WARTA 1 SPBU Pendatang Baru, Vivo, Belum Dapat Beroperasi
B
adan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia bertambah satu dengan kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan merek
Vivo.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Vivo,
Syahrial mengungkapkan, SPBU Vivo dioperatori oleh PT Nusantara Energy Plant Indonesia (NEPI). "Vivo adalah penyalur dari PT Nusantara Energi Plant Indonesia," ujar Ego, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta pada Jumat lalu (22/9/2017). NEPI memiliki induk usaha di Singapura, yaitu Vitol Asia Pte Ltd. Perusahaan NEPI adalah investasi asing langsung di Indonesia, yang bisnisnya mencakup sektor energi, minyak dan gas (migas). Namun, Ego pun mengatakan nyatanya hingga kini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo belum mengantongi izin penyaluran, meskipun sudah mengantongi izin usaha umum BBM. sehingga Vivo belum diperbolehkan beroperasi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011, semua lembaga penyalur harus mendapatkan Surat Keterangan Penyalur (SKP) dari Direktorat Jenderal Migas. Perusahaan yang memiliki induk di Singapura tersebut belum mendapatkan SKP dari Direktorat Jenderal Migas. Pasalnya, saat mengajukan permohonan penerbitan SKP, ada syarat yang belum terpenuhi. "Saat ini Vivo sudah mengajukan permohonan penerbitan SKP. Namun dikembalikan oleh Ditjen Migas karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan," jelas dia. Menurut Ego, pada Rabu 20 September 2017 instansinya telah meminta NEPI untuk menghentikan kegiatan uji coba penyaluran pada SPBU tersebut. "Ditjen Migas telah meminta PT NEPI untuk segera mengurus penyelesaian administrasi untuk mendapatkan SKP," dia menandaskan.
WARTA 2 Pemerintah Bakal Lelang Blok East Kalimantan
D
elapan blok terminasi yaitu Blok
Tuban,
Blok
Ogan
Komering, Blok Sanga-Sanga,
Blok South East Sumatera (SES), Blok NSO, Blok B, Blok Tengah, dan Blok East Kalimantan kontraknya akan habis pada
Blok East Kalimantan (Sumber : www.finance-detik.com)
2018.
Kontrak
perusahaan
perusahaan migas asing di 8 blok itu tak diperpanjang, selanjutnya Pertamina lah
yang akan mengelolanya, kecuali pada blok East Kalimantan. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan bahwa Pertamina tidak tertarik terhadap blok migas tersebut, hal ini karena Pertamina diminta menanggung dana Abandonment and Site Restoration (ASR). Pertamina sebagai calon kontraktor pengganti Chevron Indonesia Company (Perusahaan yang sebelumnya mengelola Blok East Kalimantan) di sana keberatan bila dana ASR dibebankan pada mereka nantinya.
Karena menurut hitungan Pertamina, pengelolaan Blok East Kalimantan jadi kurang ekonomis kalau mereka harus membayar dana ASR untuk rehabilitasi lahan tambang. Alhasil status pengelolaan Blok East Kalimantan dikembalikan ke pemerintah. Karena statusnya yang masih kosong, pemerintah pun melakukan lelang untuk mencari kontraktor baru Blok East Kalimantan. Menurut Archandra Tahar, sudah ada beberapa perusahaan migas yang menyatakan ketertarikannya. Namun, pemerintah akan tetap mengkaji terlebih dahulu.
Di lain sisi, Kementrian ESDM juga tengah mencari cara untuk menekan biaya rehabilitas lahan tambang atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Pihaknya tengah mencari teknologi ASR yang tepat agar kebutuhan dananya tidak terlalu besar. Sebab dana tersebut
dianggap menjadi penghalang investasi perusahaan ketika ingin mengelola blok migas terminasi. “Pertamina mau saja mengelola Blok East Kalimantan dengan menggunakan skema gross split kalau tidak ada dana ASR. Andai menggunakan skema cost recovery, Blok East Kalimantan tetap tak ekonomis kalau ada dana ASR.� Ucap Archandra Tahar.
Referensi : o
http://bisnis.liputan6.com/read/3103437/siapa-perusahaan-di-balik-hadirnya-spbupendatang-baru-vivo
o
http://bisnis.liputan6.com/read/3103468/belum-penuhi-syarat-spbu-vivo-tak-bolehberoperasi
o
https://finance.detik.com/energi/d-3653865/pemerintah-bakal-lelang-blok-eastkalimantan
o
https://finance.detik.com/energi/3548796/pertamina-diminta-kembalikan-blok-eastkalimantan-ke-pemerintah
o