Buletin Jendela - Edisi Februari [2016]

GOOD GOVERNANCE DI LINGKUP DITJEN BINA BANGDA

PILKADA SERENTAK, MOMENTUM 1 SINERGISASI PUSAT DENGAN DAERAH

EDISI 5 FEBRUARI - 5 MARET 2016 | TAHUN VII

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

2

Daftar Isi Cover Story

Cover buletin Jendela kali ini mengangkat tema “Bekerja dengan Hati” Sebagian besar kita tentu sudah sering mendengar istilah Bekerja dengan Hati. Namun yang terpenting apakah kita telah paham dengan istilah tersebut serta mampu untuk mempraktekannya dalam keseharian kita dalam bekerja? Rubrik wawancara edisi februari 2016 ini menyoroti sejauh mana bekerja dengan hati sangat mempengaruhi kita dalam bekerja, bekerja dengan hati, seperti layaknya kita bekerja dengan apa yang kita cintai.

Tokoh

Bekerja Dengan Hati 4

Fokus

Good Governance di Lingkup Ditjen Bina Bangda 8

Wawancara

Pilkada Serentak, Momentum Sinergisasi Pusat dengan Daerah 10

Perspektif

Membangun Desa Membangun Manusia16

Jelajah

Catatan Pendakian Gunung Gede18

Nasional

Tren Penurunan Angka Kemiskinan Di Indonesia Melambat 24 Pemerintah kukuhkan Pulau Sumba Sebagai “the Iconic Island” 26 JENDELA PEMBANGUNAN DAERAH ISSN: 2337-6252

Ditjen Bina Bangda ditunjuk sebagai fasilitator dan koordinator Kampung Sejahtera 28 Bendung Gerak Sembayat Beroperasi Agustus 2016

30

Jalur Selatan Bantuk Titik Hubung Antarkabupaten 31 Pemerintah bentuk Tim Kebijakan Satu Peta 30 Presiden Jokowi: Anggaran itu harus Money Follow Program 33 Rumah Cantik diperbatasan RI 34 Pemerintah Upayakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 35

Resensi

Membangun Laut Membangun Manusia 36

Catatan

Bekerja dengan hati 38 SEKRETARIAT Mahmuddin, R.Suryo P. Nugrohanto, SE, MM, Mahfud Achyar, Arif Rahman

PELINDUNG

ALAMAT KANTOR

Menteri Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PENANGGUNG JAWAB

Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan

Ir. Diah Indrajati, M.Sc, Ir

No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942631

REDAKTUR Muhammad Hudori, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si, Drs. Binar Ginting, MM, Drs, Nyoto Suwignyo, MM, Iwan Kurniawan, ST PENYUNTING MM, Subhany, SE, M.Sc, M. Ali Irmanda Nasution, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT, Yudhi Timor Bimo Prakoso

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/ Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : jurnalbangda@gmail.com

Daftar Isi3

Redaksi

A

nna Eleanor Roosevelt pernah berkata, “To handle yourself, use your head; to head others, use your heart.” Rasanya kita semua sepakat bahwa untuk memimpin, seorang pemimpin haruslah mampu “mengambil” hati follower‑nya.

Hal senada juga sering disampaikan oleh Plt Dirjen Bina Bangda, Diah Indrajati, dalam berbagai kesempatan.

Beliau berkata, “bekerja dengan hati,” maka kita akan dapat menikmati pekerjaan yang menjadi tugas kita. Sejak menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Ditjen Bina Bangda, beliau seringkali menularkan semangat perubahan kepada seluruh level di Ditjen Bina Bangda. Untuk itu, kata beliau, butuh kerja sama semua pihak agar gerakan perubahan bisa digawangi bersama-sama.

Buletin “Jendela Pembangunan Daerah” edisi kali ini akan menyajikan rubrik “Tokoh” yang mengulas narasi kepemimpinan Ibu Diah Indrajati selaku Plt Dirjen Bina Bangda. Kami juga membahas terobosan Ditjen Bina Bangda dalam menerapkan Good Governance. Salah satu program terdekat yang akan dijalankan Ditjen Bina Bangda yaitu aplikasi e-office dan

pelayanan berbasis zona integritas.

Selain itu, momentum Pilkada serentak pada tahun 2015 tidak luput dari perhatian kami. Betapa tidak, momentum Pilkada serentak diharapkan mampu mengawali sinergisasi dan harmonisasi antara Pusat dengan Daerah. Menanggapi hal tersebut, kami pun menyajikan hasil wawancara dengan Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda, Muhammad Hudori, yang tertuang pada rubrik “Gagasan”.

Selanjutnya, pada rubrik “Berita” kami menginformasikan berita-berita Ditjen Bina Bangda seperti berita tren penurunan angka kemiskinan Indonesia yang melambat; Pulau Sumba dipilih sebagai kawasan potensi energi terbarukan; Program Kampung Sejahtera; dan sebagainya.

Selain itu, bagi Anda yang bingung untuk memutuskan destinasi liburan, kami menawarkan sensasi liburan ala pendaki.

Catatan pendakian gunung Gede bisa Anda temukan pada rubrik “Travel”.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang senantiasa menunggu kehadiran buletin “Jendela Pembangunan Daerah” setiap bulannya. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda.

Selamat membaca! Salam pembangunan daerah! n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

4 TOKOH

Ir. Diah Indrajati, M.Sc. Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

“Bekerja dengan Hati”

A

da sebuah kutipan yang cukup populer di telinga kita, “People come and go. Everyone thats been in your life has been there for a reason, to teach you, to love you, or to experience life with you.” Rasanya kutipan tersebut cukup related dengan kondisi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) saat ini. Betapa tidak, pada tahun 2015 lalu, Dr. Drs. Muhammad Marwan M.Si., Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Periode 2009-2015 resmi purnabakti.

Tentunya banyak hal hebat yang telah beliau persembahkan untuk Indonesia secara umum dan Ditjen Bina Bangda secara khusus.

Kepemimpinan beliau mengajarkan kita bahwa usia sosial manusia sejatinya tanpa batas. Kendati beliau sudah tidak lagi berkarya di Ditjen Bina Bangda, namun keteladanan beliau akan terus mengabadi dan akan terus dikenang.

Kini, Ditjen Bina Bangda memiliki sosok pemimpin yang baru. Seorang wanita hebat yang telah mendedikasikan hidupnya bertahun-tahun untuk mengubah wajah republik ini menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Seorang wanita yang juga ibu dari Wenny Indriyarti Putri dan Randita Indrayanto. Perkenalkan, beliau adalah Diah Indrajati.

Sejak awal tahun 2016, istri dari Ir. Dadang Sudiyarto ini resmi dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Bangda. Pada hari Jumat, (26/02/2016) tim buletin “Jendela Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

Pembangunan Daerah” berkesempatan mewawancarai beliau di ruang kerjanya di Ditjen Bina Bangda, Jalan Makam Pahlawan, No. 20, Jakarta Selatan.

Saat itu, beliau tengah mengenakan busana batik yang menjadi identitas bangsa Indonesia dan telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (World Herigate). Topik pembuka obrolan dimulai dengan kisah awal karir beliau di Kementerian Dalam Negeri.

Diah, begitu beliau akrab disapa, mengatakan bahwa ia bergabung di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 1987. “Jadi pada tahun 1987, saya memang sudah ditempatkan di Ditjen Bina Bangda. Tadinya saya sempat satu tahun sebagai pegawai proyek. Saya penganten baru, saya bekerja untuk proyek “Upland Agriculture” kalau gak salah. Nah, kemudian di perjalanan saya mendapatkan kabar bahwa Depdagri menerima pegawai. Saya diberi tahu waktu itu oleh salah satu Kasubdit di Ditjen Bangda. Saya pun mengikuti tes dan Alhamdulillah diterima. Saya mengikuti Diklat di Jogja,” kenang Diah.

Lebih lanjut, beliau menceritakan bahwa awal-awal ia memulai karir di Kemendagri tidaklah mudah. Namun dengan tekad yang kuat, takbutuh waktu lama bagi Diah untuk belajar banyak hal tentang seluk beluk dunia birokrasi.

“Kebetulan waktu itu, Kepala Bagian Perencanaan, almarhum Bapak Butarbutar

5

seringkali meminta kita bedah buku, membaca peraturan, kemudian menulis summary tentang berbagai aturan. Setiap hari kita kumpul di ruangan untuk diskusi.

Jadi memang terarah gitu,� ungkap Diah.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia merasa bekal sarjana yang ia miliki tidak cukup untuk menjawab berbagai tantangan yang ia hadapi di dunia kerja. Ia pun merasa terpanggil untuk melanjutkan jenjang pendidikan magister di Amerika Serikat. Ia sempat ragu untuk kuliah di luar negeri lantaran ia sudah berkeluarga dan sudah memiliki buah hati. Namun berkat dukungan penuh dari suami dan keluarga besar, ia pun akhirnya memantapkan diri untuk melanjutkan studi di California State University Fullerton. “Dari sekian ratus yang melamar OTO Bappenas, akhirnya yang lolos kalau gak salah 2 waktu itu tahun 90-an.

Prosesnya dari tahun 1987 hingga tahun 1988. Tapi pengumuman bahwa saya diterima itu tahun 1992.

Selanjutnya pada tahun 1993, saya harus ikut kursus hingga lulus.

Kemudian masuk lagi hingga tahap terakhir.

Akhirnya, saya pun berangkat pada tahun 1994 sekolah ke Amerika. Dua tahun bersekolah, saya kembali.

Kantornya waktu saya berangkat

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

6

masih di Keramat Raya. Tapi waktu saya kembali sudah pindah ke sini (Kalibata, red),” jelas Diah.

Perjalanan karir Diah bisa dikatakan terbilang cukup panjang. Beliau baru mendapatkan eselon 2 pada tahun 2012.

Menurutnya, persaingan di Kemendagri cukup ketat. Kendati demikian, ia tidak terlalu fokus untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Ia hanya fokus untuk bekerja dengan baik. Ia yakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Hal yang terpenting menurutnya yaitu bila mendapatkan tugas, maka harus amanah menjalankan tugas tersebut.

Sejak sebagai staf hingga menduduki posisi saat ini, wanita kelahiran Demak, 7 November 1958, ini membiasakan bekerja dengan hati. “Saya mencoba menekuni apa yang ditugaskan. Tidak usil kiri kanan. Fokus mengerjakan apa yang ditugaskan kepada saya ya itulah yang saya kerjakan. Saya tidak pantang bertanya. Sekarangpun jika saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada teman-teman yang saya anggap lebih tahu,” tegas Diah.

Ia menilai bahwa posisi ia saat ini tidak banyak mengubah dirinya secara personal. Hanya ia dituntut lebih bijak, tidak mudah emosional. Ia menuturkan bahwa dulu ia kadang merasa gregetan bila ada stafnya yang bekerja tidak cekat. Namun sekarang, ia harus mampu memberikan contoh mana aturan yang tidak boleh dilanggar.

Ketika ditanya tentang pemimpin ideal, beliau menekankan bahwa seorang pemimpin harus paham substansi yang ia kerjakan dan harus mampu menjadi contoh. Dalam memimpin, ia tidak memiliki role model secara khusus. Hal ini dikarenakan ia ‘dibesarkan’ oleh banyak gaya kepemimpinan. “Yang

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

“Saya mencoba menekuni apa yang ditugaskan. Tidak usil kiri kanan. Fokus mengerjakan apa yang ditugaskan kepada saya ya itulah yang saya kerjakan.

Saya tidak pantang bertanya. Sekarangpun jika saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada temanteman yang saya anggap lebih tahu,” tegas Diah.

TOKOH 7

jelas kalau dari amanah agama, kita harus mencontoh nabi besar kita, nabi Muhammad shalallahu’alai wassalam. Kita mencontoh cara kerja beliau; membedakan mana yang dinas, mana yang pribadi. Saya berusaha seperti itu walaupun tidak sempurna. Tapi saya mencoba mengambil contoh-contoh dari beliau,” ungkap Diah.

Berkaitan dengan harapan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menginginkan semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis di lingkup Kemendagri, Diah mengapresiasi hal tersebut. Namun bagi Diah sendiri, seseorang diangkat menjadi pemimpin haruslah berdasarkan kemampuannya. “Jadi, walaupun perempuan, dia harus mampu. Jangan karena perempuan kemudian minta diangkat menjadi pejabat.

Saya juga gak setuju. Jabatan boleh siapa saja duduk di situ. Tapi kalau ilmu hanya kita yang punya. Jadi saya modalnya itu.

Karena Pak Menteri kebijakannya seperti itu, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan beliau. Saya akan berbuat semampu saya untuk melaksanakan amanah itu. Saya juga menghimbau teman-teman juga bekerja dengan baik mudah-mudahan nanti pimpinan bisa melihat potensi teman-teman,” papar Diah.

Di sela-sela kesibukan, Diah masih menyempatkan diri untuk memperbaharui informasi-informasi yang bermanfaat khususnya informasi mengenai lingkungan.

“Karena dulu saya mengambil S2 Lingkungan, saya paling aware untuk hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Isu suistainbale development cukup menarik perhatian saya,” kata Diah.

Selain membaca, waktu senggang juga dimanfaatkan Diah untuk memasak menu rumahan. Walaupun tidak memasak yang ‘aneh-aneh’ setidaknya masakan yang ia sajikan untuk keluarga dapat mengobati rasa rindu terhadap cita rasa masakan rumahan.

Sejak menjabat menjadi Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Diah mengaku harus pintar membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Beruntungnya dukungan yang besar dari keluarga membuat beliau menikmati pekerjaannya saat ini. Ia pun berpesan kepada stakeholder Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk bekerja dengan baik. “Tunjukkan bahwa kita mampu.

Sebab, kita sudah komitmen untuk bekerja.

Ya, usahakan semaksimal mungkin dan profesional,” tutup Diah. [Mahfud Achyar] n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

8 FOKUS

GOOD GOVERNANCE DI LINGKUP DITJEN BINA BANGDA

I

stilah Good Government dan Good Governance kadang sering tertukar.

Lantas, apa sebetulnya perbedaan kedua istilah tersebut? Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative direction and administration of the affairs in a nation, state, city, etc.� Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.

(Masruri, 2014).

Sementara itu, Good Governance adalah pemerintahan yang baik atau clean government. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan betanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajeril yang handal.

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negera berkembang. Pemerintah mendorong melalui

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget yang penting.

Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta.

(Kemendagri, 2014).

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) sebagai salah satu direktorat di lingkup Kementerian Dalam Negeri memiliki andil yang besar dalam mewujudkan good governance. Menurut Plt Dirjen Bina Bangda, Diah Indrajati, good governance di Ditjen Bina Bangda sebetulnya sudah dicanangkan sejak lama. Selain itu, tools untuk melaksanakan Good Governance juga sebenarnya sudah sangat banyak. Diah menilai sekarang sudah saatnya memulai penerapan Good Governance. “Harus dimulai sekarang juga.

Tidak bisa ditunda-tunda. Saya rasa kalau Good Governance yang ujungnya adalah

INTERVIEW 9

reformasi birokrasi, maka hal utama yang harus dibenahi adalah perubahan mindset dan revolusi mental,” tegas Diah.

Menurutnya, gerakan perubahan harus dilakukan bersama-sama. Sulit mewujudkan Good Governance apabila hanya diinisiasi oleh segelintir orang. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar gerakan ini bisa masif mulai dari pucuk pimpinan hingga level bawah. Ia

berkeyakinan bahwa Good Governance bisa diterapkan di Ditjen Bina Bangda. “Saya pernah di Data dan Pusat Informasi. Terus terang saya belajar banyak tentang Kesekretariatan di bawah kepemimpinan Pak Sekjen. Saya belajar

banyak tentang semangat Good Governance itu. Salah satu tools yang saat ini kita optimalkan yaitu aplikasi e-office. Tujuan dari tools tersebut untuk mencapai keterbukaan sistem informasi, transparansi, efesien, dan paperless,” papar Diah.

Lebih lanjut, Diah berharap aplikasi e-office bisa diterapkan bulan Maret ini. “Untuk itu, aplikasi ini harus dimulai dari layer satu; mulai dari saya ke TU pimpinan kemudian TU Pak Direktur,” imbuh Diah. Melalui aplikasi e-office diharapkan proses administratif bisa direspon lebih cepat. Ditjen Bina Bangda optimis unit layanan administrasi dapat dikembangkan dengan baik.

Selain aplikasi e-office, Ditjen Bina Bangda juga sedang mengembangkan zona integritas.

Ke depannya, Ditjen Bina Bangda akan menyediakan transit room untuk pimpinanpimpinan atau pejabat di daerah atau tamutamu pejabat bila berkunjung di Ditjen Bina Bangda. “Nanti di situ, teman-teman dari direktorat atau Kasubdit nanti bisa turun.

Tidak boleh lagi naik ke atas. Jadi zona integritas kita bangun di sini. Pelan-pelan kita akan menata ruang kerja di Ditjen Bina Bangda. Nanti CCTV juga kita pasang supaya menghindari kehilangan-kehilangan. Sekatsekat ruangan yang tertutup nanti akan kita ubah pelan-pelan,” jelas Diah.

Diah juga berharap bagian Sekretariat dapat meminimalisasi complain dari berbagai unit tentang layanan. Tidak hanya bagian Sekretariat, beliau juga berpesan agar masingmasing Kabag (Kepala Bagian) memiliki SOP Pelayanan. Semoga Good Governance di Ditjen Bina Bangda bisa diterapkan segera mungkin.

[Mahfud Achyar]. n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

10 WAWANCARA

Ir. Muhammad Hudori, M.Si Direktur PEIPD

PILKADA SERENTAK, MOMENTUM SINERGISASI PUSAT DENGAN DAERAH

P

emilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2015 kemarin merupakan momentum untuk menyinergikan antara Pusat dengan Daerah. Pada (04/03/2016), tim buletin “Jendela Pembangunan Daerah� berhasil mewawancarai Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori, di ruang kerja beliau untuk menanyakan seperti apa upaya pemerintah Pusat bersinergi dengan Daerah. Berikut petikan wawancara dengan beliau.

Pada tanggal 12 Februari 2016 kemarin merupakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2016-2021 hasil Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya akan diikuti dengan pelantikan bupati dan walikota. Menurut pandangan Bapak, hal-hal krusial apa saja bagi Ditjen Bina Bangda sesuai dengan tugas dan fungsinya?

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda khususnya Direktorat PEIPD urgensi yang harus kami lakukan pasca pilkada serentak adalah melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantiknya kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Itu yang kami rasakan paling mendesak untuk segera dilakukan, mengingat target waktu kalau sekarang Februari berarti paling lambat Agustus atau September Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

dokumen tersebut harus sudah ditetapkan Perda RPJMD-nya.

Masih berkaitan dengan pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak, menurut pandangan Bapak, pekerjaan utama dan mendesak yang menjadi perhatian dan harus segera dilaksanakan oleh para kepala daerah yang baru tersebut? Mengapa hal tersebut menjadi sangat penting?

Berkaitan dengan hal tersebut, kami di Direktorat PEIPD sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang ditujukan khusus untuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak, tetapi juga menjadi pedoman juga bagi daerah yang tidak melakukan pilkada serentak. SE Mendagri tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD 2017.

Untuk penyusunan RPJMD ditujukan bagi kepala daerah yang sudah dilantik, kemudian yang kedua RKPD 2017 berlaku untuk semua daerah. Setiap tahun pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dan sekarang kita sedang menyiapkan Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017 dan mudahmudahan sesuai target kita bulan April sudah bisa ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Namun poin penting yang ingin saya garisbawahi adalah bagaimana nanti pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, dapat segera menyusun dan menetapkan RPJMD, karena RPJMD akan

11

menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD. Apakah momentum Pilkada serentak tersebut dapat mewujudkan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah?

Hal ini sudah sering saya sampaikan, justru saat inilah momen yang paling penting untuk melakukan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi kepala daerah yang baru dilantik, bagaimana dokumen RPJMD yang disusun dapat diarahkan dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi serta dapat mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) di dalam RPJMN 2015-2019. Begitu juga dengan RKPD yang disusun dapat diterjemahkan sesuai dengan RPJMD dan konsisten sampai ke APBD-nya.

Jadi ke depan tidak lagi hanya mendorong daerah dalam menyusun RPJMD-nya, tapi saya ingin betul-betul programprogram pembangunan yang ada di dalam RPJMD ini dapat bersinergi dengan program-program strategis nasional yang ada di dalam RPJMN.

Pertama, Ditjen Bina Bangda dengan Bappenas terkait sinergi pusat daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014. Untuk mencapai target nasional, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Atas dasar itu, kita dengan Bappenas sedang memikirkan bagaimana program-program strategis nasional bisa diintegrasikan ke dalam program daerah.

Kita sedang menginisiasi apa yang kita sebut dengan surat edaran bersama itu.

Kedua, K/L dan daerah melakukan koordinasi pemantapan penyusunan RPJMD supaya materi yang disampaikan dalam pemantapan itu tidak hanya menyusun RPJMD secara detail dan teknis, tetapi bagaimana program prioritas nasional itu bisa nyambung dengan program prioritas daerah. Ketiga, kita sedang melakukan penyusunan RPP tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan UU 23 Tahun 2014 pasal 18 ayat 3.

Ditjen Bina Bangda juga sudah melakukan koordinasi dengan temanteman K/L terutama yang terkait dengan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Hal ini dilakukan supaya daerah nantinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib

“Bangda dan Bappenas sedang memikirkan bagaimana program-program strategis nasional itu masuk ke dalam program daerah. Kita sedang menginisiasi apa yang kita sebut dengan surat edaran bersama“

Bagaimana pola koordinasi yang diperlukan antara Ditjen Bina Bangda dengan Kementerian/Lembaga dan daerah?

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

12

pelayanan dasar dapat memperhatikan dan menerapkan indikator-indikator SPM. Sesuai dengan amanat dalam UU 23 Tahun 2014, penerapan SPM menjadi prioritas dan wajib dianggarkan oleh daerah.

Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pusat dan Daerah agar terjadi keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional?

Kalau dengan daerah kita melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Salah satunya melalui evaluasi rancangan Perda RPJMD. Nah di situlah peran kita di Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dengan K/L kita melakukan koordinasi dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan sektoral dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah, melalui fasilitasi K/L dengan Pemda di dalam forum-forum musrenbang provinsi, sehingga kita bisa memastikan kesesuaian target pembangunan nasional dengan daerah.

Apakah telah dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada daerah sebelumnya terkait dengan langkah-langkah penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional tersebut?

Sudah kita lakukan pemantapan dan pemahaman, baik untuk aparat Pemda maupun untuk DPRD. Setelah dilantik menjadi kepala daerah, mereka diwajibkan untuk menyusun RPJMD dan dalam melakukan konsultasi RPJMD-nya mereka diwajibkan untuk

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

menggunakan data yang terdapat di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Bagaimana cara Direktorat PEIPD memperoleh “bukti� atau “fakta� bahwa mereka telah menggunakan data yang terdapat dalam aplikasi SIPD? Kemudian jika daerah tidak menggunakan SIPD dengan alasan tidak mengetahui aturan yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274, bagaimana PEIPD menyikapinya?

Pertama, sesuai UU 23 Tahun 2014 sudah tidak ada lagi istilah konsultasi RPJPD/ RPJMD, yang ada adalah evaluasi. Jadi salah satu substansi evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD dan RPJMD, dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur, indikator maupun target program antara program pembangunan nasional dengan daerah.

Misalnya: apakah target penurunan angka kemiskinan di nasional sama dengan target penurunan angka kemiskinan di daerah?

Apakah terdapat perbedaan target? Apakah target di daerah lebih rendah? Selain itu ada angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Itu semua juga harus dicek, karena untuk melihat apakah daerah memiliki kapasitas untuk mencapai target-target yang diamanatkan oleh Pusat, atau terdapat permasalahan di daerah sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai. Kemudian yang kedua memang perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah yang masuk di dalam SIPD. Pertanyaannya apakah daerah sudah menggunakan data itu dan bagaimana membuktikannya? Selama ini daerah sudah melakukan pengisian dan updating data ke dalam SIPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda kepada masing-masing SKPD. Di sini peran Bappeda adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diinput oleh SKPD dan pemanfaatan data dalam

WAWANCARA 13

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

14 WAWANCARA

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, melalui forum koordinasi dan evaluasi data. Forum data ini dilakukan berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga di tingkat Pusat. Dalam hal ini Ditjen Bina Bangda juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan data ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh PEIPD dalam pengembangan SIPD ke depan dan bagaimana respon Daerah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan SIPD? Ke depannya SIPD akan kita kembangkan, khususnya dalam hal pemanfaatan SIPD untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Mudah-mudahan ke depannya akan kita dorong arahnya seperti itu. Tahun ini sudah kita mulai untuk penyempurnaan aplikasi SIPD agar dapat dimanfaatkan oleh daerah dan sedang dilakukan penyesuaian struktur database dan substansi di dalam SIPD. Respon daerah sendiri sangat mendukung dan antusias dengan pentingnya peran SIPD ke depannya setelah diwajibkan di dalam UU 23 Tahun 2014. Harapan kami dapat segera terwujud, tapi mungkin baru bisa terealisasi tahun depan, karena tahun ini kami masih fokus melakukan pembenahan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan SIPD. Berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakatnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 18 yakni: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)�, bagaimana Direktorat

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

PEIPD melakukan pengawalan terhadap kepastian Daerah untuk mencantumkan indikator-indikator pelayanan dasar dalam dokumen perencanaannya dan dianggarkan oleh APBD-nya?

Prinsip dasar yang pertama adalah SPM yang akan disusun ke depan itu tidak sama dengan SPM yang ada di PP 65 tahun 2005. Sekarang ini SPM lebih fokus kepada pengaturan jenis dan mutu dari pelayanan dasar. Jadi nanti diatur apa saja jenis pelayanan dasar, bagaimana mutu pelayanan layanan dasar, indikator SPM yang terukur seperti apa, kemudian penerimanya siapa saja. Atas dasar itu maka untuk memastikan apakah dia masuk SPM atau tidak, dalam penyusunan RPP tentang SPM ini kita coba kedepankan apa yang disebut dengan nama program dan kegiatan. Kita pastikan SPM saat ini agak berbeda, kalau sekarang penetapan dan penerapannya ini diatur, sedangkan yang dulu hanya diatur dalam Permen K/L terkait.

Pada saat K/L akan menetapkan standar teknis dan petunjuk teknis, maka harus ada nama program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, kelompok sasaran, perhitungan pencapaian SPM saat ini dan perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM. Jika tidak dibuat begitu akan tidak nyambung dengan filosofis dari pelayanan dasar itu sendiri.

Tapi kalau kita sudah pastikan dalam RPP ini maka akan nyambung dengan apa yang kita inginkan bersama, yaitu terintegrasinya dengan dokumen perencanaan.

Bagaimana dengan peran masingmasing subdit di direktorat yang menangani SPM untuk mengawal hal ini?

SPM ditangani oleh subdit sesuai bidangnya misalnya urusan pendidikan, yang mengawal adalah Subdit Pendidikan.

Peran subdit sendiri adalah memfasilitasi

15

penyelenggaraan SPM di daerah baik penyusunan SPM maupun fasilitasi penerapan indikator SPM di daerah. Selain itu subdit juga berperan dalam mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPM serta melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penerapan SPM. Kami sendiri juga berperan bagaimana mengintegrasikan SPM ke dalam program/kegiatan di dalam RPJMD maupun RKPD. Jadi saya berharap masingmasing subdit di SUPD dapat bersamasama dengan kami untuk memfasilitasi penyelenggaraan SPM di daerah.

Target kita tentu lebih cepat lebih baik.

Mungkin April bisa kita selesaikan. Paling tidak untuk konstruksi rancangan Permendagri sudah selesai bulan April di internal Bangda.

Kita berharap pada saat penyusunan RPJMD oleh daerah, sudah dapat dijadikan pedoman. Dan sambil menunggu proses revisi Permendagri 54 Tahun 2010, kita sudah menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah, terutama yang melaksanakan Pemilukada 2015 yang baru lalu.

Setelah SPM sudah dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, bagaimana caranya agar mengetahui bahwa program SPM pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh daerah? Apakah ada evaluasi yang dilakukan?

Kalau SPM sudah masuk ke RPJMD dan RKPD, maka akan ada program penyelenggaraan SPM di dalam RPJMD, lalu kita lihat RKPD tahunannya agar lebih jelas, apakah muncul kegiatan pelaksanaan SPM, dan memastikan apakah kegiatan itu dianggarkan ke dalam APBD. Itu tidak terlalu sulit untuk kita melihatnya. Setelah itu kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tahunannya, apakah target SPM sudah tercapai atau tidak oleh daerah.

Makanya nanti pada saat evaluasi Raperda RPJMD kita lihat program dan kegiatan SPMnya. Karena penyelenggaraan SPM itu jadi prioritas dibanding dengan program yang lain.

Kapan revisi Permendagri 54 Tahun 2010 akan selesai? Karena hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman mereka dalam menyusun RPJMD.

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

16 PERSPEKTIF

Membangun Desa Membangun Manusia

S

embilan agenda prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK atau yang lebih dikenal dengan Nawacita memasuki tahun kedua pada tahun 2016. Pada Point ketiga Nawacita, Pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah JokowiJK. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan�. Dengan membangun desa-desa, segala potensi diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi mandiri.

Selama ini, pembangunan di Indonesia berorientasi pada pembangunan di kotakota yang membuat pembangunan terpusat di kota-kota besar. Pembangunan yang terpusat pada kota menjadi daya tarik bagi warga di daerah yang ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk berbondong-bondong bekerja ke kota. Arus migrasi ini pada akhirnya menimbulkan problem serius bagaimana desa ditinggalkan oleh warganya dan kemudian desa tersebut kehilangan potensi terbesarnya, yaitu sumberdaya manusia yang unggul.

Pembahasan pembangunan daerah pada Nawacita yang difokuskan ke dalam Rancangan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III membahas agenda pembangunan wilayah. Kementrian PPN/Bappenas (28/04/2015) menyampaikan untuk mewujudkan poin ketiga Nawacita.

Pemerintah membaginya ke dalam enam sub-fokus, diantaranya adalah pembangunan

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

kawasan perbatasan, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pengembangan tata kelola pemerintahan daerah dan otonomi daerah, penataan daerah otonomi baru, pengurangan overhead cost (biaya rutin untuk dialokasikan bagi pelayanan publik), serta pembangunan daerah tertinggal dan pulaupulau terpencil. Keenam sub-fokus tersebut diamanahkan kepada sinergitas antara pemerintah pusat yang membidangi dengan pemerintah daerah.

Kewenangan desa dalam filosofi “Desa Membangun� dalam pemerintahan Jokowi-JK, dengan mengubah paradigma pembangunan desa yang semula sebagai obyek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Dengan perubahan paradigma ini, arah program pembangunan desa saat ini menitikberatkan kepada sumberdaya manusia (penduduk) yang dilibatkan dalam rangka pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta perawatan terhadap apa yang dibangun tersebut.

Pembangunan sumberdaya manusia merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Penduduk merupakan sasaran dan tujuan dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk adalah subjek dan juga sekaligus objek pembangunan. Penduduk dikatakan sebagai subjek pembangunan karena merekalah yang menjadi punggung pelaksanaan pembangunan. Sehingga pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan daya saing unggul

PERSPEKTIF 17

(kualitas) penduduk itu sendiri.

Pembangunan daerah diharapkan tidak hanya terfokus pada beberapa wilayah saja, wilayah yang masih memiliki pendapatan rendah agar terus didorong sehingga tidak terjadi kesenjangan. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa Maluku-Papua masih menjadi wilayah dengan penyumbang pendapatan terendah yakni hanya 2,2% jauh dibandingkan wilayah Jawa yang

Penduduk merupakan sasaran dan tujuan dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk adalah subjek dan juga sekaligus objek pembangunan. menyumbang 58% PDB. Untuk itu perlu adanya prioritas pembangunan pada wilayahwilayah penyumbang PDB rendah seperti Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan.

Jumlah desa di Indonesia saat ini berjumlah 74,093 dengan berbagai jenis karakteristik. Ribuan desa ini dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang ada. Misalnya desa hutan akan relevan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, desa pesisir akan relevan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, desa industri relevan dengan Departemen Perindustrian, dan desa wisata yang relevan dengan Kementrian Pariwisata. Dengan

memperhatikan karakterisitik desa ini lah bagaimana terciptanya sinergitas semua K/L yang terlibat, yang nantinya diharapkan dapat mempercepat kemajuan desa/daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat, sehingga Nawicata Jokowi-JK dapat dirasakan secara nyata kebermanfaatnya.

Dalam konteks pengurangan ketimpangan yang terjadi diberbagai wilayah (pedesaan).

Pembangunan daerah dapat memberikan fokus yang cukup besar pada pengembangan perdesaan dan kawasan perbatasan.

Dengan mengacu pada UU 23 tahun 2014, pembangunan perdesaan bergerak pada kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, penguatan pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan, dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa kota.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berbasis pedesaan, bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada serentak (20015) mendapatkan momentum untuk memaksimalkan keberadaan pemerintah desa demi terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Di sisi yang lain, Pemerintah Daerah didalam dokumen perencanaan memiliki perencanaan dan kebijakan makro baik jangka pendek, menengah dan panjang sebagai wujud dari tanggung jawab lima tahun ke depan dengan arah program kerja yang jelas. n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

18

Para pendaki berjalan melintasi jembatan menuju hutan di kawasan gunung Gede. Jembatan ini hanya bisa ditemukan bila pendaki mendaki melalui jalur dari Cibodas.

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

PERSPEKTIF 19

Catatan Pendakian Gunung Gede TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

20 PARAWISATA

Decemberain: Catatan Pendakian Gunung Gede

S

Peta gunung Gede (Sumber: http://www.2.bp.blogspot.com)

aat ini, aktivitas pendakian tidak hanya sebatas aktivitas outdoor melainkan sudah menjadi lifestyle.

Beberapa dekade lalu, tidak banyak orang yang senang mendaki gunung—aktivitas yang menguras fisik ini hanya dinikmati oleh beberapa kalangan, khususnya para pencinta alam.

Namun sekarang, sejak era informasi digital, aktivitas pendakian kian digemari. Terlebih banyak film-film hollywood dan juga film-film Indonesia mengangkat tema petualangan.

Sejak dirilisnya film “5 CM” pada tanggal 12 Desember 2012, animo masyarakat Indonesia untuk menikmati sunrise di puncak gunung kian tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah para pendaki setiap tahunnya. Film “5 CM” merupakan film garapan Rizal Mantovani yang bercerita tentang pendakian ke puncak Mahameru yang dilakoni oleh Fedi Nuril (Genta), Denny Sumargo (Arial), Herjunot Ali (Zafran), Raline Shah (Riani), dan Igor Saykoji Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

(Ian).

Kehadiran film tersebut mendatangkan reaksi yang beragam dari pencinta alam. Ada yang menyambut positif film tersebut karena membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia untuk bertualang, namun tidak sedikit juga yang mencibir film tersebut lantaran dianggap kurang memberikan edukasi mengenai safety procedure selama berada di alam bebas.

Menurut saya sendiri, aktivitas di alam bebas tentunya beresiko.

Namun bila dipersiapkan dengan baik, kita bisa meminimalisasi berbagai kemungkinan buruk yang tidak kita harapkan. Barangkali kita belum mampu menjadi pendaki yang pro, namun setidaknya kita berupaya untuk memastikan bahwa kita bukanlah pendaki yang konyol.

Selain itu, persiapan pendakian pada saat musim hujan tentu memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan musim kemarau.

Lazimnya, para pendaki lebih memilih musim kemarau dibandingkan musim hujan karena dinilai lebih aman. Namun, ada juga yang

21

berpendapat pendakian saat musim hujan justru menyenangkan. Apalagi pada saat musim hujan, cuaca di gunung tidak terlalu ekstrem dibandingkan musim kemarau.

Hal tersebut lantaran pada musim hujan permukaan bumi dipenuhi oleh air, baik dalam bentuk cairan maupun uap. Air dalam bentuk cairan sebagian besar akan meresap ke dalam tanah, sedangkan air dalam bentuk uap akan larut di udara. Sebaliknya, pada musim kemarau, permukaan bumi lebih kering.

Kandungan air di dalam tanah menipis dan uap air di udara pun sangat sedikit jumlahnya.

(Dony Aris Yudono, 2012).

Pengalaman mendaki gunung saat musim hujan pernah saya alami bersama teman-teman saya. Tepatnya pada tanggal 20 Desember 2015, kami mengisi liburan akhir tahun dengan mendaki gunung yang mudah dijangkau dari Jakarta. Setelah berdiskusi cukup panjang melalui grup pesan instan WhatsApp, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki gunung Gede yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango (TNGGP) Jawa Barat.

TNGGP merupakan taman nasional yang berfungsi untuk melindungi dan mengkonservasi ekosistem flora dan fauna di area seluas 21,975 hektare beserta tutupan hutan pegunungan di sekelilingnya. Ada beberapa alternatif jalur pendakian yang bisa dipilih untuk mencapai puncak Gede yang berada di ketinggian 2,958 m (9, 705 ft) di antaranya gerbang utama Cibodas dan Cipanas. Kedua jalur pendakian tersebut memiliki tantangan yang berbeda-beda.

Namun pada umumnya, para pendaki yang baru pertama kali ke gunung Gede biasanya memilih jalur Cibodas. Bagi warga Jakarta, Anda bisa mencapai Cibodas dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam dengan jarak Âą 100 km menggunakan kendaraan pribadi. Menurut berbagai informasi, jalur Cibodas dinilai lebih mudah dibandingkan jalur Cipanas.

Menurut saya, jalur Cibodas sangat ramah untuk para pendaki. Track pendakian menuju puncak gunung Gede sudah terakses dengan baik. Anda akan menapaki jalanan yang

Kabut tipis mengepung hutan. Beberapa menit kemudian hujan deras turun yang memaksa para pendaki untuk mempercepat langkah mereka.

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

22 PARIWISATA

berbatu serta di kelilingi oleh hutan hujan tropis yang rimbun. Namun sebelum itu, Anda terlebih dahulu diwajibkan untuk melapor kepada pengelola TNGGP bahwa Anda sudah terdaftar dan diizinkan mendaki gunung Gede.

Untuk mendaftar atau reservasi, Anda bisa membuka situs http://booking. gedepangrango.org/. Pada situs tersebut, Anda akan mendapatkan informasi mengenai ketentuan umum pendakian gunung Gede - Pangrango. Intinya, setiap pendaki harus memiliki Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi) pendakian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP).

Gunung Gede dibuka untuk para pendaki hanya untuk waktu-waktu tertentu. Pada tanggal 31 Desember hingga 31 Maret, biasanya gunung Gede ditutup dengan alasan untuk memulihkan kondisi hutan. Selain itu, kuota pendaki juga dibatasi hanya 600 orang pendaki perharinya (300 melalui Cibodas, 100 melalui Salabintana, dan 200 melalui Gunung Putri). Oleh sebab itu, bila Anda ingin mendaki gunung Gede, Anda harus mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk mengangkat carrier bag Anda.

Pesona gunung Gede memang patut diacungi jempol. Maka taksalah, banyak para pendaki domestik dan internasional yang bersaing ketat untuk berhasil mendapatkan Simaksi. Lokasi yang mudah dijangkau serta medan pendakian yang tidak terlalu susah membuat gunung Gede menjadi salah satu gunung yang patut untuk didaki.

Selain itu, keragaman flora dan fauna di TNGGP membuat kawasan ini tidak hanya worth untuk disinggahi namun juga menjadi laboratorium yang mampu meningkatkan khazanah kita mengenai ilmu pengetahuan alam. Menurut literatur yang saya baca, gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan yang mencakup zona-zona submontana, montana, hingga ke subalpin

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

di sekitar puncaknya. Hutan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya jenis flora di Indonesia, bahkan di kawasan Malesia.

Maka rasanya pendakian menjadi lengkap bila ada teman pendakian kita yang menguasai ilmu botani. Sembari mendaki, kita juga belajar. Menyenangkan bukan?

Tentang pendakian, ada yang pernah berkata seperti ini, “Bukan kemana kita mendaki, namun dengan siapa kita mendaki.�

Menurut saya, ungkapan tersebut cukup filosofis. Teman seperjalanan memang menjadi penentu apakah perjalanan kita akan berkesan atau justru terasa hambar.

Teman perjalanan tidak melulu orang-orang dekat kita. Teman perjalanan bisa jadi orangorang yang baru kita kenal namun mereka mampu memberikan makna dalam perjalanan panjang kita. Bersama mereka, perjalanan yang sulit pun terasa lebih ringan. Bersama mereka, berbagai rintangan dapat diatasi dengan baik. Perjalanan mengajarkan kita bagaimana cara membentuk tim yang hebat dalam durasi yang sangat singkat. Teman perjalanan saya saat melakukan pendakian ke gunung Gede adalah orang-orang hebat yang saya kenal di salah satu komunitas positif di Indonesia, Kelas Inspirasi. Berbeda dengan pendakian-pendakian sebelumnya yang mewajibkan untuk mendirikan tenda (menginap), pendakian ke gunung Gede kami

23

lakukan secara tektok (pulang-pergi).

Kami mulai mendaki sekitar pukul 06.30 WIB. Saat cuaca terlihat mendung. Maklum bulan Desember adalah musim penghujan.

Kami pun sudah mengantisipasinya dengan mempersiapkan rain coat kalau-kalau hujan turun. Belum setengah perjalanan, hujan turun dengan cukup deras. Pendakian saat hujan agak berat. Jalanan pasti akan lebih licin. Belum lagi bagi yang menggunakan kaca mata, tentunya kaca mata menjadi berembun.

Kendati sudah memakai rain coat, tetap saja kita harus ekstra hati-hati. Kami pun terus melangkah melalui medan yang terjal, curam, dan sesekali harus melompat.

Ada banyak hal menarik yang bisa kita jumpai selama pendakian di gunung Gede.

Beberapa objek wisata yang bisa kita temui yaitu telaga biru (1.575 mdpl), air terjun Cibeureum (2,8 km dari Cibodas), air panas (5,3 km dari Cibodas), Kandang Batu dan Kandang Badak (2.220 mdpl), alun-alun Surya Kencana, dan tentunya puncak dan kawah gunung Gede.

Akan tetapi mengingat terbatasnya waktu yang kami miliki, kami pun tidak sempat Pembatas antara kawah gunung Gede dan jalur pendaki. Apabila kabut tebal menutupi puncak gunung Gede, pembatas ini sangat membantu untuk memastikan pendaki berapa pada jalur yang aman.

singgah lama-lama di beberapa objek wisata tersebut. Kami harus berpacu dengan waktu sebab kami harus turun juga pada hari itu.

Sekitar pukul 11.00 WIB, kami pun tiba di Kandang Badak yang menjadi lokasi favorit para pendaki untuk mendirikan tenda.

Kami singgah sebentar untuk menyiram tenggorokan yang kering dengan air teh hangat. Ah, rasanya saat itu nikmat sekali menyeruput teh. Saat kondisi badan yang sudah basah kuyup, tubuh terasa dingin, kemudian seketika menjadi kembali hangat.

Oh God, thanks!

Setelah cukup puas beristirahat di Kandang Badak, kami pun melanjutkan pendakian ke puncak gunung Gede. Menurut para pendaki, kami hanya perlu menanjak sekitar dua jam lagi untuk bisa mencapai puncak. Kami pun bergegas dengan mempercepat langkah agar bisa mencapai puncak secepatnya.

Hujan kembali turun. Namun tidak terlalu deras. Beberapa pendaki terlihat baru turun dari puncak. Sepanjang perjalanan mereka menyemangati kami, “Semangat ya mas, semangat ya mba!� Kami pun membalas dengan mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, sekitar pukul 14.00 WIBkami berhasil mencapai puncak. Horray! Beruntung hujan saat itu sudah reda. Kami pun bisa menikmati keindahan alam bumi Pasundan di atas ketinggian 2.958 mdpl. Di puncak gunung Gede, terdapat tiga kawah yang masih aktif dalam satu kompleks yaitu kawah Lanang, Ratu, dan Wadon. Selebrasi paling mainstream saat tiba di puncak gunung yaitu berfoto di depan plang yang bertulis, “Puncak Gede.� Hah! Kami bersyukur mendapakan kesempatan yang berharga, kami bersyukur lahir di negara yang menyimpan semilyar pesona. Terima kasih Indonesia! [Mahfud Achyar] n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

24 NASIONAL Bogor

TREN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA MELAMBAT

BOGOR, JAWA BARAT – Sejak tahun 2011, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia kian melambat. Menurut data yang dilansir oleh BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2013 hingga tahun 2014, penurunan tingkat kemiskinan hanya berkisar 0,3%.

Padahal target nasional pertahun yaitu berkisar rata-rata 0,5%. Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai tahap kronis dan kondisi makroekonomi yang belum optimal.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) menggelar rapat awal pembahasan kerja sama penguatan Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

sinkronisasi dan koordinasi penerapan dan pemenuhan indikator pelayanan dasar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rapat yang membahas tentang Program Peningkatan Pelayanan Dasar untuk masyarakat kurang mampu tersebut dilaksanakan selama dua hari, sejak hari Rabu, (03/02/2015) hingga Kamis, (04/02/2015).

Untuk mendorong penurunan angka kemiskinan, Ditjen Bina Bangda saat ini tengah melakukan persiapan untuk fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ke depannya, dokumen tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang

25

RPJMD. “Dalam proses tersebut, Ditjen Bina Bangda berupaya memastikan bahwa prioritas nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), termasuk prioritas peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam dokumen perencanaan daerah,� tulis Ditjen Bina Bangda dalam surat kerangka acuan kerja.

Sementara itu, Ibu Diah Indrajati, Plt. Dirjen Bina Bangda, mengatakan bahwa fokus

pada pasal 259, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda berupaya berupaya agar target nasional dalam bidang penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang progresif mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan terhadap pelaksanaannya di daerah. Untuk itu, koordinasi menjadi hal penting di lingkup internal Ditjen Bina Bangda dengan komponen lain di Kementerian Dalam Negeri.

Tidak hanya itu, koordinasi yang bersifat eksternal juga perlu dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait serta pemerintah daerah.

Secara khusus, rapat tersebut juga untuk mengkoordinasikan penerapan dan pemenuhan indikator utama pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu terutama yang berhubungan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan dan kawasan permukiman, serta administrasi dan pencatatan sipil.

Isu penanggulan kemiskinan merupakan sub-agenda pada poin ketiga Nawa Cita, yaitu membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi tersebut diharapkan angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. [MA]. n

kegiatan Ditjen Bina Banga saat ini adalah pada aspek perencanaan untuk memastikan bahwa target nasional bidang peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah dengan mengacu pada indikator utama pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

26 NASIONAL Sumba

Pemerintah Kukuhkan Pulau Sumba Sebagai “The Iconic Island”

PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR Pulau Sumba yang memiliki luas 10.710 km2 dikukuhkan oleh pemerintah pusat sebagai “The Iconic Island for Renewable Energy”.

Pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini dipilih sebagai wilayah sasaran Program Pembangunan Energi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi bersih dan menjamin kebutuhan energi nasional. Penetapan Pulau Sumba sebagai “Pulau Ikonis Energi Terbarukan” ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pulau Sumba dipilih lantaran memiliki potensi energi terbarukan yang besar (air, Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

bioenergi, angin, dan matahari) sehingga dapat dijadikan sebagai pulau ikon energi terbarukan dan dijadikan contoh untuk replikasi di seluruh wilayah kepulauan dan/ atau pulau-pulau terdepan Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, program pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan merupakan salah satu bentuk dukungan sektor energi terhadap komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 26% dan ketersediaan energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 95% pada tahun 2020.

27

Melalui program tersebut diharapkan Pulau Sumba mampu berkembang melalui penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sehingga dapat mendorong perekonomian yang inklusif.

Tidak hanya itu, program pengembangan “Sumba Iconic Island” diharapkan mampu menjawab tantangan yang dialami oleh Indonesia berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, selaku direktorat yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintah dan pembinaan pembangunan daerah, pada (11/02/2016) hingga (13/02/2016) lalu melakukan kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) di Sumba Timur.

Kegiatan monev tersebut bekerjasama dengan Winrock International Indonesia—NGO (NonGovernmental Organization) yang berkantor pusat di Arkansas, Amerika Serikat.

Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Winrock International Indonesia sejak Juni 2013 yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian. Fokus dan prioritas program Winrock International Indonesia berdasarkan Rancangan Induk 2013-2016 yaitu, 1) inisiatif pertanian untuk produksi berkelanjutan; 2) energi bersih dan terbarukan untuk memicu perkembangan ekonomi; 3) mitigasi perubahan iklim dan lingkungan global; dan 4) kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam.

Monev terpadu yang dilakukan Ditjen Bina Bangda, fasilitasi kerja sama luar negeri Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/ lembaga untuk mengetahui sejauh mana progress pencapaian program-program yang sudah dijalankan di Pulau Sumba. Salah satu program yang sedang berjalan yaitu Program Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya untuk sekolah.

Tim monev mengunjungi SMP Negeri 1 Kambata Mapambuhang di Sumba Timur untuk mengetahui secara langsung kondisi sarana dan prasarana di sekolah tersebut.

Selain itu, tim monev juga meninjau fasilitas listrik tenaga surya dan berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kambata Mapambuhang. “Jadi awalnya pada tahun 2013 sekolah tersebut menerima bantuan berupa alat-alat belajar seperti laptop, modulmodul berbentuk cd, dan in focus. Namun sayangnya, di sekolah tersebut tidak ada listrik,” jelas tim monev.

Selain mengunjungi sekolah, tim monev juga meninjau fasilitas listrik dari tenaga matahari dan angin di PLT Hibrid Surya Bayu di Papu. (Mahfud Achyar) n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

28 NASIONAL Jakarta

JAKARTA - Kamis, (18/02/2016) dilaksanakan rapat koordinasi teknis antara OASE, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Pemda Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Rapat koordinasi teknis tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan internal yang telah dilakukan sebelumnya antara komponen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan OASE. Pertemuan tersebut juga mempunyai nilai strategis yakni untuk memperoleh komitmen dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah khususnya Pemda Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam upaya mempercepat pelaksanaan Percontohan Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

Rapat koordinasi teknis ini juga merupakan pelaksanaan amanat dari Surat Ketua Umum OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) Nomor B-009/OASE-KK/1/2016 pada tanggal 22 Januari 2016 yang meminta Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dan koordinator program K/L untuk Kampung Sejahtera. Penunjukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dan koordinator ini sejalan dengan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah “Pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah� dan mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 259 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa peran dari Kemendagri adalah sebagai koordinator teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah serta berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah mencoba mengkoordinasikan semua program yang

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

Ditjen Bina Bangda Ditunjuk Sebagai Fasilitator Program Kampung Sejahtera-Oase Cinta

terdapat di Kampung Sejahtera dan harus bersinergi dengan target-target yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 dan menyakinkan bahwa target-target tersebut terdapat dalam RPJMD masing-masing daerah.

Pelaksanaan Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten merupakan pilot project atau prototype bagaimana semua stakeholder melaksanakan urusan sesuai dengan perannya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258 ayat (1) yakni untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

29

daya saing Daerah. Diharapkan dengan adanya integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara OASE, kementerian/lembaga dan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan mewujukan dan mencerminkan harapan Bapak Presiden yakni Pemerintah harus mampu hadir di tengahtengah masyarakat dan semua stakeholder dapat berperan sesuai dengan urusannya dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

Program Kampung Sejahtera merupakan program dari OASE Kabinet Kerja yakni sebuah

perkumpulan para pendamping Menteri dan unsur eksekutif lainnya yang bersifat non-profit dan berbadan hukum. Organisasi tersebut mewadahi serangkaian program yang mendukung tercapainya nawacita Presiden Jokowi berkaitan dengan upaya revolusi mental dan pemberdayaan masyarakat yang melibatan berbagai kementerian/institusi/ lembaga yang sudah sejak lama ada secara profesional di masyarakat; dengan bersinergi bisa turut mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Oase Kabinet Kerja. Saat ini, Ketua Umum Oase Kabinet Kerja yaitu Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Kohod didasarkan pada dimensi permasalahan yang terdapat

di desa tersebut yaitu sarana prasarana, penyuluhan, transportasi, kelembagaan desa, ekonomi, dan wirausaha. Untuk menjalankan program dan kegiatan telah dilakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Kohod. Selanjutnya, hal yang perlu segera ditindaklanjuti adalah melakukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga yang dilakukan di Desa Kohod pada tahun 2016 dan penyusunan master plan Kampung Sejahtera Desa Kohod yang akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Master plan ini diperlukan sebagai panduan bagi semua stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan di Desa Kohod untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan.

Selain itu, untuk memastikan programprogram Kampung Sejahtera dapat dieksekusi dengan baik, dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) yang terdiri dari tujuh dimensi yaitu Pokja Dimensi Kesehatan; Pokja Dimensi Pendidikan; Pokja Dimensi Ekonomi; Pokja Dimensi Sarana dan Prasarana; Pokja Dimensi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Bencana; Pokja Lembaga Kemasyarakatan, dan Pokja Dimensi Komunikasi dan Informasi. Ketujuh Pokja tersebut bertugas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sedang mempersiapkan master plan untuk program Oase di desa Kohot.

Selain Desa Kohod, OASE juga telah menetapkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur sebagai percontohan Program Kampung Sejahtera. Untuk itu, diharapkan pada akhir bulan Februari telah ditetapkan 2 lokasi desa di Provinsi Kepulauan Riau dan NTT agar setiap kementerian/ lembaga dapat mencantumkan kegiatan dan mengalokasikan anggarannya di RKP 2017.

[Mahfud Achyar] n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

30 NASIONAL Gresik

Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Bendung Gerak Sembayat Beroperasi Agustus 2016 GRESIK. Salah satu proyek besar yang melibatkan pemerintah pusat, propinsi dan daerah di Gresik yaitu Proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS) berlokasi di Sidomukti Bungah Gresik dan sudah dikerjakan sejak 15 Desember 2011.

Proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS) juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi hunian masyarakat setempat, dengan direlokasinya sebanyak 29 Unit warga , serta 500 makam di area proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS). Bendung tersebut dibangun oleh purta putri Indonesia tanpa melibatkan konsultan dari luar negeri. Untuk pekerjaan hydromechanical diperkirakan akan selesai pada Pebruari 2016.

Pembangunan Bendung Gerak Sembayat dibiayai APBN senilai Rp 720 miliar dan membawa berbagai manfaat. Di antaranya daya tampung Long Storage-nya bisa untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta meter kubik. Air baku tersebut juga Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 hektar, irigasi pompa 3.569 hektar, penyediaan air domestik dan industri 1.258 meter kubik per detik, dan mencegah instrusi air laut. Bendung Gerak Sembayat memiliki 7 pintu air dan progres fisik Bendung Gerak Sembayat, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur telah mencapai 95,7 persen.

Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditargetkan selesai Agustus tahun ini. Sebagai informasi, Bendung Gerak Sembayat merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo. Adapun beberapa bendungan lain yang terdapat di Sungai Bengawan Solo, seperti Bendung Gerak Babat yang selesai pada 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendiri yang dimulai pembangunannya tahun 2011 dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses Amdal. Disadur dari laman berita kompas.com, dan okezone.com n

NASIONAL 31 Yogyakarta

JALUR SELATAN BANTUL TITIK HUBUNG ANTARKABUPATEN YOGYAKARTA. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga awal 2016 masih menunggu kepastian titik-titik yang menghubungkan dua kabupaten yang ada di barat dan timur daerah ini. JLLS sebagai jalur selatan pulau Jawa yang merupakan proyek jangka panjang pemerintah pusat itu saat ini untuk di wilayah Bantul sudah terealisasi di sebagian besar wilayah selatan Bantul, namun belum menyambung dengan wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Jalan kelok tersebut berlokasi dari Parangtritis Kabupaten Bantul hingga Girijati

Panggang Kabupaten Gunung Kidul, atau berada di area perbatasan dua wilayah ini.

Titik hubung dengan kabupaten Kulon Progo di sisi barat dan Gunung Kidul di sisi timur itu selama ini yang menjadi kendala dalam merampungkan proyek jalan itu tersebut dan untuk menentukan titik itu dibutuhkan kajian dari tim ahli. “Perkembangan pembangunan JJLS (jalur jalan lintas selatan) kita masih nunggu titik hubung yang di timur dan barat, karena itu kan belum beres,� kata Kepala Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana.

Sementara di sisi barat Bantul yang berbatasan dengan Kulon Progo mengenai visibilitas pembangunan jembatan baru, mengingat di kawasan tersebut terdapat Sungai Progo, yang selama ini menjadi batas antarkabupaten. Adanya jembatan baru di sisi selatan Kecamatan Srandakan (Bantul) yang nantinya menghubungkan ke Kulon Progo.

Tiga opsi yang akan ditempuh untuk pembangunan JJLS di Kretek, yakni naik, dibuatkan terowongan atau jalan yang ada di pinggir pantai diperlebar. Proyek JJLS telah direalisasikan di sisi barat yakni wilayah Kecamatan Srandakan hingga Sanden, sementara di sisi timur wilayah Kretek yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul masih diupayakan dan dicarikan solusi mengingat lokasinya berbukitan.

Dari sisi anggaran tidak membutuhkan biaya terlalu banyak, sementara kalau membangun jalan terowongan tidak mendukung, sebab struktur batuan yang keras akan menjadi permasalahan sendiri.

Meski demikian, kata dia, pilihan yang akan diambil perlu dikoordinasikan dengan Pemkab Gunung Kidul untuk memastikan bahwa pembangunan JJLS di wilayah kabupaten tersebut bisa terhubung dengan proyek di wilayahnya. Disadur dari laman berita http://jogja.tribunnews.com/, http://jogja. antaranews.com/, http://www.jogja.co/ n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

32 NASIONAL Jakarta

PEMERINTAH BENTUK TIM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA JAKARTA. Pemerintah membentuk tim khusus sebagai pelaksana percepatan kebijakan satu peta (KSP) alias one map policy.

Pembentukan tim tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan ini untuk sinkronisasi peta yang selama ini diterbitkan masing-masing kementerian.

Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembanunan nasional.

Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai: a. acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor; dan b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Perpres ini menegaskan, Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian 1:50.000. Dalam hal tertentu Percepatan Pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019. Johan Budi, Juru Bicara Kepresidenan mengatakan, kebijakan ini untuk sinkronisasi peta yang selama ini diterbitkan masing-masing kementerian.

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan KSP ini, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan KSP, yang bertugas: a. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

percepatan pelaksanaan KSP; b. membuat dan menetapkan kebijalan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.

Menurut Perpres ini, Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 20162019, termasuk IGT yang telah disiapkan oleh Badan Informasi Geopasial. Kebijakan satu peta ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia. Disadur dari laman berita www.ekon.go.id, dan http://setkab. go.id/ n

NASIONAL 33 Jakarta

Presiden Jokowi: Anggaran itu harus Money Follow Program JAKARTA. Jokowi menginginkan anggaran belanja yang digelontorkan tidak lagi money follow function, melainkan money follow program pada 2017. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri Kabinet Kerja untuk menggunakan anggaran belanjanya sesuai program prioritas.

Money follow program dapat diartikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Negara terhadap pembangunan lebih diprioritaskan pada program perencanaan sesuai dengan bobot manfaat yang berpihak kepada rakyat. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, tugas para menteri maupun kepala lembaga nantinya akan menyeleksi program mana saja yang menjadi prioritas.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna mengenai penetapan tema, arahan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2017, percepatan integrasi RPJMN 20152019 dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta daftar negatif investasi.

Penyusunan program prioritas untuk RKP 2017 dimulai dari tahap perencanaan, baik level nasional sampai kementerian.

Saat ini sudah ada beberapa kementerian atau lembaga (K/L) yang tengah menyusun RKP 2017 tentang program prioritas. Hanya,

program prioritas dari masing-masing K/L akan berbeda.

Menurut Jokowi, jika anggaran belanja setiap K/L hanya sesuai fungsi jabatan tanpa diikuti program yang prioritas, maka hasil yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak akan terasa wujudnya. “Enggak akan kelihatan barang, enggak akan kelihatan kemanfaatan enggak terasa oleh masyarakat, percaya saya, enggak akan kelihatan. Inilah saya kira hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang dalam RKP 2017,� tambahnya.

Lanjut Jokowi, pengajuan anggaran untuk program masing-masing kementerian juga seharusnya langsung to the point tanpa harus mengajukan dengan kata-kata yang selama ini menjadi bersayap. Seperti pemberdayaan, peningkatan, penguatan, pengembangan dan pembangunan. Sehingga apa yang menjadi prioritas program dapat dirasakan wujud dan kehadirannya oleh masyarakat, cara ini juga memudahkan untuk melakukan kontrol dan evaluasi, sehingga fokus programnya mudah dilakukan. Dengan pendekatan money follow program, Jokowi berharap setiap program akan membawa dampak kemanfaatan kepada masyarakat banyak. Disadur dari laman berita okezone.com dan kompas.com n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

34 NASIONAL Entikiong

RUMAH CANTIK DIPERBATASAN RI-MALASYIA

Foto Edward Febriyanti

ENTIKONG. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun pos perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kalbar. Proses pembangunan sudah berjalan 45%. Pembangunan sarana dan prasarana sudah berjalan. Proses pengerjaan sendiri sudah dilakukan sejak Agustus 2015 dan ditargetkan Desember 2016 nanti sudah selesai. Rangka tiang baja bangunan sudah terpasang kokoh. Meski tengah dilakukan pembangunan, aktivitas hilir mudik masyarakat yang hendak menyebrang ke Malaysia tidak terganggu.

“Ini sudah berjalan 45% khusus untuk PPLB. Prosesnya terdiri dari 38% bangunan dan sisanya 7% peralatan pendukung yang sebagian di antaranya sudah masuk,” ujar Direktur Bina Penataan Pembangunan, Adjar Prajudi di lokasi.

Dia mengatakan pembangunan pos lintas batas ini sesuai dengan standar di era modern.

Hal itu melingkupi keimigrasian, karantina,dan keamanaan.

“Sehingga ke depan sudah tidak bisa lagi Walaupun mereka saling kenal, masuk tanpa miliki surat atau dokumen. Nanti juga akan

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

dilengkapi X-Ray,” paparnya.

Dikatakan Adjar perintah presiden pembangunan pos lintas batas harus lebih baik dibanding negara tetangga. Secara pandangan mata sendiri kondisi bangunan saat ini tidak layak dipandang.

Sementara Kepala Satker pembangunan PPLB, Jhon Manaek Sihombing menjelaskan arsitektur mengadopsi kearifan lokal di Kalimantan Barat. Hal itu termasuk bagian interior dan sarana prasarana gedung.

Wajah budaya akan menjadi rujukan ditiap perbatasan-perbatasan.

“Seperti arsitektur rumah panjang milik orang dayak akan dijadikan atap pos nanti.

Selain itu nanti akan dibuat pos pintu masuk khusus kendaraan kargo juga,” paparnya.

Selain mengangkat arsitektur lokal, bangunan PPLB ini juga akan dibuat tugu sebagai ikon Indonesia. Lambang burung garuda dan perisai suku dayak akan lebih ditonjolkan, sehingga nanti wajah Indonesia akan lebih terlihat dan bisa dibanggakan lagi. Bangunan ini ditargetkan selesai pada Desember 2016. Disadur dari laman berita http://bnpp.go.id/ n

NASIONAL 35 Jakarta

PEMERINTAH UPAYAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAKARTA – KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) menggelar rapat pertama Komite Pengarah Program KOMPAK yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, (03/03/2015). KOMPAK merupakan fasilitas kerja sama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar yang berkualitas dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Agenda yang dibahas pada rapat tersebut antara lain menyepakati anggota Komite Pengarah, mengesahkan kerangka strategis program KOMPAK, serta mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2016. Rapat yang dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB dibuka dengan sambutan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA. Sementara itu, agenda utama rapat yaitu mengenai program KOMPAK disampaikan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Dra. Rahma Iryanti, M.T. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Minister Counsellor for Development Cooperation DAFT (Department of Foreign Affairs and Trade), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Diah Indrajati, M.Sc. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh KOMPAK, pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari beberapa mitra pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan antara kelompok pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan target pembangunan pemerintah pada periode RPJMN 2015-2019

yang menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan dari 11,22% (BPS, Maret 2015) hingga 7-8% pada tahun 2019.

Oleh sebab itu, KOMPAK mengintegrasikan berbagai pembelajaran dari program dukungan DFAT seperti pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola dan desentralisasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Program-program KOMPAK direncanakan akan berlangsung hingga Juni 2018 dengan kemungkinan empat tahun masa perpanjangan bergantung pada hasil evaluasi yang akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang

disetujui bersama oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia.

Pengembangan dan pelaksanaan program KOMPAK dikoordinasikan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang menjadi Otoritas Pelaksana, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Komite Pengarah diketuai oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas dan didampingi oleh Penasehat Kementerian dan Kerjasama Pembangunan DFAT. [Mahfud Achyar. Sumber: KOMPAK] n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

RESENSI

36

MEMBANGUN LAUT MEMBANGUN MANUSIA

B

UKU ini secara umum membahas tentang pentingnya membangun sumberdaya manusia di bidang kelautan dan terkait sejarah Pembangunan Kelautan Indonesia Pasca Kemerdekaan. Selain itu buku ini juga diperkaya dengan pengalaman Program Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyiapkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang handal dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 25 B Ayat (2) UU No 45/2009 tentang Perubahan UU No 31/2004 tentang Perikanan ditegaskan, pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal 25 B ini jelas sangat berpihak pada kepentingan nasional. Namun, dalam implementasi di lapangan belum diikuti kebijakan yang nyata. Hal ini terbukti dengan kebijakan industrialisasi perikanan yang lebih mementingkan kebutuhan ikan negara lain. Industrialisasi perikanan jangan hanya dipandang bagaimana meningkatkan nilai ekspor produk perikanan, tetapi perlu memiliki agenda pembangunan SDM nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi Pasal 25 B Ayat (2) tersebut saat ini diperlukan guna meningkatkan kualitas SDM nasional.

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayah berupa lautan, negara dengan ribuan pulau dan lautan ini memiliki potensi kekayaan laut yang sangat luar biasa, merupakan satu potensi besar yang serasa sia-sia jika tidak Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

dimanfaatkan serta dikelola dengan baik, kita memimpikan saat-saat dimana lautan bukan lagi dipandang sebagai pemisah ribuan pulau indonesia, tapi lautan merupakan penghubung, pemersatu pulau-pulau di negeri ini bahkan daratan negara lain diseluruh dunia.

Berangkat dari fakta di atas, maka pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dengan potensi demikian, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara maju dan menguasai pasar perikanan dunia.

Ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk membangun kelautan dan perikanan ke depan, yaitu keberlanjutan sumberdaya alam yang ada di laut, khususnya sumberdaya ikan, dukungan SDM andal, infrastruktur, dan sistem kelembagaan. Dari keempat hal tersebut, keberadaan SDM unggul menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.

Karena itu sudah saatnya Indonesia memiliki grand design pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak pada pengembangan SDM Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia akan lebih maju kalau didukung oleh SDM yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu juga perlu terus dikembangkan wirausaha-wirausaha baru berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan.

Hal ini dimaksudkan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Banyak potensi bisnis di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan secara baik.

37

Buku ini secara umum membahas tentang pentingnya membangun sumberdaya manusia di bidang kelautan. Buku ini membahas terkait Sejarah Pembangunan Kelautan Indonesia Pasca Kemerdekaan. Selain itu buku ini diperkaya dengan pengalaman Program Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyiapkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang handal dan bertanggungjawab.

Sebagai penulis, Suseno membuka tulisannya dengan mengedepankan fakta yang memberi alasan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki grand design pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertera pada halaman 5 atau bab pertama yang bertajuk Membangun Laut

Judul Buku Membangun Laut Membangun Manusia Pengarang Dr. Suseno Sukoyono Editor Suhana Penerbit IPB Press Tahun terbit, cet 2015, Pertama Tebal buku 92+ 18 halaman romawi

Membangun Sumber Daya Manusia. Pada bab berikutnya penulis menarasikan mengenai sejarah pembangunan kelautan dan sumber daya manusia kelautan pasca-kemerdekaan, yang menurutnya ada lima titik kebangkitan ekonomi kelautan, yaitu era Presiden Soekarno, Soeharto, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi.

Dilanjutkan pada bab tiga mengenai kinerja pengembangan SDM kelautan dan perikanan sejak berdirinya Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) pada tahun 2007.

Penulis juga memperkenalkan istilah Cyber Extention sebagai suatu mekanisme pertukaran informasi melalui area cyber.

Suatu ruang imajiner-maya dibalik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru penyuluhan dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan yang up date. Disamping itu, user juga dapat secara interaktif berbagi informasi dan ilmu pengetahuan.

Buku ini sangat penting untuk dibaca kalangan akademisi dan pejabat pemerintah bidang kelautan dan perikanan. Buku ini juga layak dijadikan acuan referensi dalam menulis laporan, artikel ataupun karya ilmiah bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Pembaca awam pula dapat memperluas pengetahuannya mengenai peranan masyarakat memajukan kewirausahaan disektor kelautan dan perikanan. n Sumber : http://bpsdmkp.kkp.go.id/

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

38 CATATAN

Bekerja Dengan Hati

K

etika kita melakukan pekerjaan yang kita inginkan sesuai dengan hati dan keinginan, kita akan bekerja dengan penuh gairah, ada banyak tanda-tanda bahwa kita menyukainya. Tapi menemukan pekerjaan yang kita cintai tidak selalu mudah. Atau ketika pekerjaan mulai menantang kita, dan kita menemui hambatan-hambatan didalamnya, dan itu tidak mudah untuk mengetahui apakah kita benar-benar ingin melakukan pekerjaan itu, lalu kita melakukannya hanya sebagai tugas, tanpa gairah dan tanpa cinta (hati) didalamnya. Jangan-jangan pekerjaan itu tidak menginginkan kita untuk menyelesaikannya, atau mungkin hati kita lah yang harus kita tata ulang, niat sesungguhnya ketika kita menerima sebuah amanah (pekerjaan).

Menemukan pekerjaan yang benar-benar bergairah layaknya seperti kita jatuh cinta.

Kita begitu tergila-gila, bersemangat, penuh perhatian, mendapatkan perhatian dan dapat menjadikan kita lebih baik. Tapi apa yang terjadi ketika pekerjaan ini malah seperti kita sedang “patah hati�? Pekerjaan ini begitu berat untuk kita selesaikan, keengganan karena atasan yang tidak menghargai pekerjaan, kurangnya perhatian, apresiasi, hilangnya keinginan berkomunikasi, dan kita lelah untuk berada didalam ruangan dengan setumpuk pekerjaan yang membuat hati kita menjadi sempit, menderita!.

Masih banyak orang yang bekerja dengan asal-asalan. Menangani pekerjaan dengan setengah hati dan setengah pikiran. Lalu bagaimana dengan hasil pekerjaannya?

Pastinya hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Pentingnya bagi kita untuk melibatkan hati dalam setiap pekerjaan.

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I

Bukan cuma setengah hati tetapi dengan melainkan sepenuh hati, ada cinta yang diselimuti tanggungjawab dalam setiap kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Ada banyak tipe pekerja yang dapat kita temui, ada yang bekerja demi mendapatkan jabatan (kursi) sampai harus menyikut sana sini, ada tipe pekerja yang hanya mengandalkan gelarnya, tetapi ada juga pekerja yang belajar cepat dengan sagala keterampilan yang dimilikinya. Namun hal ini bukanlah sebuah ukuran, tidak akan pernah menjamin siapa pun menikmati pekerjaannya.

Kita sadari perusahaan bukanlah mencari orang yang bergelar tinggi, melainkan mereka yang berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi. Yang dicari adalah mereka yang bisa bekerja dengan hati yang bersih.

Ada lima langkah yang mungkin dapat mengantarkan kita bekerja sepenuh hati,

39

yang pertama; Tetapkan tujuan dalam hati, pertanyaan penting sebelum kita bekerja dan mengambil sebuah pekerjaan. Apa yang yang menjadi tujuan kita untuk bekerja? Untuk mendapatkan uang, pengalaman, posisi atau gengsi atau beberapa tujuan lainnya. Namun dalam persaingan yang ketat dan di tengah kesulitan akibat berbagai hal, mereka yang bekerja digerakkan oleh tujuan-tujuan mulia yang lahir dari hati nurani, seringkali bertahan dan meraih sukses.

Kedua; Temukan kepuasan dalam hati.

Apa yang dapat membuah hatimu bahagia didalam pekerjaan yang kita lakukan?

Pemenuhan akan kepuasan finansial, kepuasan karir dan kepuasan-kepuasan lain yang bersifat fisik tidak ada habisnya sehingga seringkali membuat orang lupa diri dan terjebak dalam penyimpanganpenyimpangan yang akhirnya menimbulkan

persoalan besar. Pencarian kepuasan batin atau hati akan menjaga seseorang melakukan cara-cara yang benar. Mungkinkah kepuasaan hati akan melahirkan perbuatan saling menjegal diantara kita? Apalagi demi sebuah jabatan (kursi) yang tidak akan pernah kekal.

Ketiga; Bekerja dengan ketetapan hati yang teguh. Halangan terbesar dalam bekerja adalah kondisi mental dan hati kita. Kurang antusias, hilang motivasi, baper (terbawa perasaan) dan berbagai kondisi mental yang melemahkan lainnya dapat menjadi penghalang kesuksesan. Jika kita yakin terhadap motivasi hati kita yang bersih dan yakin dengan tujuan-tujuan mulia dalam hati kita, maka apapun halangannya akan dapat kita atasi dengan ketetapan hati yang teguh.

Keempat; Bangun tim dengan kesehatian.

Tidak ada orang yang bisa sukses maksimal dengan bekerja sendirian. Bekerjasama dengan tim maka kita dapat mencapai hasil lebih maksimal. Tim yang kuat, utuh solid dan kompak, hanya bisa diwujudkan melalui kesehatian satu sama lain. Lalu jika tim tersebut tidak dalam satu hati, apakah mungkin menghasilkan hasil yang terbaik?

Kelima; Bekerja dengan sepenuh hati.

Apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati, keseriusan, fokus dan totalitas akan menghasilkan kualitas prima. Kesuksesan selalu diraih oleh mereka yang bekerja dengan segenap hatinya. Ketika kita bekerja dengan hati, kemauan kita akan lebih kuat. Pikiran kita akan semakin tajam, sehingga akan lebih produktif dibanding bekerja tanpa hati.

Dorongan hatilah yang menggerakkan pikiran, kemauan dan tindakan kita. Bekerja dengan passionnya. Bekerja dengan hati adalah syarat utama yang kita tanyakan pada diri kita terlebih dahulu sebelum memulai atau mengambil sebuah pekerjaan. n

TAH UN VII | 5 FEBR UARI-5 MARET I 2O 16

Jendela

40

“You never change things by fighting the existing reality.

To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

(R. Buckminster Fuller)

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 20 KALIBATA. JAKARTA SELATAN

Jendela E D I S I 5 F EB R UA R I -5 M A RET 2O1 6 | TA HUN V I I