Info ICCC ed. 2

INFO ICCC L I N K I N G

S C I E N C E

Edisi 2 - Desember 2012

Editorial Dibentuk sejak Oktober 2011 dibawah kerjasama US - Indonesia Comprehensive Partnership, Indonesia Climate Change Center (ICCC) merupakan wadah untuk melakukan kajian kebijakan perubahan iklim berbasis ilmu pengetahuan, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses penentuan kebijakan (science-based policy) perubahan iklim di Indonesia.

Info ICCC merupakan buletin triwulan yang disajikan sebagai media informasi mengenai isu dan hasil kajian yang telah dihasilkan ICCC. ICCC mendukung penyebaran informasi pada bulletin ini secara bebas untuk penggunaan nonkomersial selama ICCC INFO dituliskan sebagai sumber informasi.

Saran dan masukan mengenai ICCC dan pelaksanaan kegiatan ICCC dapat dikirimkan melalui email ke info@iccc-network.net atau di alamatkan ke Gedung Kementrian BUMN, lantai 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110.

Informasi mengenai ICCC tersedia di portal www.ICCC-network.net. .

T O

P O L I C Y

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Oleh: Eli Nur Nurmala Sari

Teori pemetaan lahan gambut dan pengalaman global

W

ilayah terbesar dari lahan gambut tropis saat ini terdapat di Asia Tenggara (gambar 1) , terlebih sebagian besar ditemukan di Indonesia (terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua Barat), Malaysia (Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah), Brunei dan Thailand (Whitmore 1995, Page dkk 2004). Di Kalimantan, hutan lahan gambut tersebar di sepanjang pantai Sarawak, Brunei Darussalam, Sabah dan Kalimantan di wilayah dataran rendah, yang drainasenya buruk dan berada lebih jauh di pedalaman dibandingkan formasi hutan pantai dan bakau. Selama masa 4500 tahun, gambut telah mencapai kedalaman 20 m di beberapa wilayah (Phillips 1998).

Keberadaan hutan gambut tropis sangatlah penting, tidak hanya sebagai sumber keanekaragaman hayati tetapi juga sebagai penyimpan karbon (Tawaraya et al. 2003).

Hutan gambut tropis dan lahan gambut yang mengalami deforestasi berpotensial untuk menyebabkan emisi karbon dalam

jumlah besar, yaitu melalui pembakaran yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perubahan iklim. Data dan informasi lapangan yang tersedia dan juga survei udara (airborne dan penginderaan satelit) menunjukkan bahwa kombinasi dari kegiatan manusia (pembukaan lahan, penebangan liar, dll) dan kebakaran hutan menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan di lahan gambut (Putra et al. 2.008 ).

Indonesia sedang memetakan rencana pertumbuhan hijau yang akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Jumlah total emisi CO2 pada tahun 2005 dari Indonesia adalah 2.1Gt, dan 37.5% berasal dari lahan gambut. Ironisnya, emisi CO2 di Indonesia diperkirakan tumbuh dari 2,1 menjadi 3,3 Gt dari 2005 sampai 2030.

Oleh karena itu, pengurangan emisi CO2 dari lahan gambut merupakan faktor kunci sumbangan terhadap REDD. Indonesia telah mengumpulkan banyak data (seperti perubahan tutupan lahan, pengelolaan hutan, biomassa di atas tanah, biomassa di bawah tanah, jenis

Tim Info ICCC: Pengarah: Rachmat Witoelar, Agus Purnomo, Amanda Katili Niode, Murni Titi Resdiana, Farhan Helmy, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Pemimpin Redaksi: Farrah Mardiati, Indonesia Climate Change Center (ICCC) Kontributor: Eli Nur Nirmala Sari, Dadang Hilman, Harityas Wiyoga, Artissa Panjaitan, Indonesia Climate Change Center (ICCC)

Edisi 2 - Desember 2012

Gambar 1: Peta lahan gambut di Asia Tenggara. Peta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kahan gambut tersebar di pulau-pulau Sumatra danBorneo (Kalimantan, Sabah, Sarawak dan Brunei) serta di Semenanjung Malaysia (Sumber: Whitmore 1995)

1

Rubrik ICCC

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

(1) Decreased area

Gambar 3: Peta Moratorium (atas) dan peta lahan gambut Wetlands International (bawah) untuk Kalimantan Tengah (lembar Peta No. 1613, skala 1:250.000) Gambar 2: Wilayah lahan gambut di Indonesia (dalam jutaan hektar)

hutan, pertumbuhan hutan), namun kesenjangan yang signifikan untuk mencapai sistem pemantauan nasional masih ada. Data lahan gambut di Indonesia juga ada seperti yang diperlihatkan dalam gambar 2. Perbedaan ketidakpastian hasil dan data dapat berasal dari asumsi yang berbeda, metode, serta teknologi yang digunakan. Organisasi-organisasi yang berbeda dapat menggunakan metodologi dan sumber-sumber yang berbeda, yang akan menghasilkan estimasi yang berbeda pula, misalnya perbedaan estimasi mengenai emisi karbon.

Konservasi dan restorasi lahan gambut dapat memberikan sumbangan besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Peningkatan pedoman dan kapasitas untuk pelaporan emisi lahan gambut akan merupakan hal yang berharga bagi negosiasi yang tengah berlangsung untuk keberhasilan program REDD. Namun demikian, untuk memperkirakan emisi CO2 dari lahan gambut, dan membuat kebijakan dalam lingkup nasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada gambut, definisi lahan gambut tropis sangat penting. Hal ini akan menyamakan pemahaman yang kemudian akan memudahkan untuk menyatukan pandangan terhadap masalah yang terjadi yang berkaitan dengan lahan gambut di Indonesia.

Peta Moratorium dievaluasi untuk membandingkannya dengan peta lahan gambut Wetlands International yang diterbitkan tahun 2004 (Hirose dkk, 2012). Kedua peta ini diperlihatkan dalam gambar 3. Perbedaan di antara kedua peta ini diindikasikan oleh lingkaran-lingkaran merah dan kuning pada gambar 4. Lingkaranlingkaran merah memperlihatkan total sekitar 125.000 ha area lebih sedikit dalam peta Wetland International dibandingkan peta Moratorium. Lingkaran-lingkaran kuning memperlihatkan total sekitar 35.000 ha lebih banyak dalam peta Wetland International dibandingkan peta Moratorium. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin mencerminkan wilayah-wilayah dengan lisensi yang lama dan wilayah yang lisensinya baru diterbitkan.

Standar metodologi pemetaan lahan gambut untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan

P

engelolaan hutan lahan gambut, pada khususnya, dapat memberikan sumbangan besar terhadap pengurangan konsentrasi gas rumah kaca atmosferik di negara-negara yang memiliki cadangan karbon hutan gambut yang signifikan.

Pada tingkat dunia, ada lahan gambut seluas 3,8 jutakm2; kira-kira

2

Gambar 4: Contoh perbedaan di antara Peta Moratorium dan peta lahan gambut Wetlands International (atas: Wilayah yang lebih sedikit dalam Peta Moratorium,bawah: Wilayah yang lebih banyak dalam Peta Moratorium)

3% dari keseluruhan permukaan bumi. Lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan jenis-jenis hutan yang lain, dan kerusakannya mengakibatkan emisi lebih besar dari ekosistem yang lain. Sekitar 30 negara bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca dari lahan gambut, termasuk negaranegara non-Annex I. Mayoritas dari 130 juta hektar lahan gambut pada kelompok negara non Annex 1 merupakan hutan alami, dan mengandung lebih dari 100 milyar ton karbon pada tanahtanahnya. Kalau lahan gambut dikeringkan, karbon ini dilepas ke udara dan emisi ini akan berlangsung terus sampai terjadi rehabilitasi.

Sejak 1990, emisi dari lahan gambut telah meningkat pada 45 negara, dimana 40 diantaranya merupakan negara kelompok non Annex 1. Indonesia, Malaysia dan Cina adalah sebagian negara dengan emisi tertinggi dari pengeringan lahan gambut di antara negara-negara non-Annex 1. Emisi lahan gambut di negara-negara non-Annex 1 karena pengeringan dan kebakaran menyebabkan sekitar 1,2 trilyun ton karbon dioksida. Dalam 20 tahun terakhir di Asia Tenggara, misalnya, lebih dari 12 juta ha telah dikeringkan dan lebih dari 3 juta ha telah dibakar atau terbakar (terutama selama kekeringan yang disebabkan oleh el-nino. Berkurangnya hutan lahan gambut di kawasan ini belakangan ini adalah dua kali berkurangnya hutan-hutan yang lain. Di bawah LULUCF Protokol Kyoto, kegiatan perhitungan baru diusulkan dalam periode komitmen kedua untuk menyediakan insentif pengurangan emisi dari lahan gambut kering di negara-negara kelompok Annex 1. Bagi negara-negara kelompok non Annex-1, REDD harus memberikan insentif yang dimaksud.

Mengintegrasikan data yang ada, teori dan pengalaman, Indonesia Climate Change Center (ICCC) memfasilitasi kelompok kerja kecil yang terdiri dari Kementerian Pertanian dan Badan Informasi Geospasial dalam mengembangkan standar metodologi pemetaan lahan gambut. Kelompok kerja kecil ini akan menjalankan supervisi atas pengujian lapangan metodologi pemetaan yang diusulkan di tiga wilayah percobaan yang dipilih, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kegiatan ini akan menghasilkan metodologi pemetaan yang teruji dan peta lahan gambut di ketiga wilayah tersebut, yang mencakup keseluruhan ekosistem lahan gambut (perubahan penggunaan lahan, business as usual, dan juga aspek sosial dan ekonomi). Aktivitas penelitian ini akan digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan untuk mendukung target pengurangan emisi Indonesia.

Edisi 2 - Desember 2012

Rubrik ICCC

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

photo by: Yopie Pangkey/ICCC

Ketahanan Iklim Melalui Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Lahan Gambut Oleh: Dadang Hilman

P

engelolaan sumber daya air pada lahan gambut begitu penting dan perlu dikelola dengan baik. Selain untuk penyerapan karbon, keberadaan air pada lahan gambut juga berfungsi sebagai sumber air tawar dalam volume yang signifikan, yaitu mencapai 8 hingga 13 kali dari volume gambut itu sendiri. Air merupakan faktor penting dalam proses pembentukan kubah gambut; dan drainase (walaupun tidak selalu) menjadi penyebab terjadinya subsidensi/penurunan permukaan tanah. Disamping itu, gambut akan menjadi sangat rapuh setelah mengalami proses pengeringan (fragile) sehingga kedalaman drainase dan iklim merupakan faktor yang menentukan kecepatan subsidensi lahan gambut, disamping faktor penggunaan lahan.

Kedalaman drainase, selain faktor waktu dan spasial, dapat mempengaruhi emisi karbon. Lahan gambut yang diusahakan memiliki kedalaman drainase antara 30 hingga 120 cm, dan pada setiap penambahan kedalaman drainase satu centimeter berpotensi meningkatkan emisi sebesar 0,91 ton CO2/ha/tahun.

Sehingga lebih lanjut, Sabiham S. et al (2012) menganjurkan untuk mengkonservasi kecukupan kandungan air di lahan gambut pada lapisan atas/kedalaman drainase 40 cm untuk mengurangi emisi CO2.

Kondisi ketersediaan air (water availability) di lahan gambut ditentukan oleh kondisi spasial (geografis) dan waktu. Ketersediaan air secara makro disesuaikan dengan ekosistemnya. Pengelolaan lahan gambut harus dilakukan berbasis keunikan ekosistemnya. Sedangkan ketersediaan air secara mikro, ditentukan oleh kondisi atau sifat tanah pada lokasi tertentu. Cekaman air pada satu lokasi berbeda dengan lokasi yang lain, tergantung karakteristik (fisik – hidrolik) tanahnya. Secara spesifik tanah gambut mempunyai kondisi yang berinteraksi dengan kondisi kandungan airnya.

Edisi 2 - Desember 2012

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air di lahan gambut dapat menjadi kompromi dari dua masalah utama lahan gambut diatas, dan dapat menjadi solusi yang strategis dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Namun, salah satu kendala pengelolaan lahan gambut berkelanjutan adalah kegiatan-kegiatan manusia yang tidak terkendali seperti membangun parit dan saluran tanpa mempertahanan batas tertentu ketinggian air, yang biasanya dilakukan untuk mengangkut kayu legal atau ilegal dan mengairi lahan-lahan pertanian dan perkebunan tanpa pengelolaan air yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya telah menyebabkan berkurangnya kandungan air di lahan gambut bahkan menjadi kering dan mudah terbakar pada musim kemarau.

Pemanfaatan lahan gambut : kondisi saat ini dan tantangan ke depan

S

elain seperti yang diuraikan diatas, lahan gambut di Indonesia juga sebagian berfungsi untuk menyokong ketahanan pangan. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk telah menekan ketersediaan lahan untuk pertanian. Kondisi ini telah mendorong penggunaan lahan gambut sebagian untuk lahan pertanian, termasuk lahan sawah.

Kementerian Pertanian telah membuat strategi Antisipasi, Mitigasi dan Adaptasi yang tertuang dalam Roadmap Strategi Sektor Pertanian, yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan yang tersedia, serta sumber daya air dan irigasi; penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan, terutama untuk tanaman pangan dan diversifikasi pertanian; perakitan

3

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

dan penyiapan teknologi adaptif dan berbagai pedoman dan penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan.

Lahan gambut sangat sensitif sehingga dengan mudah dapat terdegradasi dan menyebabkan emisi CO2. Secara khusus strategi pencapaian pengurangan emisi CO2 perlu dilakukan dengan prinsip keseimbangan pengelolaan lahan gambut melalui pendekatan konservasi dan manajemen. Mengingat fungsi lahan gambut yang bagitu penting maka pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut harus dilakukan secara cermat, dan tinjauannya harus secara holistik yang melibatkan seluruh aspek yang terkait dengannya.

Mengingat sistem sosial melekat pada sistem alami (Sand, Isabel van de. 2012), kearifan lokal telah menjadi bagian strategi antisipasi/adaptasi perubahan iklim, bersama dengan aspek teknologi seperti teknologi kalender tanam (Katam), teknologi benih, pengelolan air dan iklim.

Pengelolaan sumber daya air di lahan gambut untuk mendukung pengelolaan lahan gambut berkelanjutan

S

aat ini pemanfaatan lahan gambut masih menjadi pilihan yang tak terhindarkan untuk pemerintah Indonesia dalam upaya membangun ketahanan pangan dari sektor pertanian. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan suatu tata kelola lahan gambut yang lebih lestari dan berkelanjutan melalui kebijakan manajemen dan konservasi yang terpadu. Strategi adaptasi-mitigasi akan membangun ketahanan iklim dengan menciptakan kegiatan pemanfaatan lahan gambut yang ramah iklim (climate friendly), yaitu dengan menekan kontribusi terhadap emisi GRK; dan sekaligus tahan iklim (climate proof) dengan memperkecil risiko terhadap variabilitas dan perubahan iklim. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya air di lahan gambut menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan pemanfaatan lahan gambut.

Saat ini sedikit sekali aktivitas riset di area sumber daya

4

Rubrik ICCC

air di lahan gambut yang telah mempertimbangkan dan memperhitungkan isu perubahan iklim dan dampaknya.

Oleh karenanya, aktivitas riset yang berkenaan dengan area tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air di lahan gambut. Riset ini bukan hanya dibutuhkan oleh para ilmuwan untuk memahami lebih detil mengenai keberadaan air yang dipengaruhi oleh variabilitas dan perubahan iklim, dan tata air, namun juga dibutuhkan para pengambil kebijakan agar dapat menyusun kebijakan untuk pengelolaan lahan gambut yang lebih baik dan berkelanjutan (sustainable peatland management), termasuk pengelolaan pertanian lahan gambut untuk mendukung ketahanan pangan.

Untuk memperkaya pengetahuan dan memperkuat perencanaan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di lahan gambut dengan pendekatan bottom-up (melibatkan petani lokal), maka kajian hidrologi yang lebih site specific perlu dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, termasuk pertanian di lahan gambut guna mendukung program ketahanan pangan.

Selain itu, tentunya kajian tentang perubahan alih fungsi lahan dan kaitannya dengan ketahanan pangan dan perubahan iklim perlu dilakukan secara paralel untuk memperkuat program pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Seiring dengan dua saran di atas, program Peatland and Peatland Mapping perlu segera diwujudkan dengan target untuk memperjelas arahan kebijakan yang akan dibuat oleh para pengambil kebijakan.

* Artikel ini merupakan intisari dari dokumen ketahanan iklim yang berjudul ‘Manajemen Sumber Daya Air pada Lahan Gambut Indonesia: Membangun Ketahanan Iklim di Sektor Pertanian’, yang sedang dikembangkan oleh ICCC - Climate Resilience Cluster bekerjasama dengan tim pakar dari berbagai instansi pemerintah dan akademisi.

Edisi 2 - Desember 2012

Rubrik ICCC

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

Strategi Pembangunan Rendah Emisi Melalui Energi Terbarukan, Transportasi dan Pertanian Oleh: Artissa Panjaitan

Mengubah arah teknologi dan metodologi pembangunan selalu merupakan tantangan.

Dialog antar negara dan negosiasi di antara entitas bisnis penting untuk membantu seleksi teknologi yang matang namun kompetitif. Akan tetapi, transfer teknologi dan pengeluaran modal untuk negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dari negara-negara maju.

Menurut Kurva Biaya Pengurangan Gas Rumah Kaca Indonesia yang dikeluarkan oleh DNPI (2010), peluang terbesar Indonesia untuk mengurangi emisi adalah dari sektor Tata Guna Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan pada Gambut dan Lahan & Hutan.

Selain itu, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebesar 6 – 7% per tahun dalam 10 – 20 tahun ke depan. Pada tahun 2030, menurut skenario perkembangan Business As Usual (BAU), emisi sektor energi diproyeksikan tumbuh hampir delapan kali lipat menjadi 810 juta ton CO2e dan akan menjadi penyumbang emisi terbesar. Emisi sektor energi ini akan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pertanian.

tty

im

ag

e .c

om

S

trategi pembangunan rendah emisi atau Low Emission Development Strategies (LEDS) merupakan sebuah isu vital global untuk menyelamatkan bumi dari kondisi iklim yang ekstrim sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju terus mengusahakan tercapainya tujuan ini walaupun perkembangan ekonomi melambat. Bagi negara-negara yang sedang berkembang hal ini merupakan dua tujuan yang bertentangan dan seringkali ditambah dengan terbatasnya anggaran.

:G

e

kecil dari potensi ini yang telah dikembangkan.

Memahami bagaimana menarik aliran investasi ke dalam RE akan membantu Pemerintah Indonesia untuk menstrukturisasi kebijakan - kebijakannya untuk mengembangkan RE sebaik-baiknya. Diperlukan tindakan-tindakan yang lebih baik dalam mempresentasikan peluangpeluan ini ke pihak swasta, menyingkirkan penghambat, dan juga menyediakan insentif yang tepat.

Melalui program LEDS, ICCC akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dan memeberikan pendekatan ilmiah untuk mengajukan saransaran perubahan kebijakan yang diperlukan.

ICCC akan menggunakan model-model berbasis ilmiah, yang diikuti dengan proyek pilot dalam sektor Energi.

Percobaan tersebut akan membantu membangun kepercayaan dalam investasi RE. Hasil proyek percobaan ini penting terutama karena investasi RE kemungkinan cocok untuk menggantikan generator bertenaga diesel, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tersebar di daerah-daerah pedesaan dan desadesa terisolir dengan kepadatan penduduk rendah. o ph

to

by

Jumlah emisi gabungan dari sektor transportasi dan emisi Indonesia cukup signifikan dan mungkin saling berkaitan kalau kita mempertimbangkan penggunaan bio-fuel yaitu gasohol dan biodiesel. Sektor transportasi dapat secara signifikan membantu mengurangi emisi NOx dengan penggunaan catalytic converters pada semua kendaraan. Dengan cara yang sama, perbaikan produktivitas pertanian akan membantu mengurangi tekanan yang mengakibatkan ekspansi lahan ke wilayah gambut.

Untuk memitigasi emisi sektor energi ini, Indonesia memiliki potensi besar pada sumber-sumber Energi Terbarukan (RE = Renewable Energy). Tetapi, sampai sekarang baru sebagian

Edisi 2 - Desember 2012

5

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

Rubrik ICCC

Biomassa Untuk Potensi Energi Terbarukan Indonesia Oleh: Artissa Panjaitan

R

enewable Energy (RE) atau Energi Terbarukan merupakan topik utama usaha pengurangan dan mitigasi emisi dalam perubahan iklim. Pada dasarnya ini adalah solusi buatan manusia untuk menangkap berbagai bentuk energi yang berbeda dalam siklus waktu yang pendek. Ini berlawanan dengan bahan bakar fosil yang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk sebelum dapat digunakan. Kalau jejak karbon dalam menyediakan solusi teknologi RE ini tidak dipertimbangkan, RE adalah netral karbon dalam arti tidak menggunakan karbon yang telah tersimpan di dalam tanah.

Ada banyak bentuk RE, misalnya: Air/Hidro, Angin, Biomassa, Tenaga Surya, Tenaga Angin, Biomasa, Geotermal, Sel Bahan Bakar dan Gelombang Laut. Semuanya menggunakan prinsipprinsip dasar konversi energi kinetik dalam bentuk proses fisik dan kimia. Terlebih lagi, setiap kawasan di dunia memiliki bentuk REnya sendiri yang paling menguntungkan. Misalnya tenaga surya paling baik digunakan di daerah dengan sinar matahari langsung sedangkan geotermal paling baik tersedia di kawasan vulkanik.

Tenaga air adalah jenis RE yang paling berkembang.

Perkembangan teknologinya telah membuat biaya pembuatannya lebih murah daripada pusat pembangkit tenaga berbahan bakar batu bara. Tergantung pada infrastruktur dan tenaga kerja manusia, pengeluaran modal tenaga air bervariasi antara US$ 2000 – 3000 per kW sementara biaya energinya hampir nol. Teknologi RE yang sudah matang membuat pengembangan proyek dan operasional menjadi efektif dan beresiko lebih kecil.

Solusi sel tenaga surya merupakan teknologi energi terbarukan namun memerlukan pengeluaran modal sampai US$ 5000 per kW kapasitas terpasang. Sebagian aplikasi perlu didampingi kapasitas penyimpanan energi untuk dapat memperoleh tingkat (stabil) output energi. Biaya yang tinggi ini membuat pengembangan RE tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi yang biasa. Akan tetapi, RE untuk kawasan terpencil mungkin menggunakan ketersediaan dan kemungkinan skala energi sebagai kriteria utama, bukannya biaya energi.

Energi Biomassa dapat ditemukan dalam bentuk bahan bakar biogas, bio-liquid dan bio solid. Sebagian ilmuwan bahkan memperkirakan bahwa biogas dan bio-liquid dapat secara signifikan menggantikan bahan bakar fosil untuk listrik dan transportasi. Sebagai sebuah negara tropis, Indonesia memiliki energi yang berlimpah untuk fotosintesa di daerah permukaan yang sama. Kita dapat mengatakan bahwa Indonesia memiliki salah satu potensi energi biomassa yang terbaik.

Pada saat ini, para pembuat kebijakan masih lebih memikirkan ke arah Limbah untuk Energi daripada Hasil (Bumi) untuk Energi, sehingga biomassa sebagai solusi kurang diprioritaskan dan oleh karenanya belum dimanfaatkan dengan tepat. Indonesia masih mensubsidi BBM (dimana harga pasar rata-rata Rp. 9,000 per liter dijual dengan harga Rp. 4,500 per liternya), dan sementara bioethanol dapat diproduksi dengan biaya kompetitif sebesar IDR 7.500/liter, yang masih lebih mahal daripada BBM bersubsidi. Hal ini jelas telah membuat bio-ethanol kurang menjadi pilihan.

6

illustration by Yoga/ICCC

Jenis-jenis energi terbarukan yang lain pada umumnya masih secara signifikan lebih mahal daripada tenaga air dan batu bara.

Selain itu, kapasitas produksi tenaga dari energi terbarukan berfluktuasi bergantung pada faktor cuaca dan sinar matahari.

Ada kalanya kapasitas penghasil energi tidak dimanfaatkan.

Faktor Kapasitas atau Capacity Factor (CF) digunakan untuk menyatakan persentase kapasitas terpasang yang secara nyata dapat digunakan untuk menghasilkan energi (pemasukan).

Indonesia dapat menjadikan Brazil sebagai contoh. Negara ini telah mulai menggunakan tenaga biomassa, di mana 18% bahan bakar untuk transportasi mereka adalah dari bio-ethanol.

Sementara bahan bakar minyak yang dipasarkan hanya dapat mencapai compressibility ratio (CR) 12, sementara bio-ethanol dapat mencapai CR 18. Tingginya tingkat CR (> 12) memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi, yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit sehingga emisi menjadi lebih sedikit. Dengan efisiensi mesin yang lebih baik dan pengembangan khusus energi tanaman, biomassa dapat menjadi solusi untuk menggantikan bahan bakar fosil di Indonesia.

Edisi 2 - Desember 2012

Kegiatan ICCC

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

Partisipasi ICCC pada ‘International Symposium on Wild Fire and Carbon Management in Peat-Forest in Indonesia’ Oleh. Eli Nur Nirmala Sari

P

ada tanggal 14 September 2012, Indonesia Climate Change Center (ICCC) memberikan presentasinya pada acara ‘International Symposium on Wild Fire and Carbon Management in Peat-Forest in Indonesia’. Simposium tersebut adalah symposium tahunan yang ke-4 yang diselenggarakan oleh JST-JICA sejaktahun 2009, yang dimaksudkan untuk saling berbagi informasi terkini, pengalaman pada kegiatan proyek, dan sesi khusus lainnya dengan topik hutan dan kegiatan terkait perubahan iklim di Indonesia (REDD+ dan sistem MRV), peningkatan kapasitas dan jaringan, dan sebagainya.

Pada Special Session I yang bertemakan ‘National Policy and Demonstration Activities on REDD+ Mechanism’, yang diselenggrakan pada hari Jumat, 14 September 2012, ICCC menyampaikan presentasi dengan judul ‘Peatland Definition and Peatland Mapping Methodology: Towards Sustainable Forest Management’. Pada presentasi selama 15 menit tersebut, ICCC memaparkan sekelumit mengenai sejarah terbentuknya ICCC dan tujuan dibentuknya ICCC. Isu penting yang disampaikan oleh ICCC pada simposium tersebut adalah mengenai diterbitkannya policy memo ‘Peatland Definition’ oleh ICCC. Peatland Definition ini adalah definisi konsensus oleh para ahli gambut, yang dihasilkan melalui beberapa pertemuan para ahli yang diselenggarakan oleh DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) dan ICCC. “Mungkin ada yang tidak sependapat dengan Peatland Definition oleh ICCC, dan hal tersebut adalah wajar. ICCC tidak dapat membuat semua pihak bahagia dan puas dengan definisi ini. ICCC merumuskan konsensus Peatland Definition ini sesuai dengan karakteristik lahan gambut di Indonesia, dengan berdasarkan sains, yang ditujukan untuk mengakomodasi semua kepentingan terkait Peatland Definition baik bagi para ilmuwan, para pengambil kebijakan, NGOs, sektor swasta, maupun institusi dan organisasi lain yang berkepentingan. ICCC merekomendasikan kepada semua stakeholders untuk mengadopsi Peatland Definition ini

Edisi 2 - Desember 2012

untuk semua kepentingan terkait lahan gambut di Indonesia”, demikian ditegaskan oleh presenter dari ICCC dalam menyikapi adanya perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai definisi lahan gambut di Indonesia, sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan data dan luasan lahan gambut yang dihasilkan oleh beberapa institusi dan juga peneliti terutama dalam memetakan lahan gambut di Indonesia.

“Konsensus Peatland Definition ini berlaku untuk semua wilayah di Indonesia. Dengan definisi ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan pemetaan lahan gambut, sehingga sebagai langkah awal adalah tersedianya pemetaan lahan gambut berdasarkan kedalaman. Kemudian, untuk mengakomodasi kepentingan pembuat kebijakan terkait dengan target pengurangan emisi GRK dari lahan gambut, langkah selanjutnya, yakni deliniasi lahan gambut adalah penting, misalnya adalah deliniasi lahan gambut berdasarkan pemanfaatan lahannya, hidrologi nya, tingkatan kualitas lahan gambutnya, apakah bagus atau sudah rusak, dan lain-lain. Dengan pendeliniasian lahan gambut berdasarkan beberapa komponen tersebut, diharapkan akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang handal terkait pengelolaan lahan gambut”, jelas Presenter menjawab pertanyaan dari Jack O Rieley, pakar gambut dunia.

Ditekankan oleh Presenter, bahwa standarisasi mengenai Peatland Definition adalah penting, sehingga dapat menuntun pada keseragaman data terkait lahan gambut. Setelah adanya standarisasi mengenai Peatland Definition, maka yang penting untuk dilakukan selanjutnya adalah membuat standarisasi mengenai metode pemetaan lahan gambut di Indonesia. Untuk merumuskan metode ini, ICCC sedang mengembangkannya bersama dengan para ahli pemetaan lahan gambut, dan untuk sementara telah merumuskan beberapa rekomendasi yang terkait metode pemetaan lahan gambut yang perlu diadopsi di Indonesia.

7

Kegiatan ICCC

Media Informasi Indonesia Climate Change Center

ICCC Memperkenalkan Programnya Dalam Indonesia Carbon Update Ketiga Oleh. Farrah Mardiati

I

ndonesia Climate Change Center mempergunakan kesempatan memperkenalkan program mereka kepada komunitas perubahan iklim yang lebih luas dalam Indonesia Carbon Update (ICU) ketiga, yang diselenggarakan di Jakarta, 5 sampai 7 November 2012.

Sebagai bagian perkenalan ini, ICCC juga memberikan presentasi mengenai perencanaan dan beberapa hasil programnya. Forum ini merupakan kesempatan yang signifikan untuk ICCC untuk memperluas keberadaannya dan menggandeng lebih banyak calon mitra.

Presentasi ICCC meliputi perkenalan ICCC sebagai bagian dari update networking untuk meningkatkan kapasitas nasional mengenai perubahan iklim dalam hal ilmu, kebijakan dan investasi. ICCC juga terlibat dalam beberapa sesi mendalam yang relevan dengan program kerja mereka, seperti ketahanan iklim melalui adaptasi dan mitigasi, kajian tentang lahan gambut untuk berkontribusi pada pengurangan emisi Indonesia, dan kerjasama bilateral dalam strategi pembangunan rendah emisi.

Untuk melengkapi presentasi tersebut, ICCC juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan dan menyebarluaskan paket

informasi kepada mereka yang hadir dalam acara ini tetapi tidak secara langsung ambil bagian dalam sesi presentasi tersebut. ICCC juga melakukan presentasi walk-through portal, yang memungkinkan para peserta belajar cara mengakses informasi mengenai pekerjaan ICCC. Indonesia Carbon Update adalah suatu prakarsa yang difasilitasi oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan para mitra strategis yang berminat, yang bertujuan meng-update sikap Pemerintah Indonesia terhadap nesogiasi internasional mengenai perubahan iklim, terutama permasalan mitigasi. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai initiatif yang tengah berlangsung dan kemajuan mengenai tindakan mitigasi Indonesia untuk mengurangi emisi GRK. Acara ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga pemikiran tentang investasi dalam tindakan mitigasi. Lebih lanjut lagi, acara ini juga memberikan kesempatan untuk bertemu para investor dan pengembang proyek yang bersedia melaksanakan program rendah karbon di lapangan karena acara ini melibatkan Pemerintah Indonesia, negara-negara donor, akademisi, pemuda, organisasi non-pemerintah (LSM) serta sektor swasta.

photo by: Budi Marta Utama/ICCC

Pemetaan Lahan Gambut di Indonesia Melalui Kemitraan Kolaboratif Oleh: Farrah Mardiati

P

ada tanggal 31 Oktober 2012, ICCC memfasilitasi pertemuan untuk membahas proses penyusunan standar metodologi pemetaan lahan gambut untuk Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerhati lahan gambut Indonesia, diantaranya UKP4, perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial (Bakosurtanal), dan perwakilan NGO. Dalam kesempatan tersebut, kelompok pakar in membahas langkah tindak lanjut penyusunan standar metodologi pemetaan lahan gambut setelah rekomendasi metodologi diajukan oleh ICCC. Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada dalam pemetaan lahan gambut serta keterbatasan sumberdaya, tim pakar sepakat bahwa metodologi pemetaan lahan gambut harus diperbaharui melalui proses kolaborasi kemitraan. ICCC sebagai focal point untuk menghimpun jejaring ilmuwan dan pembuat kebijakan memediasi terjadinya proses kolaborasi kemitraan tersebut. Melalui kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika, ICCC mengembangkan program kajian lahan gambut, dengan tujuan untuk memetakan lahan gambut dan membantu mengurangi berkurangnya area lahan gambut akibat konversi lahan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat guna (robust) berlandaskan temuan-temuan kajian lahan gambut.

Dalam kesempatan tersebut, ICCC menyusun rekomendasi metodologi pemetaan baru berdasarkan analisa metodologi yang pernah dilakukan sebelumnya serta merangkum hasil-hasil analisa pemetaan lahan gambut yang telah dilakukan oleh para ilmuwan di

8

Indonesia. Untuk proses selanjutnya, rekomendasi ICCC akan diuji coba di lapangan untuk memastikan apakah rekomendasi tersebut dapat diaplikasikan atau tidak. Untuk kegiatan ini, tim pakar telah memilih tiga wilayah, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua,sebagai area uji coba rekomendasi metodologi pemetaan lahan gambut yang disusun oleh ICCC. Ketiga area tersebut dipilih berdasarkan adanya kubah gambut (peat dome) yang besar serta masih berupa hutan gambut. Area tersebut juga dipilih berdasarkan ketidaktersediaan atau terbatasnya data, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data baru secara akurat atau memverifikasi kembali data yang sudah tersedia.

Kegiatan uji coba ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu melalui tiga tahap. Secara paralel, kegiatan uji coba ini juga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan membahas solusi yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Standar definisi lahan gambut yang juga telah dikembangkan oleh ICCC serta sedang dalam proses standarisasi oleh Badan Standarisasi Nasional akan digunakan sebagai referensi dasar dalam kegatan uji coba pemetaan tersebut.

Selain itu, exercise ini ditujukan untuk membuatpercontohan pemetaan lahan gambut sebagai suatu ekosistemyang akan menghasilkan rekomendasi terhadap kebijakan pengelolaanlahan gambut secara lestari, sebagai salah satu upaya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dari lahan gambut.

Edisi 2 - Desember 2012