50 minute read
Grup Dalam Perusahaan
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2017 SERTA PROYEKSI 2018
Advertisement
COMPARISON OF THE TARGET AND REALIZATION IN 2017 AS WELL AS THE TARGET IN 2018
Dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain
Item / Item
Premi Bruto / Gross Premium
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year
Ekuitas / Equity
Total Aset / Total Assets Realisasi 2017 / 2017 Realization Target 2017 / 2017 Target
300,642.64 351,931.43
76,258.15 71,791.93
430,493.45 430,774.46
589,347.71 596,722.19 In million Rupiah unless stated otherwise
Target 2018 / 2018 Target
85.43% 421,472.69
106.22% 85,333.50
99.93% 496,911.95
98.76% 712,534.73
PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND DISTRIBUTION
Perusahaan telah menetapkan komitmennya untuk menyisihkan 22,50% dari laba bersih yang diterima pada tahun buku untuk membagikannya dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini dilakukan secara rutin setiap tahun tanpa ada pengecualian. Pada tahun 2017, Perusahaan telah membagikan dividen sebesar 22,50% dari laba bersih yang diterima di tahun 2016 sejumlah Rp15.533.350.562. Pembagian tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2017 dan tercantum dalam Akta Notaris yang dibuat di hadapan Ny. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH No. 86. The Company has committed to setting aside 22.50% of the total net profit for the fiscal year to be distributed as dividend to all shareholders. The dividend is distributed periodically every year without exception. In 2017, the Company distributed a dividend of 22.50% of the total net profit recorded in 2016 amounting to Rp15,533,350,562. Such distribution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 and stipulated in the Notarial Deed made before Mrs. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH No. 86.
PEMBAYARAN DiVIDEN DiVIDEND PAYOUT
Dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain
Tahun / Year
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year
Persentase Dividen / Dividend Percentage
Dividen yang Dibagikan / Dividend Paid Out In billion Rupiah unless stated otherwise
2017 2016 2015 2014 2013
76,258.15 69,037.11 66,323.35 51,061.01 41,761.95
22.50% 22.50% 22.50% 22.50% 22.50%
17,158.08 15,533.35 14,922.75 11,488.73 9,396.44
PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CHANGES IN THE LAWS AND REGULATIONS
Pada tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang berpengaruh pada Perusahaan, yaitu:
1. POJK No. 56/POJK.05/2017 Perubahan Kedua atas POJK
No. 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga
Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
2. POJK No. 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala
Perusahaan Perasuransian.
3. POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan
Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah. 4. POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
5. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian
Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
6. SEOJK No. 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan
Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. SEOJK No. 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan
Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
8. SEOJK No. 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman
Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
9. SEOJK No. 29/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris
Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah.
Sejauh yang diketahui Perusahaan, peraturan-peraturan ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan. In 2017, the Government issued several regulations that affected the Company, among others:
1. POJK No. 56/POJK.05/2017 on the Second Amendment to
POJK No. 1/POJK.05/2016 on Investment in Government
Bonds by Non Bank Financial Services Institutions.
2. POJK No. 55/POJK.05/2017 on Periodic Reporting of
Insurance Companies.
3. POJK No. 17/POJK.05/2017 on Guidelines on Administrative Sanctions in the Insurance Sector and Freezing of Assets of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.
4. POJK No. 71/POJK.05/2016 on Financial Soundness in
Insurance Companies and Reinsurance Companies.
5. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2017 on Valuation Basis for
Investment and Non Investment Assets for Insurance
Companies and Reinsurance Companies.
6. SEOJK No. 24/SEOJK.05/2017 on Guidelines for the
Calculation of the Minimum Risk Based Capital for Insurance
Companies and Reinsurance Companies.
7. SEOJK No. 26/SEOJK.05/2017 on Approval of the Placement of Investment and Non Investment for Insurance Companies,
Reinsurance Companies, Sharia Insurance Companies and
Sharia Reinsurance Companies.
8. SEOJK No. 27/SEOJK.05/2017 on Guidelines on Technical
Reserve Creation for Insurance Companies and Reinsurance
Companies.
9. SEOJK No. 29/SEOJK.05/2017 on Annual Actuary Reports of Insurance Companies, Reinsurance Companies, Sharia Insurance Companies and Sharia Reinsurance Companies.
To the knowledge of the Company, the foregoing regulations have no significant effects on the Company’s financial statements.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
Standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017.
Penerapan dari amandemen, revisi dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru yang tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan adalah:
• Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”; • PSAK 3 (revisi 2016) “Laporan Keuangan”; • PSAK 24 (revisi 2016) “Imbalan Kerja”; • PSAK 58 (revisi 2016) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”;
• PSAK 60 (revisi 2016) “Instrumen Keuangan : Pengungkapan”; • ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13:
Properti Investasi";
• ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan".
Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:
• Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap" • Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas Prakarsa
Pengungkapan";
• Amandemen PSAK 46 "Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasikan"
• Amandemen PSAK 62 “Kontrak Asuransi”
• PSAK 71: Instrumen Keuangan • PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan • PSAK 73: Sewa Standards, amendments and interpretations which became effective starting January 1, 2017
The adoption of the following amendments, revised and improvement accounting standards and new interpretation of the accounting standard that did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported on the financial statements are as follows:
• Amendment to SFAS 1 “Presentation of Financial Statements”; • SFAS 3 (revised 2016) “Financial Statements”; • SFAS 24 (revised 2016) “Employee Benefit”; • SFAS 58 (revised 2016) “Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation”;
• SFAS 60 (revised 2016) “Financial Instruments: Disclosure”; • ISAK 31 "Intrepretation on the scope of PSAK 13: Investment
Property";
• ISAK 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting
Standards".
New standards, revision and interpretation issued that have not been effective for the fiscal year that is started on or after January 1, 2018 and January 1, 2019 are as follows:
• Amendment to PSAK 16 “Property, Plant and Equipment” • Amendment to PSAK 2 “Cash Flows Statement Disclosure
Initative”
• Amendment to PSAK 46 “Taxation Recognition of Deferred
Tax Asset for Unrealised Losses”
• Amendment to PSAK 62 “Insurance Contract”
• PSAK 71: Financial Instrument
• PSAK 72: Revenue from Contract with Customers
• PSAK 73: Leases
PROSPEK USAHA 2018
2018 BUSINESS PROSPECTS
Perekonomian Nasional berperan besar dalam menentukan prospek usaha MAIPARK. Untuk tahun 2018, IMF telah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar di angka 5.3%. Kegiatan ekspor dan investasi akan bertumbuh pesat dan menjadi kontributor utama meningkatnya perekonomian Nasional. Namun demikian, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap tinggi rendahnya harga komoditas dinilai tidak sehat, sehingga Pemerintah dituntut untuk memperkuat ekspor dari peningkatan kinerja industri lainnya, salah satunya industri manufaktur.
Sementara itu, Pemerintah juga mulai menaruh perhatian pada industri asuransi, khususnya kegiatan pengasuransian Barang Milik Negara. Ke depan, Pemerintah akan menetapkan dan menyusun program Asuransi Barang Milik Negara (ABMN), yang utamanya harus memuat perlindungan risiko bencana. Hal ini merupakan peluang strategis bagi prospek bisnis Perusahaan. Terlebih lagi, industri asuransi dan reasuransi di Indonesia menunjukkan adanya tren yang positif dengan perkiraan pertumbuhan antara 10%-15%.
Di samping ABMN, Pemerintah juga mempertimbangkan skema asuransi bencana alam atau Disaster Risk Financing mengingat letak geografis Indonesia yang rawan bencana alam. Asuransi tersebut direncanakan akan diwajibkan khususnya bagi rumah tinggal. Skema Disaster Risk Financing menekankan aspek pengelolaan biaya atas risiko bencana sekaligus pengaruh kontribusi penilaian risiko. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menggerakkan survei dan riset mengenai praktik skema asuransi di negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Perusahaan sendiri telah memiliki kebijakan Disaster Risk Financing yang siap untuk diimplementasikan, terutama untuk mendorong Pemerintah mengasuransikan aset-aset berbentuk properti. Ke depannya, dengan adanya kebijakan tersebut, Perusahaan berharap Indonesia memiliki Skema Asuransi Bencana Nasional sendiri. National economy plays a great role in predicting MAIPARK’s business prospects. For the year 2018, IMF has predicted that Indonesia’s economic growth will be recorded at about 5.3%. The rapid growth of export and investment are the main contributor to the increase of National economy. However, the dependency of export sector in Indonesia with the rate of commodity price is deemed unhealthy, demanding the Government to strengthen export by improving the performance of other industries, one of which is manufacture industry.
Meanwhile, the Government begins to pay attention to the insurance industry, especially the insurance of State Properties. Henceforth, the Government will determine and formulate State Property Insurance (ABMN), which mainly contains catastrophe risk protection. This is a strategic opportunity for the Company’s business prospect. Furthermore, insurance and reinsurance industry in Indonesia shows a positive trend with a rate growth of between 10%-15%.
Besides ABMN, the Government also considers a Disaster Risk Financing scheme, given Indonesia’s geographic location that is prone to natural disasters. The insurance is planned to be mandatory especially for housing. The Disaster Risk Financing scheme focuses on the cost management aspect of disaster risk and the impact of risk assessment contribution. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has initiated surveys and research regarding the insurance scheme practices across Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) countries. The Company itself has established a Disaster Risk Financing policy that is set to be implemented, especially to encourage the Government to insure property assets. In the future, with the policy, the Company expects Indonesia to have its own National Disaster Risk Financing scheme.
95 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
97 Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance 98 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (Gms) 100 Dewan Komisaris The Board of Commissioners 101 Direksi The Board of Directors 103 Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Committees Under The Board of Commissioners 105 Komite-Komite Pendukung Direksi Committees Under The Board of Directors 107 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary 108 Unit Audit Internal Internal Audit Unit 111 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System 111 Sistem Manajemen Risiko Risk Management System 112 Kode Etik Code of Conduct 113 Budaya Perusahaan Corporate Culture 114 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility ERUPSI GUNUNG BERAPI | VOLCANIC ERUPTION
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Sebagai perusahaan reasuransi bencana alam dengan 83 ceding company di seluruh Indonesia, MAIPARK mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Kepercayaan masyarakat dan ceding company juga harus senantiasa dipertahankan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi kerja di antara seluruh karyawan untuk menciptakan proses kerja yang efektif dan mempertahankan reputasi Perusahaan yang telah dibangun selama ini.
Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) memegang peran penting dalam membangun sinergi tersebut. Perusahaan telah membentuk Pedoman Tata Kelola yang mengatur peran dan tata cara pengelolaan Perusahaan bagi setiap organ Perusahaan. Pengelolaan Perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab merupakan upaya utama Perusahaan untuk mencapai keberlangsungan usaha jangka panjang.
Menyadari bahwa ekonomi, industri dan masyarakat akan selalu mengalami transformasi, Perusahaan mendukung penerapan GCG yang dinamis. Dibarengi dengan penerapan nilai profesionalisme, transparansi dan efisiensi, Perusahaan yakin pelaksanaan GCG dapat memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
Pedoman Tata Kelola juga menetapkan 5 (lima) prinsip pelaksanaan GCG yang senantiasa dipegang oleh Perusahaan, yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. As a catastrophe insurance company that protects 83 ceding companies in Indonesia, MAIPARK carries great duties and responsibilities. The trust of the people and ceding companies must constantly be maintained. To that end, work synergy between all employees is required to generate an effective work progress and to maintain the Company’s established reputation.
Good Corporate Governance (GCG) plays an important role in building such synergy. The Company has formulated Code of Corporate Governance (Code of CG) that govern the roles and procedures in the Company’s governance for each of the Company’s organ. A sound and responsible management of the Company is part of the Company’s primary efforts in achieving a long-term business sustainability.
Being aware of the constant transformation of the economy, industry and community, the Company also supports the implementation of a dynamic GCG. With the implementation of professionalism, transparency, and efficiency values, the Company is confident that GCG can provide added value to the stakeholders.
The Code of CG also determine 5 (five) principles of GCG implementation that the Company upholds consistently:
1. Transparency
Transparency in the process of decision-making as well as transparency in the disclosure of material and relevant information on the Company.
2. Accountability
Clarity in organ’s function, implementation and accountability for an effective Company’s management.
3. Responsibility
Compliance of the Company’s management with the prevailing laws and sound corporate principles.
4. Independency
The Company is managed in a professional manner without any conflict of interest and influence/pressure from any party in violation of the prevailing laws and regulations and corporate principles.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (Independency)
Suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi.
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Penerapan GCG dilakukan bersama-sama oleh seluruh jenjang organisasi Perusahaan sebagai berikut:
1. Pemegang Saham; 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Komite Dewan Komisaris; 5. Internal Audit; 6. Sekretaris Dewan Komisaris; 7. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 8. Eksternal Auditor; dan 9. Karyawan Perusahaan. 5. Fairness
Fairness and equality in fulfilling the stakeholders’ right based on the prevailing agreemenst and laws and regulations.
STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG is implemented in collaboration by all of the Company’s organs, as follows:
1. Shareholders; 2. Board of Commissioners; 3. Board of Directors; 4. Board of Commissioners Committee; 5. Audit Internal; 6. Secretary to the Board of Commissioners; 7. Corporate Secretary; 8. External Auditor; and 9. The Company’s Employees.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk memberikan pendapatnya. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi di Perusahaan, RUPS memiliki kewenangan eksklusif, termasuk wewenang untuk menyetujui pergantian dan/atau penambahan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif lainnya.
RUPS terdiri dari dua bentuk, yakni RUPS Tahunan (RUPST) yang pelaksanaannya bersifat wajib setiap tahun dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang pelaksanaannya bersifat sewaktuwaktu tergantung pada kebutuhan Perusahaan. Salah satu hal yang dibahas dalam RUPST adalah pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerjanya melalui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.
RUPS 2016
Perusahaan telah mengadakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 28 April 2016 bertempat di MAIPARK Ballroom The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company’s organ wherein the shareholders can express their opinions. As the highest authority in the Company, the GMS holds an exclusive authority, including the power to approve the changes and/or addition of the Board of Commisioners, the Board of Directors, and other executive officers.
The GMS is divided into two forms, namely the Annual GMS (AGMS) that is required to be organized annually and Extraordinary GMS (EGMS) that can be organized at any time as necessary. One of the agendas in the AGMS is the accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their performance through the Financial Statements and the Annual Report.
2016 GMS
The Company held an AGMS and an EGMS on April 28, 2016 at the Ballroom of the Insurance HR Development of
Pusat Pengembangan SDM Asuransi/Kantor AAUI Gedung Permata Kuningan. Keputusan rapat Perusahaan di tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan.
KEPUTUSAN RUPST 2016
1. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris; 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukkan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota pengurus Perusahaan.
KEPUTUSAN RUPSLB 2016
a. Penegasan perubahan nama pemegang saham; b. Perubahan komposisi pemegang saham karena penggabungan (merger) dan penegasan perubahan nama pemegang saham;
c. Perubahan Anggaran Dasar; dan d. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
RUPS 2017
Pada tahun 2017, Perusahaan menyelenggarakan RUPS pada tanggal 27 April 2017 bertempat di Maipark Ballroom, Gedung Permata Kuningan Lt. 2. RUPS tersebut menghasilkan keputusankeputusan sebagai berikut:
KEPUTUSAN RUPST
1. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku per 31
Desember 2016 dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukkan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan untuk tahun buku 2017;
4. Penetapan remunerasi pengurus Perusahaan.
KEPUTUSAN RUPSLB
a. Penegasan perubahan nama pemegang saham; b. Laporan tindakan pengurus terkait dengan kenaikan sesi wajib Asuransi gempabumi dan kenaikan komisi Reasuransi per 1 April 2017;
c. Perubahan komposisi pemegang saham sehubungan dengan terjadinya akuisisi PT Fairfax Insurance dengan
PT Multi Artha Guna Tbk;
d. Penjualan saham PT Asuransi Puri Asih dan PT MAA
General Assurance;
e. Persetujuan pengangkatan beberapa anggota Dewan Pengawas
Syariah PT Reasuransi MAIPARK Indonesia.
MAIPARK/AAUI Office at Permata Kuningan Building. The Company’s meeting resolutions in 2016 have been made by the Company in accordance with its purposes to serve the Company’s needs.
2016 GMS RESOLUTIONS
1. Approval of the Annual Report for the fiscal year that ended on December 31, 2015 and approval of the financial position and profit or loss statement for the fiscal year that ended on December 31, 2016 and approval to discharge and acquit (acquit de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions; 2. Approval of the utilization of net profit for the fiscal year that ended on December 31, 2015;
3. Appointment of a Public Accountant to perform audit on the Financial Statements for the fiscal year of 2016; and
4. Determination of remuneration for the Company’s management.
2016 EGMS RESOLUTIONS
a. Confirmation of the change of shareholders’ names; b. Change of the shareholders composition due to merger and confirmation of the change of shareholders’ names;
c. Change of the Articles of Association; and d. Change of the Board of Commissioners’ composition.
2017 GMS
In 2017, the Company held a GMS on April 27, 2017 at MAIPARK Ballroom, Permata Kuningan Building 2nd Floor. The GMS made the following resolutions:
AGMS RESOLUTIONS
1. Approval of the Annual Report for the fiscal year that ended on December 31, 2016 and approved of the financial position and profit and loss statement for the fiscal year that ended on December 31, 2016 and approval to discharge and acquit (acquit de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory activities for the fiscal year that ended on
December 31, 2016 and the supervisory report of the
Board of Commissioners;
2. Approval of the utilization of net profit for the fiscal year that ended on December 31, 2016;
3. Appointment of a Public Accountant to perform audit on the financial statements for the fiscal year of 2017.
4. Determination of remuneration for the Company’s management.
EGMS RESOLUTIONS
a. Confirmation of the change of shareholders’ name; b. Report on the management actions’ related to the increase of compulsory insurance cession for earthquake and the increase of Reinsurance’s commission as of April 1, 2017;
c. Change of shareholders’ composition related to the acquisition of PT Fairfax Insurance and PT Multi Artha Guna Tbk;
d. Sale of shares of PT Asuransi Puri Asih and PT MAA General
Assurance;
e. Approval of the appointment of several Sharia Supervisory Board members of PT Reasuransi MAIPARK Indonesia.
DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS
Peran, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas strategi yang diterapkan Direksi.
Dalam melaksanakan fungsinya di MAIPARK, Dewan Komisaris dapat membentuk komite pendukung. Komite pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi.
Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 terdiri dari 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut: The roles, duties and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated in the Company’s Code of CG and Articles of Association that is in accordance with the prevailing laws. The Board of Commissioners is the Company’s organ that functions to supervise and provide recommendation on the strategies implemented by the the Board of Directors.
In carring out its function in MAIPARK, the Board of Commissioners can establish supporting committees. The committees supporting the Board of Commissioners consist of the Audit Committee, the Risk Policy Committee, and the Remuneration Committee.
The Board of Commissioners, as of December 31, 2017, consists of 4 (four) members with following composition:
Nama / Name
Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK, CIP, QIP, CRGP
Sigit Suciptoyono, S.E.
Ir. Karel Fitrijanto, S.E., As.
A.A. Ngurah Adnyana Dipta, S.H., M.M., AAIK, ICBU, CRGP Jabatan / Position
Komisaris Utama President Commissioner
Komisaris Commissioner
Komisaris Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner
Dadang Sukresna, M.B.A
Akta No. 1 tanggal 1 juli 2015 Deed No. 1, dated July 1, 2015
Akta No. 1 tanggal 1 juli 2015 Deed No. 1, dated July 1, 2015
Akta No. 1 tanggal 1 juli 2015 Deed No. 1, dated July 1, 2015
Akta No. 1 tanggal 1 juli 2015 Deed No. 1, dated July 1, 2015
Efektif 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP674/NB.11/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dadang Sukresna Selaku Calon Komisaris PT Reasuransi MAIPARK Indonesia (hasil Fit & Proper Test). Effective as of January 1, 2018 based on the decree of the members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.KEP-674/NB.11/2017 on the Fit and Proper Test Result of Dadang Sukresna as the prospective commissioner of PT Reasuransi MAIPARK Indonesia.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang berikut:
a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik;
e. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
The Board of Commissioners holds the following duties and authorities:
a. To guarantee an effective, correct and quick decision making as well as to act independently, not having interest that causes its ability to implement duties independently, and critically.
b. To implement monitoring and recommendation provision to the Board of Directors;
c. To monitor the Board of Directors in maintaining balance between all parties’ interests, especially interests of the policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to receive benefits; d. To prepare the Board of Commissioners’ activity report which is a part of Good Corporate Governance implementation report;
e. To monitor the effectiveness of Good Corporate
Governance implementation.
DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS
Direksi adalah organ Perusahaan yang berfungsi mengelola aspek-aspek manajerial dan operasional di Perusahaan melalui perencanaan strategi dan penetapan target kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berpegang teguh pada visi, misi dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Perusahaan sebagai target utama. Tugas dan tanggung jawab Direksi beserta tata cara lainnya diuraikan di dalam Pedoman Tata Kelola sebagai Pedoman Direksi.
Komposisi Direksi di Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan detail sebagai berikut: The Board of Directors is the Company’s organ that serves to manage the managerial and operational aspects of the Company through work strategies planning and targets formulation. In carrying out its duties, the Board of Directors firmly upholds the Company’s vision, mission and long-term interests as the primary targets. The duties and responsibilities and other procedures of the Board of Directors are stipulated in the Governance Guideline as the Board of Directors Charter.
The Board of Directors consists of 3 (three) members with the following composition: Nama / Name
Ir. Yasril Y. Rasyid, AAIK, AMRP, CRGP, QIP
Bisma Subrata, B.Sc., Dipl. Insurance, CIP, CRGP
Imelda Siahaja, S.E., CRGP Jabatan / Position
Direktur Utama President Director
Direktur Director
Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-330/NB.11/2015 Decision of the Board of Commissioners of OJK No.: KEP-330/NB.11/2015
Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP-584/BL/2011 Decision of the Capita Market and Financial Institutions Supervisory Agency No.: KEP-584/BL/2011
Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: Kep-336/NB.1/2013 Decision of the Board of Commissioners of OJK No.: Kep-336/NB.1/2013
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Direksi memiliki tugas dan wewenang berikut:
a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis.
b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari
Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya; c. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
d. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik;
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
f. Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; g. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan
Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. THE BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES AND AUTHORITIES
The Board of Directors holds the following duties and authorities:
a. To guarantee an effective, correct and quick decision making as well as to act independently, not having interest that causes its ability to implement duties independently, and critically.
b. To comply with the provisions of law, articles of stipulation, and other internal regulations from the
Insurance Company in implementing its duties;
c. To manage an Insurance Company in line with its authorities and responsibilities;
d. To ensure implementation and practive of the Good
Corporate Governance;
e. To be held accountable of its duties implementation to the GMS;
f. To ensure that the Insurance Company takes into account the interests of all parties, particularly the interests of policy holder, the insured, participant, and/or the party entitled to receive benefits; g. To ensure that information concerning the Insurance
Company is given to the Board of Commissioners on time and completely.
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
KOMITE-KOMITE PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS
KOMITE AUDIT
Komite Audit adalah komite pendukung Dewan Komisaris yang berperan memastikan penerapan pengendalian intern, termasuk melalui audit internal dan eksternal. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Ketua Komite Audit.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
Pedoman Komite Audit mengatur tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:
1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
2. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen sesuai dengan standar audit yang berlaku;
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan; 4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal; dan
5. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Komite Pemantau Risiko adalah komite bentukan Dewan Komisaris yang dibuat dengan tujuan mendukung fungsi Dewan Komisaris mengawasi dan memantau sistem manajemen risiko. Hasil penilaian atas sistem manajemen risiko yang telah dibuat disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko senantiasa berpedoman kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk Komite Kebijakan Risiko. AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee is a committee supporting the Board of Commissioners that serves to ensure internal control implementation, including through internal and external audit. In carrying out its duties, the Audit Committee complies with the prevailing laws and and the Audit Committee Cahrter that has been signed by the President Commissioner and the Chairman of the Audit Committee.
AUDIT COMMITTEE’S DUTIES AND RESPONSIBIILITES
The Audit Committee Charter prescribes the following duties and responsibilities:
1. To ensure well implementation of internal control;
2. To ensure internal audit and independent audit implementations are in compliance with the prevailing audit standard;
3. To ensure the implementation of follow-up from the
Board of Directors on findings of internal audit unit, independent/external auditor, and result of the Financial
Services Authority (OJK); 4. To give recommendation of independen/external auditor nominees; and
5. To ensure conformity between financial report with the prevailing accounting standards.
RISK MONITORING COMMITTEE
The Risk Monitoring Committee is a committee established by the Board of Commissioners to support the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the risk management system. The result of the assessment of the risk management system is then reported to the Board of Commissioners as a recommendation.
In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee consistently upholds to the Decree of the Board of Commissioners for the Risk Monitoring Committee. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Pedoman Komite Kebijakan Risiko mengatur tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu terkait manajemen risiko.
KOMITE REMUNERASI
Fungsi Komite Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris menyusun sistem remunerasi dan menentukan besaran remunerasi untuk disampaikan kepada RUPS sebagai rekomendasi. Komite Remunerasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh Komisaris Utama.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi
Surat Keputusan Dewan Komisaris terhadap Komite Remunerasi mengatur tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel; 3. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi Dewan
Komisaris, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada
RUPS; dan
4. Mengevaluasi sistem imbalan Dewan Komisaris, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya. Risk Monitoring Committee’s Duties and Responsibilities
The Risk Policy Committee Charter prescribes the following duties and responsibilites:
1. To supervise and monitor risk management implementation;
2. To assess risk management effectiveness including risk tolerance that the Company could take;
3. To implement duties and responsibilities given by the
Board of Commissioners from time to time related to the risk management.
REMUNERATION COMMITTEE
The Remuneration Committee supports the Board of Commissioners in formulating a remuneration system and determining the amount of remuneration to be proposed to the GMS as a recommendation. The Remuneration Committee complies with the prevailing laws and Decree of the Board of Commissioners that has been signed by the President Commissioner.
Remuneration Committees’ Duties and Responsibilities
Decree of the Board of Commissioners for the Remuneration Committee prescribes the following duties and remunerations of the committee:
1. To study the prevailing laws and regulations regarding remuneration policy;
2. To ensure that the Company has a transparent remuneration system in the form of permanent salary or honorarium, allowance and facilities as well as variable incentive; 3. To support the Board of Commissioners in formulating and determining remuneration policies in the form of permanent salary or honorarium, allowance and facilities as well as variable incentive for the Board of Commissioners, if require to be proposed to the
GMS; and
4. To evaluate rewards system for the Board of Commissioners, provision of benefits and other facilities.
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
KOMITE-KOMITE PENDUKUNG DIREKSI
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS
KOMITE INVESTASI
Komite Investasi adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direksi. Komite Investasi mendukung Direksi dalam mengelola dan mengembangkan investasi Perusahaan. Komite Investasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Surat Keputusan Direksi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi
Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI
Komite Pengembangan Produk Asuransi adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direksi. Komite Pengembangan Produk Asuransi mendukung Direksi dalam mengelola dan mengembangkan produk asuransi di Perusahaan. Komite Pengembangan Produk Asuransi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Surat Keputusan Direksi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi
1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan Perusahaan asuransi.
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi.
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya. INVESTMENT COMMITTEE
Investment Committee is a committee under and directly responsible to the Board of Directors. Investment Committee supports the Board of Directors in the Company’s investment management and development. The Investment Committee complies with the prevailing laws and Decree of the Board of Directors that has been signed by the President Director.
Investment Committee’s Duties and Responsibiilites
To support the Board of Directors in relation to the formulation of investment policies and monitoring of the implementation of the investment policies.
INSURANCE PRODUCTS DEVELOPMENT COMMITTEE
Insurance Products Development Committee is a committee under and directly responsible to the Board of Directors. Insurance Products Development Committee supports the Board of Directors in the Company’s insurance products management and development. The Insurance Products Development Committee complies with the prevailing laws and Decree of the Board of Directors that has been signed by the President Director.
Insurance Product Development Committee’s Duties and Responsibiilites
1. To formulate strategic plannings of insurance products development and marketing as a part of the insurance
Company’s strategic planning.
2. To evaluate new insurance products conformity with the insurance products development and marketing strategic planning.
3. To evaluate insurance products performance and propose a change or stop the marketing. KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
Komite Teknologi Informasi adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direksi. Komite Teknologi Informasi mendukung Direksi dalam mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi di Perusahaan. Komite Teknologi Informasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Surat Keputusan Direksi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi
1. Menetapkan IT Plan jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Menetapkan prioritas pengembangan aplikasi. 3. Memastikan keamanan (security) sistem IT. 4. Menetapkan standard hardware. 5. Mengalokasikan sumber daya (resource) untuk IT
Perusahaan. INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE
Information Technology Committee is a committee under and directly responsible to the Board of Directors. Information Technology Committee supports the Board of Directors in the Company’s information technology system management and development. The Information Technology Committee complies with the prevailing laws and Decree of the Board of Directors that has been signed by the President Director.
Information Technology Committee’s Duties and Responsibiilites
1. To determine long-term, middle-term and annual IT Plan.
2. To determine application development priority. 3. To ensure the security of IT system. 4. To determine hardware standard.
5. To alocate resource for the Company’s IT.
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, publik, media, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan wajib memahami peraturan-peraturan terkait industri dan pasar modal sebagai koordinator kepatuhan hukum Perusahaan.
Profil Sekretaris Perusahaan
Chelma Destria S.I.Kom.
Warga Negara Indonesia 31 Tahun. Ibu Chelma Destria lahir di Bogor, Jawa Barat pada 16 Desember 1986. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Fakultas Komunikasi. Karirnya dimulai di DwiSapta Advertising Agency pada November 2008 hingga Januari 2009. Beliau juga pernah bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informasi di kurun waktu 2009-2012. Pernah juga bekerja di EECCHI (Energy Efficiency Conservation and Clearing House Indonesia) - Social Media pada January hingga Juni 2013. Di Industri Asuransi, awal karirnya, sebelum bekerja di PT Reasuransi MAIPARK Indonesia adalah di AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sebagai Public Relation di kurun waktu Juni 2013 - Februari 2014. Pernah juga bekerja di PT. MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sebagai Marketing Product Section Head sejak Maret 2014 hingga November 2014. Selain itu juga pernah bekerja di FEMINA GROUP sebagai Jr. Marketing Manager of Ayahbunda, Parenting and Disney Jr. Magazine pada November 2014 hingga Oktober 2015. Pernah bekerja juga pada BlackGarlic Indonesia sebagai Marketing Communication Manager sejak April 2016 hingga Februari 2017 sebelum akhirnya bergabung di MAIPARK hingga saat ini. Corporate Secretary acts as an intermediary between the Board of Directors and the Board of Commissioners, the public, the media, the shareholders and other stakeholders. Furthermore, the Corporate Secretary must understand requirements and regulations concerning the industry and capital market to ensure the compliance of the Company with the law.
Corporate Secretary’s Profile
Chelma Destria S.I.Kom.
Indonesian Citizen, 31 years old. Chelma Destria was born in Bogor, West Java on December 13, 1986. Obtained her Bachelor of Communication Degree from the Communication Faculty, Universitas Padjajaran. Her carrier began at DwiSapta Advertising Agency in November 2008 to January 2009. She also filled out a position in the Ministry of Communication and Informatics in the period of 2009-2012. She worked at EECCHI (Energy Efficiency Conservation and Clearing House Indonesia) - Social Media between January and June 2013. In the insurance industry, prior to serving at PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, she worked for the AAUI (General Insurance Association of Indonesia) as Public Relation in the period of June 2013 - February 2014. She also worked at PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision) as the Marketing Product Section Head from 2014 to November 2014. Furthermore, she also worked for the Femina Group as a Jr. Marketing Manager of Ayahbunda, Parenting and Disney Jr. Magazine from November 2014 to October 2015. She worked at BlackGarlic Indonesia as the Marketing Communication Manager from April 2016 to February 2017 before finally joined MAIPARK until today.
UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT
Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian internal, meninjau efektivitas manajemen risiko dan proses tata kelola pada umumnya. Perusahaan telah menetapkan misi khusus bagi Unit Audit Internal, yakni untuk meyakinkan bahwa seluruh operasi dilakukan dengan standar terbaik melalui pelaksanaan fungsi assurance secara objektif dan independen serta pemberian saran berdasarkan best practice. Dalam mewujudkan misi dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal menyediakan fungsi assurance yang obyektif dan independen serta memberikan saran berdasarkan prinsip best practices. Unit Audit Internal menggunakaan pendekatan sistematis dan berbagai disiplin ilmu dalam setiap tindakannya.
Dalam rangka mencapai pelayanan yang berkualitas, Unit Audit Internal memastikan pelaksanaan tugasnya selalu patuh pada standar dan professional practices yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.
Profil Kepala Unit Audit Internal
Satwika Arief Riadi, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CGI
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Bapak Satwika Arief Riadi lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1979. Beliau meraih gelar S1 di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014. Kini beliau menjabat sebagai Group Head Internal Audit & Compliance MAIPARK sejak tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ref. No. RMI/HRGA/PK/02.16/179. Sebelumnya, beliau pernah menjabat beberapa posisi penting seperti Partner Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, anggota dari Moore Stephens International (2008-2016), serta sebagai Manager Audit di KAP Osman Bing Satrio & Rekan (eks. Hans Tuanakotta Mustofa), anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (2002-2008). Selain itu, saat ini beliau juga aktif sebagai dosen di bidang audit dan akuntansi. The Internal Audit Unit is responsible for the internal control system supervision and evaluation, risk management review and governance process effectiveness in general. The Company has assigned a particular mission for the Internal Audit Unit, which is to ensure that all operations are carried out under the best standards through the implementation of the assurance function in an objective and independent manner, as well as recommendation based on best practices. The Internal Audit Unit uses a systematic approach and various sciences in each of its action.
In order to generate high quality services, the Internal Audit Unit ensures that its performance is in compliance with the standard and professional practices issued by the The Institute of Internal Auditors.
Head of the Internal Audit Unit’s Profile
Satwika Arief Riadi, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CGI
Indonesian Citizen, 38 years old. Mr. Satwika Arief Riadi was born in Jakarta, August 25, 1979. He obtained a Bachelor’s Degree in Accounting from Universitas Indonesia in 2001 and a Master in Accounting from Universitas Indonesia in 2015. He has been the Group Head Internal Audit & Compliance of MAIPARK since February 15, 2016 pursuant to the Decision Ref. No. RMI/HRGA/PK/02.16/179. He previously occupied several important positions such as Partner Audit at KAP Mulyamin Sensi Suryanto and Lianny, member of Moore Stephens International (2008-2016), as well as Manager Audit at KAP Osman Bing Satrio & Partners (Ex. Hans Tuanakotta Mustofa), member of Deloitte Touché Tohmatsu (2002-2008). He is currently active as a lecturer in audit and accounting field.
Beliau memiliki berbagai sertifikasi profesi seperti Profesi Akuntan (Ak.), Certified Public Accountant (CPA), Certified Accountant (CA) dan Certified General Insurance (CGI) dan Certified Risk Management Professional (CRMP).
Struktur Kedudukan Unit Audit Internal
Unit Audit Internal tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari maupun prosedur pengendalian internal. Hal ini diterapkan untuk menjaga independensinya dalam melakukan fungsinya. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal
Pedoman Unit Audit Internal memuat tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal mencakup:
1. Melakukan identifikasi dan assessment atas potential risk dalam operasional;
2. Melakukan review atas kecukupan dari pengendalian internal yang ada, untuk meyakinkan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan tujuan bisnis; 3. Melakukan assessment atas keandalan dan keamanan dari informasi manajemen dan keuangan, serta sistem dan operasi pendukung yang menghasilkan informasi ini; 4. Melakukan assessment atas safeguarding pada aset; 5. Melakukan review atas proses yang telah berjalan dan mengusulkan perbaikan;
6. Melakukan appraisal atas penggunaan sumber daya terkait isu ekonomi, efisiensi dan efektifitas;
7. Menindaklanjuti rekomendasi audit internal untuk meyakinkan bahwa tindakan perbaikan yang efektif telah dilakukan;
8. Melakukan appraisal, penyelidikan dan review secara
Ad Hoc atas permintaan dari Komite Audit dan
Presiden Direktur. He is certified in various professions such as Accountant (Ak.), Certified Public Accountant (CPA), Certified Accountant (CA), and Certified General Insurance (CGI) and and Certified Risk Management Professional (CRMP).
Internal Audit Unit Structure
The Internal Audit Unit is not involved in the operational activities and internal control procedures on a daily basis. This is implemented to maintain the independency of the Internal Audit Unit in carrying out its function. The Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and the Audit Committee.
Internal Audit Unit’s Duties and Responsibilites
The Internal Audit Unit Charter prescribes the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit, including:
1. To identify and assess potential risks in operations;
2. To conduct review on the adequacy of the existing internal control, to ensure compliance with the business policies, plans, procedures and objectives;
3. To conduct assessment of the reliability and security of the management and financial information, as well as the supporting system and operations that generate such information; 4. To conduct assessment on the safeguarding of assets. 5. To onduct review on the ongoing process and suggest improvement thereto;
6. To conduct appraisal on the utilization of resources pertaining to economic, efficiency and effectiveness issues;
7. To follow up on the internal audit’ recommendations to assure effective improvement;
8. To conduct Ad Hoc appraisal, investigation, and review upon the request of the Audit Committee and the
President Director.
Akuntabilitas
Setiap tahun, Unit Audit Internal bertanggung jawab menangani tiga laporan yang terdiri dari Audit Plan, Laporan Audit dan Laporan Tahunan. Audit Plan merangkum laporan Accountability
Every year, the Internal Audit Unit is responsible to handle three reports, namely the Audit Plan, the Audit Report and the Annual Report. The Audit Plan summarizes the planning, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut proyek audit. Penyusunannya dilakukan berdasarkan risiko bisnis, hasil audit lain dan masukan dari manajemen. Pihak yang terlibat dalam pembuatan Audit Plan adalah Unit Audit Internal selaku penyusun, dibantu dengan Direktur Utama dan Komite Audit.
Unit Audit Internal menyampaikan Audit Plan yang telah disusun tersebut kepada Direktur Utama untuk dimintakan persetujuan. Komite Audit perlu mengetahui seluruh proses tersebut. Segala bentuk penyesuaian harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Komite Audit.
Laporan Audit adalah laporan yang memuat rincian audit, lengkap dengan tujuan, ruang lingkup audit, hasil pengamatan dan rekomendasi Unit Audit Internal. Laporan ini dibuat selesai proyek audit dilaksanakan dan akan ditanggapi serta ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
Laporan Tahunan memuat significant risk exposures dan isu-isu pengendalian internal. Unit Audit Internal mempertanggungjawabkan Laporan Tahunan kepada manajemen senior dan Komite Audit. implementation, report and audit follow up of audit projects. It is formulated based on business risk, other audit results, and the management’s input. The parties involved in the Audit Plan formulation include the Internal Audit Unit as the organizer with the support of the President Director and the Audit Committee.
The Internal Audit Unit submits the Audit Plan to the President Director to be approved. The Audit Committee must be aware of the entire process. Any form of adjustment shall be discussed in advance with the Audit Committee.
The Audit Report is a statement concerning the details of audit along with the objectives, scope of audit, observation result, and recommendation of the Internal Audit Unit. This report is formulated upon the completion of the audit project and is responded and followed up in accordance with the recommendation.
The Annual Report includes significant risk exposures and internal control issues. The Internal Audit Unit is accountable for the Annual Report to the senior management and the Audit Committee.
Wewenang Unit Audit Internal
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, maka Pedoman Unit Audit Internal mengatur wewenangnya sebagai berikut:
1. Memasuki seluruh kegiatan operasional dan memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang dianggap perlu untuk melakukan fungsinya; Internal Audit Unit’s Authority
To support the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit, the Internal Audit Unit Charter prescribes the following authorities:
1. To penetrate all operational activities and gain access to all documents and records deemed necessary to perform its duties;
2. To ask all staff and the management to provide information and explanation in a reasonable period of time; and
3. Independence and Objectivity of the Internal Audit Unit.
2. Meminta semua staff dan manajemen untuk memberikan informasi dan penjelasan dalam reasonable period of time; dan
3. Independensi dan Objektivitas Unit Audit Internal.
Independensi dan Objektivitas Unit Audit Internal
Pelaksanaan fungsi Unit Audit Internal bersifat independen dan objektif. Untuk memastikan independensinya, Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan Komite Audit. Sedangkan, agar Unit Audit Internal dapat menjaga objektivitasnya, Unit Audit Internal dilarang terlibat dalam keseharian kegiatan operasional maupun sistem pengendalian internal. Internal Audit Unit Independency and Objectivity
In carrying out its function, the Internal Audit Unit is independent and objective. To ensure its independency, the Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and the Audit Committee. In order to maintain its objectivity, the Internal Audit Unit is forbidden to take part in the day-to-day operations and internal control system.
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM
Sistem Pengendalian Internal adalah rangkaian proses, metode dan strategi yang diterapkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Perusahaan. Sistem ini diterapkan secara terintegrasi dalam aspek pengelolaan keuangan, operasional, serta kepatuhan. Pelaksanaan sistem ini dengan baik bertujuan untuk menjaga kekayaan dan aset Perusahaan dari timbulnya risiko dan tindakan yang berpotensi merugikan.
MAIPARK mendukung efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan penyediaan data dan informasi dari laporan manajemen, laporan auditor internal dan opininya untuk dimanfaatkan dalam sistem pengendalian internal. The Internal Control System is a series of process, methods and strategies that is implemented to enhance the effectiveness and efficiency of the Company’s performance. This system integrates the financial, operational, and compliance management aspects. The implementation of the system aims to protect the Company’s wealth and assets from potential harmful risks and actions.
MAIPARK supports the effective implementation of the internal control system by the provision of data and information from the management report, internal auditor report and its opinion to be utilized in the internal control system.
The Company’s responsibility in protecting the stakeholders is manifested in the Company’s risk management system policy. The risk management system serves to manage the risks faced by the Company through the identification, prevention and mitigation of such risks. In order to optimize its effectiveness, the risk management system utilizes information from the management report, the internal auditor report along with its opinion.
SISTEM MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT SYSTEM
Tanggung jawab Perusahaan dalam melindungi para pemangku kepentingan tercermin salah satunya melalui adanya kebijakan sistem manajemen risiko di Perusahaan. Sistem manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko yang dihadapi Perusahaan dengan cara mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi risiko-risiko tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan efektivitasnya, sistem manajemen risiko memanfaatkan informasi dari laporan manajemen, laporan auditor internal beserta opininya.
Sistem Manajemen Risiko
Perusahaan telah menetapkan sistem manajemen risiko dengan matang dan melakukan evaluasi secara berkala. Tahap pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Penetapan profil risiko Perusahaan; 2. Penetapan sistem untuk memonitor, mengendalikan serta melaporkan risiko operasional; dan
3. Identifikasi risiko yang dihadapi Perusahaan. Kode etik Perusahaan tertuang dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang memuat etika dan tata perilaku serta batasannya dalam berinteraksi secara profesional dengan para pemegang saham dan mitra usaha. Code of Conduct ini dan pokok-pokok yang tertuang di dalamnya berlaku bagi semua individu di seluruh tingkatan organ tanpa terkecuali. Pokok-pokok Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku adalah sebagai berikut:
1. Secara umum, yaitu berusaha mengikuti peraturan yang berlaku, memegang teguh komitmen dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan di mana Perusahaan berada; 2. Bagi Pemegang Saham, yaitu adanya kepastian bahwa
Perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan;
3. Bagi pekerja, yaitu menanamkan nilai-nilai dan budaya
Perusahaan kepada seluruh pekerja, mendorong kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan kerja bersama serta memberikan perlakuan yang setara berdasarkan kompetensi dan kinerja; 4. Untuk keperluan nasabah dan mitra usaha, yaitu menjunjung tinggi komitmen yang telah disetujui bersama;
5. Bagi sesama perusahaan asuransi, yaitu menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat dengan melarang pemberian suap maupun potongan harga yang tidak wajar.
Risk Management System
The Company has established a comprehensive risk management system that is periodically evaluated. The Company implements risk management through the following actions:
1. The establishment of the Company’s risk profile; 2. The establishment of the system for monitoring, controlling and reporting operational risks; and
3. The identification of the risks faced by the Company. The Company’s Code of Conduct is stipulated in the Code of Conduct that constitutes ethical and behavior standards as well as its limitation in the professional interactions with the shareholders and business partners. This Code of Conduct and the points therein apply to all individuals in the Company without exception. The points of the Code of Conduct are as follows:
1. In general, to strive to comply with the prevailing regulations, to uphold commitment and to positively contribute to the community surrounding the Company;
2. To provide assurance to the Shareholders that the Company is managed without any conflict of interest;
3. For employees, to integrate the Company’s values and culture in all of the employees, to encourage both parties to comply with provisions on cooperation and to commit to equal treatment based on competency and performance;
4. In the interest of the customers and the business partners, to uphold the commitment that has been mutually agreed upon;
5. In relationship with other insurance companies, to implement fair business competition by prohibiting bribery and unreasonable discount.
Jenis Risiko
Melalui tahap identifikasi, ditemukan 7 (tujuh) risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Ketujuh risiko tersebut adalah:
1. Risiko sebagai penanggung/penanggung ulang; 2. Risiko Reputasi; 3. Risiko Pasar; 4. Risiko Investasi; 5. Risiko Likuiditas; 6. Risiko Bencana Alam; dan 7. Risiko Legal. Types of Risks
The identification process has found 7 (seven) risks that have the potential to result in loss for the Company. The seven risks are as follows:
1. Risk as an insurer/reinsurer; 2. Reputation Risk; 3. Market Risk; 4. Investment Risk; 5. Liquidity Risk; 6. Natural Disaster Risk; and 7. Legal risk.
KODE ETIK
CODE OF CONDUCT
TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE
BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE
Nilai budaya Perusahaan yang ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan dan aspek usaha seharihari adalah sebagai berikut:
Profesional
Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi sehingga menumbuhkan kemampuan bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik.
Integritas
Selarasnya perkataan dengan perbuatan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran secara obyektif dan adil.
Komitmen
Melaksanakan tugas dan kewajiban secara sepenuh hati dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai kinerja terbaik serta mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi
Kemampuan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara efektif dan efisien serta bernilai tambah tinggi.
Fokus Pelanggan
Senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik. The Company’s corporate culture and values that have been set forth as the foundation in the daily course of business are as follows:
Professional
Working with full responsibilities based on great competency to nurture competitiveness to generate the most excellent performance.
Integrity
The harmony between words and actions to uphold ingenuous values objectively and fairly.
Commitment
Performing duties and obligations wholeheartedly through the utilization of all potential and capability to achieve the finest performance and gain the trust of all stakeholders.
Synergy
The ability to collaborate with both internal and external stakeholders effectively and efficiently with great added value.
Customer Focus
Consistent emphasis on the interest and needs of the customers through the delivery of the finest services.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Sebagai Perusahaan reasuransi bencana alam, MAIPARK berusaha memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan masyarakat melalui program-program tanggung jawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Program CSR Perusahaan berfokus pada kontribusi Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya perlindungan bencana alam di dalam negeri, di samping program-program kemasyarakatan lainnya. Selama tahun 2017, Perusahaan telah mengalirkan dana sejumlah Rp346,125,000,- untuk menjalankan program CSR.
Kebijakan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan memuat poin-poin kebijakan pelaksanaan CSR sebagai berikut:
1. Perencanaan program CSR dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
2. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil dan kondusif di lingkungan lokasi usaha Perusahaan.
3. Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus.
4. Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program CSR.
5. Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar. As a catastrophe insurance company, MAIPARK strives to provide tangible contribution to community development through the Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The Company’s CSR programs focus on the Company’s contribution to raising awareness on the importance of National disaster protection, in addition to other community programs. In 2017, the Company allocated a budget of Rp346.125.000 for CSR programs.
Policy
The Code of CG stipulates the pillars of the Company’s CSR policy, as follows:
1. The CSR programs are planned based on real needs of the local community in consideration of the Company’s ability.
2. The Company participates in the maintenance of a peaceful, safe, stable and conducive social condition around Company’s business.
3. The Company maintains and develops good relationship through continuous mentoring and socialization.
4. The Company establishes specific criteria to evaluate the effectiveness of the implementation of the CSR programs.
5. The Company continuously evaluates the programs carried out to improve relationship with the surrounding community.
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM
Disaster Risk Mitigation (PRB) Month Anniversary
Dalam rangka meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menanggulangi bencana alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan acara peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). MAIPARK selaku perusahaan reasuransi bencana alam turut menunjukkan partisipasi dan dukungannya di acara yang diselenggarakan pada 22-25 Oktober 2017 di Gedung Aimas Convention Center (ACC) di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, MAIPARK memberikan bantuan pendidikan berupa 200 pasang sepatu dan 300 tas sekolah. Pada tanggal 30 Desember 2017, PT Reasuransi MAIPARK Indonesia memberikan bantuan kepada korban letusan Gunung Agung di Bali senilai Rp100.000.000,-. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian MAIPARK dan menjadi bagian dari program CSR. Dari total nilai bantuan tersebut diberikan kepada korban yang berada di Desa LES di Kecamatan Tejakula, Kabupate Buleleng, Bali senilai Rp 35.000.000,- yang diterima oleh Bapak I Nyoman Sutjidra selaku Wakil Bupati Buleleng untuk selanjutnya diserahkan kepada BPBD Buleleng, Bapak I Made Subur, SH.
Bantuan juga diberikan kepada posko pengungsi di Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali sebesar Rp35.000.000,- yang direalisasikan menjadi kebutuhan pokok pengungsi yang berada di posko ini sebanyak 11.000 pengungsi. Bantuan ini diterima oleh bagian logistik posko pengungsi Bapak Wayan Sudarta disaksikan oleh Camat Rendang Bapak Wayan Mastra.
Selain itu sebesar Rp 30.000.000,- juga diserahkan kepada 10.000 pengungsi di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali yang direalisasikan menjadi kebutuhan pokok dan diterima oleh Camat Sideman, Bapak A.A Suryajaya.
In order to improve the participation of the private sector in disaster management, the National Agency for Disaster Management (BNPB) organized an event in commemoration of the Disaster Risk Mitigation (PRB) month. MAIPARK as a catastrophe reinsurance company supported and the participated in the event, which was held on October 2225, 2017 at the Aimas Convention Center (ACC) Building in Sorong Regency, West Papua. On the occassion, MAIPARK provided educational donation of 200 pairs of shoes and 300 school bags. On December 30, 2017, PT Reasuransi MAIPARK Indonesia donated a total of Rp100,000,000 to the victims of Mount Agung eruption in Bali. The aid is a form of MAIPARK’s concern and also part of its CSR program. Of the total aid, Rp35,000,000 was given to the victims in LES Village, Tejakula District, Buleleng Regency, Bali. The aid was received by I Nyoman Sutjidra as Vice Regent of Buleleng to be handed over to the Regional Agency for Disaster Management (BPBD) of Buleleng, I Made Subur, SH.
Another Rp35,000,000 was given to the refugee post in Rendang District, Karangasem, Bali, which realized in the form of basic needs for 11,000 refugees occupying this post. The donation was received by the logistics division of the refugee post, Wayan Sudarta, and was witnessed by Rendang District Head, Wayan Mastra.
Moreover, the remaining Rp30,000,000 was given to 10,000 refugees in Sideman District, Karangasem Regent, Bali, which realized in the form of basic needs. The donation was received by Sideman District Head, A. A. Suryajaya.
2. CSR - Bantuan Pengungsi Gunung Agung Bali 2017
CSR - Aid for Victims of Mount Agung Eruption, Bali 2017
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK
