ATM Bank Siap Merger
Suara Aneh di Langit, Fenomena atau Terompet Kiamat
Hal. 7
Hal. 9
Jalan Provinsi Sumut Salapian-Bahorok Rusak Parah
Universitas Berkley di Medan Ilegal Hal. 19
Hal. 15 Indeks Saham Nama
Tutup
5237,401 -15,990 -0,300
SHAnGHAI
4,620.27 -321.45
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
-6.50
78.88
0.39
HAnG SenG 27,454.31 -626.90
-2.23
eURO STOXX 3,660.64
-0.60
S&P 500
@jurnalasiacom
Kurs Tengah %
IHSG
nIkkeI 225 20,551.46
harianjurnalasia
(-/+)
-22.23
2,117.25
-3.75
0.18
DOwJOneS 18,087.00
-54.00
0.30
-3.75
0.08
nASDAq
4,538.50
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,129.55 14,475.96 20,254.46 1,703.93 10,682.05 3,626.41 1,693.51 9,451.82 4,856.86 9,806.28 13,211.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 30 Mei 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 799 Tahun III
Tanding Bola, Kadistan Sumut Tewas Mendadak Jatuh, Kepala Terhempas
Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono
SENI PAHAT BONGPAY. Perajin memahat batu nisan Tiongkok (bongpay) di kawasan pecinan kembang Jepun Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/5). Batu nisan cina (bongpay) yang dijual ke berbagai daerah di indonesia bahkan ke luar negeri seperti Timor Leste, Australia dan Jerman tersebut dijual dengan harga dari Rp 60 ribu sampai Rp 9 juta.
Rp4 Ribu Triliun ‘Parkir’ di Singapura WNI Was-was Kena Pajak di Indonesia Jakarta | Jurnal Asia Rp4 ribu Triliun uang milik WNI saat ini ‘parkir’ di sejumlah bank Singapura. Angka tabungan dan harta fantastis tersebut melonjak karena ada kekhawatiran pajak yang tinggi di Indonesia. karena itu lah sekarang muncul wacana pemberian pengampunan pajak (tax amnesty) kepada mereka yang mau mem-
bawa pulang uangnya dari luar negeri Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Mekar Satria Utama mengatakan, dari sejumlah lembaga survei internasional, ada Rp 4.000 triliun uang wnI yang disimpan di Singapura. "Rp 4.000 triliun itu di Singapura saja, belum yang China dan Swiss. Baru di Singapura saja. buat apa itu? katanya beli asset, apartemen, simpanan uang, saham, dan segala macem," papar Mekar di Gedung Djuanda, kementerian keuangan, Jakarta, Jumat (29/5). Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pra-
mudito mengatakan, pihaknya selama ini memang belum memiliki akses terhadap data wnI di luar negeri. "kalau kita dapat datanya kan akan terbuka lagi, jadi mereka akan waspada," ungkap Sigit di tempat yang sama. Artinya, wajib pajak (wP) akan berhati-hati untuk membawa pulang kembali uangnya. Sebab. me ngira pemerintah telah memilki data dan menelusuri asal usul dari uang tersebut. "Jadi tidak pulang kan uangnya nanti," sebutnya. Soal wacana pengampunan pa jak ini, Ditjen Pajak menyatakan, pi haknya tengah
mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari institusi penegak hukum, terkait pengembangan tax amnesty menjadi special amnesty, yang apabila mendapat dukungan luas akan diusulkan ke DPR untuk dikaji lebih lanjut. Pemikiran melaksanakan tax amnesty dilatarbelakangi banyaknya wnI yang menyimpan hartanya di luar negeri, yang sumber penghasilannya belum dike nakan pajak. Selain bertu juan mendorong repatriasi dana ke Indonesia yang akan bermanfaat untuk menggerakan perekonomian Indonesia, tax amnesty juga bertujuan me-
ningkatkan basis pemajakan. Dalam wacana ini, pihak yang melakukan repatriasi dana (membawa pulang uang) ke Indonesia, hanya diwajibkan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu berkisar antara 10-15% dari aset bersih yang dilaporkan. Di samping itu, tax amnesty juga diwacanakan mencakup pengampunan pidana umum/ khusus selain pidana perpajakan, sehingga Rancangan UndangUndang tax amnesty atau lebih tepatnya disebut sebagai special amnesty akan diinisiasi oleh DPR dan bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan. (dtf)
Surat Menristekdikti Sebut Rektor USU Kosong Jabatan Prof Subhilhar Dianggap Ilegal Medan | Jurnal Asia Pengangkatan Prof Subhilhar menjadi Pejabat (Pj) Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), ternyata sia-sia. Pasalnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tidak mengakui Subhilhar memimpin kampus plat merah tersebut, dengan adanya surat yang ditujukan kepada salah satu guru besar. Ini dibuktikan melalui surat Menristekdikti no: 2741/e1.3/ kP/2015 yang dikirim kepada Prof.Dr. edi warman SH M. Hum, sebagai Guru Besar USU pada tanggal 19 Mei 2015 perihal jabatan Rektor USU, yang saat ini sedang terjadi kekosongan jabatan. Bagaimana tidak, melalui surat Majelis wali Amanat (MwA) no: 33/Un5.1MwA/kPM/201 tanggal 14 April 2015 telah melaporkan kepada Menristekdikti kalau jabatan mantan Rektor USU, Prof
Syahril Pasaribu pada 31 Maret 2015 telah berakhir. Padahal jabatan Syahril akan berakhir pada tanggal 1 April 2015. Makanya Menristekdikti menolak surat MwA terkait penyelesaian permasalahan jabatan tersebut. Sementara Rektor USU untuk periode berikutnya belum terpilih dan masih lowong. Terkait hal tersebut, jabatan Subhilhar otomatis cacat hukum dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) no: 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU, pada pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf f, ditentukan: "MwA memiiki tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan rektor menangani penyelesaian tertinggi atas masalah yang ada di USU." Selanjutnya ayat (2) ditentukan: "Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat diselesaikan, masalah diselesaikan oleh
menteri." Lalu ayat (3) ditentukan: "ketentuan lebih lanjut me ngenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan MwA." Dengan begitu, ketua Umum Pusat Study Hukum Dan Pembaharuan Peradilan (Puspa) Muslim Muis SH angkat bicara. Menurutnya, jika Suhiblhar melanggar Statuta USU, dianggap jabatannya menjadi Pj Rektor USU ilegal alias bodong. Makanya Menristekdikti secepatnya memberhentikan Subhilhar. "Seharusnya Subhilhar legowo dan mundur dari jabatan tersebut, bukan merusak proses belajar USU hanya karena kekuasaan. Jadi segala sesuatu dilakukan Subhilhar tidak sah dan cacat hukum. Apalagi telah melakukan pembohongan publik dalam mewisuda dan penandatangan ijazah mahasiswa," tegasnya.
Meski demikian, kata Muslim, Prof Subhilhar bisa dijerat ke ra nah hukum. karena jabatan tersebut telah banyak orang yang dirugikan. Sehingga kekisruhan USU terus berlanjut akibat kepentingan sebagian anggota MwA yang memainkan aturan terbaru memilih Subhilhar. USU Belum Terima Surat Menristek Dikti Terkait masalah ini, Pj Rektor USU Prof Subhilar saat dikonirmasi menyatakan dirinya sedang rapat. Sedangkan Humas Bisru Hai mengaku pihak rektorat tidak ada menerima surat dari Menristek Dikti no: 2741/e1.3/kP/2015 yang ditujukan kepada Prof Dr edi warman SH M Hum sebagai Guru Besar USU pada 19 Mei. ”Tidak ada surat itu masuk ke rektorat. Jika memang surat itu ditujukan kepada Prof edi warman, coba silakan saja cek kepada yang bersangkutan,
karena kita tidak tau tentang hal itu,” ungkap Bisru. Untuk itu Bisru mengaku tidak bisa memberikan tanggapan perihal surat Menristek Dikti yang menyatakan jabatan rektor USU sedang kosong. Kontradiktif Sementara itu, saat kunjungan ke Unimed pada Senin (18/5) lalu, terkait dengan kemelut kepemimpinan Universitas Sumatera Utara (USU) yang saat ini dijabat Prof Subhilhar, menurut nasir, harus diselesaikan di internal universitas. “kami akan tunggu hasilnya. namun jika tidak selesai juga dalam waktu satu tahun setelah, kami akan ambil alih,” tegasnya. Disebutkan nasir, pejabat rektor boleh menandatangani ijazah lulusan USU yang akan diwisuda dalam waktu dekat ini sepanjang rektornya ditetapkan majelis wali amanat (MwA). (mag-04/swisma)
Medan | Jurnal Asia kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara (kadistan Sumut), HM Roem, dinyatakan tewas akibat terkena serangan jantung, Jumat (29/5) sore sekira pukul 18.00 wIB. Sebelumnya korban pada pukul 17.00 wIB, sempat tanding bola di lapangan BI Jalan Murai Medan. Dia berperan sebagai gelandang kiri dari tim sepakbola Pemprovsu yang saat itu melawan grup Bank Indonesia Medan. Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan, Aspan Sopian, yang berada di dekat M Roem saat itu men ceritakan, tiba-tiba beliau jatuh padahal pertandingan belum lama. “Habis pemanasan, belum jatuh,” katanya. Roem pun kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Advent Jalan Gatot Subroto Medan. Sama halnya dengan kepala Bank Indonesia wilayah Sumut, Dii A Johansyah. Dia yang juga ikut bermain saat itu terkejut me lihat ramai-ramai. “waktu itu sudah ramai. Semua sudah mengelilingi pak Roem. Ternyata sudah pingsan,” katanya yang masih mengenakan baju olahraga. Sekitar pukul 19.00 wIB, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo nugroho pun hadir di Rumah Sakit Advent. Saat itu, hadir beberapa kepala SkPD, Dinas kehutanan Halen Purba, Bakorlu P2k Sumut Bonar Sirait, kadis Perhubungan Sumut Antoni
Siahaan, PSDA Dinsyah Sitompul, Sekda Sumut Hasban Ritonga, kepala Bank Indonesia Medan. Gubsu menyampaikan belasungkawa atas kepergian kadis Pertanian Sumut M Roem yang sudah memberikan pikiran dan kinerjanya untuk pembangunan pertanian di Sumut. “Dua hari lalu saya masih berteleponan dengan beliau. waktu itu saya baru melihat te levisi dan di beberapa daerah ada sa wah yang kekeringan. Saya pun menanyakan beliau itu bagaimana? Dan beliau menjawab sudah diatasi pak,” ceritanya. Sosok Roem, kata Gubsu, adalah pemimpin SkPD yang memiliki optimisme dalam bekerja. Dia, kata Gubsu, adalah sosok pekerja keras dan memiliki komunikasi yang baik. Terutama soal bagaimana Sumut meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan. Pem provsu, katanya, akan menunjuk Plt kadis Pertanian Sumut segera. Sementara itu, Dokter Jaga RS Advent, Marike Pakpahan mengatakan, rumah sakit menerima H Roem sudah dalam keadaan meninggal. Marike mengatakan, beliau sudah tidak bisa diselamatkan. “Upaya sudah kami lakukan tapi tetap tidak bisa karena pas sampai di rumah sakit sudah meninggal. Menurut pemeriksaan terkena serangan jantung. Apalagi cerita posisi jatuhnya beliau itu kepala duluan,” katanya. (andri)
Pimpinan PTS Cek Ulang Ijazah Dosen Menindaklanjuti sikap Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah ISumatera Utara yang siap memeriksa keaslian ijazah dosen PNS yang diperbantukan di PTS Sumut, mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan universitas swasta di Medan. Rektor UMA Prof Yakub Matondang menyebutkan, pihaknya mendukung sikap dari kopertis untuk mengecek ulang atau veriikasi ijazah dosen yang mengajar di universitas ini. “Saat rekrutmen dosen, kita sejak awal sudah menseleksi ijazah mereka, baik dari alumni sendiri maupun dosen dari luar, seperti UGM,” kata Yakub Matondang, Jumat (29/5). Untuk mengantisipasi ijazah tidak dipalsukan, kata Ma tondang, UMA menggunakan blanko ijazah dengan kertas Peruri. Bahkan bagi alumni yang hendak melegalisir, selain harus menyertai ijazah asli juga diberi tanda sil, berupa logo universitas. Dukungan yang sama juga disampaikan Rektor UMSU melalui wakil Rektor I Mukhyar. Menurutnya pengecekan ulang ijazah
bagi dosen pada prinsipnya untuk kredibilitas keabsahan ijazah. “Jika memang ada ijazah do sen yang kita curigai bermasalah, sekalipun dosen PnS yang diperbantukan di PTS, tetap akan dicek ulang, karena kita mendukung sikap kopertis. namun sampai saat inibelum ada petunjuk atau pemberitahuan dari pihak kopertis maupun rektor,” kata Mukhyar. Disebutkan Mukhyar, dosen yayasan UMSU pada umumnya merupakan alumni dari universitas ini. Jadi tidak mungkin ijazahnya diragukan lagi, kecuali bagi dosen yang berkualiikasi magister dari luar. Sedangkan untuk blanko ijazah, pihaknya bekerjasama de ngan Perum Peruri bagian Regional Barat sebagai bentuk pengamanan. Demikian pula halnya dengan Rektor Universitas Dharma wangsa (Undhar) Medan kusbianto SH MHum. Pihaknya menyayangkan adanya “pelecehan pendidikan” atas pemalsuan ijazah. Untuk itu dia menyatakan kesiapannya melakukan pengecekan ulang ijazah dosen yang mengajar baik dosen kopertis maupun dosen Undhar, sekalipun dari awal rekrutmen sudah dilakukan pemeriksaan dengan teliti, seperti asal lembaga maupun ijazahnya. (swisma)