Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 31 Juli 2015

Page 1

Ekspor Sumut Terus Turun Hal. 3

Amerika Bebaskan Bea Masuk Produk Ikan Indonesia

MUI Dorong Bentuk BPJS Syariah

26.289 Guru di Sumut Terancam Tak Bersertiikat Hal. 9

Hal. 8

Hal. 5

Indeks Saham Nama

Tutup 4712,492

-8,630 -0,180

SHAnGHAI

3,705.77

-83.40

nIkkeI 225 20,522.83

219.92

1.08

HAnG SenG 24,497.98 -121.47

-0.49

eURO STOXX 3,579.43

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

%

IHSG

-2.20

3.90

0.11

2,093.50

-8.00

0.38

DOwJOneS 17,626.00

-56.00

0.32

-9.50

0.21

S&P 500

harianjurnalasia

Kurs Tengah

(-/+)

nASDAq

4,555.50

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

9,851.86 14,778.45 21,016.83 1,737.61 10,848.17 3,531.21 1,650.26 8,944.12 4,870.53 9,833.18 13,468.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Jumat, 31 Juli 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 847 Tahun IV

Ada Kepala Daerah Pakai Ijazah Palsu

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A

MoU KPU - KEMENTERIAN RISTEK DIKTI. ketua kPU Husni kamil Malik (tengah) dan Menristek Dikti Mohamad nasir (ketiga kiri) bertukar naskah nota kesepahaman di gedung kPU, Jakarta, kamis (30/7). kPU dan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani nota kesepahaman veriikasi ijazah calon kepala daerah dalam rangka Pilkada serentak 2015.

KPK Didesak Tahan Gatot Adalah Front komunitas Indonesia Satu (FkI-1) yang menyuarakan hal tersebut saat berorasi di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, kamis (30/7) siang. walaupun mengacu pada azas praduga tak bersalah, puluhan massa tersebut menganggap, secara hukum sudah sangat jelas keterlibatan Gubsu Gatot dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha negera (PTUn) Medan. Di mana dikaitkan dengan dana bantuan daerah bawahan (BDB), dana bantuan

sosial (Bansos) dan proyek raksasa lainnya. “kami warga Sumut sebagai konstituen Gatot merasa kecewa dengan keterlibatannya atas kasus suap hakim PTUn Medan,” ucap koordinator aksi Israel Situmeang. Tak hanya itu, dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, elemen Front komunitas Indonesia Satu, juga memint a kPk mengungkap sejumlah dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun pernyataan sikap yang mereka sampaikan dian-

taranya, meminta kPk segera menahan Gubernur Gatot, evaluasi segala bentuk dana BDB, Bansos, dan proyek raksasa yang ada di Pemprovsu oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPk), Mendagri segera menonaktifkan Gubernur Gatot, serta usut siapa saja yang terlibat telah menggerogoti APBD Sumut. “Front komunitas Indonesia Satu juga mendukung sepenuhnya tindakan kPk secara hukum. Selain itu kita juga meminta kPk usut harta kek aya a n G ub s u G a t o t ya ng mengalir ke istri muda, bersihkan

"Dia (kepala daerah itu) mengatakan kalau dia tidak pernah beli ijazah palsu, dia selalu bilang beli ijazahnya asli tidak palsu," imbuh nasir mengundang tawa. nasir menjelaskan, sesuai UU nomor 12 tahun 2012, bagi lembaga yang mengeluarkan ijazah palsu, maka diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 1 miliar. Bagi pemegang ijazahnya diancam pidana 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. "Tujuan kemenristek Dikti menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa menjadi national competitiveness atau daya saing bangsa," ucapnya. "Saya akan announce mereka supaya masyarakat mengerti kita akan melakukan revolusi mental, memperbaiki mental di negeri ini akibat cara memperoleh ijazah yang tidak benar. Pasti dia kelola negara juga tidak benar," imbuhnya. (Bersambung ke halaman 11)

Segera Dibatasi Kemendag

Bongkar Korupsi di Pemprovsu

Medan | Jurnal Asia Penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat reaksi positif. Selanjutnya muncul desakan untuk segera menahan Gatot dan istri mudanya, karena telah menciderai martabat masyarakat di Sumut.

Jakarta | Jurnal Asia Inisiatif Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof M nasir untuk ikut dalam memveriikasi ijazah calon kepala daerah di Pilkada 2015, bisa jadi tidak berlebihan. Rupanya, hal itu turut dilatarbelakangi adanya kepala daerah yang menggunakan ijazah palsu. "Laporan yang sudah masuk kepada kami ada, yang kemarin ada," kata M nasir usai penandatanganan kerjasama dengan kPU di kantor kPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, kamis (30/7). "Apakah dia akan mencalonkan lagi atau tidak, belum tahu. kalau mencalonkan lagi, ada potensi (pelanggaran lagi -red)," imbuhnya. nasir tidak merinci siapa kepala daerah dimaksud atau dari daerah mana. Pihaknya menyerahkan masalah itu kepada penegak hukum. "(Daerah) di bagian timur, kami belum pastikan di mana," ujarnya.

segala praktek korupsi di wilayah Pemprovsu, dan Mendagri segera melantik Gubernur Sumut deinitif,” tambah Israel. Usai berorasi sekitar 20 menit, FkI-1 meminta pernyataan sikap mereka untuk disalin dan ditandangani pejebat Pemprovsu yang menerima mereka. Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum Ferlin nainggolan didampingi Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan Robertson dan kasatpol PP Provsu Zulkili Tauik, yang ber­ sedia menerima pendemo menyambut positif permintaan itu. (Bersambung ke halaman 11)

Impor Batik Tak Lagi Bebas Jakarta | Jurnal Asia Guna menahan gempuran produk impor tekstil batik dan motif batik (TPT) yang angkanya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kementerian Perdagangan (kemendag) akan memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT) batik dan motif batik. Tercatat, pada periode JanuariApril 2014 nilai impor TPT batik dan motif batik sebesar USD28,1 juta. kemudian pada periode yang sama tahun ini naik menjadi USD34,9 juta. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Permendag nomor 53/M-DAG/PeR/7/2015 tentang ketentuan impor TPT batik dan motif batik.

"Berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya," tegas Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di kantornya, Jakarta, kamis (30/7). Dalam ketentuan tersebut mengatur kain lembaran dan pakaian jadi batik dan bermotif batik paling sedikit dua warna. kemudian, perusahaan yang akan melakukan impor TPT batik dan motif batik harus memiliki penetapan sebagai importir terdaftar (IT) TPT batik dan motif batik. Rachmat menjelaskan, untuk mendapatkan IT TPT batik dan motif batik perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri kemendag. (Bersambung ke halaman 11)

Dampak El Nino 2015 Terparah Jakarta | Jurnal Asia Fenomena el nino diperkirakan akan mulai terlihat pada bulan Agustus hingga Desember 2015 mendatang. Hal tersebut didasari oleh kenaikkan indeks el nino Southern Oscillation (enSO) dari 1,6 pada Juni menjadi 2,2 pada Desember mendatang. el nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik sekitar equator (equatorial paciic) khususnya di bagian tengah dan timur (sekitar pantai Peru). Penyimpangan ini akhirnya berdampak pe nyimpangan kondisi laut hingga terjadi penyimpangan iklim.

Akibatnya di beberapa daerah di Indonesia, khususnya sebelah selatan garis khatulistiwa, terjadi kemarau panjang. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Badan Meterologi, klimatologi, dan Geoisika (BMKG) Andi Eka Sakya dalam jumpa pers di kantor BMkG, Jl.Angkasa, Jakarta Pusat, kamis (30/7). "Fenomena itu (el nino) akan mulai terlihat sekitar bulan Agustus hingga Desember mendatang. Perlu diketahui bahwa saat ini kenaikkan indeks el nino Southern Oscillation (enSO) yang tadinya 1,6 pada Juni menjadi 2,2 pada Desember," ujarnya. "Daerah-daerah di Indonesia

yang berpotensi terkena dampak el nino 2015 meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, nusa Tenggara, kalimantan Selatan (kalsel), dan Sulawesi Selatan (Sulsel)," lanjutnya. Andi menjelaskan bahwa Jawa, Sulsel, Lampung, Bali, nTB, dan nTT telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut yang sangat panjang. wilayahwila yah tersebut sudah mengalami kekeringan sejak Mei 2015 sesuai dengan pantauan Peta Pemantauan Hari Tanpa Hujan milik BMkG. "nTB dan nTT telah memasuki musim kemarau sejak Maret 2015 dan diprediksi berlangsung hingga november 2015.

Sementara Jawa memasuki musim kemarau sejak April 2015 dan diprediksi berlangsung hingga Oktober 2015," ucapnya. Ia menuturkan bahwa musim penghujan di awal tahun 2016 di beberapa daerah yang disebutkan di atas yang terkena dampak el nino akan mengalami kemunduran. Selain itu hal tersebut berdampak pula pada keringnya lahan dan bisa memicu banyak masalah. Musim penghujan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober-Februari akan mundur menjadi Februari-Juli 2016. "Akibat fenomena ini, awal musim hujan di 2016 awal d i b e b e ra p a d a e ra h a k a n mengalami kemunduran. Dan

berdampak pula pada masa paceklik, kebakaran hutan, ketersediaan air bersih, serta meningkatnya demam berdarah" tutupnya. 2015 Terparah Dalam 30 tahun terakhir, el nino berefek negatif terparah terjadi pada tahun 1997/1998. Asian Development Bank (ADB) mencatat bencana itu menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia seluas 9,8 juta hektar. Penguatan el nino 2015 ini, ditunjukkan oleh kenaikan indeks enSO (el-nino Southern Oscillation) dari 1,6 pada Juni dan akan terus meningkat hingga 2,2 pada Desember 2015. (Bersambung ke halaman 11)

Pejabat Takut Ambil Keputusan

Kasus Suap Dwelling Time Pelabuhan

Polisi Bidik Pejabat 18 Kementerian Kasus suap dan gratifikasi izin ekspor impor dwellling time (bongkar muat) di pelabuhan, menyeret beberapa nama di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Penyidik Polda Metro Jaya sendiri telah menahan dua orang dari penetapan tiga tersangka oleh kepolisian. Satu tersangka lainnya, kini tengah diburu kepolisian bekerjasama dengan pihak Interpol. Selain kemendag, pihak kepolisian kini juga tengah membidik tersangka baru di intansi terkait lain nya. Pasalnya, terdapat 18 instansi yang setingkat kementerian yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi izin ekspor impor tersebut. Menurut Jk, kasus tersebut telah merugikan negara. Pasalnya, suap dan gratiikasi telah mem­ buat waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan menjadi lebih lama. Maka itu, ia

mendorong pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus suap dan gratiikasi yang melibatkan 18 instansi. “Ya tentu itulah kewajiban penegak hukum untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang menghambat arus ekonomi kita. Dwelling time menghambat kecepatan logistik dalam negeri dan memakan biaya tinggi. Oleh karena itulah maka upaya kepolisian itu tentu kita dukung,” pungkas Jk. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

MENTERI Perdagangan Rachmat Gobel (kiri) berbincang dengan mantan Menteri Perindustrian (Menperin) Hartarto (tengah) dan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan (kanan) saat menghadiri diskusi tekstil di kementerian Perdagangan, Jakarta, kamis (30/7).

Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan

MoBIl melintas di kawasan pelabuhan saat berlangsung aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya kini menyelidiki adanya praktek suap dwelling time yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di kemendag dan 18 kementrian lainnya.

Jokowi Segera Terbitkan Inpres Soal Proyek Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah Joko widodo (Jokowi) segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) juga undang-undang terkait per cepatan proyek strategis nasional. Perpres dan Inpres ini bakal ditandatangani Presiden Joko widodo (Jokowi) sebelum 17 Agustus 2015. Pembahasan mengenai hal tersebut dilakukan melalui rapat tertutup sejumlah menteri di kantor kementerian koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, kamis (30/7). "namanya Perpres percepatan proyek-proyek strategis nasional. Ini akan jadi model, karena akan ada dasar hukumnya, maka proyek pemerintah bisa ditetapkan," u ‎ jar Sofyan usai rapat. Sofyan mengatakan, perce-

patan proyek tersebut bakal ber laku untuk proyek-proyek in frastruktur yang mangkrak atau pun yang baru akan berjalan. Pemerintah bakal menginventarisasi proyek-proyek apa saja yang dianggap strategis, dan perlu dipercepat melalui payung hukum Perpres dan Inpres ini. "Di lampiran Perpres itu ada, atau pakai list yang sudah ada di Bapppenas (Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas)," tuturnya. Penerbitan 2 aturan ini dilatarbe lakangi pejabat yang takut dikriminalisasi saat mengambil keputusan. Sofyan menyebut contoh saat proses tender, pembe basan lahan, pejabat takut untuk mengambil sebuah terobosan karena dibayang-bayangi hukuman pidana. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.