Hal. 4
Hal. 9
Hal. 18
Diminta Evaluasi Tarif Parkir Hotel
Bagi-bagi Kue Kekuasaan di Kabinet Novanto
Pemerintah Perbarui Titik Gempa
Hal. 8
Hal. 16
Hal. 19
Polres Langkat Amankan 1 Kg Sabu
BI Perbarui Aturan Suku Bunga Penawaran Antar Bank
Stok Bawang Merah Petani Menumpuk
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Selasa, 31 Mei 2016
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.094 Tahun IV
Ketua DPRD Sumut Dituntut 5 Tahun Penjara KPK Pantau Pemda se-Sumatera Utara Medan | Jurnal Asia Ketua DPRD Sumut 20142019 Ajib Shah, dituntut 5 tahun penjara karena menerima Rp1,195 miliar dari Gubsu Non aktif Gatot Pujo Nugroho, di sidang Tipikor Jakarta. Ia diketahui menyetujui APBD dan laporan pertangggungjawaban APBD 2012-2013 dan pembatalan interpelasi. Sedangkan Eddy Sofyan selaku Eks Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemprovsu juga dituntut 6 tahun bui, di PN Tipikor Medan. Kasus ini merupakan aliran haram dana bansos lanjutan yang menyeret sejumlah pihak. “Kami meminta majelis hakim menghukum terdakwa berupa p i d a n a p e n j a ra s e l a m a l i m a tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (30/5). Wa w a n m e n u n t u t s u p a y a
Indeks Saham Nama IHSG Shanghai Nikkei 225
(-/+)
Kurs Tengah %
4836,033
21,300
2,822.45
+1.41
0.05
17,068.02 +233.18
1.39
Hang Seng 20,629.39
+52.62
0,440
0.26
EURO STOXX 503,086.26 +7.78
0.25
S&P 500
2,100.50
0.51
Dowjones
17,886.00
+69.00
0.39
4,517.25
+25.00
0.56
Nasdaq
+10.75
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,606.00 9,765.62 15,142.89 19,934.29 1,756.10 12,288.65 3,322.22 1,632.48 9,123.80 4,430.96 9,866.21
Dalam RUU Tax Amnesty
Pemerintah-DPR Sisipkan Pasal Kebal Hukum Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
TUNTUTAN AJIB SHAH. Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019 Ajib Shah berjalan usai menghadiri sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/5). Ajib Shah dituntut lima tahun penjara subsidair enam bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dari Gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebesar Rp 1,195 miliar untuk menyetujui APBD dan laporan pertangggunjawaban APBD 2012-201 dan pembatalan interpelasi. majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan satu, menyatakan terdakwa Ajib Shah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 ayat 1 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1. Ajib tidak dibebankan uang
Proyek 35 Ribu MW Kisruh
Sumatera Krisis Listrik Tapi Suplai ke Jawa Jakarta | Jurnal Asia Pembahasan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( R U P T L ) a n t a ra P T P L N d a n Kementerian ESDM berlarut-larut sehingga lelang tahap kedua proyek 35.000 MW tak bisa dimulai. Salah satu penyebabnya adalah polemik
Tutup
pembangunan High Voltage Direct Current (HVDC), alias kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah untuk jaringan listrik Jawa-Sumatra. Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, HVDC sempat dihilangkan dalam dokumen revisi RUPTL yang diajukan oleh PLN.
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
SAMBANGI KPK. Direktur Utama PLN Sofyan Basyir menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5). Kedatangan mantan Dirut BRI bersama sejumlah pejabat PLN lainnya itu untuk berkoordinasi aspek hukum perihal proyek listrik 35 ribu megawatt yang digagas pemerintah.
Pihaknya kemudian meminta PLN agar HVDC dimasukan kembali dalam RUPTL. Sudirman ingin HVDC tetap dibangun karena beban jaringan di Jawa sudah sangat maksimal, tetapi kebutuhan listrik tentu terus bertambah. Agar tidak overload, maka pembangkit mulut tambang dibangun di Sumatera Selatan, lalu listriknya dialirkan ke Jawa melalui HVDC. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengakui bahwa pihaknya memang ingin menghapus saja rencana pembangunan HVDC dari proyek 35.000 MW. Alasannya adalah pertimbangan ekonomis, teknis, dan perencanaan. “Hambatannya (proyek HVDC) pertimbangan keekonomian. Terus yang kedua, masalah teknis dalam arti kata, hari ini Sumatera masih sangat membutuhkan daya listrik yang besar. Jawa sudah masuk 23 ribu MW dalam RUPTL. Ketiga, pengkajian perencanaan yang sudah terlampau lama harus dilakukan,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (30/5). Dia menjelaskan, saat ini pertumbuhan konsumsi listrik (Bersambung ke halaman 11)
pengganti karena sudah mengembalikan uang sebesar Rp1,195 miliar. “Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatan dan telah melakukan pengembalian atas
seluruh uang yang diterimanya Rp1,195 miliar,” kata jaksa Wawan. Uang tersebut diterima Ajib karena ia memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungj awa b a n Pe l a k s a n a a n ( L PJ P ) (Bersambung ke halaman 11)
Dana BOS 2016 Triwulan II Cair Rp700 M Untuk 2.946.519 Siswa Medan | Jurnal Asia Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan 2 (April-Juni) 2016, telah disalurkan ke rekening sekolah jenjang pendidikan dasar (dikdas) dan menengah (dikmen) se-Sumatera Utara sebagai penerima dana tersebut. “Dana BOS triwulan kedua ini mengalami pengurangan hingga mencapai Rp 17.559.700.000 dibandingkan pada penyaluran pada triwulan pertama,” kata Ketua Manajemen BOS Dikmen August Sinaga Disdiksu, kemarin di kantor dinas pendidikan tersebut Jalan T Cik Ditiro Medan. Disebutkannya, pengurangan jumlah dana BOS tahap kedua ini seiring dengan berkurangnya penerima dana tersebut sebanyak 52.889 orang. Pada pencairan triwulan pertama (Januari-Maret), kata August total mencapai Rp720.773.200.000 untuk 2.999.408 siswa dari 13.869 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Sedangkan triwulan kedua ini dicairkan Rp 703.103.500.000 untuk 2.946.519 siswa dari 13.801
sekolah. Menurut August yang juga Kabid Dikmenti Disdiksu, berkurangnya jum lah dana maupun siswa penerima BOS untuk triwulan kedua ini, diduga karena ada data belum leng kap atau salah yang dikirim operator sekolah, saat melakukan pengisian data pokok pendidikan (Dapodik). August menyebutkan besaran dana BOS untuk jenjang dikmen me ngalami kenaikan dari Rp1,2 juta per siswa per tahun pada 2015 bertambah menjadi Rp 1,4 juta per siswa per tahun pada 2016. Dengan de mikian, ada kenaikan Rp 200 ribu per siswa, sehingga dana yang disalurkan Rp 350.000 per siswa per triwulan. Penerima dana BOS dikmen un tuk triwulan kedua sebanyak 543.780 siswa dari 1.850 sekolah dengan rincian jenjang SMA 309.875 sis wa di 959 sekolah dan siswa SMK 233.905 dari 891 sekolah. Sedangkan jumlah dana yang dicair kan total Rp 190.323.000.000 yang terdiri untuk jenjang SMA Rp (Bersambung ke halaman 11)
Presiden Jokowi Segera Sikapi Maia Peradilan
Maju Pilkada, Anggota DPR Harus Mundur Jakarta | Jurnal Asia Anggota DPR masih melakukan tawar menawar agar tidak perlu mundur dari jabatannya saat maju di Pilkada. Pemerintahan bergeming dan tetap berpegang pada putusan MK yang mewajibkan anggota DPR mundur. Hingga kini belum ada titik temu antara dua pihak, dalam revisi UU Pilkada tersebut. “Sikap pemerintah tetap menghormati putusan MK. Putusan MK inal and binding. Pemerintah tidak ingin buat keputusan yang bertentangan dengan MK,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/5). Tjahjo sebelumnya pada Senin siang bertemu dengan pimpinan Komisi II untuk lobi-lobi sebelum rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, dia kembali lagi ke DPR untuk berdiskusi dengan Saat ini, beberapa fraksi meminta agar anggota DPR tidak perlu mundur dari jabatan
anggota dewan, tetapi hanya mundur dari jabatan struktur alat kelengkapan dewan (AKD) namun masih berstatus anggota DPR. AKD yang dimaksud adalah komisi dan badan yang ada di DPR. Pemerintah pun masih berpegang pada pendiriannya yaitu anggota DPR harus mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan. Belum ada titik temu dari dua pihak ini. “Dari versi pemerintah ya berpegang dengan putusan MK,” ungkap Tjahjo. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan
UU PILKADA. Seskab Pramono Anung (tengah), Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Menkumham Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5). Rapat tersebut membahas soal perubahan kedua Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah dan DPR menyisipkan pasal kebal hukum bagi Menteri, Wakil Menteri dan pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat dalam proses pemberian amnesti pajak (tax amnesty) dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pemerintah mempertegas itu pada pasal 23 RUU Pengampunan Pajak, yang menyebutkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana selama dalam melaksanakan tugas beritikad baik dan sesuai dengan ketentuan. Untuk memperkuat legitimasi, Fraksi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan (PDIP) memberi catatan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tersebut. Dalam salinan DIM, ketiga fraksi tersebut meminta penegasan lebih rinci mengenai jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak menjalankan tugas terkait kebijakan tax amnesty. Jaminan kebal hukum juga dimohonkan untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan turunan dari RUU Pengampunan Pajak. Menyikapi ususlan-usulan tersebut, Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak mengusulkan perbaikan draft RUU, dengan menyisipkan pasal sebagai berikut: “Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.” Sebelumnya diketahui, Pemerintah dan DPR secara estafet melanjutkan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak secara tertutup dari hotel ke hotel. Dalam proses pembahasan, DPR menghembuskan wacana perluasan lingkup pidana yang bisa diberikan amnesti, menjadi bukan hanya pidana perpajakan. Selain itu, terjadi tawar menawar besaran tarif uang tebusan antar fraksi di DPR. (Bersambung ke halaman 11)
Poldasu Selidiki Kenaikan Harga Sembako Medan | Jurnal Asia Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akan menelusuri penyebab melambungnya harga kebutuhan pokok, termasuk daging sapi di kabupaten maupun kota di daerah tersebut. “Petugas akan turun ke pasar untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga kebutuhan itu,” ujar Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Senin (30/5) malam. Nainggolan mengatakan, polisi akan melakukan penelusuran ke setiap gudang penyimpanan kebutuhan. Polisi tidak akan menolerir segala bentuk penimbunan yang merugikan masyarakat. “Jika ditemukan ada penyimpangan dalam permainan penimbunan barang kebutuhan, maka akan ditindak tegas. Keresahan masyarakat merupakan pintu masuk polisi menyelidiki kenaikan harga kebutuhan,” katanya. Dia mengharapkan, masyarakat juga memberikan laporan kepada polisi jika melihat aksi spekulan yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok. Penimbunan itu sebagai penyebab melambungnya harga kebutuhan. Didasari 3 Faktor Terkait meroketnya harga bahan pokok menjelang Ramadhan, juga banyak berlatar belakang. Seperti dikatakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri mengatakan harga bahan pangan dan sembako di pasar tradisional masih tinggi, seperti harga bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabai, telur, minyak goreng, dan komoditas lainnya. “Bawang merah memang turun sedikit Rp 500 per kilogram (Kg) menjadi kisaran Rp 38 ribu-Rp 45 ribu per kg. Tapi bawang putih justru melonjak sampai Rp 7 ribu dari harga sebelumnya Rp 35 ribu menjadi Rp 42 ribu per kg,” ungkap Abdullah, kemarin. Harga cabai rawit merah masih stabil di kisaran Rp 30 ribu-Rp 35 ribu per kg, harga jual telur masih Rp 20 ribu(Bersambung ke halaman 11)