Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 30 Agustus 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 11

Hal. 19

Massa Minta Usut Dana Penyelewengan Pilpanag

PLN Buka Lelang 2 Proyek Listrik Ke Swasta 650 MW

Aturan untuk Asing Diperlonggar KKP

Hal. 5

Hal. 12

Hal. 23

Pedagang Buku Lapangan Merdeka Rebutan Kios

Puluhan Orang di Singapura Terjangkit Virus Zika

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Selasa, 30 Agustus 2016

0852 9776 1000

Ketua Terpilih Pari Tersandung Narkoba

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.167 Tahun V

Kapoldasu Imbau Semua Polres Waspada

Keamanan Rumah Ibadah Diperketat Medan | Jurnal Asia Kapoldasu Irjen Pol Raden Budi Winarso memerintahkan semua Polres jajaran meningkatkan kewaspadaan, Senin (29/8). Hal ini menyusul pasca kejadian dugaan percobaan bom bunuh diri, di Gereja Santo Yoseph, Jalan dr Mansur Medan. Keamanan di rumah ibadah pun akan diperketat, serta prosedur diserahkan kepada pengurus harian masing-masing, baik itu Gereja, Klenteng, Masjid dan Vihara. Sementara itu, penyidik masih melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui motif pelaku. ”Usai kejadian, Kapoldasu sudah memerintahkan Polres sejajaran Poldasu untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Kasubbid Pen mas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan saat ditemui wartawan, Senin (29/8). Dikatakan Nainggolan, upaya peningkatan kewaspadaan dilakukan dengan cara melakukan pengamanan di rumah ibadah dan kegiatan patroli rutin. Untuk pengamanan rumah ibadah, dilakukan pada saat umat sedang menjalankan ibadah. ”Untuk pengamanan semua rumah ibadah juga sudah diins truksikan. Begitu juga dengan patroli rutin,” katanya. Atas kejadian ini, Kapoldasu mengimbau masyarakat Sumut khususnya Kota Medan, agar tetap tenang dan menjalankan aktivitas

seperti biasa. Polisi men jamin kondisi Sumut terutama Kota Medan dipastikan aman dan kondusif. “Kami imbau masyarakat supaya tidak terprovokasi. Per cayakan sepenuhnya penanganan kasus ini pada Polri,” tukasnya. Direkrut dari Internet Pasca aksi teror bom yang mengguncang kota Medan, Tim Gabungan Mabes Polri, Polda Su mut dan Polresta Medan, terus melakukan penyelidikan men dalam terkait dugaan masuknya jaringan teroris di Medan. Senin (29/8) siang kemarin, Tim Gabungan, kembali melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi pengeboman. Usai menggelar olah TKP, pihak berwajib kembali menyerahkan keamanan kepada pengurus Gereja, yang berarti Gereja kembali dibuka dan beraktivitas dengan normal. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

RUMAH PELAKU TEROR BOM MEDAN.Petugas kepolisian melakukan penjagaan di rumah Ivan Armadi Hasugian (18 tahun) pelaku teror bom Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Setiabudi Kelurahan Tanjung Sari Medan, Sumatera Utara, Senin (29/8). Dari rumah pelaku kedua orangtua serta abang dan kakaknya menjalani pemeriksaan untuk mencari bahan bukti baru dalam pengembangan kasus teror bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan. Indeks Saham

Bank Pemerintah Akan Tambah Utang dari Tiongkok Jakarta | Jurnal Asia Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima kucuran pinjaman senilai US$3 miliar dari Tiongkok Development Bank (CDB) tahun lalu. Meski demikian, ketiga bank tersebut masih berencana kembali menarik utang dari bank sumber yang sama. Dalam rapat dengar pendapatan dengan Komisi VI DPR RI Ketua Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) Asmawi Syam mengatakan bankbank BUMN masih berpotensi menarik utang guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar salah satunya untuk proyek infrastruktur. “ Ka m i m a s i h a d a re n c a n a pinjam lagi yang pasti kami lihat ke butuhannya seperti apa,” ujar Asmawi, Senin (29/8). Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Ahmad Baiquni. Baiquni mengatakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditaksir mencapai Rp5.000 triliun. Untuk itu diperlukan perbankan dengan kondisi likuiditas yang kuat guna memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. “Kalau di BNI pinjaman itu juga bisa dipakai untuk bayar surat utang yang jatuh tempo,” ujar Baiquni. Kendati demikian Baiquni mengaku belum bisa menetapkan total kebutuhan dana serta waktu penarikan pinjaman. Direktur Treasury BNI Panji Irawan mengatakan biasanya

kebutuhan pendanaan selalu mengikuti rencana perseroan dalam mengejar pertumbuhan target kredit dan operasional. Penarikan pinjaman biasanya dilakukan jauhjauh hari sebelum perjanjian kredit antar bank dan nasabah disepakati. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan karakter tenor yang cukup panjang serta bunga yang rendah membuat tawaran pinjaman CDB menjadi sangat menarik. Oleh sebab itu bank berlogo pita emas itu berniat untuk menarik pinjaman kembali dalam waktu mendatang. “Kalau masalah pinjaman yang kemarin sudah clear dan tidak dipermasalahkan, ya kami mau tambah lagi,” ujar Kartika. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pemerintah tengah menjajaki sumber pinjaman baru selain dari CDB. Gatot menyebut pemerintah tengah mendekati sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan negara Skandinavia sebagai sumber alternatif utang baru. Gatot mengatakan jika mengacu ke butuhan pembiayaan dalam RPJMN, kapasitas perbankan dalam me lakukan pembiayaan hanya mam pu mencapai Rp450 hingga Rp500 triliun. Untuk itu diperlukan tam bahan dana sebesar Rp500 triliun setiap tahun untuk membantu perbankan dalam menyalurkan pinjaman ke infrastruktur. (cnn)

#StopBayarPajak Marak di Twitter

Aturan Baru Tax Amnesty Terbit Jakarta | Jurnal Asia Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelak sanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Beleid yang ditandatangani Ken pada 29 Agustus 2016 ini dike-

luarkan untuk menjawab keresahan masyarakat atas program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016, yang salinannya diterima Senin (29/8) itu antara lain: Pertama, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun

pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Kepada mereka tidak berlaku pula Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Pasal 18 UU Pengampunan Pajak mengatur pengenaan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan

PETUGAS melayani wajib pajak yang ingin memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di “Help Desk”, Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat.

Akibat Arus Listrik Padam

Pelayanan Masyarakat di Polsek Percut Sei Tuan Lumpuh Padamnya arus listrik PLN, serta tidak berfungsinya mesin Diesel/Genset membuat pelayanan masyarakat di kantor Polsek Percut Sei Tuan lumpuh total. Selain datang hendak membuat laporan, juga mengurus surat kehilangan, masyarakat terpaksa harus kecewa kembali ke rumah masing-masing, Senin (29/8).

Dari pantauan Jurnal Asia, terlihat sejumlah masyarakat mendatangi kantor polisi Polsek Percut Sei Tuan di Jalan Letda Sujono, No 50, Medan Tembung untuk membuat laporan serta mengurus kehilangan suratsuratnya. Mereka duduk berjejer sembari menunggu tanpa kepastian, kapan arus listrik kembali menyala hingga pelayanan di kantor polisi kembali berfungsi. Namun ada juga masyarakat yang sudah lelah berjam-jam menunggu, akhirnya meninggalkan lokasi. Saat masyarakat yang duduk berjejer dibangku batu keramik putih itu disambangi, Herlina (29) warga Jalan Pancing, Medan Tembung kepada awak media ini

mengungkapkan rasa kekesalan dan kekecewaannya. Dikatakan, jika dirinya datang ke Polsek Percut Sei Tuan sekira pukul 11.00 WIB guna mengurus surat kehilangan. Namun saat wanita yang kesehariannya bekerja di salah satu toko Ponsel itu tiba, langsung diberi arahan dari petugas sentra pelayanan kepolisian (SPK), untuk menunggu sejenak karena arus listrik padam. “Saat saya datang, bapak polisi itu menyuruh saya untuk menunggu karena mati lampu. Setelah satu jam menunggu, lampu tak kunjung hidup. Kemudian saya pulang dulu ke rumah lantaran ada keperluan lain. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, kembali lagi ke Polsek Percut

Sei Tuan. Namun hingga pukul 15.00 WIB, lampu tak kunjung hidup bang. Padahal saya masih banyak keperluan yang harus dikerjakan. Herannya, kok di kantor polisi tidak ada mesin Gensetnya,” tutur wanita itu dengan rasa kesal. Senada hal tersebut, pasangan suami istri (pasutri) warga Jalan Besar Tembung Pasar 8, juga mengungkapkan kekecewaan. “Kami juga telah lama menunggu bang. Bayangkan dari pukul 12.00 WIB siang, kami datang dan sampai kini lampu juga belum hidup. Kalau menunggu lampu hidup, mau sampai jam berapa kami menunggu di kantor polisi ini. Masak tidak ada mesin Genset, disini,” ungkap pasutri

yang hendak melaporkan kehilangan sepedamotor dengan kesal. S e d a n g k a n s a l a h s e o ra n g petugas sentra pelayanan kepolisian (SPK) yang berjaga, mengaku arus listrik sudah mati sejak pagi pukul 09.00 WIB. “Dari pukul 09’00 WIB pagi tadi lampu mati. Gimana mau terima laporan masyarakat, ya harus menunggu lampu hiduplah baru bisa,” kata petugas SPK itu. Sementara salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) bagian Kasium, ketika ditanyai mengaku dirinya pun sampai tertidur karena lampu terlalu lama padam. “Pulanglah bang, sampai ketiduran pun saya karena lama kali lampunya mati,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5370,764 -68,070 -1,250

Shanghai

3,070.03

-0.28

Nikkei 225

-0.01

16,737.49

376.78

2.30

Hang Seng 22,821.34

-88.20

-0.38

EURO STOXX 2,995.62

-14.74

-0.49

S&P Dowjones Nasdaq

2,175.50

7.00

0.32

18,447.00

67.00

0.36

4,795.00

9.25

0.19

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,275.00 10,010.03 14,864.04 17,420.81 1,711.61 12,998.15 3,283.06 1,601.17 9,587.22 4,188.76 9,755.67

Kasus Korupsi SMKN Binaan Provsu

Eks Kadisdik Sumut Dituntut 3 Tahun Bui Medan | Jurnal Asia Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumtera Utara (Kadisdik Sumut), Masri dituntut lebih rendah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari dua rekannya yakni Muhammad Rais selaku mantan Kepala SMKN Binaan dan Riswan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Silitonga, Fitri Zulfahmi dan Netty Silaen menyatakan ketiga terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknis permesinan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Binaan Disdik Provsu, Tahun Anggaran (TA) 2014 yang merugikan negara Rp4,8 miliar. “Menuntut terdakwa Masri selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 1 tahun kurungan. Sementara terdakwa M Rais dan Riswan dituntut masingmasing selama 4 tahun dan denda Rp 150 juta subsidair 1 tahun kurungan,” ucap Jaksa di Ruang Cakra I Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/8) malam. Dalam amar dakwaan Jaksa, ketiga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. “Ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandas JPU. Setelah mendengarkan tuntutan, ketiga terdakwa sepakat menyerahkan pembelaan (pledoi) ke penasehat hukumnya masing-masing. Sidang pun ditunda hingga Kamis tanggal 1 September 2016. Dari proses lelang yang diikuti 9 perusahaan tersebut, diketahui jika panitia dan perusahaan lainnya sengaja memenangkan CV Mahesa Bahari. Padahal, proses lelang itu tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan. “Terdakwa Masri dinilai sengaja menetapkan pemenang lelang,” pungkas Netty. Atas perbuatan ketiga terdakwa, negara mengalami kerugian Rp 4.838.270.535. Dalam kasus ini, penyidik juga telah menetapkan Direktur CV Mahesa Bahari, Imam Baharyanto sebagai tersangka. Diketahui, dalam amar dakwaan JPU Netty pada sidang 17 Maret 2014 lalu, disebutkan, Kadis Pendidikan Provsu bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sumut mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provsu atas kegiatan pelayanan administrasi SMK Negeri Binaan Provsu sebesar Rp43.601.162.000. Dari jumlah anggaran itu, Rp12 miliar diperuntukkan untuk pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan. Lalu 30 April diumumkan rencana pengadaan barang dan jasa dengan dana perkiraan Rp12 miliar. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.