Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 31 Agustus 2016

Page 1

Hal. 7

Hal. 12

Hal. 19

Ratusan Pengungsi Sinabung Minta Kepastian

Tiga Negara Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Singapura

Mentan Protes Bulog Jual Beras Lebih Mahal

Hal. 9

Hal. 15

Hal. 21

Soasialisasi Tax Ammnesty Harus Lebih Variatif

Bursa Bakal Cabut Batasan Harga Saham Terendah

104 PTS Ditutup 9 Berada di Sumut

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 31 Agustus 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.168 Tahun V

Jokowi Instruksikan Tak Keluarkan Banyak Perda

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

RAKERNAS I ADKASI. Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto (keempat kanan), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) dan Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said (kanan) saat menghadiri Pembukaan Rakernas I ADKASI di Jakarta, Selasa (30/8). Dalam pembukaan Rakernas tersebut Presiden Joko Widodo meminta daerah fokus membangun bidang yang sesuai dengan potensinya.

Virus Zika Jangkiti Warga Indonesia Pemerintah Siapkan Travel Warning ke Singapura Jakarta | Jurnal Asia Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, mengatakan sudah ada sejumlah warga Indonesia yang terjangkit virus zika. Ia menyebut warga tersebut berasal dari Suku Anak Dalam, Jambi.

“Sudah, jadi beberapa waktu lalu, saya agak lupa, dari penelitian itu menemukan anak Suku Anak Dalam di Jambi positif,” kata Nila di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/8). Selain itu, beberapa wisatawan In donesia yang berkunjung ke Singapura juga kedapatan terjangkit virus ini. Nila mengatakan, penemuan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat nyamuk

yang menyebarkan virus zika sama dengan nyamuk aedes aegypti. “Saya kira itu bukan suatu hal yang aneh, karena nyamuknya sama. Nyamuk demam berdarah dan nyamuk zika ini seperti aedes aegypti, ada kemungkinan kita bisa terkena juga dengan (virus) zika. Dan ada beberapa laporan wisatawan yang pulang ke Indonesia juga positif,” jelas dia. Ditanya mengenai jumlah warga

Indonesia yang teridentifikasi terjangkit virus zika, Nila belum bisa memastikan. Ia hanya mengatakan tak sampai puluhan. “Saya enggak bisa sebutkan tepatnya, yang Suku Anak Dalam saya bicara dengan penelitinya, hanya satu atau berapa gitu. Tidak sampai puluhan. Sampai saat ini laporan yang ke kami tidak banyak,” kata dia. Sementara itu untuk mengan tisipasi merebaknya virus ini,

Kementerian Kesehatan sudah menyiagakan pos kesehatan di bandara dan pelabuhan untuk memeriksa warga yang masuk, terutama dari negara yang telah terdampak zika. “Pertama kita tingkatkan kewaspadaan dari Singapura ke Indonesia dan memperkuat di kantor pe labuhan. Nah itu kalau yang demam kita minta ambil darahnya, kita isi alert (peringatan),” tukas Nila. (Bersambung ke halaman 11)

boleh atau tidak terpidana yang sudah mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap men calonkan sebagai kepala daerah. “Soal ini anggota komisi II dan fraksi-fraksi, Pemerintah, Bawaslu RI dan KPU RI sepakat tidak boleh dan tidak ada perbedaan pendapat,” kata Lukman Edy kepada wartawan, Selasa (30/8). Subtansi kedua, bagi mantan terpidana yang sudah menjalani hukumannya boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana kecuali untuk kejahatan Korupsi, Bandar Narkoba dan kejahatan seksual. “Mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual tidak boleh ikut Pilkada,” kata Lukman Edy yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. (Bersambung ke halaman 11)

Namun, menurut dia, seluruh permintaan tersebut belum bisa dipenuhi mengingat saat ini

pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. “Kami memahami kebutuhan keperluan anggota dewan, yang jadi masalah timing-nya. Karena sekarang pemerintah sedang melakukan penghematan,” ujar Tjahjo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), di Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). Tjahjo menuturkan, pemerintah telah membahas soal hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut, kata Tjahjo, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Tjahjo menegaskan tidak akan ada perubahan atau penaikan terkait

IHSG

Tutup 5.362,316

Shanghai

3,074.68

Nikkei 225

Kurs Tengah

(-/+)

%

-8,448 -0,157 4.65

0.15 -0.07

16,725.36

-12.13

Hang Seng 23,016.11

194.77

0.85

EURO STOXX 3,035.11

36.61

1.22

S&P Dowjones Nasdaq

2,179.73

-0.65

-0.03

18,489.53

-13.46

-0.07

5,237.10

4.78

0.09

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,260.00 10,037.83 14,815.42 17,346.75 1,709.68 12,989.19 3,275.30 1,600.33 9,605.56 4,201.87 9,743.21

Kemenkes Revisi Tarif BPJS Patokan Tarif Cuci Darah Diturunkan

Densus 88 Ambil Alih Kasus Bom Gereja St Yoseph Tersangka Dijerat UU Anti Terorisme Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A

Ketua Bawaslu Muhammad (keempat kiri) duduk bersama Menkopolhukam Wiranto (tengah), Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Ketua KPU Juri Ardiantoro (kedua kanan), Ketua DKPPP Jimly Asshidiqie (keempat kanan), Jaksa Agung M Prasetyo (ketiga kanan), Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman (kedua kiri), Kepala BIN Sutiyoso (kiri) dan anggota DKPP Valina Subekti (ketiga kiri) saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Senin (29/8)

Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah memahami kebutuhan dan keinginan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang meminta kenaikan gaji, perbaikan fasilitas, tunjangan, dan bahkan penambahan kewenangan.

Indeks Saham Nama

Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merevisi tarif Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ina CBGs merupakan patokan tarif tertinggi yang menjadi dasar pembayaran jasa medis oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan. “Kami sedang melihat kembali tarif-tarif ini dan akan diperbaiki. Yang kecil dinaikkan, yang enggak masuk akal dilandaikan,” ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/8). Revisi itu didasarkan pada dua tahun pelaksanaan BPJS. Data menunjukkan mana tarif yang seharusnya dapat ditingkatkan dan mana yang seharusnya diturunkan. “Sudah ada data akurat karena sudah dua tahun kan berjalan. Data itu yang kami pelajari terus dan paparkan di depan Kementerian Keuangan,” ujar Nila. (Bersambung ke halaman 11)

Mantan Napi Korupsi, Kejahatan Seksual dan Narkoba Tak Boleh Ikut Pilkada Jakarta | Jurnal Asia Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum sepakat bahwa mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual dan bandar narkoba tidak boleh ikut maju Pemilihan Kepala Daerah. Kesepakatan itu dicapai saat Komisi II DPR bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, pembahasan PKPU nomor 5 ini agak alot karena ada beberapa subtansi yang perlu diperdalam lagi. Salah satunya adalah soal ketentuan apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah. Ada 3 subtansi terkait ketentuan narapidana ikut Pilkada. Pertama,

Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi rapat kerja nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Dalam sambutannya, Jokowi mengimbau agar para legislatif di daerah tak mengeluarkan banyak peraturan daerah (perda), terutama yang menyulitkan masyarakat dalam berusaha dan menghambat investasi. “Produksi undang-undang sedikit tidak apa-apa yang penting kualitasnya yang baik, perda juga, yang mendongkrak kesejahteraan dan ekonomi. Jangan tiap hari memproduksi perda, pelaksanaannya bingung,” kata Jokowi di Hall C2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). Jokowi melanjutkan produksi aturan baik undangundang atau perda yang terlampau banyak akan menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit. Karena itulah beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mencabut ribuan perda yang tumpang tindih satu sama lain. “Undang-undang terlalu banyak, 1 tahun 40, kalau sudah buat undang-undang, pemerintah buat PP, saya buat Perpres, menteri buat Permen, waduh. Padahal sekarang ini perubahan dunia detik demi menit demi hari, jadi kita tidak leksibel, tidak cepat memutuskan. Maka jawaban saya tidak,” jelas dia. Jokowi menegaskan, produksi perda di daerah harus berorientasi pada kemudahan usaha bagi masyarakat dan membuka peluang investasi secara luas. Jangan malah membebani perekonomian hingga membuat kesejahteraan masyarakat menurun. “Kalau membuat perda, buatlah perda yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berusaha, jangan membuat perda yang membebani,” tukas Jokowi. (Bersambung ke halaman 11)

tunjangan, tetapi penyesuaian. “Misalnya kalau perjalanan ke Jakarta sekarang dapat Rp 550 ribu, disesuaikan menjadi Rp 750 ribu. Sekarang ini kan mereka mengeluh tidak bisa menginap, hotel saja paling murah Rp 500 ribu, makanya nanti ada penyesuaian,” tutur Tjahjo. Lalu kapan penyesuaian itu akan dilakukan? “Penyesuaian menunggu waktu yang tepat. Bisa tahun ini atau tahun depan,” ujarnya. Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan DPRD harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam APBD. Jangan sampai kenaikan yang diminta nantinya akan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tjahjo menilai tidak semua daerah bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan yang diminta oleh anggota DPRD, seperti misalnya tunjangan transportasi. “Kalau semua mintanya mobil ya tidak bisa dong. Tergantung daerah. Jangan sampai PAD murni daerah diganggu oleh tambahan ini padahal dana DAK tertunda,” ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Adkasi Lukman Said saat mem berikan sambutan di acara se minar nasional menyinggung ren cana Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari daerah. DPRD kabupaten sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan

rakyat di daerah akan membantu merumuskan kebijakan nasional tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya jika DPRD mendapatkan perbaikan kesejahteraan. “Teman-teman dari Papua pun sudah berpesan untuk meminta kesejahteraan dan supaya negara berpihak kepada DPRD. Sebab, katanya, selama belasan tahun kami menderita,” tutur Lukman. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, upaya DPRD untuk meminta perbaikan fasilitas, tunjangan, dan bahkan penambahan kewenangan sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. (Bersambung ke halaman 11)

Medan | Jurnal Asia Polresta Medan sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep dibantu petugas Penjinak Bom (Jibom) dan Polda Sumut, kemarin (29/8). Kini, proses penyidikan Ivan Armadi Hasugian (18) yang sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, diambil alih oleh tim Datasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fahrizal menyebut, dirinya tak dapat berkomentar lebih jauh lagi saat disoal perkembangan kasus teror bom tersebut. “Bukan kapasitas saya lagi ini. Bukan kami (Polresta) lagi yang menangani, jadi kami enggak tahu,” kata Fahrizal ketika dihubungi dari telepon selularnya, Selasa (30/8) malam. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

PERSoNEl Gegana Brimob Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca peristiwa teror bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan, Sumatera Utara, Senin (29/8).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.