Hal. 2
Hal. 14
Hal. 16
Polisi Dirikan Pos di Titik Rawan Narkoba
Rio Masih Pelajari Strategi Pit Stop
Bank Kecil Harap Undur Diri
Hal. 7
Hal. 15
Hal. 21
Pelaksanaan Eksekusi Mati Masih Rahasia
Pasar Apartemen Sewa Masih Tertekan di Indonesia
Minat Baca RI ke-60 dari 61 Negara
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Sabtu, 30 April 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.070 Tahun IV
Kementerian Kelautan Dua Negara Teken MoU
Indeks Saham Nama
Kapal 10 GT Bebas Lewati Perbatasan RI-Malaysia Jakarta | Jurnal Asia Nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 10 gross tonnage (gt), kini sudah bebas melewati batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini pasca terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. "Ya tadi kita bicarakan jadi kita akan ada pemilihan kalau nelayan 10 gt sudah ada MoU-nya, sudah traditional ishing, sudah oke," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/4). Susi menyebutkan, kerjasama tersebut hanya berlaku terhadap nelayan yang kapalnya berkapasitas 10 gt saja, kapal-kapal yang kapasitasnya di atas itu sudah termasuk kategori non-traditional ishing right. "Ya tetap tidak bisa, jadi di wilayah yang sudah kita setujui," tambahnya. Susi melanjutkan, ada beberapa rincian lokasi perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia yang bisa diakses bebas oleh nelayan dengan kapal 10 gt. Sehingga, jika tertangkap maka nelayan baik dari Indonesia dan Malaysia akan dibebaskan. "Tapi kalau di luar wilayah yang disetujui ya itu tetap IUU Fishing," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti me-
IHSG
4838,583
Shanghai
2,938.32
(-/+)
Kurs Tengah %
-9,810 -0,200 -7.27
-0.25
Nikkei 225
16,666.05 -624.44
-3.61
Hang Seng
21,067.05 -320.98
-1.50
EURO STOXX 3,052.06
-73.37
S&P 500
-19.34
0.92
17,830.76 -210.79
1.17
Dowjones Nasdaq
2,075.81
4,805.29
-57.85
-2.35
1.19
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,204.00 10,090.51 15,030.13 19,335.96 1,702.08 12,301.68 3,394.79 1,625.65 9,214.42 4,306.35 9,832.10
Sempat Berkelit Minta Penundaan
Pemprovsu Paksa PT Inalum Bayar Pajak APU
Jurnal Asia | Ant: Agung Rajasa
MoU RI-MAlAySIA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) berbincang dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Dato' Sri Ahmad Shabery Cheek (kanan) seusai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Jumat (29/4). ngatakan, pertemuannya dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Ma laysia Ahmad Shabery Cheek membicarakan mengenai hubungan bilateral kedua belah pihak dan juga illegal ishing. Susi menegaskan, sebagai negara yang memiliki zona kelautan, selalu mendapatkan masalah yang sama
yaitu pencurian ikan. Terlebih, kedua negara memiliki letak geograis yang saling berdekatan. "Mereka banyak ikannya juga dicuri, persoalannya semua sama," kata Susi lagi. Susi menjelaskan, banyaknya kejadian illegal fishing seperti pencurian ikan lantaran lautan
Indonesia dan Malaysia yang berdekatan dengan perbatasan negara-negara di Asia. "Dia juga banyak kehilangan banyak di sisi laut sebelah sini yang berbatasan dengan China, dengan Thailand juga, kan mereka juga banyak hilang potensi perikanannya tercuri," katanya.
Ajak Investasi Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan informasi terkait kemudahan berusaha di hadapan 170 pengusaha Malaysia dalam acara Indonesia-Malaysia Investment Forum di Kuala Lumpur, Jumat. (Bersambung ke halaman 11)
Mulai Mei, CPO Kembali Kena Bea Keluar Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Perdagangan RI menetapkan harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) bulan Mei 2016 sebesar 754,1 per metrik ton (MT), sehingga dikenakan Bea Keluar (BK) sebesar USD3 per MT untuk periode yang sama. "Harga referensi CPO saat ini untuk pertama kalinya sejak Oktober 2014 berada di atas threshold pengenaan BK di level USD750 sehingga pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar USD3/MT untuk periode bulan Mei 2016," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (29/4). Kenaikan harga CPO tersebut tercatat USD71,78 atau 10,52 persen dari periode bulan April 2016 yang sebesar 682,32 per MT. Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan M e n t e r i Pe rd a g a n g a n N o m o r 29/MDAG/PER/4/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor
Tutup
(HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. " H P E d a n h a rg a re fe re n s i periode Mei 2016 ditetapkan setelah menyikapi perkembangan harga komoditas, baik nasional maupun internasional," ujar Karyanto. Karyanto menjelaskan, meningkatnya harga referensi CPO saat ini akibat semakin menguatnya harga internasional untuk komoditas tersebut. BK CPO untuk bulan Mei 2016 tercantum pada Kolom 2, lampiran PMK 136 Tahun 2015 sebesar USD3/ MT, bergeser 1 kolom dari periode bulan April 2016 sebesar USD0/MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada bulan Mei 2016 melemah sebesar USD41,91 atau 1,4 persen yaitu dari USD2.992,02/MT menjadi USD2.950,11/MT, sehingga berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penurunan sebesar USD41 atau 1,5 persen dari USD2.692/MT pada periode April menjadi USD2.651/MT. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro
DUA warga menyortir biji kelapa sawit di Desa Rantau Sakti, Rokan Hulu, Riau. Sejak bulan Mei 2016, CPO kembali dikenakan pajak dan, Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/ MDAG/PER/4/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
Sensus Ekonomi 2016 Dimulai
Pengusaha Jangan Risau Data Sensus Bocor
Jurnal Asia | Netty
PlT GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), T Erry Nurady didampingi Walikota Medan Dzulmi Eldin, melakukan penyematan pin kepada petugas SE 2016 di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (29/4).
Sebanyak 4.002 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Medan siap melaksanakan pendataan mulai 1-31 Mei 2016. Petugas diminta melakukan pendataan dengan baik dan akurat karena data tersebut penting untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan program pemerintah pusat.
Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), T Erry Nurady mengatakan, sensus ekonomi ini memiliki nilai penting bagi pembangunan ekonomi di Sumut. Sensus dilakukan guna mendukung nawacita pemerintah yang telah dicanangkan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi. Oleh sebab itu, sambungnya, ia berharap kepada seluruh petugas yang dipilih Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut sungguh-sungguh bekerja. Sehingga dapat memberikan data yang akurat akan menghasilkan rekomendasi bagi arah kebijakan perekonomian Sumut. “Keberhasilan sensus bukan hanya terletak kepada petugas tetapi juga kita berharap masyarakat harus memberikan data dengan jujur.
Jika tidak maka akan berdampak ter hadap pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya disela-sela pelepasan petugas SE 2016 di Lapangan Merdeka, Jumat (29/4). Dikatakan Erry, dengan data yang akurat pemerintah dapat melaku kan pembangunan infra struktur. Misalnya, apakah satu daerah seperti Medan sudah layak dibangun Mass Rapid Transit (MRT) atau belum bisa, ini semua bisa diketahui dari kondisi masyarakat berdasarkan hasil pendataan. Tidak hanya petugas dan masyarakat, pemerintah kabupaten/ kota (pemkab/kota) termasuk forum koordinasi di tingkat kabupaten/kota juga harus memberikan dukungan penuh. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Permintaan PT Inalum agar Pemprovsu menunda menunda jawaban atas keberatan mereka, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak air permukaan umum (APU) yang ditetapkan Pemprovsu tidak bisa diterima alias ditolak. Hal itu terungkap dalam pertemuan perwakilan PT Inalum dengan Sekda Provsu Hasban Ritonga di ruang kerjanya lantai 9 Kantor Gubsu, Jumat (29/4). Dalam pertemuan itu, PT Inalum yang diwakili GM Anggaran Afrizal dan GM Legal Satyawarman Tarigan, mengungkapkan harapan PT Inalum agar Pemprovsu tidak langsung menjawab keberatan mereka atas SKPD pajak APU yang ditagih Dinas Pendapatan Daerah setiap bulannya. “Kalau bisa diberi jeda waktu penolakan atas keberatan kami enam bulan atau minimal tiga bulan. Karena sesuai aturan yang ditetapkan keberatan boleh paling lama satu tahun,” kata Afrizal. Menanggapi hal itu, Sekda Provsu yang ditanyai wartawan mengatakan pihaknya memaklumi kondisi PT Inalum, namun juga terikat dengan ketentuan dan mekanisme. “Kita memaklumi kondisi mereka. Tapi kita kan punya mekanisme yang sudah terpola. Kalau kita tidak lakukan jawaban setiap bulan, maka penundaan itu tidak diakomodir dan dapat mengganggu sistem keuangan Pemprovsu,” jelas Sekda menjawab wartawan. (Bersambung ke halaman 11)
Pemerintah Siapkan Pengaduan Pelanggan Listrik 900 VA Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menyiapkan mekanisme pengaduan bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan daya 900 VA yang keberatan dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Manajer Senior Humas PLN Agung Murdii di Jakarta, Jumat (29/4), mengatakan mekanisme pengaduan tersebut akan melibatkan perangkat desa dan kelurahan. "Bagi pelanggan 900 VA, yang menurut pemadanan data masuk kategori tidak layak subsidi, namun merasa layak disubsidi, bisa mengajukan pengaduan untuk dilakukan veriikasi lebih lanjut," katanya. Menurut dia, veriikasi lebih lanjut atas pengaduan yang masuk akan melibatkan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PLN. "Apabila berdasarkan veriikasi, pelanggan 900 VA yang mengadu benar-benar layak disubsidi, maka akan masuk kategori subsidi, namun sebaliknya masuk nonsubsidi," katanya. Berdasarkan pemadanan data PLN dengan data TNP2K, hanya 3,9 juta dari 22,8 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang benar-benar layak mendapat subsidi. (Bersambung ke halaman 11)
Utang Swasta Tak Dijamin Lagi Jakarta | Jurnal Asia Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kekhawatiran pemerintah terhadap utang luar negeri oleh pihak swasta yang tidak tepat investasi dapat berdampak pada kesulitan pembayarannya dan menjadi beban. "Kalau berutang untuk pembangunan atau investasi itu tidak ada soal karena sumber pembayarannya ada. Tapi kalau utang itu tidak terlalu tepat investasinya itu nanti membebankan," kata Wapres di Jakarta, Jumat (29/4). Namun utang tersebut seharusnya diselesaikan sendiri oleh pihak swasta. Tapi Wapres mengakui pemerintah pernah melakukan kesalahan dengan adanya jaminan berdasarkan Frankfurt Agreement. Frankfurt Agreement adalah sebuah perjanjian yang disepakati pada Juni 1998 antara tim perunding penyelesaian utang luar negeri swasta dengan kreditur asing, yang berlangsung di Frankfurt, Jerman pada 1998-1999. Isi kesepakatan adalah memperpanjang masa pengembalian utang luar negeri swasta selama 8 tahun dengan masa tenggang (grace period) selama 3 tahun. Bank Indonesia (BI) bertugas sebagai lembaga pembayar, dengan jaminan dari Pemerintah waktu itu. "Tapi sekarang pemerintah tidak menjamin apa-apa lagi utang swasta, jadi memang akan mempengaruhi pembayarannya dengan devisa yang ada tetapi secara tanggung jawab tetap tanggung jawab perusahaan yang berutang itu. Pemerintah tidak menjamin apa-apa lagi. Berbeda dengan 1998," tegas Wapres. (Bersambung ke halaman 11)