15 Kecamatan di Medan Salah Data Pemilih
Warga Tembung Ditolak BPJS Kesehatan
Puluhan Calon Jamaah Umroh Lapor Polisi
Hal. 4
Hal. 5
Hal. 6
Jamaah Haji Indonesia Korban Mina Jadi 41 Orang Hal. 11 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4120,503 -88,940 -2,110
SHAnGHAI
3,100.76
+8.41
0.27
nIkkeI 225 17,645.11 -235.40
-1.32
HAnG SenG 21,186.32
90.34
0.43
eURO STOXX 3,059.13
-54.03
-1.74
S&P 500
-21.00
1.09
DOwJOneS 16,050.00 -153.00
1,898.25
0.94
nASDAq
1.32
4,157.75
-55.75
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,326.91 16,450.72 22,334.25 1,896.25 12,213.60 3,343.81 1,723.72 9,390.03 5,122.10 10,302.52 14,696.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 29 September 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 896 Tahun IV
PHK Massal di Sumut Hari ini Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi II Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Kasus ini berlangsung sejak awal tahun hingga sekarang dan ribuan pekerja lain, yang kini dirumahkan juga terancam. Diantara beberapa wilayah di Indonesia, Sumatera Utara termasuk salah satu yang terbanyak. “Untuk saat ini ada sekitar 26 ribu pekerja terancam PHk, posisi saat ini dirumahkan,” kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kementerian ketenagakerjaan Sahat Sinurat di Jakarta, Senin (28/9). Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab PHk, yang jumlah
sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dari jumlah yang tercatat. “Angka ini (adalah) angka yang dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja,” tambah Sahat. PHk terjadi di beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri garmen, sepatu, elektronik dan pertambangan batu bara. Sahat memaparkan PHk terjadi di DkI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Riau. Alasan PHk antara lain tidak adanya pesanan masuk ke perusahaan, eisiensi, perjanjian kerja waktu tertentu (PkwT) yang tidak diperpanjang, perusahaan mengakhiri perpanjangan kontrak kepada pihak ketiga dan perusahaan tutup. “Saat ini dilakukan koordinasi dengan Disnaker untuk meningkatkan pembinaan kepada per usahaan. kemudian juga men dorong lembaga kerja sama bipartit ditingkatkan di perusahaan,” ujarnya tentang upaya mencegah PHk. (Bersambung ke halaman 11)
Enam PJ Kepala Daerah Sumatera Utara Dilantik Medan | Jurnal Asia kementerian Dalam negeri menetapkan dan melantik enam penjabat kepala daerah di Suma tera Utara masing-masing, Serdang Bedagai, Asahan, Pakpak Bharat, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan dan Binjai. Pengambilan sumpah dan pelantikan enam bupati/wali kota di Sumut itu dilakukan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut, H T erry nuradi mewakili Menteri Dalam negeri, Cahyo kumolo di kantor Gubernur, Medan, Senin (28/9). enam penjabat itu masing-masing Alwin Sitorus, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumut sebagai Penjabat Bupati Serdang Bedagai, H M Fitriyus, Asisten Administrasi Umum dan Aset sebagai pejabat Bupati Asahan. Sebagai Penjabat Bupati Pakpak Bharat adalah Bonar Sirait yang sebelumnya menjabat ke-
pala Bakorluh Sumut. Untuk Penjabat Bupati Tapanuli Selatan, Sarmadan Hasibuan, kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sumut Disusul Amran Uteh, kepala Badan Pem berdayaan Masyarakat Desa menjadi Penjabat Bupati La buhanbatu dan Riadil Akhir Lubis, Staf Ahli Gubernur Bidang ekonomi, keuangan dan Sumber Daya Alam sebagai Penjabat wali kota Binjai. Para penjabat kepala daerah itu mendapat gaji pokok dan tun jangan Bupati sesuai ketentuan dengan masa jabatan paling lama satu tahun sejak dilantik. Adapun tugas penjabat adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan termasuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga sampai memilikii pejabat defenitif. (Bersambung ke halaman 11)
Tolak TPG Dihapus
Guru Ancam Demo Besar-besaran Medan | Jurnal Asia Ribuan guru di Sumatera Utara mengancam akan melakukan demo besar-besaran, jika tunjangan profesi guru (TPG) dihapus. Pasalnya penghapusan itu bertentangan dengan amanat UU no 14/2015 tentang Guru dan Dosen. Ancaman itu diungkapkan Sekretaris Gabungan Pendidik dan Tenaga kependidikan Indonesia (GP Tendik) Sumut Abdul Latif kepada Jurnal Asia, Senin (28/9) menyikapi adanya rencana pemerintah yang ingin menghapus TPG. Latif meminta agar pemerintah tidak merealisasikan rencana penghapusan TPG tersebut. Sebab masih banyak gaji guru yang memprihatinkan. Apalagi saat kampanye pada Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi berjanji tidak akan menghapus tunjangan tersebutbahkan ditambah. Disebutkan Latif, jumlah guru negeri maupun swasta di Sumut mencapai 250 ribu. Jadi jika hal itu diberlakukan, diyakini organisasi guru di Indonesia akan protes dan
menentang kebijakan tersebut, termasuk guru-guru di daerah ini. Menurut Latif, gaji guru masih belum mencukupi, terutama guru swasta yang sangat memprihatinkan malah ada yang di bawah upah minimum provinsi/kota. “kita minta agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan menghapus TPG. Sebab di departemen lain gaji maupun tunjangan mereka sangat besar jika dibandingkan dengan guru,” ungkap Latif. Latif menilai, pemberian TPG itu sesuai dengan amanat UU no 14/2015 yang menyebutkan bagi guru termasuk dosen yang telah memperoleh sertiikat pendidikan akan memperoleh satu kali gaji pokok. Jadi tidaklah benar jika TPG itu dihapus. Senada dengan hal itu ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Medan Partomuan Silitonga. Dia menilai jika penghapusan TPG itu diberlakukan, artinya memperburuk kualitas pendidikan yang saat ini memang sudah carut-marut. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
PRESIDEN UNDANG PENGUSAHA BERAS. Presiden Joko widodo berdialog dengan pedagang dan pengusaha beras serta pemilik penggilingan padi yang diundang di Istana negara, Jakarta, Senin (28/9). Dalam pertemuan yang juga dihadiri Mendag Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kepala Staf Presiden Teten Masduki, serta Dirut Perum Bulog, Djarot kusumayakti tersebut, Presiden mendengarkan masukan dari pengusaha dan pedagang beras serta meminta mereka tidak mempermainkan harga demi mendapat untung besar.
Presiden: Jangan Permainkan Harga Beras Instruksi Pemda Aktif Operasi Pasar Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko widodo makan siang bersama dengan sekitar 50 pemilik penggilingan padi, pedagang dan pengusaha beras di Istana negara, Jakarta, Senin (28/9). Presiden meminta para pengu saha dan pedagang beras tidak mempermainkan harga demi mendapat untung besar pada acara makan siang yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kepala Staf ke presidenan Teten Masduki, Direktur Utama Bulog Djarot kusumayakti itu. "Saya juga mantan pengusaha, ngertilah cara mainnya seperti apa, dan melakukan apa. Saya dengan (pedagang) di Cipinang (Jakarta) kenal semua, artinya sudah terbuka. Jangan saling merugikan," kata Presiden. "Saya ingin petaninya untung, penggilingan juga untung, pe dagang beras untung, pengu saha untung, masyarakat
juga diuntungkan. Semua harus pada posisi ini, tidak hanya diuntungkan satu, yang satu dirugikan," katanya. Presiden juga mengatakan bahwa dia selalu memantau harga beras harian agar bisa langsung mengambil tindakan jika terjadi lonjakan harga. Jokowi mengingatkan bahwa upaya untuk mencapai swasembada pangan harus didukung oleh semua pihak, termasuk petani, pengusaha pengilingan, pedagang dan pengusaha beras. "Sudah sampaikan kepada petani tugasnya adalah berproduksi terus. Bulog harus membeli semuanya. Tidak ada alasan gudangnya penuh," katanya. Presiden juga meminta Bulog menyediakan cukup cadangan beras untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan. "Stok cadangan beras kita itu terlalu kecil dibanding dengan negara lain. China (Tiongkok) be-
rapa stoknya? 40 juta ton, Filipina 2,5 juta ton padahal penduduknya 90-an juta," ungkapnya. Menurut dia, Bulog paling tidak menyiapkan stok beras 10 juta ton lebih. Presiden yakin Bulog mampu menyiapkan stok sebanyak itu setelah memiliki cukup gudang untuk menampung beras produksi petani dan impor. Intensifkan Operasi Pasar Pemerintah akan mulai mengin tensifkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga be ras nasional, dimana dalam kurun waktu satu bulan terakhir harga kebutuhan pokok tersebut menunjukkan tren peningkatan atau tetap berada diatas Rp10.000 per kilogram. "Ini didorong untuk operasi pasar, yang jelas tren kenaikan itu tidak sampai dua persen," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri kementerian Perdagangan, Srie Agustina, di Jakarta, Senin (28/9). Srie mengatakan, untuk men-
jaga stabilitas harga bahan pokok tersebut pemerintah telah melakukan operasi pasar sejak Jumat (25/9) lalu di gudang Perum Bulog. "Biasanya akan kita lakukan untuk mengembalikan kestabilan harga sebelumnya, kita lakukan operasi pasar. Ini sudah berjalan dan dilakukan pada Jumat kemarin di gudang Bulog," ujar Srie. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar kebutuhan Pokok (SP2kP) kementerian Per dagang an, harga beras medium rata-rata nasional pada Senin (28/9) mencapai Rp10.330 per kilogram, dan jika dibandingkan dengan Sabtu (29/8) harga tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp10.003 per kilogram atau sebesar 3,27 persen. Selama satu bulan terakhir, harga beras rata-rata nasional masih berada diatas Rp10.000 per kilogram. Harga beras pada Senin (28/9) tercatat sebesar Rp10.330 dan merupakan harga tertinggi
selama satu bulan terakhir. Sementara harga terendah berada pada level Rp10.003 pada bulan lalu Sabtu (29/8). Terkait dengan stok yang dimiliki oleh Perum Bulog, Srie enggan memberikan tanggapan dan hanya mengutip pernyataan Pre siden Joko widodo yang menyatakan bahwa stok beras yang dimiliki oleh Bulog masih mencukupi. "Presiden mengatakan stok masih cukup," kata Srie. Presiden Jokowi dalam kunjungannya di kabupaten karawang menyatakan stok beras di Bulog masih relatif aman dan cadangan beras nasional tersebut masih mencukupi sehingga tidak ada rencana untuk impor. Presiden menambahkan, cadangan beras pemerintah tersebut tercatat masih ada sebanyak 1,7 juta ton, dan masih akan bertambah pada masa sisa pa nen oktober dan november mendatang. (ant)
Kaligis Akui Inisiator Damai Gatot-Erry Sebut Tak Terkait Suap Hakim PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis membenarkan adanya pertemuan antara dirinya, Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Wagub Sumut, Tengku Erry Nuradi dengan petinggi Partai NasDem. Tapi Kaligis menyebut pertemuan itu hanya islah (perdamaian) antara Gatot dengan Erry Nuradi yang juga Ketua DPW NasDem Sumut. "Saya kan ketua mahkamah (Mahkamah Partai nasDem). Pada saat itu anggota saya, wagub (erry nuradi) diminta sama si Gatot untuk islah. Hal itu karena dia khawatir wakilnya sudah bikin manuver tanggal 17 Agustus akan jadi instruktur upacara. Berhasil kok islah itu, duduk baik-baik. Cuma itu yang saya tahu," ujar kaligis sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/9). kaligis menyebut islah itu tidak
ada kaitannya dengan perkara hukum. Dia mengatakan Sekjen Partai nasDem, Patrice Rio Capellayang sudah diperiksa kPk-tidak ada kaitan dengan perkara suap hakim dan panitera PTUn yang menyeret kaligis sebagai terdakwa atau perkara lain. "Saya sebagai ketua mahkamah tak pernah menodai partai ini sampai saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri pilihan saya sendiri. Surya Paloh jauh dari itu apalagi Rio capella. Rio Ca pella sama sekali ngga ada kaitannya dengan perkara saya," sambungnya. Mahkamah Partai nasDem menurut kaligis memang punya kewenangan melakukan per temuan antara Gatot dan erry yang disebut sebagai islah. "Loh apa yang salah? saya seba gai ketua mahkamah. kalau orang mau damai apa salahnya? kebetulan erry kan dari nasdem juga dewan pimpinan wilayah. Bukan cuma erry yang datang ke saya, semua orang datang ke kantor saya karena ketua mahkamah kan mendamaikan," tuturnya. "Yang saya dengar memang islah. Habis itu pertemuan sekali lagi saya ga ikuti, tapi sama sekali ga ada hubungannya sama perkara," tegas kaligis.
wakil ketua kPk Adnan Pandu Praja menyebut pihaknya tengah menelaah adanya pertemuan Gatot, evy dengan petinggi nasDem. Adnan tidak menjelaskan siapa saja petinggi nasDem yang hadir dalam pertemuan tersebut. namun kPk membuka kemungkinan untuk memanggil setiap pihak yang terlibat. "Pasti ada klariikasi supaya kita tidak salah mengambil keputusan dan akan ada fairness. Jadi semua akan diklarifikasi," jelas Adnan. Bantah Gary Pengacara senior OC kaligis mengaku kaget atas per kem bangan terbaru kasusnya, yang menyeret partai yang dulu pernah ia gawangi tersebut. Ditanya mengenai pernyataan pihak M Yaghary alias Gary, mantan anak buah OC kaligis, yang mengatakan pertikaian antara Gatot dan Tengku erry lantaran erry melaporkan perkara Bansos ke kejaksaan, OC kaligis menegaskan, bukan kapasitas Gary untuk buka mulut terkait pertemuan tersebut. "Itu Gary nggak ada urusan dengan perkara ini, kenapa dia ngomong, dia buka rahasia segala macam. Dia nggak ada urusan," tegas OC kaligis. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Agung Rajasa
TERDAKWA kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Majelis Hakim dan Panitera PTUn Medan Otto Cornelis kaligis mendengarkan keterangan saksi saat sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/9).