.94

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,495.00 9,980.91 14,831.70 18,073.87 1,739.20 13,268.79 3,273.51 1,568.55 9,508.59 4,355.34 9,920.63

Jadwal Imsakiyah 1437 H Subuh 4:57 4:57 4:57 4:57

Zuhur 12:31 12:31 12:31 12:31

Ashar 15:58 15:58 15:58 15:58

Magrib Isya 18:41 19:56 18:42 19:56 18:42 19:57 18:42 19:57

Untuk Wilayah Medan dan Sekitarnya

Hikmah Ramadhan Kotak Infak Oleh : gunawan, S.Pd.I, M.TH Dosen FAI UMSU

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

CALON Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) bergandengan tangan dengan lima pimpinan DPR saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (UraisBinsyar) Muhammad Thambrin mengatakan, Kementerian Agama akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah pada Senin (4/7) mendatang.

Jurnal Asia | Ant: Asep Fathulrahman

Jakarta | Jurnal Asia Komisi XI telah memutuskan besaran tarif uang tebusan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang resmi disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna pada Selasa (28/6). Politisi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan besaran tarif yang telah disetujui oleh mayoritas fraksi di Komisi XI yakni pertama, tarif uang tebusan 2,4,6 persen untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri dengan pembagian term pertama 2 persen, term kedua 3 persen, dan term terakhir 5 persen. Kedua, 4,6, dan 10 persen untuk deklarasi luar negeri dengan pembagian term pertama 4 persen, term kedua 6 persen, term ketiga 10 persen dan tarif tebusan 0,5 persen untuk UMKM dengan batasan omzet sebesar Rp4,8 miliar. Meski telah ditetapkan besaran angka tersebut, namun Misbakhun tak menampik jika masih ada sebagian kecil fraksi yang masih memperdebatkan tarif beserta substansi dalam RUU tersebut. “D‎einisi , tarif, jangka waktu, cakupan, dan sebagainya itu ada delapan item. Mayoritas sudah menyetujui dalam forum lobi di Panja dan ada beberapa partai sebagian kecil yang belum sepakat terkait delapan item tersebut, saya berharap sebelum raker di komisi XI ini , semuanya bisa kita selesaikan melalui forum lobi, forum lobi masih tetap berjalan,” tutur Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Pun demikian pada prinsipnya semua fraksi di komisi XI menganggap penting adanya RUU Pengampunan Pajak untuk mengatasi berbagai permasalahan perekonomian salah satunya deisit negara. Dinilai Inkonstitusional Di sisi lain, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Awan Santosa menilai rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. "Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang 'digelapkan' tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan," kata Awan Santosa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin. (Bersambung ke halaman 11)

Rmd Tgl Imsak 23 28-Jun 4:47 24 29-Jun 4:47 25 30-Jun 4:47 26 1-Jul 4:47

Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal Digelar 4 Juli

TIM Dewan Hisab dan Rukyah Jamaah Muslimin memantau hilal saat memasuki Ramadhan kemarin. Sedangkan untuk penentuan 1 Syawal, sidang isbat akan digelar pada 4 Juli mendatang.

Hari Ini, RUU Pengampunan Pajak Disahkan

Sidang ini akan dihadiri oleh Menteri Agama, duta besar negaranegara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika (BMKG). “Kementerian Agama melalui

Ditjen Bimas Islam akan menggelar sidang isbat awal bulan Syawal 1437 H pada Senin (4/7),” kata Thambrin, seperti dikutip dari Antara, Senin. Sidang ini juga akan dihadiri Lem baga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari ormasormas Islam, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. “Sidang isbat merupakan wujud kebersamaan Kementerian Agama selaku wakil pemerintah dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam mengambil keputusan, yang hasilnya diharapkan dapat dilaksanakan bersama,” kata dia. Proses sidang akan dimulai pada pukul 17.00 WIB dengan diawali pemaparan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal menjelang awal Syawal 1437 H.

Adapun, proses sidang isbatnya dijadwalkan berlangsung selepas salat Maghrib setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan. “Hasil rukyatul hilal dan data hisab posisi hilal awal Syawal 1437 akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat awal Syawal untuk kemudian diambil keputusan penentuan awal Syawal 1437 H,” ujar Thambrin. Sidang isbat akan dilakukan secara tertutup dan hasilnya disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers setelah sidang. Thambrin mengatakan Kementerian Agama akan menurunkan sejumlah pemantau hilal Syawal 1437H di seluruh provinsi di Indonesia. Mereka adalah petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan ormas Islam serta instansi terkait setempat. (ant)

M

eNgAPA bulan Ramadhan selalu dirindukan, karena di bulan ramadhan terdapat keutamaan yang sangat menguntungkan bagi seorang muslim, beruntung di dunia dan di akherat. Satu keuntungan bisa diraih dari sedekah yang diberikan kepada orang lain atau melalui kotak infak. Selain shalat taraweh yang dikerjakan di masjid, sering kita menyaksikan kotak infak yang dijalankan. Bagi orang yang gemar dan hobi bersedekah dia sangat bersyukur dapat berbagi dan meraih pahala yang besar. Keutamaan bersedekah diantaranya dapat menghapus dosa. Perhatikan hadis berikut “Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614). Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan halhal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar ‘impas’ tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta’ala berirman: “Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” QS. Al A’raf: 99. Maka yang demikian tidaklah diampunkan dosanya dikarenakan niatnya sudah ditidak benar. Fastabiqul khairat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 28 Juni 2016 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu