Warta IATMI IATMIIATMI IUPK Freeport Terbit Setelah Proses Panjang Oleh: Ardiansah TK’15
P
emerintah
lewat
Presiden
(Jokowi)
akhirnya
Joko
menerbitkan
Widodo revisi
Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017,
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Di dalam PP ini, Jokowi memperpanjang izin ekspor mineral dan tambang mentah yang dalam PP sebelumnya harusnya disetop mulai 11 Januari 2017.
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua,
PP tersebut diterbitkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 10 Februari 2017. Isinya menyatakan bahwa setiap perusahaan tambang tetap dapat melakukan ekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian), dengan syarat mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi, divestasi sebanyak 51% secara bertahap selama 10 tahun, dan komitmen membangun smelter (pabrik pemurnian). Bila perusahaan pemegang KK tidak mengubah bentuk izinnya menjadi IUPK, maka tidak boleh melakukan ekspor bahan tambang mentah atau konsentratnya. Bila berubah menjadi IUPK, bisa melakukan ekspor konsentrat dengan syarat, yaitu dalam 5 tahun harus membangun pabrik pemurnian (smelter). Pemerintah akan memonitor tahapantahapan pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan tambang setiap 6 bulan. Namun Chappy Hakim, Presiden Direktur Freeport Indonesia yang telah resmi mengundurkan diri dari kursi Presdir PTFI pada 18 Februari 2017,, mengatakan pihaknya tidak menyetujui usulan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, karena memberikan ketidakpastian dimana aturan pajak yang ada bisa berubah sewaktu-waktu, tidak pasti seperti pada Kontrak Karya. Selain IUPK, Freeport juga tidak setuju dengan aturan kewajiban divestasi atau penjualan saham hingga 51%. "Freeport tidak akan beri 51% karena bisa kehilangan pengendalinya," jelas Chappy. Pihak Freeport berharap negosiasi dengan pemerintah bisa memunculkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak Freeport ingin IUPK tapi berprinsip
naildown, bukan berprinsip prevailing seperti diatur dalam PP 1/2017. Prevailing disini berarti mengikuti mengikuti aturan pajak yang berlaku sehingga pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat berubah-ubah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kontrak kerja yang berprinsip naildown, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap hingga masa kontrak berakhir. Sampai sebelum tanggal 10 Februari 2017, konsentrat yang ada di Freeport sudah menumpuk di gudang dan penuh. Sehingga Freeport terpaksa menghentikan produksinya. Masalah belum selesai, smelter di Gresik yang menjadi tempat pengolahan konsentrat untuk menjadi barang jadi tengah dilanda aksi mogok karyawan. Chappy juga mengatakan, pihaknya tidak mau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena penghentian produksi yang terjadi saat ini. Dia juga ingin kondisi di Papua tetap aman, meski ada gangguan produksi. Kini, sebanyak 1.000 personel TNI dan Polri disiagakan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, untuk mengamankan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2017, Kementrian ESDM menerbitkan IUPK permanen kepada pihak Freeport. IUPK yang dikeluarkan bersifat prevailing, bukan naildown seperti yang diharapkan PT Freeport. Dalam wawancaranya kepada detik.com, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, tidak mau menceritakan proses negosiasi dengan Freeport. Dengan keluarnya IUPK ini, PT Freeport kembali dapat memproduksi dan mengekspor konsentrat dan pengoperasian smelter kembali dapat dilakukan.
Groundbreaking Kilang Balongan Oleh: Fadhila Azzahra P. TK’16
P
ada hari Kamis, 16 Februari 2017 Mentri Mineral,
Energi
dan
Ignasius
Sumber Daya Jonan,
bersama
dengan Mentri Badan Usaha Milik
Negara,
Rini
Soemarno,
melakukan
groundbreaking pembangunan fasilitas Submarine Pipe Line (SPL) dan Single Point Mooring (SPM) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat
Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu,
Jawa
Barat.
Kilang
Balongan
merupakan kilang pertama dan terbesar yang terdapat di Indonesia yang menghasilkan bensin ramah lingkungan. Kilang yang telah beroprasi semenjak tahun 1994 ini mampu menghasilkan 125 ribu barel per day (bpd) dan merupakan satu – satunya kilang yang menghasilkan Pertamax
Plus di Indonesia serta pioneer kilang penghasil solar (Pertadex) berstandar EURO II yang ramah lingkungan di Indonesia. Produk-produk unggulan yang dihasilkan Kilang Balongan antara lain Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DEX, Kerosene (Minyak Tanah), LPG, dan Propylene. Proyek ini meliputi antara lain penggantian dan peningkatan SPM berkapasitas 150.000 Deadweight Tonnage (DWT) menjadi kapasitas 165.000 DWT, pipa offshore jaringan ganda 32�, pipa onshore pipeline, dan fasilitas flushing system. Dalam pengerjaannya, Pertamina menetapkan sejumlah partner melalui proses pengadaan sesuai prosedur di perusahaan. Pertamina menargetkan pengerjaan proyek ini selesai dalam 23 bulan sejak penandatangan kontrak pada 10 Oktober 2016. Investasi proyek ini mencapai 1,79 triliun rupiah. Dengan adanya proyek ini Pertamina berharap dapat menambah efektivitas kegiatan loading dan unloading yang dapat menekan biaya transportasi minyak mentah. Selain itu pemerintah juga berharap untuk dapat membangunan dan menginkatan kapasitas kilang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerinatah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas kilang nasional menjadi lebih dari 2 juta bpd pada tahun 2025. Proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2020 dengan peningkatan kapasitas dari 125 ribu barel per hari menjadi 240 ribu barel per hari.
Referensi : o
http://finance.detik.com/energi/3394497/sudah-ditunggu-tunggu-ini-dia-aturan-barujokowi-soal-tambang
o
http://finance.detik.com/energi/3395065/perusahaan-tambang-tak-bikin-smelterdarmin-ekspornya-disetop
o
https://finance.detik.com/energi/3421765/freeport-hadapi-masalah-berat
o
http://esdm.go.id/index.php/post/view/Groundbreaking-Proyek-PengembanganKilang-Balongan-Upaya-Tingkatkan-Ketahanan-Energi-Nasional/
o
http://indopetronews.com/2017/02/17/menteri-jonan-apresiasi-groundbreakingsplspm-kilang-balongan/
o
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2360378/dua-menteri-jokowi-groundbreakingkilang-balongan
o
https://m.tempo.co/read/news/2017/02/10/090845315/pemerintah-berikan-ptfreeport-status-iupk
o
https://finance.detik.com/energi/3419520/kenapa-freeport-akhirnya-mau-gantikontrak-karya-jadi-iupk