Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 28 Oktober 2015

Page 1

82 Persen Pelanggan PLN di Sumut Bakal Disaring

Sosialisasi KPU Kepada Penarik Becak Tak Efektif

Hak Publik Mengetahui Pelaku Pembakar Hutan

Rupiah Kuat Investor Hadir

Hal. 4

Hal. 5

Hal. 9

Hal. 16 Indeks Saham Nama IHSG

4674,058

SHAnGHAI

3,434.34

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

(-/+)

Kurs Tengah Mata Kurs uang

%

-17,650 -0,380 4.76

0.14

nIkkeI 225 18,777.04 -170.08

-0.90

HAnG SenG 23,142.73

26.48

0.11

eURO STOXX 3,407.01

-7.59

-0.22

S&P 500

harianjurnalasia

Tutup

2,061.50

-0.75

0.04

DOwJOneS 17,520.00

-11.00

0.06

-2.75

0.06

nASDAq

4,613.50

USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

13,626.00 9,852.30 15,071.73 20,923.42 1,758.18 11,302.73 3,199.36 1,634.34 9,227.55 4,687.86 9,777.22

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 28 Oktober 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 920 Tahun IV

Sekolah Wajib Libur Tunjangan Guru Penuh Asap Tebal Bisa Tunda Pilkada Jambi | Jurnal asia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan anies Baswedan memastikan bahwa tunjangan guru tidak akan dipotong hanya gara-gara jam mengajar tidak terpenuhi akibat asap kebakaran hutan dan lahan. "Semua guru jangan khawatir, tunjangan profesi guru tidak akan dipotong hanya karena asap yang membuat libur," kata Menteri Anies saat meninjau sekolah yang terdampak asap di Jambi, Selasa (27/10). Menteri menjelaskan kondisi kesehatan siswa itu nomor satu, untuk itu guru jangan memak sakan anak-anak masuk sekolah agar jam mengajar bisa terpenuhi. "Memang ada tempat-tempat yang memaksakan anak masuk sekolah, itu kenapa, karena gurunya takut tidak dibayar jam mengajarnya karena tidak terpenuhi 24 jam. Tak perlu khawatir, pokoknya gaji guru tidak terganggu," katanya menjelaskan. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: wahdi Septiawan

DaMPaK BeNCaNa aSaP Ke PeNDIDIKaN. Mendikbud Anies Baswedan (tengah) melakukan kunjungan ke SMPn 5 kota Jambi, Selasa (27/10). Mendikbud mendengarkan keluhan para pelajar, pelaku pendidikan, dan pejabat dinas pendidikan setempat terkait dampak asap terhadap kegiatan belajar mengajar.

Kalla: Pengusaha Simpan Uang di LN Non Pribumi Tak Berjiwa Nasionalis Jakarta | Jurnal asia wakil Presiden Jusuf kalla mengkritik sebagian pengusaha yang lebih senang menyimpan uangnya di luar negeri. Menurut kalla, pengusaha yang seperti itu tidak berjiwa nasionalis. "Semua mengeksplor dengan segala macam kepentingan ekonomi tetapi tidak banyak mementingkan kepentingan ekonomi nasional. Uangnya lebih banyak di luar, dinikmati di luar, itu pasti anasional. Pasti pengusaha yang tidak bisa kita sebut pribumi," kata kalla saat menghadiri rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Selasa (27/10). Menurut kalla, para pengusaha p r i b u m i s e d i a nya m e m i l i k i semangat untuk mengembangkan perekonomian nasional. Di samping mencari cara untuk mengembangkan usahanya, para pengusaha diminta memenuhi kewajiban mereka untuk taat

membayarkan pajak kepada negara. "Dengan membayar pajak yang baik, mengembangkan ekonomi domestik yang lebih baik, kekayaan dinikmati di dalam negara dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ini," ujar kalla. wapres juga mengingatkan b a h wa p e n g u s a h a p r i b u m i sedianya tidak menjalankan usahanya dengan menjatuhkan pengusaha yang lain. Pengusaha pribumi yang baik, lanjut dia, sedianya mampu meningkatkan kemampuan, keahlian, serta semangat pengusaha-pengusaha lain yang lebih kecil daripadanya. "Tumbuh tanpa menarik turun tetapi tumbuh secara bersamasama. Menarik naik pengusahapengusaha yang belum sempat naik, tidak dengan menginjak. Jadi tumbuh tanpa menarik, dan yang besar tumbuh tanpa menginjak yang lain," ucap dia. (Bersambung ke halaman 11)

Penggantian biaya transport itu sebagai apresiasi PT Jasa Raharja bagi warga yang cepat melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan lalulintas sehingga nyawa korban dapat tertolong. Hal itu dikatakan Markus Horo, di kantornya Jalan Gatot Subroto 142 Medan, Selasa (27/10).

Dijelaskan Markus Horo, kesan mengurus klaim asuransi Jasa Raharja sulit dalam imej ne gatif masyarakat selama ini dibantahnya. “Sepanjang syaratsyaratnya terpenuhi, satu hari pun bisa langsung dibayarkan. Sistem pembayarannya juga tanpa kwitansi tapi langsung ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan,� katanya. Ditegaskannya, pelayanan paradigma terbaik terus diupayakan PT Jasa Raharja sebagai B U M n p e nye l e n g g a ra a s u ransi sosial dan asuransi wajib sebagaimana diamanatkan Un dang-Undang (UU) no.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Ter hadap Pihak ketiga yang dilak sanakan berdasarkan UU no. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal asia D i re k t o ra t J e n d e ra l B e a dan Cukai (DJBC) kementerian keuangan mencatat, saat ini pintu masuk barang impor ilegal paling banyak berasal dari pelabuhanpelabuhan tikus di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Produk yang diselundupkan antara lain pakaian bekas, hingga beras. Direktur Penindakan dan Pe nyidikan DJBC Harry Mulya mengungkapkan, selain komoditas barang tekstil, jenis impor ilegal yang paling sering diselundupkan yakni beras. "Selain pakaian bekas, di Sumatera Timur kan minus beras. Beras dari luar itu murah, dari Vietnam dan Muangthai (Thailand)," kata Harry ditemui usai acara Sinergitas Pemahaman ke tentuan Perlindungan konsumen, Pengawasan, dan Penegakan Hukum di kenari Mas Plaza, Jakarta Pusat, Selasa (27/10). Harry mengungkapkan, penyebab maraknya beras impor ilegal akibat disparitas harga beras di wilayah tersebut yang tinggi dengan harga di luar negeri. Selain itu juga karena dekatnya letak perairan di sepanjang Pantai Timur Sumatera yang membentang dari Provinsi Sumatra Utara, Riau, Bangka Belitung, kepulauan Riau, dan Jambi. "Misal harga beras di kita Rp 8.000/kg. Di sana itu (negara tetangga) harganya Rp 4.500/ kg, kalau lewat legal masuknya itu sulit, ribet (pengawasannya)," jelasnya. Harry menuturkan, dirinya belum menerima laporan per-

sisnya berapa beras impor ilegal yang masuk lewat pelabuhan tikus di Sumatera dan ditangkap aparatnya. "Cukup banyak, tapi nggak ada datanya saya," katanya. Menurutnya, terakhir kali aparat DJBC menangkap beras impor ilegal di pelabuhan tikus di kabupaten Tanjung Balai karimun, pada bulan lalu. Saking banyaknya, menurut Harry, pihaknya terpaksa menyerahkan beras impor yang berhasil disita terpaksa diserahkan pada Perum Bulog ketimbang dimusnahkan atau diproses lebih lanjut. "Daripada busuk, itu lebih baik diserahkan pada Bulog," katanya. Penyelundupan Barang elektronik Meningkat Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke menterian keuangan Harry Mulya menyampaikan, saat ini, sinergi antara DJBC, TnI/Polri, dan kementerian Perdagangan dalam menekan barang-barang selundupan ditingkatkan. Hal tersebut mengakibatkan banyak kapal penyelundup tidak berani masuk dan menyeberangi Selat Malaka. "Sekarang ada berapa puluh kapal yang mencoba masuk. Mereka masih bertahan di dermaga-dermaga Malaysia," kata Harry di Jakarta, Selasa (27/10). Menurut data DJBC, pintupintu masuk barang-barang selundupan paling banyak ada di Pulau Sumatera. (Bersambung ke halaman 11)

Qanun Jinayat Aceh Digugat ke MA Disebut Menyimpang dari Hukum Nasional dan HAM Jakarta | Jurnal asia qanun Jinayat di Aceh digugat sejumlah lembaga pemerhati hak asasi manusia, ICJR dan Solidaritas Perempuan. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung karena qanun Jinayat dianggap bertentangan dengan undang-undang. komisioner komisi nasional HAM Roichatul Aswidah menilai pem berlakuan qanun Jinayat te lah mengabaikan perjanjian per damaian Aceh atau MoU Helsinki. "kalau ada pengaturan kembali qanun di Aceh, tidak lain harus ada perwujudan HAM di Aceh. Persis di sini tidak terjadi, menyimpang dari niatan semula. qanun ini juga menyimpang dari keseluruhan konstruksi hukum nasional," kata Roi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10). Dalam paragraf 1.4.2 MoU Helsinki disebutkan bahwa legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, sebagaimana

tercantum dalam konvenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. kedudukan qanun dalam sistem hukum Indonesia adalah setingkat dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan status kekhususannya, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat. Hal itu diatur dalam qanun. qanun Jinayat telah disahkan tahun lalu, dan berlaku efektif di Aceh mulai 23 Oktober 2015. Sementara pembahasannya telah dilakukan sejak 2008. Peneliti ICJR erasmus napitupulu menyebutkan bahwa qanun jinayat bertentangan dengan sepuluh undang-undang, di antaranya yaitu kitab UndangUndang Hukum Pidana; UndangUndang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Internasional Convenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi melalui UU nomor 13 Tahun 2005; Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or De grading Tr e a t m e n t o r P u n i s h m e n t ( ko n v e n s i m e n e n t a n g p e nyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang diratiikasi melalui UU No 5 Tahun 1987; UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui UU no. 35 Tahun 2004; UU no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU no. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; dan konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratiikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. (Bersambung ke halaman 11)

Biaya Angkut Korban Lakalantas Diganti Jasa Raharja Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara (Sumut) Markus Horo mengatakan, warga yang membawa korban kecelakaan lalulintas (Lalin) ke rumah sakit (RS) dengan kendaraan umum atau pribadi akan diberikan uang pengganti transport senilai Rp250 ribu.

Sumatera Pintu Masuk Barang Ilegal

Jurnal Asia | Ant: Oky Lukmansyah

PeTUgaS mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja menyebut, setiap warga yang mengangkut korban lakalantas akan mendapat transport, demi menyelamatkan nyawa manusia.

Jurnal Asia | Ant: Ampelsa

PeTUgaS Bea dan Cukai mengamankan gula impor asal Thailand yang diselundupkan. Jalur pantai Sumatera Timur rentan dengan aksi penyelundupan berbagai macam produk.

Didakwa Korupsi Rp 200 Juta

Kadisperindag Medan Masuk Bui Medan | Jurnal asia kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (kadisperindag) Pem kot Medan, Syahrial Arif, didakwa melakukan korupsi dalam proyek revitalisasi Pasar kapuas Belawan sebesar Rp 200 juta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ivan, Selasa (27/10) menyebut, terdakwa menggelapkan uang anggaran Rp 3 miliar berasal dari APBn-P 2012. Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Medan dijelaskan Disperindag Medan pada 11 Juni 2012 mendapat anggaran Rp 3 miliar dari kemen terian Perdagangan untuk renovasi dan revitalisasi Pasar kapuas Belawan. Syahrial Arif selaku kuasa pengguna anggaran (kPA) proyek ini mengarahkan pergantian direktur PT Inti Persada Raya Lestari. Dia kemudian mengubah adendum dan pengurangan volume. Dia juga turut menandatangani laporan pengawasan sehingga dianggap turut bertanggung jawab. Akibatnya negara dirugikan Rp 200 juta lebih berdasarkan penghitungan BPkP Sumut. Usai pembacaan dakwaan, dalam sidang yang berlangsung hingga malam hari itu, majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti langsung memerintahkan penahanan Syahrial. "Untuk efektiitas persidangan

maka majelis hakim menetapkan melakukan penahanan," kata Sayuti. Halim Sayuti menambahkan, permohonan surat jaminan, surat keterangan tengah menjalani pengobatan di RSUD Pirngadi Medan, lampiran-lampiran surat dari Pemkot Medan tidak dapat dijadikan jaminan. Penahanan dilakukan untuk eisiensi, menghindari terdakwa mengulangi perbuatannya dan dikhawatirkan merusak serta menghilangkan barang bukti. "Majelis hakim menimbang tidak ada jaminan yang dapat menguatkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan me netapkan terdakwa untuk ditahan di rumah tahanan negara selama 30 hari ke depan," kata hakim. Sejak perkara ini disidik, terdakwa memang tidak ditahan. Dia bahkan masih aktif menjabat kadisperindag Medan meski sudah berstatus tersangka. Ngaku Cuma Terima Laporan Sementara itu, kepala Dinas Perindustrian dan Per dagangan kota Medan, Syahrizal menegaskan, dirinya hanya menerima laporan dari PPk tentang pengerjaan proyek revitalisasi Pasar kapuas Belawan dari para stafnya. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.