Hal. 3
Hal. 5
Hal. 11
Harga Cabe di Sumut Merosot Tajam
Polrestabes Medan Siap Hadapi Prapid Kedua Siwaji
Subsidi Elpiji 3 Kg Pakai Kartu Gagal Uji Coba
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 11
Sumut Tawarkan Investasi Jalan Tol Medan-Berastagi
Situs Tiket Online Dibobol Rp4 Miliar
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Jumat, 31 Maret 2017
0852 9776 1000
Waspadai Deisit Perdagangan dengan Tiongkok
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.343 Tahun V
Dua Pasang Bayi Kembar Siam Lahir di Sumut Badan dan Kepala Berdempet
Jurnal Asia | Ant: Humas RSUP H Adam Malik
Medan | Jurnal Asia Dua bayi kembar siam lahir di Sumut dan kini tengah menjalani perawatan tim medis RSUP Adam Malik, Medan. Dua pasang bayi kembar siam tersebut berasal dari Binjai dan Kisaran. Sekretaris tim penanganan bayi kembar siam RSUP Adam Malik, dr Rizki Adriansyah mengatakan, bayi pertama dempet di bagian perut hingga tulang belakang. Bayi tersebut lahir di Kisaran, pada 24 Maret 2017 lalu. Bayi berjenis perempuan itu dilahirkan dari seorang ibu berinisial A. “Untuk bayi kedua, dengan jenis lakilaki. Kemudian, dempet di bagian kepala dalam satu badan. Bayi itu, dari orangtua berinisial D, lahir di Binjai 28 Maret 2017,” tutur Rizki dalam jumpa pers di RSUP H Adam Malik Medan, Kamis sore (30/3). Kata Rizky, bayi kembar siam pertama yang dempet di bagian perut kondisinya masih stabil. Artinya masih dimungkinkan untuk menjalani operasi pemisahan. “Hanya saja terdapat lubang kecil di bagian jantung. Operasi pemisahan masih memungkinkan dengan tingkat keberhasilan 80 persen,” katanya. Namun, operasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Operasi akan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kontrol terhadap kondisi bayi tersebut. “Namun, kita menunggu hingga kondisi bayi optimal,” sebutnya. Hal berbeda diucapkan Rizky, untuk bayi kembar siam yang kedua. Dia mengatakan, bayi yang dempet di kepala dengan satu badan lebih rumit. Meski punya dua jantung, namun salah satunya mengalami kelainan jantung bawaan. (Bersambung ke halaman 11)
BAYI KEMBAR SIAM. Kondisi bayi kembar siam dua kepala dengan satu badan menjalani perawatan di RSUP H Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Kamis (30/3). RSUP H Adam Malik merawat dua pasang bayi kembar siam, yakni dengan kondisi dempet tulang dada dan bayi lainnya dengan kondisi dua kepala dengan satu badan yang memiliki dua pasang tangan dan kaki.
Tunggakan Iuran dan Klaim Fiktif Merajalela
Dana Jaminan Kesehatan ‘Buntung’ Rp9,7 T Jakarta | Jurnal Asia Pemasukan dana jaminan sosial melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terus mengalami deisit sejak diluncurkan pada 2014 lalu. Pada tahun pertama, deisit mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 5,7 triliun pada 2015. Pada 2016, angka deisit terus naik menjadi Rp 9,7 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pem berdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, dalam rapat tingkat menteri bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kamis (30/3), dibahas sejumlah skenario. Berbagai ke bijakan tengah dikaji untuk meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Langkah ini juga didukung dengan diterbitkannya instruksi presiden atau amandemen peraturan presiden. “Rapat ini saya ingin dengar masukan dari kementerian dan lembaga negara telnis pelaksana program JKNKIS ini. Mana skenario yang kita sepakati, baru nanti kita laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Puan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis. Pada 2019, populasi penduduk In donesia diperkirakan mencapai 268,2 juta
jiwa. Pemerintah melalui Kemenko PMK akan mensinkronisasi dan mengendalikan kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat. Kemenko PMK akan menghitung ulang jumlah penerimaan dana jaminan ke sehatan nasional, mulai dari besaran iuran, kolektabilitas iuran, hingga bauran kepesertaan. Sementara, dari sisi pengeluaran akan dihitung kembali besaran tarif, providers payment mechanism, kendali biaya dan eisiensi operasional. Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah terkait pembiayaan dana peserta JKNKIS juga tengah diatur di daerah masingmasing (cost sharing). “Soal payung hukum kami (pemerintah) menyiapkan dua opsi, yaitu diterbitkan pepres baru, karena sudah beberapa kali mengalami perubahan. Atau merivisi peraturan perundangundangan yang ada disesuaikan dengan substansi dengan
pengendalian deisit,” kata Puan. Indikasi 1 Juta Klaim Fiktif Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan telah membentuk satuan tugas (Satgas). Direktur Utama BPJS Fahmi Idris mengatakan, Satgas tersebut dibentuk untuk menindaklanjuti temuan KPK terkait indikasi kecurangan atau klaim iktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) barubaru ini. “Harus kami cek dulu. Untuk melihat indikasi itu, KPK bersama Kemenkes, BPJS membentuk Satgas,” ujar Fahmi, di Kantor Ke menterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (30/3). Ia mengatakan, saat ini Satgas tengah menyusun pedoman kerja. (Bersambung ke halaman 11)
KPK Tangkap Pejabat PT PAL Indonesia Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (30/3). Kali ini, KPK menangkap pejabat PT PAL Indonesia. Pejabat itu diduga menerima suap terkait dengan proyek yang tengah digarap perusahaan plat merah itu.
Jurnal Asia | Ant: Zabur Karuru
PEKERJA menyelesaikan pembangunan bengkel kapal selam di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Surabaya. Kali ini, giliran pejabat PT PAL yang terjaring OTT KPK karena tersandung kasus suap.
“Iya benar tadi ada OTT,” kata salah seorang sumber di KPK. Namun, belum diketahui dengan pasti pemberian suap itu terkait proyek apa di PT PAL. Termasuk berapa orang yang turut diamankan. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan soal penangkapan tersebut. “Benar, hari ini ada operasi tangkap
tangan yang dilakukan KPK di dua kota, Jakarta dan Surabaya. Indikasi Penerimaan hadiah atau janji terkait perkapalan,” kata Febri. Febri tidak menjelaskan pihakpihak yang ditangkap. Belum ada informasi juga mengenai jumlah nominal uang yang diamankan dalam OTT. PT PAL merupakan perusahaan galangan kapal. Kegiatan utama perusahaan itu yakni memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesiikasi tertentu berdasarkan pesanan. Menurut informasi yang beredar, KPK sudah mengamankan barang bukti hingga Rp3 miliar. OTT yang ke19 di era Ketua KPK Agus Rahardjo ini, juga mengamankan hingga lebih dari 10 orang. (ant)
Indeks Saham
Kurs Tengah
Nama
Tutup
(-/+)
%
IHSG
5592,952
0,440
0,010
Shanghai
3,210.24
31.08
0.96
19,063.22 154.26
0.80
Nikkei 225
Hang Seng 24,301.09
90.96
0.37
EURO STOXX 3,474.77
0.50
0.01
7.67
0.32
S&P 500
2,368.80
Dowjones
20,742.96
83.64
0.40
5,912.97
15.42
0.26
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,316.00 10,202.06 14,312.06 16,565.78 1,713.61 11,959.24 3,012.34 1,563.14 9,351.84 4,188.45 9,537.33
Aksi 313 Diharap Tak Bernuansa SARA Istana Minta Kondusif dan Tidak Anarkis Jakarta | Jurnal Asia Pihak kepolisian sudah mengumpulkan informasi mengenai aksi 313. Salah satu informasi yang didapatkan adalah jumlah massa yang akan hadir. "Pemberitahuan 20 ribu orang, tapi kami lakukan pengumpulan informasi. Informasi yang kita dapat, (yang ikut) 2.500 orang. Mungkin akan ada perkembangan lagi. Kita akan sampaikan segera," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan kepada wartawan di kawasan DPR/ MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (30/3). Kemungkinan besar, massa aksi bukan hanya datang dari Jakarta. Pihak kepolisian juga sudah melakukan antisipasi dengan menurunkan personel di pintu masuk Jakarta dari arah Jawa Barat dan Banten. "Kita terus mengumpulkan informasi di daerah lain. Ada beberapa massa yang datang ke Jakarta. Barusan tadi dikomunikasikan," kata Iriawan. "Jumlah personel (keamanan) cukup," sambungnya. Kapolda mengatakan memberi izin jika aksi dilakukan dengan jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Istana. Namun tidak diperbolehkan long march dari Istana ke gedung DPR/MPR. (Bersambung ke halaman 11)