Hal. 8
Hal. 16
Hal. 21
Sarang Narkoba Jalan Mesjid Tauik Digerebek
Terkait Bunga Kredit, OJK Panggil Perbankan
Unimed Sediakan Kuota 2.000-an Mahasiswa Baru
Hal. 9
Hal. 18
Hal. 24
Muncul Isu Partai Pecahan Baru Golkar
ADB Siap Beri Pinjaman Dua Miliar Dolar
Prof Runtung Sitepu Dilantik Jadi Rektor USU
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 29 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 994 Tahun IV
Dugaan Pungli Dwelling Time di Pelindo I Belawan Ombudsman Koordinasi Mabes Polri dan KPK Medan | Jurnal Asia Adanya kasus dugaan pungutan liar (pungli) dwelling time (bongkar muat) di Pelindo I Belawan, akan disikapi secara serius. Bahkan perkara tersebut segera dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri, karena termasuk pelanggaran serius dan merugikan pengusaha sekaligus perekonomian Indonesia.
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
OPeRATOR menurunkan muatan peti kemas dari kapal ke truk peti kemas di Terminal Pelabuhan BICT Belawan Medan, Sumatera Utara. Adanya dugaan kasus pungli dwelling time di Pelabuhan Belawan mencuat, Kamis (28/1). Ombudsman berjanji mengkoordinasikan kasus tersebut kepada aparat Mabes Polri dan juga KPK, karena sudah menyangkut kerugian negara serta keluhan pengusaha berdampak kepada perekonomian Indonesia, Sumut khususnya.
Medan-Aceh Miliki Dana Menganggur Terbesar Sepanjang 2015 Tersisa Dana Rp1,865 T Jakarta | Jurnal Asia Menteri Keuangan Bambang Brod jonegoro menyebutkan, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) mengendapkan dananya di bank. Dana tersebut berasal dari dana transfer sebesar Rp 664,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke bank daerah. Diantaranya adalah Kota Medan sebesar Rp844,6 miliar dan Aceh Rp1,21 Triliun tak terpakai. Dalam paparan update realisasi sementara APBN-P 2015 di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu malam (28/1), Bambang merilis Pemda dengan dana menganggur di bank terbanyak. Berikut 10 Provinsi dengan sim panan terbesar di bank per Desember 2015: I. Tingkat Pemerintah Provinsi: 1. DKI Jakarta Rp7,84 triliun 2. Jawa Barat Rp3,74 triliun 3.Riau Rp2,32 triliun 4.Jawa Tengah Rp1,69 triliun 5.Papua Rp1,47 triliun 6.Jawa Timur Rp1,39 triliun 7.Aceh Rp1,21 triliun 8.Banten Rp1,13 triliun 9.Bali Rp777,2 miliar 10.Kalimantan Utara Rp738,1 miliar II. Tingkat Kabupaten: 1.Bogor Rp1,38 triliun 2.Bekasi Rp1,18 triliun 3.Bandung Rp1,13 triliun 4.Tanah Laut Rp1,04 triliun 5.Kediri Rp1,01 triliun 6.Badung Rp962,3 miliar 7.Berau Rp940,2 m i l i a r 8 . Ta n g e ra n g R p 8 1 3 , 4
miliar 9.Malang Rp690,2 miliar 10.Pasuruan Rp606,4 miliar III. Tingkat Kota: 1.Tangerang Rp1,28 triliun 2.Bogor Rp950,5 miliar 3.Depok Rp917 miliar 4.Tangerang Selatan Rp885,4 miliar 5.Surabaya Rp882,7 miliar 6.Semarang Rp870,6 miliar 7.Medan Rp844,6 miliar 8.Cimahi Rp732,5 miliar 9.Magelang Rp728,4 miliar 10.Serang Rp588,7 miliar Turunkan Target dalam APBN-P 2016 Menyikapi terus menurunnya harga minyak dunia, yang mencapai US$ 30 per barel, pemerintah dipastikan akan merevisi target pe nerimaan dalam Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). “Ya, nanti akan direvisi (penerimaan negara),” kata JK, Kamis (28/1). Menurut JK, dengan kondisi harga jual minyak yang terus turun ma ka penerimaan negara pasti ikut menurun. Sedangkan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM), JK mengatakan akan selalu ada evaluasinya setiap tiga bulan. Secara terpisah, Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa penerimaan pasti akan menurun dalam APBN-P 2016. Meskipun, penerimaan harus digenjot untuk membiayai pos pengeluaran pembangunan. (Bersambung ke halaman 11)
“Inilah yang mau kita koordinasikan baik dengan pihak kepolisian dan juga KPK, apakah kebijakan-kebijakan seperti itu dibenarkan. Karena, pada intinya kalau kita ingin membantu pemerintah mereduksi cost, maka bagian-bagian kecil itu harus dibenahi,” kata Ketua Ombudsman RI, Danang
mad Nasir, dalam rapat de ngar pendapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan PLN dengan Komisi VII, di DPR, Jakarta, Kamis (28/1). Nasir menuturkan, mafia proyek tersebut muncul, karena lelang proyek secara online masih bisa diper mainkan. Modusnya, para
pe menang lelang tersebut menjual kontrak lelang yang dimenangkannya. “Misalnya, saya menang, terus dilelang lagi di bawah. Itu kan lucu. Kalau yang sudah menang, terus dilelang lagi yang di bawah. Saya tahu, PLN tidak mau ambil pusing. Yang penting proporsalnya jelas, lengkap. Kadang, mereka hanya jadi calo. Itu yang terjadi,” kata dia. (Bersambung ke halaman 11)
19,200
0,420
Shanghai
2,655.66
-79.90
-2.92
17,041.45 -122.47
-0.71
Nikkei 225
Hang Seng 19,195.83
143.38
0.75
EURO STOXX 3,002.73
-40.74
-1.34
S&P 500
1,891.50
16.50
0.88
15,980.00
129.00
0.81
4,176.75
49.75
1.21
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,889.00 9,779.25 15,127.92 19,804.34 1,782.98 11,692.57 3,282.30 1,603.71 8,941.75 4,606.10 9,710.22
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Iqbal
PeTuGAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melakukan pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) di kantor Dukcapil. Mendagri menegaskan bahwa pembuatan e-KTP gratis dan berlaku seumur hidup.
Instruksi Mendagri:
e-KTP Gratis dan Seumur Hidup Jakarta | Jurnal Asia Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup. Masyarakat diminta tidak mengkhawatirkan apabila KTP-el yang dimiliki, masih memuat masa berlaku. “Bagi Anda yang masa berlaku KTP-el habis, tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi. KTP-el tersebut masih tetap bisa digunakan, meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kedaluwarsanya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (28/1). “KTP-el yang sekarang dibagikan, masa berlakunya memang tertulis berlaku seumur hidup. Namun untuk yang sudah kedaluwarsa pun masih sah dan tetap berlaku,” paparnya. Bagi masyarakat yang belum mengetahui hal itu, menurutnya, jangan sampai memberikan uang kepada calo untuk perpanjangan membuat KTP-elektronik baru. “Jadi Anda tak perlu takut dan khawatir ditolak saat menunjukkan KTP-elektronik sewaktu ada razia kepolisian atau-pun disaat mengurus surat-surat penting di kantor/ lembaga manapun,” tegasnya. Dia menambahkan, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24/2013 yang tertuang dalam pasal 64 ayat 7 a. “Jadi, warga yang punya KTPelektronik, tapi masa berlakunya habis selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan. Itu berlaku seumur hidup,” imbuhnya. (Bersambung ke halaman 11)
Boyong 26 Orang, 8 Truk & 1 Ekscavator
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
DIReKTuR Utama PLN Sofyan Basir (kanan) didampingi Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/1). Rapat tersebut membahas tarif listrik, penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan evaluasi peralatan pembangkit listrik existing.
Sindikat Pakistan Pasok 291 Kilogram Sabu
Jurnal Asia | Ant: Yusuf Nugroho
%
Polisi Gerebek Galian C Ilegal Patumbak
Berawal dari Guanzhou ke Indonesia
KePAlA Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (kiri) memberikan keterangan saat meninjau lokasi penggerebekan gudang Narkoba di Desa Pekalongan, Batealit, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (28/1).
Kurs Tengah
(-/+)
4602,829
Nasdaq
Girindrawardana, Kamis (28/01) pada acara rapat monitoring rekomendasi Ombudsman RI dan kelancaran arus barang di Pelabuhan Belawan dengan PT Pelindo I di kantor Pelindo I Medan. Danang yang dalam pertemuan ini didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar dan Asisten Ombudsman M Syahputra Malik serta Asisten Ombudsman Sumut Ricky Hutahaean, merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI tahun 2014 tentang perbaikan tata kelola pelabuhan atau dwelling time. Dari rapat tersebut dan rapat dengan para pengusaha eksportir importir sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya miss komunikasi antara PT Pelindo dengan para pengusaha. Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan BUMN tersebut. Seperti, untuk kebijakan sepihak melalui surat edaran yang dikeluarkan Pelindo, tentang pem berlakukan biaya pelayanan tambahan (biaya adminsitrasi nota, biaya administrasi IT system dan biaya After Closing Time/Direct Loading) di Belawan International Container Terminal. (Bersambung ke halaman 11)
Tutup
IHSG
Dow jones
Maia Proyek Pembangkit Listrik Merajalela Jakarta | Jurnal Asia Komisi VII DPR RI mencurigai pelelangan proyek pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Komisi ini curiga ada mafia yang ter dapat dalam pelelangan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) itu. “Yang saya dengar, PLN itu semua lelangnya online. Tetapi, yang terjadi di bawah banyak mafia,” kata anggota Komisi VII, Muham-
Indeks Saham Nama
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan 8 tersangka dalam pengungkapan ratusan kilogram sabu yang disimpan di gudang Gudang CV Jepara Raya Internasional di Dukuh Sorogenen, Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Delapan tersangka itu empat di antaranya warga negara Pakistan
yaitu Faiq, Amran Malik, Riaz, dan Toriq. Sedangkan empat lainnya warga negara Indonesia bernama Yulian, Tommy, Kristiadi, dan Didit. Mereka dibekuk dari tiga lokasi yaitu satu lokasi di Jepara dan dua di Semarang. “Dari ungkap di tiga lokasi ada 8 tersangka. Akan dikembangkan terus,” kata Buwas di lokasi penggerebekan, Jepara, Kamis (28/1). Empat warga Pakistan tersebut diketahui sebagai pemilik sabu yang diselundupkan ke mesin genset. Sedangkan Didit sebagai penyewa gudang dan tiga WNI lainnya masih didalami perannya. Dari informasi warga, Didit merupakan ketua RT di salah satu kampung di Batealit. “Kelompoknya kelompok Pa-
kistan tapi menggunakan jaringan Indonesia. WNI itu untuk memudahkan barang itu masuk. Penyewa gudang terus kita dalami keterangannya,” tandas Buwas yang didampingi Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Buwas mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mendalami sindikat narkoba internasional tersebut. Diketahui pula warga Pakistan tersebut juga menikahi WNI untuk melancarkan bisnis haramnya. Dalam gelar kasus yang dilakukan di dalam gudang, puluhan paket sabu berbungkus plastik ditampilkan. Selain itu ada dua tersangka yaitu Didit dengan kaos biru dan Riaz berkaos merah. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Personel Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Reskrim Polresta Medan, dibantu Polsek Patumbak melakukan penggerebekan Ilegal Mining di lokasi galian C kawasan Pantai Rambung, Desa Sigara-gara Marindal, Patumbak, Deli Serdang. Dari lokasi itu petugas mengamankan sedikitnya 26 orang, bersama 8 unit truk serta 1 unit eskavator, sebagai barang bukti operasional pada Rabu (27/1) kemarin. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Aldi Subartono, Kamis (28/1) siang menyampaikan bahwa 26 orang yang diamankan beserta sejumlah barang bukti dari lokasi galian C, telah bertahun-tahun beroperasi. Mereka adalah para pekerja, supir truk pengangkut, serta operator alat berat digunakan dalam operasional praktek ilegal tersebut. Kompol Aldi mengaku bahwa pihaknya masih mendalami kasus untuk menangkap sejumlah pihak yang terlibat. Diantaranya pemilik alat berat, pemilik usaha serta pemilik lahan hingga masyarakat. Ditenggarai ikut serta menjalankan oprasional penambangan ilegal, tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Dugaan sudah bertahun-tahun beroperasi tanpa izin. Setelah kita lakukan penyidikan ada beberapa tempat penampungan galian C, yang masih dalam penyelidikan akan ditindak lanjuti terus,” sebut Aldi. Lebih lanjut Aldi menyebutkan, 26 orang yang diamankan dari lokasi galian C milik Bahagia Surbakti itu diantaranya adalah Samsul Bahri Ginting yang merupakan Operator Excavator, Padan (43) bertugas sebagai Mandor/ Tukang Tulis, Norman (40) Mandor/Tukang Tulis, Watimun (29) Supir Dump Truk BK 9481 DU milik Ahmad Talus warga Jalan Pertahanan Gg Lantasan, Patumbak, Johanes Sipayung (34) Supir Dump Truk BK 8436 LK milik Venus Barus warga Deli Tua Gg.Bunga Pamah, Riko Suhendra Nasution (28) supir Dump Truk BK 8569 LK milik Mara Ginting warga Jalan Pantai Rambung Pasar 1 Desa Marinda, Sri Wahyuni (30) kernek Supir Dump Truk BK 8315 MH milik Nasir Sembiring warga Jalan Sibiru-biru Gg. Simeme, Ahmad Dusain (41) supir Dump Truk BK 8099 LJ milik Acai, warga Jalan Baru Titi Kuning. (Bersambung ke halaman 11)