Buletin Jendela - Edisi April [2016]

1

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

Daftar Isi Standar Pelayanan Dasar dalam Urusan

3 Pendidikan

Perencanaan Pengembangan Daerah

7 Semakin Baik

Ini Isu Strategis Nasional Terkait

10 Pembangunan Nasional

Kemenkeu, Kemendagri dan BI Perkuat

11 Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Menkominfo dan Kemendagri Tandatangani

13 MoU Penerapan Layanan Nomor Tunggal

Mendagri Ingin Derah Terapkan

22 Smart City

Paket Kebijakan XII: Kemudahan

23 Berusaha di Indonesia

24 Wisata Kenegri Kimchi Dana Alokasi Khusus :

30 Pengertian dan implementasinya 33 Konsultasi Kesehatan

112 di Daerah

Musrenbang Sulawesi Tenggara 2016:

Peringati Hari Kartini, KPK Minta

16 Prioritaskan Program yang Menjadi

34 Perempuan Ikut Sebarkan Nilai

18 Rapat Singkronisasi Kampung Sejahtera

36 Resensi: Membangun Desa Partisipatif

20 Galeri Kegiatan Bulan April 2016

38 Di Indonesia

Kebutuhan Masyarakat

JENDELA PEMBANGUNAN DAERAH ISSN: 2337-6252

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri PENANGGUNG JAWAB Ir. Diah Indrajati, M.Sc. REDAKTUR Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si,

Anti Korupsi

Balon Internet Google Mulai Terbang

SEKRETARIAT Mahmuddin, R.Suryo P. Nugrohanto, SE, MM, Mahfud Achyar, Arif Rahman ALAMAT KANTOR Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942653

Drs. Eduard Sigalingging, M.Si, Drs. Binar Ginting, MM, Drs, Nyoto Suwignyo, MM, Iwan Kurniawan, ST, MM PENYUNTING Subhany, SE, M.Sc, M. Ali Irmanda Nasution, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT, Yudhi Timor Bimo Prakoso DESAIN GRAFIS Abdul Jabar Hakim S.Kom E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/ Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : jurnalbangda@ gmail.com

Wawancara

33

Standar Pelayanan Dasar Dalam Urusan Pendidikan Ir. Zanariah, M.Si

Kepala Subdirektorat Pendidikan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

P

endidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang diperoleh setiap warga negera secara minimal.

Selain pendidikan, ada urusan pemerintahan wajib seperti kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Beberapa waktu lalu, tim Buletin Jendela Pembangunan Daerah berkesempatan mewawancara Kepala Subdirektorat Pendidikan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Ir. Zanariah, M.Si., di ruang kerja beliau untuk menanyakan secara spesifik mengenai urusan pendidikan dalam konteks Standar Pelayanan Dasar.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

44

Wawancara

Kutipan Wawancara : Ditjen Bina Bangda mempunyai tugas dan fungsi untuk memastikan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar di daerah. Skema yang dilakukan adalah dengan merancang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bersama K/L teknis dan daerah untuk kemudian diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang terkait pelayanan dasar pendidikan, sejauh mana dokumen perencanaan daerah sudah terintegrasi dalam RKP 2017?

Masih dalam proses penyelesaian.

Dalam implementasi SPM, dari sisi perencanaan, Ditjen Bina Bangda sedang menyelesaikan regulasi PP tentang SPM. Dalam penyusunannya apa saja kontribusi Subdit Pendidikan terhadap substansi RPP tersebut?

Dalam penyusunan draft RPP SPM, Subdit Pendidikan memberikan kontribusi berupa masukan dalam pembahasan batang tubuh RPP PSM. Selain itu, Subdit Pendidikan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menentukan lampiran matriks bidang pendidikan yang berisi jenis layanan dasar, mutu layanan dasar, penerima layanan dasar, dan pernyataan standar.

Subdit Pendidikan dalam melakukan fasilitasi daerah yang akan menyusun RPJMD berperan mengawal dari sisi substansinya, apa saja hal-hal yang menE D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

jadi concern dan prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah?

Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RPJMD yaitu: 1) Nawacita Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan bidang pendidikan; UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pembagian kewenangan antar tingkatan peemrintahan yang mangalami perubahan dari UU Pemerintahan daerah sebelumnya; Program Wajib Belajar 12 Tahun; pememenuhan SPM pendidikan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah; serta prioritas nasional bidang pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang didukung oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar Ditjen Bina Bangda berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemerintah pusat, dalam hal ini K/L teknis dengan daerah, apa saja yang akan dilakukan oleh subdit pendidikan dalam memainkan peran tersebut?

Peran Ditjen Bina Bangda yaitu memfasilitasi koordinasi teknis pusat dan daerah dalam rangka peningkatan konsistensi perencanaan urusan pendidikan; memfasilitasi dukungan SIPD untuk urusan pendidikan; memfasilitasi minimalisasi perselisihan antar tingkatan susunan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;

Wawancara

serta memfasilitasi penerapan dan pemenuhan SPM sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga pengunungan memiliki banyak penduduk yang tinggal di pulau-pulau dan pengunungan yang minim sarana dan prasarana pemerintah. Apa yang direkomendasikan oleh subdit pendidikan melihat seringkali persoalan teknis menjadi kendala krusial tersebut?

Mendukung pengembangan program pendidikan didaerah tertinggal Apa saja kegiatan pokok di dalam tahun 2015 dalam hal pembinaan penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintahan daerah IV di Subdit Pendidikan?

Kegiatan pokok pada tahun 2015 dalam hal pembinaan penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan yaitu 1) penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan; 2) penyusunan data dan informasi bidang pendidikan; 3) fasilitasi penyusunan dan penerapan indikator utama pelayanan publik bidang pendidikan; 4) identifikasi Potensi dan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; sosialisasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan identifikasi potensi dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

555

Apa saja yang menjadi kegiatan strategis atau program pada tahun 2016 ini yang menjadi prioritas Subdit Pendidikan dalam mengawal SPM di berbagai daerah di Indonesia?

Program yang menjadi pioritas Subdit Pendidikan dalam mengawal SPM adalah Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang direncanakan akan dilakukan di 5 daerah dengan mengundang 34 provinsi dan beberapa kabupaten terpilih yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yang tinggi, dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini akan dilakukan pilot project pada 10 kabupaten terpilih.

Seringkali pemerintah tidak memiliki data

yang akurat dan aktual terhadap kondisi kekinian yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan, apa yang menjadi rujukan dasar dari Subdit Pendidikan ketika ikut dalam mengawal dokumen perencanaan di daerah?

Data yang menjadi rujukan bagi subdit pendidikan dalam mengawal dokumen perencanaan adalah Sistem InTAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

66

Wawancara

formasi Pembangunan Daerah dan data hasil inventarisasi data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada pertemuan inventarisasi potensi, kebutuhan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015.

Bagaimana Subdit Pendidikan dalam mendorong reformasi pendidikan mengingat 75% sekolah di Indonesia yang tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan?

Untuk mendorong reformasi pendidikan yang baik di Indonesia, Subdit Pendidikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dengan cermat lampiran rancangan peraturan pemerintah tentang Standar Pelyanan Minimal khususnya untuk bidang pendidikan. Dalam penyusunan lampiran tersebut sangat diperhatikan mengenai layanan dasar di bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk pemenuhannya diatur dalam batang tubuh peraturan pemerintah yang dibahas bersama dengan semua tim. Selain itu, hal lain yang juga dilakukan oleh Subdit Pendidikan dalam rangka mendorong pembangunan pendidikan di daerah adalah melakuE D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

kan fasilitasi pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan selalu mengingatkan kepada daerah untuk memasukkan program SPM bidang pendidikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indonesia dan juga sebagian besar wilayah Asia pada tahun 2010-2020 mendapatkan bonus demografi atau usia produktif yang semakin besar. Untuk meningkatkan potensi produktifitas dan kesejahteraan, kualitas SDM (Indonesia) menjadi kata kunci dan ksehatan sebagai peran kunci. Bagaimana melihat implementasi SPM Pendidikan dalam mengantisipasi bonus demografi ini agar tidak menjadi masalah nasional nantinya? Seperti rendahnya kualitas SDM, tidak kompetitif, dan sebagainya, jika melihatnya dalam konteks MEA? Menjaga kualitas penyelenggaraan SPM bidang pendidikan. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, merampungkan dan mempercepat penyelesaian kebijakan dan regulasi SPM , yaitu revisi PP 65 tahun 2005 tentang SPM, standar dan petunjuk teknis SPM. Kedua, penguatan kapasitas SDM daerah untuk pelaksanaan SPM bidang pendidikan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n

Berita

7

Perencanaan Pembangunan Daerah Semakin Baik Jakarta , ementerian PPN/Bappenas optimis penyelenggaraan kegiatan penyusunan RKP 2017 akan berlangsung lancar sebab beberapa daerah menunjukkan kemajuan dalam perencanaan pembangunan, seperti dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Tahun 2016 di Ruang Serbaguna 1-2, Bappenas pada Jumat (1/4).

Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Hayu Parasati sebagai Ketua Tim Pelaksana Anugerah Pangripta Nusantara 2016 menjelaskan dalam rapat, berdasarkan evaluasi penilaian diketahui perkembangan positif dari perencanaan pembangunan di daerah. �Acara Anugerah Pangripta Nusantara akan memberikan penghargaan pada daerah-daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik, peningka-

K

tan kualitas perencanaan pembangunan terbaik dan inovasi terbaik. Kesimpulan sementara, banyak daerah yang semakin meningkat efektivitas perencanaannya, dimulai dari priroritas pembangunan sampai kepada penetapan program/kegiatan dan penetapan pagu anggarannya.

Inovasi dalam proses perencanaan juga semakin meningkat di setiap provinsi,� jelas Hayu.

Sayangnya untuk kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali masih kurang keterkaitannya dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

Menurut penuturan Hayu, telah ada 18 provinsi yang masuk nominasi.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

88

Berita

"

Anugerah Pangripta Nusantara 2016. Di Pulau Jawa dan Bali terdapat 6 provinsi, Pulau Sumatera ada 7 provinsi, Pulau Sulawesi dan Kalimantan masing-masing hanya 2 provinsi dan Kepulauan Nusa Tenggara hanya 1 provinsi saja

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Dijadwalkan pada minggu depan sudah memasuki tahap akhir penilaian.

Terkait penghargaan ini pemerintah daerah mengharapkan insentif juga diarahkan pada capacity building untuk perencanaan pembangunan, menurut penuturan Hayu bisa dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan atau magang yang difasilitasi oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas atau melalui workshop dan FGD oleh Kedeputian-kedeputian terkait lainnya.

Usulan capacity building tersebut dianggap sesuai untuk menghadapi masalah tentang keterkaitan perencanaan di pusat dan daerah yang masih kurang. Khususnya menurut Hayu untuk provinsi yang letaknya jauh dari Ibukota Negara. Ia berharap pengawalan pada Musrenbangprov di daerah tersebut mendapat perhatian khusus. (Sumber: Bappenas). n

Berita

“Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip.� - Jusuf Kalla

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

99

10 10

Berita

Ini Isu Strategis Nasional Terkait Pembangunan Nasional

M

Jakarta, enteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan terkait dengan pembangunan nasional.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Sulawesi Barat, Senin (11/4/2016). Poin pertama yang diperhatikan masalah keterkaitan antarwilayah yang berperan sebagai katalisator.

Konektivitas tersebut guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di daerah-daerah.

“Makanya seorang gubernur harus mampu membangun konektifitas dengan bupati/walikota demi membangun wilayahnya, termasuk di perbatasan” ujar Tjaho dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Sulawesi Barat, di Mamuju.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, ia mengatakan harus adanya kedaulatan pangan dimana kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar. Jika bangsa ini masih harus mengandalkan import maka pertanda buruk terhadap produktifitas petani kita.

“Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yakni masalah ketahanan pangan, dapat dilakukan dengan menyediakan E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas,” kata Tjahjo.

Ketiga, isu yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar kebutuhan energi listrik.“Untuk meningkatkan kemandirian energi, tahun 2015-2019 ini direncanakan akan dibangun pembangkit listrik,” ungkap Tjahjo. Disamping itu, isu mengenai keberadaan hutan di Indonesia juga harus diperhatikan. Bila adanya kebakaran hutan perlu adanya langkah preventif dengan mendeteksi titik-titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan memanfaatkan segala bentuk fungsi terpadu dan saling bersinergi. Secepat mungkin daerah harus turun tanpa harus menunggu bantuan dari pusat.

Kelima, terkait dengan kemaritiman seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.Selain isu strategis ,Tjahjo juga menuturkan, beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di Sulawesi Barat seperti peningkatan sarana pendidikan, ketahanan pangan, kualitas pelayanan transportasi, penyediaan infratrustur yang baik serta optimalisasi pelayanan kesehatan. (Sumber: Puspen Kemendagri). n

Berita

11 11

Kemenkeu, Kemendagri dan BI Perkuat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur BI Agus Martowardojo pada Jumat (22/4/2016) di Jakarta.

Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini difokuskan pada tiga kegiatan strategis. Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural. Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Terakhir, pembentukan Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Forum KEKD).

Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arah-

Jakarta, an-arahan strategis bagi kepentingan daerah. Selain itu, Forum KEKD tersebut diharapkan dapat lebih mengintegrasikan berbagai forum, kegiatan dan inisiatif terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan di daerah yang selama ini telah berjalan dengan baik. .Selain itu, MoU ini juga diharapkan dapat mengakselerasi upaya-upaya untuk mengatasi persoalan struktural guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing usaha di daerah,

Menurut Menkeu, MoU ini akan memberikan dasar untuk bersama-sama memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi di daerah, mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, mendorong berkembangnya sektor riil dan industri bernilai tambah tinggi

yang didukung oleh sistem pembayaran yang andal dan efisien, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, Kemenkeu sendiri telah mempunyai program Regional Economist untuk mensinergikan para ekonom di daerah agar dapat mendukung sosialisasi kebijakan ekonomi pusat ke TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

12 12

Berita

daerah, serta menampung inisiatif-inisiatif lokal. "Untuk ke depannya pertumbuhan ekonomi harus lebih di-drive oleh peran serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ujar Menkeu.

Sebagai informasi, nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan I Pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MoU ini diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999. Peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa yang mendekati anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Oleh karena itu, sinergi antara Kemenkeu, Kemendagri dan BI ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Kantor E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Perwakilan Dalam Negeri BI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Perwakilan Kemenkeu di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan di daerah. (wln sumber: www.kemenkeu.go.id). n

Berita

13 13

Menkominfo dan Kemendagri Tandatangani MoU Penerapan Layanan Nomor Tunggal 112 di Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyepakati penerapan layanan nomor tunggal panggilan darurat di daerah. Hal itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah yang ditandatangani Menteri Kominfo Rudiantara bersama Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati, di Jakarta, Kamis, (28/04/2016). Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Hotel Red Top Jakarta itu dihadiri oleh gubernur, walikota, dan bupati dari 100 daerah terpilih, serta juga Kepala Dinas Kominfo di daerah terpilih tersebut.

Dalam sambutan Menteri Dalam

Jakarta , Negeri Cahyo Kumolo yang dibacakan oleh Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati bahwa Penerapan layanan Nomor Tunggal 112 di daerah untuk kondisi darurat sangat dibutuhkan untuk percepatan tindakan layanan yang disedikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UU Dasar 1945mengamanatkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan lebih lanjut juga sesuai dengan Nawacita Bapak Presiden Jokowi yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

14 14

Berita

Maka program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat merupakan salah satu bentuk aktualisasi pelayanan publik.

Menteri Rudiantara di dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan koordinasi dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dan menekankan bahwa pentingnya koordinasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak tertunda, dan masyarakat tidak terbebani dengan berita-berita kordinasi yang lama dan semacamnya.

Hadirnya layanan nomor tunggal ditengah masyarakat bukan saja karena kemudahan dan gratis, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjadi bagian yang integral dalam setiap permasalah yang terjadi disekitarnya.

Layanan nomor tunggal juga memudahkan masyarakat untuk mengingat nomor bantuan darurat dengan nomor tunggal, sehingga masyarakat tidak perlu harus dibingungkan dengan nomor bantuan darurat yang berbeda-beda.

Ketika terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, membutuhkan ambulan, polisi cukup menekan nomor tunggal layanan tersebut.

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Mengenai layanan panggilan darurat yang gratis atau tidak berbayar untuk bisa tersambung ke nomor tersebut, Menkominfo menegaskan perlunya aturan dalam penerapan sistem nomor tunggal ini untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Bahkan jika ponselnya tidak memiliki pulsa pun tetap bisa tersambung. Namun pelaksanaan sistem ini akan dilakukan secara bertahap, karena setiap pemerintah daerah tentu berbeda-beda kemampuannya," ujarnya.

Lebih lanjut Rudiantara menyatakan kesiapan pemerintah daerah pasti akan berbeda-beda. “Ada yang sudah siap, ada yang mau keluarin uang sendiri, ada yang belum, tergantung kemampuan ruang fiskal masing-masing. Nah yang paling mengetahui kemampuan kondisi pemerintah daerah adalah Bapak Tjahjo Kumolo,� jelas Menkominfo.

Sementara itu, Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, menyampaikan penandatanganan MoU ini diperlukan untuk memayungi berbagai kegiatan Kementerian Kominfo berkaitan dengan pemerintah daerah. Ia menjelaskan terdapat paling tidak delapan agenda yang berkaitan dengan pemerintah daerah, di antaranya Palapa Ring, pembangunan BTS (base transceiver station) di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Desa Broadband Terpadu, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, penyediaan layanan

Berita Internet di daerah 3T, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah, serta program pembangunan Tugu Pos. Setelah penandatanganan MoU tersebut, Kemkominfo bersama Kemendagri akan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyediaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, demi mensosialisasikan program layanan nomor tunggal tersebut kepada para pimpinan daerah yang hadir dalam acara tersebut. Akan ada 100 wilayah kabupaten dan kota yang menjadi target pengaplikasian, setelah sebelumnya telah diuji coba di 10 kota.

15 15

menjadi lokasi kunjungan wisata internasional. Pembangunan tersebut meliputi penyediaan peralatan, integrasi sistem layanan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas manajemen unit pengelola layanan nomor tunggal panggilan darurat. Penerapan sistem layanan nomor tunggal ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan diharapkan di tahun 2017 pemerintah kabupaten/kota sudah mampu mengoperasikan unit pengelola layanan tersebut secara mandiri. n

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyampaikan kepada para pimpinan daerah yang hadir, pemerintah melalui Kementerian Kominfo berencana membangun infrastruktur layanan nomor tunggal panggilan darurat secara bertahap di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Untuk tahun 2016 ini akan diterapkan di 100 kota terpilih yang mewakili kota/provinsi, kota besar dan metropolitan, kota sedang, dan kabupaten yang TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

16 16

Berita

Musrenbang Sulawesi Tenggara 2016: Prioritaskan Program yang Menjadi Kebutuhan Masyarakat

KENDARI, SULAWESI TENGGARA

P

emerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 di Kendari, Kamis, (14/04/2016).

Musrenbang Sulawesi Tenggara dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinisi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas.

Dalam sambutannya, Lukman mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan beberapa program pembangunan prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2017.

Musrenbang yang mengangkat tema “Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mengatasi kepentingan pembangunan antara wilayah dan mengelola perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.” turut dihadiri oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Diah Indrajati, M.Sc., Staf Ahli Menteri Perencanaan E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D., Forum Koordinasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para bupati dan walikota se-Sulawesi Tenggara.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati, berharap melalui Musrenbang dapat melahirkan rencana program pembangunan yang prioritas dan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Forum Musrenbang ini mempunya arti penting sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 yang telah disusun pemerintah daerah,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah mengatakan bahwa RKPD mempunya kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah

Berita daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu, keberadaan dokumen RKPD haruslah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Menurut Diah, hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan, baik selama 20 tahun maupun 5 tahunan.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Pungky Sumadi, mengatakan Musrenbang sangat penting karena mendorong sinergi kebijakan pembangunan daerah

17 17

dan kebijakan pembangunan nasional. “Saat ini, Bappenas bersama-sama dengan kementerian dan lembaga melakukan penetapan program-program prioritas yang diturunkan dari nilai-nilai dasar nasional dan telah tertuang dalam visi-misi dan kegiatan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla,� ungkap Pungky.

Senada dengan yang apa yang disampaikan oleh Pungky, Diah juga menekankan agar berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat supata dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional. n

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

18 18

Berita

Rapat Singkronisasi Kampung Sejahtera

" Setelah Banten, Program Kampung Sejahtera Akan Dijalankan di Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

BANTEN – Senin, (27/04/2016) Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat sinkronsisasi Program Kampung Sejahtera Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Tangerang Komplek Perkantoran Tigaraksa Jalan Haji Somawinta Blok D No. 1 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Rapat tersebut turut mengundang Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan. Selain itu, turut hadir berbagai perwakilan instansi pemerintah Kabupaten Tangerang seperti Bappeda Kabupaten Tangerang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, dinas-dinas terkait, serta para pemangku kebijakan lainnya.

Sekda Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, mengatakan bahwa desa Kohod menjadi salah satu desa yang menjadi lokasi Program Kampung Sejahtera. Sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya, Kampung Sejahtera merupakan program dari OASE Kabinet Kerja yakni sebuah perkumpulan para pendamping Menteri dan unsur eksekutif lainnya yang bersifat

Berita

non-profit dan berbadan hukum. Organisasi tersebut mewadahi serangkaian program yang mendukung tercapainya nawacita Presiden Jokowi berkaitan dengan upaya revolusi mental dan pemberdayaan masyarakat yang melibatan berbagai kementerian/institusi/lembaga yang sudah sejak lama ada secara profesional di masyarakat; dengan bersinergi bisa turut mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Oase Kabinet Kerja.

Banyak permasalahan dan tantangan yang dikemukakan oleh peserta rapat dalam menyoal program Kampung Sejahtera di desa Kohod di antaranya mengenai program yang hanya fokus pada pembangunan fisik, kendala tata ruang dan kepemilikan tanah, dan sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi akan menjadi catatan oleh pemerintah pusat untuk segera dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memilih desa Kohod

19 19

sebagai salah satu lokasi Kampung Sejahtera. “Kita harus tunjukkan komitmen dengan program sesuai dengan tupoksinya untuk desa Kohod. Saat ini, kami sedang mempersiapkan master plan untuk pengembangan program yang bersifat fisik dan non-fisik seperti ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Iwan menekankan bahwa Program Kampung Sejahtera merupakan program prioritas nasional dalam mendukung penurunan kemiskinan 40% untuk masyarakat kurang mampu. Ke depannya, program ini akan dijalankan di tiga lokasi yang berbeda. “Sepanjang tahun 2016 terdapat tiga lokasi yang akan dijadikan prototipe yaitu di Banten, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur,� ungkap Iwan. Namun untuk lokasi di Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur belum ditentukan lokasi detilnya karena masih dalam tahap survei. Jika telah memenuhi syarat baru kemudian lokasi tersebut ditetapkan menjadi lokasi Program Kampung Sejahtera. n

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

Galeri Kegiata 20

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, (14/04/2016).

Nota Kesepahaman Menteria Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur BI untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah pada Jumat di Jakarta, (22/4/2016).

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Suasana pembukaan Musr Tenggara di Kend

Kementerian Komunikasi dan Kementerian Dalam Negeri me nomor tunggal panggilan da ang dalam Nota Kesepahama Penyelenggaraan Urusan Pem dan Informatika di Daerah y Kominfo Rudiantara bersama Daerah Diah Indrajati, di Jak

an Bulan April 016

renbang Provinsi Sulawesi dari, (14/04/2016).

n Informatika bersama dengan enyepakati penerapan layanan arurat di daerah. Hal itu tertuan (MoU) tentang Percepatan merintahan Bidang Komunikasi yang ditandatangani Menteri Plt Dirjen Bina Pembangunan karta, Kamis, (28/04/2016).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan paparan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur BI untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah pada Jumat di Jakarta, (22/4/2016).

Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tentang Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod Kabupaten Tangerang, (27/04/2016).

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

22 22

Berita

MENDAGRI INGIN DAERAH TERAPKAN SMART CITY

M

Jakarta , enteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menginginkan agar setiap daerah menerapkan konsep ‘smart city’ atau kota cerdas untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dia mengatakan, penerapan konsep ini dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana tujuan otda yang tercantum UU Pemda.

“Saya sangat mendorong agar pemerintah daerah yang mempunyai masalah perkotaan dapat menggunakan pendekatan konsep smart city ini,” kata Tjahjo, kemarin.

Menurut dia, ada enam konsep smart city. Terkait ekonomi, mobilitas, lingkungan, pemerintahan, kehidupan dan manusia. Misal di Jakarta, konsep smart city dengan memasang kamera dan sensor di setiap sudut kota.

“Serta aplikasi interaktif yang E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

mendukungnnya,” ujar Tjahjo.

Kemudian, di kota Bandung telah mengembangkan layanan akses internet di taman-taman kota sehingga menarik warga untuk berkunjung ke taman. Lalu, Surabaya meningkatkan ruang terbuka hijau menjadi 40 persen.

“Padahal dalam amanat undang-undang, minimal RTH hanya 20 persen,” ujar dia.

Selain itu, pelayanan KTP elektronik (KTP el) juga dinilai sebagai penerapan konsep smart city. Hingga Februari 2016, jumlah penduduk yang sudah perekaman data sebanyak 156.706.981 jiwa, atau 85,8 persen dari 182.588.494 jiwa wajib KTP Smart City merupakan konsep pembangunan kota dari Jepang dengan memanfaatkan teknologi. Untuk mencapai kota yang smart city itu memang tidaklah mudah. Bahkan Jepang saja membutuhkan waktu 20 tahun untuk dapat mengimplementasikannya. (Sumber: Puspen Kemendagri) n

Berita

23 23

Paket Kebijakan XII: Kemudahan Berusaha di Indonesia

P

Jakarta , residen Joko Widodo bertekad menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Sejumlah langkah perbaikan itu pun dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan Presiden pada hari Kamis (28/4) di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Ini paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas,� ujar Menko Perkonomian Darmin Nasution.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha. Masing-masing adalah Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit),

Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

Dari ke-10 indikator itu, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur.

Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin.

Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator Resolving Insolvency karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan.

Meski survei Bank Dunia hanya terbatas pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, pemerintah menginginkan kebijakan ini bisa berlaku secara nasional.(Sumber: http://www.kemendagri.go.id/) TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

24 24

Jelajah

Wisata Ke Negeri Kimchi - Korea Selatan Tidak hanya sukses menciptakan perusahaan elektronik terbesar di dunia yaitu Samsung Electronics, Korea Selatan juga sukses menjadikan negaranya peringkat ke 13 dari World’s 25 Top Tourism Destination Country versi CNN. Menurut data Korea Tourism Organization, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata jumlah turis mancanegara yang datang ke Korea Selatan adalah 8.3% pertahun dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu 16.6%. Sedangkan jumlah turis mancanegara pada tahun 2015 adalah sebesar 13.2 juta orang. Angka ini meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 1990 sebelum budaya K-pop (Korean Pop atau music pop Korea) berkembang. Istilah Korean Wave (Hallyu) sudah tidak asing lagi di telinga untuk menggambarkan penyebaran budaya K-Pop, drama, film serta aktor dan aktris Korea secara global di berbagai negara di dunia.

Harus diakui bahwa berkembangnya Korean Wave sangat memberikan dampak bagi sektor pariwisata Korea Selatan. Seringkali tempat-tempat wisata di Korea Selatan menjadi latar pembuatan drama, film dan variety show Korea, salah satunya adalah drama Winter Sonata yang sangat terkenal dan mengambil Nami Island sebagai latar pembuatan dramanya. Kemudian drama You Who Came From Another Star yang mengambil Petite France salah satu lokasi E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Gyeongbokg

syuting. Variety showRunning Man juga seringkali mempromosikan tempat-tempat wisata di Korea Selatan seperti Namsan Tower, Busan City, dan Pulau Jeju.

Ini tentunya menambah ketertarikan para penggemar budaya Korea, dari hanya menggemari melalu media televisi menjadi rasa ingin tahu tempat-tempat wisata yang mereka lihat di televisi.

Tiba di Bandara Internasional Incheon hari Kamis pukul 08.30 KST, suhu udara saat itu adalah 30C. Suhu terdingin yang pernah kami rasakan, karena ini perjalanan pertama kami di musim dingin. Biasanya kami memilih berpergian di musim gugur, karena suhunya belum terlalu dingin. Tapi karena salah satu tujuan perjalanan kali ini adalah ingin bermain ski, jadi kami memberanikan diri untuk merasakan suhu yang ekstrem bagi masyarakat yang tinggal di iklim tropis. Setibanya di Bandara kami

Jelajah

gung Palace

beranjak ke penginapan yang telah kami pesan jauh hari sebelumnya. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai terminal kedatangan karena antrian imigrasi yang panjang dan dipadati dengan turis. Dari informasi yang kami dapatkan, kami bisa membeli T-money, kartu yang bisa kita gunakan untuk menggunakan transportasi umum dan berbelanja, di GS25 atau 7eleven. Setelah mendapatkan kartu dan mengambil beberapa brosur serta subway maps, kami berjalan mencari stasiun KTX (Korean Train Express) yang ada di dalam bandara. Tujuan kami adalah stasiun sinnonhyeon (oenju) stasiun terdekat dari penginapan yang kami pesan di daerah Gangnam.

Setelah checkin, makan siang dan membersihkan diri di penginapan, pukul 15.00 KST kami memulai petualangan kami di Seoul. Kami memilih tempat yang ringan untuk dikunjungi

25 25

yaitu Gyeongbokgung Palace dan Bukchon Hanok Village. Kami menggunakan subway dan bis selama liburan kami di Korea. Gyeongbokgung Palace Hari pertama di Seoul memberikan kesan yang baik bagi saya, transportasi yang nyaman, lingkungan yang bersih, petugas kepolisian yang ramah dan komunikatif, serta yang terpenting adalah WC umum yang bersih. Kekhawatiran saya sebelum berangkat adalah tidak dilengkapinya petunjuk arah di tempat umum dengan huruf alphabet dan WC umum yang tidak layak dan kotor seperti yang saya alami di China. Tapi kekhawatiran tersebut tidak terjadi di Korea.

Perjalanan hari itu kami akhiri dengan berjalan-jalan di Samcheong-dong, walaupun awalnya kami tersesat di daerah itu, tapi kami malah menemukan lokasi berbelanja pernak-pernik dan area kuliner yang didesain dengan unik.

Samcheong-dong TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

26 26

Jelajah

Hari kedua kami mengunjungi Islamic Center yang didalamnya terdapat masjid terbesar yang ada di kota Seoul.

Kami memang merencanakan untuk shalat Jumat di masjid ini sekaligus ingin mengenal masyarakat muslim yang ada di Seoul. Setibanya di Islamic Center, kami mendengar percakapan dalam Bahasa yang tidak asing dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Ternyata ada beberapa orang Indonesia yang sedang mengobrol dengan menggunakan Bahasa Jawa. Kami mencoba mendekati dan bertukar salam sapa, dan juga dengan orang-orang Indonesia yang kemudian banyak berdatangan. Kami juga bertukar sapa dengan turis-turis lainnya dan warga Seoul dengan Bahasa Korea seadanya.

Khutbah Jumat dibacakan dengan menggunakan dua Bahasa yaitu Bahasa Korea

Islamic Center di Itaewon E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

dan Bahasa Inggris. Sangat mengharukan ketika bisa berkumpul dengan saudara-saudara sesama muslim yang meskipun tidak saling mengenal tapi saling bersapa dan berbincang seperti seorang teman Itaewon juga menyuguhkan begitu banyak restoran berlabel halal dan bahkan ada makanan Indonesia dijual di salah satunya.Tapi karena semenjak sampai di Seoul kami belum merasakan makanan khas Korea, maka kami memutuskan untuk mencoba makanan khas Korea yang halal.

Perjalanan kami lanjutkan menuju icon wisata kota Seoul yaitu Namsan Seoul Tower. Perjalanan menuju Namsan lebih mudah menggunakan Bus sehingga kita tidak perlu berjalan menanjak menelusuri bukit di cuaca yang sangat dingin. Selain juga bisa menggunakan Namsan Cable Car dari Myeongdong, kami menggunakan ini ketika perjalanan pulang menuju penginapan. Tempat wajib berfoto di Namsan Tower ini adalah tempat dimana pasangan-pasangan menggantungkan gembok cinta (Love Locks). Namsan Tower di malam hari

Jelajah

lebih menarik bagi kami, karena kita bisa melihat keramaian lampu di kota Seoul. Bisa dibilang, Seoul lebih ramai di malam hari dibandingkan di siang hari.

Love Locks di Namsan

Namsan Tower

27 27

Di hari ketiga, kami harus menyerah dengan suhu udara disini yang mencapai -20C. Kami menunda keluar penginapan hingga siang, berharap suhu udara akan sedikit menghangat. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk berjalan-jalan ringan di pusat perbelanjaan, dan kami memilih Myeongdong Shopping Center dan Namdaemun Market. Kedua tempat ini sangat berdekatan. Myeongdong merupakan pusat belanja produk kosmetik Korea yang kini juga merajalela di Indonesia. Budaya K-pop dan Korean Wave juga turut andil dalam penyebaran produk kosmestik ini, sebut saja The Face Shop dan Etude House, dua brand Korea yang sudah masuk Indonesia dan membuka toko di mall-mall besar di Jakarta.

Setelah semalaman mencari lokasi ski resort terdekat dan menyusun strategi untuk menuju kesana, akhirnya pada hari keempat pukul 05.30 KST (sama dengan pukul 04.30 di Jakarta) kami berangkat menuju stasiun Jamsil untuk mencari bus tujuan Bears Town & Ski Resort. Perjalanan menuju Bears Town & Ski Resort yang terletak di Gyeonggi-do membutuhkan waktu 1 jam dari Seoul. Kami sangat salut dengan transportasi publik disini baik subway maupun bus karena kedatangan dan keberangkatannya sangat sesuai dengan jadwal, sehingga durasi perjalanan bisa diperkirakan dengan baik.

Pengalaman bermain ski sangat menantang karena ternyata bermain ski tidak semudah yang terlihatnya. Bagi pemula seperti kami, seharusnya kami ikut kelas belajar ski terlebih dahulu seTAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

28 28

Jelajah

Bears Town & Ski Resort

belum meluncur dari slope yang medium. Next trip, kami akan mencobanya kembali. Bermain ski di suhu udara -70C ternyata sangat melelahkan dan menguras energi. Jadi sebelum kami kembali ke penginapan, kami mampir ke Lotte World, salah satu mall terbesar di Seoul yang memiliki indoor amusement park dan seperti seaworld didalamnya, untuk makan malam. Hari kelima adalah hari terakhir kami berpetualang dan kami memutuskan untuk pergi ke Gangwon-do, sekitar 1 jam dari Seoul menggunakan kereta. Provinsi Gangwon-do memiliki banyak tempat wisata menarik diantaranya Nami Island, Petite France dan The Garden of Morning Calm. Sesampainya di stasiun Gapyeong, kami langsung mengantri untuk Gapyeong City Tour Bus di halte bus yang terletak di depan stasiun. Dengan hanya membayar 1 kali, kami bisa turun dan naik dari halte manapun di sepanjang rute bus E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

tersebut.Kami turun di halte Nami Island, halte pertama dari stasiun Gapyeong.

Perjalanan kami lanjutkan dengan menggunakan kapal untuk menyebrang menuju Nami Island setelah sebelumnya melewati pos imigrasi, bukan karena Nami Island merupakan negara tersendiri, tapi karena konsep tempat wisata ini dibuat seperti itu. Nami Island terkenal sebagai lokasi pembuatan drama Winter Sonata yang sangat terkenal di tahun 2002.

Nami Island

Jelajah

29 29

Pelite France

Setelah puas berjalan-jalan, berfoto-foto, makan siang dan shalat di Musholla yang terdapat di Nami Island, kami melanjutkan perjalanan kami ke Petite France, sebuah kumpulan rumah dan bangunan warna-warni bergaya Eropa.

Keunikan konsep dan warna-warni yang menghiasi tempat ini membuat para wisatawan termasuk kami tidak henti-hentinya memotret. Gaya rumah warna-warni ini juga bisa kita temukan di kota Busan, kota terbesar kedua setelah Seoul. Tapi sayang karena keterbatasan waktu kami tidak bisa berkunjung ke Busan karena membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan kereta cepat untuk bisa sampai ke Busan. Petite France menutup trip kami di Korea Selatan. Perjalanan yang sangat menarik dan menyenangkan. Malam terakhir kami di Korea ditemani dengan hujan salju yang membuat suasana men-

jadi begitu syahdu. Kami merasa belum puas meng-explore Korea, masih banyak tempat-tempat yang belum kami kunjungi. Semoga akan ada kesempatan untuk kembali dan meng-explore tempat-tempat menarik lainnya di Korea Selatan.

Ginna Ayu Puteri,

Staf Ahli Statistik di Bagian Perencanaan, DItjen Bina Pembangunan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

30 30

Perspektif

Dikirim Oleh : Sintawaty, SP.ME TA Kebijakan Publik di Ditjen Bina Bangda Kemendagri

DANA ALOKASI KHUSUS: PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASINYA

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut adalah DAK (Dana Alokasi Khusus).

Definisi Dana Alokasi Khusus Mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Definisi DAK mendapat penambahan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga DAK terdiri dari 2 bagian besar yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Perkembangan DAK Dalam kurun waktu 2013 hingga 2015, alokasi transfer DAK mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebanyak 14 kali lipat. Pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, melalui berbagai bidang pembangunan. Perkembangan bidang DAK dari tahun ke tahun mengikuti dinamika potensi dan permasalahan di daerah, serta kebijakan di tingkat Pusat

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Perspektif

31 31

Tabel 1 Perkembangan Alokasi dan Bidang DAK 2003 –2015

Sumber : Diolah dari berbagai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Pada tahun 2016 terjadi redefinisi DAK, dimana DAK yang sebelumnya bersifat fisik, menjadi bersifat fisik dan nonfisik. DAK fisik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu DAK Reguler (terdiri dari 11 Bidang DAK), DAK Affirmasi (untuk daerah tertinggal dan perbatasan), dan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Alokasi DAK fisik mencapai 85 triliun rupiah. Adapun DAK nonfisik sebelumnya merupakan dana transfer lainnya dan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari beberapa K/L. Dana transfer lain yang dimaksud adalah BOS, TPG PNSD, Tamsil PNSD, dan P2D2. Sementara dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdiri dari BOK, BOP PAUD, PK2 UKM dan Naker. Alokasi DAK nonfisik sebesar 119,47 Trilyun.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

32 32

Perspektif

Besaran alokasi DAK fisik 2016 yang ditetapkan melalui Perpres No 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016, mengalami pengurangan/pemotongan sebesar minimal 10% di seluruh kabupaten/kota dan provinsi penerima DAK, dengan dasar SE-10 MK 07 2016 tentang Pengurangan atau Pemotongan DAK Fisik Secara Mandiri. Kebijakan pengurangan/pemotongan tersebut terkait dengan Rancangan Perubahan APBN 2016, yang akan mencakup penurunan target Penerimaan Negara dan pengurangan Belanja Negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pelaksanaan DAK Pemerintah Pusat menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK yang ditetapkan oleh K/L paling lama 7 hari kerja setelah alokasi DAK ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN. Selanjutnya Daerah melakukan perencanaan DAK dimulai dari penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Dalam perumusan RKPD, setiap pemerintah daerah berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan RKPD pada tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Pemerintah Provinsi. Dengan demikian tercipta sinkronisasi dan sinergitas antar dokumen tahunan perencanaan pembangunan.

Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. 0239/M. PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tentang Juklak Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjabarkan bahwa pada tataran pengelola DAK di tingkat Pusat, pelaksanaan pemantauan teknis dan evaluasi pemanfaatan DAK dikoordinasikan oleh kementerian negara PPN/ Bappenas dengan melibatkan kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, dan kementerian/lembaga teknis terkait. Pada tataran pengelola DAK di tingkat Provinsi dan Kab/Kota, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bappeda, Biro Adpem atau sebutan lain, BAKD atau sebutan lain, dan SKPD teknis terkait. n

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Konsultasi Kesehatan Nur Puspita Sari Siregar, dr.

Kesehatan

33 33

Pertannyaan: Dokter Sari, saya mau bertanya, dari kecil hingga SMA saya terbiasa minum susu pada pagi hari sebagai menu pelengkap sarapan. Namun sejak kuliah, saya sudah jarang minum susu pagi hari. Biasanya saya minum susu malam hari menjelang tidur. Nah, sekarang saya sudah bekerja.

Saya ingin kembali membiasakan diri untuk minum susu pagi hari. Saya pikir itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan saya. Namun begini dok, sekarang jika saya minum susu pada pagi hari sudah dapat dipastikan saya selalu ingin buang air besar. Lebih paranya saya bisa terkena diare. Saya ingin tahu penyebabnya dok? Mohon penjelasan dari dokter. Terima kasih.

Salam, Mahfud Achyar – Jakarta.

Jawaban: Mas Achyar, Kemungkinan terbesar kondisi yang mas alami adalah intoleransi laktosa (meskipun masih banyak kemungkinan lain). Intoleransi laktosa adalah suatu kondisi tubuh, di mana tubuh tidak dapat mencerna secara sempurna laktosa yang terdapat dalam susu dan produk olahannya karena kurangnya enzim laktase di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna laktosa (gula dalam susu). Laktosa yang tidak tercerna akan mengalami proses fermentasi di imusus besar yang nantinya dapat menghasilkan gas yang menyebabkan perut tidak nyaman dan bahkan bisa menyebabkan diare. Biasanya kondisi ini terjadi pada remaja dan dewasa. Intoleransi laktosa terjadi pada saat mengkonsumsi susu dan produk olahannya. Gejala yang dirasakan beragam seperti perut terasa todak nyaman, sering buang gas, dan bahkan diare.

Intoleransi laktosa bukan sesuatu yang berbahaya. Akan tetapi, lebih baik memerlukan penanganan lebih lanjut terutama untuk mengenali produk-produk apa saja yang menyebabkan munculnya gejala pada tiap individu. Konsultasi lebih lanjut dengan dokter tetap diperlukan.

Terima kasih.

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

34 34

Inspiratif

"

Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya

Peringati Hari Kartini, KPK Minta Perempuan Ikut Sebarkan Nilai Anti Korupsi

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Inspiratif

Jakarta , KPK mengadakan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Kartini pada 21-23 April 2016 sebagai upaya mendorong peran perempuan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

"Habis Gelap Terbitlah Terang, dulu Korupsi sekarang tidak korupsi, selamat hari Kartini," kata kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (21/4).

KPK bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Australia dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) menggelar rangkaian kegiatan antikorupsi pada 21-23 April 2016 di sejumlah lokasi di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini dan ulang tahun Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) ke-2.

"Peringatan hari Kartini bukan hanya menonjolkan emansipasi laki-laki dan perempuan tapi juga menonjolkan pentingnya nilai-nilai dalam perjuangan Kartini untuk membangun integritas antikorupsi dan kebaikan, dan kami ingin mengambil momentum hari Kartini untuk menyebarkan nilainilai kebaikan tersebut," kata Laode.

35 35

Menurut Laode, dalam dua tahun sudah ada 550 agen SPAK di seluruh Indonesia dan sekitar 90 persen dari agen SPAN menggunakan alat bantu sosialisasi antikorupsi berupa beragam jenis permainan baik untuk anak kecil maupun orang dewasa.

"Sekitar 20 persen agen SPAK melaporkan kasus korupsi yang ada di sekitarnya sehingga berusaha melakukan sesuatu salah satunya adalah melapor ke KPK. Selanjutnya, banyak juga perubahan perilaku masyarakat akibat permainan tersebut misalnya ada orang tua murid yang tidak memberikan hadiah ke guru dan guru yang tidak mau terima hadiah dari orang tua murid," ungkap Laode.

Contoh lain adalah siswa yang tidak lagi menggunakan mobil dinas orang tuanya, sejumlah pelajar SMA yang membuat deklarasi anti-nyotek, pegawai pemerintahan yang tidak lagi terlambat ke kantor.

"Bahkan ada kepala desa di Raja Ampat yang mengaku menggunakan uang PKK untuk membeli seragam setelah main games SPAK dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, jadi orang tua dan laki-laki terpengaruh permainan ini," kata Laode. n TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

36 36

Resensi

Judul Buku

: Membangun Desa Partisipatif

Penulis : Rahardjo Adisasmita Nama Penerbit

: Graha Ilmu, Yogyakarta

Cetakan dan Tahun Terbit

: Pertama (2006)

Tebal Buku

: 144 Halaman

Kategori : Politik, Ekonomi

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Resensi

37 37

Apa sebetulnya definisi desa? Jika merujuk pada Undang-undang No 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatu Republik Indonesia.

Lantas bagaimana cara membangun desa agar menjadi desa yang kompetitif? Pertanyaan tersebut barangkali akan sukar untuk dijawab. Betapa tidak, selama ini terlalu banyak diskursus rumit di berbagai kalangan untuk merumuskan siapa yang paling bertanggungjawab untuk membangun desa: pemerintah atau siapa?

Buku karangan Rahardjo Adisasmita memang telah beredar di pasar sejak 10 tahun yang lalu. Namun gagasan yang ada dalam buku ini masih sangat relevan untuk konsep pembangunan desa. Menarik, ia menggagas desa partisipatif.

Pada tulisan pengantar ia mengatakan bahwa strategi kebijakan pembangunan dunia pada umumnya telah mengalami pergeseran yaitu mulai dekade 80-an setelah dipopulerkan konsep pembangunan partisipatif yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan RRA (Rapid Rural Appraisal) kemudian disempurnakan menjadi PRA (Partisipatory Rural Appraisal), terutama untuk pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan pembangunan dari bawah (buttom-up development), yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat itu dianggap sangat tepat dan relevan. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan tentang pengertian, azas, prinsip, berbagai analisisnya yang dilakukan, dan kriteria terukur dalam penyusunan program yang dibutuhkan masyarakat dalam konteks pembangunan pedesaan menggunakan pendekatan “partisipatif �.

Buku ini menyajikan bahasan berbagai aspek pembangunan pedesaan yang penting diketahui masyarakat, yaitu pembangunan pedesaan secara tepat dan secara partisipatif, yang selanjutnya diturunkan kepada analisis masalah, analisis potensi, dan analisis kebutuhan yang berujung pada penyusunan program pembangunan pedesaan secara terukur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Di samping itu, dibahas pula tipologi desa, strategi kebijakan dan program, nilai budaya, dan kepemimpinan lokal.

Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh orangorang yang bekerja di pemerintahan, akademisi, aktivisi Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para perencana pembangunan khususnya yang menangani perencanaan pembangunan pedesaan. Selamat membaca! n

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

38 38

Infotek

Balon Internet

Proyek Google Loon atau dikenal juga sebagai balon internet Google akan diuji coba di Indonesia tahun ini (2016). Rencananya, balon tersebut akan dipakai menyebarkan koneksi internet ke daerah-daerah terpencil. Proyek yang dikerjakan oleh Google ini mengandeng Operator-operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Alasan Google mengandeng ini ternyata kesulitan dalam memancarkan sinyal akses yang emmbutuhkan alokasi frekuensi. Project Loon atau Google Loon memang bertujuan untuk menghadirkan jaringan internet di lokasi yang terpencil dengan wahana balon terbang yang berperan layaknya satelit.

Nantinya balon-balon Google E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V

Mulai Terbang di Indonesia

tersebut menjadi BTS/ Tower pemancar sinyal internet yang melayang-layang diudara. Proyek Loon ini memang senagaja di rancang dapat memberi akses internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur. Nusantara yang terdiri dari 17 ribu pulau dan bisa dikatakan hanya satu dari tiga orang di Indonesia yang sudah terhubung dengan Internet. Itupun belum tentu koneksinya bagus. Project Loon juga berencana memperluas cakupan jaringan internet di dunia dengan membuat jaringan Wi-Fi di udara dengan menggunakan balon-balon tersebut. Google saat ini telah berhasil memangkas waktu pembuatan balon dari beberapa hari hingga bisa diselesaikan

Infotek dalam hitungan jam. Masing-masing balon itu bisa bertahan di stratosfer hingga 100 hari, dan salah satu Balon Google beberapa waktu lalu pernah terdeteksi melintas di atas wilayah Indonesia. saat ini dalam menyediakan koneksi internet, Google telah bekerja sama dengan operator setempat yang memiliki jaringan LTE, misalnya di New Zealand.

Balon udara Google yang digunakan dalam Project Loon telah diuji sejak Juni 2013. Dalam pengujian itu disertakan 30 balon yang diluncurkan dari Selandia Baru dan memancarkan sinyal internet ke sejumlah penguji. Uji coba di lakukan pada Mei 2014 di Brazil dan Asutralia pada Desember 2014. Pada tahun 2015 Google berhasil menguji balon yang dapat bergerak dengan presisi dan mengelilingi dunia 19 kali selama 187 hari.

Selain di Indonesia, Google juga sudah sepakat dengan Pemerintah Sri Lanka dan akan memulai uji coba di sana. Mereka saat ini sedang bernegosiasi untuk menerapkan solusinya bersama sejumlah operator di seluruh dunia. Nantinya dalam waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, proyek tersebut bakal membantu menghubungkan 5 miliar orang ke internet.

Tiap balon akan memancarkan koneksi internet 4G LTE ke permukaan dengan jangkauan 40 kilometer dari tempat balon tersebut berada. Balon tersebut dapat mengantarkan teknologi Long Term Evolution (LTE) dari perusahaan telekomunikasi yang telah bermitra dengan Google Project Loon, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

39 39

Google dan para operator nantinya dapat berbagi spektrum seluler agar masyarakat bisa mengakses internet melalui perangkat ponsel pintar dan perangkat yang sudah mendukung teknologi LTE. Balon Loon menggilirkan trafik nirkabel dari perangkat mobile kembali ke internet global menggunakan link berkecepatan tinggi.

Project ini memang memiliki mimpi untuk mengubah dunia dengan cara yang tidak terbayangkan. Menurut Google penyebaran akses internet di seluruh dunia masih belum merata. Di Asia, hanya 27 persen dari populasi yang bisa tersambung ke jaringan global itu. Di Afrika angkanya bahkan hanya 16 persen. Google memperkirakan hanya satu dari tiga orang di bumi yang memiliki akses ke internet.

Salah satu kendala terbesar yang menghalangi penyebaran internet adalah masalah geografis yang menyulitkan pembangunan infrastrukur. Contohnya, hutan yang sulit ditembus, gunung, dan pulau-pulau yang terpisah oleh lautan.

Itulah permasalahan yang hendak diatasi oleh Google dalam "ide" terbarunya yang dinamai "Project Loon". Perusahaan ini ingin meratakan akses internet untuk orang-orang di seluruh dunia, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Caranya? Dengan memakai balon udara (baloon) sehingga akses internet sebagai media komunikasi termutakhir dunia ini dapat dinikmati oleh kita semua dari seluruh penjuru negeri. n

TAH UN IV | ED IS I 5 APRIL-5 MEI 2O 16

Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip (Jusuf Kalla)

E D I S I 5 A P R I L - 5 M EI 2O1 6 | TA HUN I V