Harian Nasional by Harian Nasional

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

BERITA UTAMA

MAN U M UNITED NIT vs LIVERPOOL

PENGUSAHA ANCAM RELOKASI INDUSTRI

DEMI HARGA DIRI H A

» 22

» 23

ANTARA | MOHAMMAD AYUDHA

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Warga melukis mural bergambar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kampung Gremet, Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/10). Mural ini bentuk sukacita warga menyambut pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019—2024, Minggu (20/10).

arasi positif, juga optimisme, menemani periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Riuh politik efek pemilihan presiden misalnya, tak lagi terasa. Rivalitas politik kini menjadi satu suara. Tujuannya Jakarta

24 - 31°C

Bandung

pun layak diapresiasi: membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sentimen positif ini bekal sempurna untuk Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko WidodoMa’ruf Amin menjalankan amanah rakyat. Tak boleh dilupakan,

20 - 29°C

Semarang

24 - 33°C

Yogyakarta

masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera dijawab. Dalam edisi kali ini, HARIAN NASIONAL merangkum beberapa sektor yang (masih) perlu mendapatkan perhatian serius pemerintahan Joko Widodo23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

BACA DI HALAMAN » 2–20

Ma’ruf Amin. Berbekal optimisme masyarakat, setumpuk tantangan itu diyakini mampu diatasi. Selamat bekerja, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. O 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

LESTARIKAN TOLERANSI, CERDAS BERDEMOKRASI Masyarakat diimbau tidak mudah termakan isu politik identitas yang berpotensi memecah persatuan.

Semua orang berhak memilih karena identitas dan itu tidak masalah selama tidak menganggap orang lain sebagai musuh.

Penegakan hukum harus dipertegas, misalnya menggugurkan orang yang gunakan politik identitas sebagai alat kampanye.

Masyarakat harus mendapatkan edukasi dan menyadari bahwa keberadaan politik identitas berpotensi merusak kesatuan.

MAHFUD MD KETUA GERAKAN SULUH KEBANGSAAN

Banda Aceh

23-32°C

Medan

ROMO ANTONIUS BENNY SUSETYO STAFF KHUSUS DEWAN PENGARAH BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 22-32°C

Pekanbaru

24-28°C

Batam

DOK. PRIBADI

maupun pusat perkotaan karena jadi cara mudah dengan biaya murah untuk menyulut emosi publik. Hal yang berbahaya ketika pemilih buta visi-misi dan rekam jejak calon. Mereka hanya mengacu isu keseragaman etnis, agama, dan budaya. “Isu politik identitas membuat seseorang jadi tidak rasional dalam menentukan pilihan, sehingga rekam jejak dan program tidak lagi diperhitungkan,” ujar Romo Benny. Benny senada menganggap politik identitas sulit dihindari. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat pasti akan melihat, orang yang mereka pilih ternyata tak sesuai harapan lantaran hanya termakan isu semata. Hal krusial seperti kualitas dan kapabilitas dari seorang pemimpin justru terabaikan. “Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum juga harus bisa dipertegas, salah satunya melarang rumah ibadah sebagai tempat kampanye,” katanya. Menurut Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, dalam menentukan pilihan memang ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi (masyarakat) pemilih. Setidaknya, visi-misi, track record, kemampuan, dan kepribadian sang calon menjadi tolok ukur. Pertimbangan latar belakang seperti kesamaan agama dan suku kandidat pun tak bisa dimungkiri sebagai pengacu. “Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kontestan baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif untuk memengaruhi pemilih berdasarkan kesamaan

DOK. PRIBADI

amanah, jujur, dan bisa menyejahterakan rakyat. Masingmasing individu harus bisa mengutamakan sikap toleransi antarsesama umat manusia agar perpecahan masyarakat bisa dihindari dan seutuhnya bersatu. Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengakui, politik identitas di Indonesia sulit dihindari. Demi tak terbawa arus perpecahan hanya karena pilihan politik, semua pihak harus bisa menjaga diri dan emosi, serta tidak mendiskriminasikan satu sama lain. Sikap ini penting ditumbuhkan di lingkungan masyarakat luas (pemilih) agar tidak terjebak permainan elite politik yang rakus kekuasaan. “Sedikitnya tiga prinsip demokrasi yang tidak boleh dilanggar yaitu kebebasan, kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum, serta keharusan untuk menjaga keutuhan bangsa,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Toleransi menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam bernegara dan berbangsa. Menurut Mahfud, perbedaan pilihan pasti terjadi, termasuk menyangkut politik. Terpenting tetap saling menghargai antarsesama. Politik identitas yang kini menyeruak menjadi sebuah tantangan. Sepanjang dilakukan dalam kerangka demokrasi dan tidak menggunakan kekerasan, apa pun bentuknya, sah-sah saja. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Antonius Benny Susetyo berpendapat, politik identitas muncul baik di daerah

DOK. PRIBADI

olitik identitas yang mengaitkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap dimanfaatkan sebagai isu untuk menjatuhkan lawan dalam hajat politik, baik pemilu nasional maupun lokal demi manarik simpati pemilih. Perebutan kekuasaan tak dimungkiri bisa menggelapkan individu seorang (elite) politik hingga melakukan hal di luar koridor, tanpa menyadari dampak yang terjadi. Pikiran yang ada di kepala hanya menang dan mendapatkan kepuasan. Di Tanah Air, politik identitas sulit dihindari karena hampir digulirkan pihak atau kelompok tertentu setiap jelang pesta demokrasi. Isu yang berkaitan SARA ini cenderung dijadikan andalan tim sukses calon tertentu untuk menyulut emosi lawan politik, sekaligus merebut mayoritas suara pemilih hingga berpaling. Di beberapa kontestasi politik, baik pilpres maupun pilkada, masyarakat akar rumput kerap jadi korban, ketika termakan narasi-narasi negatif. Cara ini cenderung merusak sistem demokrasi di Indonesia yang mengedepankan aspek keadilan berpendapat, termasuk memilih pemimpin berdasarkan keyakinan, visi-misi, program, kualitas, serta rekam jejak. Terlepas berasal dari suku atau agama apa pun itu. Sebagai bangsa yang semakin cerdas berdemokrasi, sudah saatnya mengesampingkan hal-hal yang bersifat mendiskriminasi satu sama lain. Tujuan pemilu, idealnya memilih pemimpin yang

KARYONO WIBOWO PENGAMAT POLITIK INDONESIAN PUBLIC INSTITUTE

24-31°C

Padang

23-30°C

Jambi

Menko Polhukam Wiranto (tengah), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga dari kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan), berbincang bersama sejumlah tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan, antara lain, Mahfud MD (kedua dari kiri), Alwi Shihab (kiri), dan Romo Benny Susetyo (kelima dari kiri) usai menggelar pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu. Audiensi para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan dengan pejabat negara ini bertujuan mengajak segenap elite politik, tokoh bangsa, dan pemuka agama mengedepankan persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI usai kontestasi Pemilu 2019.

tersebut. Namun, sejauh tidak digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, identitas ini sebenarnya tidak bermasalah,” ujar Karyono. Penggunaan isu agama terbukti dapat menggerakkan massa lebih cepat dan masif dibandingkan kandidat harus

membuat dan menyosialisasikan program. Melihat daya rusak yang besar, sangat diperlukan kesadaran dari semua pihak, mulai dari elite politik yang terlibat dalam kontestasi, penyelenggara pemilu, hingga aparat penegak hukum, termasuk masyarakat luas. O SHERLYA PUSPITA SARI

Sikap Kritis Harus Dibangun MANUSIA memiliki beragam identitas mulai dari suku, agama, dan ras. Ironisnya, keberagaman itu justru dijadikan senjata oleh segelintir pihak untuk memecah belah persatuan masyarakat lewat politik identitas demi meraih kekuasaan. Fenomena ini bukan lagi rahasia umum, bahkan sulit dihindari. Menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi, identitas yang melekat dalam diri individu sangat rawan digunakan atau dipolitisasi. Hal ini berpotensi memecah belah antarsesama dan berujung diskriminasi. Masyarakat, harus bisa mengantisipasi dan membangun sikap kritis ketika mendapat informasi agar tak mudah termakan isu politik identitas. “Kemampuan masyarakat yang rendah dalam mengakses informasi, pendidikan, dan kondisi ekonomi kerap menjadi sasaran. Imbasnya, mudah tersulut isu politik identitas. Oleh karena itu, jangan terjebak dalam komodifikasi isu politik identitas,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, politik identitas bergantung pada penawaran dan permintaan. Masalah ini sering kali muncul ketika kandidat yang berkompetisi hanya dua pasangan. Di sisi lain, perlu ada literasi dan edukasi terhadap publik atas hal tersebut. Menurut dia, peraturan 24-32°C

Palembang

23-32°C

untuk mencegah munculnya dua pasang kandidat itu penting dibuat. “Dalam konteks ini perlu menurunkan syarat persentase pendaftaran agar tidak hanya dua pasangan calon. Publik juga harus diberikan edukasi agar lebih dewasa dan mengedepankan kesatuan serta persatuan bangsa,” ujar Mardani. Politikus PDI-P Eva Kusuma Sundari berpendapat, kehadiran politik identitas di Tanah Air sebagai kemunduran bagi demokrasi. Selain itu mengakibatkan demokrasi semakin jauh untuk dicapai bahkan berdampak pada konflik dan permusuhan. Sejatinya politik digunakan sebagai alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Penekanannya harus diisi gagasan dan ide. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, awal keberadaan politik identitas hanya sebagai penegas identitas kelompok politik tertentu. Hal ini sebenarnya sah saja dalam demokrasi karena berfungsi sebagai perekat soliditas politik. Masalahnya, politik identitas sering kali berlebihan hanya karena nafsu kekuasaan sesaat yang akhirnya berdampak pada kegaduhan politik. “Politik identitas harus dikembalikan pada khittahnya sebagai perekat sosial kelompok politik tertentu, tanpa memandang rendah pihak lain atau yang berbeda,” kata Adi. O SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON ALFIAN

P. Pinang

23-33°C

Bengkulu

24-32°C

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

TANTANGAN MENJAGA IKATAN SOSIAL Medsos menjadi lahan menarik buzzer menciptakan keuntungan politis dan ekonomis. Perlu undang-undang untuk mengaturnya.

stilah buzzer belakangan ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Pada umumnya, buzzer merupakan instrumen lazim dalam dunia pemasaran. Namun, dalam penggunaannya di kancah politik, buzzer bertransformasi 180 derajat. Peran mereka kini bukan hanya untuk kepentingan promosi, melainkan juga menjadi strategi penggiringan opini untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan lawan politik. Buzzer bahkan menjadi sarana kampanye hitam yang mumpuni untuk mendongkrak elektabilitas serta popularitas tokoh atau partai politik (parpol) tertentu. Untuk itu, tidak jarang buzzer antusias menyebarkan narasi-narasi bermuatan negatif. Pesan yang mereka tebar pun kerap berseberangan dengan yang diperjuangkan masyarakat sipil, sebagaimana terjadi saat gelombang besar demonstrasi beberapa waktu lalu. Jagat medsos pun riuh dan keruh. Sejumlah pihak tidak menampik, munculnya buzzer karena internet dan medsos merupakan lahan menarik untuk menciptakan keuntungan politis dan ekonomis. Namun, saat ini Indonesia masih termasuk salah satu negara yang gagap menyikapi fenomena buzzer itu. Berdasarkan aturan yang berlaku, posisi buzzer tidak ubahnya influencer. Jadi, tidak ada yang salah dengan aktivitas buzzer sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hendrasmo —Tenaga Ahli pada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian

Biak

25-30°C

Manokwari

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)— mengakui aktivitas buzzer politik membuat dunia maya gaduh. Ia pun berharap pemerintah dan DPR 2019-2024 mengeksplorasi lagi UU ITE, khususnya terkait pengaturan akun buzzer di media sosial beserta konten yang disajikan, demi menjaga ikatan sosial di masyarakat. ‘’UU ITE yang ada saat ini tak cukup menjaring semua persoalan hoaks. Kemenkominfo bergerak berdasarkan undangundang. Jika kami ingin menertibkan mereka, harus ditambah pada regulasi terkait pengaturan akun buzzer dan misleading (penyesatan) informasi,’’ katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Temuan Kemenkominfo sepanjang tahun ini tercatat 486 hoaks, 209 di antaranya termasuk kategori politik. Itu terdiri atas kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, parpol peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Saat aksi masif mahasiswa belum lama berselang, ditemukan pula 270 ribu uniform resource locator (URL) penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks tersebut dibagikan lewat empat kanal medsos, yakni Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Namun, hoaks paling banyak disebarkan di Twitter. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani, hoaks tak luput dari permainan politik atau kepentingan politik praktis. Selain

25-32°C

Merauke

24-31°C

Kupang

BUZZER POLITIK & SEBARAN HOAKS SEPUTAR PEMILU DAN PILPRES 2019 Januari

Februari

175

Maret

353

temuan

453

temuan

TERKAIT PILPRES Foto hasil rekayasa pengunjung kompak mengangkat tangan dan mengacungkan salam dua jari pada acara Millennial Road Safety Festival (MRSF) di Serang, Banten, 10 Maret, beredar di Facebook. Fakta: Panggung kegiatan yang terekam pada foto tidak sama dengan panggung MRSF yang digelar Polres Serang.

temuan

TOTAL

486

1.467

temuan

Fakta: Foto yang di-posting merupakan anggota Marinir AL. Personel polisi menembaki demonstran di dalam masjid di daerah Tanah Abang. Fakta: Suara tembakan berasal dari luar masjid. Di Bekasi ada 6.000 TPS menyatakan Prabowo menang dan viral di Twitter. Fakta: Jumlah TPS di Bekasi hanya 3.000.

Penghitungan hasil quick count di MetroTV, Prabowo menang. Fakta: Data yang ditampilkan Prabowo meraih suara terbanyak.

Pelantikan Prabowo-Sandiaga dilakukan pada 20 Oktober 2019. Fakta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sah.

Personel Brimob menyamar dengan menggunakan seragam TNI AL.

Sandiaga Uno diusir Prabowo karena tak setuju deklarasi kemenangan.

di Indonesia, fenomena serupa banyak didapati di negara-negara yang menggelar pemilu. ‘’Era sekarang, hoaks sudah jadi permainan politik. Di level praktis, aktivitas meraih kekuasaan seringkali tak sesuai dengan norma,” ujar Samuel. Meski demikian, informasi hoaks tidak melulu diproduksi politisi. Masyarakat umum bisa juga terseret dan terlibat dalam produksi hoaks demi mendukung calon atau tokoh politik tertentu. Alhasil, hoaks muncul sebagai produk fenomena digital yang memberikan ruang bagi setiap orang menjadi produsen informasi, sehingga sejauh ini tidak

April

mudah memberangusnya. ‘’Semua bisa menjadi pelaku komunikator politik,’’ kata Samuel menegaskan. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, buzzer efektif untuk kepentingan politik jika memiliki jumlah pengikut besar. Dia tak menampik buzzer diperlukan untuk bisa memengaruhi pemilih. Namun, buzzer harus pula memiliki strategi khusus, salah satunya mengantongi data pemilih. Dengan begitu, mereka dapat menyesuaikan pola komunikasi kepada pemilih yang sudah dipetakan. ‘’Kecerdasan otak juga dibutuhkan, bagaimana

temuan

Fakta: Berdasarkan keterangan tim Sandiaga, yang bersangkutan tidak hadir karena sakit. Quick count disebutkan sebagai bentuk kecurangan hasil pemilu. Beredar postingan di Twitter, sebuah lembaga survei memenangkan salah satu paslon. Fakta: Quick count hanya menggunakan beberapa TPS sebagai sampel. Disebutkan hasil exit poll TPS-TPS di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memberikan kemenangan mutlak bagi paslon 02. Fakta: KPU tidak mengatur regulasi soal exit poll hasil pemilu luar negeri. Sumber: Kemenkominfo | Berbagai Sumber

caranya dia bisa menggunakan kalimat baik sesuai konteks politik yang tengah memanas,” kata Budiman. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, tidak mengenal buzzer, tetapi memiliki pasukan medsos yang disebut relawan digital (REDI). Mereka merogoh isi kocek sendiri untuk memproduksi konten positif berkaitan dengan partai melalui jejaring medsos. Relawan digital juga mengenyam pendidikan mengenai teknologi, sehingga paham UU ITE. ‘’Kami mengoptimalkan jejaring kader yang disebut relawan digital itu,” ujarnya. O AINI TARTINIA

Hindari Narasi Negatif KEBERADAAN buzzer sulit dilepaskan dari kepentingan politik selama ada yang membutuhkan. Namun, kerja buzzer juga tidak sepenuhnya negatif. Ada pula yang mengampanyekan hal positif. Keberadaan mereka juga tak serta merta bisa dihilangkan, kecuali sudah merambah ke penyesatan (hoaks). Belum lama ini, hoaks berbentuk narasi, video, foto, juga meme politik terkait prokontra UU KPK hasil revisi DPR RI marak disebarkan buzzer politik di medsos. Ulah buzzer ini dinilai merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat yang ingin mengakses informasi lewat internet.

24-33°C

Sumbawa

24-34°C

Mataram

Pakar Media Sosial dan Founder Drone Emprit Ismail Fahmi pun mengimbau publik, khususnya pengguna medsos, tidak mudah termakan buzzer politik yang mengarah pada penyesatan. Masyarakat dituntut cerdas melihat cara kerja buzzer dan harus menghindari narasi negatifnya yang menyesatkan agar tidak terpapar. Serahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. ‘’Dalam perang dimensi keenam, publik harus pandai melawan buzzer politik dengan cara tidak terbawa arus. Ketika ada propaganda atau narasi negatif, sebaiknya dihindari atau mendalami terlebih dulu isu yang

24-33°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

dibahas,” kata Ismail. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mendesak pihak berwenang menertibkan buzzer politik yang belakangan ini banyak mem-bully pemerintah. Peran buzzer dinilai mengkhawatirkan karena kerap memojokkan pemerintah dengan menyebarkan berita palsu atau hoaks. ‘’Pemerintah sudah jadi korban buzzer,” ujarnya. O TEGAR RIZQON ALFIAN

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

DEWI FORTUNA ANWAR - PENELITI PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI

enomena sejumlah parpol yang pada Pilpres 2019 tak mengusung Joko WidodoMa’ruf Amin, tetapi kini berubah haluan, kurang positif dari sisi demokrasi maupun terbentuknya pemerintahan yang efektif. Dalam demokrasi, kontrol dan keseimbangan (check and balance) adalah keniscayaan. Meskipun di Indonesia tak mengenal oposisi, oposisi loyal (loyal opposition) berkelindan dalam demokrasi. Oposisi loyal itu berada dalam sistem. Artinya, terwujudnya pemerintahan yang efektif mensyaratkan sikap kritis terhadap suatu kebijakan. Argumentasi itu dilandasi model trias politika yang dianut Indonesia. Dalam hal ini, meskipun sebagian besar fraksi di parlemen mendukung eksekutif (presiden), mereka tak boleh menjadi kekuatan di bawah (underpower) eksekutif. Legislatif harus mandiri. Dalam hal kontestasi pilpres, untuk memenanginya memang harus mayoritas. Namun, begitu kontestasi usai, harus ada yang di dalam dan di luar pemerintahan. Jika semua berada di dalam pemerintahan, akuntabilitas terdegradasi. Jalan otoritarianisme terbuka dan DPR bisa jadi sekadar tukang stempel. Mayoritas yang berlebihan dan tidak adanya lagi kemampuan kontrol serta keseimbangan bakal melahirkan kebijakan-kebijakan tak populer. Revisi UU KPK dan UU krusial lain dipaksakan, misalnya. Suara rakyat sebagai proses deliberasi diabaikan. Pemerintahan sebenarnya bisa berjalan baik meskipun parpol pendukung tidak mayoritas, asalkan rasionalitas dikedepankan. Jika rasional, parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Faktanya, parpol

pendukung pemerintah sekali pun, tidak selalu mendukung. Anggota DPR yang diharapkan benar-benar mewakili rakyat, kini seolah dikuasai pemiliknya. Banyak terjadi politik dinasti. Parpol dimiliki keluarga. Banyak anggota DPR lahir dari politik dinasti itu, seakan perusahaan keluarga. Jadi, bagaimana rakyat percaya? Apalagi banyak elite parpol dan anggota DPR terjerat korupsi. Parpol yang awalnya bersaing ketat saat pileg dan pilpres, tiba-tiba bersatu melemahkan KPK, sebagai contoh. Kalau mau mengembalikan kepercayaan rakyat, mereka jangan lagi korupsi. Mereka harus membuat legislasi demi kepentingan rakyat. Jangan hanya melindungi parpol. Faktanya dalam prolegnas, banyak rencana legislasi yang akan dibahas, ternyata sedikit yang dihasilkan. Sebagian besar yang diloloskan justru cenderung melindungi kepentingan elite politik. Kondisi ini tentu sangat berbahaya karena sebenarnya parpol dan parlemen adalah pilar demokrasi. Kepercayaan rakyat hilang, jika semua fraksi ramairamai mendukung eksekutif. Rakyat pasti melihat tak ada lagi yang bisa melindungi kepentingan mereka. Jika kepentingan eksekutiflegsilatif terlalu bersatu dan suarasuara berbeda tak tersalurkan, yang terjadi oposisi jalanan atau tindakan nonkonstitusional dan people power. Padahal dalam demokrasi yang baik tidak diperlukan people power, tetapi melalui konstitusi yang ada. Dalam kondisi lemahnya fungsi kontrol dan keseimbangan legislatif, media massa yang bebas dan masyarakat madani diharapkan berperan mengawasi.

Akademisi dan tokoh-tokoh di luar pemerintah harus mampu berbicara tanpa rasa takut. Tentu, pemerintah tidak boleh memanfaatkan undang-undang untuk mengebiri dan membungkam suara-suara kritis. Adanya UU yang membatasi kebebasan berekspresi membuat demokrasi di Indonesia kini dianggap tercemar dan terdegradasi. Pengaplikasian UU ITE sudah terlalu elastis. Koalisi gemuk pendukung pemerintah juga buruk karena oposisi loyal sedikit. Harapan Presiden bahwa pemerintahan akan berjalan efektif dengan dibawanya orang-orang parpol, tak selalu terbukti. Pengalaman periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan, ketidakefektifan koalisi gemuk itu. Kala itu, banyak kesempatan punah. Ada gesekan antara DPR dan pemerintah. Terjadi pula, dalam kabinet susah mengambil kebijakan karena agenda tiap menteri bersifat ganda. Duduk di kabinet karena didukung parpol harus menjalankan agenda parpol yang kadang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pada satu sisi, ada risiko demokrasi karena lemahnya kontrol dan keseimbangan. Di sisi lain, pemerintahan tak berjalan efektif karena terlalu banyak kepentingan berbedabeda. Peluang tindak koruptif pun terbuka karena orangorang parpol yang duduk di kabinet banyak tuntutan untuk mendapatkan sumber daya. Itu artinya, presiden seharusnya benar-benar menggunakan hak prerogatif kala menunjuk orang-orang dalam kabinetnya, mengacu sistem presidensial. Siapa pun mereka, apakah dari parpol atau nonparpol, presiden harus mengambil yang terbaik.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

MENGUJI RASIONALITAS LEGISLATIF-EKSEKUTIF

DEWI FORTUNA ANWAR

Bukan parpol yang memilih. Dari sisi eksekutif, kabinet pelangi cenderung tak efektif mengambil kebijakan karena ada agenda parpol yang sulit dihilangkan. Kala presiden berharap dukungan parpol, mereka malah membalik badan. Bukan mendapatkan orang yang loyal kepada presiden, tapi ke parpolnya. Kabinet pelangi justru menampakkan sejumlah menteri memiliki loyalitas ganda. Akibatnya, pemerintah tak sinergis. Fakta lain, sejumlah menteri

yang berurusan dengan KPK, misalnya, berlatar parpol. Ada dugaan mereka diminta mengumpulkan uang bagi kepentingan parpol. Tentu kondisi ini berbahaya bagi cita-cita perjalanan pemerintahan yang bersih. Belum lagi tumbuh praktik politisasi di kementerian. Bukan berarti tokoh berlatar parpol tidak profesional. Namun, tuntutan parpol terhadap orangorangnya yang ditempatkan di pemerintahan justru membuat kelemahan-kelemahan. O ESTI TRI PUSPARINI

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fiﬁa A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Esti Tri Pusparini. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Ismail Saleh, Muhammad Ery Khoiry, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah, Muh Mazlan. ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Noﬁka Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan. Gorontalo

24-34°C

Palu

22-32°C

Kendari

25-31°C

Makassar

24-33°C

Majene

25-33°C

Ternate

25-32°C

Ambon

24-32°C

Jayapura

25-33°C

Sorong

24-30°C

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

Kepmenaker No 228 Tahun 2019 mengatur penambahan sektor-sektor yang bisa diisi tenaga kerja asing. Benarkah tidak mengancam tenaga kerja lokal?

ksistensi tenaga kerja asing di Indonesia memasuki babak baru. Ruang bagi tenaga kerja asing untuk mendulang rupiah di Tanah Air akan semakin besar. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah menambah sektor-sektor jabatan yang bisa diisi tenaga kerja asing (TKA). Penambahan itu dituangkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Kepmenaker yang digulirkan pada 27 Agustus 2019 (sekitar dua bulan jelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo) ini memuat tentang 2.196 jabatan di 18 sektor yang bisa diisi TKA. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Kepmenaker No 228 Tahun 2019 merupakan respons atas Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. ‘’Sebagai upaya menyederhanakan perizinan Kementerian Ketenagakerjaan (Kepmenaker). Semua bentuk perizinan di Indonesia harus disederhanakan. Misalnya, pengurusan tenaga kerja asing oleh setiap perusahaan,” ujar Hanif di Jakarta belum lama ini. Regulasi itu, kata Hanif menambahkan, tidak otomatis membuat TKA yang masuk Indonesia tidak terkendali. Pemerintah akan terus mengontrol ketat keberadaan TKA. ‘’Jumlah TKA di Indonesia masih sangat terkendali,” kata Hanif.

Menurut dia, jumlah tersebut relatif sangat kecil dibandingkan TKA di negara-negara lain. Keberadaan TKA juga diyakini tidak akan mengancam eksistensi pekerja lokal. Pemerintah masih menetapkan skema pengendalian yang kuat disertai syarat-syarat lainnya. Skema tersebut mewajibkan TKA yang ingin bekerja di Indonesia, di antaranya, harus punya izin kerja dan tinggal, syarat kompetensi, serta pendidikan. Perusahaan yang memiliki TKA juga wajib membayar pajak US$ 100 per tahun. Selebihnya, urgensi penerbitan Kepmenaker No 228 Tahun 2019 juga dinilai demi meningkatkan investasi asing ke Indonesia. ‘’Bukan untuk mengancam eksistensi pekerja lokal di Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi. Ia menyebutkan, TKA di Indonesia saat ini mencapai 95.335 orang. ‘’Jika dibandingkan dengan angkatan tenaga kerja di Tanah Air yang mencapai 136 juta jiwa, jumlah TKA hanya 0,01 persen,’’ kata Aris. Selama ini, investasi asing berdampak cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal secara menyeluruh, terutama di bidang-bidang unskilled (tidak membutuhkan keahlian tingkat tinggi). Aris menjabarkan, batasan dalam Kepmenaker 228 tentang

pembagian pos tertentu untuk pekerja lokal yakni tingkat manajer ke bawah, sesuai tingkat rata-rata lulusan pekerja lokal di Indonesia yang didominasi lulusan SMP. ‘’Pengecualian akan terjadi saat, misalnya, perusahaan baru (belum proses produksi) sehingga melibatkan TKA yang mereka bawa sendiri untuk pekerjaan unskilled dalam kontrak tertentu dan akan digantikan oleh pekerja lokal.’’ Mengacu Kepmenaker 228, jabatan-jabatan yang bisa diisi TKA, di antaranya, manajer, ahli teknik kimia, ahli mesin, dosen, manajer teknik industri, ahli gizi, dan ahli penelitian. Jabatan ini tersebar dalam 18 sektor. Sebelumnya, regulasi TKA dalam 19 Kepmenaker hanya mencakup 10 sektor dengan rincian 641 jabatan. Namun, demikian Aris, saat itu Kemenaker masih menerima rekomendasi penerimaan pekerja lebih dari sektor dan jabatan lain di luar posisi yang tersedia. Contoh, TKA yang akan melamar sebagai dosen, ia harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kata Aris menegaskan, pemberlakuan Kepmenaker 228 sekaligus mengendalikan penempatan TKA pada sektor dan jabatan sesuai kebutuhan yang telah tertera dalam peraturan tersebut. Kepmenaker 228 tersebut juga langkah penyederhanaan melalui sistem simplifikasi birokrasi: tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari sektor atau kementerian terkait, tetapi langsung melalui Kemenaker. ‘’Sekilas terkesan kami memudahkan perizinan dengan memangkas proses birokrasi terkait rekomendasi. Padahal ini

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

BABAK BARU TENAGA KERJA ASING

Pencari kerja memadati bursa kerja yang di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, hingga Februari 2019, penduduk menganggur sebanyak 6,82 juta jiwa.

JABATAN UNTUK TENAGA KERJA ASING Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing. Yang bisa diduduki TKA ini tersebar dalam 18 sektor, terdiri atas 2.196 jabatan. Berikut garis besarnya: SEKTOR Kategori Konstruksi Kategori Real Estate Kategori Pendidikan Kategori Industri Pengolahan Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Air Limbah 6. Kategori Pengangkutan dan Perdagangan 7. Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 8. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 9. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10. Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya 11. Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi 12. Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 13. Kategori Informasi dan Telekomunikasi 14. Kategori Pertambangan dan Penggalian 15. Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 16. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 17. Kategori Aktivitas Jasa Lainnya 18. Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis 1. 2. 3. 4. 5.

upaya pengendalian,’’ kata Aris. Sementara, dalam pandangan Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak, aspek krusial yang perlu diperhatikan seiring terbitnya Kepmenaker No 228 adalah ketersediaan tenaga kerja lokal kompeten. ‘’Persoalannya, saat ini belum dilakukan uji kompetensi yang dapat menganalisis kemampuan

JUMLAH JABATAN 181 6 143 728 19 51 57 12 8 3 32 4 244 592 40 48 8 20

tenaga kerja lokal. Selain itu, dunia usaha melihat bahwa ternyata banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi harapan,” ujar Payaman. Kondisi itu dinilai Payaman membuat pengusaha cenderung mempekerjakan TKA meskipun harus membayar mereka lebih mahal. O RAMADANI WAHYU | CHOIRUN IMAN

Tutup Celah Kongkalikong Pengawasan PENGUATAN pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) mutlak diperlukan seiring terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, upaya penguatan diharapkan bisa menutup celah kongkalikong pengawasan TKA. ‘’Dalam kunjungan (ke sejumlah perusahaan), pengawasan pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing kerap dilonggarkan,” kata Mirah kepada HARIAN NASIONAL.

Menurut Mirah, pengawasan yang masih lemah tidak terlepas dari minimnya kuantitas dan kualitas pengawas TKA. Kedua faktor itu pada akhirnya juga memicu banyaknya TKA ilegal di Indonesia. ‘’Kelonggaran pengawasan terkait TKA ilegal didukung indikasi investor luar mempekerjakan TKA ilegal bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum,” ujarnya. Selanjutnya, pemerintah disarankan mencabut aturan bebas visa yang menjadi kebijakan Indonesia pada level global. Kebijakan ini dicap sebagai salah satu pemicu munculnya persoalan kasus pekerja ilegal di Indonesia.

Pengetatan syarat bagi TKA juga dinilai perlu dihadirkan kembali. ‘’Salah satu syarat ketat adalah kewajiban TKA menguasai bahasa Indonesia sebelum bekerja di Indonesia,” ujar Mirah. Ia menyebutkan syarat lain, yaitu mencegah TKA memperpanjang masa kerja di Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap TKA juga perlu dikaitkan dengan upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Surabaya, Hadi Subhan, pengawasan merupakan poin penting yang perlu dikedepankan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Imigrasi. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker Haryanto memastikan Kepmenaker No 228 Tahun 2019 memuat aturan ketat agar tidak sembarang TKA bisa masuk Indonesia. Pengendalian ini melalui mekanisme administrasi kesesuaian jabatan yang tersedia dan dilamar. ‘’Kami berwenang menerima atau menolak TKA yang masuk,’’ ujarnya. Pengendalian lain dilakukan melalui pengawasan yang melibatkan Imigrasi dengan membentuk tim pengawasan orang

asing bagi TKA yang melakukan penyalahgunaan izin kerja. “Untuk pengawasan dilakukan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dengan denda maksimal Rp 400 juta dan pidana hingga empat tahun,” kata Haryanto menjelaskan. Selain itu, upaya pembinaan juga dilakukan ke perusahaan yang menyalahgunakan TKA. ‘’Tidak kalah penting adalah pengawasan dari dalam perusahaan pada HRD, selaku pihak perekrut. Karena itu, dalam Kepmenaker No 228 tidak tertulis jabatan TKA untuk menduduki HRD.” O CHOIRUN IMAN | RAMADANI WAHYU

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

PACU DAYA SAING PEKERJA LOKAL Balai Latihan Kerja (BLK) harus mampu mendorong keselarasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri kekinian.

TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA (DATA KEMENAKER HINGGA 2018) NEGARA

2.556

AUSTRALIA

2.600

INDIA

6.895

INGGRIS

2.133

JEPANG

13.897

KOREA SELATAN

9.686

MALAYSIA

4.667

FILIPINA

2.910

REPUBLIK RAKYAT CHINA

32.209

SINGAPURA

1.880

LAINNYA

15.902 TOTAL

95.335

ANGKATAN KERJA & PENGANGGURAN (DATA BPS HINGGA FEBRUARI 2019) ANTARA | RAHMAD

kosistem ketenagakerjaan semakin dinamis menyusul penerbitan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Kondisi tersebut secara alami akan memacu tenaga kerja lokal meningkatkan daya saing menyangkut kompetensi, pengalaman kerja, hingga kemampuan beradaptasi menyongsong Revolusi Industri 4.0 agar bisa bersaing dengan TKA. Atas dasar itu, peningkatan kompetensi dan sejumlah aspek lain tersebut bisa diimplementasikan melalui pelatihan vokasi. Pelatihan semacam ini dinilai relevan dengan kebutuhan pasar menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai percepatan teknologi. ‘’Bukan lagi terlalu berfokus pada penguatan teori dalam ranah konsep pendidikan di Indonesia,” ujar Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional Kun Wardana kepada HARIAN NASIONAL. Orientasi pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi saat ini diarahkan untuk langsung menghadapi dunia kerja. Artinya, kurikulum memegang nilai penting, yaitu perlu memenuhi kebaruan dunia industri. Dalam pandangan Kun, tingkat pengangguran saat ini tidak hanya dominasi lulusan SD dan SMP, tetapi juga pendidikan tinggi. Peningkatan angkatan kerja, jika tidak dibarengi pembenahan jumlah penyerapan lapangan kerja, akan memunculkan angka pengangguran tinggi. ‘’Karena itu, pelatihan vokasi sangat penting, bukan hanya untuk bekerja di suatu perusahaan, tapi juga menciptakan lapangan kerja melalui wiraswasta.’’ Sebagaimana kebutuhan industri menyongsong Revolusi Industri 4.0, ada beberapa pekerjaan yang hilang, tetapi muncul pula bidang pekerjaan baru. Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono berpendapat, sebagai wadah pelatihan yang bisa mewadahi semua kalangan, Balai Latihan Kerja (BLK) seharusnya mampu mendorong keselarasan sesuai kebutuhan industri kekinian. ‘’Sekarang kita mengenal pekerjaan baru yang dulu tidak

JUMLAH

AMERIKA SERIKAT

Sejumlah warga muda mengikuti pelatihan komputer di Balai Latihan Kerja (BLK) Blang Adoe, Aceh Utara, Aceh, Selasa (3/9). Pelatihan komputer berbasis kompetensi bagi perekrutan pemuda dan pemudi pengangguran ini merupakan upaya pemerintah mendorong penyiapan tenaga siap kerja serta mengurangi angka pengangguran.

pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti kemampuan coding. BLK, terutama di daerah, harus sudah bergerak untuk menyiapkan ini agar bisa bersaing dengan kompetensi pekerja asing,” kata Aloysius. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Soes Hindharno mengakui pengangguran di Indonesia ratarata masih didominasi lulusan SD dan SMP. ‘’Sekitar 58 persen masyarakat kita masih lulusan SMP, masih unskilled. Namun, tenaga seperti ini yang banyak dibutuhkan,’’ kata dia. Soes menyadari tidak mudah memberdayakan langsung lulusan unskilled, terlebih bersaing dengan TKA. Mayoritas lulusan unskilled lazim diserap sektor pekerjaan nonformal. ‘’Itu pun kami harus bekali dengan kemampuan dan kompetensi yang mumpuni melalui BLK di pusat dan daerah.’’ Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. ‘’BLK yang ada di pusat sekitar 29. Namun, kami juga sangat mendorong BLK di daerah, sebanyak 276 badan, untuk tidak hanya menguatkan potensi kearifan lokal daerahnya, tapi juga pelatihan sesuai kebutuhan pasar,’’ kata Soes. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Aris Wahyudi mengatakan, sejauh ini Kemenaker telah berupaya mengurangi jumlah pengangguran melalui pemetaan supply dan demand

tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. ‘’Kami juga membentuk bursabursa kerja, termasuk masuk ke ranah pendidikan (perguruan tinggi). Kami bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti, sehingga nantinya pendidikan tidak lagi eksklusif pada pengembangan sumber daya,”

kata Aris. Ia menggarisbawahi tiga isu penting yang mengemuka dan menjadi permasalahan pokok Kemenaker RI, yakni kemiskinan, kesenjangan, serta pengangguran yang masih tinggi. Korelasi ketiganya menjadi isu utama yang harus dikerjakan Kemenaker melalui intervensi

Angkatan kerja di Indonesia: 136,18 juta Penduduk sudah bekerja: 129,36 juta Penduduk menganggur: 6,82 juta (tingkat pengangguran terbuka). Latar pendidikan penduduk menganggur: Universitas: 6,2% | Diploma I/II/III: 6,9% | SMK: 8,63% | SMA: 6,8% | SMP: 5,0% | SD ke bawah: 2,7% Sumber: Kemenaker | BPS

aturan-aturan. ‘’Kalau tidak ada intervensi melalui kebijakan, kesenjangan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kenapa Presiden Jokowi selalu menekankan untuk mempermudah perizinan bagi investasi, tapi dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan.” O RAMADANI WAHYU

Peran Krusial Sektor Pendidikan Vokasi REVITALISASI sektor pendidikan, di antaranya terkait vokasi, menjadi salah satu upaya yang digencarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Tujuannya agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA). “Merevitalisasi setiap urutan dari keahlian dan kurikulum, agar sesuai kebutuhan dengan industri,” ujar Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M Bakrun kepada HARIAN NASIONAL. Langkah tersebut mengacu Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya revitalisasi juga dilakukan pada sekolah, bengkel, dan laboratorium dengan desain sesuai kebutuhan industri. Beberapa program keahlian saat ini dibuat bersama dengan dunia industri. Pembenahan fasilitas-fasilitas juga dilakukan setiap tahun. ‘’Kerja sama dengan industri juga direvitalisasi,

sehingga secara teknis para pelajar tidak hanya melakukan praktik kerja. Praktik kerja yang direvitalisasi saat ini adalah penyesuaian terhadap pembelajaran, SDM siap dengan kebutuhan industri,” kata Bakrun memaparkan. Lebih jauh, penerapan praktik kerja industri bagi SMK akan lebih rinci dari sebelumnya. Upaya penyegaran juga dilakukan pada tenaga pendidik. “Mengajar dengan cara lama memakai guru tidak akan terjadi lagi. Tenaga pendidik akan berasal dari industri tersebut,” kata Bakrun. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga tidak tinggal diam. ‘’Kami selalu mendorong perguruan tinggi terus melalukan upaya peningkatan mutu dan melakukan relevansi proses pendidikannya. Dorongan ini berlaku untuk semua, baik itu perguruan tinggi, vokasi, maupun akademik,” kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, Ismunandar.

Menurut dia, lulusan yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk mengisi bidang-bidang baru yang muncul di era disruptif saat ini. ‘’Secara umum kompetensi lulusan Indonesia harus dapat lebih kreatif, mampu mengambil keputusan, memimpin, antisipatif, multidisiplin, dan empati,” ujar Ismunandar. Saat ini, pengetahuan dan kompetensi mudah menjadi usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, lulusan harus terus memutakhirkan ilmu pengetahuannya. Terkait persoalan mismatch (ketidaksesuaian lulusan dengan pekerjaannya), Kemenristekdikti telah mendorong perguruan tinggi untuk memperluas hubungan kerja sama. ‘’Perguruan tinggi harus bekerja sama lebih erat dengan industri, dunia kerja, serta himpunan profesi. Kurikulum pun disusun dengan memperhatikan dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat merasakan pengalaman kerja ketika mereka kuliah,” ujar Ismunandar. O CHOIRUN IMAN

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

eiring berkembangnya era digital, tenaga kerja di seluruh negara perlu mengantisipasi maupun penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja global. Tidak terkecuali Indonesia, negara berkembang yang memiliki angkatan kerja mencapai 136,18 juta mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini Indonesia dinilai belum aman dari tantangan digitalisasi tersebut meskipun tingkat pengangguran terbuka 5,01 persen atau 6,28 juta orang yang dinilai banyak kalangan cukup rendah. Kemampuan negara dalam mendongkrak pertumbuhan sumber daya manusia akan diuji. Era saat ini kaitannya sangat erat dengan sertifikasi. Pasalnya, sertifikasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat menggambarkan keahlian tenaga kerja. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, tenaga kerja asing yang siap datang dengan sertifi-

kasiâ&#x20AC;&#x201D;terlebih setelah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 228 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA)â&#x20AC;&#x201D; bisa mengalahkan tenaga kerja lokal. â&#x20AC;&#x153;Mengingat tenaga kerja Indonesia masih jarang yang memiliki sertifikasi. Karena menurut data BPS, angkatan kerja yang mencapai 136,8 juta itu kan mayoritas 58 persen didominasi oleh SD dan SMP,â&#x20AC;? ujar Timboel kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Dalam pandangan Timboel, fakta tersebut patut menjadi perhatian. Perlu ada upaya dari pemerintah untuk mewajibkan semua pekerja Indonesia untuk segera memiliki sertifikat agar dapat bersaing dan bisa mengimbangi kemampuan TKA. â&#x20AC;&#x153;Indonesia perlu didorong melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif,â&#x20AC;? ujarnya. Hal tersebut, kata Timboel melanjutkan, terkait target Presiden Joko Widodo dalam pemerin-

tahan era keduanya yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah harus berani mendukung upaya peningkatan SDM melalui dukungan anggaran maksimal. â&#x20AC;&#x153;Jika upaya peningkatan SDM dilakukan, kemampuan dan penawaran tenaga kerja Indonesia dapat terangkat atau meningkat, sehingga dapat berkompetisi dengan TKA,â&#x20AC;? tutur Timboel. Keberadaan TKA, kata dia menegaskan, memang sudah sepatutnya menjadi cambuk bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas. Sebab, dari sisi perjanjian kerja, pihak pengusaha akan lebih tertarik menggunakan TKA. Sebab, TKA tidak akan pernah menjadi pekerja tetap. Hal ini membuat TKA tidak mendapatkan pesangon Apabila diberhentikan â&#x20AC;&#x153;Mudah direkrut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang fleksibel. Karena TKA dapat mudah, diberhentikan dan dipekerjakan kapan saja,â&#x20AC;?

ucap Timboel Selain itu, kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal, menjadi pemicu mudahnya TKA dipilih. â&#x20AC;&#x153;Angkatan kerja Indonesia yang relatif lebih rendah dalam sisi kualitas, akan bisa ditempati oleh orang-orang asing, dengan pertimbangan tidak ada tunjangan hari raya dan pada umumnya TKA akan diikat oleh perjanjian yang relatif mengikat kedua belah pihak berdasarkan asal negara,â&#x20AC;? ujar Timboel memaparkan Oleh karena itu, Timboel berpandangan, kehadiran Kepmenaker No 228 Tahun 2019, dapat membuka pasar kerja Indonesia untuk TKA, dan tidak mempertimbangkan kesiapan tenaga kerja lokal. Harus diakui, kata Timboel, semangat pemerintah dalam membangun pendidikan dan pelatihan vokasi patut diapresiasi.Â â&#x20AC;&#x153;Namun, Indonesia cukup terlambat karena ketika pendidikan dan pelatihan vokasi

HARNAS | CHOIRUN IMAN

ERA DIGITAL DAN TANTANGAN KETENAGAKERJAAN TIMBOEL SIREGAR

sudah dalam proses, kemudian muncul upaya menghadirkan TKA, maka sertifikasi yang akan didapat oleh para peserta pelatihan vokasi maka akan percuma,â&#x20AC;? tutur Timboel Di sisi lain, perlu dicermati pengawasan terhadap TKA. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan saat ini, menjadi salah satu ancaman posisi tenaga kerja lokal. Pasalnya pengawasan sulit mengikuti sifat fleksibilitas yang dimiliki TKA saat ini. â&#x20AC;&#x153;Pengawasan yang rendah dapat berpengaruh kepada lonjakan TKA,â&#x20AC;? katanya. Menurut Timboel, Kepmenaker No 228 Tahun 2019 pelu dikaji kembali, sehingga niat baik memperbanyak lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia dengan menarik investasi dari luar dapat terwujud. O CHOIRUN IMAN

PENERBANGAN

UMROH 1441 H / 2019-2020 M

TERBANG LANGSUNG DARI

11 KOTA DI INDONESIA Banda Aceh Medan Padang Pekanbaru Palembang

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Madinah Madinah Madinah Madinah Madinah

Jakarta Solo Surabaya Surabaya Balikpapan

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Jeddah Madinah Madinah Jeddah Madinah

Makassar â&#x20AC;&#x201C; Madinah Makassar â&#x20AC;&#x201C; Jeddah Banjarmasin â&#x20AC;&#x201C; Madinah

PENYELENGGARA UMROH PT. ALFIR WISATA UTAMA 9JQU 0FQNGFYF /FPFWYF 8JQFYFS ĂŻ PT. ARMINAREKA PERDANA 9JQU *PF 'JPFXN /F\F 'FWFY ĂŻ PT. ARMINDO JAYA TUR 9JQU 9FZKNP >JXXN 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY ĂŻ PT. BELANGI WISATA ISLAMI Telp. 0651 35231, 0812 6988 051 (Ricky), 0811 648 3330 (Rizal), 'FSIF &HJM ĂŻ PT. DREAM TOURS & TRAVEL 9JQU )NHP^ +FZ_FS 2FYWFRFS /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. MADANI PRABU JAYA Telp. 021 80 111 41, 0822 9925 6714 (Rosa), .PXFS (F\FSL /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. QORYATUL HAYYAT 9JQU -JSLP^ -FSSN )ZWJS 8F\NY /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. SIANOK INDAH HOLIDAY 9JQU &SLLN -FRIF 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY ĂŻ PT. SRIWIJAYA MEGA WISATA Telp. 0711 317 000, 0821 8591 2888 (Salwa), Palembang, 8ZRFYJWF 8JQFYFS ĂŻ PT. TIMOHO GROUP 9JQU 2FPFXXFW 8ZQXJQ ĂŻ PT. ZAFA MULIA MANDIRI Telp. 0811 7885 958, 0711 5700 782, Palembang - Sumatera Selatan KANTOR PERWAKILAN LION AIR BANDA ACEH: /Q &Q -ZIF 3T 0FRUZSL 1FPXFSF 5JZSF^TSL 'FSIF &HJM 9JQU ĂŻ BALIKPAPAN: Lobby Novotel - Jl. Brigjen Eri Suparjan No 2, Balikpapan, Kalimantan Timur, 9JQU ĂŻ PADANG: -TYJQ NGNX /Q 9FRFS 8NX\F 3T & 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY 9JQU ĂŻ PALEMBANG: Hotel Sandjaja - Jl. Kapten A Rivai No.6193 Ilir Timur, Palembang, 8ZRFYJWF 8JQFYFS 9JQU ĂŻ PEKANBARU: 5JWPFSYTWFS ,WFSI 8ZINWRFS 3T ' 5FWNY .SIFM 5JPFSGFWZ 7NFZ 9JQU ĂŻ SOLO: Ruko Ibis Kavling 01 - Jl. Gajah Mada No 23, 8TQT /F\F 9JSLFM 9JQU ĂŻ MEDAN: /Q 'WNLOJS 0FYFRXT 3T * 0U 'FWZ 2JIFS 8ZRFYJWF :YFWF 9JQU ĂŻ JAKARTA: LION AIR TOWER - Jl. Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, Call Center : 0804 1 778899, 021 6379 8000 ĂŻ MAKASSAR: Jl. A YANI BLOK A22-24, Makassar - Sulsel, Telp. 0411 3680777/3680888

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

PERANG KARHUTLA BELUM PURNA Penuntasan penanganan kebakaran hutan dan lahan diprediksi masih menjadi pekerjaan rumah besar lima tahun ke depan.

AFP | WAHYUDI

alah satu ‘’warisan’’ pekerjaan rumah pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setelah Joko Widodo dilantik untuk periode kedua jabatan, bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober ini, karhutla diprediksi masih memberikan pekerjaan besar dalam kurun lima tahun ke depan. Karhutla di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Selama lima tahun terakhir, catat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak dan kerugian yang ditimbulkan karhutla pun tidak sedikit, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Kahutla terparah terjadi pada 2015 dengan luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta hektare dengan taksiran kerugian mencapai Rp 221 triliun. Masih data BNPB, sepanjang 2019 hingga Agustus, jumlah luas lahan terbakar tercatat fluktuatif (lihat data) dengan kerugian sementara mencapai Rp 63 triliun. ‘’Jadi, sebenarnya kalau dari sisi parahnya, tahun 2019 ini hampir sama dengan 2015 walaupun tetap yang paling memberatkan itu pada 2015. Hanya luasannya berbeda,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (15/10). Meski luas lahan terbakar tahun ini sangat jauh dibandingkan 2015, karhutla kali ini juga membutuhkan usaha ekstrakeras karena kabut asap meluas hingga Malaysia dan Singapura. Musim kemarau tahun ini yang lebih panjang berdampak pula pada semakin sulitnya memadamkan lahan yang terbakar. ‘’Kemudian penegak hukum menangkapi para pembakarnya. Lalu dari sisi kesehatan akibat asap, masyarakat yang mengamankan,” ujar Agus. Hingga artikel ini diterbitkan, BNPB bersama berbagai lembaga terkait terus melakukan upaya pencegahan dan pemadaman titik api, baik melalui darat maupun udara dengan penerapan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta pengeboman air (water bombing).

Petugas pemadam berjuang memadamkan api yang melahap area hutan di Pekanbaru, Riau, Minggu (6/10).

LUAS LAHAN TERBAKAR (LIMA TAHUN TERAKHIR) 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019* :

2,6 juta Ha 438.363 Ha 165.484 Ha 510.564 Ha 328.722 Ha

JUMLAH HOT SPOT (DATA SATELIT NOAA) 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019* :

21.929 3.919 2.581 4.613 7.586 *HINGGA AGUSTUS

ANGGARAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN KARHUTLA 2015 2016 2017 2018 2019

: : : : :

Rp 151.030.039.000 Rp 403.180.532.000 Rp 165.332.841.000 Rp 95.338.760.000 Rp 109.511.788.000 SUMBER: KLHK

Untuk ke depan, kata Agus, upaya penanggulangan karhutla juga menuntut partisipasi aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai koordinator mulai dari tingkat terkecil, yaitu kepala desa hingga pemerintah pusat. Selain itu, peran akademisi dan para ahli juga diharapkan melalui sumbangsih keilmuan dan teknologi demi pencegahan karhutla. Dari sisi sisi dunia usaha, pengembangan bisnis pun harus sesuai dengan kondisi alam, sehingga tidak merusak

ekosistem lingkungan. ‘’Yang terakhir dari media. Media juga harus bisa memberitakan kepada rakyat apa yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Misal, daerah sini cocoknya apa, tanamannya apa,” kata Agus. Nantinya, upaya pencegahan karhutla lebih ditingkatkan, terutama antisipasi menjelang musim kemarau. Terkait masyarakat yang hidup berdekatan dengan daerah rawan karhutla, sosialisasi BNPB akan fokus pada upaya menjaga daerah hutan agar tidak terbakar lagi. ‘’Artinya, rakyatnya dibuat sejahtera dengan cocok tanam atau budi daya yang sesuai dengan kodrat gambut. Seperti di Papua, ada bantuan untuk memproses hasilnya seperti alat asap ikan tuna, pabrik sagu, dan lainlain. Produk yang ditanam sesuai lingkungan agar tidak terjadi lagi karhutla.” Selain karhutla, catatan BNPB menunjukkan masih dominannya bencana hidrometeorologi yang berhubungan dengan iklim dan cuaca. ‘’Memang hidrometeorologi akan naik setiap tahun. Bencana gempa bumi dan tsunami seperti di Palu, Lombok, dan Selat Sunda, itu dampaknya jauh lebih besar, bahkan jika dibandingkan bencana hidrometeorologi lain. Tidak sesering bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami itu dampak korban serta kerusakannya jauh lebih masif,” kata Agus menguraikan.

Perubahan Perilaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, karhutla sebenarnya bisa diatasi asalkan ada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membakar lahan gambut. ‘’Ada beberapa faktor kenapa bisa terjadi kebakaran. Pertama, karena ada fuel-nya, yaitu kondisi musim kemarau sehingga vegetasi menjadi kering. Kedua, ada oksigen. Ketiga, karena faktor manusia yang menjadi pembakarnya. Faktor manusia ini yang menjadi penentu utamanya,” ujar Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles Panjaitan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi karhutla, mulai dari penerbitan regulasi hingga pemberian sanksi dan aturan. Namun, tindakan pencegahan dinilai lebih penting agar pembakaran lahan tidak terulang. Tindakan pencegahan pun harus dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa, serta harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Sebanyak 4.146 desa di Sumatera dan Kalimantan yang rawan karhutla telah didata oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). ‘’Jadi kami berangkat dari tingkat desa. BMKG dan LAPAN sudah ada data-data desa yang rawan kebakaran. Nah, dari desa itu kemudian kita harus dapat data-datanya, selanjutnya adalah jumlah penduduk, luas la-

han, serta peruntukan lahan, juga apa yang diperlukan oleh penduduk desa itu. Siapa yang punya data ini? Tentunya, pemda,” kata Raffles. Masalahnya, data itu belum tersentuh pemda karena kapasitas kemampuan mereka yang belum optimal. Tindakan konkret pun belum maksimal, bahkan belum dilakukan. Alhasil, kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar serasa menjadi tradisi turun-temurun, sehingga dianggap biasa. KLHK bertekad mengubah kebiasaan tersebut dengan mengajak seluruh stakeholders agar andil menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap bisa bertani tanpa harus membakar. ‘’Jadi, nanti tidak harus membuka lahan dengan membakar. Kalau dulunya petani berkebun sawit, bisa saja diubah sistem pertaniannya menjadi perikanan atau peternakan. Namun, itu harus ada datanya, yaitu informasi dari daerah,” ujar Raffles. Sementara, dalam upaya mendukung pemerintah menetapkan kebijakan serta langkah mitigasi karhutla, BMKG terus berupaya menginformasikan berbagai potensi terkait sebaran titik panas (hot spot). ‘’Kami selalu update perkembangannya setiap dasarian, ada sebulan sekali, prediksi ke depan seperti apa dan juga perkembangan dinamikanya,’’ kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal. O SERUNI RARA JINGGA

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

AGAR HUJAN BUATAN

ANTARA | WAHDI SEPTIAWAN

TAK SALAH MUSIM Teknologi modiﬁkasi cuaca hanya bisa dilakukan jika terdapat potensi awan hujan minimal 70 persen.

alah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ialah dengan memodifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan sebagaimana dilakukan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, pola yang berlaku selama ini dinilai kurang tepat. Selama ini operasi hujan buatan lebih sering dilakukan saat kemarau atau saat bencana karhutla sudah terjadi dan parah. Operasi pembuatan hujan buatan saat kemarau lebih sulit karena potensi awan hujan minim. Padahal, teknologi modifikasi cuaca (TMC) hanya bisa dilakukan jika terdapat potensi awan hujan minimal 70 persen. ‘’Sebelum memasuki musim kemarau, sebetulnya sangat tepat dilakukan hujan buatan. Jangan pada saat krisis

air. Pada saat masih banyak potensi awan itulah kita bisa melakukan water management,” kata Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Yudi Anantasena. Fungsi hujan buatan sebelum kemarau untuk mengisi waduk, embung, dan kanal air yang mulai menyusut, sehingga saat kebakaran sumber air untuk memadamkan api lebih dekat. Hujan buatan juga dilakukan untuk membasahi dan menjaga tinggi muka air minimal lahan gambut agar tidak mudah terbakar. ‘’Salah satu teknologi untuk memantau tinggi muka air lahan gambut itu dengan Sistem Monitoring Online Kandungan Air Lahan Gambut Indonesia untuk Early Warning System Karhutla (SMOKIES),” ujar Yudi. Menurut dia, operasi hujan buatan tidak akan efektif apabila karhutla sudah terjadi. Seperti

tahun ini, BPPT bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, dan pihak terkait lainnya setiap hari harus menunggu pembentukan potensi awan hujan yang bisa disemai menjadi hujan buatan. Biaya yang dikeluarkan untuk operasi TMC pun tidak sedikit. ‘’Biaya untuk hujan buatan sejak Februari hingga Agustus 2019 mencapai Rp 34 miliar. Sementara water bombing sudah Rp 1 triliun. Jadi, bayangkan berapa bisa kita irit kalau lebih difokuskan pada pencegahan,” kata Yudi. Di sisi lain, operasi TMC yang selama ini dibiayai BNPB hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah terkait sudah menetapkan status siaga darurat. Padahal, seharusnya operasi TMC butuh independensi yang sifatnya berkelanjutan untuk melakukan

Warga menonton helikopter ‘’water bombing’’ 9N-AHT milik BNPB melakukan pemadaman dari udara pada lahan gambut yang terbakar di Betung, Muarojambi, Jambi, Kamis (3/10).

JUMLAH GARAM TMC 2019 (HINGGA AGUSTUS) 221.616 kg

Riau

hujan buatan sebagai tindakan mitigasi dalam mengurangi kebakaran. ‘’Hingga saat ini kita kan tidak punya anggaran sendiri untuk melakukan itu,” ujar Yudi. Saat ini BPPT bekerja sama dengan BMKG melakukan penghitungan untuk permodelan prediksi cuaca berbasis kecerdasan buatan (SMART TMC). BMKG akan memberikan informasi big data cuaca dan model prediksi cuaca untuk meningkatkan efektivitas TMC berbasis kecerdasan buatan, seperti data hot spot yang muncul dan dampak karhutla. ‘’Kami akan melakukan simulasi untuk semua data kelembaban, curah hujan, dan lainnya yang ada di data history BMKG.

19.200 kg

8.100 kg

Sumsel

WATER BOMBING (LIMA TAHUN TERAKHIR) q 2015: 150.610.150 liter q 2016: 100.931.100 liter q 2017: 97.630.600 liter q 2018: 315.959.200 liter q 2019*: 343.108.444 liter *Hingga Agustus

1.600 kg 800 kg Kalbar Kalteng Kalsel

Sumber: BNPB

Di sana kami, BPPT bersama BMKG melakukan penghitungan untuk permodelan. Jadi, kita bisa tahu, misalnya yang kondisi wilayahnya kering yang mana dulu. Dari situ kita akan ketahui di mana yang perlu dilakukan hujan buatan, sehingga nanti lebih cepat dalam memitigasi,’’ kata Yudi. O SERUNI RARA JINGGA

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

MERINDU PENEGAKAN HUKUM LEBIH TEGAS

Pelajar SDN 61 Kabupaten Tanjungjabung Timur dan warga beraktivitas di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak yang diselimuti kabut asap karhutla di Muara Sabak Barat, Tanjungjabung Timur, Jambi, Rabu (9/10).

PERUSAHAAN

TERSANKSI PT KALLISTA ALAM (tahap penilaian aset dan menghadapi 4 sidang perlawanan eksekusi (derden verzet) PT JATIM JAYA PERKASA (persiapan pelaksanaan eksekusi) PT WARINGIN AGRO JAYA (menunggu putusan PK-MA) PT WAIMUSI AGROINDAH (tahap pembayaran SKUM) PT BUMI MEKAR HIJAU (telah setor ke kas negara melalui PNBP) PT SURYA PANEN SUBUR (proses pelaksanaan eksekusi) PT NASIONAL SAGO PRIMA (proses pelaksanaan eksekusi) PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (tahap aanmaning) PT PALIMINA UTAMA (persiapan pelaksanaan eksekusi)

BAN ISP OR

yang terus berlangsung, tentu akan kami kirimkan tim untuk melakuan penindakan di lokasi,” ujar Rasio. Hingga Senin (15/10), KLHK telah menyegel 75 area konsesi perusahaan, 24 di antaranya perusaahan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Malaysia dan Singapura serta 51 perusahaan permodalan dalam negeri yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. KLHK juga telah melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif kepada 65 perusahaan dan melayangkan 17 gugatan perdata. Dari 17 gugatan perdata itu, sembilan telah dinyatakan inkracht oleh pengadilan negeri dengan total nilai gugatan sebesar Rp 3,15 triliun dan yang telah dibayar sebesar Rp 78 miliar. Untuk penegakan hukum menggunakan sanksi pidana, KLHK bekerja sama dengan penyidik kepolisian. Empat di antaranya sudah dinyatakan P21. Dari 75 perusahaan yang ditetapkan tersangka, kata Ridho, dua pernah diproses hukum akibat kasus karhutla pada 2015. Pertama, atas nama PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Kabupaten Muaro Jambi dengan lahan terbakar seluas 551 hektare pada 2015. KLHK melayangkan gugatan perdata dan sudah inkracht. Perusahaan ini harus membayar denda dengan ganti rugi sebesar Rp 192 miliar. Tahun ini lahan perusahaan tersebut kembali terbakar dengan luas lahan terbakar sekitar 1.200 hektare. Kedua, PT Kaswari Unggul yang berlokasi di Tanjung Jabung Timur, Jambi juga pernah terbakar di 2015 dan hingga ini masih dalam proses gugatan perdata dan pidana. Namun, lahan perusahaan tersebut kembali terbakar tahun ini. ‘’Artinya mereka tidak punya komitmen menjaga lahan tersebut. Tim kami sedang bekerja, dalam hal pemberian sanksi kepada kedua perusahaan tersebut. Tentu kami akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi,” kata Ridho. Untuk penguatan efek jera, ke depan KLHK akan berkolaborasi dengan kepolisian dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menerapkan undang-undang (UU) berlapis atau multidoor. Dengan demikian, korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan akan dijerat UU berlapis,

alah satu catatan merah penuntasan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menuntut perhatian serius pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersama Wapres Ma’ruf Amin, adalah penegakan hukum. Sisi ini dinilai masih lemah. Salah satu indikasi adalah terulangnya pelanggaran tahun ini oleh korporasi yang pernah dijatuhi sanksi hukum karena turut andil dalam karhutla hebat pada medio 2015. Bisa dipahami jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuntut penegakan hukum kasus karhutla dilakukan lebih serius menimbang dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dampak tersebut, di antaranya, pada kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, juga mempengaruhi perekonomian seperti bandara yang terpaksa tidak menerbangkan pesawat akibat kabut asap, serta gangguan transportasi lainnya. Karhutla juga memiliki dampak jangkauan yang sangat luas. Asap akibat kebakaran di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) misalnya, bisa menyeberang ke wilayah tetangga seperti Jambi dan Riau. Selain itu, kebakaran yang terjadi terutama di lahan gambut sangat sulit dipadamkan dan memakan waktu serta biaya yang besar. ‘’Jadi, kami melihat harus dilakukan penegakan hukum yang serius karena dampak dari kejahatannya begitu besar. Maka, kami lakukan tindakan penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Saat ini kami memiliki Satuan Tugas (Satgas) Gakkum sebanyak 80 orang penyidik dan juga 80 orang pengawas yang berkaitan dengan karhutla,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani kepada HARIAN NASIONAL. Untuk monitoring, saat ini KLHK membangun sistem pemantauan deteksi dini untuk pencegahan dan penanganan, khususnya dalam penegakan hukum lewat Intelligence Center Gakkum yang dilengkapi dengan bermacam data satelit dan data lainnya. ‘’Kami monitor setiap hari, kebakaran di mana, di lokasi apa. Kalau kami temukan adanya kebakaran di lokasi perusahaan, kami langsung kirimkan surat pemberitahuan untuk mereka. Kalau kami lihat ada kebakaran

ANTARA | WAHDI SEPTIAWAN

Mengingat dampaknya yang sangat besar, penegakan hukum kasus karhutla harus dilakukan lebih serius.

RIAU: total kunjungan ISPA 292.722 orang (Februari—1 Oktober 2019) | JAMBI: total kunjungan ISPA 92.583 orang (Juli—27 September 2019) | SUMATERA SELATAN: total kunjungan ISPA 311.682 orang (Maret—September 2019) | KALIMANTAN BARAT: total kunjungan ISPA 185.905 orang (Februari—29 September 2019) | KALIMANTAN TENGAH: total kiunjungan ISPA 52.128 orang (Mei—29 September 2019) | KALIMANTAN SELATAN: total kunjungan ISPA 67.293 orang (Juni—September 2019) Sumber: KLHK & BNPB

mulai dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‘’Kita sedang pikirkan tidak hanya hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korporasi, tapi juga perampasan keuntungan. Bisa saja kan bahwa ternyata perusahaan ini sengaja membakar untuk mendapat keuntungan. Kita bisa telusuri

kejadian-kejadian sebelumnya menggunakan data satelit yang kita punya yang sedang kita kembangkan,” ujar Ridho. Menurut dia, penegakan hukum yang lebih tegas lagi terkait karhutla juga bisa dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah daerah (pemda). Ia berharap pemda dapat lebih aktif, baik secara adminsitratif, perdata, maupun pidana. Karena kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan juga merupakan penanganan kasus berbasis ilmu pengetahuan, KLHK pun terus membangun sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Fakta-fakta di lapangan akan diperkuat dengan bukti-bukti ilmiah, sehingga membutuhkan dukungan para ahli yang bisa memberi gambaran jelas terkait kasus karhutla kepada penyidik, penuntut, dan hakim. ‘’Banyak ahli yang kita miliki, namun ahli yang mempunyai keberanian, komitemn untuk bersidang di pengadilan itu tidak banyak,” kata Ridho. Di samping upaya penyadaran masyarakat dan korporasi, KLHK juga merasa perlu mendorong upaya penegakan hukum untuk membangun budaya kepatuhan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terkait karhutla. Rencana Kontigensi Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Selasa (15/10) menyebutkan, jumlah korban terdampak asap yang mengalami gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Februari hingga September 2019 sebanyak 294.440 orang. Korban terbanyak berada di Provinsi Riau. Namun, Kemenkes belum menyebut adanya korban jiwa akibat asap karhutla di sejumlah daerah seperti Kalimantan atau Sumatera. Yang ada, warga memiliki riwayat ISPA, lalu diperparah de-

ngan kabut asap, sehingga mudah mempengaruhi kesehatannya. ‘’Secara teori, sepekat apa asap yang bisa menyebabkan korban jiwa tentunya harus ada pendalaman lebih lanjut. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan korban itu meninggal,” ujar Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budi Sylviana. Pada karhutla tahun ini, Kemenkes telah mengerahkan 141.995 tenaga kesehatan, 715 pos pelayanan kesehatan, 297 rumah sakit, 1.439 puskesmas, dan 315 ruangan aman asap sebagai upaya penanggulangan asap karhutla. Ke depan Kemenkes siap memperkuat pengurangan risiko bencana dengan fokus agar daerah bisa merespon kejadian secara cepat. ‘’Pertama, menjaga kapasitas yang baik dari segi SDM maupun logistik. Kedua, daerah juga harus membuat rencana kontigensi bagaimana menangani dampak karhutla dari sisi kesehatan, serta dapat merespon dengan memanfaatkan peta hazard, peta kapasitas, dan peta kerentanan.” katanya. Peta-peta tersebut diharapkan mempermudah dinas terkait merespon bencana sebelum kejadian. ‘’Itu yang akan diperkuat di daerah-daerah. Kami menyebutnya peta informasi. Jadi, kalau ada bencana, kita tahu harus apa,’’ ujar Sylviana. Ia mengingatkan kembali bahwa beberapa hal bisa dilakukan sebagai upaya meminimalisasi dampak asap. Di antaranya memakai masker secara benar, menggunakan exhaust fan (peranti mempercepat sirkulasi udara) di rumah atau tempat publik, atau ketersediaan ruang aman asap di rumah maupun publik dengan cara menempelkan kain basah di tiap ventilasi atau jendela. Kain basah dapat menyerap asap secara efektif. z SERUNI RARA JINGGA | ALFIANA FITRI LESTARI (RM)

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

SERBASALAH ATUR RUPIAH

Dua kali terjadi pelemahan hingga menembus Rp 15 ribu.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Karyawan gerai penukaran uang menghitung rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran uang di Jakarta Pusat, Jumat (18/10). Rupiah jelang pelantikan Presiden Joko Widodo pada perdagangan Jumat (18/10) ditutup menguat 32 poin menjadi Rp 14.140 per dolar AS.

PERGERAKAN RUPIAH 20 OKTOBER 2014-18 OKTOBER 2019 15.500 15.000 14.500

Rupiah

erekonomian di era pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla memang tak semudah perkiraan. Selain target perekonomian meleset, rupiah juga makin terseret. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah sempat terpuruk pada 29 September 2015 di level Rp 14.654 per dolar AS. Di pasar spot, rupiah justru bertengger di level Rp 14.811 per dolar AS. Saat itu rupiah tergencet efek perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang melonjak dari 3,7 persen menjadi 3,9 persen. Mendekati 4 tahun masa jabatan Joko Widodo-Jusuf Kalla, rupiah kembali tertekan. Pada 2 Oktober 2018, rupiah kali pertama menembus level psikologis Rp 15 ribu, tepatnya di level Rp 15.013 per dolar AS. Hampir sebulan kemudian, rupiah tak kunjung ada perbaikan. Puncaknya pada 11 Oktober 2018 di level Rp 15.177 per dolar AS. Bank sentral mengklaim pelemahan rupiah terimbas kenaikan suku bunga acuan The Fed. Selain itu, neraca dagang juga defisit akibat pelemahan permintaan global meski seharusnya eksportir justru diuntungkan akibat pelemahan rupiah. Namun, ternyata ekspor pun malah tertekan karena pengusaha di luar negeri enggan membeli produk dari Indonesia. Serba salah. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, fluktuasi kurs pada era pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. “Mata uang terburuk itu Venezuela, Brasil, Turki, dan Afrika Selatan. Jadi tidak benar Indonesia itu terburuk mata uangnya (rupiah),” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (17/10). Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, rupiah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup stabil. Ia menilai, rupiah era Joko Widodo tidak naik-turun layaknya roller coaster. “Industri bisa kewalahan kalau seperti itu (fluktuatif). Jadi menurut saya, rupiah relatif stabil,” ujar Rachmad. Namun, Rachmad mengatakan, pelemahan rupiah jus-

14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 10 Okt 2014

3 Jun 2016

12 Ags 2015

23 Jan 2018 23 Mar 2017

18 Okt 2019 21 Nov 2018

Sumber: Bank Indonesia

truimenguntung eksportir. Sayangnya, Rachmad mengaku, bahan baku industri makanan dan minuman banyak dipasok dari luar negeri alias impor. “Untuk eksportir memang menguntungkan. Beda dengan kita yang banyak impornya,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai, pergerakan rupiah berkaitan dengan kebijakan moneter. Rupiah di level sekitar Rp 14 ribu masih sangat kuat meski fluktuatif saat situasi perekonomian global melemah. “Di level Rp 14 ribu seperti sekarang ini, rupiah masih kuat dan masih sangat kita apresiasi,” kata Roy. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan,

pencapaian perekonomian saat ini belum sesuai dengan target yang dicanangkan Joko WidodoJusuf Kalla. “Rata-rata dan faktanya, omzet pedagang di pasar tradisional malah menurun (akibat serbuan produk asing),” ujar Ngadiran. Menurut dia, mayoritas perusahaan besar meminjam uang demi perputaran bisnisnya. Akibatnya, produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor. Beberapa mal-mal kelas menengah-bawah sudah tutup. “Yang masih bertahan minimarket. Itu pun menggerus warung-warung dekat permukiman warga.” Nasib pedagang pasar tradisional, kata dia, sulit bertahan. Bahkan untuk bertahan hidup perlu berutang demi ke-

berlangsungan usaha apalagi di tengah pelemahan rupiah seperti saat ini. “Namun, ternyata, makin dalam galiannya (utangnya),” ujarnya. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, krisis ekonomi, termasuk pelemahan rupiah turut menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah-bawah. “Tantangan Presiden Joko Widodo ke depan akan jauh lebih berat lagi dibandingkan 5 tahun terakhir,” kata Mansuri. Menurut dia, pemerintah harus tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar tradisional karena menjadi fondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah juga harus mengutamakan produk lokal untuk bisa bersaing dengan produk asing,

apalagi produk impor. Mansuri mengharapkan Presiden Joko Widodo di pemerintahannya yang kedua mampu memilih kabinet perekonomian yang pro-pasar. “Namun, jika tim ekonomi Presiden berpihak terhadap pengusaha besar, saya pikir akan sama polanya dengan pemerintahan lima tahun terakhir,” ujarnya. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, rupiah di era Joko Widodo tidak bisa dikatakan bagus, tapi juga tidak jelek. Fluktuasi nilai tukar ditentukan dari kebutuhan valuta asing (valas) di pasar. Menurut Yustinus, kebutuhan valas meningkat dikarenakan impor barang dan jasa atau pembayaran utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan uang yang masuk ke dalam negeri. “Artinya defisit neraca perdagangan meningkat. Berarti penyakitnya kan di situ (kebanyakan impor),” ujar Yustinus. Dia mengharapkan pemerintah menggenjot ekspor untuk mendatangkan devisa. Sebaliknya, impor harus ditekan untuk mengurangi uang valas ke luar negeri. Namun, kata dia, impor masih bisa dilakukan asal dapat meningkatkan nilai tambah. Misal bahan baku industri makanan dan minuman yang bisa diolah lagi sehingga menghasilkan produk bernilai tinggi. Di sisi lain, pemerintah dan swasta juga masih banyak utang dalam bentuk denominasi uang asing. Misalnya dolar AS. Dengan kecenderungan itu, fluktuasi rupiah diperkirakan masih tetap berlangsung. Apalagi di tengah pelambanan investasi asing masuk domestik. “Kesadaran Presiden Jokowi sudah benar, mau menggenjot ekspor, menarik investasi, tapi di level implementasi belum nendang (untuk mendongkrak ekspor dan menarik investasi asing),” ujar Yustinus. Dia menyarankan pemerintah harus menjaga stabilitas politik dalam negeri guna menjaga rupiah agar tidak fluktuatif. Pemerintah juga harus membuat aturan jelas dan jangka panjang, terutama aturan berinvestasi. “Kuncinya, setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019, Pak Jokowi harus memilih orang (menteri) yang betul-betul kompeten, kredibel, dan paham kerja-kerja lapangan, khususnya di bidang ekonomi,” katanya. O HERRY SUPRIYATNA | KHAIRUL KAHFI

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

UTANG BELUM TEPAT SASARAN

ertumbuhan utang pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai lebih tinggi dibandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Rata-rata tingkat utang era JokowiJK sekitar 16 persen per tahun dibandingkan SBY-Boediono sekitar 7 persen per tahun. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, peningkatan utang belum mendongkrak perekonomian. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data BI, rasio utang terhadap PDB pada 2014 mencapai 32 persen dan meningkat 0,4 basis poin pada 2018 menjadi 36 persen. “Peningkatan rasio dapat diartikan peningkatan jumlah utang lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah PDB. Ini menunjukkan utang belum digunakan maksimal (untuk mendongkrak perekonomian),” katanya Rendy kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). Saat ini, Rendy menilai sulit mengatakan utang sudah digunakan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan nasional. Utang pemerintah diterbitkan via obligasi negara atau surat berharga negara (SBN). Penerbitan SBN oleh pemerintah kemudian dikumpulkan dalam satu “wadah” (pool) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digabung dengan penerimaan negara, lalu disalurkan lewat belanja negara. Berdasarkan asumsi di atas, porsi utang pada APBN untuk belanja kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial (bansos) hanya menyumbang 9 persen dari total belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2019. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 8 persen. Porsi belanja non-produktif seperti pembayaran bunga utang naik dari 11 persen pada 2014 menjadi 20 persen pada Agustus 2019). “Saya melihat penarikan utang tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah-bawah,” ujarnya. Menurut Rendy, beberapa program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan belum bekerja optimal dan merata ke semua daerah. Misalnya dana desa untuk pengurangan kemiskinan desa. Kenaikan dana desa dalam lima tahun terakhir hanya menurunkan pengangguran di

desa dari 4,93 persen pada 2015 menjadi 3,45 persen pada 2019. Namun, penduduk miskin masih 12,85 persen atau setara 25,14 juta orang pada Maret 2019 meski menurun 10,3 persen dari 27,73 juta orang pada September 2014. “Artinya ada masalah dalam penciptaan lapangan bekerja berkualitas di desa. Lapangan kerja yang tercipta secara upah relatif sedikit. Ternyata tidak maksimal mengurangi kemiskinan di desa,” katanya. Ke depan, Rendy menyarankan pemerintah dapat meningkatkan proporsi kepemilikan utang domestik lebih tinggi dibandingkan asing pada surat utang pemerintah (SUN). Hal ini untuk mengurangi risiko volatilitas pada surat utang Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu mengalihkan utang (debt switch) surat berharga negara (SBN) dari bunga utang tinggi ke bunga utang lebih rendah. “Harapannya pembayaran bunga utang dapat mengecil, (sehingga) anggaran dapat dialokasikan lebih banyak untuk program yang mendorong kesejahteraan masyarakat seperti bansos, subsidi, ataupun dana desa,” katanya. Ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko mengatakan, utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Agustus 2019 mencapai US$ 393,498 miliar atau setara Rp 5.550 triliun. Jumlah tersebut meningkat 34 persen dibandingkan posisi ULN akhir 2014 sebesar US$ 293,498 miliar. Berdasarkan laporan Kemenkeu dan BI, utang terdiri atas utang pemerintah Rp 2.770 triliun dan swasta Rp 2.780 triliun. Pembengkakan utang luar negeri, kata dia, tidak secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan rakyat “kelompok marginal”. Selama lima tahun terakhir, utang pemerintah lebih untuk pembangunan infrastruktur secara masif, selain menutupi pembelanjaan APBN. “Begitu pula utang swasta, termasuk BUMN sudah pasti untuk pendanaan investasi. Di antaranya mungkin untuk mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah,” ujar Agus. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, utang yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif. Saat ini nilai utang bertambah hampir dua kali lipat tetapi ekonomi hanya tumbuh stagnan di level 5 persen. Pemerintah juga terus merevisi tar-

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Kemiskinan di desa dinilai masih tinggi.

Pegawai negeri sipil (PNS) melintas di depan gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/10). Utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Agustus 2019 mencapai US$ 393,498 miliar atau setara Rp 5.550 triliun. Jumlah tersebut meningkat 34 persen dibandingkan posisi ULN akhir 2014 sebesar US$ 293,498 miliar.

PERKEMBANGAN UTANG PEMERINTAH PUSAT (2013-2018) 5,000.00

Sumber:Kementerian Sumb ber: e Keme Keuangan

30.00 25.00

4,000.00

20.00 15.00

3,000.00

10.00 2,000.00

5.00 0.00

1,000.00

-5.00

-10.00 2013

2014

2015

Pinjaman (Rp triliun, LHS) Total Utang Pemerintah (Rp triliun, LHS) Pertumbuhan SBN (%, RHS)

get perekonomian dari semula 5,3 persen menjadi 5,0 persen. “Jadi sebenarnya bukan dilihat dari rasio utangnya, tapi seberapa efektif utang itu digunakan pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal,” kata Enny. Menurut dia, penambahan utang yang dilakukan pemerintah seharusnya dapat meningkatkan ruang fiskal dan meningkatkan belanja yang bersifat produktif sehingga mampu membayar bunga utang (refinancing). Untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kata dia, pemerintah harus memprioritaskan sektor industri. Namun, beberapa industri domestik seperti tekstil dan baja dalam negeri malah tersungkur akibat kebijakan impor. Di sisi lain, peringkat indeks daya saing kesehatan Indonesia secara global masih di peringkat

2016

2017

2018

Surat Berharga Negara (Rp triliun, LHS) Pertumbuhan Pinjaman (%, RHS) Pertumbuhan Utang Pemerintah (%, RHS)

96 dari 141 negara. “Ini mengalami perburukan di sisi kesehatan. Ini terjelek se-Asia Pasifik,” kata Enny. Padahal, kata dia, pemerintah telah menggelontorkan banyak program jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga anggaran kesehatan. Dari indikator kualitas sumber daya manusia (SDM), Indonesia masih di peringkat 85. Artinya juga masih buruk. Begitu juga dalam keterampilan berusaha. “Inovasi masih rendah sehingga memengaruhi daya saing dari segi investasi,” katanya. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengklaim, pengentasan kemiskinan sudah sesuai target pemerintah walau penurunannya semakin lambat. “Lambat itu bukan hanya karena tidak efektif, melainkan

juga penyakitnya sudah kronis dan tidak bisa disembuhkan oleh business as usual,” ujar Vivi. Menurut dia, pemerintah perlu cara tidak biasa dalam pengentasan kemiskinan. Misalnya pendidikan anak, kesehatan di pulau terpencil dan pedalaman, listrik di kawasan terisolasi, hingga masalah air bersih. “Pemerintah akan mendorong kolaborasi antarsektor untuk menyelesaikan masalah tersebut.” Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengklaim, kenaikan utang telah mendongkrak perekonomian. Angka kemiskinan dan pengangguran masyarakat pun turun. “Itu angkanya jelas semua. Angka indikator makro, pembangunan manusia, rasio gini, hingga pengangguran semua membaik dan bagus semua,” ujar Susiwijono. O KHAIRUL KAHFI

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

PACU PROYEK STRATEGIS NASIONAL Pembangunan hanya 46 persen dari target.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

royek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Presiden Joko WidodoJusuf Kalla pada 2014-2019 masih belum tuntas. Selama pemerintahannya, hanya tercapai 46 persen dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi Rp 4.180 triliun. Artinya hingga September 2019, hanya selesai dan beroperasi 81 PSN dengan nilai investasi Rp 390 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, masih banyak proyek belum efektif untuk meningkatkan perekonomian nasional. Bahkan masih banyak proyek mubazir, seperti pembangunan pelabuhan. “Pelabuhan dibangun, tapi akses jalannya tidak. Artinya standarnya untuk mobil sedan padahal pelabuhan yang lewat truk besar. Akhirnya tidak terpakai,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/10). Menurut Bambang, tahun depan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, tetapi yang berdampak langsung pada perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat. Proyek yang tidak bermanfaat dan menjadi beban negara akan dievaluasi. Bambang menilai, pembangunan infrastruktur harus lebih efisien, tidak hanya asal jadi dan tumbuh. Infrastruktur, kata dia, harus memudahkan mobilitas logistik agar harga barang bisa terjangkau. “Peran infrastruktur ke depan harus jelas mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur juga belum mampu menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Nilai kemanfaatannya belum dirasakan karena masih banyak regulasi yang menghambat. “Investasi lari ke negara lain.” Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi

Pekerja merampungkan proyek Tol Serpong-Cinere seksi I di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/10). Tol Serpong-Cinere seksi I sepanjang 6,5 kilometer rencananya beroperasi awal tahun depan.

RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 44 BENDUNGAN 1. Gondang 2. Passeloreng 3. Kuningan 4. Marangkayu 5. Keureuto 6. Gongseng 7. Karalloe 8. Karian 9. Tapin 10. Ciawi 11. Sukamahi 12. Bintang Bano 13. Way Sekampung 14. Ladongi 15. Napun Gete 16. Tugu 17. Lolak 18. Bendo 19. Leuwikeris

20. Kuwil Kawangkoan 21. Tukul 22. Cipanas 23. Pidekso 24. Way Apu 25. Temef 26. Semantok 27. Pamukkulu 28. Margatiga 29. Lausimeme 30. Sidan 31. Tigadihaji 32. Bener 33. Randugunting 34. Mbay 35. Sadawarna 36. Bolanghulu 37. Bagong 38. Rukoh 39. Jenelata

40. Kolhua 41. Tiro 42. Matenggeng 43. Rokan Kiri 44. Meninting 5 IRIGASI 1. D.I Lematang 2. D.I Jambo Aye 3. D.I. Lhok Guci (Tahap II) 4. D.I. Gumbasa 5. D.I Baliase 1 TANGGUL LAUT National Capital Integrated Coastal Development 4 JALAN NASIONAL 1. Palu – Parigi 2. Trans Morotai

3. Gorontalo – Manado 4. Trans Maluku 1 SISTEM AIR LIMBAH KOMUNAL Jakarta Sewerage System

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM Umbulan SPAM Mamminasata SPAM Jatigede SPAM Regional Wasusokas SPAM Bandar Lampung SPAM Semarang Barat SPAM Jatiluhur I

Sumber: Kementerian PUPR

sedang tahap konstruksi. Di samping itu, 22 proyek masih dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi tahun ini. Sekitar 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. “Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas memiliki nilai investasi Rp 2.860 triliun,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 33 PSN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni 16 proyek kereta api, 7 bandara, dan 10 proyek pelabuhan laut. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, PSN yang sedang berjalan dan belum dimulai akan

menjadi fokus utama Kemenhub. Djoko merinci, hanya 4 dari 16 proyek sektor perkeretaapian yang sudah selesai, yakni Kereta Api Kertapati–Prabumulih, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, MRT Jakarta Fase I, dan LRT Sumatera Selatan. “Proyek yang masih berjalan Makassar–Parepare, Bandar Tinggi–Kuala Tanjung di Sumatera, dan jalur ganda KA Selatan Jawa,” kata Djoko. KA Purukcahu–Bangkuang di Kalimantan dan KA Jakarta– Surabaya masih perencanaan. Begitu juga kereta cepat Jakarta– Bandung diperkirakan baru selesai 2021 dan beroperasi pada 2022. Di sektor transportasi udara terdapat tujuh proyek. Tiga proyek revitalisasi bandara, 1

pengembangan bandara, dan 3 proyek pembangunan baru. Tiga proyek revitalisasi bandara yang sudah selesai di Bandara Sultan Baabullah Ternate, Bandara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah, dan Bandara Syamduddin Noor Banjarmasin. Bandara yang baru dibangun di Kertajati, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Yogyakarta di Kulon Progo. Pada sektor transportasi laut, kata Djoko, terdapat 10 PSN. Pengembangan tiga proyek sudah selesai yaitu Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Bitung, dan Makassar New Port. Pelabuhan yang saat ini masih pembangunan dan pengembangan di Patimban, Kijing, Kuala Tanjung, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. “Kami berharap 33 proyek ini mampu mengakselerasi kinerja transportasi, khususnya agar bisa meningkatkan kerja dalam bidang logistik,” ujar dia. Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan, tidak ada salahnya pemerintah mengevaluasi target PSN. Pemerintah tidak perlu memaksa semuanya dibangun padahal kemampuan anggaran tidak mencukupi. Evaluasi diperlukan untuk menemukan masalah apa yang menghambat pembangunan. Jika kendalanya dari sisi keuangan, pembatalan proyek terse-

but tidak menjadi soal. “Kalau kendala percepatan, cari pejabat yang bekerja lebih cepat,” kata Tyas. Namun, solusi mencari pendanaan dari swasta bukan jalan keluar. Swasta tak akan membangun proyek yang tidak menguntungkan seperti kereta api dan pelabuhan. Kecuali jalan tol atau bandara. Itu pun pada daerah strategis dan ramai. “Omong kosong kalau swasta mau bangun dari awal di wilayah yang masih sepi,” ujarnya. Pemerintah, kata dia, perlu mengejar proyek-proyek pelabuhan yang dirasa lebih darurat. Konektivitas antarpulau membutuhkan pelabuhan, khususnya untuk distribusi barang. Tyas menilai, pembangunan sektor transportasi darat sebaiknya difokuskan di luar Jawa. Di Pulau Jawa sudah banyak alternatif yang bisa digunakan masyarakat. Terlebih proyek Kereta Api Jakarta–Bandung dan Jakarta– Surabaya. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, kata dia, okupansi penumpang bisa jadi turun dan permintaan berkurang. Akhirnya, frekuensi perjalanan dipangkas dan operasional jadi tidak efektif. Pengamat kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, keberlanjutan PSN yang ditetapkan pemerintah tergantung nilai pembiayaan dan investor yang siap membangun. Jika tidak ada, sia-sia pemerintah merancang ratusan proyek strategis. “Kalau tidak ada yang mau membiayai, percuma proyek itu dibuat,” katanya. Kendala lainnya, ujar Agus, kecepatan langkah menteri teknis dalam mengejar proyek yang ditargetkan. Jika terlalu banyak mengurusi pribadi, tugas Presiden pun akan percuma. “Niatnya harus sama dulu, memajukan Indonesia, bukan pribadi,” kata dia. Dia menyarankan pemerintah memangkas proyek yang tidak efisien agar pembangunan lebih fokus. “Seharusnya sudah dievaluasi karena lima tahun ini sebentar. Pilih yang memang paling strategis dan langsung berdampak,” katanya. O DIAN RISKI ROSMAYANTI

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

MERAWAT DESTINASI TETAP REMAJA

TOMOHON (SULAWESI UTARA)

Dan, tren baru yang beberapa tahun terakhir digiatkan adalah pengalaman personal. Dalam hal ini, traveling bukan sekadar jalan-jalan, melainkan menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat yang tinggal di destinasi tersebut. Maka, berburu dan mencicipi hidangan lokal menjadi sebuah kewajiban. Kearifan lokal. Konsep inilah yang mengemuka di semua sektor, khususnya industri pariwisata ke depannya. Upaya mengem-

KEMENPAR RI

BANYUWANGI (JAWA TIMUR)

KEMENPAR RI

ART JOG (YOGYAKARTA)

AFP

INSTAGRAM ARTJOG

ektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar Indonesia. Tidak heran, pemerintah menggembargemborkan ribuan destinasi untuk menarik wisatawan asing (wisman) datang berkunjung. Tipe-tipe destinasi pun semakin bervariasi seiring geliat dan kesadaran wisata yang bertumbuh. Tak sekadar dalam kemasan wisata alam, budaya, buatan (man made) juga atraksi, atau jadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri, belakangan ragam istilah lebih sering dilekatkan pada destinasi. Antara lain digital, sejarahkekinian, dan instagramable. Bukan rahasia lagi, instagramable menjadi kata kunci, apa pun jenis destinasinya, baik itu dalam ruangan maupun luar ruang. Kondisi ini mengakomodasi kebutuhan generasi pegiat pariwisata alias mereka yang doyan traveling. Milenial! Generasi ini disusul generasi berikutnya, yakni Gen X atau mereka yang saat ini berumur 18 tahun ke atas, belakangan dieluelukan sebagai agen perubahan, khususnya dalam skena pariwisata. Preferensi mereka membuat makna destinasi berubah total. Kekuatan media sosial, salah satu pemicunya, selain memang perubahan zaman yang sekarang menjadi serbadigital. Generasi ini beserta “adik-adik”-nya dikenal sebagai “kelompok usia” yang tak bisa lepas dari gadget. Maka, bukan kejutan bila mereka menilai penting atau tidaknya sebuah destinasi didasarkan dari unggahan medsos. Seberapa Instagramable-kah liburan mereka nanti? Inilah pemikiran pertama yang muncul di benak sebelum memutuskan tujuan penjelajahan. Pemandangan alam boleh jadi menawan. Namun, tanpa satu titik yang dijadikan rujukan—yang membuat mereka merasa satu-satunya orang atau justru menjadi orang pertama yang berpose di depannya—destinasi minim dapat apresiasi. Alasan lainnya, tentu saja biaya. Milenial dipandang sebagai generasi bebas gengsi. Traveling berjalan kaki sama artinya dengan “sehat”. Ongkos murah dan memaksimalkan transportasi umum, selain kaki sendiri, diklaim salah satu bentuk dukungan pada sustainability. Pun membawa botol sendiri ketika bepergian, identik dengan salah satu gerakan ramah lingkungan.

PESTA KESENIAN BALI (BALI)

balikan ide dan gagasan lokalitas inilah yang kemudian mengarah pada sustainability. Yakni pariwisata berkelanjutan, bertanggung jawab, ramah ekologi, dan mengantisipasi overtourism atau ekses industri. Pekerjaan rumah (PR) besarnya adalah memelihara “sepetak surga di Khatulistiwa” agar terjaga kelestariannya, meminimalisasi dampak perubahan iklim, dan polusi yang berpotensi mengintip semua destinasi global.

“Negara semakin maju, kekuatan ekonominya justru bersandar pada sektor pariwisata. Pemegang devisa terbesar pariwisata itu Prancis, disusul Spanyol dan Inggris. Negara-negara itu sudah tidak bersandar pada manufaktur, apalagi pertanian. Manufaktur menimbulkan polusi, yang sustainable adalah pariwisata,” ujar pengamat pemasaran Yuswohady kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). O BAYU INDRA KAHURIPAN

TOP 10 CALENDAR OF EVENTS NATIONAL 2020* 1. Pesta Kesenian Bali (BALI) 2. Jember Fashion Carnival (JAWA TIMUR) 3. Banyuwangi Ethno Carnival (JAWA TIMUR) 4. Art Jog (DI YOGYAKARTA) 5. Sanur Village Festival (BALI) 6. Iron Man 70.3 Bintan (KEP RIAU) 7. Borobudur Marathon (JAWA TENGAH) 8. Java Jazz (DKI JAKARTA) 9. F8 Festival (SULAWESI SELATAN) 10. Tomohon International Flower Festival (SULAWESI UTARA) *SUMBER: KEMENTERIAN PARIWISATA RI, 17 OKTOBER 2019

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

AYO PIKNIK! Berkah Destinasi Perbatasan dan Storynomic Tourism.

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

DEMI DAYA SAING PARIWISATA NASIONAL TRANSISI PREFERENSI TRAVELER KEKINIAN Z

KEMENPAR RI

Menteri Pariwisata Arief Yahya (foto kanan) dalam peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Batam untuk memajukan pariwisata di Kepulauan Riau. Daerah ini juga diplot sebagai salah satu destinasi cross border tourism di Indonesia.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia Agustus 2019 mengalami penaikan 2,94% dibanding jumlah kunjungan pada Agustus 2018. Begitu pula, jika dibandingkan dengan Juli 2019, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2019 mengalami penaikan sebesar 4,83%.

Z Secara kumulatif (Januari–

Agustus 2019), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,87 juta kunjungan atau naik 2,67% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 10,58 juta kunjungan.

KEMENPAR RI

enteri Pariwisata Arief Yahya optimistis, industri pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar dalam lima tahun ke depan. Terlepas dari siapa pun suksesor yang akan melanjutkan tugastugasnya. Sejauh ini, kata dia, pencapaian devisa cukup fantastis. Tercatat pada 2018, sektor pariwisata sudah dapat meraup US$ 19,3 miliar. “Industri pariwisata akan mengalahkan sektor lain dengan proyeksi US$ 20 miliar,” kata Arief di Jakarta, Selasa (15/10). Namun, asa ini harus diimbangi upaya bersama dan sinergi berbagai pihak. Mustahil Kementerian Pariwisata berjalan sendirian. Dukungan dari tiaptiap daerah sangat diperlukan. Pembuktiannya, lewat perbaikan dan pembenahan. “Mereka (pemerintah daerah dan masyarakat setempat) harus melakukan inovasi agar wisatawan mancanegara (wisman) terbujuk untuk datang berkunjung,” kata dia, menambahkan. Wisatawan mancanegara menjadi salah satu targetnya. Kemenpar sendiri pada 2019 menargetkan angka kunjungan wisman hingga 18 juta orang. Mendukung langkah pemerintah “mengangkat pesona wisata Indonesia ke panggung dunia”, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur tiap daerah. Menurutnya, ini penting agar wisatawan yang datang merasa nyaman. “Jawa Tengah sendiri tengah mempersiapkan Jalan Tol SoloYogyakarta sehingga tidak macet lagi. Kami sedang siapkan dan tahun ini sudah berjalan,” kata dia, menjelaskan. Tidak hanya itu, sektor kuliner yang menjadi bagian dari pariwisata juga harus turut diperhatikan. Karena hal itu menjadi daya tarik setiap daerah bagi setiap wisatawan mancanegara. Apalagi saat ini sedang maraknya tren video blog yang menampilkan perjalanan travel dan makan-makan. “Makanya, ayo piknik. Buatlah keluarga dan teman bahagia sambil kulineran. Bagikan kesenangan tersebut lewat media sosial. Statement Menteri Pariwisata Arief Yahya itu benar. Pari-

Suasana alami yang tersaji di Museum Kehidupan Samsara di Desa Jungutan, Bebandem, Kabupaten Karangasem. Museum ini mengangkat tema siklus kehidupan masyarakat adat Bali sejak lahir ke dunia hingga ‘menyatu’ kembali dengan Sang Hyang Widhi Wasa.

wisata merupakan kekuatan untuk menjual Indonesia ke luar secara powerful,” terangnya. Di sisi lain, Tim Quick Win 5 Destinasi Super Pariwisata Irfan Wahid menambahkan, bahwa tiap daerah juga dapat menawarkan formula baru bernama storynomic tourism. Dalam hal ini wisatawan tidak hanya disuguhi pemandangan dan kenikmatan kuliner setempat. Mereka juga bisa mendapatkan pengalaman unik melalui cerita-cerita kebudayaan serta napas kearifan lokal yang khas dan autentik dari tempat tersebut. Irfan menekankan, pariwisata jaman now seharusnya sudah harus mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya agar wisatawan—baik nusantara (wisnus) maupun mancanegara— mendapat nilai lebih ketika berkunjung ke sebuah destinasi. Hal tersebut jelas dapat mempercepat pembangunan wisata di lima kawasan superprioritas. Yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Magelang (Jawa Tengah), Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Gairah Border Tourism Tiga tahun terakhir (20172019) menjadi momen “langka” bagi dunia pariwisata Indo-

nesia. Musibah dan bencana melanda Tanah Air, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi dan aktivitas gunung api, hingga kerusuhan dan demonstrasi massa. Situasi yang dinilai tidak kondusif berpengaruh besar pada industri pariwisata. Sejumlah negara seperti Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Inggris, dan Belanda mengeluarkan travel advisory kepada warga negaranya. Imbauan resmi ini praktis berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara. Tentunya, ini menimbulkan kerugian bagi negara mengingat sektor pariwisata menjadi andalan untuk mendapatkan devisa. “Tiga tahun ini kita kehilangan banyak wisman. Tahun 2017 akibat bencana alam kehilangan sebanyak 1 juta, lalu 2018 kehilangan 1,2 juta. Pada tahun ini kita kehilangan hampir 2 juta,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Rabu (2/10). Ini diperparah dengan target wisman yang pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Alhasil, Kementerian Pariwisata terpaksa menekan ambisi. “Tahun ini proyeksi kita 18 juta wisatawan mancanegara, tetapi masih turun lagi antara 17 juta hingga 18 juta. Hingga hari ini kalau dibulatkan sudah 11 juta wisatawan asing yang datang. Per bulan kita dapat me-

ngumpulkan 1,5 juta wisatawan asing,” kata Arief, menjelaskan. Arief mengakui, dilihat dari proyeksi target, memang masih jauh. Terdapat selisih tujuh juta wisatawan asing yang masih harus digenjot. Kendati demikian, Arief tetap optimistis mengejar target. Terlebih, pencapaian devisa negara selama ini hampir mencapai ambang batas. “Berita bagusnya kemungkinan besar devisanya mencapai target, yakni US$ 20 miliar. Sebab, pada 2018 devisa yang terkumpul sudah US$ 19,3 miliar, dengan jumlah wisatawan asing 15,8 juta orang,” ungkapnya. Tidak dapat dimungkiri, secara devisa, sektor pariwisata mengalami peningkatan dibanding 2015. Pada 2015 sektor pariwisata menyumbang US$ 12,2 miliar. Kemudian pada 2016 naik menjadi US$ 13,6 miliar. Dan, pada 2017 naik kembali menjadi US$ 15 miliar. Melihat fakta ini, Arief meyakini, tidak mustahil sektor pariwisata dapat mencapai target US$ 20 miliar kala menutup tahun ini. Tentu saja, Arief sudah mengantongi rencana terkait upaya menggenjot target wisman agar tercapai. Salah satunya memanfaatkan destinasi wisata yang dekat dengan negara tetangga. “Salah satunya memanfaatkan Kepulauan Riau (Kepri).

Z Tingkat Penghunian Kamar

(TPK) hotel klasiﬁkasi bintang di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai rata-rata 54,14% atau turun 5,87 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2018 yang tercatat sebesar 60,01 persen. Begitu pula, jika dibanding TPK Juli 2019, TPK hotel klasiﬁkasi bintang pada Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 2,59 poin. Z Rata-rata lama menginap

tamu asing dan Indonesia pada hotel klasiﬁkasi bintang selama Agustus 2019 tercatat sebesar 1,84 hari, terjadi penurunan sebesar 0,10 poin jika dibandingkan keadaan Agustus 2018.

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

Wilayah itu dekat dengan Singapura jadi mereka bisa pulang pergi, itu akan bagus. Kami juga akan memaksimalkan cross border tourism. Sebab wilayah ini tidak terlalu terpengaruh dengan gejolak bencana alam, sosial, dan politik,” kata dia. Ya, Arief berulang menegaskan, rangkaian gejolak di atas, baik bencana alam ataupun “bencana” sosial-politik adalah tugas berat bagi siapa pun Menteri Pariwisata terpilih dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo 2002-2024. “Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dicegah. Polemik (penutupan) Pulau Komodo, misalnya. Tidak seharusnya terjadi karena dampaknya (pada pariwisata) sangat besar,” tuturnya. O BINTANG RAHMAT

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

RAMAH DIGITAL DAN SUSTAINABLE jadi faktor paling dicari. Adalah berkah sekaligus pekerjaan rumah (PR), skena kuliner Indonesia demikian kaya dan berwarna. Sehingga pemerintah “kesulitan” menentukan menu ikonik untuk memikat wisatawan. Rendang memang mendunia, tapi seperti diungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya, masih banyak menu lain yang tak kalah menggugah selera. Kemenpar pun menetapkan lima nama yang Kearifan Lokal Autentisitas inilah yang be- digaungkan sebagai kuliner nalakangan terus dicari dan di- sional. Yakni—selain rendang— gali kembali. Tak heran, kearif- adalah soto, sate, nasi goreng, an lokal menjadi ikon pemasar- dan gado-gado. Makanan-makanan tersebut, an yang baik. Destinasi tak lagi sekadar tempat liburan, tapi me- termasuk kerupuk, menurut maksimalkan waktu yang ada Menteri Luar Negeri Retno Maruntuk mengumpulkan memori sudi bukan hanya andil mengangkat pariwisata lokal, melainsebanyak-banyaknya. Selain pengalaman jelajah, kan juga sarana terbaik untuk dipengalaman cita rasa juga men- plomasi dengan bangsa lain. Diplomasi gastronomi. “Saya suka gastro makan, tapi saya sa lebih menyukai cerita di balik makanan.” Senada M Menlu, pakar gastronomi Korea S Selatan Steven Kim mengatakan, yang terpenting di y sini adalah m memulainya dengan kebanggaan. Pertumbuhkebangga an pasar gadget gadg dan kultur mobile— ponsel—di — mengandalkan mengan Indonesia yang sangat kuat, y dapat d dimanfaatkan sebagai daya dorongnya. “Indonesia mempunyai beragam kupu liner khas seperti li sate Padang. Banyak hal yang bisa disandingkan dengannya, mulai dari budaya, kearifan lokal, serta musik khas daerah tersebut. Teman saya di Belanda m sangat menyukainya san dan ia selalu memposting makanan itu post medsos-nya, memdi m buatku sangat pebuat nasaran dan tergiur nasa ingin mencobanya,” ingi kata Steven. kat Berkaca pada YUSWOHADY negerinya, Steven me(PENGAMAT PEMASARAN) neg ngatakan, sukses Korea ngata Selatan adalah sinergi. Bukan hanya K-pop, Kdrama, atau K-food, mean disatulainkan keseluruh ke kan membentuk kekuatan “Masing-masing kita baru. “Ma bisa jadi influencer untuk campaign mempopulerkan makanan khas sendiri ke negara lain.” la pada rekomendasi traveler lainnya—apakah itu unggahan di Instagram, share foto di ruang komunikasi digital seperti grup WhatsApp, ataupun review di mesin pencari Google. “Generasi sekarang susah percaya sama klaim, lebih percaya sama review dan rekomendasi sesama traveler karena akan lebih autentik,” kata dia.

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

asa depan pariwisata ada di tangan milenial dan Gen-Z sebagai traveler aktif. Ini bukan perkara destinasi semata. Transisi generasi secara otomatis mengubah kebiasaan. Inilah yang memancing pelaku industri mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masyarakat lintas usia. Pengamat pemasaran Yuswohady mengingatkan, pariwisata adalah sektor pertama yang terdampak disrupsi digital. “Sebab, milenial memilih apa pun, baik hotel, destinasi, bahkan airline tidak lagi menggunakan channel yang konvensional. Tak heran, travel agent berguguran,” kata dia kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). Revolusi kemudian terjadi secara menyeluruh, seiring eksistensi jasa dan layanan serbaonline. Booming platform seperti seperti Go-Jek dan Grab, Traveloka atau Tiket, Zomato atau u bahkan Google Review, memudahkan ahkan semua. Inilah yang kemudian menggubah dian mengubah total lansekap pariwisata. riwisata. “Proses melihat-lihat, at-lihat, booking, dan membayar, semuanya ada dalam satu aplikasi, kasi, satu platform. Jadi, kalau au pariwisata, juga travel agent, tidak going digital pasti akan mati karena konsumennya sudah migrasi ke digital. Kenapa digital? gital? Karena convenient, low cost, t cepat, dan seamless,” kata penulis buku Millennials Kill Everything (2019) itu. Kondisi ini terlihat lihat jelas dari kampanye media sosial yang gencar, merata merata di semua aspek,, mulai dari maskapai penerbangnerbangan hingga destinasi asi liburan. “Akhirnya, kayak Tra k Trave aveloka atau Tiket.com, semua dibundel. Wholesale-nya le-nya semua dirangkum,” terang ngnya. gnya. Pendekatan berbeda erbeda ini yang kemudian harus jeli ditangkap pemangku kebijak an. Bahwa akan. merangkul generasi traveler masa kini tidak bisa isa menggunakan cara-cara ra kaku dan kuno. Ketika ekosistem berubah, h, cara men-drive pasar pariwisata sudah semestinya serbakekinian. Secara singkat, Yuswo ingin mengatakan n bahwa dalam proses oses pengambilan keputuseputusan, traveler akan n ber berkaca rkaca

Ia menambahkan, “Instagram menjadi platform yang cukup sukses di dunia (untuk memasarkannya), bahkan hampir semua orang menggunakannya. Setelah mendapat sedikit ulasan, masyarakat akan mencari informasi selengkapnya di YouTube.” Sustainable Tourism Digitalisasi semua aspek pariwisata menjadi tak terhindarkan. Presiden Joko Widodo telah menetapkan industri pariwisata sebagai core ekonomi Indonesia. Namun, upaya dan kerja keras belum tentu menjamin target pemerintah terpenuhi. “Ada banyak faktor. Bencana alam, gunung meletus, gempa, dan sebagainya. Seperti Hong Kong saja, wisatawan nggak mungkin datang kalau ada peristiwa. Yang kedua anggaran. Seolah alasan, tapi riilnya anggarannya memang kecil,” kata Yuswo. Padahal, menurutnya, menyediakan landasan untuk menciptakan destinasi yang digital friendly memerlukan dana yang tidak sedikit. Di sinilah peran infrastruktur yang merogoh kocek lebih dalam. Namun, Yuswo punya alternatif lain. “Sebenarnya nggak mesti harus digital. Kita itu kekuatannya adalah ramah-tamah seperti yang ditekankan pelaku pariwisata dan bahkan masyarakat Bali. Kekuatannya hospitality.

Yang kedua adalah digital.” Yuswo mengatakan, di sini kemudian pentingnya memastikan keseimbangan antara keramahtamahan yang autentik Indonesia dan faktor digital. “Keramah-tamahan Indonesia kan udah terkenal di seluruh dunia,” kata dia, menyebut itulah yang membuat wisatawan datang dan datang lagi. Selain itu, pemerintah harus lebih konsen pada spirit pariwisata yang memasuki era sustainable tourism. Kepedulian terhadap lingkungan jadi yang utama. “Ya, otomatis destinasi harus ramah lingkungan. Edukasinya harus kuat. Kalau pantai banyak plastik, ya traveler juga nggak mau ke sana.” Yuswo menegaskan, sustainable tourism inilah yang selayaknya menjadi salah satu pilar pariwisata ke depan. “Jangan terlalu eksploitatif.” “Karena Indonesia memiliki laut yang luar biasa, gunung, hutan, dan budaya yang juga luar biasa. Merata di semua provinsi. Itu yang harus di manfaatkan untuk dipasarkan ke dunia menjadi penghasil devisa. Dan, Presiden seharusnya meningkatkan layanan serta peran tourism center karena potensi pariwisata yang luar biasa. Tinggal kita memasarkan dan merawat.” O BAYU INDRA KAHURIPAN | LANGGENG PUJI KUSDIANTORO

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

lok ASEAN masih menjadi prioritas utama kepentingan politik luar negeri Indonesia ke depan. Ini ditegaskan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi usai menghadiri acara malam final pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2019 di Jakarta, Senin (14/10). Menurut dia, organisasi geopolitik dan ekonomi yang mewadahi 10 negara di kawasan Asia Tenggara ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan kehidupan politik luar negeri Indonesia. â&#x20AC;&#x153;ASEAN akan tetap menjadi salah satu pilar politik luar negeri Indonesia,â&#x20AC;? kata Menlu Retno kepada HARIAN NASIONAL, merujuk haluan politik regional Indonesia dalam lima tahun ke depan. â&#x20AC;&#x153;Bersama ASEAN, Indonesia maju. Bersama Indonesia, ASEAN kuat.â&#x20AC;? Ia menjelaskan, sekitar 21 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN datang dari Indonesia, 45 persen dari investasi ASEAN masuk ke Indonesia, dan lebih dari 20 persen perdagangan Indonesia dilakukan bersama negara-negara anggota ASEAN. â&#x20AC;&#x153;Semua data menunjukkan bahwa ASEAN matters bagi politik luar negeri Indonesia. Jadi, ke depan saya kira ASEAN akan tetap menjadi salah satu prioritas politik luar negeri,â&#x20AC;? katanya. Politik luar negeri (polugri) sejatinya bersifat dinamis dan menjadi tantangan dunia dari waktu ke waktu. Sehingga, kata Menlu, politik luar negeri Indonesia juga harus dinamis sesuai dengan tuntutan dan mampu menjawab tantangan. â&#x20AC;&#x153;Namun, yang tidak akan berubah adalah satu, pelaksanaan politik luar negeri yang bebasaktif. Saya kira kita tidak akan keluar dari itu,â&#x20AC;? ujar Retno menegaskan. Dalam hubungan internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang selalu me-

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

ASEAN TETAP PRIORITAS

ini.

â&#x20AC;&#x153;Bersama ASEAN, Indonesia maju. Bersama Indonesia, ASEAN kuat.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

ANTARA | APRILLIO AKBAR

RETNO LP MARSUDI

megang prinsip polugri bebasaktif. Indonesia berhak menentukan arah kebijakan, sikap, serta keinginannya sebagai negara yang berdaulat, dan tentunya tidak dapat dipengaruhi oleh pendirian atau kemauan negara lain. â&#x20AC;&#x153;Untuk lima tahun ke depan dan juga seterusnya, politik luar negeri Indonesia tetap bisa tegak berdiri, bermartabat, dan dihormati bangsa-bangsa lain,â&#x20AC;? ungkap Menlu. Utamakan Multilateralisme Dilansir dari laman resmi Ke-

menterian Luar Negeri RI (kemlu.go.id), salah satu implementasi diplomasi Indonesia yang bebasaktif dan senantiasa berupaya mewujudkan inisiatif perdamaian adalah melalui konsep IndoPasifik. Konsep ini ditawarkan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN di Singapura tahun lalu. ASEAN menerima gagasan tersebut dengan tangan terbuka. Secara garis besar, Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the IndoPacific/AOIP) mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati prinsip-

prinsip menjaga perdamaian, memperkuat budaya dialog, serta memperkokoh kerja sama, demikian penjelasan Presiden Joko Widodo. Skalanya sangat besar. ASEAN berinisiatif menggandeng seluruh negara yang membentang dari Samudra India sampai Samudra Pasifik. Tujuannya menjalin kemitraan daripada persaingan, saling membuka diri (inklusif) ketimbang membuat batas-batas eksklusivitas. Ia menegaskan, penerimaan ASEAN atas konsep Indo-Pasifik menjadi lebih penting artinya di tengah perkembangan dunia saat

â&#x20AC;&#x153;Perang dagang antara Amerika Serikat dan China belum membaik,â&#x20AC;? kata Presiden Joko Widodo di depan media massa saat itu. Ia mengkhawatirkan ketegangan dua negara adidaya berpotensi membuka â&#x20AC;&#x153;medan perang di sektor-sektor lainâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x153;Maka ASEAN harus kuat. ASEAN harus bersatu dan menjadi motor perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara,â&#x20AC;? tegas sang Presiden RI. Indonesia memiliki peran sentral dalam pembahasan dan penerapan AOIP. Di saat masyarakat dunia sedang mengalami distorsi, kata Menlu Retno, seperti unilateralisme, perang dagang, stabilitas kawasan, Laut China Selatan, AOIP lahir sebagai wujud kepedulian negara anggota ASEAN atas situasi global. Ini juga salah satu contoh nyata diplomasi Indonesia dalam upaya mempromosikan dan melindungi semangat multilateralisme. â&#x20AC;&#x153;Multilateralisme sekarang terancam. Unilateralisme kini telah menjadi â&#x20AC;&#x2DC;normal baruâ&#x20AC;&#x2122; oleh negaranegara tertentu,â&#x20AC;? kata Menlu Retno, dilansir kantor berita ANTARA. Pernyataan tersebut dibacakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Desra Percaya dalam Konferensi Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) di Jakarta, Selasa (15/10). Multilateralisme hanya akan berfungsi di lingkungan yang menghormati sepenuhnya hukum internasional. Dengan demikian, perdamaian dan kerja sama di wilayah itu akan menang. Itulah tujuan utama kebijakan luar negeri RI terkait konsep Indo-Pasifik. Indonesia bercita-cita IndoPasifik akan menjadi wilayah dialog dan kerja sama demi kemakmuran dan kesejahteraan, dibingkai ikatan persahabatan antarbangsa. O RAHMI YATI ABRAR

REPUBLIK INDONESIA DI ASEAN (2019-2024) PERAN Pilar Masyarakat, Politik, dan Keamanan q .FOHJOJTJBTJ EBO NFOEPSPOH EJTFQBLBUJOZB ASEAN Outlook on the Indo-PaciďŹ c (AOIP) QBEB ,POGFSFOTJ 5JOHLBU 5JOHHJ LF "4&"/ EJ #BOHLPL Ĺ BJMBOE UBIVO q .FOZFMFTBJLBO OFHPTJBTJ QFOZVTVOBO Code of Conduct in the South China Sea (COC) q .FOZVTVO OPSNB SFHJPOBM EBO LFSKB TBNB LPOLSFU VOUVL QFOBOHHVMBOHBO UFSPSJTNF LFKBIBUBO OPO USBEJTJPOBM QFOBOHBOBO CFODBOB EBO MBJO MBJO q 5FSVT NFOEPSPOH QFOZFMFTBJBO TJUVBTJ LFNBOVTJBBO EJ OFHBSB CBHJBO 3BLIJOF NFMBMVJ "4&"/ Pilar Ekonomi q ,FNBKVBO TJHOJÇĄLBO QFSVOEJOHBO

,FSKB 4BNB &LPOPNJ ,PNQSFIFOTJG 3FHJPOBM Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) 5FSVT NFOHBXBM JNQMFNFOUBTJ Master Plan on ASEAN Connectivity .1"$ NFOKBEJ TFCVBI VQBZB SFHJPOBM EBMBN NFNCVBU EBO NFNQFSLVBU IVCVOHBO BOUBSOFHBSB BOHHPUB ASEAN 1FOJOHLBUBO ,POFLUJWJUBT NFMBMVJ ,FSKB 4BNB 4VC ,BXBTBO #*.1 &"(" *.5 (5

.FOEVLVOH QFOZFMFTBJBO ASEAN Free Trade Area "'5" EFOHBO 6OJ &SPQB EBO ,BOBEB ZBOH TBBU JOJ NBTJI EBMBN NBTB QFSVOEJOHBO 1FOZFMFTBJBO 3BUJÇĄLBTJ 1FSKBOKJBO "4&"/ CJEBOH FLPOPNJ ZBOH NBTJI EBMBN QSPTFT

PROYEKSI Pilar Masyarakat, Politik, dan Keamanan q *NQMFNFOUBTJ ASEAN Outlook on the Indo-PaciďŹ c q 1FOZFMFTBJBO Code of Conduct in the South China Sea $0$

q 1FOZFMFTBJBO JTV OFHBSB CBHJBO 3BLIJOF EJ .ZBONBS q 1FOJOHLBUBO LFSKB TBNB QFOBOHBOBO JTV LFBNBOBO Pilar Ekonomi q .FMBOKVULBO VQBZB NFXVKVELBO JUFN JUFN QBEB "4&"/ &DPOPNJD $PNNVOJUZ blueprint "&$ ZBOH UFMBI EJUVBOHLBO NFMBMVJ QFSQSFT 3FODBOB "LTJ /BTJPOBM 3"/ .BTZBSBLBU &LPOPNJ "4&"/ .& q .FOJOHLBULBO QFSMVBTBO QBTBS EBO FLTQBOTJ JOWFTUBTJ

q .FOEPSPOH FLTQBOTJ JOWFTUBTJ EFOHBO NFOHVQBZBLBO NBTVLOZB QSPEVL CBSBOH EBO KBTB *OEPOFTJB LF OFHBSB OFHBSB "4&"/ q .FOEPSPOH NPCJMJTBTJ UFOBHB LFSKB QSPGFTJPOBM ZBOH MFCJI CFTBS EJ "4&"/ q .FOEPSPOH long life learning EBO QFSCBJLBO FLPTJTUFN EBMBN NFOHIBEBQJ UBOUBOHBO 4th Industrial Revolution *3 q .FOEPSPOH Workforce Readiness Private Sector Engagement EBO STI Development

TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU Pilar Masyarakat, Politik, dan Keamanan q .BTBMBI LFNBOVTJBBO EJ OFHBSB CBHJBO 3BLIJOF q 4FOHLFUB XJMBZBI EJ -BVU $IJOB

4FMBUBO q 5BSJL NFOBSJL QFOHBSVI major powers EJ LBXBTBO q 1FOHFMPMBBO LFSKB TBNB BOUBSCBEBO TFLUPSBM BOUBSQJMBS EBO QJIBL EJ MVBS "4&"/ q 1FSLFNCBOHBO EBO QFSVCBIBO LFQFNJNQJOBO QPMJUJL EJ OFHBSB OFHBSB BOHHPUB "4&"/ Pilar Ekonomi q 1FSBOH EBHBOH "NFSJLB 4FSJLBU EBO $IJOB q ,PNJUNFO ASEAN Economic Ministers VOUVL NFMBOKVULBO BHFOEB JOUFHSBTJ FLPOPNJ "4&"/ EBO NFODBQBJ UBSHFU EVB LBMJ MJQBU QFSEBHBOHBO JOUSB "4&"/ q ,FTJBQBO "4&"/ NFOHIBEBQJ FSB JOEVTUSJ Sumber: Setnas ASEAN

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

MENGAWAL PANDANGAN INDO-PASIFIK

TT ASEAN di Bangkok, Juni 2019, menjadi tonggak kemenangan besar politik luar negeri Indonesia. Di sanalah Pandangan Indo-Pasifik disepakati seluruh negara anggota. Pandangan Indo-Pasifik adalah cita-cita besar Indonesia menjadikan wilayah yang terbentang di antara Samudra India dan Samudra Pasifik sebagai panggung dialog dan kerja sama. ASEAN motor penggeraknya. Perdamaian dan kemakmuran bersama menjadi tujuannya. Dokumen bertajuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) tersebut kemudian diterjemahkan secara praktis. Kementerian Luar Negeri RI melakukan pendekatan intensif tingkat ASEAN dan mitra wicara di luar blok Asia Tenggara. â&#x20AC;&#x153;Perkembangannya sangat

pesat. Kurang dari dua tahun, Pandangan tersebut diadopsi para pemimpin ASEAN,â&#x20AC;? kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu RI Siswo Pramono kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Rabu (16/10). Siswo menjelaskan, konsep AOIP sebelumnya bernama Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Perspective on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Presiden RI Joko Widodo menggagasnya saat ASEAN dipimpin Singapura (2018). Konsep ini diadopsi saat Thailand memimpin (2019), dan mulai diimplementasikan ketika Vietnam memegang kendali ASEAN pada 2020. Beberapa negara mitra wicara ASEAN, seperti India, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, sangat antusias menyambut prakarsa tersebut. China juga menerima, meskipun

tak diumumkan secara terbuka. â&#x20AC;&#x153;India, jauh sebelum AOIP diadopsi ASEAN, bahkan sudah melakukan pendekatan ke Indonesia. Lalu terbentuklah kesepakatan Shared Vision of IndiaIndonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific. Secara konkret, kerja sama maritim dengan India berimbas pada keinginan India berinvestasi di sektor infrastruktur di Aceh,â&#x20AC;? terang Siswo. â&#x20AC;&#x153;November lalu, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia untuk membuka kemungkinan kerja sama infrastruktur dalam konteks Indo-Pasifik. Uni Eropa pun tertarik terlibat dalam proyekproyek konektivitas bisnis maupun infrastruktur di kawasan ASEAN.â&#x20AC;? AOIP mengutamakan kepentingan pembangunan ekonomi regional, khususnya ASEAN, dengan mencakup empat gugus kerja sama. Di antaranya, kerja sama maritim, kerja sama konek-

tivitas, kerja sama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), dan kerja sama ekonomi lainnya. â&#x20AC;&#x153;Gugus kerja sama ini dipilih karena semua negara ASEAN (kecuali Singapura) dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya, umumnya adalah negara sedang berkembang. Dengan demikian, empat gugus kerja sama tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di kawasan,â&#x20AC;? terang Siswo. Dokumen AOIP, menurut Siswo, bersifat visioner dan bukan merupakan rencana aksi yang bersifat detail. Prinsipnya sebagai pedoman bagi ASEAN dalam melaksanakan kerja sama IndoPasifik dengan negara-negara lain. Perbaikan dari waktu ke waktu mungkin saja diinginkan pemimpin ASEAN. Indonesia sebagai penggagas tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mengawalnya. O RAHMI YATI ABRAR

DOK PRIBADI UNTUK HARNAS

Indonesia bercita-cita menjadikan wilayah Indo-PasiďŹ k sebagai panggung dialog dan kerja sama.

SISWO PRAMONO KEPALA BPPK KEMENLU RI

SEKILAS PANDANGAN ASEAN TENTANG INDO-PASIFIK PENGERTIAN *OEP 1BTJÇĄL BEBMBI UJUJL UJUJL HFPHSBÇĄT ZBOH NFNCFOUBOH MVBT EBSJ 4BNVESB *OEJB IJOHHB 4BNVESB 1BTJÇĄL ,POTFQ JOJ NFODBLVQ OFHBSB OFHBSB ZBOH TFDBSB HFPHSBÇĄT UFSMFUBL EJ TBOB PARAMETER FISIK 4BNVESB *OEJB NFODBLVQ MVBT KVUB LJMPNFUFS QFSTFHJ 4BNVESB 1BTJÇĄL NFODBLVQ MVBT KVUB LJMPNFUFS QFSTFHJ (BSJT QBOUBJ 4BNVESB *OEJB NFODBQBJ LN EBO 4BNVESB 1BTJÇĄL NFODBQBJ LN 1FSCBOEJOHBO HBSJT QBOUBJ 4BNVESB "UMBOUJL TFQBOKBOH LN

.FOZJLBQJ 1FSBOH %BHBOH o%VB (BKBIp ASEAN Jose Antonio Morato Tavares kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (16/10). Reaksi berantai bermunculan dalam situasi tegang. Contohnya, industri manufaktur China akan jatuh dan berakibat pula pada kejatuhan industri serupa di ASEAN. Selama ini, ASEAN menjadi pemasok kebutuhan ekspor China ke AS.

Di sisi lain, AS dan China akan bersaing merebut pasar alternatif, termasuk di antaranya ASEAN. â&#x20AC;&#x153;Hal ini menimbulkan kemungkinan dibanjirinya pasar ASEAN oleh barang-barang yang seharusnya diserap pasar China dan AS,â&#x20AC;? ujar Jose. Bagi China, pasar ASEAN memiliki nilai lebih dibandingkan pasar lain karena adanya

DOK PRIBADI UNTUK HARNAS

KEMELUT perang dagang antara Amerika Serikat dan China belum akan mereda dalam waktu dekat. Ini bermula sejak 22 Maret tahun lalu. Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor berlipat ganda untuk sejumlah barang dari China. Ia merasa AS dirugikan akibat defisit perdagangan dan penyalahgunaan kekayaan intelektual oleh China. Beijing membalas dengan cara serupa. Pertikaian â&#x20AC;&#x153;dua gajahâ&#x20AC;? itu berdampak besar bagi ASEAN, blok regional yang telah berusia 52 tahun. Berdasarkan laporan 2018, China merupakan mitra dagang terbesar dan AS terbesar ke-4 di ASEAN. Keduanya juga menduduki posisi tiga dan empat terkait investasi asing terbesar di ASEAN. â&#x20AC;&#x153;ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa tensi AS-China ini akan berdampak, langsung maupun tidak terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN,â&#x20AC;? kata Direktur Jenderal Kerja Sama

SIKAP ASEAN TERHADAP PERANG DAGANG AS-CHINA q "4 $IJOB QFSMV NFOHFEFQBOLBO QSJOTJQ QSJOTJQ LFUFSCVLBBO JOLMVTJG CFCBT TFSUB BEJM EBMBN QFSEBHBOHBO JOUFSOBTJPOBM LIVTVTOZB EBMBN QFMBLTBOBBO LFSKB TBNB LFNJUSBBO TUSBUFHJT QBEB TFLUPS FLPOPNJ QFSEBHBOHBO EFOHBO "4&"/ q "4 $IJOB IBSVT NFNFHBOH LPNJUNFO UFSIBEBQ TJTUFN QFSEBHBOHBO NVMUJMBUFSBMJTNF UFSNBTVL ZBOH TVEBI EJBUVS EBMBN 8PSME 5SBEF 0SHBOJ[BUJPO 850 EJ NBOB "4&"/ "4 EBO $IJOB UFSNBTVL EJ EBMBNOZB q "4&"/ UVSVU NFOKBHB EBO NFNQFSUBIBOLBO TJTUFN QFSEBHBOHBO NVMUJMBUFSBM EFOHBO NFOZFMFTBJLBO OFHPTJBTJ QFSVOEJOHBO QFSKBOKJBO QFSEBHBOHBO SFHJPOBM EJ BOUBSB OFHBSB OFHBSB "4&"/ TFSUB FLPOPNJ SBLTBTB "TJB 3$&1 QBEB EFOHBO "4&"/ TFCBHBJ NPUPS QFOHHFSBLOZB q %BMBN LPOUFLT ASEAN-China Free Trade

Agreement "4&"/ UFSVT NFOEPSPOH QFNCBIBTBO MJCFSBMJTBTJ QFSEBHBOHBO CBSBOH MFCJI MBOKVU further liberalization EFOHBO $IJOB .FODBLVQ EBGUBS QSPEVL EBSJ OFHBSB OFHBSB BOHHPUB "4&"/ ZBOH TBBU JOJ NBTJI EJLFOBLBO UBSJG DVLVQ UJOHHJ PMFI $IJOB q "4&"/ NFOZBNCVU CBJL VQBZB VQBZB ZBOH UFMBI EJMBLVLBO "4 $IJOB EBMBN VQBZB NFODBSJ TPMVTJ QFSBOH EBHBOH UFSNBTVL NFMBMVJ CFSCBHBJ trade talks EBO QFNCFSMBLVBO TFKVNMBI LFCJKBLBO QFOVOEBBO LFOBJLBO UBSJG PMFI LFEVB OFHBSB q "4&"/ UFUBQ NFOKBMJO IVCVOHBO LFNJUSBBO ZBOH CBJL EFOHBO "4 $IJOB q "4&"/ TFOBOUJBTB NFOEVLVOH EBO NFOEPSPOH LFCFSMBOKVUBO CFSCBHBJ VQBZB EJBMPH EBO OFHPTJBTJ "4 $IJOB VOUVL NFOHIBTJMLBO TVBUV LFTFQBLBUBO ZBOH CFSTJGBU win-win solution CBHJ LFEVB QJIBL

JOSE ANTONIO MORATO TAVARES DIRJEN KERJA SAMA ASEAN KEMENLU RI

kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan China (ACFTA). Rata-rata komitmen pembebasan tarif ASEAN untuk perdagangan barang mencapai 91,9 persen. â&#x20AC;&#x153;Artinya, peningkatan impor dari China semakin memperbesar defisit perdagangan ASEANChina yang pada 2017 mencapai US$ 64 miliar,â&#x20AC;? kata Jose. O RAHMI YATI ABRAR

SIGNIFIKANSI ,BXBTBO *OEP 1BTJÇĄL NFSVQBLBO SVNBI CBHJ QPQVMBTJ EVOJB 5PUBM 1FOEBQBUBO %PNFTUJL #SVUP 1%# NFODBQBJ IBNQJS 64 USJMJVO ,POEJTJ HFPHSBÇĄT EJ BOUBSB EVB TBNVESB EJQBOEBOH TUSBUFHJT TFDBSB QPMJUJL NJMJUFS EBO FLPOPNJ POIN KRUSIAL PANDANGAN INDO-PASIFIK *OLMVTJG CVLBO FLTLMVTJG .FOHFEFQBOLBO LFNJUSBBO EJCBOEJOHLBO QFSTBJOHBO .FOKVOKVOH LFSKB TBNB EBO NFOHIJOEBSJ QFSTFOHLFUBBO .FNFOUJOHLBO TUBCJMJUBT EBO LFBNBOBO LBXBTBO EJ BUBT QSBTBOHLB BUBV LFDVSJHBBO 5SBOTQBSBO EBO UJEBL UFSUVUVQ ,PNQSPNJTUJT EBO NFNQFSUJNCBOHLBO LFQFOUJOHBO LPMFLUJG .FNQSPNPTJLBO TFNBOHBU NVMUJMBUFSBMJTNF CVLBO VOJMBUFSBMJTNF

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

ANTARA | M RISYAL HIDAYAT

Lifter putri Indonesia Windy Cantika Aisah berlatih disela-sela pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Mess Kwini, Jakarta, 9 September. Windy merupakan salah satu lifter putri yang diproyeksikan bisa membawa medali di SEA Games 2019 Filipina.

TAK BERANI MENGUMBAR JANJI Menjejak Empat Besar Dinilai Paling Realistis

ulit rasanya membayangkan Indonesia bergelimang prestasi, juga medali, ketika pentas di SEA Games 2019 Filipina, 30 November hingga 11 Desember. Merah Putih memang berangkat dengan skuad gemuk. Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tak berani menjamin akan banyak prestasi yang didulang. Kontingen Indonesia yang dipimpin Harry Warganegara berisikan 52 cabang olahraga (cabor). Dari jumlah itu, 45 cabor dibiayai pemerintah, sisanya dari jalur mandiri. Jumlah atlet yang dibawa ke negeri jiran mencapai 673, berasal dari 45 cabor hasil seleksi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev). Lalu bagaimana targetnya? Kemenpora tak berani mengumbar janji. Bidikannya sekadar empat besar, atau naik satu peringkat dari pencapaian di Kuala Lumpur, dua tahun lalu. “Target empat besar sudah realistis, atau paling tidak lima besar, sama dengan Kuala Lumpur,” kata Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Gatot bahkan memprediksi

capaian Indonesia tak lebih dari catatan di Kuala Lumpur. Alhasil, kata Gatot, jangan terlalu berharap banyak kontingen Merah Putih bisa mendulang prestasi, apalagi sampai juara umum. “Jangan berharap terlalu jauh. Target utama bukan SEA Games, tetapi Asian Games dan Olimpiade. Tentang jumlah atlet, 673 tidak kegemukan. Itu sudah dipangkas habis,” ujar Gatot. Kendati demikian, target empat besar tidaklah mudah. Ada kerja keras yang harus diperas, apalagi 45 cabor yang berangkat menggunakan dana APBN tidak semuanya berpotensi meraih emas. Musababnya, persiapan para atlet belum maksimal. Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB Persani) misalnya, terkendala tempat untuk pemusatan latihan nasional (pelatnas). Hingga Rabu (16/10), atlet yang akan diikutsertakan di SEA Games masih berlatih di daerah masing-masing. “Kami tidak punya tempat latihan gabungan. Di Raden Inten milik DKI dan mereka punya program sendiri. Makanya terus kesulitan mencari tempat latihan,” kata Kepala Bidang Pem-

binaan dan Prestasi PB Persani Dian Arifin. PB Persani pun baru berencana mempersatukan atlet sepekan sebelum terbang ke Filipina. Alhasil, mereka harus mencari tempat latihan. PB Persani menyertakan 16 atlet ke SEA Games, terdiri dari sembilan pesenam artistik, dua ritmik, dan lima aerobik. Dari jumlah tersebut, senam menargetkan dua medali emas, berasal dari disiplin artistik nomor senam lantai. Rifda Irfanaluthfi yang menjadi tumpuan. “Atlet baru juga tidak menutup kemungkinan seperti Ritalia dan Salva. Namun, yang penting anak-anak tinggal memperbaiki kerapian dari gerakan yang sulit,” kata Dian. Vietnam, Malaysia, dan tuan rumah Filipina, menurut Dian, merupakan rival yang harus diwaspadai. “Ketiga negara perlu diwaspadai di SEA Games karena ketika di Stutgart belum mengirimkan atlet terbaik.” Tak serupa senam, cabor boling masih malu-malu memasang target medali. Pelatih Boling Nasional David Sitorus baru berani mematok target setelah tryout ke Kuwait, 18 Oktober–6 November. “Belum bisa bilang target

REKAM JEJAK

INDONESIA

DI SEA GAMES

TAHUN

TUAN RUMAH

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Brunei Kuala Lumpur Hanoi Manila Nakhon Ratchasima Vientiane Palembang Naypyidaw Singapura Kuala Lumpur

POSISI

EMAS

PERAK

PERUNGGU

3 3 3 5 4 3 1 4 5 5

44 72 55 50 56 43 182 64 47 38

43 74 68 78 64 53 151 84 61 63

58 80 98 89 83 74 143 110 74 90

45 CABOR DENGAN DANA APBN Atletik, Akuatik, Panahan, Bulu Tangkis, Bisbol/Sofbol, Basket, Biliar, Boling, Tinju, Kano-Kayak/TBR, Catur, Balap Sepeda, Dance Sports, Sepak Bola, Golf, Senam, Hoki Indoor, Hoki Es, Ice Skating, Judo, Karate, Modern Pentathlon, Muay Thai, Rugby Seven, Sepak Takraw, Skateboard, Dayung, Menembak, Soft Tennis, Squash, Surﬁng, Taekwondo, Tenis, Voli, Angkat Besi, Wushu,Esports, Jiujitsu, Kickboxing, Kurash. Pentaque, Sambo, Wakeboarding, Polo, Pencak Silat

7 CABOR BIAYA SENDIRI Layar, Bola Tangan, Anggar, Gulat, Tenis Meja, Bola Lantai, Hoki Bawah Air Sumber: KOI

dulu sekarang. Saya ingin melihat dulu peta kekuatan lawan dan performance atlet (Indonesia),” katanya. Perjuangkan Cabor Olimpiade Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terpilih Raja Sapta Oktohari punya misi khusus untuk olahraga Tanah Air. Menurut dia, KOI bakal mengevaluasi ulang kajian Tim Monev. Tujuannya, demi memperjuangkan cabor kategori Olimpiade. Maklum, lima dari tujuh cabor yang diputuskan berangkat lewat jalur mandiri merupakan kategori

Olimpiade: layar, bola tangan, anggar, gulat, dan tenis meja. “Fokus kami sekarang sudah harus menatap Olimpiade. Jadi SEA Games sekadar menjadi sarana acuan. Dengan demikian, pembinaan berjenjang dapat dilakukan,” ujar Okto, Raja Sapta biasa disapa. “Saya juga akan mengumpulkan cabor-cabor yang diputuskan berangkat dengan biaya sendiri untuk mencari jalan ke luar terbaik. Pada intinya, pembinaan prestasi, khususnya cabor Olimpiade, harus didukung.” z RIDSHA VIMANDA NASUTION | BRIGITHA SESILYA

M e n y e m a i H a r a p a n , M e n j a w a b Ta n t a n g a n

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

Garuda Menatap Olimpiade SEPAK bola Indonesia memang belum bisa berbicara banyak di pentas SEA Games. Namun, menyimpan asa lebih tinggi tak ada salahnya, sebagaimana yang diusung PSSI ketika mengirim pasukan Garuda tampil di Olimpiade 2024 Paris. Indonesia pernah sekali mengirim timnas ke Olimpiade 1956 Melbourne. Ketika itu, Garuda melenggang hingga perempat final. Namun, perjalanan tim besutan Toni Pogacnik terhenti usai menyerah 0-4 dari Uni Soviet. Kini, peluang tampil menuju Olimpiade tentu jauh lebih sulit, apalagi melihat prestasi buruk Timnas Senior Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Indonesia tak mampu. Dengan catatan, PSSI bersama pe-

merintah mau berkomitmen melakukan investasi perkembangan pemain muda selama lima tahun ke depan. Sebab, tak ada prestasi yang dibuat semudah membalikkan telapak tangan. Untuk melenggang ke Paris, Indonesia harus melewati rintangan superterjal. Pasukan Garuda wajib lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dan masuk empat besar. Kendati demikian, PSSI masih memiliki waktu untuk menyiapkan tim terbaik. Jika melihat usia, kemungkinan besar pemain Timnas U-19 Indonesia saat ini yang berpotensi. Sebab, skuad besutan Fakhri Husaini diisi pemain berusia 17-18 tahun. Menurut Direktur Teknik PSSI Danurwindo, PSSI su-

dah menyiapkan program demi membuat Olimpiade tak lagi ilusi. Federasi, sambungnya, sudah mulai menggelar kompetisi berjenjang di kelompok umur. Sebut saja kompetisi Elite Pro Academy U-16, U-18, serta U-20 yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan. “Nanti tidak ada lagi pemusatan latihan (TC) jangka panjang di timnas. Pelatih tinggal menyeleksi dengan memantau pemain di kompetisi Elite Pro Academy. Sekarang tinggal meningkatkan lagi kualitas kompetisinya,” kata Danur kepada HARIAN NASIONAL. PSSI tidak bisa bekerja sendiri mewujudkan mimpi tersebut. Danur berharap pemerintah ikut berkontribusi. Tak cuma dana

tuk menimba ilmu sejak 2018. Tahun ini, program berlanjut dengan mengirim 24 pemain ke Negeri Ratu Elizabeth dan Italia, Rabu (9/10). Pelatih Timnas U-19 Indonesia Fakhri Husaini berharap federasi serius menjaga pemain Garuda Nusantara bermain di level tertinggi. Caranya dengan meningkatkan kualitas kompetisi Tanah Air dan memberantas praktik pengaturan skor. “Untuk Ketum PSSI terpilih sepertinya juga harus meregulasi ulang kuota pemain asing di kompetisi. Berapa banyak jatah anak pribumi hilang gara-gara pemain asing, padahal kualitas mereka tidak bisa mengangkat prestasi Indonesia,” tutur Fakhri.

pembinaan yang diminta, sarana juga menjadi perhatian khusus, sehingga pemain muda bisa mengawali bakatnya. “Bantu infrastruktur saja untuk pemusatan latihan. Itu lebih penting daripada bantu dana. Kami ini perlu lapangan,” kata Danur. Untuk dana, PSSI sudah menerima kucuran dari FIFA untuk pengembangan usia muda. Pada 2017, FIFA menggelontorkan US$ 5 juta atau sekitar Rp 70,7 miliar yang dikirim bertahap hingga 2020. PSSI juga mendapat sponsor untuk pengembangan pemain muda lewat program bertajuk Garuda Select. Federasi bersama swasta mengirim pemain usia 16 tahun berbakat ke Inggris un-

z REZA WAHYU SAPUTRA

MERINDU EMAS SEPAK BOLA H

aru, bangga, air mata, semua jadi satu begitu lagu Indonesia Raya berkumandang di Rizal Memorial Sports Complex (RMSC), Filipina, 28 tahun silam. Ketika itu, Timnas Indonesia berhasil merebut medali emas SEA Games 1991 dari cabang sepak bola. Di RMSC, pasukan Garuda asuhan Anatoli Fyodorovich Polosin mampu mengalahkan Thailand di babak final. Emas di Filipina direbut Indonesia setelah melewati drama adu penalti dengan skor 4-3. Dari enam algojo yang diutus Polosin, hanya Ferril Hattu, Heriansyah, Yusuf Ekodono, dan Sudirman yang berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Maman Suryaman dan Widodo Cahyono Putro gagal menjebol gawang Thailand. Sebaliknya, pasukan Gajah Perang hanya mampu melesakkan tiga gol. Kepingan emas itu menjadi koleksi kedua, mengulang kejayaan SEA Games 1987, ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, pencapaian tersebut menjadi prestasi terakhir yang dicatatkan Garuda. Pada 13 edisi setelahnya, Indonesia seakan kehilangan kuasa. Kehadiran pelatih sekaliber Luis Milla bahkan baru mampu memberikan hadiah medali perunggu, usai menang 3-1 atas Myanmar di perebutan tempat ketiga, dua tahun silam. Wajar rasanya jika pencinta

sepak bola Tanah Air merindukan masa-masa Indonesia bisa berjaya di panggung prestasi. Kini, setelah 28 tahun berlalu, aroma kejayaan kembali menghinggap. SEA Games 2019 berlangsung di Filipina, menempatkan RMSC sebagai tempat bertanding. Mantan bek tim nasional Imran Nahumarury menilai Indonesia memiliki kans mengulang histori manis 28 tahun silam. Namun, tugas tersebut bukan cuma beban pelatih dan pemain. Menurutnya, PSSI harus berkontribusi untuk perkembangan pasukan Indra Sjafri. “Pelatih wajib memiliki konsep permainan yang baik, pemain harus menjaga diri, dan federasi memberikan dukungan secara maksimal. Itu syarat untuk berbicara prestasi,” kata Imran kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Tantangan Indonesia di SEA Games sebenarnya terbilang berat, imbas hasil drawing tidak terlalu menguntungkan. Garuda Muda satu rumah dengan Thailand, Vietnam, Laos, Singapura, dan Brunei Darussalam di Grup B. Kendati masuk “grup neraka”, Imran menilai Timnas U-23 Indonesia tetap punya peluang. Menurutnya, muka-muka yang dipilih Indra untuk menjalani pemusatan latihan (TC) memiliki kualitas saat tampil di kasta tertinggi Liga 1. Muhammad Rafli misalnya, yang beroperasi di lini depan

ANTARA | HENDRA NURDIYANSYAH

Garuda Muda asuhan Indra Sjafri percaya diri mampu menjejak prestasi tertinggi di Filipina.

Kiri-kanan: Penggawa Timnas U-23 Indonesia Septian Bagaskara, Sani Riziki Fauzi, dan Febby Eka Putra

PRESTASI SEPAK BOLA DI SEA GAMES SEJAK 1991 TAHUN

PELATIH

CAPAIAN

HASIL LAGA TERAKHIR

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Anatoli Polosin (Rusia) Ivan Toplak (Yugoslavia) Romano Matte (Italia) Henk Wullems (Belanda) Bernard Schumm (Jerman) Benny Dollo Sergei Dubrovin (Moldova) Peter Withe (Inggris) Ivan Kolev (Bulgaria) Alberto Bica (Uruguay) Rahmad Darmawan Rahmad Darmawan Aji Santoso Luis Milla (Spanyol)

Emas Rank IV Penyisihan Perak Perunggu Rank 4 Penyisihan Rank 4 Penyisihan Penyisihan Perak Perak Rank IV Perunggu

Indonesia 0-0 (pen 4-3) Thailand Singapura 3-1 Indonesia Peringkat 3 di grup Thailand 1-1 (pen 4-2) Indonesia Indonesia 0-0 (pen 4-2) Singapura Myanmar 1-0 Indonesia Peringkat 3 di grup Malaysia 0-1 Indonesia Peringkat 3 di grup Peringkat 3 di grup Malaysia 1-1 (pen 4-3) Indonesia Thailand 1-0 Indonesia Myanmar 5-0 Indonesia Indonesia 3-1 Myanmar

Tak ditulis nama negara merupakan pelatih Indonesia Emas Perak

Perunggu

Penyisihan

Rank IV

Penyisihan

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Rank IV

Rank IV

Penyisihan Perunggu

Perak

Arema FC, termasuk Rachmat Irianto yang menjadi palang pintu Persebaya Surabaya. Rivalitas liga juga semakin membaik, seturut pengungkapan mafia sepak bola. Persiapan pasukan Indra Sjafri juga terbilang matang. Garuda Muda baru kembali dari mini turnamen invitasi di Chongqing, China. Hasilnya memang cuma jadi juru kunci. Namun, lawan-lawan yang dihadapi memiliki kualitas di atas Indonesia, yakni China, Yordania, dan Arab Saudi. Egy Maulana Vikri dan kolega bahkan mampu menahan imbang Arab Saudi pada laga terakhir. Imran berharap, Indra bisa berbenah sepulang dari Chongqing, terutama demi membenahi lini belakang Garuda Muda yang kerap kebobolan. Mantan pemain Persija Jakarta berusia 40 tahun itu juga mengingatkan Indra untuk segera menentukan finalisasi pemain yang akan dibawa ke Filipina. Indra hanya bisa membawa 20 nama, termasuk dua pemain senior. “Jika sudah ditentukan, pelatih bisa fokus dengan pemain yang dibawa ke SEA Games. Kalau cedera bisa langsung diganti,” kata Imran. Ketika ditanya potensi di Filipina, Indra Sjafri percaya diri. Mantan Pelatih Bali United berusia 56 tahun itu optimistis Garuda Muda mampu menjejak prestasi tertinggi. “Sudah sejak 1991 kita tidak pernah meraih emas. Saya sebagai pelatih yang diberikan tanggung jawab, Insya Allah dapat mewujudkan target,” kata Indra. z REZA WAHYU SAPUTRA

Berita Utama

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

Parpol Utopis bakal Ditinggalkan

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

JAKARTA (HN) P e r d e b a t a n tentang kemungkinan Gerindra, PAN, dan Demokrat bergabung dengan koalisi Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mengguncang partai koalisi pendukung. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah merampungkan penyusunan kabinet. “Parpol memang membutuhkan instrumen kekuasaan untuk mengimplementasikan ide dan gagasan partai. Namun, harus disadari pada akhirnya semua akan sia-sia karena partai akan dianggap utopis, lalu ditinggalkan pemilihnya,” kata Direktur Indopolling Network Wempy Hadir kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). Menurut Wempy, manuver parpol yang sebelumnya berseberangan dengan petahana dan kini mementingkan kekuasaan tentu menunjukkan etika politik yang tidak baik. “Mestinya mereka tetap mengambil peran sebagai oposisi demi menjaga keseimbangan kekuasaan. Berada dalam wilayah oposisi bukan berarti tidak memiliki peran membangun bangsa,” ujar dia. Justru oposisi, kata Wempy, bisa menggunakan perannya untuk melakukan proses kontrol dan keseimbangan terhadap jalannya pemerintahan. “Sejatinya oposisi harus meng-

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

NasDem peringatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN jaga soliditas jika masuk kabinet.

PERPISAHAN KABINET KERJA: Presiden Joko Widodo (kanan) berpelukan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara silaturahmi Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). Silaturahmi ini juga merupakan ajang perpisahan Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri Kabinet Kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

ambil jarak dengan pemerintah yang sedang berkuasa, agar ada keseimbangan kekuasaan (equilibrium of power),” katanya. Pengamat Politik Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio berpendapat, ada ketakutan PPP terhadap masuknya Gerindra, Demokrat, dan PAN ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Ini bisa dipersepsikan PPP merasa terganggu dengan bergabungnya ketiga parpol itu. Mereka takut tiga parpol itu memengaruhi kebijakan Jokowi ketimbang PPP,” ujar dia. Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani memperingatkan Gerindra,

Demokrat dan PAN tak bersikap seperti oposisi, jika benar masuk koalisi pemerintah. Apalagi PPP adalah partai dengan perolehan suara terkecil di koalisi, termasuk ketimbang ketiga parpol tersebut. “Terkait kursi mereka yang terkecil di parlemen, PPP mencoba tetap eksis dengan mengingatkan Pak Jokowi,” kata Hendri. Wasekjen PPP Achmad Baidowi setuju atas pernyataan mantan Ketua TKN Erick Thohir agar Presiden memprioritaskan orang-orang berkeringat masuk kabinet. “Erick tahu persis beratnya memenangkan Pak Jokowi dan Ma’ruf saat Pilpres 2019,” ujar dia.

Anggota DPR Wajib Jaga Kehormatan JAKARTA (HN) – Seluruh penyelenggara negara, termasuk anggota DPR, diperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, terutama berkait dengan gratifikasi atau pemberian yang bersifat gratis karena berpotensi menjadi pidana. “Pemberian itu diawasi Direktorat Gratfikasi di KPK. Walaupun bukan suap, gratifikasi tetap menjadi pidana jika tak dilaporkan dalam 30 hari setelah diterima. Ini mengacu Pasal 12 b ayat 1 UU Tipikor,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (18/10). Beberapa waktu lalu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra Mulan Jameela diduga mendapatkan sesuatu yang berpotensi sebagai gratifikasi. Pemberian itu sempat diunggah di akun media sosialnya. “Sebaiknya dilaporkan dulu. Dalam konteks pemberian

itu, KPK akan klarifikasi, apakah berkait bisnis atau hal lain,” ujar Saut. Klarifikasi itu perlu agar tak muncul keraguan KPK dalam membuat kajian seperti apa seorang penyelenggara negara boleh menerima sesuatu, batasan jumlah, dan dalam rangka apa. Sebagai contoh, jika seorang penyelenggara negara menikahkan anaknya, satu amplop sumbangan dibatasi Rp 1 juta. Contoh lain, Presiden Joko Widodo pernah mendapatkan gitar dari kelompok musik Metallica, kemudian dikembalikan. “Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, tim KPK mengkaji di balik pemberian itu agar orang baik tetap menjadi baik. Itulah yang KPK sebut politik cerdas berintegitas dalam konsep Sistem Integritas Partai Politik yang sudah kami sampaikan ke seluruh parpol,” katanya.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, anggota DPR punya kewajiban menjaga citra dan kehormatan lembaganya. “Sudah ada kode etik yang berlaku sejak 2015 dan belum berubah sampai sekarang. Ini harus dijadikan panduan etik bagi semua anggota DPR,” ujar dia. Para anggota DPR yang baru saja dilantik harus membaca panduan integritas yang tertuang dalam kode etik itu. Dalam kasus Mulan Jameela, sebaiknya yang bersangkutan hati-hati memanfaatkan media sosial yang berpotensi merusak nama baik, citra, dan kehormatan DPR. “Anggota DPR dihormati bukan karena dipaksa, melainkan karena teladan mereka yang memancarkan wibawa. Selama ini, komitmen beretika kerap mereka tabrak sendiri sehingga citra DPR tak pernah berubah menjadi lebih baik,” kata Karus. z TEGAR RIZQON ALFIAN

GELADI KOTOR PELANTIKAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN: Para petugas Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar geladi kotor pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10). Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada Minggu (20/10).

Menurut dia, Erick Thohir memahami perjuangan parpol koalisi pengusung Joko Widodo yang memenangkan kontestasi politik di tengah gempuran isu hoaks dan SARA yang beredar serampangan. Sekjen NasDem Johnny G Plate mengatakan, finalisasi susunan kabinet tidak bisa diganggu gugat dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Keberadaan parpol koalisi pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga lebih dipentingkan. “Kerja sama itu perlu, baik di dalam maupun di luar kabinet. Kalau masuk kabinet, (Gerindra, Demokrat, dan PAN) jangan

sampai membawa visi misi baru. Mereka harus meningkatkan kinerja kabinet dan menjaga soliditas. Jangan sampai malah menurunkan soliditas kabinet,” katanya. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, partainya harus belajar dari PDI-P yang tak goyah dan tetap jadi oposisi selama 10 tahun meski sendirian, saat tampuk pimpinan tertinggi negara dipegang Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami harus belajar dari PDI-P yang mampu bertahan dan tak tergoda masuk Pemerintahan SBY selama 10 tahun,” ujar dia. z AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITASARI

Alat Kelengkapan Dewan Terbentuk KETUA DPR Puan Maharani mengumumkan terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) melalui musyawarah mufakat. “Ini awal yang baik bagi DPR periode ini karena tak sampai tiga pekan AKD terbentuk. Ini tentu sebuah kemajuan mengingat pada periode sebelumnya AKD baru terbentuk setelah 6 bulan pelantikan. Saya berharap, DPR segera bekerja memenuhi aspirasi masyarakat,” katanya di Jakarta, Jumat (18/10). Kemarin disepakati pembentukan 11 komisi dan 6 badan. Tiap komisi terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua. Total ada 17 ketua komisi dan badan serta 66 wakil ketua komisi dan badan. Fraksi PDI-P mendapatkan posisi Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, Ketua Banggar, serta 11 wakil ketua. Fraksi Partai

Golkar mendapatkan posisi Ketua komisi I, Ketua komisi II, Ketua Komisi XI, dan 10 wakil ketua. Fraksi Partai Gerindra mendapatkan posisi Ketua Baleg, Ketua BKSAP, dan 9 wakil ketua. Fraksi Partai Nasdem mendapatkan posisi Ketua Komisi VII, Ketua komisi IX, dan 8 wakil ketua. Fraksi PKB mendapatkan posisi Ketua Komisi VI, Ketua Komisi X, dan 7 wakil ketua. Fraksi Partai Demokrat mendapatkan posisi Ketua BURT, Ketua BAKN, dan 4 wakil ketua. Fraksi PKS mendapatkan posisi Ketua MKP dan 6 wakil ketua komisi. PAN mendapatkan posisi Ketua Komisi VIII dan 5 wakil ketua komisi. Sedangkan PPP mendapatkan posisi 4 wakil ketua komisi. z SHERLYA PUSPITASARI

Berita Utama Manggarai Disiapkan Jadi Stasiun Sentral DINAS Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi stasiun sentral menggantikan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Untuk meningkatkan kapasitas stasiun, saat ini sedang dibangun DoubleDouble Track (DDT) yang sudah masuk tahap pembangunan dan ditargetkan selesai akhir 2020. “Untuk Manggarai, memang direncanakan mulai 2021 menjadi sentral untuk kereta api,” kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (18/10). O ALFIANA FITRI LESTARI

Ledakan Maut di Masjid Afghanistan SEDIKITNYA 28 orang jamaah tewas dan puluhan lain terluka dalam ledakan keras yang mengguncang masjid di Distrik Haska Mina, Provinsi Nangarhar, Afghanistan, Jumat (18/10). Atap masjid runtuh dan melukai sedikitnya 55 orang yang sedang menunaikan Shalat Jumat. Penyebab ledakan masih ditelusuri. Belum ada pihak mengklaim bertanggung jawab. Taliban dan kelompok “Negara Islam (IS)” aktif di wilayah tersebut. Petaka terjadi setelah PBB merilis laporan jumlah korban jiwa warga sipil selama Juli-September 2019, Kamis (17/10). PBB mencatat kekerasan di Afghan menewaskan 1.174 orang dan melukai 3.139 lainnya. Ini meningkat 42 persen dibanding periode serupa tahun lalu. O AFP | RAHMI YATI ABRAR

Penyalahgunaan Gawai Dicegah KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menempatkan tim khusus di daerah-daerah rawan penyalahgunaan gawai oleh anak. “Untuk kemudian dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian terkait. Nanti akan kami ketahui hasil assessment-nya, apakah akan ada program permanen atau treatment saja,” kata Deputi Perlindungan Anak KPPPA Nahar kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). Nahar sekaligus merespon dua remaja mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game pada ponsel di Bekasi, Jawa Barat. Nahar memastikan, upaya preventif dalam program KPPPA menjadi prioritas yang dilakukan untuk merespon masalah itu. O RAMADANI WAHYU

Pengusaha Ancam Relokasi Industri Kenaikan upah diperkirakan menurunkan daya beli konsumen. JAKARTA (HN) K e n a i k a n Upah Minimal Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen akan berdampak pengetatan biaya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Saat ini, pengusaha menilai peningkatan gaji belum diimbangi peningkatan capaian kinerja pegawai. Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, pengusaha domestik masih menghadapi kondisi instabilitas dan mengkhawatirkan pelambanan perekonomian. Peningkatan UMP secara otomatis akan meningkatkan tekanan terhadap bisnis pengusaha. “Jika terjadi, dunia usaha akan efisiensi, termasuk pekerja. Industri akan berubah dari padat karya ke padat modal,” ujar Nurjaman kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (18/10). Nurjaman mengklaim, kenaikan upah akan menaikkan berbagai ongkos bahan produksi dan harga produk akhir sebanyak 30 persen. Kenaikan harga produk akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga berpotensi penumpukan barang di gudang. “Barang tidak laku, belum lagi biaya risiko rusak dan penitipan barang. Itu belum termasuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan uang lembur yang naik,” katanya. Ke depan, pengusaha berharap pemerintah dapat menerapkan keadilan terhadap be-

saran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) berdasarkan sektor bisnis. Selain itu, pengusaha mengharapkan kenaikan UMP tahunan ditetapkan di kisaran lima persen dan mengacu hitungan produk domestik regional bruto (PDRB). “Kami berharap pemerintah dapat membuat regulasi UMP berbasis dunia usaha. Jangan lihat secara umum,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik mengatakan, kenaikan UMP otomatis memicu investasi dengan penggunaan tenaga kerja tinggi (labor intensive) tidak memilih Indonesia. Kenaikan besaran upah tahunan belum beriringan dengan kenaikan kinerja sehingga tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing. “Orang digaji supaya adil sesuai kinerja. Jika upah naik, sementara produksi tidak naik, berarti tidak adil,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat memprediksi pertumbuhan ekonomi tiga tahun mendatang terbatas hanya lima persen karena tekanan faktor eksternal-internal. Kemungkinan banyak perusahaan atau industri berbasis tenaga kerja tinggi akan mengurangi jumlah pegawai. “Kenaikan UMP 8,51 persen pasti akan memberatkan pengusaha,” ujarnya. Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) Muhammad Hanif

ANTARA | NOVA WAHYUDI

likuiditas Kilas

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

IHSG DITUTUP MENGUAT Sejumlah karyawan mengamati layar pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 10,93 poin atau 0,18 persen ke level 6.191,95.

Dhakiri mengatakan, kenaikan UMP sudah seharusnya sesuai ketentuan. Kenaikan upah minimum setiap tahun suatu hal pasti. Menurut dia, pengusaha wajib mengikuti aturan kenaikan upah tersebut. Apabila tidak, pemerintah akan memberikan sanksi, mulai sanksi administrasi hingga ke meja hijau. “Kita menegakkan hukum hingga pembinaan. Intinya kalau ada yang keberatan bisa mengajukan penangguhan lewat mekanisme yang sudah ada,” ujar Hanif. Menurut Hanif, kenaikan UMP setiap tahun cara pemerintah guna membantu dunia usaha. Bagi pekerja akan mendapat kepastian kenaikan upah. “Kasarnya itu tidak perlu ribut-ribut upah naik,” ujarnya. Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, kenaikan UMP cukup berdampak di beberapa lokasi industri. Namun di lokasi lain, kenaikan besaran tersebut masih

jauh dari standar. “Kalau perbandingannya hanya Jakarta, Karawang, Bekasi, memang agak signifikan kenaikannya. Namun bagaimana dengan di luar wilayah itu?” kata Nining. Nining mempertanyakan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Dia menilai pemerintah belum menyejahterakan buruh. Apalagi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak memiliki dampak signifikan terkait upah buruh. Nining berharap pemerintah dapat menyamaratakan upah buruh dari Sabang sampai Merauke. Apabila upah buruh sudah sama, kenaikan UMP 20 persen sudah sangat cukup untuk kehidupan layak. “Idealnya 20 persen kalau rata-rata upah Rp 4,5 juta. Misalkan upah belum rata antarprovinsi, itu yang kemudian harus dipikirkan negara,” kata dia. O KHAIRUL KAHFI | HERRY SUPRIYATNA

Pemetaan Stunting Perlu Dipertajam JAKARTA (HN) – Upaya menekan angka stunting atau kekurangan gizi kronis di Indonesia membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemetaan sejak tingkat desa pun perlu dipertajam. “Dari sisi rencana (pemetaan) kabupaten atau desa. Harus bisa diidentifikasi di desa itu sudah ada program (pemerintah) apa saja yang masuk, sehingga jadi tahu apa yang perlu ditambah,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto dalam Soft Launching Prevalensi Data Stunting 2019 di Jakarta, Jumat (18/10). Menurut Bambang, koordinasi berpeluang menjadi kendala ter-

kuat penanganan stunting. Namun, kata dia melanjutkan, akan ada koordinasi secara langsung berasal dari Presiden dan Wakil Presiden. Bambang menyebut, pemerintah siap menambah anggaran penanggulangan stunting, dari sekitar Rp 60 triliun menjadi Rp 60,6 triliun untuk lima tahun ke depan. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 menunjukkan penurunan prevalensi stunting. Pada 2018, prevalensi persoalan gizi kronis ini masih 30,8 persen. Untuk tahun ini sebesar 27,67 persen. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, setidaknya ada dua bentuk intervensi yang akan dilakukan pemerin-

tah untuk menanggulangi stunting. Pertama, intervensi sensitif menyangkut upaya nonkesehatan, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Kedua intervensi spesifik, bagaimana Kemenkes melakukan upaya dari sisi kesehatan. Nila mengingatkan, banyak faktor pemicu stunting. Dia mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan angka stunting tertinggi nasional karena minimnya air bersih. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Gantjang Amanullah menjelaskan, SSGBI terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019

yang melibatkan 320 ribu rumah tangga di 514 kabupaten/kota. Setelah dicacah oleh Susenas, rumah tangga memiliki balita didatangi kembali untuk melihat status gizi. “Dari 320 rumah rumah tangga ada 84.796 balita terpilih sebagai sampel .” Sementara, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy menambahkan, balita stunting biasanya terlihat saat usia 2 tahun. Balita dari keluarga berada juga bisa terkena stunting ”Biasanya karena pola asuh. Karena akses kesehatan dan pola makan pasti relatif baik.” O UMMAMAH N ULJANNAH

Berita Utama

SABTU-MINGGU, 19-20 OKTOBER 2019 | Nomor 1871 Tahun VII

JAKARTA (HN) – Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menjaga asa mempertahankan gelar Denmark Open 2019. Mereka menembus semifinal setelah menang 21-16 21-14 atas Han Cheng Kai/ Zhou Hao Dong di babak perempat final, Jumat (18/10). Di semifinal, Kevin/Marcus bakal bersua pemenang duel Li Junhui/Liu Yuchen (China) melawan Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan). Rekor pertemuan mereka atas kedua calon lawan cukup menjanjikan. Kevin/Marcus sukses menang 10 kali dalam 12 pertemuan lawan Li/Liu. Terakhir mereka mengatasi pasangan peringkat tiga dunia itu di Japan Open 2019, Juli lalu. The Minios, julukan Kevin/Marcus, memenangkan laga semifinal lewat pertarungan tiga set 1621 21-11 21-18. Sebaliknya, Kevin/Marcus juga unggul 1-0 menghadapi Lu/Yang. Pertemuan keduanya terjadi di Malaysia Open 2018, dengan kemenangan The Minions 21-16 21-17. “Semua lawan di sini bagus dan susah juga dilawan, kami harus berhati-hati dan selalu melakukan yang terbaik,” kata Marcus seperti dikutip rilis yang diterima HARIAN NASIONAL, Jumat (18/10). Pelatih Ganda Putra

Indonesia Herry Iman Pierngadi menyambut positif kemenangan mudah Kevin/Marcus di perempat final. Menurutnya, The Minions unggul fisik karena lolos tanpa bertanding menghadapi Ben Lane/sean Vendy (Inggris) pada babak sebelumnya. Herry pun berharap jalan Kevin/Marcus menuju partai puncak mulus. Dengan begitu, peluang All Indonesian Final terjaga. Sebab, Indonesia juga punya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Sentiawan di perempat final. Keduanya belum bermain saat berita ini ditulis. “Harapan saya bisa terciptanya All Indonesian Final karena kita punya peluang,” ujar Herry. Terpisah, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Hendry Setiawan siap mengevaluasi penampilan anak asuhnya. Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Shesar Hiren Rhustavito dinilai gagal memenuhi ekspektasi. “Kalau melihat jejaknya dan tipe bermain, seharusnya mereka lebih unggul dan bisa meraih hasil lebih baik. Karenanya, ini menjadi evaluasi ketiganya sebelum berlanjut ke French Open,” katanya. O REZA WAHYU SAPUTRA | RIDSHA VIMANDA NASUTION

FOTO-FOTO: AFP | FILES

ASA JUARA TETAP TERJAGA

OLE GUNNAR SOLSKJAER

Young Maguire Fred Tuanzebe McTominay Dalot

JUERGEN KLOPP

Alisson Alexander-Arnold Wijnaldum Lovren Mane Van Dijk Fabinho Firmino Robertson Milner Origi

Romero

James Mata

A Perreira

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)

Rashford

Tempat: Old Traﬀord, Manchester Waktu: Minggu (20/10), Pukul 22.30 WIB

LIVERPOOL (4-3-3)

Demi Harga Diri Ole Gunnar Solskjaer optimistis Setan Merah mampu mengatasi Liverpool di Old Traﬀord. MANCHESTER (HN) Manajer Ole Gunnar Solskjaer punya momen berharga untuk mengembalikan harga diri Manchester United. Hingga pekan kedelapan Liga Primer, Setan Merah terjebak di posisi 12 klasemen sementara. Nahasnya, pasukan Solskjaer hanya terpaut dua angka dari Everton di zona degradasi. Di pekan sembilan, MU menjalani lanjutan liga di Old Trafford. Masalahnya, mereka menghadapi penguasa klasemen Liverpool. The Reds asuhan Juergen Klopp selalu merebut kemenangan dari delapan penampilan. Kendati demikian, Solskjaer tak khawatir dengan catatan tersebut. Pelatih berusia 46 tahun itu ingin menjadikan bentrokan di Old Trafford sebagai titik balik Setan Merah. “Mereka tampil baik di liga, tapi

kami menantikan pertandingan ini,” kata Solskjaer seperti dikutip AFP, Jumat (18/10). “Ini (melawan Liverpool) pertandingan sempurna untuk para pemain dan penggemar. Kami mengalami masa-masa sulit belakangan ini, tapi saya yakin kami akan memberikan mereka permainan yang bagus.” Solskjaer menyadari timnya dalam tekanan. Solskjaer bahkan sempat menyatakan pekerjaannya bisa berakhir andai hasil buruk kembali menerpa Setan Merah ketika melawan Liverpool. Performa United menurun drastis sejak kontrak Solskjaer dipermanenkan, Maret lalu. Setan Merah sekadar menang lima kali dari 21 laga di semua kompetisi. Akan tetapi, pelatih berpaspor Norwegia itu optimistis MU bisa kem-

5 L AG A T E R A K H I R 24/2/2019 16/12//2018 29/7/2018 10/3/2018 14/10/2017

Chelsea Liverpool MU MU Liverpool

0 -0 3-1 1-4 2-1 0 -0

Arsenal MU Liverpool Liverpool MU

bali ke jalur kemenangan. “Kami telah melangkah jauh pada apa yang Anda sebut budaya dan lingkungan tempat kami bekerja. Itu positif. Musim lalu, saya tidak merasa pemain memiliki kekuatan atau mentalitas,” kata Solskjaer. “Ini pertandingan pertama yang Anda cari, melawan salah satu rival utama. Ini kesempatan yang saya inginkan, untuk masuk buku sejarah.” Peluang United mencuri kemenangan tetap terbuka lebar. Musababnya, Liverpool terancam tidak dapat menurunkan kekuatan penuh. Klopp mengakui kondisi Mohamed Salah dan Joel Matip masih harus dipantau, tapi kiper Alisson Becker berpeluang kembali tampil usai cedera. “Alisson terlihat semakin baik, tapi pemain lain masih harus dipantau. Ada dua sesi latihan sebelum pertandingan,” kata Klopp. “Kami harus melihat situasi akhir. Sejauh ini, semua berjalan lancar.” O ALVIN TAMBA

PP PBSI UNTUK HARIAN NASIOANAL

Laga El Clasico Disepakati 18 Desember

Ganda Putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/ Marcus Fernaldi Gideon berupaya mengembalikan bola ketika melawan Han Cheng Kai/Zhou Hao, Jumat (18/10).

BARCELONA dan Real Madrid sepakat El Clasico perdana musim ini diubah menjadi 18 Desember. Kesepakatan Barca dan Real menyusul permintaan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) yang menunda jadwal awal El Clascio. Awalnya, pertemuan kedua tim dijadwalkan 26 Oktober dengan Barca

menjadi tuan rumah. Namun, imbas kondisi keamanan di Catalonia yang semakin memburuk, RFEF memutuskan menunda bentrokan di Camp Nou. Tak lama setelah keputusan RFEF, Barca dan Real langsung menyepakati perubahan jadwal menjadi 18 Desember, dengan Blaugrana tetap menjadi

tuan rumah. Kini, giliran RFEF yang harus berkomunikasi dengan otoritas Liga Spanyol (La Liga) untuk mengonfirmasi perubahan jadwal tersebut. “Kami menyetujui jadwal baru pada 18 Desember,” demikian pernyataan Barca, seperti dilansir AFP, Jumat (18/10). O AHMAD REZA S