Hal. 3
Hal. 4
Hal. 9
Biaya Produksi Listrik Turun Jadi Rp983/kWh
Jadwal Kereta Api Berubah Mulai 1 April
DJP Minta Perpanjang Waktu Lapor SPT
Hal. 4
Hal. 9
Hal. 11
Tim Saber Pungli Dituding Mandul
Polda Sebar Imbauan Waspada Penculikan Anak
Investasi Ilegal Makin Marak di Indonesia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Rabu, 29 Maret 2017
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.341 Tahun V
Indeks Saham Nama IHSG
Tutup 5.541,202
(-/+)
Kurs Tengah %
25,932
0,47 0.43
Shanghai
3,252.95
14.01
Nikkei 225
19,202.87
217.28
1.14
152.17
0.63
Hang Seng 24,345.87 EURO STOXX 3,439.38 S&P Dowjones Nasdaq
2.24
0.07
2,335.00
3.40
0.15
20,469.00
28.00
0.14
5,372.75
6.25
0.12
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,314.00 10,149.27 14,440.38 16,668.47 1,714.17 12,062.52 3,019.06 1,575.45 9,379.72 4,204.45 9,539.65
Usai Tax Amnesty
Pertemuan Petugas dan WP Diawasi CCTV
Jurnal Asia | Ant: Gindo Batuah
BANJIR BANDANG. Warga melintas di atas jembatan yang rusak akibat banjir bandang di Lubuk Tarok, Sijunjung, Sumatera Barat, Selasa (28/3). Data BPBD Sijunjung, banjir bandang tersebut mengakibatkan satu jembatan rusak berat, satu rumah hancur dan sejumlah ternak mati.
1.500 Warga Sidempuan Mengungsi Pembalakan Liar Dituding Biang Banjir Bandang Sidempuan | Jurnal Asia Hingga Selasa (28/3), ribuan jiwa masih mengungsi pasca banjir bandang menghantam ratusan rumah di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan kemarin malam. mereka ditampung di beberapa posko di sekitar kawasan bencana. Peristiwa ini diduga terjadi akibat maraknya aksi perambahan hutan secara liar (ilegal logging), namun tak diusut tuntas oleh aparat berwenang. “Jumlah pengungsi yang me nempati posko darurat mencapai 1.500 jiwa dari sekitar 453 KK. Pendataan terus dilakukan, karena jumlahnya naik turun,” kata Kepala
BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, Selasa (28/3). Posko darurat didirikan di sekitar lokasi bencana sejak kemarin. Selain penampungan sementara, posko
juga dilengkapi dapur umum dan pelayanan kesehatan. Sementara pencarian korban hilang dalam peristiwa banjir ban dang di Padang Sidimpuan di hentikan hari ini. “Pencarian di hentikan karena tidak ada lagi laporan korban hilang,” sebut Riadil. Dia memaparkan, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Pa dang Sidimpuan berjumlah 5 orang. Namun, di Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan juga ada korban jiwa masingmasing 1 orang. “Total kor ban jiwa menjadi 7 orang,” ujarnya. Tanggap darurat masih diber
lakukan di Padang Sidimpuan se kitarnya. Meski menghentikan proses pencarian, BPBD fokus pada pen dataan jumlah korban luka dan ke rugian harta benda, termasuk lahan pertanian yang rusak diterjang banjir bandang. “Setelah status tanggap darurat selesai baru masuk proses tahap pemulihan,” pungkas Riadil. Bantuan logistik dari berbagai elemen sudah terus berdatangan, termasuk dari Kapolri dan Kapolda Sumut. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian melalui Polda Sumut dan polres setempat menggelar Operasi
Kemanusiaan dan tanggap darurat untuk korban bencana alam banjir di Padang Sidempuan dan Madina, Selasa (28/3). Bidang Humas Polda Sumut merilis, bantuan tersebut meliputi pembentukan posko kesehatan, mengevakuasi korban meninggal dunia dan lukaluka, membantu membersihkan rumah penduduk yang menjadi Korban dan lingkungan, pengamanan rumahrumah yang ditinggal warga korban banjir, serta melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi banjir. (Bersambung ke halaman 11)
Pakai Tarif Batas Atas
Tiga Rekomendasi untuk Taksi Online Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan perhatian khusus untuk membantu pemerintah menyelesaikan sengkarut dalam kebijakan di industri jasa transportasi, khususnya terkait pengaturan taksi online dan taksi konvensional. Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
SeJUmlAH mobil antre untuk mengikuti Ujian Berkala (KIR) angkutan umum berbasis online serta taksi umum. Layanan uji KIR dan SIM tersebut diselanggarakan untuk menciptakan layanan angkutan umum yang prima dan akuntabel di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sedikitnya, ada tiga rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pe merintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa mendorong pe
nyelenggaraan industri jasa trans portasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketua KPPU Syarkawi Rauf me ngatakan, KPPU mendukung pe merintah dalam hal ini Ke men terian Perhubungan terkait adanya revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. KPPU mendukung Kemenhub untuk menetapkan pengaturan yang dapat menjamin kesempatan ber usaha yang sama bagi semua pelaku usaha penyedia jasa angkutan taksi, baik itu taksi konvensional maupun taksi on line yang dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus. Tiga rekomendasi tersebut yakni: Pertama, KPPU meminta peme
rintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, wasit persaingan usaha ini menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif saja. Menurut Syarkawi, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada ineisiensi di industri jasa ang kutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga meng hambat inovasi untuk meningkatkan eisiensi industri jasa transportasi. Lebih jauh batas bawah tarif dapat menjadi sumber inlasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Ken Dwijugeastiadi mengatakan, pasca pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak terkait pemeriksaan data pajak akan diawasi oleh kamera pengintai CCTV (closed circuit television). "Pemeriksa dilarang berhubungan atau merangkap pekerjaannya untuk bertemu (dengan wajib pajak) di luar kantor. Jadi, nanti di kantor pajak ada CCTV dan rekaman yang mengawasi," ujar Ken, Selasa (28/3). Berdasarkan prosedur pemeriksaan, DJP Kemenkeu akan melakukan pemeriksaan dari data yang dimiliki DJP. Apabila data pajak tak lengkap, DJP akan memberikan su rat pemeriksaan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan de ngan mengundang langsung wajib pajak ke kantor pajak. Tujuannya, untuk menyamakan data pajak yang telah masuk ke dalam sistem DJP dan yang diklaim oleh wajib pajak. Adapun dalam memastikan kesamaan data tersebut, Ken menyebutkan bahwa DJP akan mengerahkan petugas pemeriksa hingga bagian intelejen untuk melihat data tersebut. Bila wajib pajak menolak untuk diperiksa langsung di kantor pajak, Ken menegaskan bahwa DJP bisa saja menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak dalam bentuk penyidikan tanggungan pajak. (Bersambung ke halaman 11)
Marak di Media Sosial
Waspada Video Kampanye Terorisme Libatkan Anak-anak Jakarta | Jurnal Asia Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (Amsik) mewaspadai peredaran video yang melibatkan anakanak terkait dengan dukungan terhadap aksi intoleransi yang menjurus ke terorisme. Alisansi itu menyatakan hal itu terkait dengan peredaran sejumlah video yang beredar di media sosial alias medsos. Video itu menggunakan anakanak untuk mengirimkan pesan berupa proganda yang menyetujui tindakan terorisme. Selain itu, anakanak juga ditemukan terlibat dalam kampanye politik. Aktivis Human Rights Working Group, Muhammad Haiz anakanak sudah dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dia menilai hal ini terjadi karena anakanak memiliki kemampuan untuk menggugah orangorang yang menonton. "Karena anak dengan kepolosannya bisa menghipnotis orang dan membuat kagum dalam menyampaikan pesan yang mengandung unsur intoleransi dan radikal," kata Haiz, Selasa (28/3). Haiz meminta agar pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi persoalan tersebut. Tindakan itu terkait dengan respons untuk mengantisipasi kampanye, kebencian, kekerasan berdasarkan agama. "Kalau anak tidak dijaga tidak dilindungi oleh negara, maka potensi intoleransi atau kekerasan terjadi itu sangat besar. Ini jadi ladang subur untuk persetujuan terhadap teror," tutur Haiz. Menurut Haiz, anakanak seharusnya mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang toleran dan saling menghormati. Hal itu dapat dilakukan dengan pendidikan agama yang menciptakan budaya yang saling menghormati dan toleransi. "Jadi pendidikan agama tidak boleh formalitas, tapi lebih dari itu harus menciptakan situasi toleran," ujar Haiz. (Bersambung ke halaman 11)