Hal. 3
Hal. 8
Hal. 11
Indonesia Butuh Impor Gas
Penyiar Radio Dianiaya Oknum Polisi
Kasus Kuna Sudah Duduk
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 24
Provos Gagalkan Penyelundupan Narkoba ke Sel
Bakal Calon Rektor Wajib LHKPN ke KPK
Presiden Kumpul Ribuan TNI/Polri
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 31 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.294 Tahun V
Gatot Bantah Suap DPRD Sumut Seret Sekda dan Kabiro Keuangan Pemprov
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SIDANG MANTAN GUBERNUR SUMUT. Terdakwa kasus suap anggota DPRD Sumut yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengikuti sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/1). Gatot Pujo Nugroho disidang terkait kasus suap terhadap pimpinan berserta sejumlah anggota DPRD Sumut senilai Rp61 miliar.
Wilayah Hukum Polsek Medan Timur Marak Maling Seminggu 7 Rumah Dibobol
Jurnal Asia | Putra
DUA rumah yang bersebelahan menjadi sasaran maling di Jalan Sentosa Baru, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan. Wilayah hukum Polsek Medan Timur tampaknya kini semakin rawan aksi pencurian, Foto diambil Senin (30/1) sore. sudah terbuka dua bagian. Bahkan kamar putranya yang kosong tampak acak-acakan. “Hilang dek TV dan laptop milik anakku. Padahal untuk beli tv itu ku tabung dengan susah payah. Tega kali maling itu bikin kami kayak gini. Aku yakin kali kalau pelakunya orang sekitar sini. Karena dia mungkin tau bahwa jendela rumah tak mempunyai teralis besi, lantas masuk setelah mencopot kaca nako. Dia pasti mau cepat karena ada uang, jam dan barang-barang kami yang di meja ruang tamu tak
sempat disentuhnya,” tandas Dina kepada wartawan yang mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah dalam insiden ini. Bahkan sebelum kejadian ini juga, rumah tetangga sebelah Dina turut menjadi sasaran. Pintu besi kediamannya yang baru saja selesai direnovasi dicopot maling. Hal tersebut membuat korban terpaksa membeli pintu baru untuk mencegah hal sama terulang kembali. TKP Gang Kemuning Aksi pencurian ternyata turut diderita Irul, penduduk Jalan HM
Yamin Gang Kemuning, Kec. Medan Perjuangan. Pegawai swasta universitas tersebut menyatakan kaca jendela dikediamannya telah dicongkel maling. Dalam peristiwa minggu lalu, tasnya diobok-obok pelaku. “Pelaku melompati pagar rumah kami yang bergembok. Kebetulan malam itu saya dan istri tertidur pulas dan tidak tau peristiwa sampai pagi. Ada kerabat yang datang saat kami hendak berangkat kerja, menyebut tas dan berkas-berkas sudah berserak di bawah jendela samping rumah. Setelah diperiksa
ternyata uang sudah hilang meski dompet tidak diambil. Demikian juga ponsel yang ada di dalamnya luput dari jarahan pelaku,” tutur Irul saat ditemui Jurnal Asia. Senada dengan Dina di atas, Irul juga sangat meyakini pelaku yang menyatroni rumahnya diduga warga sekitar. “Aku menduga orangnya sini-sini juga. Dia cuma mengambil duit, sedangkan dompet berisi surat-surat penting, atm tak disentuh. Juga ada hp di tas yang dibiarkannya,” beber Irul. Selang beberapa hari kemudian masih di Gang Kemuning, pasca menggerayangi kediaman Irul, giliran rumah Ipah dan disampingnya serta kos-kosan diganyang maling. Kebetulan rumah kosong serta koskosan ditinggal pemilik. “Kalau rumah kosong itu bekas rumah sewa yang sudah lama tak ditempati, sejak penghuninya ditangkap polisi karena menjual narkoba. Satu persatu kayu-kayu didalam rumah ini sudah dijarah maling. Ada kusen, pintu, dll di dalamnya dicopoti mereka. Pemilik rumah juga sudah diberitahu, tapi mereka tak berdaya karena tak berada di lokasi yang sama,” terang warga sekitar enggan memberi nama kepada Jurnal Asia dengan alasan takut. Sama halnya dengan rumah kosong itu, kos-kosan disamping tempat tinggal Irul tak luput dari aksi penjarahan. Sejumlah pakaian berikut peralatan elektronik rumah tangga ikut digondol sang maling. (Bersambung ke halaman 11)
Khatib Sholat Jumat Bakal Punya Standardisasi Pemerintah tengah merumuskan untuk mengkaji standar penceramah Sholat Jumat. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah kondisi ceramah saat Sholat Jumat yang cenderung saling menghujat.
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengikuti rapat kerja dengan komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 oleh Kemenag.
“Isu ini bukan barang baru, jauh sebelum saya menjadi Menag sudah muncul. Bertolak dari berbagai masukan, karena ini eskalasi intensi atau aktivitas politik makin tinggi, ini kemudian menimbulkan intensi. Masukan yang kami terima, banyak yang mengeluh ceramah di masjid saling mencela, menghina, bukan karena
Indeks Saham Nama
Tutup
IHSG
kepada umat lain, tetapi kepada sesama umat Islam,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/1). Lukman mengatakan pihak yang menjadi subjek sertiikasi adalah khatib Sholat Jumat. Dia menjelaskan harus terpenuhi syarat minimal Sholat Jumat. “Dalam isu kaitan penceramah, kami ambil titik moderat kaitannya dalam Sholat Jumat karena tidak bisa dipisahkan dalam ibadah. Kami belum dalam kaitannya dengan ustaz atau mubalig. Kami fokus pada Sholat Jumat karena menyangkut syarat sahnya Sholat Jumat, harus terpenuhi secara minimal,” terang Lukman. “Oleh karena itu, muncul kosakata standardisasi. Agar Sholat Jumat memenuhi rukunnya, agar sah. Ada juga yang tidak memenuhi rukun
sehingga problem,” sambungnya. Sebelumnya, Lukman mengungkapkan kementeriannya akan merumuskan standar kualiikasi untuk penceramah agama. Langkah itu dilakukan agar tidak ada ceramah yang mengandung hujatan. “Sekarang Kementerian Agama bekerja keras untuk merumuskan apa kualiikasi atau kompetensi yang diper lukan sebagai standar penceramah itu,” kata Lukman di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/1). Namun pihak Kemenag tidak ingin menjadi lembaga yang memberikan sertifikat terhadap pen ceramah tersebut. Pihaknya akan berbicara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang keagamaan terkait siapa yang akan memberikan sertifikat untuk penceramah, apakah dari MUI atau ormas agama gabungan. (Bersambung ke halaman 11)
(-/+)
Kurs Tengah %
5302,662 -10,180 -0,190
Shanghai
3,159.17
9.61
0.31
Nikkei 225
19,368.85
-98.55
-0.51
Hang Seng 23,360.78
-13.39
-0.06
EURO STOXX 3,259.12
-44.21
-1.34
S&P
-25.25
-1.10
19,802.00 -210.00
-1.05
2,263.75
Dowjones
Medan | Jurnal Asia Kinerja aparat hukum Polsek Medan Timur dan Polrestabes Medan benarbenar dipertanyakan, terutama dibagian patroli jalanan serta petugas lapangan. Dalam data dihimpun Jurnal Asia, Senin (30/1), sedikitnya ada tujuh rumah yang sukses dibobol kawanan pencuri sepanjang minggu ini. Terakhir terjadi di Jalan Sentosa Baru, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan pada Senin dinihari. Adalah Dina, mengaku menjadi korban maling ketika ia dan putri bungsunya terlelap tidur. “Kami tidur di kamar terpisah. Anak saya Ubit di depan sedangkan kakak di kamar belakang. Bahkan pada sekira pukul 03.00 WIB, masih terbangun untuk cek anak laki-laki saya yang belum pulang. Semua masih aman-aman saja. Begitu juga dengan Ubit, dia mengaku sempat terbangun ke kamar mandi. Tak ada kejadian apa-apa,” tuturnya kepada Jurnal Asia. Namun kegaduhan di rumah tersebut terjadi sekira pukul 05.30 WIB, ketika Dina terbangun untuk menunaikan sholat Subuh. Ia terkejut melihat kaca jendela nako kediamannya yang tak berjeruji besi
Medan | Jurnal Asia Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonogroho membantah telah menyuap anggota DPRD hingga miliaran rupiah sebagai “uang ketok” dalam pengesahan LPJP APBD, P-APBD, dan LKPJ Tahun 2014. Bantahan itu diungkapkan Gatot Pujonugroho dalam penjelasannya sebagai terdakwa dugaan suap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (30/1) siang. Selain terkait APBD, Gatot juga mengaku tidak mengetahui adanya pemberian uang mencapai miliaran rupiah agar dapat dibatalkan pengajuan Hak Interpelasi anggota DPRD Sumut tahun 2015. “Mengenai hal-hal seperti itu, saya tidak pernah terlibat dan apalagi, mencampuri. Dalam hal tersebut ada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Biro Keuangan sebagai staf gubernur,” ujarnya. Gatot mengatakan, dalam permintaan anggota DPRD Sumut mengenai uang ketok untuk memuluskan LPJP APBD, P-APBD, dia tidak pernah ketemu dengan anggota legislatif tersebut. Namun, anggota DPRD Sumut diwakili Sekretaris DPRD bertemu dengan Sekda dan Kepala Biro Keuangan. “Jadi, mereka yang mengetahui mengenai uang ketok yang diminta anggota DPRD Sumut,” kata Gatot. Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK memperlihatkan barang bukti berupa LPJP APBD, LKPJ, Perda, pidato Gubernur Sumut dan dokumen lainnya kepada majelis hakim. (Bersambung ke halaman 11)
Nasdaq
5,096.75
-65.75
-1.27
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,335.00 10,077.94 14,311.81 16,788.11 1,718.74 11,652.41 3,009.15 1,603.79 9,699.89 4,197.68 9,362.50
April, 612 Money Changer Segera Ditutup Medan Jadi Transaksi Pencucian Uang Narkoba Jakarta | Jurnal Asia Bank Indonesia (BI) mencatat setidaknya masih ada 612 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau biasa dikenal dengan money changer yang tidak punya izin. Jabodetabek, Lhokseumawe, Bali, Kalimantan Timur dan Kediri menjadi lima wilayah terbesar yang memiliki KUPVA tak berizin. Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Eni V. Panggabean mengatakan, 612 KUPVA tersebut wajib melakukan pendaftaran ke BI hingga batas waktu 7 April 2017. Jika tidak, maka usaha dari money changer tersebut akan ditutup. “Apabila masih terdapat KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha,” katanya saat ditemui dalam jumpa pers di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (30/1). Eni mengatakan, setelah berakhirnya batas waktu tersebut, BI akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam operasi penertiban KUPVA Bukan Bank yang tak berizin tersebut. Hal tersebut dilakukan guna mencegah pemanfaatan KUPVA Bukan Bank untuk pencucian uang transaksi narkotika, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. Untuk itulah, penertiban KUPVA BB dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, PPATK, BNN dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. “Jadi kami meluruskan, yang tidak berizin harus jadi berizin. Karena kejahatan tadi kebanyakan dari yang tidak berizin, sekitar 90% lah,” ungkap Eni. “Tapi ke depan, kalau yang tidak berizin ini dibiarkan bisa bermasalah. Ada laporan tiap bulan, kami bisa lihat secara online datanya. Itu yang sebabkan mereka itu kami seleksi dan tertib,” pungkasnya. Sementara itu, jumlah money changer yang memiliki izin hingga saat ini ada 1.064 KUPVA. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 sebanyak 994 KUPVA. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Ekho Ardiyanto
WARGA menukar dolar AS dengan rupiah di salah satu Money Changer. Dari hasil penyelidikan BNN sementara, ada 6 money changer terlibat transaksi pencucian uang narkoba.