27 PTS Non Aktif di Sumut Kena Hukuman
Gagal Berlaku 1 Juli, CPO Fund Tak Wajib Disetor
Hal. 9
Hal. 11
Sumut Siap Gelar Pilkada Serentak
Parkir Ilegal Malam Hari Reinward: Tidak Jadi Masalah
Hal. 16
Hal. 17 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4882,578 -40,430 -0,820
SHAnGHAI
4,053.03 -139.84
-3.34
nIkkeI 225 20,109.95 -596.20
-2.88
HAnG SenG 25,966.98 -696.89
-2.61
eURO STOXX 3,478.66 -142.71
-3.94
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
2,078.75
-22.74
1.08
DOwJOneS 17,746.69 -199.99
1.11
nASDAq
1.28
5,015.65
-64.86
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,250.74 14,708.30 20,988.97 1,722.70 10,847.52 3,531.01 1,689.28 9,154.22 4,883.45 9,871.40 13,356.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 30 Juni 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 824 Tahun III
Temuan BPK Untuk Perjalanan Dinas di Pemprovsu
Biaya Tiket Pesawat SKPD Digelembungkan Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono
SeJUMLaH polisi bersenjata lengkap berjaga di depan toko emas, Senin (29/6). Patroli sekaligus pengamanan yang dilakukan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kejahatan terutama di bulan Ramadhan dan masuknya Idul Fitri.
Polisi dan TNI Gelar Patroli Bersama
“Rampok Tembak di Tempat” Medan | Jurnal asia Polresta Medan dan kodim 0201BS menggelar apel gabungan patroli bersama di Lapangan Benteng Medan, Senin (29/6) sore kemarin, guna menjaga keamanan ketertiban. Sebanyak 500 personil gabungan dikerahkan mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang mengganggu masyarakat. Dalam apel tersebut ditegaskan setiap pelaku kejahatan jalanan langsung ditembak di tempat. “Ini (patroli) kita laksanakan sebagai bentuk sinergitas TnI/ Polri dalam rangka menjawab tantangan tantangan yang kini kita hadapi di tengah masyarakat yaitu maraknya kejahatan,” pungkas kapolresta Medan AkBP
Mardiaz kusin Dwihananto. Dijelaskannya, 500 personil gabungan ini nantinya akan dibagi dalam tiga tim dan disebar diberbagai titik rawan kejahatan jalanan di Medan. “Patroli ini ada tiga hal yang kita amankan yakni kita lakukan pengamanan di toko emas, perbankan dan pegadaian, yang kedua lokasi rawan kejahatan jalanan seperti perampokan dan penjambretan, yang ketiga hal lain seperti kebakaran dan unjuk rasa,” pungkas Mardiaz. “Jadi kita sampaikan bahwasanya kita akan melakukan tindakan tegas terukur bagi pelaku kejahatan, jika membahaya kan akan tembak ditempat, kita akan melakukan patroli ini
terus menerus secara ber kesinambungan, untuk menghadapi Hari Idul Fitri serta kedepan Pilkada Medan,” tambahnya. Masyarakat Butuh Keamanan Apel gabungan yang diikuti 500 persoil TnI/Polri dihadiri walikota Medan, Drs HT Dzulmi eldin selaku Insfektur Upara (Irup), kapolresta Medan, AkBP Mardiaz kD, dan Dandim 0201 BS, Letkol Maulana Ridwan. walikota Medan dalam amanat tertulisnya menyampaikan salah satu permasalahan kamtibmas yang potensial terjadi di tengah masyarakat yakni aksi kriminalitas yang didominasi kejahatan konvesional dan narkoba. (Bersambung ke halaman 11)
Video Pernyataan Menteri Hina Presiden Beredar Menteri Rini Dituding Sebagai Pelaku Jakarta | Jurnal asia Sebuah transkrip yang disebutsebut hasil rekaman omongan Menteri BUMn Rini Soemarno tentang ketidakmampuan Presiden Joko widodo beredar melalui layanan pesan singkat. Dalam pesan itu, Rini menyebut presiden yang beken dipanggil dengan nama sapaan Jokowi itu tak tahu apa-apa. namun, Rini menepis tudingan itu. Ia merasa diitnah dengan beredarnya transkrip yang menurut perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu bukan berasal dari omongannya. “Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang,” ujar Rini melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/6). Mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu menambahkan, perkataan yang ada dalam
transkripsi itu bukanlah bahasa yang biasa dipakainya seharihari. Sebagai anggota kabinet, sambung Rini, dirinya merasa wajib untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan presiden. “Bagi saya adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya," kata wanita perempuan yang pada 9 Juni lalu genap berusia 58 tahun itu. Sebelumya beredar sebuah transkrip yang disebut dari omongan Rini pada 3 Juni lalu. Isinya tentang keberatan Rini jika dicopot dari posisinya sebagai menteri. Isi transkripnya adalah: “kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden
ngerti, apa tugas saya. wong Presiden juga nggak ngerti apaapa! Hina Lambang Negara Sementara itu, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo menegaskan, menghina Presiden sama saja menghina lambang negara. karena itu sikap tersebut tidak bisa ditolerir, apalagi jika benar disampaikan oleh seorang menteri yang merupakan pembantu presiden. “Saya sebagai Mendagri tadi pagi (Senin, red) sampaikan pada Presiden, siapa yang hina presiden, menghina lambang negara,” ujar Tjahjo, pada penandatanganan n o t a k e s e p a h a m a n a n t a ra kemendagri dan komnas HAM dan pembukaan Rakor Sosialisasi kebijakan Penanganan konflik Sosial di kemendagri, Jakarta, Senin (29/6). (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal asia Biaya tiket pesawat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di beberapa instansi jajaran Pemprovsu tengah disorot. Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bahwa terdapat indikasi digelembungkan (mark up) sehingga menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
SkPD terkait. Inspektorat hanya turut mengawasi saja,” tuturnya. Dia juga mengatakan, saat ini beberapa SkPD yang menjadi temuan itu, sedang bekerja untuk mengecek kebenaran dugaan dalam LHP tersebut. Di mana setelah itu, SkPD terkait wajib menyampaikan laporan ke BPk. Di sisi lain Fuad tak menampik kalau dugaan mark up terkait perjalanan dinas iktif ini juga menjadi salah satu perhatian pihaknya. “Sejak LHP BPk itu kita terima, kita langsung bergerak untuk mengecek temuan tersebut. Terutama SkPD terkait yang namanya masuk dalam laporan. nantinya setelah dicek dan jika memang ada kelebihan, ya uang tersebut harus dipulangkan,” katanya. Untuk itu, tegas Fuad, SkPD diminta serius menelusuri sejumlah
temuan yang disangkakan tersebut sebelum menyampaikan laporan ke BPk, sebagai bentuk tanggung jawab atas uang negara yang sudah terpakai. “Yang jelas temuan ini kita tindak lanjuti, dan sekarang tengah berproses. kalau memang ada kelebihan dari perjalanan dinas tersebut, maka uang itu harus dikembalikan,” pungkasnya. Terpisah, kepala Dinas Perikanan dan kelautan Sumut Zonny waldi mengaku pihaknya tidak mem fasilitasi pembelian tiket kepada pegawainya. Ditegaskan Zonny bahwa temuan BPk itu terjadi karena harga tiket pesawat yang luktuatif. “Kita tidak ada fasilitasi. Tidak ada langganan khusus, dan mereka (pegawai) bebas mau beli di mana saja,” ungkapnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jadwal Imsakiyah 1436 H Rmd Tgl Imsak Subuh 13 30/07 04:46 04:56 14 01/08 04:47 04:57 15 02/08 04:47 04:57
Dhuha 06:44 06:44 06:44
Zuhur 12:32 12:32 12:32
Ashar 15:58 15:58 15:58
Magrib 18:41 18:42 18:42
Isya’ 19:56 19:56 19:56
Untuk Wilayah Medan dan Sekitarnya
Hikmah Ramadhan Beramal Shaleh
D
Jurnal Asia | Ant: Lucky
SeJUMLaH orang tua murid mendaftarkan anak mereka ke SMA negeri pada hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Senin (29/06).
Berpeluang Nepotisme dan Kolusi
Awas, Permainan PPDB di Sekolah Negeri Medan | Jurnal asia Peluang nepotisme dan kolusi terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015, di sekolah-sekolah negeri tampaknya terbuka cukup lebar. Pasalnya, pada tahun ini penjaringan dilakukan lagi dengan proses ujian. Bukan lagi seperti tahun sebelumnya, yakni menggunakan Surat keterangan Hasil Ujian nasional (SkHUn), dengan nilai tertinggi. “Pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan nilai hasil ujian nasional sebanyak 70 persen, kemudian 30 persen melalui jalur ujian tulis bagi yang tidak lulus
jalur SkHUn,” kata orangtua calon siswa, Anis di SMAn 7 Jalan Timor Medan, Senin (29/6). Anis menilai sistem peneri maan siswa baru sekarang makin rumit. Selain itu peluang ke curangan besar juga tidak terdeteksi. Apalagi tes tertulis yang dilakukan pihak sekolah tidak menjamin tidak terjadinya nepotisme. "Lebih baik lagi berdasarkan neM. Sebab percuma saja nilai Un tinggi, kalau musti ujian lagi," kata Anis yang menemani anaknya mendaftar. (Bersambung ke halaman 11)
I BULaN puasa ramadhan kali harus memperbanyak amal shaleh. Beramal saleh yang dibangun dengan keimanan maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Allah berirman : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (an-nahl: 97). Menurut ulama kontemporer Haidar nasir menyampaikan beramal shaleh sebenarnya mencari keridhaan Allah bahwa ditengah rutinitas harus ada ‘jeda’/istirahat untuk menyegarkan rohani (majelis pengajian) untuk menselaraskan kembali jasmani dan rohani. Beliau mengungkapkan satu hadis “Barangsiapa yang ingin
Drs H Hosen Hutagalung Ma Dosen UMSU dibentangkan/diperluas rezkinya dan dipanjangkan umurnya maka jagalah tali silaturahim” umur yang dimaksud dengan panjang umum di sini adalah Jejak Hidup (walau sudah meninggal jejak kebajikannya masih banyak dikenang terus dikenang banyak orang selamanya). Semoga semangat beramal shaleh ini tidak hanya muncul disaat bulan suci ramadhan saja, melainkan harus disuburkan di bulan berikutnya. fastabiqul khairat
Motto Pelabuhan:
'Kalau Bisa Dipersulit Mengapa Dipermudah' Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino menilai, persoalan waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah persoalan mudah. Bahkan, kata dia, ada moto tersendiri di pelabuhan yang bisa mencerminkan keruwetan sistem tersebut.
PReSIDeN Joko widodo didampingi wapres Jusuf kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas proyek galangan kapal di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Sementara itu, di hari yang sama turut beredar rekaman menteri yang menghina Presiden, menimbulkan kegaduhan politik di dalam kabinet.
Terkait masalah ini, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara langsung merespon cepat dengan menindaklanjuti dugaan mark up tiket pesawat perjalanan dinas di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SkPD). “Tindak lanjut ini sudah kita lakukan dan sedang berproses usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa keuangan terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumut tahun 2014 tempo hari,” kata Pelaksana Tugas Inspektorat Sumut, Ahmad Fuad, Senin (29/6). Fuad mengakui memang ada temuan di LHP BPk khusus pada perjalanan dinas. Untuk itu bagi setiap SkPD yang disebut dalam temuan tersebut, wajib menindaklanjuti dugaan dimaksud. “Itu menjadi domain
“Saya pikir ini bukan masalah kecil (karena ada 18 kementerianlembaga). Di pelabuhan itu sudah terkenal, sudah menjadi sebuah motto pak ‘kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah’,” ujar Lino saat rapat kerja dengan komisi VI
DPR RI di Jakarta, Senin (29/6). Dia menjelaskan, meski Pelindo II adalah pemegang teritorial Pelabuhan Tanjung Priok, namun ada 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan pada tiga tahap yang menentukan dwell time yaitu pre-customs clearance, custom clearance, dan postcustoms clearance. Menurut Lino, tahap yang menyumbang waktu paling lama pada dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini yaitu tahap pre-customs clearance. Pada tahap itu terdapat 8 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan diantaranya kementerian Perdagangan, kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan karantina Pertanian (Barantan). ke d e la p a n ke m e nt e r ia nlembaga itu kata Lino sangat berwenang mengeluarkan surat
perizinan barang ekspor-impor yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, Pelindo II hanya memiliki kewenangan pada tahap postcustoms clearance. Tahap tersebut merupakan tahap terakhir sebelum barang tersebut keluar dari pelabuhan. Menurut Lino, kontribusi tahap postcustoms clearance pada dwell time relatif kecil karena prosesnya hanya sekitar 1 hari. Komisi VI DPR RI Kritik Pelindo II wa k i l k e t u a k o m i s i V I mengkritisi kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) terkait dwelling time (waktu bongkar muat) di Indonesia yang cukup lama sehingga membuat biaya operasional kapal bertambah. “Durasi yang paling lambat ada di mana? kalau kapal tak bisa bongkar jadi lambat,” kata Azam dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur PT Pelindo II RJ
Lino di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6). Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat itu menganggap bahwa ada delapan instansi yaitu Badan karantina Pertanian, Bea Cukai kementrian keuangan, Badan karantina Perikanan dan kelautan, kementrian kesehatan, kementrian Perdagangan, kementrian kesehatan, kementrian ke hutanan dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap proses dwelling time belum berjalan dengan baik. “Satu atap belum berfungsi dari delapan lembaga, menjadi masalah yang penting di Pelindo II,” katanya. Azam juga menyarankan agar segala macam proses dokumen dwelling time menggunakan sistem elektronik. “Hard copy sumber segala permasalahan, harus memakai elektronik,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)