Walikota Larang Camat dan Lurah Tinggalkan Wilayahnya Halaman 2 seLasa, 31 juLi 2018 nomor 1.724 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Sekda Minta Warga Tidak Merokok Sembarangan harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 3
Gerindra-Demokrat Sepakat Koalisi Pilpres 2019 Halaman 4
Begal dan Teroris Jadi Fokus Polisi Halaman 7 Pengusaha Komplain
Perizinan Online Terpadu Meragukan
Antara | Nova Wahyudi KEBAKARAN LAHAN LAGI. Anggota Polsek Pemulutan memadamkan lahan yang terbakar di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Senin (30/7). Kebakaran lahan tersebut karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mahasiswi IPB asal Sumut Adukan Pemkab Simalungun
Beasiswa Distop karena Pindah Agama medan | jurnal asia Seorang mahasiswi Institut Pertanian Bogor asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dilaporkan terpaksa berhenti kuliah gara-gara beasiswanya disetop oleh pemerintah kabupaten setempat. Konon, pemerintah memutuskan menghentikan beasiswa yang disebut Beasiswa Utusan Daerah itu gara-gara si mahasiswi, Arnita Rodelina Turnip, dan keluarganya pindah agama. Lisnawati, ibunda Arnita, kemudian melapor kan hal yang dialami putrinya kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada awal Juli 2018. Ombudsman segera menindaklanjuti laporan warga Desa Bangun Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun itu.
Ombudsman sudah menginvestigasi sementara laporan Lisnawati meski belum memeriksa langsung otoritas di Pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu kepala Dinas Pendidikan. Namun Ombudsman menduga bahwa Dinas Pendidikan telah menciptakan aturan yang bermotif suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengecam keras kebijakan itu. Ombudsman menjadwalkan me minta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Resman Saragih, di Medan hari ini, Selasa, 31 Juli 2018. (Bersambung ke halaman 11)
“ini kasus sangat sensitif. Laporannya ke ombudsman ri ada kebijakan Pemkab simalungun diduga berbau sara.” Kepala ombudsman ri Perwakilan sumut, abyadi siregar
Presiden Korea Utara Diundang Hadiri Asian Games Puan Maharani Langsung ke Pyongyang Pyongyang | jurnal asia Menko PMK Puan Maharani mengunjungi Korea Utara. Kunjungan tersebut dalam rangka mengundang Korut hadir dalam pembukaan Asian Games 2018. “Menko PMK Puan Maharani selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia/ Special Envoy melakukan courtesy call dan dialog bilateral dengan pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) di Pyongyang (30/7),” cuit Kemenko PMK di akun Twitter mereka, Senin (30/7). Kedatangan Puan disebutkan disambut hangat oleh Ketua Presidium Majelis Rakyat Agung RDRK Kim Yong Nam. Puan menyampaikan langsung undangan dari Presiden Jokowi terkait Asian Games. “Dalam pertemuan tersebut, Menko Puan menyampaikan secara langsung undangan dari Presiden Joko Widodo kepada Pemimpin RDRK untuk menghadiri upacara pembukaan Asian Games 2018,” tulis akun itu lagi. (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Galih Pradipta PEjALAN kaki melintas di trotoar yang dihias tema merah putih dan Asian Games di kawasan Senayan Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin, (30/7). Kawasan tersebut untuk menyambut HUT Ke-73 RI dan Asian Games 2018.
jakarta | jurnal asia Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tak yakin tentang cara kerja dari sistem perizinan online atau online single submission (OSS). Mereka masih ragu atas kesiapan dari sistem tersebut. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pada dasarnya para pengusaha menilai bahwa OSS belum siap untuk langsung dijalankan. Menurutnya, OSS lebih baik dilaksanakan secara bertahap. “Jadi prinsipnya kita ini sejak dicanangkan (OSS) ini masih proses, sebetulnya kami sudah mengingatkan apa bisa langsung jalan? Apa nggak sebaiknya ada penahapan? Cuma kan pemerintah memaksakan ini harus (jalan),” katanya di Apindo, Jakarta, Senin (30/7). (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Prasetia Fauzani WARGA mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di mobil kas keliling BNI di Kediri, Jawa Timur.
Penerima Bansos Dilarang Merokok jakarta | jurnal asia Pemerintah berencana melarang para penerima bantuan sosial untuk merokok. Hal tersebut dilakukan agar bantuan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang semestinya yakni bahan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya melarang agar penerima bantuan sosial untuk tidak merokok. Alasan pertama, uang bantuan sosial yang diterima bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti kebutuhan pangan. “Usulan kami bahwa penerimaan PKH itu harus memastikan, karena mereka ini kan menerima tunai, ketika mereka menerima tunai maka uang itu dipakai untuk keperluan yang benar benar di butuhkan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (30/7). (Bersambung ke halaman 11)