Hal. 4
Hal. 15
Hal. 18
Dewan Sorot Rendahnya Realisasi Kegiatan LKPJ 2015
Wika Tebar Deviden Rp125 Miliar
Rumah Tak Layak Huni Berkurang 890 Ribu Unit
Hal. 6
Hal. 16
Hal. 19
Tobasa Kekurangan Bahan Material
OJK Terbitkan Regulasi Insentif Buat Bank
Produksi Kopi Indonesia Diprediksi Turun
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 29 April 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.069 Tahun IV
Izin UMKM Dipangkas Jadi 132 Hari Paket Kebijakan Ekonomi Mentok di Infrastruktur Listrik Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-12. Kali ini, paket yang dirilis tersebut mengatur tentang kemudahan untuk berusaha atau easy doing of business (EDOB) dan memuat sedikitnya 18 regulasi. Presiden Joko Widodo meng anggap paket kebijakan ini penting lantaran terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab itu, ia yang didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution secara langsung untuk me ngumumkan paket kebijakan ini di Istana Negara, Kamis (18/4) petang. “Kenapa saya ikut nimbrung di sini karena paket kebijakan XII ini penting sekali untuk menjadi Indonesia daya saing dengan mempermudah usaha mikro dan menengah,” kata dia, Kamis (28/6). Menurut Jokowi, paket kebijakan ini mengatur kemudahan untuk pe ngusaha kecil mulai dari pen dirian perusahaan hingga perlin dungan terhadap investor mino ritas di perusahaan. Sehingga, bertujuan untuk penyederhanaan izin, pemangkasan biaya, serta percepatan waktu. Secara total, sebelumnya jumlah perizinan yang mesti ditempuh
pengusaha sebanyak 94 prosedur dan 9 izin. Nah, dengan penerbitan izin ini jumlah prosedur dipangkas menjadi 49 serta 6 izin. “Misalnya, Amdal lalu lintas kami hilangkan diganti dengan Amdal saja. Sebab, kalau ini diteruskan bisa saja nanti memunculkan Amdal lain lagi,” kata Jokowi. Selain itu, paket kebijakan XII ini juga akan memangkas jumlah ke butuhan waktu proses berusaha dari semula 1.566 hari menjadi 132 hari. Darmin Nasution mengatakan, sejatinya proses deregulasi EDOB telah dimulai pemerintah sejak empat bulan silam. Karena itu, pe luncuran paket kebijakan jilid ke12 ini sebagian besar regulasinya telah diterbitkan. Nah, dari 18 regulasi yang diperlukan untuk kemudahan ber usaha bagi UMKM ini, sebanyak 16 kebijakan sudah diterbitkan. “PP Nomor 7/2016 tentang Pe rubahan Modal Minimum bagi Pendirian misalnya, sudah diter bitkan Maret lalu. Dengan PP ini, UMKM modal minimum yang disetor tidak harus Rp 50 juta, namun ditentukan dari kesepakatan para pendiri,” ujar dia. Sedangkan dua peraturan yang masih disiapkan pemerintah masing masingnya yaitu revisi PP Nomor 48/1994 tentang Pajak Penghasilan, serta Perda tentang Penurunan BPHTB. Darmin bilang, kedua beleid tersebut terkait kemudahan pajak penghasilan (PPh) inal dalam jual beli tanah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KE-12. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) berbicara tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke12 dihadapan sejumlah wartawan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4). Paket Kebijakan Deregulasi ke12 kali ini berisi tentang kemudahan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah melalui pengurangan jumlah prosedur, izin, hari dan biaya. Indeks Saham
Perompak Belawan Tewaskan Wartawan
Jurnalis Medan Desak Aparat Keamanan Tangkap Pelaku Medan | Jurnal Asia Puluhan jurnalis dari berbagai media elektronik, dan cetak di kota Medan, Kamis (28/4) sore kemarin, menggelar aksi solidaritas atas kasus perompakan di perairan Muara Belawan, yang merenggut nyawa Zulfan Syaiful (38) seorang kru TV Salam. Aksi solidaritas ini digelar secara
Long March, berjalan kaki, mulai dari Bundaran Sudirman, Rumah Dinas Komandan Lantamal Belawan, Brigjen TNI (Marinir) Widodo Dwi Purwanto, di Jalan Sudirman, dan Rumah Dinas Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Raden Budi Winarso di Jalan Walikota Medan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SEOrANg jurnalis dari Forum Jurnalis Medan (FJM) meletakan ID Pers didekat foto kameraman Salam TV, almarhum Zulfan ketika menggelar aksi keprihatinan, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (28/4).
Pemanasan Jelang May Day
Ratusan Massa Buruh Gelar Aksi Tuntut Upah Layak Medan | Jurnal Asia Dalam menyambut Hari Rari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh pada 1 Mei mendatang, ratusan massa yang menamakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sumatera Utara, berkumpul untuk menyampaikan aspirasi di Bundaran Air Mancur Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (28/4) siang. Sebagai Ketua DPD SBSI 1992 Sumatera Utara, Bambang Her manto mengatakan, aksi yang dilakukan ratusan buruh tersebut dalam menyambut May Day ini si fatnya masih menyambut atau pra May Day. Dalam aksi tersebut, Sambung Bambang, ada beberapa persoalan yang ingin disampaikan kepada Presiden RI Jokowi. Deretan persoalan buruh yang ingin disam paikan itu di antaranya, upah mu rah dengan konsep Peraturan Pe merintah (PP) 78 Tahun 2015, ja minan kesehatan yang buruk, penegakan hukum ketenagakerjaan yang mandul, penerapan status out sourcing yang merugikan, ba nyaknya pemotongan upah buruh karena regulasi dan akan masuknya
ancaman MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). “Aspirasi ini akan disampaikan kepada presiden kita. Kita berharap Pak Presiden mendengar persoalan yang masih dihadapi oleh buruh, khususnya di Sumut,” ujarnya. Sampai saat ini, kata Bambang, janji Kampanye Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya yang akan membuat tri layak (hidup layak, upah layak dan kerja layak) bagi buruh belum terealisasi. “Kita masih menunggu janji Jokowi. Bagaimana buruh mau sejahtera jika upahnya masih sangat minim,” terangnya. Untuk itu, massa yang memakai baju hijau itu menuntut agar se gera mencabut PP Nomor 78 Tahun 201d tentang pengupahan, cabut penerapan sistem kerja out sourcing, bubarkan BPJS Kesehatan dan kembalikan jaminan kesehatan buruh ke Jamsostek, stop pem berangusan sertifikat buruh dan naikkan upah layak buruh sebesar 30 persen. Dia menambahkan, rencananya pra May Day akan berlangsung selama dua hari berturutturut.
“Ini masih sebagian buruh, nanti tepat tanggal 1 Mei seluruh buruh kan bergabung untuk merayakan hari buruh sedunia,” ucapnya sembari mengatakan kalau setelah menyampaikan aspirasi buruh akan membubarkan diri. Dari pantauan di lokasi, ratusan massa itu berorasi sambil me nyanyikan lagu perjuangan buruh. Sejumlah petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat. Akibat aksi tersebut arus lalu lintas di Jalan Gatot SubrotoAdam Malik Guru Pattimpus Medan mengalami kemacetan. Petugas kepolisian pun tampak sibuk mengatur sejumlah kendaraan yang melintas. Jangan Berpikir Sepihak Menjelang May Day, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin do) Hariyadi Sukamdani mengimbau para buruh dan serikat pekerja untuk tak berpikir sepihak. “Terkait May Day, ke depan ada cara berpikir yang harus diubah. Jangan hanya mau kepentingan se pihak saja, tapi juga kepentingan na sional,” kata Hariyadi di Kantor Bank Indonesia Jakarta, Kamis (28/4). (Bersambung ke halaman 11)
Tidak Eisien, Presiden Kritik Proses Mengurus STNK Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak eisien. Menurut Sekretaris Kabinet Pra mono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket. “Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi,” ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tentang peningkatan pela yanan publik di Kantor Presiden pada Kamis (28/4).
Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lem baga terkait agar prosesnya lebih cepat. Selain STNK, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Presiden pun, lanjut Pramono, juga menginginkan agar kementerian atau lembaga yang memiliki pelayanan publik membuka jalur online. Hal itu untuk me mu dahkan dan mempercepat prosesnya. Sebelumnya, Presiden meminta agar kualitas pelayanan publik di tingkatkan. Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelitbelit, dan diwarnai pungutan liar (pungli). “Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pela yanan publik. Dioper sanasini,
berbelitbelit, tidak jelas waktu dan biayanya,” ujar Jokowi saat mem buka rapat terbatas soal pening katan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4). “Semuanya harus hilang, kurangi sebanyakbanyaknya dan hilang. Kemudian, praktikpraktik percaloan dan pungli juga harus hilang,” lanjut dia. Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk me mantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elek tronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor. “Berkaitan dengan sertifikat tanah, bayarnya mahal dan lama, yang berkatian dengan SIM, STNK, BPKB juga sama, cepat tapi masih perlu diperbaiki di situ,” kata Kepala Negara di Kantor Presiden. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
SESKAB Pramono Anung (kiri) berbincang dengan Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi (kanan) dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kanan) sebelum rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4).
Nama IHSG Shanghai Nikkei 225
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
4848,390
2,730
0,060
2,945.59
8.08
0.27
16,666.05 624.44
3.61
Hang Seng 21,388.03
26.43
0.12
EURO STOXX 3,079.18
51.25
1.64
S&P 500
16.00
0.77
17,822.00 141.00
0.78
Dowjones Nasdaq
2,074.75
4,403.50
20.25
0.46
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,204.0 10,017.90 14,927.80 19,184.11 1,702.10 11,825.73 3,381.33 1,618.03 9,114.07 4,190.63 9,790.18
Golongan 900 VA Naik Bertahap Mulai Juni Jakarta | Jurnal Asia PT PLN (Persero) menyatakan, sekitar 18 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, yang tidak layak mendapat subsidi atau nonsubsidi, akan mengalami kenaikan tarif secara bertahap mulai Juni 2016. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun saat diskusi di kantor Perum LKBN Antara, Jakarta, Kamis (28/4) mengatakan, kenaikan tarif listrik akan dilakukan empat kali atau setiap dua bulan sekali dalam periode JuniDesember 2016. “Setiap kali kenaikannya sebesar 23 persen. Jadi, pada Juni 2016, akan naik 23 persen, lalu naik lagi 23 persen pada Agustus, 23 persen pada Oktober, dan terakhir naik 23 persen pada Desember 2016,” katanya. Menurut dia, pemerintah akan melakukan rapat terbatas untuk menentukan waktu dimulainya kenaikan tarif pelanggan 900 VA nonsubsidi tersebut. Benny mengatakan, kenaikan tarif bagi pelanggan 900 VA tersebut merupakan program pemerintah agar subsidi lebih tepat sasaran. Nantinya, hanya pelanggan 450 VA dan sebagian 900 VA yang akan mendapat subsidi. “Kami akan terus sosialisasi rencana kenaikan tarif ini,” katanya. Saat ini, tarif pelanggan 900 VA bersubsidi adalah sebesar Rp585 per kWh. Sementara, tarif listrik nonsubsidinya seharusnya sebesar Rp1.360 per kWh, sehingga pelanggan 900 VA saat ini masih mendapat subsidi negara Rp775 per kWh. “Dengan kenaikan 23 persen sebanyak empat kali tersebut, tarif listrik golongan 900 VA sudah mencapai keekonomiannya sebesar Rp1.360 per kWh,” katanya. Ia melanjutkan, setiap bulan, ratarata pelanggan 900 VA memakai listrik 127 kWh atau Rp75 ribu. “Nanti, kalau sudah naik, tarifnya akan menjadi sekitar Rp170 ribu per bulan,” ujarnya. Benny melanjutkan, PLN sudah menuntaskan pemadanan data pelanggan 900 VA pada pertengahan Maret 2016. “Data sementara, dari 22 juta pelanggan 900 VA, ada 18 juta yang tidak berhak mendapat subsidi atau dengan kata lain hanya empat juta yang memang berhak mendapat subsidi,” katanya. APBN 2016 sudah menetapkan subsidi listrik sebesar Rp38,39 triliun. Angka tersebut dengan asumsi adanya pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA yang memang tidak berhak mendapat subsidi. Dari realisasi subsidi listrik pada 2015 sebesar Rp56 triliun, sebanyak Rp26,5 triliun atau hampir 50 persen terserap untuk pelanggan 900 VA. (bc)