Hal. 4
Hal. 9
Hal. 11
Jangan Padamkan Listrik Jelang Natal dan Tahun Baru
Waspadai Kerjasama RI-RRT Berantas Illegal Fishing
LPG 3 Kg Bakal Satu Harga
Hal. 7
Hal. 11
Hal. 15
Penetapan Pemenang Pilkada Siantar Ditunda
HIV-AIDS Kian Berkembang di Indonesia
IHSG Diprediksi Sentuh Level 6.000
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 30 November 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.245 Tahun V
Siap-siap Pindah Wilayah Kerja
Pemerataan PNS se-Indonesia Berlaku 2017
Jurnal Asia | Ant:Puspa Perwitasari
HUT KE-45 KOrPri. Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Menpan RB Asman Abnur (ketiga kiri) menyaksikan penampilan kesenian oleh mahasiswa IPDN dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (29/11). HUT KORPRI ke-45 tersebut mengangkat tema Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
Ormas Bermasalah akan Ditertibkan Jakarta | Jurnal Asia Organisasi kemasyarakatan di indonesia mempunyai jumlah yang besar. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mempunyai wacana untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait Ormas agar mereka tak berbuat onar, serta baku hantam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menilai saat ini ada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap jadi sorotan pub lik, karena dianggap membuat onar. Seharusnya ormas punya tu juan yang sejalan dengan visi mem bangun Indonesia. “Kita lihat beberapa ormas justru
kebalikan dari itu. Banyak yang membuat permasalahan di negeri ini,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/11). Untuk itu, pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap ormas yang bermasalah. Menurut Wiranto, penertiban Ini dilakukan agar aktivitas berbagai ormas dapat memberi kontribusi positif
terhadap Indonesia. “Kita harapkan berbagai aktivitas ormas itu memberikan kontribusi po sitif terhadap bagaimana kita mengelola negeri ini dan bagaimana pembangunan nasional dijalankan,” ujar Wiranto. Wiranto menyebut, penertiban itu akan dimulai dengan melakukan pendataan terhadap berbagai ormas yang ada, khususnya yang dianggap bermasalah. Data tersebut, lanjut Wiranto, akan digunakan untuk memberikan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sehingga, ormas-ormas yang di-
anggap bermasalah dapat kembali sejalan dengan program pemerintah saat ini. “Dari sana kita nanti mempelajari ormas-ormas mana yang nanti kita berikan peringatan untuk kembali masuk ke koridor yang sama dengan program-program pemerintah kita dalam membangun berbagai aspek kehidupan di negara kita,” ucap Wiranto. Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan revisi UU Ormas untuk menangani masalah tersebut. “Ya kita usulkan (RUU Ormas),” kata Wiranto. Hal ini juga diamini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri,
Mayjen (purn) Soedarmo di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (29/11). “Membahas itu saja terkait dengan undang-undang ormas. Nanti coba kita revisi apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan kondisi sekarang apa belum. Kalau belum emang ini kita coba masukkan ke revisi, kalau emang ada hal yang belum sesuai dengan kondisi sekarang,” ungkap Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, “Poin-poin yang akan direvisi masalah Ormas yang melaksanakan kegiatan atau selalu membuat situasi onar. Misalnya anarkis serta bertentangan dengan Pancasila,” tambah dia. (Bersambung ke halaman 11)
LIPI Ingatkan Bahaya Kertas Nasi untuk Kesehatan Bandung | Jurnal Asia Peneliti Pusat Penelitian Bio material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lisman Surya nagara mengingatkan masyarakat akan bahaya kertas nasi dan kertas daur ulang bagi kesehatan manusia. “Jadi kertas nasi untuk membungkus makanan seperti untuk nasi goreng, nasi bungkus, atau martabak yang berwarna cokelat itu memiliki dampak buruk bagi kesehatan, misalnya mengurangi vitalitas bagi laki-laki,” kata Lisman Suryanaga dalam acara Roadshow Food Safety Packaging di Bandung, Selasa (29/11). Ia menuturkan tempat penyimpanan makanan terus mengalami perubahan dari masa ke masa
seiring berjalannya waktu. Menurut dia, pemanfaatan bahan yang digunakan sebagai kemasan makan yang umum digunakan dari masa ke masa antara lain keramik, kaca, plastik, aluminium foil, hingga yang berbahan dasar kertas. Berbicara tentang kemasan pangan berbahan dasar kertas yang paling lazim digunakan di Indonesia, kata dia, ternyata masih banyak yang belum layak untuk dijadikan sebagai kemasan pangan primer. “ C o n t o h nya m a s i h b a nya k ditemukan penggunaan kertas koran, kertas bekas cetakan, atau kertas daur ulang sebagai kemasan nasi kotak, nasi bungkus, gorengan, dan kotak martabak,” kata dia. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Arif Pribadi
SEOrANG pedagang nasi Kapau memberikan lauk pauk yang di pesan pembeli. LIPI memperingatkan agar konsumen berhati-hatin dengan kertas nasi dan kertas daur ulang bagi kesehatan manusia, yang biasa sebagai pembungkus di warung ataupun resto.
Puncak Mudik Akhir Tahun 22-23 Desember Diprediksi puncak arus libur panjang bakal terjadi dua hari sebelum hari Natal. Sejumlah persiapan akan dikoordinasi, termasuk gelar Operasi Lilin, pembatasan pelarangan truk masuk wilayah tertentu selama musim mudik.
Jurnal Asia | Ant: Yulius Satria Wijaya
ANTriAN kendaraan di simpang Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlihat padat saat mudik. Puncak libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mulai 22-23 Desember mendatang.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam upaya mengantisipasi kemacetan saat libur panjang natal dan tahun baru. “Kami perkirakan ada kemungkinan puncaknya tanggal 22 atau 23 (Desember),” ujar Budi di kompleks
Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/11). Sementara itu, arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 2 atau 3 Januari 2017. Menurut Budi, Kementerian Pe r h u b u n g a n m e m i l i k i t u g a s mengurai kemacetan di jalan raya serta mengatur ledakan penumpang moda transportasi, baik kereta api, kapal laut, maupun pesawat. “Dari Perhubungan akan menilik moda angkutan darat, laut, dan udara dan akan memberdayakan untuk kolaborasi dengan angkutan yang ada,” kata Budi. Mengacu pada pada arus mudik Lebaran 2016 tahun ini, ke macetan cukup parah terjadi di pintu keluar tol Brebes. Kemenhub berkoordinasi dengan kepolisian akan mengantisipasi agar kemacetan seperti pada saat itu tak terulang.
Selain itu kepadatan juga kemungkinan akan terjadi di pelabuhan Merak, Banten dan Bakauheni, Lampung. Budi mengatakan, nantinya dia akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk melakukan antisipasi meledaknya arus pulang pergi selama libur panjang. “Hal lain tempat khusus kita elaborasi lagi. Kami imbau semua wilayah melakukan hal yang sama,” kata Budi. Gelar Ops Lilin Di lokasi yang sama, Kapolri J e n d e ra l Po l T i t o Ka r n a v i a n menyatakan pihaknya memantau dua momentum yang akan dilakukan hampir bersamaan. Yakni hari raya Natal pada 25 Desember dan perayaan Tahun Baru. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menginginkan pemerataan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan redistribusi ASN pada 2017 yang akan datang. “Kami tidak ingin ada kesenjangan, ada ketimpangan, antara Barat, Tengah, dan Timur sehingga diperlukan redistribusi yang baik,” ujar Jokowi, seusai memimpin upacara HUT ke-45 Korpri, di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11). Redistribusi ASN yang dimaksud yakni mendistribusikan ASN dari daerah yang belanja pegawainya menguras lima puluh persen APBD ke daerah yang kekurangan ASN. Redistribusi itu juga termasuk menyebar ASN yang mempunyai rapor baik dalam sejumlah bidang ke penjuru Indonesia. “Misalnya, dari Papua dijadikan camat di Semarang. Yang di Sumatera dijadikan camat di Sulawesi atau di Kalimantan,” ujar Jokowi. Dengan kebijakan itu, diharapkan kualitas pelayanan publik ASN di kota besar sama dengan daerah pelosok. Jokowi mengakui, kualitas pelayanan publik di Tanah Air belum merata. Ada daerah yang pelayanan publiknya baik dan didukung sistem teknologi informasi yang baik, tetapi ada pula yang belum. “Kalau sistemnya masuk, yang menjaga sistemnya masuk, pasti pelayanan akan lebih baik. Orientasinya ke sistem supaya e-government kita berubah total dalam pelayanan kepada publik, kepada rakyat,” ujar Jokowi. Selain itu, Presiden Jokowi berharap agar Korpri bisa membangun sistem yang lebih baik. “Perlu membangun sistem, sistem baru lagi. Memang sudah banyak sistem yang berjalan, tetapi masih banyak yang belum,” ujar Jokowi. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama IHSG
Tutup 5136,667
(-/+) 22,090
Kurs Tengah % 0,430
Shanghai
3,282.92
5.92
0.18
Nikkei 225
18,307.04
-49.85
-0.27
-93.50
-0.41
10.93
0.36
Hang Seng 22,737.07 EURO STOXX 3,027.73 S&P Dowjones Nasdaq
2,205.25
4.50
0.20
19,109.00
29.00
0.15
4,870.50
9.50
0.20
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,549.00 10,142.11 14,363.31 16,804.17 1,746.91 12,093.55 3,036.20 1,583.26 9,590.02 4,282.64 9,509.74
Saat Demo 2 Desember
Pabrik Diminta Tetap Beroperasi Normal Jakarta | Jurnal Asia Kalangan pengusaha meminta demonstrasi unjuk rasa Bela Islam III pada Jumat mendatang dilakukan secara damai dan tertib. “Sepanjang unjuk rasa dilakukan secara damai dan tertib, perusahaan atau pabrik diharapkan tetap beroperasi dengan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/11). Rosan menyatakan hal tersebut merespons rencana unjuk rasa besar-besaran pada 2 Desember 2016. Secara umum, Kadin sangat menghargai kehidupan berdemokrasi di Indonesia. “Kami ingin selalu menjaga agar dunia usaha baik dan sehat,” ujarnya. Namun, apabila terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan pengunjuk rasa kepada pekerja dalam lingkungan pabrik atau usaha, seperti sweeping dan gangguan produksi, menurut Rosan, hal itu akan diproses secara hukum. “Kami akan melindungi pekerja atau perusahaan yang diancam paksa,” tutur Rosan. (Bersambung ke halaman 11)
Kejatisu Tolak Pelimpahan Ramadhan Pohan Medan | Jurnal Asia Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menolak penyerahan Ramadhan Pohan dari Poldasu, Selasa (29/11). Alasannya tidak diketahui pasti, padahal penyerahan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp4,5 milyar itu sudah disepakati sebelumnya. “Kami tidak tahu apa alasan penolakan penyerahan tersangka, padahal sebelumnya antara penyidik Poldasu dengan JPU sudah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan tersangka Ramadhan Pohan,” ujar Kasubdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Poldasu, AKBP Frido Situmorang, Selasa (29/11). Dikatakan Frido, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu, Sabarita Siahaan menolak menerima pelimpahan Wasekjen Partai Demokrat tersebut tanpa alasan yang jelas dan dia meminta supaya diserahkan pada Senin (5/12) mendatang. Mantan Kadubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu itu pun mengaku kecewa atas sikap JPU, yang menolak penyerahan tersangka penipuan dan penggelapan uang Rp4,5 milyar, yang dilaporkan Lorenz Sianipar tersebut. Karena dinilai telah mengingkari kesepakatan, apalagi Ramadhan Pohan berdomisili di Jakarta yang notabene pemanggilannya tidak mudah dilakukan. AKBP Frido Situmorang yang akan menjabat Kapolres Labuhan Batu itu menambahkan, Ramadhan Pohan dilimpahkan ke Kejatisu masih atas laporan pengaduan Lorenz Sianipar atas dugaan penipuan Rp4,5 milyar. Sedangkan dugaan penipuan Rp10,3 milyar atas laporan Rotua H boru Simanjuntak, ibu kandung Lorenz Sianipar sudah lengkap tinggal menunggu penyerahan tahap dua (P22) dari JPU. (Bersambung ke halaman 11)