Grand Desain Responsif

R ESPO N SIF

Grand Grand Design Design Buku Grand Design merupakan buku yang berisi kesimpulan dari IMTLI Berdiskusi. Tema besar pada IMTLI Berdiskusi adalah Program 100.0.100 milik Ditjen Cipta Karya dari Kementerian PUPR. Selain diskusi mengenai Program 100.0.100, tema lainnya adalah isu-isu lingkungan di Indonesia.

Kesimpulan-kesimpulan yang ada berisi mengenai saran-saran bagi m a h a s i s wa , p e m e r i nt a h , m a u p u n m a s ya ra k at u m u m d a l a m mensukseskan Program 100.0.100 dan dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Diharapkan hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

IMTLI 2016/2017 RESPONSIF

Disusun oleh : Departemen Pendidikan dan Keprofesian Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia

IMTLI Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI) merupakan sebuah organisasi yang menyatukan segenap elemen Mahasiswa Teknik Lingkungan di Indonesia. IMTLI didirikan pada tanggal 03 September 1992 di Yogyakarta yang memiliki visi dan misi pada upaya untuk mewujudkan mahasiswa teknik lingkungan yang profesional dan independen dibidang lingkungan dalam strategi global berkehidupan yang berkelanjutan. IMTLI sendiri dibagi menjadi empat wilayah operasional, yaitu IMTLI regional I hingga VI. Dalam aktivitasnya dimotori oleh beberapa mahasiswa pilihan dari segenap institusi anggota IMTLI yang tergabung dalam Pengurus Besar (PB) yang dipimpin oleh Ketua PB. Fungsi pengawasan dan pertimbangan roda organisasi yang dijalankan oleh PB, dilaksanakan oleh Dewan Pengawas (DP) yang anggotanya berjumlah tiga puluh tiga orang dan merupakan representasi dari 33 universitas yang tergabung dalam keanggotaan IMTLI. IMTLI sudah mengalami sepuluh periode kepengurusan.

Selama itu juga mengalami berbagai dinamika pergerakan yang tiada henti.

IMTLI mengalami perubahan sistem saat Kongres Nasional di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta 2001, sehingga mengalami perubahan nama dari IMTPLI (Ikatan Mahasiswa Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia) menjadi IMTLI (Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia). Untuk mewujudkan hal yang memang dianggap penting dalam organisasi tersebut, diperlukan langkahlangkah yang sinergi dan inspiratif dari seluruh kelembagaan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia.

Keberlangsungan kegiatan suatu organisasi tidak dapat lepas dari koordinasi dari masing-masing bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Sama halnya dengan Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI), dengan cakupan keanggotaan yang sangat luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan satu kegiatan untuk berkumpul, yang dihadiri seluruh elemen-elemen bagian keanggotaan Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI).

1

ORGANISASI VISI Terwujudnya IMTLI sebagai organisasi yang responsif, sinergis, dan bergerak dengan sesuai disiplin ilmu teknik lingkungan.

MISI Mengembangkan dan meningkatkan eksistensi IMTLI kepada khalayak ramai melalui media cetak maupun media online Mengoptimalkan keberadaan setiap regional untuk menjadikan IMTLI sebagai organisasi yang masif dan aktif untuk isu-isu lingkungan Mengadakan program kerja (proker) berdasarkan pendidikan dan keprofesian teknik lingkungan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI Dalam kepengurusan IMTLI diperlukan adanya departemen yang membantu terlaksananya berbagai program kerja IMTLI di berbagai bidang, yang dapat pula sebagai sarana membangun kesinergisan di dalam organisasi seperti: Departemen Dana Usaha.

Departemen Komunikasi dan Informasi.

Departemen Pengabdian Masyarakat.

Departemen Hubungan Luar.

Departemen Dalam Negeri.

Departemen Pendidikan dan Keprofesian Selain pembentukan departemen-departemen yang telah disebutkan di atas, terdapat kelengkapan Pengurus Besar IMTLI yang lain, yaitu: Wakil Ketua Bidang Internal.

Wakil Ketua Bidang Eksternal.

Sekretaris.

Bendahara.

Ketua Regional.

2

KABINET RESPONSIF Visi dari kabinet Responsif adalah “Terwujudnya IMTLI sebagai organisasi yang responsif, sinergis dan bergerak dengan sesuai disiplin ilmu teknik lingkungan�.

Misi dari kabinet Responsif adalah: Mengembangkan dan meningkatkan eksistensi IMTLI kepada khalayak ramai melalui media cetak maupun media online.

Mengoptimalkan keberadaan setiap regional untuk menjadikan IMTLI sebagai organisasi yang masif dan aktif untuk isu-isu lingkungan.

Mengadakan proker berdasarkan pendidikan dan keprofesian teknik lingkungan yang dapat bermanfaat bagi masyrakat.

KETUA PB

Wak. Internal -Dep Dagri -Dep Penpro -Dep Danus

Sek/Bend PB

Wak.Eksternal -Dep Hublu -Dep Kominfo -Dep Pengmas

KETUA Regional

Koordinator Bid.Internal

Sekrtaris/Bendahara Regional

Anggota IMTLI

3

Koordinator Bid.Eksternal

REGIONAL 1

Universitas Serambi Mekah Aceh

UIN Ar-Raniry Aceh

Universitas Andalas Padang

STTIND Padang

Universitas Sumatra Utara Medan

Universitas Malahayati

Universitas Trisakti Jakarta

Institut Teknologi Bandung

Universitas Sahid Jakarta

STT Pelita Bangsa

Universitas Satya Negara Jakarta Universitas Indonesia Universitas Surya Tangerang

Universitas Bakrie

Universitas Pasundan Bandung

Institut Teknologi Nasional

3

STTL YLH Yogyakarta Universitas Islam Indonesia

IST AKPRIND Yogyakarta UPN Veteran Yogyakarta

Universitas Diponegoro

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya UIN Sunan Ampel Surabaya

Universitas Brawijaya Universitas Airlangga UPN Veteran Jawa Timur

ITN Malang

5

2

Universitas Mulawarman Universitas Lambung Mangkurat Universitas Tanjungpura

4

STT Nusindo Makassar Universitas Hassanudin

4 6

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEPROFESIAN Pendidikan dan Keprofesian (Pendpro) merupakan salah satu departemen yang ada pada kabinet IMTLI periode 2016/2017. Departemen Pendpro yang saat ini dipimpin oleh Kezia Eunike mempunyai arahan kerja sebagai berikut: 1. Menjadi pusat pengkajian terhadap berbagai fenomena serta kebijakan lingkungan yang terkait dengan keprofesian teknik lingkungan Indonesia.

2. Menjadi wadah/fasilitator untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan keprofesian teknik lingkungan bagi seluruh anggota IMTLI. 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh hasil kajian dan diskusi selama periode kepengurusan beserta publikasi dan tindak lanjutnya.

Departemen Pendpro saat ini memiliki 2 program kerja dan 1 agenda. 2 program kerja tersebut adalah IEESS dan pelatihan, sementara agendanya adalah IMTLI Berdiskusi.

IEESS (Indonesia Environmental Engineering Student Summit) merupakan salah satu program kerja dari departemen pendpro. IEESS merupakan salah satu wadah untuk bertukar pikiran dengan kegiatan yang berlandaskan Forum Grup Discussion (FGD) dan seminar. Tujuan dilaksanakannya program kerja ini adalah untuk menghasilkan solusi-solusi strategis dari tema yang diangkat serta dapat disampaikan pada pihak terkait, menyerahkan buku Grand Design pada wakil dari pemerintah dan sebagai wadah mahasiswa teknik lingkungan untuk menyampaikan pendapat dan bertukar pikiran IEESS pertama kali dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016, dengan bertemakan “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta dalam Bersinergi Mengatasi dan Mengelola Sungai dari Hulu ke Hilir”. IEESS tahun 2016 dilaksanakan di Kota Bandung dengan mengundang beberapa materi diantaranya perwakilan dari KLHK, PT. Astra dan WALHI dengan peserta yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia yang kurang lebih berjumlah 120 orang.

Dilihat dari manfaat kegitan ini, maka untuk tahun 2017 IEESS kembali dilaksanakan dengan tema “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta dalam mewujudkan masa depan sanitasi Indonesia yang lebih baik dengan program 100.0.100”, diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta yang mengikutinya.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan ISO ataupun OHSAS. Kegiatan ini ditawarkan untuk setiap regional dan setiap himpunan yang akan diwadahi oleh departemen pendpro. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama IMTLI dengan PT Environesia Global Saraya yang telah berserti kasi Kementrian Ketenagakerjaan (KEMENAKER) selaku badan pelatih. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar dapat mencerdaskan mahasiswa teknik lingkungan dari materi pelatihan yang didapat.

IMTLI berdiskusi merupakan agenda rutin dari departemen pendpro. IMTLI Berdiskusi merupakan diskusi online yang terbuka dan dilakukan untuk mewadahi pendapat anggota IMTLI terkait dengan isu-isu lingkungan yang sedang terjadi dan program pemerintah mengenai 100-0-100. Notulensi dan kesimpulan akan dipublikasikan di Official Account IMTLI dan dibukukan menjadi buku Grand Design dibantu Departemen Kominfo. Buku Grand Design inilah yang akan diberikan pada pemateri saat IEESS dan dipresentasikan. Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

5

IMTLI BERDISKUSI I

100% AKSES AIR MINUM PERAN MAHASISWA Peran mahasiswa adalah mengkaji, mengaplikasikan ilmu, mengedukasi masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak mengenai penyediaan air bersih.

PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat adalah menghemat air, mematuhi regulasi tentang fasilitas penyediaan air dan ikut bersikap aktif demi fasilitas air yang lebih e sien.

PERAN PEMERINTAH Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam memfasilitasi akses air bersih dengan mengatur, mengelola, memperbaiki jika ada kerusakan, merawat, serta mengawasi secara berkesinambungan dan terencana terhadap fasilitas penyediaan air bersih. Selain itu pemerintah harus mengupayakan pemerataan air bersih dan menindak dengan tegas apabila terjadi kecurangan dalam penyediaan air bersih.

6

IMTLI BERDISKUSI II

0% PEMUKIMAN KUMUH PERAN MAHASISWA Peran mahasiswa dapat melalui pengabdian masyarakat dalam mengedukasi kesadaran masyarakat, meneliti dampak pemukiman kumuh, pembinaan, melakukan inovasi dan teknologi dalam menunjang progam pemerintah serta memperbaiki kawasan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak, bersih dan sehat

PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat adalah menjadi pelaku serta teladan bagi masyarakat lain dalam mematuhi regulasi, merawat fasilitas, membangun kesadaran melalui inisiatif sendiri.

PERAN PEMERINTAH Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pembangunan dalam memfasilitasi sarana dan prasaran terkait mengatasi permasalahan pemukiman kumuh seperti akses air bersih, jalan raya, relokasi kondisi di bantaran sungai, kesadaran masyarakat. dengan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, pengontrolan secara rutin, pembuatan peraturan dan penegakan hukum yang tegas dalam memelihara atau memperbaiki kawasan.

7

IMTLI BERDISKUSI III

100% SANITASI LAYAK PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat antara lain sadar akan pentingnya sanitasi bersih kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sosial yang kurang baik terkait sanitasi, melakukan pengawasan terhadap jalannya sanitasi di wilayahnya serta dapat memberi masukan dan laporan kepada pemerintah atas kekurangan atau yang lain, serta dapat menjadi kader lingkungan yang siap menggerakkan kesadaran masyarakat lainnya.

PERAN PEMERINTAH Pemerintah diharapkan memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat dengan mengirim teknisi-teknisi yang ahli di bidang lingkungan khususnya sanitasi, memanfaatkan kewenangan otonomi daerahnya untuk pembangunan sanitasi yang lebih layak dan terkontrol pemanfaatannya, melakukan survey akan kebutuhan dan permasalahan sanitasi di daerah serta melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengelolaan limbah di industri.

8

IMTLI BERDISKUSI IV

100% SANITASI LAYAK (PERSAMPAHAN) PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat terlebih masyarakat yang berpendidikan perlu meningkatkan inisiatifnya sebagai penggerak untuk mengedukasi masyarakat sekitarnya, dapat dimulai oleh mahasiswa dan komunitas pecinta lingkungan.

Masyarakat juga harus mulai mengubah pola pikirnya bahwa sampah dapat dijadikan peluang usaha/bisnis, tidak lagi memandang bahwa sampah hanya sebagai bahan buangan.

PERAN PEMERINTAH Peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini adalah dengan meningkatkan alokasi dana demi menunjang fasilitas umum, TPA dengan sistem sanitary land ll, TPS dengan sistem TPS3R atau TPS Terpadu, dan upah pasukan oranye.

Hal tersebut perlu diikuti dengan sistem edukasi yang dirancang oleh pemerintah terhadap masyarakat mengenai peduli lingkungan sejak dini.

9

IMTLI BERDISKUSI V

PENCEMARAN AIR LAUT AKIBAT SAMPAH PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat adalah mengurangi penggunaan pemakaian plastik itu sendiri serta menetapkan sistem 3R dalam diri masyarakat serta masyarakat harus mengubah kebiasaannya dengan membuang sampah seragam. Masyarakat juga dapat melakukan pembersihan secara berkala sampah sampah yang ada di area lautan untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan ke depannya.

PERAN PEMERINTAH Peran pemerintah perlunya penanaman edukasi sampah dan lingkungan ke anak-anak sejak dini dan melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat umum mengenai kondisi lingkungan khususnya perairan laut di Indonesia. Pemerintah dapat menerapkan peraturan yang tegas untuk menekan penggunaan sampah plastik yang dapat menjadi faktor utama pencemaran laut di Indonesia. Pemerintah juga dapat membangun pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi masyarakat untuk menjaga lingkungan seperti pembangunan unit daur ulang plastik yang diprakarsai oleh pemerintah serta pemerintah dapat melakukkan support dalam hasil peneltian dibidang lingkungan.

10

IMTLI BERDISKUSI VI

REKLAMASI TELUK JAKARTA PERAN MASYARAKAT Meningkatkan kembali kualitas lingkungan dengan cara merestorasi terumbu karang yang rusak, menormalisasi teluk atau pantai yg tercemar serta penataan kembali kawasan pantai, pelestarian ekosistem disekitarnya dan pembuatan giant sea wall.

PERAN PEMERINTAH Pemerintah dan pengembang sebaiknya memerhatikan kondisi ekonomi dan sosial warga yang bergantung pada teluk jakarta dan memberikan solusi atas permasalahan dari kondisi tersebut. Pemerintah sebaiknya melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan tegas untuk mengurangi berbagai kecurangan dan reklamasi ini ditujukan untuk masyarakat Jakarta.

11

IMTLI BERDISKUSI VII

PEMBANGUNAN PLTP BATURADEN DAMPAK SOSIAL, EKONOMI Pembangunan PLTP dapat mengatasi masalah kekurangan energi sekaligus solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTD. Pembangunan PLTP mengorbankan area hutan lindung, sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak jangka panjang (30 – 40 tahun) dari segi lingkungan. Dampak ekonomi dari pembangunan PLTP cenderung positif, karena akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, pembangunan harus diperhatikan agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan dapat ditanggulangi dengan program CSR dari proyek ini. Dibutuhkan sosialisasi dan studi banding dari pihak pengembang proyek PLTP ke warga sekitar, sehingga meyakinkan bahwa proyek ini aman serta ramah lingkungan.

DAMPAK PADA HUTAN Pembuatan regulasi dari pemerintah yang mengharuskan penggantian lahan yang dipakai untuk pembangunan dengan mengembalikan fungsi aslinya, contohnya adalah dalam reboisasi hutan gundul yang belum diperbaiki. Dari pihak pengembang proyek dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk merawat hutan yang tersisa sehingga lahan hijau di area tersebut tetap terjaga.

12

IMTLI BERDISKUSI VIII

PERUBAHAN IKLIM PERAN MAHASISWA Peran mahasiswa dalam mengatasi masalah perubahan iklim antara lain sosialisasi dan pengembangan teknologi serta memberikan ide dan hasil penelitian yang dapat membantu dalam meminimalisasi dampak dan penyebab perubahan iklim yang dapat diaplikasikan secara langsung.

PERAN MASYARAKAT Peran masyarakat umum dalam mengatasi masalah perubahan iklim antara lain melakukan penghematan penggunaan energi, membeli produk yang memiliki eco-label, berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola hutan, memberikan informasi melalui media massa, serta turut mengkampanyekan mengenai perubahan iklim.

PERAN PEMERINTAH Peran pemerintah dalam mengatasi masalah perubahan iklim antara lain memperketat pengawasan keberjalanan penerapan peraturan perundangan perihal lingkungan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi ramah lingkungan, bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga pendidikan untuk menjaga hutan, memberikan dukungan dan menunjang segala keperluan masyarakat dalam mengelola hutan.

13

LEMBAR PENGESAHAN Mengetahui, Ketua Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Periode 16/17

Irvandi Akbar NIM. 14513049

Menyetujui, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Dodi Krispratmadi, M. Env.E Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR

Dr. Henry Bastaman, Mes. Kepala Badan Penelitia, Pengembangan dan Inovasi (FOERDIA) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

World Health Organization

Itsnaeni Abbas Sta Environmental Health Program (WHO)

Hubungi kami : imtli.or.id

@awh0600O

@imtli

imtli.imtli@gmail.com