Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 29 Juli 2016

Page 1

Hal. 5

Hal. 9

Hal. 18

Ombudsman Sumut Periksa Kepsek MAN-1 Medan

Pemalsu Kartu BPJS Harus Dihukum Berat

Rumah Murah Dibantu Uang Muka Rp4 Juta

Hal. 8

Hal.11

Hal. 21

Penumpang KNIA Bawa Sabu 1,5 Kg

Eksekusi untuk 14 Terpidana Mati

244 PT di Sumut Belum Akreditasi Institusi

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Jumat, 29 Juli 2016

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.141 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5299,213

24,850

0,470

Shanghai

2,994.32

+2.32

0.08

Nikkei 225

16,476.84

-187.98

-1.13

Hang Seng 22,174.34

-44.65

-0.20

EURO STOXX 502,981.37 -18.11

-0.60

S&P Dowjones Nasdaq

2,159.50

-1.00

-0.05

18,376.00

-14.00

-0.08

4,704.25

-3.50

-0.07

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13.150,00 10.000,00 14.666,00 17.398,00 1.744,00 126,77 3,206.44 1.602,00 9.403,00 4,034.13 9.798,00

Terkait Kasus Gatot Pujo Nugroho

KPK Periksa 3 Legislator Hanura Jurnal Asia | Heri Chaniago

Pedagang Aksara Demo, Jalan Lumpuh

Pak Wali... Tolong Kami!!! Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

UNJUK RASA PEDAGANG AKSARA. Pedagang Pasar Aksara berusaha menghalangi polisi yang meminta para pedagang tidak memblokir jalan saat berunjuk rasa di Medan, Sumatera Utara, Kamis (28/7). Para pedagang meminta Pemkot Medan membangun tempat berdagang mereka di dekat lokasi pasar yang terbakar pada pertengahan Juli 2016.

Untuk Pilpres 2019

Jokowi Ragukan Dukungan Golkar Jakarta | Jurnal Asia Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungan ke Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Setya Novanto di depan Jokowi dalam penutupan Rapimnas. Meski demikian, dalam sambutannya, Presiden Jokowi bercerita tentang dirinya yang sempat ragu oleh wacana dukungan itu. “Kemarin kemarin saya ikuti, dukungan Golkar beneran enggak sih?” kata Jokowi di arena Rapimnas I Golkar, Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7). Para kader Golkar yang ada di aula itu pun tertawa. Tak terkecuali para petinggi Golkar yang duduk di bagian depan. Presiden Joko Widodo meminta Partai Golkar melalui fraksi di DPR RI konsisten mendukung segala kebijakan pemerintahan Kabinet Kerja terutama untuk kebijakan yang memerlukan percepatan. “Saya minta agar Golkar betulbetul ada konsistensi mendukung pemerintah. Kalau ada kebijakank e b i j a k a n p e m e r i n t a h ya n g memerlukan percepatan meskipun kebijakan itu kadang-kadang pahit dan tidak populis tapi untuk

kepentingan rakyat banyak kadang kita harus memutuskan keputusan yang sulit,” kata Presiden Jokowi. Jokowi menekankan jika ada dukungan penuh dari partai politik maka keputusan yang sulit, sekalipun tidak populis, asalkan bermanfaat bagi negara dan rakyat akan dapat segera diimplementasikan. “Saya tidak pernah berpikir yang namanya popularitas. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk rakyat, dan menyebabkan kita tidak populer tetap akan saya put us kan. Maka kons ist e ns i dukungan dibutuhkan pemerintah saat ini, dan saya meyakini Golkar akan konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah, perasaan saya mengatakan begitu,” ujar Jokowi. Jokowi mengaku mencermati sikap politik Golkar belakangan ini sudah cukup konkret mendukung kebijakan pemerintah. Dia menc ontohkan dalam beberapa kebijakan, misalnya pengampunan pajak, pemilihan Kapolri, hingga APBN Perubahan, Fraksi Golkar di DPR RI menurut Presiden sudah cukup konkret memberikan dukungannya. (Bersambung ke halaman 11)

Medan | Jurnal Asia Jelang kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ratusan pedagang Pasar Aksara yang menjadi korban kebakaran, kembali menggelar demo pada Kamis (28/7) siang. Mereka menggelar orasi serta menutup jalan, hingga menyebabkan kemacetan dan arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Dalam unjuk rasa tersebut, demonstran menolak relokasi ke MMTC dan Pasar Sukaramai, serta meminta Walikota Medan, Dzulmi Eldin untuk memperhatikan nasib para korban. Pantauan Jurnal Asia, di lokasi tersebut, demonstran menumpahkan kekesalan terhadap pihak Pemko Medan, yang dianggap sampai kini belum merespon keinginan mereka berdagang kembali di areal kebakaran. Meski sebelumnya rencana relokasi sudah disampaikan, namun kebijakan tak disetujui para pedagang dengan alasan sepinya pembeli yang datang ke lokasi MMTC dan Pasar Sukaramai. Orasi dilakukan pedagang persis di perempatan simpang lampu merah Aksara dengan melakukan aksi bakar ban bekas sembari membawa poster bertuliskan: “Pak Wali dimana nasib kami, kami tak makan lagi. Pak Walikota dimana hatimu. Tolong dengarkan jeritan kami pak Walikota dan Presiden

di mana kalian. Semua anak kami sudah kelaparan. Jangan pindahkan kami dari Aksara ke MMTC, kami mau tetap di Aksara ini. Karena kegiatan tersebut, arus lalulintas macet total sehingga mengundang datangnya petugas kepolisian dan Satpol PP Kota Medan untuk mengamankan lokasi demonstrasi. Pengunjuk rasa juga tampak membakar ban hingga membuat gumpalan asap hitam tebal, membumbung ke langit serta menunjukkan tulisan poster. Bahkan salah seorang pedagang melakukan aksi tak senonoh, dengan buang air kecil di jalanan sehingga membuat petugas polisi, Satpol PP dan wartawan di lokasi tercengang dan malu. Ditambah lagi seorang pedagang itu kemudian menyingkapkan bajunya hingga sengaja menampakkan pakaian dalam kepada petugas. Di tengah panas terik matahari, siang itu orasi yang dilakukan pedagang semakin memanas hingga nyaris ricuh dengan petugas. Pedagang tetap menuntut untuk berjualan kembali di seputaran lokasi gedung yang terbakar. Mereka melampiaskan kemarahannya kepada petugas damkar yang baru tiba ke lokasi. Karena menganggap petugas damkar sengaja lalai memadamkan api sampai-sampai gedung dan seluruh dagangannya musnah terbakar, Selasa (12/7) lalu. Di lokasi, di hadapan para pedagang, AKP Hendrik mengaku semaksimal mungkin akan menyampaikan aspirasi para

pedagang ke Walikota Medan. “Saya berjanji akan membatu para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Walikota Medan. Saya mohon untuk bersabar. Kita sama-sama mencari nafkah. Contohnya, saya asal NTT dan bertugas sebagai polisi di Kota Medan untuk mencari nafkah,” katanya sembari mendapat tepukan tangan dan pelukan hangat dari para pedagang. Sementara itu M Soian selaku Kasat Pol PP Medan mengaku jika ia berpihak kepada para pedagang. Sebab pedagang itu juga bagian dari dirinya. “Seperti yang sudahsudah. Contohnya, saya sudah mengajukan ke Pemko Medan dan DPRD supaya mereka tetap berjualan di seputaran Aksara itu. Namun untuk itu saya tak bisa memutuskan, sebab saya hanya menjembatani harapan pedagang,” pungkasnya. Sementara, Kacab III PD Pasar Kota Medan Syahfrizal Lubis ketika dikonfirmasi di lokasi mengatakan, kalau arahan dari Walikota Medan, yang mana pedagang ini relokasinya ditempatkan di MMTC. “Kita sudah menyampaikan kepada para pedagang. Kelihatannya para pedagang ini menolak untuk diarahkan ke MMTC. Jadi mereka menuntut kepada Pemko Medan agar sekiranya mereka ditempatkan di depan gedung Pasar Aksara. Walaupun mereka digratiskan untuk disana, tidak dikenakan biaya. (Bersambung ke halaman 11)

Mengabdi di Tanah Air

Sri Mulyani Lepas Gaji Rp413 Juta/Bulan di Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati akhirnya kembali ke Indonesia. Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Jabatan prestisius di Bank Dunia sebagai Managing Director atau Direktur Pelaksana rela ia tanggalkan, demi kembali mengabdi di tanah air. Tak hanya itu, wanita kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962 ini, rela melepaskan gaji besar di Bank Dunia demi melayani Presiden Jokowi

sebagai pembantunya menjaga perekonomian nasional. Berdasarkan Data Bank Dunia, Kamis (28/7), gaji seorang Sri Mulyani dalam setahun mencapai US$ 381.250 atau sekitar Rp 4.956.250.000 atau sekitar Rp 4,9 miliar. Itu artinya, dalam sebulan, Sri Mulyani mengantongi gaji Rp413.020.833 atau sekitar Rp413 juta. Itu baru gaji tahunan, belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya. Sri Mulyani mendapat dana pensiun US$ 97.333 atau sekitar Rp 1.265.329.000 atau sekitar Rp 1,3 miliar per tahun. Ada lagi tunjangan lainnya yang didapat Sri Mulyani yaitu sebesar US$ 86.163 atau sekitar Rp 1.120.119.000 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Posisi Sri Mulyani di Bank Dunia bukan posisi biasa. Dia merupakan orang nomor dua setelah Jim

Yong Kim, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Bank Dunia. Gaji Kim sendiri dalam setahun mencapai US$ 476.360 atau sekitar Rp 6.192.680.000 atau sekitar Rp 6,2 miliar. Dana pensiun yang dikantongi Kim mencapai US$ 121.615. Sementara tunjangan lainnya yang diterima Kim mencapai US$ 250.567. Deretan nominal tersebut, rela dilepaskan Sri Mulyani demi kecintaannya terhadap tanah air. Sri Mulyani mengemban jabatan prestisius di Bank Dunia tersebut sejak 1 Juni 2010, hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

MENKEU Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) sebelum mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7).

Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho kepada DPRD Sumut. Dalam mengusut kasus ini, penyidik KPK menjadwalkan memeriksa tiga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Hanura, Kamis (28/7). Ketiga legislator itu, yakni Patar Sitompul, Fanotona Waruwu, dan Ebenejer Sitorus bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Muhammad Afan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP yang telah menjadi tersangka. “Mereka (tiga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Hanura) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MA (Muhammad Afan),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta. Selain ketiga politikus Hanura itu, penyidik juga menjadwalkan memeriksa anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKB, Januari Siregar, dan seorang ibu rumah tangga bernama Ainul Mardiah. Tak hanya itu, penyidik juga bakal memeriksa Tappil Rambe, tenaga ahli Wakil Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Sumut, Muslim Simbolon. Lebih jauh, penyidik juga memeriksa dua tenaga ahli Pansus PAD Sumut, yakni Hendrik Gulo, dan Agus Suryadi serta tiga staf Pansus DPRD Sumut yakni, Rospita Pandiangan, Albert Sihaloho, dan Raymond Syaban. Seperti halnya tiga legislator Hanura, delapan orang lainnya yang dipanggil penyidik hari ini juga akan diperiksa untuk melengkapi berkasa Muhammad Afan. “Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MA,” katanya. Diketahui, KPK telah menetapkan tujuh anggota DPRD Sumut sebagai tersangka, yakni Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDIP, Guntur Manurung (Demokrat), Zulkili Effendi Siregar (Hanura), Bustami (PPP), serta Parluhutan Siregar dan Zulkili Husein dari Fraksi PAN. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay

ANGGOTA DPRDSU Jenny Riany Lucia Berutu (kedua kanan) bersama anggota, staf pansus dan tenaga ahli DPRD Sumut lainnya bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7).

Wapres JK Akan Hadiri Musyawarah Masyarakat Adat Hari Ini, 213 Marga Batak Kumpul di Parapat Medan | Jurnal Asia Wakil Presiden Jusuf Kalla diagendakan akan menghadiri Musyarawarah Masyarakat Adat Batak, mulai Jumat (29/7) hingga Minggu (31/7) di Prapat. Diperkirakan 2.000 peserta dari 213 marga Batak berkumpul pada acara tersebut. Selain itu, ada juga jajaran menteri yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimuljono, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Gubernur Sumut Erry Nuradi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, bupati, lintas puak yang terdiri dari enam puak, lintas agama dan lintas marga. Wakil Ketua Panitia Gumanti Simbolon mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) 1945 pasal 18 B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal itu masyarakat adat Batak menilai harus punya hukum adat sendiri. "Dan hal itu akan dibicarakan mulai besok (hari ini) sampai Minggu nanti," katanya saat dihubungi melalui telpon seluler, Jumat (28/7). Berdasarkan konirmasi, lanjut dia, total akan ada 2.000 orang peserta dari 213 marga. Jumlah ini sudah memenuhi setengah dari total marga yang ada sebanyak 400 marga diantaranya terdiri dari Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Angkola, Mandailing dan lainnya. (Bersambung kea halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.