Produk Pakaian Diusulkan Wajib SNI
Elnino Berdampak ke Bisnis Perbankan
Hal. 4
Hal. 5
BNPB Bongkar Motif dan Modus Kebakaran Hutan dan Lahan
Warga Tuding Kepling XIV TSM II Pungli Hal. 16
Hal. 10 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4714,756 -56,530 -1,180
SHAnGHAI
3,663.00
-62.56
-1.68
nIkkeI 225 20,328.89
-21.21
-0.10
HAnG SenG 24,503.94
151.98
0.62
eURO STOXX 3,561.50
48.40
1.38
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
2,075.00
10.50
0.51
DOwJOneS 17,477.00
81.00
0.47
nASDAq
19.25
0.43
4,541.75
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
9,861.86 14,895.29 20,994.17 1,734.50 10,893.34 3,525.38 1,648.44 9,025.64 4,861.85 9,866.45 13,444.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Kamis, 30 Juli 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 846 Tahun IV
Praktek Suap Dwelling Time Pelabuhan Dibongkar Terima Miliaran Rupiah, 3 Pejabat Kemendag Tersangka Jakarta | Jurnal Asia Instruksi Presiden Jokowi untuk membongkar kasus lambannya proses dwelling time (bongkar muat) barang, pada seluruh pelabuhan di Indonesia disikapi serius kepolisian. Dari hasil penyelidikan, tiga pejabat teras Direktorat Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementrian Perdagangan ditetapkan jadi tersangka. Pasalnya, ada indikasi praktik suap, gratiikasi dan money loundry (cuci uang) senilai miliaran rupiah, terkait perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok. kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito karnavian mengungkap sejumlah kekacauan dalam proses dwelling time tersebut yang kemudian mengarah ke adanya tindak pidana penyuapan, g ra t i f i k a s i d a n p e m e ra s a n terhadap para importir. “Ada permasalahan sistem di sana. Jadi ada kegiatan preclearence yang meliputi perizinan, orang impor itu harus ada izinnya. kedua, kegiatan clearence itu ada di bea cukai dan ketiga post clearence, kegiatan untuk mengeluarkan barang yang sudah di-clear itu keluar,” jelas Irjen Tito
di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/7). Dari 3 tahapan tersebut, ada sejumlah permasalahan. Di antaranya pada tahap prec l e a re n c e d i m a n a a d a 1 8 kementerian yang menerbitkan peraturan untuk impor barang. “Di pre-clearence ini ada masalah perizinan yang lambat atau ada katakanlah yang tidak sesuai prosedur. Contoh sistem satu atap dari 18 instansi ini yang seharusnya ada perwakilannya di sana, kenyataannya itu tidak begitu efektif,” terangnya. (Bersambung ke halaman 11)
Poldasu Ungkap Prostitusi Online
5 Mahasiswi Medan Dijual Rp2 Juta Medan | Jurnal Asia Subdit IV/Renakta (Remaja Anak dan wanita) Direktorat Reserse kriminal Umum (Ditreskrimum) kepolisian Daerah S um a t e ra U t a ra ( Po ld a s u) , mengungkap jaringan penjualan wanita melalui via BlackBerry Massenger (BBM). Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan lima orang mahasiswi dan seorang mucikari bernama Bona Sinaga alias Yasmine di salah satu hotel berbintang di Jalan Adam Malik, kecamatan Medan Barat. wadir Reskrimum Poldasu, AkBP enggar Pareanom mengatakan, pengungkapan penjualan wanita itu berawal dari informasi masyarakat. Mendapat laporan, pe tugas kemudian melakukan pe nyamaran (undercover buy) dengan menyaru sebagai lelaki hidung belang. Setelah harga disepakati, aparat lalu bertemu dengan mahasiswi dan mucikarinya di hotel. "Saat bertemu itulah, kita langsung mengamankan kelima mahasiswi serta mucikarinya,"
ujar enggar, Rabu (29/7). Dikatakan enggar, modus yang digunakan sang mucikari adalah melalui via BBM. "kelima mahasiswi itu merupakan korbannya. Mereka dijual seharga Rp2 juta oleh tersangka Bona Sinaga alias Yasmine. Dari situ mucikari mendapatkan uang Rp500 ribu," jelas enggar. Dari pengajuan tersangka, ia sudah melakoni bisnis haram itu selama tujuh bulan. Para korban didagangkan secara bebas, tidak harus orang tertentu, semisal pejabat atau anggota dewan. enggar juga menjelaskan bahwa tersangka bekerja sebagai petugas salon. Untuk pengakuan lebih lanjut pihaknya masih sedang mendalami kasus tersebut. "Proses lanjut masih kami dalami untuk membuka kasuskasus traficking," katanya. Dari penangkapan diamankan barang bukti 17 lembar uang pecahan Rp100 ribu, 18 lembar uang pecahan Rp50 ribu, 7 alat kontrasepsi dan 6 HP. (ial/mag-07)
Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro
PENGGELEDAHAN KEMENDAG. Irjen kemendag karyanto Suprih memberikan keterangan terkait penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan ijin bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok oleh tim Satgas khusus Polda Metro Jaya, di Gedung kemendag, Jakarta, Rabu (29/7). kemendag mendukung penuntasan hukum dugaan korupsi kasus perijinan dwelling time serta membebastugaskan pejabat struktural Direktorat Jenderal Pedagangan Luar negeri kementerian Perdagangan agar fokus menjalani pemeriksaan terkait kasus itu.
Medan | Jurnal Asia Sedikitnya 32 calon petaha na akan bertarung dalam pe milihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data sementara yang didapatkan dari komisi Pemilihan Umum (kPU) Sumut di Medan, Rabu (29/7), ke-32 calon petahana tersebut akan bersaing dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di 17 kabupaten/kota. Diantara calon petahana itu adalah pasangan Dzulmi eldin dan Achyar nasution yang mendaftar untuk pilkada kota Medan dengan dukungan 30 kursi dari PDI Perjuangan, PkS, PAn, PkPI, Partai nasdem, Partai Golkar, dan PBB. kemudian, Syahrianto yang masih menjabat wakil Bu pati Serdang Bedagai yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan bersama M Rizky Ramadhan Hasibuan. Sedangkan Bupati Serdang Bedagai Soekirman mencalonkan diri bersama Darma wijaya dengan dukungan 20 kursi dari
PAn, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PkB, dan Partai nasdem. ke m u d i a n , wa k i l B u p a t i Tapanuli Selatan Aldinz Rapolo Siregar berpasangan dengan H Borkat dengan dukungan PAn dan Partai Hanura. Pasangan petahana Muhammad Idaham yang kembali berpasangan dengan Timbas Tarigan mendaftarkan diri untuk pilkada kota Binjai dengan dukungan Partai Demokrat dan PkS. Demikian juga dengan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang kembali berpasangan dengan wakilnya Surya dengan dukungan sembilan partai politik. Sedangkan Bupati Labuhan Batu Tigor Panusunan Siregar mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan erik Atrada Ritonga. wali kota Sibolga Syarfi Hutauruk mengambil edi Pol Sitanggang sebagai pasangannya dan mendaftarkan diri dengan dukungan Partai nasdem, PkB, PkS, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAn, Partai Hanura, dan PBB. Calon petahana di Pakpak
Bharat Remigo Yolando Berutu berpasangan dengan Maju Ilyas Padang yang mendaftar dengan dukungan Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Hanura, PkS, PkPI, PAn, Partai nasdem, dan Partai Gerindra. wakil Bupati Humbang Hasun dutan Marganti Manullang berpasangan dengan Ramses Purba untuk pilkada setempat melalui jalur perseorangan. wali kota Pematangsiantar Hulman Sitorus yang masih menjabat berpasangan dengan Hefriansyah noor dengan dukungan Partai Demokrat. wakil Bupati Samosir Rapidin Simbolon mencalonkan diri ke kPU bersama Juang Sinaga dengan dukungan PDI Perjuangan. Setelah itu, calon petahana dari Simalungun Jopinus Ramli Saragih berpasangan dengan Amran Sinaga dengan dukungan Partai Demokrat. Di Labuhan Batu Utara, calon petahana khairuddin Syah berpasangan dengan Dwi Prantara Hanura atas dukungan PkS, Partai Demokrat, PAn, dan Partai nasdem. (Bersambung ke halaman 11)
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariat (hukum Islam), menimbulkan polemik. Namun MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Tanah Air itu, tentu tidak serta-merta mengeluarkan fatwa tersebut. kata kalla, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas), Rabu (29/7). “Pertanyaannya apanya yang haram. Itu masih kami kaji.” Diketahui bahwa fatwa atau keputusan MUI itu dikeluarkan melalui Ijtima Ulama komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H, alias 7-10 Juni 2015. (Bersambung ke halaman 11)
Jual-Beli Timah Harus Lewat Bursa Jakarta | Jurnal Asia Selain untuk transaksi ekspor, kini perdagangan timah batangan atau ingot dalam negeri pun harus melalui Bursa komoditi dan Derivatif Indonesia (BkDI/ICDX). Ini pertama kalinya perdagangan timah batangan dalam negeri diatur bursa. "Baru sekarang ini diatur. Dulu di lokal tidak ada di bursa, hanya ekspor saja," kata Direktur Pe ngembangan Produk ICDX, Stella novita Lukman ditemui di acara Sosialisasi Transaksi Timah Dalam negeri di The Capitol, Jalan S Parman, Jakarta, Rabu (29/7). Stella mengatakan, hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah yakni Peraturan Menteri Perdagangan no 33 tahun 2015 tentang transkasi timah yang berlaku mulai 1 Agustus 2015. Dikatakan Stella, untuk menjadi pembeli timah batangan lewat bursa caranya cukup mudah. Langkahnya adalah dengan mengisi formulir pendaftaran pembeli peserta. Pembeli timah boleh perseroangan namun dengan tujuan pengggunaan timah yang jelas. Dikatakan Stella, pembeli harus terlebih dahulu menjadi pembeli peserta dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp 3 juta yang berlaku selama masa kepesertaan, tak ada tambahan biaya lain. "Tak ada biaya transkasi apapun lagi. Hanya biaya administ-
rasi," tambahnya. Biasanya, lanjut Stella, sebelum diatur lewat bursa, perdagangan timah batangan dilakukan secara bebas. namun untuk mencegah adanya praktik kecurangan atau penyelundupan, maka semua perdagangan diatur lewat bursa. Minimal pembelian timah batangan untuk dalam negeri adalah 25 kg, dengan kelipatan 25 kg juga. Stella mengatakan, tak ada batas pembelian maksimum dalam transaksi ini. "kalau beli 40 kg tidak bisa, jadi per kelipatan 25 kg. Tak ada batas maksimum. Tapi kita validasi, jadi dalam formulir itu ada estimasi penggunaan. Dari data kami udah tahu kira-kira in dustri ini butuh berapa, kalau keperluaannya lebih kami akan datang melihat, tapi bukan mengaudit. Jadi tak ada batas pembelian maksimum," paparnya. Para konsumen di dalam negeri kebanyakan adalah industri-industri kecil atau Usaha kecil dan Menengah yang membutuhkan timah. "Dia pilih penjual, lalu negosiasi. Bayar lalu deal dan dapat delivery order. Barangnya bisa diambil di beberapa gudang yang su dah ditentukan bursa. Ada beberapa, di Pangkal Pinang, Dabo Singkep, dan lainnya. kita juga mau bangun di kelapa Gading," tuturnya. (Bersambung ke halaman 11)
86 Pasangan Ikut Pilkada Serentak se-Sumut
MUI Fatwa Haram BPJS Karena Bunga
wakil Presiden Jusuf kalla mengatakan masih akan menyelidiki lebih lanjut soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan pe nye lenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. Jusuf kalla mengaku belum membaca secara keseluruhan soal fatwa tersebut. “Saya memang belum baca, tapi yang dimaksud halal itu jelas, agama Islam itu sederhana. Selama tidak haram ya halal,”
Untuk Transaksi dalam Negeri
Jurnal Asia | Ant: M Risyal Hidayat
SEJUMLAH peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan kCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7).
Jurnal Asia | Ant: Yustinus Agyl
GUBErNUr Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho (tengah) dan istrinya evi Susanti (kedua kanan), kini resmi menjadi tersangka di kPk. keduanya pun akan segera menjalani pemeriksaan susulan beberapa hari berikut ini.
Gatot-Evy Berperan Beri Suap Hakim PTUN Jakarta | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho dan istri mudanya, evy Susanti, jadi tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha negara Medan. keduanya disebut berperan sebagai pemberi suap. "Dalam konteks ini GPn dan eS dikategorikan sebagai pihak yang memberi kepada hakim PTUn, kalau diklasifikasi pemberi dan penerima ini bisa dikategorikan dugan pemberi," kata Pelaksana Tugas Pimpinan kPk Johan Budi di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/7). Gatot-evy, melalui penasihat hukum Razman Arif nasution, sempat mengakui memberikan uang kepada pengacara Otto Cornelis kaligis yang juga terjerat dalam kasus ini. namun, keduanya membantah bila uang digunakan untuk menyuap hakim. Johan menegaskan, sahsah saja bila kedua tersangka menyangkal. Pasalnya, kata dia, hal ini justru baru akan dibuktikan pada pemeriksaan di persidangan di pengadilan. "Hak tersangka dan saksi dalam hal ini silakan berikan keterangan atau penjelasan nanti tempatnya untuk membuktikan itu di pengadilan mana yang benar, tapi penyidik meyakini dari hasil pemeriksaan baik saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya disimpukan ada dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh GPn dan eS," jelas dia.
KPK Minta Pelimpahan Kasus Bansos kPk saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Agung (kejagung) guna membicarakan kemungkinan pengambil alihan kasus Bansos Sumatera Utara yang terkait dengan Gubernur Sumut, Gatot Pujo nugroho. Hal ini agar penyidikan di kPk terkait Gubernur Gatot bisa berjalan lebih efektif dan tidak bersinggungan dengan lembaga hukum lain. "kami sedang mengadakan koordinasi dengan pihak kejaksaan apakah kasus Bansos itu bisa ditangani karena kalau dari perkaranya ini dimulai kejati yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan maka akan dikoordinasikan lebih lanjut," kata Plt Pimpinan kPk, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/7). Plt Deputi Penindakan kPk, Ranu Miharja nantinya akan ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. namun, permintaan pelimpahan kasus Bansos Sumut ini masih sangat bergantung izin Jaksa Agung, Prasetyo. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana khusus (Jampidsus) Widyo Pramono saat dikonirmasi menjelaskan bahwa memang kejagung tengah menggodok opsi pelimpahan kasus Bansos Sumut ke kPk. namun, saat ini hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. (Bersambung ke halaman 11)