Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 31 Desember 2015

Page 1

Tahun Baru Hotel di Medan Full Booking

Denda Tilang 2015 Tak Transparan

Eksekusi Mati Tunggu Ekonomi Pulih

Hal. 5

Hal. 9

Hal. 3

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 31 Desember 2015

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

Petani Jeruk Karo Beralih ke Kopi Hal. 19

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 971 Tahun IV

Keluarga Besar Harian Jurnal Asia Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2016 Perayaan Tahun Baru Sumut Rawan Keamanan

Pesta Kembang Api Dilarang medan | Jurnal asia Polresta medan melarang masyarakat melakukan pesta kembang api, pada malam pergantian tahun baru, kamis (31/12) hingga Jumat (1/1) 2016. Hal ini demi ketentraman dan kenyamanan bersama, yang bisa saja terganggu dengan suara kebisingan dentuman mercon dan kembang api. “Polresta Medan tidak akan mengeluarkan izin untuk pesta ke m b a n g a p i . S e b a b s e p e r t i diketahui, beberapa lokasi di Medan sering melakukan pesta kembang api. Jadi ini sifatnya himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perayaan pesta kembang api,” kata Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Rabu (30/12) kemarin. Bahkan sejumlah lokasi yang

biasanya menjadi tradisi perayaan pesta kembang api seperti di Jalan KH Zainul Ariin, Jalan Gagak Hitam, dan lokasi lain, juga diimbau agar tidak melakukan tradisi itu pada tahun ini. “Sebagai contoh di sekitar Jalan Zainul Ariin, selalu diblokir untuk pesta kembang api. Kami minta supaya Polsek Medan Baru mengantisipasinya,” tegasnya. Namun ketika disinggung jika masyarakat tetap melakukannya, M a rd i a z m e n g a k u t i d a k b i s a dikenakan tindak pidana. “Berbeda jika akibat pesta kembang api itu mengenai orang lain dan membuat laporan, maka penyelenggaranya bisa diminta keterangan,” pungkasnya. Sementara, untuk pengamanan perayaan pergantian malam tahun baru, sebanyak 1.502 personil kepolisian disiagakan. “Jumlah itu terdiri dari 1.050 petugas dari Polresta, selebihnya dukungan daripersonel TNI, Polda Sumut dan Pemko Medan, sehingga jumlah total mencapai 1.502 orang,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 11)

19 Persen Jalan Nasional di Sumut Rusak medan | Jurnal asia Balai Besar Pengelolaan Jalan N a s i o n a l ( B B PJ N ) W i l a ya h I mencatat, hingga semester I 2015, dari 2.632,22 kilometer (Km) jalan nasional di Provinsi Sumatera, sepanjang 508,52 KM (19,32 persen) tidak mantap atau masih mengalami kerusakan. Pihaknya menargetkan, pada 2019 hanya sekitar 2 persen saja dalam kondisi tidak mantap. Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Paul Ames Halomoan mengatakan, untuk jalan kategori mantap di Sumut baru sekitar 80,68 persen atau 2.123,70 KM dari 2.632,22 KM. Dan selebihnya masih dalam kategori jalan rusak. "Untuk jalan nasional yang berada dalam kategori rusak itu sekitar 508,52 KM (19,32 persen). Dan itu berada di wilayah Lintas Barat bahkan masih ada jalan yang belum diaspal atau masih tanah," katanya kemarin. Menurutnya, untuk jalan lintas sendiri memang belum ada yang 100 persen. Lintas Timur hanya 96 persen, Lintas Barat dari Sumbar hingga Sibolga mantap, tetapi lewat Madina jalan rusak bahkan ada yang masih tanah. Dan untuk Lintas Barat ini, kata dia, akan segera dilakukan pembangunan jalan sepanjang 89 Km selama 3 tahun dengan lebar

badan jalan 6,38 m. Pembangunan ini direncanakan akan dilaksanakan awal Januari 2016 mendatang. Selain itu, kata dia, masih ada jalan yang lebarnya belum sesuai standar atau sekitar 4 meter, seharusnya minimal lebar badan jalan 6 meter. Ini menjadi 'PR' (Pekerjaan Rumah) bagi BBPJN ke depan untuk mencapai jalan mantap sepanjang 2.632,22 KM. Ia mengatakan, kondisi jalan mantap di Sumut pada semester I 2015 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan jalan mantap pada semester II tahun 2014 yang mencapai 1.806,36 KM. Dengan demikian, jalan mantap pada semester I tahun 2015 bertambah sepanjang 317,43 KM. "Pada 2019 nantinya, kami menargetkan jalan mantap di Sumut akan mencapai 98 persen hingga 2019 mendatang. Oleh karena itu, hingga kini terus dikebut untuk pembangunan dan perawatan jalan agar dapat mencapai target dalam waktu 3 tahun ini," tukasnya. Ia menambahkan, untuk pengerjaan infrastruktur jalan di Sumut pada tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,925 triliun. Alokasi anggaran tersebut turun sebesar Rp60 miliar dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp1,986 triliun. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ariin

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah Mata uang

%

IHSG

4593,008

23,650

0,520

Shanghai

3,572.88

9.14

0.26

Nikkei 225

19,033.71

51.48

0.27

Hang Seng 21,882.15

-117.47

-0.53

EURO STOXX 3,291.87

-22.41

-0.68

S&P 500

2,068.00

-4.50

0.23

Dowjones

17,597.00

-41.00

0.23

4,684.25

-6.25

0.13

Nasdaq

USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,794.00 10,044.12 15,067.20 20,447.54 1,779.84 11,444.94 3,215.77 1,581.58 9,457.18 4,588.40 9,747.05

Kaleidoskop 2015 JuRNal aSia merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi selama periode Januari-Desember 2015. Beberapa diantaranya merupakan insiden kecelakaan, ekonomi politik, serta penanganan kasus korupsi oleh KPK dan instansi hukum lainnya. Berikut penyajian yang disampaikan secara sederhana.

Jurnal Asia | Ant: Iggoy el Fitra

TeROmPeT JumBO. Calon pembeli melihat terompet jumbo yang dijual pedagang di Jl Ganting, Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/12). Terompet jumbo setinggi 2,5 meter dengan berat tiga kilogram dijual menjelang malam pergantian tahun dengan harga Rp325 ribu.

Januari dan Maret Kepala Daerah Dilantik 5 Pilkada Susulan Awal 2016 Jakarta | Jurnal asia Kementerian Dalam Negeri mengagendakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 pada Januari 2016 mendatang. "Saya sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dan kalau bisa dibagi dua tahap. Bagi daerah yang tidak ada sengketa pil kada kalau bisa akhir Januari (pelantikan) dan kalau daerah yang ada sengketa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Maret," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12). Tjahjo ke Balai Kota untuk bertemu Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat terkait pengesahan APBD DKI. Tjahjo optimistis tak akan banyak yang peserta pilkada yang bersengketa dan akhirnya menunda pelantikan karena menunggu putusan MK. "Jangan sampai pilkada serentak mengganggu keputusan di daerah," sambungnya. Ia berharap pelaksanaan pilkada

di 5 daerah yang ditunda sebelumnya bisa dilakukan sebelum Maret. "Soal mau dibuat serentak atau tidak itu keputusan KPU. Mudah-mudahan tidak melebihi Maret supaya bisa ikut dilantik bareng," ujarnya. Pilkada Susulan 2016 Lima daerah gagal mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 karena tengah bersengketa di ranah hukum. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo merencanakan proses pilkada susulan di lima daerah itu akan dilakukan pada tahun 2016. "Bagi pemerintah yang penting lima daerah yang tertunda ini mudah-mudahan bisa dilakukan paling lambat akhir Maret selesai. Karena yang Fakfak dan Kalteng awal Januari. Yang tiga tunggu putusan inal MA, akhir Desember," kata Tjahjo usai pelantikan Pj Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Rabu (30/12). Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memproses beberapa gugatan sengketa pilkada. Tjahjo berharap, gugatan sengketa pilkada di MK tidak mengganggu

proses pelantikan. "Kami sudah melapor kepada presiden akan mengusulkan pelantikan serentaknya dua tahap. Tahap pertama akhir Januari atau awal Februari, bagi daerah yang pilkadanya tidak ada sengketa," sambung Tjahjo. Sedangkan, bagi daerah yang mengajukan gugatan sengketa pilkada akan dilakukan pada tahap kedua bulan Maret. "Ada 147 yang mengajukan sengketa pilkada. Bagi daerah yang ada sengketa pilkada mudah-mudahan akhir bulan Maret bisa dilantik," pungkas Tjahjo. Sementara itu, saat ini MK menerima sekitar 88 kasus sengketa pilkada dari pelaksanaan pilkada serentak. Berikut jadwal penyelesaian sengketa pilkada di MK: - 19 Desember-22 Desember Pengajuan gugatan pilkada tingkat gubernur - 21 Desember Pemeriksaan kelengkapan permohonan/gugatan pilkada tingkat walikota dan bupati. (Bersambung ke halaman 11)

Januari - Selasa (13/1): KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Calon kuat Kapolri ini dijerat atas kasus kepemilikan rekening gendut yang mencurigakan. - Jumat (23/1): Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Mabes Polri, dengan tuduhan perkara rekayasa keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam prakara Pemilukada tahun 2010. Kasus ini mencuat pasca penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Februari - Senin (16/2): Hakim Sarpin Rizald‎i memutuskan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Dalam pertimbangannya, Hakim Sarpin menyatakan BG sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri bukanlah penyelenggara negara. - Selasa (17/2): Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyusul rekannya, Bambang Widjojanto, yang ditetapkan oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kasus ini kental kaitannya dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka sebelumnya. - Selasa (24/2): Kabut asap mulai menebal di beberapa wilayah Indonesia, terutama di kepulauan Sumatera dan Kalimantan. maret - Senin (16/3): Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I. Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat nilai tukar rupiah yaitu antara lain terkait kebijakan mengenai fasilitas pajak, pemberian insentif PPN, kebijakan anti dumping, pemberian bebas visa, penggunaan biofuel, penerapan LC untuk produk Sumber Daya Alam, restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. april - Jumat (10/4): KPK tahan Menteri Agama era SBY. Suryadharma resmi ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. (Bersambung ke halaman 11)

PeNgumumaN uNTuk menyambut perayaan tahun baru, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Jumat, 1 Januari 2016. Koran akan hadir kembali seperti biasa, hari Senin (4/1). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan.(Red)

Bayar Pajak Manual Distop Mulai 1 Januari Pemandangan rutin di setiap kantor Pelayanan Pajak (kPP) pada setiap akhir bulan yang selalu penuh dengan antrian para wajib pajak menyelesaikan pelaporan dan berbagai urusan pajak. Namun tumpukan kertas-kertas yang membukit, bunyi mesin printer dan robekan kertas continuous form, bakal tidak lagi terlihat dan terdengar oleh para wajib pajak. Pasalnya, sistem pembayaran pajak secara manual atau hard copy sudah tidak bisa dilakukan mulai 1 Januari 2016.

SeJumlaH ruas jalan banyak berlubang-lubang, perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Medan maupun Dinas PU Bina Marga. Jangan asal tambal sulam seperti yang terlihat di Jalan Asia.

Indeks Saham Nama

Seperti disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama, bahwa sistem pembayaran yang selama ini dilayani oleh hampir semua bank dan kantor pos itu akan akan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015. Mulai 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online atau melalui e-billing,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/12). Untuk mengakomodasi masa peralihan cara pembayaran pajak

dari sistem manual ke sistem online melalui e-Billing, beberapa bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara, serta PT Pos Indonesia masih terus melayani pembayaran pajak secara manual sampai tanggal 30 Juni 2016. Pemberlakuan sistem e-billing merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi Wajib Pajak (WP) yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam membayar pajak kepada Negara. Pembayaran dapat dilakukan – 24 jam online – dan dimanapun lokasi wajib pajak berada. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Jafkhairi

PeSeRTa wajib pajak melakukan pembayaran melalui layanan pajak keliling usai registrasi pada layar monitor Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDeh) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Kini pembayaran pajak mulai 2016 akan dilakukan secara online.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.