Hal. 4
Hal. 8
Hal. 11
PKL Sukaramai Ditertibkan
Tambang Batubara Meledak di Sumbar
Terusan Tano Ponggol Diperlebar
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 16
Kejati Sumut Tahan Mantan Kadis PU Sergai
Polri Kelebihan Stok Kombes dan AKBP
680 Valuta Asing Belum Ajukan Izin ke BI
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 30 Maret 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.342 Tahun V
Berbagi Data e-SPDP
DPR Curigai Mou KPK-Polri-Kejaksaan
Jurnal Asia | Ant: Ubaidillah
SINERGI PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (Kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) dan Jaksa Agung M Prasetyo (Kanan) memberikan keterangan pers soal Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3). Isi dari kesepahaman tersebut antara lain melingkupi sinergi penindakan tindak pidana korupsi, pembinaan aparat, bantuan ahli dan pengamanan sarana juga prasarana serta izin penggeledahan harus dilakukan dengan persetujuan kepala instansi yang berkaitan.
Jakarta | Jurnal Asia Tiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung bersepakat merancang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan berbasis elektronik (eSPDP). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan eSPDP dirancang agar pihaknya bersama Polri dan Kejaksaan Aging memiliki data dan informasi yang sama terkait penanganan berbagai kasus tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. “Satu yang kami perkenalkan namanya eSPDP. Jadi SPDP ini nanti online. Supaya kami di pusat, bukan hanya KPK tapi juga Polri dan Kejaksaan Agung mempunyai data dan informasi yang sama terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia,” kata Agus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Agus menjelaskan, eSPDP akan membantu tiga lembaga penegak hukum dalam bertukar informasi penyidikan kasus korupsi yang tengah berjalan termasuk untuk urusan supervisi penangan kasus. SPDP dalam bentuk surat isik seperti yang ada selama ini, kata Agus, memakan waktu lama untuk diproses lembaga penegak hukum lainnya. Format baru SPDP berbasis data online diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. “Kalau sudah berjalan penuh, dengan mudah kami ketahui seluruh kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kepolisian resor, kepolisian daerah, hingga KPK. Seluruh Indonesia data penanganan tindak pidana korupsi ada,” kata Agus. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama
Utang Rp4,5 Juta Dibayar Nyawa Lari ke Binjai, Pembunuh Wartawan Diciduk Medan | Jurnal Asia Tak kurang dari 24 jam, pelaku pembunuhan Amran Parulian Simanjuntak (36), akhirnya diringkus petugas Subdit III/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Rabu (29/3) sore sekira pukul 18.00 WIB. Motif sementara terungkap, korban dibantai akibat ogah membayar utangnya sebesar Rp4,5 juta. Dari informasi yang dihimpun Jurnal Asia, tersangka bernama Tim bul Sihombing (39). Ia merupakan seorang buruh, menetap di Jalan Pasar Besar, Desa Sei Semayang, Sunggal. Timbul diciduk aparat saat berada di seputaran Lapangan Mer
deka, Kota Binjai. Bidang Humas Polda Sumut, Rabu (29/3) malam merilis, berdasarkan hasil interogasi sementara bahwa tersangka melakukan pembunuhan karena dendam. Ia sakit terhadap korban yang tak mau membayar
hutang rehab rumah sebesar Rp4,5 juta. Malah saat ditagih kepada Amran, dirinya sempat menjadi sa saran penyekapan di rumah kosong serta dianiaya, pada tahun 2015 lalu. Selain tersangka, petugas juga me ngamankan barang bukti se perti, satu buah pisau yang di gunakan untuk membunuh, baju yang digunakan tersangka dan rekaman CCTV. Sesaat setelah di tangkap, Timbul dibawa ke Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasubdit III/Jatanras Dit res krimum Polda Sumut, AKBP Fai sal Florentinus Napitupulu, mem
benarkan penangkapan ini. Meski begitu, Faisal belum mau mem beberkan secara detail mengenai keberhasilan ini dengan alasan kewenangan Direktur. “Iya, sudah kami amankan pelakunya. Direktur aja ya,” singkat Faisal dikonirmasi Jurnal Asia, Rabu (29/3) malam. Diketahui, Amran Parulian Si manjuntak (36) warga Jl Banten, Diski, Sunggal jadi korban pem bunuhan. Ia tewas ditikam di ka wasan Jalan MedanBinjai KM 13,5, tak jauh dari sekolah anaknya. Di sebutsebut, Amran dibunuh karena persoalan pemberitaan. “Pagi tadi adik kami (Amran) ini minta tolong sama abang untuk
ngantar anaknya ke sekolah. Karena dia khawatir, adik kami ini ngikuti abangnya dari belakang,” ungkap Renova Simanjuntak (37), kakak kandung korban di RS Bhayangkara Tingkat II Medan. Di perjalanan, masih dikatakan dia, korban sempat singgah ke Toko Ponsel Star Linggom, untuk mengisi pulsa. Nah, Petaka itu pun terjadi, setelah korban berbalik menuju sepeda motornya, pelaku datang menghampiri dan memukul korban. Kendati sempat melawan, korban seketika roboh ketika tersangka menghujamkan pisau ke perutnya berulangulang. (Bersambung ke halaman 11)
Poldasu Bekuk Tiga Penganiaya Jurnalis Medan | Jurnal Asia Subdit III/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditres krimum) Polda Sumut meringkus tiga pelaku penganiayaan terhadap seorang jurnalis, Adi Palapa Harahap (40), warga Jalan Pasar 3, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Mereka adalah PS (44), warga Ja lan Irian Barat Gang Tawon I Sampali, Percut Seituan, TS (48) penduduk Jalan Haji Anif Kecamatan Percut Seituan dan HS (56), menetap di Jalan Tol Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Medan. Ketiganya ditangkap di tanah garapan Jalan Haji Anif, Selasa (28/3) sore. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting me ngatakan, surat penangkapan masuk ke Ditreskrimum pada 27 maret. Tim langsung dibentuk, besoknya tiga
pelaku ditangkap. “PS berperan membawa ter sangka lainnya ke rumah Adi. Se dangkan TS berperan turut me nganiaya korban, sementara HS berperan mengetuk pintu,” ujar Rina, Rabu (29/3). Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Nissan XTrail milik tersangka PS yang digunakan para pelaku. Satu keping CD rekaman pemberitaan tentang penyerobotan tanah dan keberadaan gudang semen ilegal, serta tiga unit ponsel milik para tersangka. “ Po l d a s u s a a t i n i s e d a n g memburu dua tersangka lainnya yakni GS dan ES, keduanya pemilik gudang semen ilegal yang diduga kuat sebagai pendana penganiayaan korban,” kata Rina. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
KABID Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting (kanan) berbincang dengan para tersangka penganiayaan ketika gelar kasus di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/3).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengultimatum anak buahnya, untuk bersamasama memerangi korupsi. Salah satunya adalah dengan cara melapor setiap barang mewah yang diperoleh.
PETUGAS menata barang diduga gratiikasi di Gedung KPK, Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengultimatum anak buahnya, untuk melapor setiap barang mewah yang diperoleh.
(-/+)
Kurs Tengah %
5592,510
51,310
0,930
Shanghai
3,241.31
11.63
0.36
Nikkei 225
19,217.48
14.61
0.08
Hang Seng 24,392.05
46.18
0.19
EURO STOXX 3,469.28
4.21
0.12
S&P Futures 2,351.25
0.25
0.01
20,604.00
21.00
0.10
5,408.75
3.75
0.07
Dowjones Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,323.00 10,184.11 14,417.49 16,543.19 1,715.08 11,976.28 3,012.56 1,564.54 9,335.44 4,190.66 9,532.45
Miryam Dicekal KPK ke Luar Negeri Di BAP Sebut Chairuman Talangi Suap e-KTP Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (eKTP). “Ada tambahan satu saksi yang kami minta pencegahan ke luar negeri. Untuk saksi Miryam,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/3). Febri menuturkan, pencegahan itu berlaku sejak 24 Maret 2016 hingga enam bulan ke depan. Menurut Febri, pencegahan berfungsi untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berjalan. Pencegahan juga untuk melancarkan proses persidangan terhadap dua orang terdakwa kasus korupsi eKTP, mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. “Kamis, Kami akan hadirkan kembali Miryam dan tiga orang penyidik dan ditambah lima orang saksi lainnya,” ujar Febri. Sementara itu diketahui, berkas acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani dalam penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) membuka aliran uang haram dalam patgulipat perencanaan program di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan biaya Rp 5,9 triliun itu. (Bersambung ke halaman 11)
Hukuman Mati Jadi Pidana Alternatif
Kapolri Instruksi Polisi Lapor Barang Mewah atau Disanksi
Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan
IHSG
Tutup
“Polri melakukan OTT (operasi tangkap tangan) dalam saber pungli (sapu bersih pungutan liar). Sekarang dwelling time (pelabuhan) turun dari 67 hari menjadi 2 hari
sekian hari setelah OTT saber pungli. BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada dua kepalanya yang ditahan. MoU ini untuk perkuat sistem,” kata Tito di hadapan Ketua KPK di Mabes Polri di Jakarta, Rabu (29/3). Tito melanjutkan, pihaknya juga menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Divisi Teknologi Informasi (TI), Divisi Hukum, dan Brimob guna mencegah korupsi di internal. Polri juga meningkatkan remunerasi anggotanya guna menekan peluang korupsi. “Ada dua aturan juga yang dibuat dalam bentuk peraturan Kapolri tentang LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara).
Bagi pejabat Polri dan nanti, semua p a m e n ( p e r w i ra m e n e n g a h ) , pati (perwira tinggi), dan pama (perwira pertama) Polri wajib untuk sampaikan LHKPN tapi disimpan (internal) di inspektorat Polri,” sambung Tito. Dia berjanji akan memberi sanksi kepada anggotanya yang tidak mengisi LHKPN. Bentuknya tidak boleh sekolah dan ikut promosi jabatan. “Pembelian barang mewah, mobil dan properti, di atas sekian gradenya, dia harus jelaskan dari mana asal uangnya. Sehingga mudahmudahan ini bisa ngerem korupsi di kepolisian,” tandasnya. (kcm)
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menginginkan agar hukuman mati menjadi pidana alternatif. Pembahasan sudah dilakukan antara pemerintah dengan DPR. “Dalam rencana UU KUHP yang mau kita buat itu, kita me ngambil titik tengah. Jadi hukuman mati itu akan jadi hukuman alternatif. Itu sudah hampir disetujui. Tinggal kalau bisa kita sahkan rencana UU ini tahun ini bulan lima, saat ini speednya sangat cepat. Temanteman komisi III Panja sangat cepat,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3). Bahkan, kata Yasonna, dalam waktu dekat hal itu akan segera diputuskan oleh DPR. “Kami harapkan laporan Dirjen, dan temanteman DPR juga sudah sepakat dalam dua masa sidang sudah selesai lah,” katanya. Yasonna menjelaskan, alasan pemerintah menjadikan hu kuman mati menjadi pidana alternatif karena hukuman mati ini menjadi hukuman yang menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, pemerintah akan mengambil jalan tengah, sehingga terpidana mati bisa menjalani hukuman penjara terlebih dulu selama 10 tahun sambil dinilai perubahannya. “Nah kita ambil jalan tengah. Secara hukum masih ada. Tapi dia jadi hukuman alternatif. Jadi kalau seorang itu nanti, bisa diubah hukuman matinya menjadi hukuman hidup dan seterusnya. Tapi dia jalani dulu, hukuman 10 tahun. Tapi dia bisa diubah. Jadi itu jalan tengah. Jadi hukuman mati bukan seperti yang sekarang. Hukuman pokok, dia. Hukuman mati ya hukuman mati saja,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 11)