06 Modul Pengorganisasian Komunitas utk Penegakan Hukum Lingkungan di Cekungan Bandung by Perkumpulan INISIATIF

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Kata Pengantar odul pelatihan pengorganisasian dan advokasi lingkungan ini disusun dengan harapan menjadi satu buah metode pembelajaran dan peningkatan kapasitas aktivis-aktivis lingkungan dari berbagai komunitas dan issue tertentu, dengan tujuan agar supaya para aktivis yang juga merupakan korban menurunnya daya dukung lingkuangan ini, mampu bukan hanya menjadi individu yang keritis, dia juga mampu berperan aktif bersama dengan kelompoknya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Tersusunya materi-materi dalam modul pelatihan ini, disesuaikan dengan kebutuhan para peserta pelatihan yang mana proses penyusunannya diambil dari hasil berbagai kegiatan seperti: assesment, FGD di masing-masing komunitas yang terdapat di wilayah Cekungan Bandung. Dari kegiatan-kegiatan seperti assesment dan workshop/lokakarya-lokakarya, tergambarkan bahwa materi-materi tentang advokasi, pengoraganisasian, teknik-teknik pengumpulan data, dll menjadi suatu kelemahan para peserta dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang mereka hadapi bersama. Kebijakan pemerintah yang hanya menjadikan sumberdaya alam sebagai mesin pencetak uang (profit orientied), memaksa mereka untuk bergerak bahu-membahu memperjuangkan permasalahannya. Seperti kasus/isu lahan kritis, pencemaran limbah yang masuk keSungai Citarum, longsornya Tempat Pembuagan Akhir sampah (TPA) Leuwi Gajah, atau pemaksaan kehendak pemerintah yang hendak menjadikan wilayah tertentu disulap menjadi TPA. Penyusunan modul ini jauh dari sempurna. Kami sadar, masih banyak sekali kelemahan dari berbagai sudut. Namun kami berharap, tujuan dari pelatihan ini bisa tercapai dengan baik sesuai atas apa yang menjadi tujuan kami selama ini, baik bagi proses belajar dan mengajar. Semoga modul pelatihan pengoraganisasian dan advokasi ini, bermanfaat dan berguna untuk diterapkan khususnya dalam pelatihan ini, maupun acara-acara pelatihan yang lain. Salam kami

TIM PENYUSUN MODUL

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Daftar isi 1

Kata Pengantar

Daftar isi

Pendahuluan

Orientasi Belajar

Perkenalan

Kontrak Belajar

Harapan & KeKhawatiran

Analisis Masalah Lingkungan di Cekungan Bandung

Analisis Masalah Lingkungan di lokal

10 Kebijakan & Penegakan Hukum Lingkungan

11 Analisis Permasalahan kebijakan Lingkungan

12 Teknik Pengumpulan Data dan Fakta

13 Kompilasi Data & Informasi

14 Teknik Pengemasan Data Menjadi Isu

15 Pengorganisasian Komunitas

16 Membangun Jaringan

17 Advokasi Litigasi Lingkungan Hidup

18 Teknik Kampanye & Negosiasi

19 Teknik Penyusunan Legal Drafting

20 Monitoring & Evaluasi kebijakan Lingkungan

21 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

106

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Pendahuluan

ermasalahan menurunnya daya dukung (degradation) lingkungan dewasa ini yang ditandai dengan berbagai permasalahan lingkuangan seperti banjir ketika datangnya musim penghujan dan kekeringan tatkala musim kemarau, berubahnya fungsi lahan hutan lindung atau konservasi menjadi lahan pertanian sehingga terjadinya lahan kritis, tecemarnya sumber air permukaan oleh industri-industri yang ada, ditambah dengan menegement pengelolaan sampah yang sangat buruk sehingga mengakibatkan longsor gunungan sampah di TPA Leuwi Gajah dan sederet permasalahan lain yang terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan tersebut. Permasalahan diatas terjadi, karena perusakan lingkungan secara berlebihan yang pada dasarnya dilakukan oleh dorongan hati untuk memperoleh keuntungan ekonomis semata. Para pelakunya dilakukan oleh birokrasi yang profit orientied yang melakukan kerjasama para pengusaha raksasa multi nasional. Mereka melakukan dengan alasan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai kedoknya. Padahal kenyataan membuktikan lain, manfaat terbesar dari pengurasan sumberdaya alam yang melampaui batas itu justru banyak dinikmati oleh para pengusaha luar negeri dan sebagian dinikmati oleh pengusaha dalam negeri. Sementara masyarakat sekitar lokal yang dekat dengan sumber daya alam yang dikeruk pengusaha luar tersebut hanya ketiban bencananya saja, bahkan jauh dari sejahtera. Kita sebut saja daerah Papua, sudah seberapa makmur dan sejahtera masyarakat disana? Dengan begitu pasal 33 dalam UUD 45 sebagai kiblat konstitusi NKRI jauh dari kenyataan. Pasal tersebut berbunyi; â&#x20AC;&#x153;Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatâ&#x20AC;?. Ironisnya, berbagai persoalan lingkungan ini selalu dituduhkan pada masyarakat sebagai biangkeladinya sampai mereka dicap sebagai pelaku utama perusak lingkungan. Memang tidak dipungkiri, bahwa masyarakat punya andil terjadinya perusakan lingkungan lingkungan, tapi mohon diingat masyarakat hanya memanfaatkannya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka sehari-hari. Artinya, walaupun, mereka ikut andil, tapi masyarakat tidak serakah membabat begitu saja sumberdaya alam tesebut. Pada issue sampah misalnya pemerintah selalu menuduh masyarakat tidak peguli lingkungan dengan membuang sampah sembarangan tempat. Masyarakat mau peduli bagaimana, kalau sarana pembuangannya tidak disediakan dibeberapa tempat. sebetulnya Mereka masih punya tatakrama dan sopan santun. Guna menjawab fenomena diatas, diperlukan gerakan masyarakat yang sinergis antar beberapa komunitas yang menjadi korban ketidak-adilan kebijakan pemerintah tersebut, dengan cara mengkritisi bahkan bukan hanya mengkritisi kebijakan tersebut, disamping itu masyarakat bisa mengambil bagian dalam pemulihan lingkungan tersebut. Pilihan untuk melaksanakan pembaharuan lingkungan hidup melalui program-program pengembangan komunitas mengharuskan gerakan lingkaungan untuk melakukan apa yag disebut sebagai pengoraganisasian masyarakat/komunitas. Inti dari kegiatan pengorganisasian komunitas pada dasarnya ada pada pengembangan kapasitas (capacity building) sendiri untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhkan komunitas itu sendiri. Program pelatihan pengorganisasian dan advokasi, menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai media peningkatan kapasitas peserta saja seperti: kemampuan mengelola organisasi, advokasi, komunikasi serta metodologi aksi dalam rangka penegakan hukum lingkungan, peserta dituntut untuk lebih aktif untuk bertukar pengalaman dengan peserta yang lainnya. Program pelatihan merupakan salah satu bentuk proses transpormasi sosial yang efektif bagi peserta atau aktivis gerakan lingkungan dalam hubungan dengan peserta ataupun dengan masyara3

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

kat ketika ia kembali pada komunitasnya masing-masing. Pertama, karena melalui pelatihan meraka dapat berbagi pengalaman, wawasan, dan kemampuan peserta kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Kedua, karena adanya proses berbagi pengalaman dan wawasan tersebut, akan menjadikan komunitas sendiri lama kelamaan memiliki wawasan dan tidak harus tergantung atau mereka lebih mandiri. Ketiga, karena wawasan dan kemampuan yang sama serta kemandirian tersebut, memungkinkan terjadinya suatu jaringan kerja yang saling menunjang dalam kedudukan yang setara antar semua organisasi masyarakat yang memiliki keprihatinan yang bersama, sehingga azas peran-serta dan swadaya yang melandasi gerakan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dapat terpelihara dan terwujud. (walhi 1990) Materi-materi dalam modul pelatihan ini, merupakan hasil (output) dari berbagai rangkaian kegiatan seperti, assessment, FGD dibeberapa komunitas, lokakarya. Dalam kegiatan yang dilakukan tersebut tergambar beberapa kelemahan dasar di beberapa komunitas dalam menjawab persoalan yang dihadapinya. Yang diamaksud kelemahan komunitas menyangkut, lemahnya dalam pengorganisasian, analisis sosial sampai kepengelolaan datanya, berjejaring dan lain sebagainya. Modul ini, bukan hanya bisa digunakan khusus untuk satu issue saja seperti lingkungan hidup, materi-meteri yang terkandung didalamnya bisa juga diterapkan dalam issue pendidikan misalnya dan lain sebagaianya.

Khusus pada materi-materi yang terdapat dalam modul ini, dibagi dalam beberapa meteri utama, yakni: 1. Analisis Permasalahan Lingkungan di Cekungan Bandung; mencakup materi-meteri permasalahan lingkungan hidup yang cakupannya berbagai permasalahan lingkungan secara umum di Cekungan Bandung, juga permasalahan lingkungan yang cakupannya ada lokalistik dari berbagai komunitas. Selain menyangkut materi permasalahan lingkungan, bab ini juga mengeksplore dari sudut kebijakananya baik kebijakan produk pemerintah pusat, maupun kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. 2. Analisis Sosial; dalam bab ini, peserta akan disuguhi materi-materi tentang teknik-teknik pengumpulan data dan fakta, kompilasan data dan informasi hingga pada materi bagaimana cara pengemasan data dan fakta tersebut menjadi issue yang akan diperjuangkan. 3. Model-model Penyelesaian Masalah Lingkungan; meteri dari bab ini membahas tentang teknik-teknik pengorganisasian, berjejaring, advokasi litigasi lingkungan, teknik kampanye dan negosiasi, bahkan dalam bab ini peserta didorong melek kebijakan sampai pada legal drafting. 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan; pelatihan ini diakhiri dengan materi monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan. Dalam materi ini dibahas tentang bagaimana langkah-langkah memonitor sebuah pelaksanaan program yang berkenaan dengan pemulihan 4

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

kondisi lingkungan dan sampai pada bagaimana cara mengevaluasi kebijakan atau program yang dijalankan. Sebagai penutup dari pendahuluan ini, bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam mengambil tindakan positif dalam mengatasi persoalan lingkungan ini, salah satunya bisa diatasi dengan cara pemenuhan kapasitas wawasan mereka dari mulai peta persoalan yang sebenarnya, hingga mengorganisir mereka agar-supaya mereka bahu-membahu diharafkan bisa mengatasi permasalahan lingkungan itu secara mandiri.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Orientasi Belajar ď&#x201A;¨ Mitra Belajar ď&#x201A;¨ Kontrak Belajar

ď&#x201A;¨

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 1

1.1 ORIENTASI BELAJAR

Tujuan  

Peserta memahami tujuan pelatihan. Peserta memahami apa yang akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan Kegiatan Belajar

Kegiatan : Penjelasan Garis Besar Program Pembelajaran

Alat dan Bahan  Infokus  Pengeras suara

Waktu 2/3 Jpl = 30 menit

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Kegiatan:

Penjelasan Garis Besar Program Pembelajaran

Tujuan Peserta dapat menguraikan dengan kata-kata sendiri apa yang akan diperoleh dalam pelatihan dan bagaimana pelatihan dilakukan.

Materi Garis Besar Program Pembelajaran

Waktu 30 menit

Perlengkapan       

File bahan presentasi berisi GBPP Buku peserta Kertas plano Kuda-kuda untuk flip chart Papan tulis dengan perlengkapannya Spidol, selotip kertas dan jepitan besar OHP (Overhead Projector)/Infokus

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan bacaan 1 GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN PELATIHAN AKTIVIS LOKAL UNTUK ADVOKASI LINGKUNGAN Di CEKUNGAN BANDUNG 1. Pendahuluan

Pelatihan kader untuk advokasi lingkungan pada dasarnya adalah kombinasi antara pelatihan penyadaran (awareness training) dan pelatihan keterampilan (skill training). Pelatihan ini merupakan pelatihan yang diarahkan untuk penguatan komunitas/masyarakat dalam upaya advokasi kebijakan lingkungan di Cekungan Bandung. Advokasi memiliki pengertian sebagai berikut: “Proses terencana yang terorganisir dan sistematik guna memberi pengaruh terhadap hal yang menyangkut kepentingan publik serta mengubah relasi kekuasaan yang timpang, untuk memperbaiki kehidupan mereka yang tersingkir.” “Memihak yang lemah. Mewujudkan nilai-nilai pemerataan, keadilan, saling menghormati; dengan titik perhatian memberdayakan yang lemah dan bertanggung jawab pada mereka.” “Proses transformasi sosial yang mengarahkan partisipasi publik, kebijakan dan program; untuk kepentingan orang yang tersisihkan, menegakkan hak asasi manusia, dan memelihara lingkungan.” (Instute for Development Research, Advocacy Sourcebook, Boston, 1997). “Upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.” (Roem Topatimasang, Merubah Kebijakan Publik, Insist, Jogjakarta, 2000). Walaupun merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkait, namun tiga aspek sistem hukum (kebijakan publik) yang menjadi sasaran advokasi tersebut harus didekati secara berbeda, terutama karena ketiganya memang terbentuk oleh proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, sementara tata-laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui prosesproses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses tersebut memiliki tata-caranya sendiri. Karena itu kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai. Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: A. Proses-proses legislasi dan jurisdiksi; Proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan atau usul atau tuntutan perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draft), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen, sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di par9

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

lemen.

Tetapi, pengertian proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan tanding (counter draft legislation) atau bahkan pengujian substansi dan peninjauan ulang undangundang (judicial review). Karena jurisprudensi (keputusan mahkamah peradilan yang memiliki kekuatan hukum sebagai preseden bagi keputusan-keputusan hukum berikutnya) pada dasarnya juga membentuk isi hukum, maka proses-proses litigasi (beracara di pengadilan) juga termasuk dalam pengertian ini. B. Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksana pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen hubungan (relasi-relasi) kepentingan-kepentingan di antara berbagai kelompok yang terlibat didalamnya, mulai dari lobby, mediasi, negosiasi, tawar - menawar, kolaborasi dan (dalam pengertiannya yang terburuk) bahkan sampai pada praktek - praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi. C. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya, akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (political pressure), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian, (pembentukan basis-basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, blokade). Secara skematis, proses-proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

PROSES-PROSES LEGISLASI & JURISDIKSI (pengajuan usul,konsepTanding dan pembelaan)

- legal drafting, counter draft - judicial review - class action, legal standing - litigasi (jurisprudensi) ISI/NASKAH HUKUM

PROSES-PROSES POLITIK & BIROKRASI ( mempengaruhi pembuat & pelaksana peraturan)

PROSES-PROSES SOSIALISASI & MOBILISASI (membentuk pendapat umum

dan tekanan politik)

- lobbi - negosiasi - mediasi - kolaborasi

TATALAKSANA HUKUM

PEMBENTUKAN/ PERUBAHAN KEBIJAKAN

- kampanye, siaran pers - unjuk rasa, mogok, boikot - pengorganisasian basis

- pendidikan politik

Bagian ini juga memperlihatkan bahwa suatu

kegiatan

advokasi,

walaupun

sasarannya 10

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

adalah perubahan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namun tidak berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur ‘legal’ (proses-proses legislasi dan jurisdiksi) saja, tetapi juga melalui jalur-jalur ‘paralegal’ (proses-proses politik dan birokrasi serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi ). Beberapa aktivis ORNOP bahkan menyebut proses-proses yang terakhir ini sebagai jalur-jalur ‘ekstra’ atau ‘meta legal’. Apapun maksud dan pengertiannya, dalam kenyataannya memang seringkali diperlukan dayacipta dan kemampuan imajinasi yang cukup tinggi dalam kegiatan-kegiatan advokasi. Kegiatankegiatan kampanye pembentukan pendapat umum, misalnya, bisa saja menjadi sesuatu yang tidak menarik sama sekali, serba datar dan membosankan, tidak menyentuh perasaan-perasaan khalayak ramai, jika tidak dikemas dengan kepekaan, sentuhan artistik dan keterampilan teknis yang cukup memadai. Dua ilustrasi berikut ini mungkin akan lebih menjelaskannya. 2. Tujuan Umum Tujuan yang hendak dicapai melalui Pelatihan ini iadalah : 1. meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan sikap kritis masyarakat/komunitas terhadap berbagai kebijakan/regulasi dan permasalahan lingkungan di kawasan cekungan Bandung dan komunitas 2. Reproduksi kader/aktivis lingkungan di tingkat lokal 3. memperkuat Kapasitas (keterampilan) masyarakat dalam advokasi kebijakan untuk mendorong penyelesaian pelanggaran pengrusakan lingkungan di kawasan cekungan Bandung. 4. mendorong pengorganisasian dan penguatan basis serta aksi-aksi kolektif komunitas/ masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran lingkungan 5. memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengontrol segala kebijakan lingkungan 3. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penguatan kapasitas ini adalah : 1. Tersedianya munculnya aktivis-aktivis di tingkat komunitas/lokal 2. Terjadinya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam menyikapi permasalahan lingkungan 3. Aktivis lokal memiliki kesadaran kritis dan kapasitas untuk melakukan upaya advokasi menyelasaikan permasalahan lingkungan di komunitasnya 4. Tersedianya aktivis lokal memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan aksi-aksi kolektif untuk advokasi lingkungan 5. Tersedianya aktivis yang mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan dan pengambil kebijakan 4. Sasaran Kelompok Calon aktivitis lokal/komunitas yang melakukan advokasi lingkusngan 5. Metodologi Untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada para peserta seperti yang diharapkan, maka pelatihan ini akan menerapkan proses belajar mengajar orang dewasa dimana dalam seluruh proses belajar mengajar orang dewasa ini, para peserta turut berperan sebagai nara sumber untuk saling memperkaya pemahaman masing-masing dengan menggunakan pendekatan pendidikan kritis. 6. Pokok Bahasan 11

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Advokasi Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Pokok bahasan diurai dalam tema dan topik yang keseluruhan membutuhkan waktu 45 jam pelajaran (Jpl) atau sama dengan 37,5 jam efektif (1 Jpl = 45 menit). Tiap Tema kemudian diuraikan lagi menjadi beberapa topik sebagai berikut di bawah ini.

Tujuan Umum

Tema

Pokok Bahasan

Durasi (Jpl)

Belajar Bersama

2 Orientasi Belajar

Terbangun kekompakan antar peserta pelatihan

2/3

Mitra Belajar

Kontrak Belajar

Analisis Permasalahan dan Peserta memahami permasalahan lingkebijakan kungan di Cekungan Bandung penegakan hukum Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan lingkungan di Cekungan Bandung dan komunitas

Peserta memahami kebijakan dan permasalahan penegakan hukum lingkungan

4/3

9 Analsisi Permasalahan lingkungan di Cekungan Bandung

Analisis Permasalahan lingkungan di komunitas/lokal

Kebijakan dan Penegakan hukum Lingkungan

Peserta mampu merumuskan permasalah pokok kebijakan lingkungan

Rumusan pokok-pokok permaslahan kebijakan di cekungan Bandung

Peserta memahami dan memiliki pengetahuan mengenai pengumpulan data dan fakta Memiliki kemampuan dalam melakukan kompilasi data dan informasi

Analisis Sosial

12 Teknik Pengumpulan Data dan Fakta

Kompilasi Data dan Informasi

Pengemasan Data Menjadi Isu

Peserta memiliki kemampuan dalam pengemasan data dan analisa isu

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Tujuan umum Peserta memiliki pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam pengorganisasian

Tema Model-Model Penyelesaian Masalah Lingkungan

Peserta memiliki kemampuan untuk advokasi litigasi dan non litigasi Peserta lebih memahami tehnik kampanye dan lobby Peserta lebih memahami tehnik kampanye dan lobby Peserta memiliki pengetahuan penyusunan Legal drafting

Peserta mampu memahami konsep monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan

Peserta mampu melakukan penyusunan Rencana tindak lanjut

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Total

Pokok bahasan

Durasi (dpl)

14 Teknik Pengorganisasian

Advokasi Litigasi Lingkungan

Teknik Kampanye dan Negosiasi

Teknik Penyusunan Legal Drafting

4 Prinsip dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Bersama dan Komunitas

4 4

45 Jpl

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 2

1.2 PERKENALAN

Tujuan: Memperkenalkan pelatihan, fasilitator dan peserta demi terciptanya suasana yang akrab untuk mendorong diskusi. Peserta: Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop Alat dan Bahan : ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

Spidol Kertas lipat Waktu :

90 menit Proses Fasilitasi : 1. Bagikan "satu lembar kertas flipchart dan satu Spidol" kepada masing masing peserta dan mintalah setiap peserta untuk menggambar berbagai "simbol" yang disukai (menggambar apapun) yang dapat menggambarkan "Citra Diri"nya tanpa disertai dengan "sebuah kalimat atau secuil kata" (Hanya gambar saja); yang mencakup : Nama Lengkap, Alamat, Hobby, Jabatan, Keluarga, Pengalaman selama ini, dan lain-lain. 2. Mintalah masing-masing peserta untuk menceritakan "Gambarnya" dan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengajukan pertanyaan untuk memperoleh klarifikasi lebih jauh. 3. Mintalah "masing-masing gambar" yang telah dipresentasikan untuk ditempelkan di dinding sehingga semua orang bisa melihatnya. 4. Setelah semua mempresentasikan "gambarnya" fasilitator menutup "perkenalan ini" dengan mengajukan pertanyaan "Apa yang Anda Pelajari atau Hikmah Apa yang Anda peroleh dari permainan ini?".

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Lembar Kerja 1:

Mitra Belajar Untuk mengenal lebih dalam mitra belajar Anda maka Anda harus mendialogkan daftar pertanyaan tersebut di bawah ini secara berpasangan. Sebelum mendialogkan daftar pertanyaan tersebut maka Anda diminta untuk beberapa saat merefleksikan untuk diri Anda sendiri ke-6 pertanyaan tersebut di bawah ini. Daftar pertanyaan pemandu Siapakah nama lengkap Anda? Apakah pekerjaan Anda sehari-hari? Mengapa Anda melakukan pekerjaan tersebut? Apakah yang paling Anda butuhkan agar Anda dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik? Mengapa Anda mengikuti pelatihan ini? Siapakah Anda waktu Anda berumur 70-80 tahun, menurut Anda sendiri?

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 3

1.3 KONTRAK BELAJAR Tujuan: ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

Untuk menyepakati jadwal dan peraturan dasar yang harus diikuti selama pelatihan. Agar peserta merasa memiliki pelatihan. Peserta:

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop Alat dan Bahan: 1. 2. 3. 4. 5.

Kertas Plano Spidol Lakban Flipchat dll Waktu:

60 menit Proses Fasilitasi: 1. Sebelum memulai fasilitator mengatur tempat duduk diatur berbentuk sebuah lingkaran. 2. Tanyakan peserta mengenai jadwal: "Pukul berapa kita akan memulai pelatihan?", "Pukul berapa kita akan beristirahat?" dan lain-lain. 3. Juga mengenai peraturan dasar seperti "Bolehkan kita merokok?" Peraturan memungkinkan diskusi dengan bebas: "Dapatkan kita menginterupsi seseorang?" dan lain-lain. 4. Tuliskan jawaban dengan jelas pada flipchart setelah diperoleh persetujuan bersama. 5. Setelah mendiskusikan kontrak selesai, lanjutkan dengan menugaskan beberapa peserta untuk menjadi coordinator yang tugasnya antara lain: pengawas atas peraturan-peraturan yang telah disepakati, dalam hal ini waktu, apa yang boleh dantidak boleh sewaktu didalam ruangan, dll 6. Tempelkan flipchart dimana dapat dilihat selama pelatihan. Peserta dan pelatih dapat merujuk pada persetujuan bersama ini untuk memecahkan persoalan. Peraturan-peraturan lain dapat ditambahkan selama pelatihan.

Catatan untuk fasilitator

Bila jadwal yang disusun peserta ternyata terlalu sempit waktunya untuk membahas materi yang telah disusun oleh Tim Pelatih pada masa persiapan, maka sampaikanlah ide-ide alternatif sebagai suatu tawaran untuk menyesuaikan materi yang akan dibahas.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Lembar Verja 2: FORMULIR KONTRAK BELAJAR

1. Apakah yang mendorong saya mengikuti pelatihan ini?

2. Apakah yang saya harapkan dari pelatihan ini?

3. Apakah yang saya harapkan dari peserta lain?

4. Apakah yang saya harapkan dari pemandu/fasilitator pelatihan?

5. Apakah yang dapat saya lakukan untuk mensukseskan pelatihan ini?

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 4

1.4 HARAPAN & KEKHAWATIRAN DARI PELATIHAN Tujuan: Agar peserta menjelaskan apa yang diharapkan dari pelatihan. Untuk mengetahui apakah semua harapan peserta telah masuk dalam tujuan pelatihan, sehingga tujuan pelatihan tersebut dapat dimodifikasi bila kondisi memungkinkan. Peserta: Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop Alat dan Bahan: ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

Kertas Plano Spidol Lakban

Waktu: 30 menit Proses Fasilitasi: 1. Mintalah peserta menuliskan pada buku catatan mereka apa yang diharapkan dari pelatihan. 2. Berkelilinglah menanyakan satu hal yang diharapkan dari setiap peserta dan tuliskan pada flipchart. Lakukan hal ini dengan meminta setiap peserta menyerukan suatu harapan yang belum tertulis pada flipchart. Berkelilinglah dan dapatkan sebanyak mungkin sampai semua harapan peserta telah tertulis pada flipchart. 3. Tunjukkan flipchart "tujuan dari pelatihan" 4. Cek dengan peserta apakah semua harapan mereka termasuk daftar ini. Kalau ada yang belum, sesuaikan dengan tujuan pelatihan, masukkan sebagai topik yang baru. 5. Memperlihatkan flipchart "Jadwal Sesi-Sesi dari Pelatihan". 6. Diskusikan jadwal ini dengan semua peserta. Catatan buat Fasilitator

Beberapa harapan peserta mungkin saja tidak berhubungan dengan tujuan pelatihan. Kalau memang begitu, sangatlah penting untuk mendiskusikan hal ini dengan peserta dan jelaskanlah mengapa harapan mereka tidak termasuk dalam tujuan pelatihan. 18

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung



Analisis Masalah Lingkungan Cekungan Bandung  Analsis Masalah Lingkungan di tiap Komunitas  Analisis Kebijakan Hukum Lingkungan di Cekungan Bandung  Rumusan Pokok Permasalahan Kebijakan Lingkungan di Cekungan Bandung

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 5

2.1 ANALISIS MASALAH DI CEKUNGAN BANDUNG Tujuan

  

Metode

Peserta

  

Peserta mengetahui dan memahami permasalahan lingkungan yang terjadi di Cekungan Bandung Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan di Cekungan Bandung Peserta mampu mengidentifikasi penyebab dan dampak permasalahan lingkungan yang ada terjadi di Cekungan Bandung Ceramah Diskusi Simulasi

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Alat dan Bahan

   

Bahan Bacaan

Rangkuman Hasil Assesment Kasus dan Permasalahan Lingkungan di Cekungan Bandung

Waktu

135 Menit

Proses Fasilitasi

Spidol Kertas Plano Lembar Kerja: Identifikasi Permasalahan Lingkungan di Cekungan Bandung Poto Cekungan Bandung.

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Faslitator memulai penjelasan dengan paparan kondisi geografis cekungan Bandung (10 menit). Gunakan poto-poto yang telah disediakan) 3. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada peserta sebanyak 5 lembar ( 5 menit) 4. Fasilitator untuk meminta kepada peseta untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Cekungan dengan menuliskan dalam metaplan minimal 5 buah. Pertanyaan yang diajukan adalah :Permasalahan lingkungan apa saja yang anda ketahui dan lihat yang terjadi di cekungan Bandung? Misal : pencemaran air 5. Jawaban ditulis dalam kertas metaplan dengan hurup besar, setiap satu lembar kertas metaplan menuangkan satu gagasan saja (Lakukan pekerjaan ini selama 20 menit) 6. Fasilitator menempelkan pada kertas jawaban pada papan tulis yang telah disediakan 7. Fasilitator memilah jawaban tadi ke dalam katagori penyebab, permasalahan dan akibat atau dampak yang ditimbulkan (45 menit) 8. Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengidentifikasi kembali permasalahan yang jika dirasakan kurang lengkap 9. Kaji ulang tujuan, proses dan hasil pokok bahasan ini (5 menit). 10. Faslitator menutup proses ini dengan mengucaplan terimakasih dan diakhiri dengan tepuk tangan bersama-sama

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 3: Identifikasi Permasalahan Lingkungan di Cekungan Bandung Apa Penyebab

Apa permasalahan yang di Cekungan Bandung

Apa dampak yang ditimbulkan

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 2: ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

(Bahan diambil dari Pelatihan CO Lingkungan IPGI Bandung Tahun 2003) 1. Mengapa Perlu mengidentifikasi Masalah Dalam sebuah penyusunan rencana, sebelumnya harus mendapatkan data dan informasi strategis tentang kondisi obyektif suatu komunitas. Tujuannya, agar punya lahan pertimbangan tentang masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki komunitas.sehingga dalam penyusunan kebijakan, prioritas kegiatan maupun strategi tidak menyimpang jauh dari kondisi masyarakat. Maksud dan Tujuan  Mendapatkan data dan informasi tentang masalah  Mendapatkan data dan informasi tentang intensitas terjadinya masalah serta data pendukung yang ada di lembaga-lembaga tertentu  Mendapatkan data dan informasi mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu maslah Data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan keberhasilan seorang pemandu/ faslitator perencanaan di dalam suatu komunitas. 2. Apa itu identifikasi Masalah Yaitu upaya mencari data dan informasi untuk mendukung dan membuktikan dugaan-dugaan. Pengertian identifikasi masalah di maksudkan sebagai rangkaian aktivitas untuk mencari data dan informasi tentang kondisi fisik yang actual dan factual maupun kondisi umum yang bisa di peroleh di masyarakat.dan kejadian sehari-hari A. Analisa Masalah 1. Pengertian ‘Masalah’ Masalah adalah keadaan-keadaan yang dianggap menganggu, menghambat atau mengurangi kesejahteraan masyarakat. 2. Cara Merumuskan Masalah Masalah harus dirumuskan secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah yang terlalu umum dapat mengakibatkan kesalahan persepsi.

Contoh Perumusan Masalah yang Kurang Jelas  “masalah hama dan penyakit pada tanaman” kalimat ini masih belum menjelaskan permasalahan sesungguhnya: penyakit atau hama apa? Tanaman apa yang diserang? Apakah semua tanaman terserang hama dan penyakit?  ‘masalah tanah longsor’ apakah tanah longsor ini menimpa sawah atau kebun? Atau menimpa pemukiman? Apakah terjadi longsor di hutan?

Perumusannya Harus di perjelas menjadi:  masslah hama wereng pada tanaman padi  masalah penyakit layu daun pada tanaman bawang  masalah tanah longsor di lokasi pemukiman penduduk 22

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Analisa Sebab-Akibat Masalah Analisa sebab akibat masalah adalah mengkaji keadaan-keadaan yang dianggap sebagai penyebab atau akar maslah dari gangguan, hambatan atau berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Masalah dapat di bedakan atas:  akar masalah adalah masalah yang mendasar karena menjadi penyebab dari permasalahanpermasalahan lainnya yang muncul  Pokok Masalah adalah masalah sentral atau utama dimana bisa menjadi penyebab masalah lain dan bisa juga menjadi akibat akibat dari akar masalah, dan banyak berkaitan dengan masalah-masalah lainnya yang muncul  Masalah Akibat, adalah masalah yang muncul karena akibat munculnya masalah lain (masalah penyebabnya) Tujuan kajian hubungan sebab akibat antara masalah-masalah yang ada yaitu:  mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah yang lain  mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya  mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain manfaat dari proses analisa sebab akibat maslah antara lain adalah masyarakat menilai permasalahan sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisah-pisah sehingga perlu di pecahkan bersama. Biasanya pada saat pengkajian hubungan sebab akibat masalah muncul tampilan masalah-masalah baru.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 6

2.2 ANALISIS MASALAH LINGKUNGAN DI LOKAL Tujuan

  

Metode

  

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

    

Spidol Kertas Plano Selotip Metaplan Lembar Kerja: Identifikasi Isu dan Permasalahan Lingkungan di lokal/ komunitas



Rangkuman Hasil Assesment Isu dan Permasalahan Lingkungan di lokal/komunitas. Analisis Masalah Komunitas

Peserta Alat dan Bahan

Bahan Bacaan

 Waktu

Proses Fasilitasi

Peserta mengetahui dan memahami permasalahan lingkungan yang terjadi di lokal /komunitas Peserta mampu mengidentifikasi isu permasalahan di dilokal Peserta mampu mengidentifikasi penyebab dampak permasalahan lingkungan yang terjadi komunitasnya Ceramah Diskusi Kelompok Presentasi

90 Menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator mengajak kepada peserta untuk mendiskusikan isu dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Cekungan Bandung 3. Bagi peserta dalam 4 kelompok dan bagikan Lembar Kerja: Identifikasi Isu dan Masalah Lingkungan di Cekungan Bandung (5 menit). 4. Minta kelompok untuk memilih salah satu posisi. Jika mengalami kesulitan, pembagian posisi kelompok berdasarkan “hom-pim-pah”. Setelah peragaan, persilakan kelompok mendiskusikan:  Isu atau Masalah lingkungan hidup apa saja yang tejadi di komunitas tempat anda berada?  Apa penyebab dan akibat dari masalah tersebut 5. Persilahkan kelompok untuk mengisi lembar Kerja identifikasi isu dan permasalahan lingkungan hidup di local dalam metaplan, diisi secara bersama-sama (20 menit) 6. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menuangkan hasil diskusinya dalam kertas plano yang telah disediakan 7. Persilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi ( 60 menit). 8. Bahas dan tarik kesimpulan utama dari hasil diskusi tersebut. 9. Diskusikan bersama tentang hal-hal yang ditanyakan peserta (20 menit). 10. Kaji ulang tujuan, proses dan hasil sessi ini (5 menit). 24

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 4: IDENTIFIKASI MASALAH LINGKUNGAN DI LOKAL Lokasi

Masalah Lingkungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan

Faktor Penyebab

Dampak/ akibat

Upaya Penyelesaian yang telah dilakukan

Hasil yang telah dicapai

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan bacaan 3: Pengantar Analisa Masalah Dalam Komunitas Pengertian ‘Masalah’ Masalah adalah keadaan-keadaan yang dianggap menganggu, menghambat atau mengurangi kesejahteraan masyarakat. Cara Merumuskan Masalah Masalah harus dirumuskan secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah yang terlalu umum dapat mengakibatkan kesalahan persepsi. Analisa sebab akibat masalah adalah mengkaji keadaan-keadaan yang dianggap sebagai penyebab atau akar masalah dari gangguan, hambatan atau berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Masalah dapat di bedakan atas:  akar masalah adalah masalah yang mendasar karena menjadi penyebab dari permasalahanpermasalahan lainnya yang muncul  Pokok Masalah adalah masalah sentral atau utama dimana bisa menjadi penyebab masalah lain dan bisa juga menjadi akibat akibat dari akar masalah, dan banyak berkaitan dengan masalah-masalah lainnya yang muncul  Masalah Akibat, adalah masalah yang muncul karena akibat munculnya masalah lain (masalah penyebabnya) Tujuan kajian hubungan sebab akibat antara masalah-masalah yang ada yaitu:  mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah yang lain  mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya  mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain

manfaat dari proses analisa sebab akibat maslah antara lain adalah masyarakat menilai permasalahan sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisah-pisah sehingga perlu di pecahkan bersama. Biasanya pada saat pengkajian hubungan

Identifikasi Masalah di lokal atau Komunitas 1. Mengapa Perlu mengidentifikasi Masalah Dalam sebuah penyusunan rencana, sebelumnya harus mendapatkan data dan informasi strategis tentang kondisi obyektif suatu komunitas. Tujuannya, agar punya lahan pertimbangan tentang masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki komunitas, sehingga dalam penyusunan kebijakan, pri oritas kegiatan maupun strategi tidak menyimpang jauh dari kondisi masyarakat. 2. Maksud dan Tujuan  Mendapatkan data dan informasi tentang masalah  Mendapatkan data dan informasi tentang intensitas terjadinya masalah serta data pendukung yang ada di lembaga-lembaga tertentu  Mendapatkan data dan informasi mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu maslah 3. Apa itu identifikasi Masalah? Yaitu upaya mencari data dan informasi untuk mendukung dan membuktikan dugaan-dugaan. Pengertian identifikasi masalah di maksudkan sebagai rangkaian aktivitas untuk mencari data dan informasi tentang kondisi fisik yang actual dan factual maupun kondisi umum yang bisa di peroleh di masyarakat.

4. Bagaiamana Caranya? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam melakukan identifikasi maslah di komunitas, ada teknik pendataan seperti sensus, pengamatan, survey melalui wawancara semi terstruktur, dan survey 26

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

mendengar “listening survey”. Beberapa teknik ini akan efektif sesuai dengan jenis data dan informasi yang ingin di dapatkan.  Pendataan atau sensus sesuai untuk mendapatkan data kuantitatif seperti kependudukan, mata pencaharian dan penghasilan keluarga, tingkat pendidikan serta usia penduduk  Wawancara Semi-Terstruktur, untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat, terhadap kondisi fisik, sosial ekonomi, mengidentifikasi lembaga, organisasi dan pengelompokkan masyarakat, nilai dan kepercayaan, serta kebutuhan, masalah dan potensi komunitas. Wawancara semi terstruktur ini bisa dilakukan terhadap satu orang maupun melalui musyawarah warga (focus 

group discussion) Listening Survei, untuk mendapatkan informasi dan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan, ma-

salah dan potensi masyarakat terutama menyangkut isu-isu strategis (common issu dan specific issues) yang sulit terungkapkan secara terbuka dan apa adanya dalam wawancara semi terstruktur.

5. Siapa Sumber Informasi? Secara garis besar kita bisa mendapatkan informasi dari pihak eksternal komunitas (terutama orang atau lembaga yang pernah bekerjasama dengan masyarakat) dan pihak internal komunitas (terutama para tokoh dan aktivis kelembagaan, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat). Ditahap awal, sebelum melakukan pencarian data atau informasi ke masyarakat, kita perlu mendapatkan dan mempelajari data dan informasi sekunder yang bersifat umum dari birokrasi pemerintahan (seperti monografi, potensi desa) atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang pernah bekerjasama dengan masyarakat setempat. Pencarian data dan informasi bisa dilakukan :  Secara formal, pencarian data atau informasi ke lembaga pemerintahan desa dari tingkat Desa/ lurah, rukun warga hingga rukun tetangga. Sumber informasinya adalah lurah/kepala desa, ketua RW, Ketua RT.  Secara Informal, pencarian data atau informasi dilakukan langsung ke masyarakat, terutama sesepuh warga (tokoh masyarakat), aktivis organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Koperasi warga, kelompok tahlil dan lain-lain.  Secara Incognito, pencarian data dan informasi dilakukan langsung ke masyarakat, siapa pun, dengan memperhatikan keterlibatannya dalam bertukar informasi dengan bvanyak orang. Mereka antara lain tukang cukur, pencaga warung kopi, pedagang pasar dan lainnya, yang meskipun bukan tokoh, punya banyak informasi tentang suatu komunitas karena intensitas dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Selain itu pencarian data dan informasi dilakukan dengan mengikuti pertemuan-pertemuan warga dan lain-lain, dengan pencarian data dan informasi yang tidak diketahui (menyamar) kita bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan, masalah dan potensi dan lainsebagainya tentang kondisi masyarakat.

Listening Survey (Metode mendengarkan untuk menggali informasi kualitatif) Dengan pengamatan sekilas dan berbekal beberapa pertanyaan terstruktur, kita akan kesulitan mendapatkan informasi-informasi non kuantitatif seperti kebutuhan, masalah dan isu-isu penting dalam sebuah komunitas. Bahkan bisa jadi kita tidak akan menemukan satu masalah pun. Sebab bagi masyarakat, sebagian besar peristiwa dan kondisi yang dialaminya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, dari dulu hingga kemarin, sekarang hingga besok. Selain itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan secara formal sangat mungkin akan membuat warga menjawab dengan hatihati dan tidak apa adanya.

Untuk mengetahui masalah-masalah sesungguhnya dari komunitas kita harus menemukan perasaan terhadap warga. Selain dari ungkapan-ungkapan verbal, kita harus tahu sesuatu yang membuat warga melibatkan emosinya ketika membicarakan hal tersebut:  apa yang di kuatirkannya  apa yang membuatnya senang  apa yang membuatnya sedih  apa yang membuatnya marah  apa yang membuatnya takut dan  apa yang menjadi harapan mereka Salah satu cara penting untuk menggalinya adalah dengan cara mendengarkan, baik secara aktif mau27

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

pun secara pasif. Penggunaan metode ini berdasarkan asumsi bahwa sangatlah sulit mendapatkan informasi tentang masalah dan kebutuhan mendasar yang sifatnya cenderung laten bagi orang luar, dengan mendatangi warga dan bertanya “apa yang paling anda kuatirkan?” atau “apa yang membuat anda marah?”. Cara yang memadai adalah membaur dengan orang dan memusatkan perhatian pada kebutuhan, masalah dan isu kehidupan sehari-hari yang paling sering diungkapkan dan rasakan oleh warga di tempat dan waktu dimana warga biasa berkomunikasi. Cara ini di kenal dengan Listening Survey Kerangka Survey Meskipun tidak didahului adanya dugaan dan susunan pertanyaan yang bisa dijadikan pegangan, bukan berarti listening survey dijalankan begitu saja dan tanpa kerangka. Setidak-tidaknya surveyor darus mempelajari dulu lima kebutuhan manusia yang diajukan Abraham Maslow: kebutuhan dasar, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan perasaan di hormati, kebutuhan untuk pengembangan diri. Pada than awal tim survey harus terlebih dahulu mendengarkan semua tema yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dasar, (makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal), terutama yang dibicarakan warga dengan emosi tinggi (marah, sedih, gembira, senang, bangga dan lainlain). Than berikutnya baru masuk pada tema-tema yang berkaitan dengan kebutuhan berikutnya: keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki, kehormatan diri dan pengembangan diri. Melalui obrolan-obrolan informal antar sesama warga dan antara warga dengan surveyor seringkali berkembang menjadi menarik karena warga menjadi sangat terbuka. Informasi yang diberikan, bahkan sampai meliputi konflik-konflik yang ada berikut karakter-karakter tersembunyi warga. Bisa jadi obrolan informal ini muncul banyak tema baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang yang mengaku sangat kenal dan paham komunitas sekalipun. Area Survey Setidaknya ada enam area sebagai obyek pencarian data dan informasi dalam Listening survey, yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, pola hubungan sosial, struktur dan proses pengambilan keputusan masyarakat, pola pendidikan dan sosialisasi, cara rekreasi dan nilai-nilai serta kepercayaan warga.  Pemenuhan Kebutuhan dasar. Kelangsungan hidup dan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar membentuk basis kehidupan komunitas, yang membuat emosi serta motivasi warga akan sangat tinggi jika mengalami kesulitan.  Hubungan sosial. Ketegangan atau keharmonisan hubungan anatar laki-laki-perempuan, suami istri, orang tua-anak, buruh-majikan dan keluarga-komunitas, sangat menentukan masalah dan kebutuhan kelompok mana yang diprioritaskan  Struktur dan Proses Pengambilan Keputusan. Apa saja organisasi (institusi) warga yang melibatkan masyarakat?aturan apa saja yang berlaku? Siapa yang membuat? Siapa yang memaksakan pemberlakukannya? Apa faktor penentu kekuasaan – umur, suku, kekayaan, pendidikan, pengetahuan atau lainnya? Bagaimana warga merasakan manfaat keputusan yang dibuat dan cara keputusan di buat?  Pendidikan dan Sosialisasi. Melalui sekolah atau pendidikan tradisional, pendidikan mengajarkan nilai-nilai, kemampuan, serta cara-cara memiliki yang diterima oleh warga. Apakah pendidikan dan sosialisasi yang berlangsung menghasilkan perubahan-perubahan? Apakah ada ketegangan yang dibuat dan cara keputusan di buat?  Rekreasi. Bagaimana warga bersantai dan menikmati hidup sangat menentukan seberapa banyak waktu dan konsentrasi yang mungkin bisa diberikan untuk melakukan sesuatu diluar rutinitas produktifnya. Warga berekrekreasi atau mengisi waktu luangnya dengan tidur, bermain, ngobrol, nonton televisi atau lainnya.  Kepercayaan dan Nilai-nilai. Hal ini menentukan suatu batasan pedoman bagi warga dalam menentukan apa yang akan diprioritaskan serta apa yang boleh apa yang tidak. Terhadap keenam aspek tersebut surveyor tidak boleh menilai dan menjustifikasi (menilai salah benardan baik buruk) melainkan harus mencoba memahami; 1. apa yang dilakukan warga? Siapa saja yang melakukan? Apakah ada adat yang berubah? Adakah harapan fdan keharusan keterlibatan orang luar untuk melakukan perubahan? 2. Mengapa warga melakukan sesuatu (motif ekonomi, politik, atau kebudayaan) 3. Isu apa yang paling merangsang keterkaitan emosional warga pada setiap aspek di atas? 28

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

4. Adakah akata-kata penting yang sering digunakan dalam diskusi-diskusi warga? Situasi Mendengar? Ada banyak tempat dimana warga menjadi sngat terbuka dan eksprisif. Anatara lain warung kopi, ditempat cukur rambut, di pasar, di waktu istrahat di sawah, saat menunggu pertemuan warga berlangsung, saat di moshola, saat santai dirumah dan lain-lain. Bila memungkinkan dan saatnya tepat baik juga membiarkan warga tahu bahwa tim survey sedang mempersiapkan materi program. Perasaan adalah Fakta Dalam metode ini fasilitator harus sangat memperhitungkan perasaan warga, sebab survey bukan hanya mendapatkan data dan informasi sebagai bahan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tentang masalah-masalah yang dihadapi warga untuk direkomendasikan. Yang justru harus diingat dan lebih diperhitungkan adalah kemungkinan keterlibatan warga untuk rangkaian aktivitas pasca investigasi komunitas. Dan sekali lagi warga hanya akan terlibat secara penuh terutama pada masalah-masalah yang menyentuh emosinya yang akan memberi motivasi tinggi. Untuk itu tim survey harus mau dan mampu memahami pengalaman subyektif warga. Bagaimana warga merasakan dan memikirkan kehidupannya? Isu apa yang paling dirasakan warga? Tim Survey harus mendengarkan secara aktif dan hati-hati mencari antusiasme bangkit untuk mengusir kelesuan dan merangsang inisiatif warga. Sangat sering perasaan yang kuat ini ditemukan dalam hubungan perubahan suatu lembaga, tugas dan laitihan pada enam area hidup. Misalnya dalam bidang ekonmi, akan muncul perasaan kuat pada:  burubahnya harapan dalam hubungan anatar buruh dengan majikan  kemungkinan untuk menjadi anggota koperasi  harapan memiliki lahan dan rumah  harapan sebagai pemanfaat bantuan pemerintah  dan lain-lain Analisis Kritis Setelah survey, tim survey memilih tema-tema yang mungkin bisa menjadi pekerjaan awal komunitas, yang jumlahnya tergantung dari cakupan program. Tim Survey harus hati-hati dalam hal ini. Sebab seringkali tema-tema tertentu bermunculan begitu survey dimulai. Untuk kemudian membuat kode-kode tertentu dan garis besar pertanyaan: Misalnya tema umum tentang bantuan program JPS  banyak warga yang tidak dapat bantuan  hanya keluarga yang dekat dengan aparat yang dapat bantuan  besarnya bantuan tidak sebanyak yang dijanjikan  warga tidak dilibatkan dalam menentukan penerima bantuan  mengapa membangun jalan, bukan sarana air bersih, dsb. Setiap masalah komunitas dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek ekonomi (kebutuhan dasar), pengambilan keputusan, serta nilai dan kepercayaan. Misalnya tentang keluhan warga terhadap pelaksanaan program JPS:

A. Aspek Ekonomi     

barapa banyak warga miskin apa saja pencahariannya bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar hidup siap yang bekerja berapa tanggungannya

B. Aspek pengambilan keputusan komunitas

Bagaiamanapun masalah ekonomi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Juga berkaitan dengan kebijakan umum pembangunan negara. Ada beberapa pertanyaan penting:  siapa saja yang memutuskan bisa kelurahan atau desa mendapatkan dana bantuan program dari pemerintah atau pihak eksternal lainnya 29

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

    

siapa yang memutuskan warga akan menerima bantuan bantuan apa yang berguna bagi warga? Bagaimana prosedur bagi warga untuk terlibat dalam pengelolaan bantuan Bagaiaman prosedur warga untuk mendapatkan bantuan Apakah ada lembaga perwakilan warga yang memperjuangkan aspirasi warga

C. Nilai dan Kepercayaan

Pertanyaan-pertanyaan ekonomi merupakan dampak dari permasalahan nilai yang terdapat dalam komunitas. Masyarakat sering menjelaskan masalah mereka berdasarkan nilai dan ini bisa menghambat mereka untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pertanyaan yang membantu menggali beberapa nilai:  Bagaimana warga menjelaskan tentang kemiskinan mereka?  Bagaimana warga memposisikan dirinya terhadap para aparat kelurahan/desa?  Dalam hal apa saja warga merasa bahwa para aparat punya hak yang tidak dimiliki oleh warga?

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesei 7

2.3 KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI CEKUNGAN BANDUNG

Peserta mengetahui dan memahami kebijakan lingkungan di Cekungan Bandung  Peserta mengetahui permasalahan kebijakan lingkungan di Cekungan Bandung  Peserta memahami dan mengetahui berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang telah dilakukan oleh pengambil Kebijakan 

Tujuan

Ceramah Diskusi

Metode

 

peserta

Aktivis lokal

Alat dan Bahan

   

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano

Bahan Bacaan

 

Paper …. Hasil Analisis Regulasi Lingkungan (sampah, limbah, air dan lahan kritis)

Waktu

90 Menit

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam sessi ini (5 menit). 2. Fasilitator memperkenalkan Narasumber yang akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di Cekungan Bandung 3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan kebijakan dan permasalahan kebijakan di kabupaten Bandung 4. Fasilitator mengajak kepada peserta untuk mendiskusikan penjelasan narasumber 5. Fasilitator menyimpulkan materi ini 6. Fasilitator mengucapkan terimaksih kepada narasumber dan mengajak kepada peserta untuk bertepuk tangan. A 7. Kaji ulang tujuan, proses dan hasil sessi ini (5 menit). 31

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 8

2.4 ANALISIS PERMASALAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI CEKUNGAN BANDUNG Tujuan

   

Peserta Peserta Peserta Peserta

Metode

  

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi

Peserta

memahami kebijakan lingkungan di cekungan Bandung mengetahui permasalahan kebijakan lingkungan di Cekungan Bandung mampu mengidentifikasi permasalahan kebijakan lingkungan. mampu mengidentikasi pokok-pokok pernasalahan kebijakan

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Alat dan Bahan

    

Bahan Bacaan

Hasil Analisis Kebijakan atau Regulasi Lingkungan

Waktu

90 Menit

Proses Fasilitasi

Spidol Papan Tulis Kertas Plano Metaplan Lembar Kerja

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok isu yaitu sampah, limbah, air dan lahan kritis ( 5 menit) 3. Fasilitor meminta kepada peserta tiap kelompok untuk membaca hasil analisis regulasi di tiap isu masing-masing ( 10 menit) 4. Kemudian, Fasilitator meminta kepada peserta untuk mendiskusikan dan menuliskan permasalahan-permasalan kebijakan lingkungan dalam kertas plano yang telah disediakan ( 30 menit) 5. Selain dari hasil analasis peserta bisa mengidentidikasi berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang terjadi

6. Fasilitator meminta kepada perwakilan kelompok isu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di (40 menit) 7. Fasilitator merangkum pokok-pokok permasalahan kebijakan lingkungan dan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan kebijakan di tiap isu (10 menit) 8. Fasilator menutup sessi dengan mengucapkan terimaksih

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 5.1: IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN Nama Regulasi Yang Dikaji

Isi Bab atau Pasal yang dikaji

Penjelasan

Komentar

LEMBAR KERJA 5.1: Identifikasi Rumusan Pokok Permasalahan Kebijakan Lingkungan Isu/ permasalahan

Pokok-Pokok Permasalahan Kebijakan yang teridentifikasi

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung



Teknik Pengumpulan Data & Fakta  Kompilasi data & Informasi  Pengemasan Data Menjadi Isu

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 9

3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN FAKTA Tujuan

:   

Metode

Alat dan Bahan

:        

Peserta mengetahui dan memahami pengertian data dan fakta yang diperlukan untuk keperluan advokasi Peserta mengetahui dan memahami jenis-jenis data dan informasi dan sumber data yang dibutuhkan Peserta mengetahui dan memahami langkah atau teknik-teknik pengumpulan data dan fakta Ceramah Diskusi kelompok Simulasi Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano Lembar Kerja

Bahan Bacaan

:   

Peserta

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop : 180 Menit (4 jpl)

Waktu Proses Fasilitasi

Teknik-Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Poto Aktivitas Assesmen isu Film assesment isu

: 1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fsilitator memberikan paparan bahwa untuk melakukan upaya penyelasian masalah lingkungan, diperlukan data dan informasi yang benar 3. Fasilitator menjelaskan pengertian data dan fakta dan jenis-jenis data yang diperlukan dalam menyelasaikan sebuah kasus lingkungan 4. Fasilitator menjelaskan tentang teknik-teknik pengumpulan data dan informasi (30’) 5. Fasilitor membagi peserta menjadi 4 kelompok isu (sampah, limbah, dan air dan lahan kritis) berdasarkan minatnya 6. Fasilitator membagikan lembar kerja yang telah disediakan kepada peserta 7. Faslitator meminta kepada peserta untuk mengidentifikasi kebutuhan dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus di tiap isu yang sedang diperjuangkan 8. Fasilitator meminta kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan dan menuliskan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kertas plano yang telah disediakan 9. Kebutuhan data disesuaikan dengan kasus lingkungan yang telah di-

peroleh sebelumnya.

10. Fasilitator meminta kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jenis-jenis data yang diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya. 11. fasilitator meminta kepada pseluruh peserta untuk mendiskusikan kembali hasil identikasi data dari setiap kelompok isu 12. Fasilitator menjelaskan secara keseluruhan hasil diskusi yang telah tercatat dalam plano 13. Fasilitator menutup sesi ini dengan mengucapkan terimakasih atas pertisipasinya dan diakhiri dengan tepuk tangan bersama-sama 35

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 6: IDENTIFIKASI DATA DAN PAKTA

Kasus Lingkungan Apa yang sedang dihadapi komunitas?

Data dan informasi Apa Saja yang diperlukan dan penting?

Jenis data

Sumber Data (Penyedia)

Cara memperoleh Data

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN MODUL 4

TEKNIK PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN DOKUMENTASI DATA A. Pengantar tentang Data Data adalah informasi yang diperoleh baik dalam bentuk angka (data kuantitatif) maupun dalam bentuk non angka (data kualitatif), sehingga terdapat 2 pendekatan yang bisa dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yaitu Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kuantitatif biasanya menggunakan rumus-rumus tertentu secara matematik mulai dari teknik penarikan sample secara probability (berdasarkan peluang) sampai kepada teknik analisis data yang diperoleh. Biasanya dalam pendekatan ini ukuran-ukuran yang jelas untuk menilai sesuatu. Sedangkan data-data kualitatif merupakan informasi penting yang sangat di butuhkan untuk memperoleh suatu masalah di masyarakat. Pendekatan kualitatif menunjuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dituturkan orang, baik secara lisan maupun tulisan, apa yang dilakukan orang secara fundamental bergantung pada hasil pengamatan dalam kawasan sendiri dan yang berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) mempunyai latar belakang dan peneliti berperan sebagi instrumen inti, (2) bersifat deskriptif, (3) Cenderung menganalisis data secara deduktif, (4) Makna sangat penting artinya. B. Teknik Pengumpulan Data Bagaiamana Caranya? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam memperoleh sebuah data atau informasi di komunitas, ada teknik pendataan seperti sensus, pengamatan, survey melalui wawancara semi terstruktur, dan survey mendengar “listening survey”. Beberapa teknik ini akan efektif sesuai dengan jenis data dan informasi yang ingin di dapatkan.  Pendataan atau sensus sesuai untuk mendapatkan data kuantitatif seperti kependudukan, mata pencaharian dan penghasilan keluarga, tingkat pendidikan serta usia penduduk  Wawancara Semi-Terstruktur, untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat, terhadap kondisi fisik, sosial ekonomi, mengidentifikasi lembaga, organisasi dan pengelompokkan masyarakat, nilai dan kepercayaan, serta kebutuhan, masalah dan potensi komunitas. Wawancara semi terstruktur ini bisa dilakukan terhadap satu orang maupun melalui musyawarah warga (focus group discussion)  Listening Survei, untuk mendapatkan informasi dan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan, masalah dan potensi masyarakat terutama menyangkut isu-isu strategis (common issu dan specific issues) yang sulit terungkapkan secara terbuka dan apa adanya dalam wawancara semi terstruktur. Siapa Sumber Informasi? Secara garis besar kita bisa mendapatkan informasi dari pihak eksternal komunitas (terutama orang atau lembaga yang pernah bekerjasama dengan masyarakat) dan pihak internal komunitas (terutama para tokoh dan aktivis kelembagaan, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat). Ditahap awal, sebelum melakukan pencarian data atau informasi ke masyarakat, kita perlu mendapatkan dan mempelajari data dan informasi sekunder yang bersifat umum dari birokrasi pemerintahan (seperti monografi, potensi desa) atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang pernah bekerjasama dengan masyarakat setempat. Pencarian data dan informasi bisa dilakukan :  Secara formal, pencarian data atau informasi ke lembaga pemerintahan desa dari tingkat Desa/lurah, rukun warga hingga rukun tetangga. Sumber informasinya adalah lurah/kepala desa, ketua RW, Ketua RT.  Secara Informal, pencarian data atau informasi dilakukan langsung ke masyarakat, terutama sesepuh warga (tokoh masyarakat), aktivis organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Koperasi warga, kelompok tahlil dan lain-lain.  Secara Incognito, pencarian data dan informasi dilakukan langsung ke masyarakat, siapa pun, dengan memperhatikan keterlibatannya dalam bertukar informasi dengan bvanyak orang. Mereka antara lain tukang cukur, pencaga warung kopi, pedagang pasar dan lainnya, yang meskipun bukan tokoh, punya banyak informasi tentang suatu komunitas karena intensitas dalam berkomunikasi dengan banyak 37

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

orang. Selain itu pencarian data dan informasi dilakukan dengan mengikuti pertemuan-pertemuan warga dan lain-lain, dengan pencarian data dan informasi yang tidak diketahui (menyamar) kita bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan, masalah dan potensi dan lainsebagainya tentang kondisi masyarakat. C. Listening Survey (Metode mendengarkan untuk menggali informasi kualitatif) Dengan pengamatan sekilas dan berbekal beberapa pertanyaan terstruktur, kita akan kesulitan mendapatkan informasi-informasi non kuantitatif seperti kebutuhan, masalah dan isu-isu penting dalam sebuah komunitas. Bahkan bisa jadi kita tidak akan menemukan satu masalah pun. Sebab bagi masyarakat, sebagian besar peristiwa dan kondisi yang dialaminya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, dari dulu hingga kemarin, sekarang hingga besok. Selain itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan secara formal sangat mungkin akan membuat warga menjawab dengan hati-hati dan tidak apa adanya. Untuk mengetahui masalah-masalah sesungguhnya dari komunitas kita harus menemukan perasaan terhadap warga. Selain dari ungkapan-ungkapan verbal, kita harus tahu sesuatu yang membuat warga melibatkan emosinya ketika membicarakan hal tersebut:  apa yang di kuatirkannya  apa yang membuatnya senang  apa yang membuatnya sedih  apa yang membuatnya marah  apa yang membuatnya takut dan  apa yang menjadi harapan mereka Salah satu cara penting untuk menggalinya adalah dengan cara mendengarkan, baik secara aktif maupun secara pasif. Penggunaan metode ini berdasarkan asumsi bahwa sangat;ah sulit mendapatkan informasi tentang masalah dan kebutuhan mendasar yang sifatnya cenderung laten bagi orang luar, dengan mendatangi warga dan bertanya “apa yang paling anda kuatirkan?” atau “apa yang membuat anda marah?”. Cara yang memadai adalah membaur dengan orang dan memusatkan perhatian pada kebutuhan, masalah dan isu kehidupan sehari-hari yang paling sering diungkapkan dan rasakan oleh warga di tempat dan waktu dimana warga biasa berkomunikasi. Cara ini di kenal dengan Listening Survey Kerangka Survey Meskipun tidak di dahului adanya dugaan dan susunan pertanyaan yang bisa dijadikan pegangan, bukan berarti listening survey dijalankan begitu saja dan tanpa kerangka. Setidak-tidaknya surveyor darus mempelajari dulu lima kebutuhan manusia yang diajukan Abraham Maslow: kebutuhan dasar, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan perasaan di hormati, kebutuhan untuk pengembangan diri. Pada than awal tim survey harus terlebih dahulu mendengarkan semua tema yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dasar, (makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal), terutama yang dibicarakan warga dengan emosi tinggi (marah, sedih, gembira, senang, bangga dan lain-lain). Than berikutnya baru masuk pada tema-tema yang berkaitan dengan kebutuhan berikutnya: keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki, kehormatan diri dan pengembangan diri. Melalui obrolan-obrolan informal antar sesama warga dan antara warga dengan surveyor seringkali berkembang menjadi menarik karena warga menjadi sangat terbuka. Informasi yang diberikan, bahkan sampai meliputi konflik-konflik yang ada berikut karakter-karakter tersembunyi warga. Bisa jadi obrolan informal ini muncul banyak tema baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang yang mengaku sangat kenal dan paham komunitas sekalipun. Area Survey Setidaknya ada enam area sebagai obyek pencarian data dan informasi dalam Listening survey, yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, pola hubungan sosial, struktur dan proses pengambilan keputusan masyarakat, pola pendidikan dan sosialisasi, cara rekreasi dan nilai-nilai serta kepercayaan warga.  Pemenuhan Kebutuhan dasar. Kelangsungan hidup dan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar membentuk basis kehidupan komunitas, yang membuat emosi serta motivasi warga akan sangat tinggi jika mengalami kesulitan. 38

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung



Hubungan sosial. Ketegangan atau keharmonisan hubungan anatar laki-laki-perempuan, suami istri, orang tua-anak, buruh-majikan dan keluarga-komunitas, sangat menentukan masalah dan kebutuhan kelompok mana yang diprioritaskan Struktur dan Proses Pengambilan Keputusan. Apa saja organisasi (institusi) warga yang melibatkan masyarakat?aturan apa saja yang berlaku? Siapa yang membuat? Siapa yang memaksakan pemberlakukannya? Apa faktor penentu kekuasaan – umur, suku, kekayaan, pendidikan, pengetahuan atau lainnya? Bagaimana warga merasakan manfaat keputusan yang dibuat dan cara keputusan di buat? Pendidikan dan Sosialisasi. Melalui sekolah atau pendidikan tradisional, pendidikan mengajarkan nilai-nilai, kemampuan, serta cara-cara memiliki yang diterima oleh warga. Apakah pendidikan dan sosialisasi yang berlangsung menghasilkan perubahan-perubahan? Apakah ada ketegangan yang dibuat dan cara keputusan di buat? Rekreasi. Bagaimana warga bersantai dan menikmati hidup sangat menentukan seberapa banyak waktu dan konsentrasi yang mungkin bisa diberikan untuk melakukan sesuatu diluar rutinitas produktifnya. Warga berekrekreasi atau mengisi waktu luangnya dengan tidur, bermain, ngobrol, nonton televisi atau lainnya. Kepercayaan dan Nilai-nilai. Hal ini menentukan suatu batasan pedoman bagi warga dalam menentukan apa yang akan diprioritaskan serta apa yang boleh apa yang tidak.

Terhadap keenam aspek tersebut surveyor tidak boleh menilai dan menjustifikasi (menilai salah benardan baik buruk) melainkan harus mencoba memahami;  apa yang dilakukan warga? Siapa saja yang melakukan? Apakah ada adat yang berubah? Adakah harapan fdan keharusan keterlibatan orang luar untuk melakukan perubahan?  Mengapa warga melakukan sesuatu (motif ekonomi, politik, atau kebudayaan)  Isu apa yang paling merangsang keterkaitan emosional warga pada setiap aspek di atas?  Adakah akata-kata penting yang sering digunakan dalam diskusi-diskusi warga?

Situasi Mendengar? Ada banyak tempat dimana warga menjadi sngat terbuka dan eksprisif. Anatara lain warung kopi, ditempat cukur rambut, di pasar, di waktu istrahat di sawah, saat menunggu pertemuan warga berlangsung, saat di moshola, saat santai dirumah dan lain-lain. Bila memungkinkan dan saatnya tepat baik juga membiarkan warga tahu bahwa tim survey sedang mempersiapkan materi program. Perasaan adalah Fakta Dalam metode ini fasilitator harus sangat memperhitungkan perasaan warga, sebab survey bukan hanya mendapatkan data dan informasi sebagai bahan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tentang masalah-masalah yang dihadapi warga untuk direkomendasikan. Yang justru harus diingat dan lebih diperhitungkan adalah kemungkinan keterlibatan warga untuk rangkaian aktivitas pasca investigasi komunitas. Dan sekali lagi warga hanya akan terlibat secara penuh terutama pada masalah-masalah yang menyentuh emosinya yang akan memberi motivasi tinggi Untuk itu tim survey harus mau dan mampu memahami pengalaman subyektif warga. Bagaimana warga merasakan dan memikirkan kehidupannya? Isu apa yang paling dirasakan warga? Tim Survey harus mendengarkan secara aktif dan hati-hati mencari antusiasme bangkit untuk mengusir kelesuan dan merangsang inisiatif warga. Sangat sering perasaan yang kuat ini ditemukan dalam hubungan perubahan suatu lembaga, tugas dan laitihan pada enam area hidup. Misalnya dalam bidang ekonmi, akan muncul perasaan kuat pada: burubahnya harapan dalam hubungan anatar buruh dengan majikan kemungkinan untuk menjadi anggota koperasi harapan memiliki lahan dan rumah harapan sebagai pemanfaat bantuan pemerintah dan lain-lain Analisis Kritis Setelah survey, tim survey memilih tema-tema yang mungkin bisa menjadi pekerjaan awal komunitas, yang jumlahnya tergantung dari cakupan program. Tim Survey harus hati-hati dalam hal ini. Sebab seringkali te39

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

ma-tema tertentu bermunculan begitu survey dimualai. Untuk kemudian mebuat kode-kode tertentu dan garis besar pertanyaan: Misalnya tema umum tentang bantuan program JPS  banyak warga yang tidak dapat bantuan  hanya keluarga yang dekat dengan aparat yang dapat bantuan  besarnya bantuan tidak sebanyak yang dijanjikan  warga tidak dilibatkan dalam menentukan penerima bantuan  mengapa membangun jalan, bukan sarana air bersih  dan sebagainya setiap masalah komunitas dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek ekonomi (kebutuhan dasar), pengambilan keputusan, serta nilai dan kepercayaan. Misalnya tentang keluhan warga terhadap pelaksanaan program JPS A. Aspek Ekonomi  barapa banyak warga miskin  apa saja pencahariannya  bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar hidup  siap yang bekerja  berapa tanggungannya B. Aspek pengambilan keputusan komnitas Bagaiamanapun masalah ekonomi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Juga berkaitan dengan kebijakan umum pembangunan negara. Ada beberapa pertanyaan penting:  siapa saja yang memutuskan bisa kelurahan atau desa mendapatkan dana bantuan program dari pemerintah atau pihak eksternal lainnya  siapa yang memutuskan warga akan menerima bantuan  bantuan apa yang berguna bagi warga?  Bagaimana prosedur bagi warga untuk terlibat dalam pengelolaan bantuan  Bagaiaman prosedur warga untuk mendapatkan bantuan  Apakah ada lembaga perwakilan warga yang memperjuangkan aspirasi warga C. Nilai dan Kepercayaan Pertanyaan-pertanyaan ekonomi merupakan dampak dari permasalahan nilai yang terdapat dalam komunitas. Masyarakat sering menjelaskan masalah mereka berdasarkan nilai dan ini bisa menghambat mereka untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pertanyaan yang membantu menggali beberapa nilai:  Bagaimana warga menjelaskan tentang kemiskinan mereka?  Bagaimana warga memposisikan dirinya terhadap para aparat kelurahan/desa?  Dalam hal apa saja warga merasa bahwa para aparat punya hak yang tidak dimiliki oleh warga? D. Mengklasifikasi Tema Setelah mendidikusikan semua tema, tim survey bisa mengorganisasi informasi tentang tema, berdasarkan beberapa aspek, ekonomi, kontrol kebijakan, serta nilai dan kepercayaan. Tim survey dapat menggunakan beberapa Matriks Contoh Tema-tema Generatif Tema Aspek Ekonomi Kontrol Pembuatan Nilai dan Kepercayaan Kebijakan Penyimpangan Program JPS Pengangguran Tinggi Lahan kritis Sulit Air Bersih Jalan akses rusak

Korupsi Dan lain sebagainya

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Metode sistematik pengklasifikasian informasi ini sangat membantu tim survey mengembangkan kemampuan. Orang mulai melihat bagaimana masalah-masalah berkaitan satu sama lain. Bagaiamana perekonomian mempengaruhi nilai-nilai, politik mempengaruhi perekonomian dan sebagainya. Hal ini dapat menolong kelompok beranjak dari memahami masalah bagai situasi ke memahami struktur masyarakat yang mengontrol dan mendominasi kehidupan warga Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan ditempuh dengan dua teknik yaitu (1) Observasi yaitu peneliti atau filed worker langsung mengamati hubungan-hubungan sosial yang dilakukan masyarakat Desa Cangkuangwetan serta hubungan-hubungan sosial dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Tujuan observasi ini adalah menempatkan diri dalam aktifitas sesuai dengan situasi yang berlangsung, dan mengamati aktifitas dari orangorang atau aspek fisikal situasi tersebut. (Garna 1999 : 63) dan ; (2) Wawancara bebas dan mendalam (Indepth interview) melalui tanya jawab langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) mengenai kondisi Masyarakat (struktur sosial) Desa Cangkuangwetan, Kemiskinan Struktural, serta penaggulangan kemiskinan melalui BKM dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) serta implikasi terhadap struktur masyarakat di Desa Cangkuangwetan.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 5

Metode-metode ORID dalam pengumpulan data dan fakta : Tujuan dari ORID ini adalah: 1. Untuk membahas/dialog terfokus pada tema-tema atau pengalaman-pengalaman umum 2. Membagi perspektif yang beragam pada masalah-masalah yang tidak konfrontatif 3. Untuk mendalami pandangan atau persfektif dari seseorang Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ORID 1. Jangan Menggunakan pertanyaan “Mengapa” untuk menghindari “introgasi”, jenis pertanyaan ini bisa diganti dengan apa alasan, apa sebab? 2. Hindarkan jawaban atau pertanyaan “ya” dan “Tidak” 3. Diupayakan untuk menggali fakta yang mendalam sebelum pindah ke tahap berikutnya (reflektif) ORID, digunakan untuk melakukan refleksi tentang suatu hal atau manfaat suatu hal. ORID, tidak digunakan untuk mencapai kesepakatan atau komitmen yang bersifat jangka Panjang

Objective

Mencari fakta dan data

Apa yang dilihat

Dengan panca indra Dengan Emosi/ perasaan

Reflective

Reaksi terhadap fakta dan data

Emosi, kenangan, asosiasi, ungkapan perasaan/apresiasi terhadap sesuatu

Intrepretative

Kritis atau persepsi atas fakta dan data

Mengajak untuk berfikir mengenai arti nilai signifikansi

Dengan pikiran

Decision

Membuat keterkaitan untuk mengabil suatu keputusan

Opini kolektif, mengusulkan langkah selanjutnya

Dengan keputusan melalui rasio

Penggunaan Jenis Pertanyaan Objective; Pertanyaan yang diajukan harus semudah mungkin agar yang ditanyai tidak perlu berpikir. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan fakta Reflective; Pertanyaan yang merefleksikan tentang data dan fakta Intrepretative; Pertanyaan-pertanyaan untuk mengajak pihak yang ditanya untuk berpikir yang diungkapkan melalui jawaban-jawaban Decision; Pertanyaan yang merujuk pada komitmen bersama

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 6 METODE DAN TEKNIK KERJA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI Metode yang diterapkan untuk melakukan penyelidikan sosial ini adalah mengaitkan aktivitas penyelidikan dengan gerakan massa kaum tani di pedesaan. Metode ini diterapkan dengan rumusan praktis sebagai berikut. a. Melaksanakan Pertemuan untuk melakukan penggalian data dan menyelenggarakan penyelidikan pendalaman melalui diskusi. Langkah ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi benar dan memperoleh kongklusi yang tepat. Tanpa dengan melaksanakan diskusi, akan sangat mudah suatu penyelidikan tergelincir pada jebakan subyektivisme, karena gambaran permasalahan dan kongklusi atau pemecahannya akan cenderung bersifat parsial atau sepotong-sepotong. b. Pihak-pihak yang hadir dalam diskusi tersebut adalah kalangan yang berasal dari klas-klas sosial yang paling bawah (tani miskin dan buruh tani). Klas-klas ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang paling detail mengenai bentuk-bentuk penindasan feodalisme dan menjadi klas yang paling berkepentingan dengan pelaksanaan land-reform. Di samping dengan melihat karakter atau status klasnya, perlu juga diperhitungkan aspek usia karena semakin tua memiliki pengalaman yang lebih banyak. Meski demikian bukan berarti membatasi keterlibatan dari kalangan yang usianya lebih muda. Karena biasanya kalangan yang lebih muda memiliki kesanggupan dan ketajaman dalam melihat persoalan kekinian. c. Jumlah peserta diskusi tidak dibatasi namun disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan diskusi itu sendiri. Jumlah peserta diskusi yang banyak akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu, misalnya keuntungan untuk memperoleh data-data yang bersifat statistik. Namun kesulitan akan dihadapi manakala diskusi diarahkan pada upaya pendalaman pada aspek-aspek yang sifatnya kualitatif. Oleh karenanya, disarankan pelaksanaan diskusi dibatasi pada jumlah yang proporsional dengan tentu saja memperhatikan komposisi klas-klas sosial yang ada. d. Pemandu diskusi harus menyiapkan outline yang detail yang berisi poin-poin penting yang hendak dibahas dalam diskusi. Outline ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dalam diskusi, di mana masalah-masalah yang belum jelas bisa dicatat dan diperdalam melalui diskusi. Outline ini juga berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan hasil diskusi dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan jelas sebagai hasil dari penyelidikan. e. Semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kelangsungan diskusi dan penyelidikan. Pembagian peran hanya dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran diskusi dan bukan untuk menghambat partisipasidari pihak-pihak yang terlibatâ&#x20AC;&#x201D;terutama partisipasi kaum taniâ&#x20AC;&#x201D;dalam diskusi tersebut. Bagi seorang petugas yang baru sekali melaksanakan penyelidikan, sebaiknya melatih diri dengan melakukan penyelidikan pada aspek-aspek khusus dari tema-tema yang hendak diselidiki. Pelatihan ini akan memberikan masukan pengalaman yang dapat meningkatkan kapasitas kerja penyelidikan. f. Ukuran keberhasilan dari suatu diskusi baik dalam upaya penggalian masalah maupun pendalaman dan pemecahan masalah adalah tingkat partisipasi dari peserta diskusi. Untuk itu, penting untuk dilakukan evaluasi dan catatan-catatan mengenai proses pelaksanaan diskusi. g. Di samping menuliskan kembali hasil penyelidikan, petugas yang menanggungjawabi pekerjaan penyeledikan ini diharuskan untuk membuat catatan-catatan mengenai masalah-masalah ditemui dalam diskusi yang membutuhkan penanganan khusus dari organisasi dalam kurun waktu segera dan mengajukannya secara resmi kepada organisasi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan yang seyogyanya dilakukan dalam proses penyelidikan, maka kita sekarang dapat berbicara tentang metode yang dapat dipakai dalam prakteknya. Beberapa metode yang dapat dipakai adalah sebagai berikut : 1. Untuk pengumpulan data sekunder, seperti misalnya luas wilayah desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan sebagainya dapat diperoleh dengan mencarinya di kantor pemerintahan setempat dalam hal ini kantor desa. Namun demikian data-data tersebut haruslah dicek kebenarannnya di lapangan, karena seringkali data-data yang ada masih belum akurat. 2. Penyelidikan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi atau keadaan yang hendak dicari tahu, dan kemudian membuat catatan-catatan atas pengamatan yang dilakukan. Misalnya kita dapat mengamati secara langsung kondisi alam sebuah desa, apakah dataran ren43

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

dah, perbukitan atau pegunungan. Demikian juga kita dapat mengamati alat kerja yang digunakan oleh petani apakah masih tradisional atau sudah menggunakan alat yang modern. Demikian juga kita dapat melihat sejauh mana kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada di desa, apakah memadai atau memprihatinkan. 3. Kita dapat juga melakukan wawancara dengan orang yang kita anggap mengetahui tentang sebuah hal atau menjadi orang yang kita ingin selidiki. Misalnya kita dapat datang ke orang yang dituakan di desa untuk mendapatkan informasi dan data tentang sejarah desa yang bersangkutan. Atau kita juga dapat secara langsung bertanya ke seorang yang kita anggap buruh tani, menanyakan apakah dia memiliki tanah atau tidak, untuk memastikan asal klasnya. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk dapat melakukan wawancara dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal, seringkali kita harus memperhatikan caranya atau juga kondisi orang yang akan diwawancarai. Contohnya, seorang buruh tani akan ngomong secara terbuka ketika kita tidak mencatat di depannya, pertanyaan-pertanyaannya tidak seperti menginterograsi dan tidak dilakukan di depan orang banyak. 4. Kita juga dapat melakukan rapat penyelidikan dengan mengundang orang-orang yang kita anggap tepat untuk mendiskusikan materi yang mau dicari. Misalnya kita mengundang buruh tani dan tani miskin untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan perasaan mereka terhadap persoalan kaum tani di desa. Rapat penyelidikan tidak harus banyak-banyak, 7-9 orang sudah cukup. Yang penting harus dipersiapkan dengan baik. Sebelum rapat kita harus mencatat apa-apa yang akan ditanyakan dalam rapat. Demikian juga selama rapat, kita harus membuat catatan-catatan penting tentang apa yang didiskusikan dan juga respon perserta rapat terhadap materi yang didiskusikan. *** Bahan Bacaan 7 Bagian I Persiapan Investigasi INVESTIGASI biasanya dilakukan dalam sebuah team yang terdiri dari berbagai keahlian dalam bidang hukum, finansial, dan investigator profesional. Perencanaan dan persiapan yang baik ialah faktor penting dalam investigasi, misalnya apa yang diputuskan oleh organisasi untuk melakukan investigasi. Anda membutuhkan berkas pembuktian investigasi dan mempersiapkan rencana investigasi. Anda sudah mesti mulai selalu membawa catatan harian atau note book untuk merekam secara detail investigasi Anda. Berkas Investigasi Berkas ini berisi semua bahan-bahan tentang investigasi yang meliputi dugaan sebenarnya dan mengumpulkan beberapa bukti awal. Informasi seharusnya dalam bentuk kronologis beserta waktu kejadian dan tambahan informasi. Berkas beserta isinya dapat dipergunakan dalam suatu proses pengadilan kriminal atau sidang etika. Keamanan berkas perlu dipelihara. Pengorganisasian dan pemeliharaan informasi yang baik dalam sistem komputerisasi akan membantu Anda untuk perencanaan dan pengaturan investigasi dari hari ke hari. Pastikan semua data akurat dan masuk akal dan menjalankan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi. Anda harus menjaga data-data di atas, seperti nomor telepon, hasil investigasi atau wawancara dan kronologisnya. Juga; ď&#x201A;¨ Informasi atau bukti-bukti yang diterima dari saksi atau organisasi lain.

ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

Pendapat laporan ahli. Penggandaan pernyataan dari seluruh saksi. Laporan kemajuan investigasi Laporan investigasi akhir.

Pernyataan saksi-saksi yang sebenarnya dan barang bukti tidak disimpan dalam berkas perkara untuk menjaga kemungkinan adanya manipulasi data, hilang, atau dicuri. Pernyataan saksi dan barang bukti harus di simpan dalam lemari yang terkunci. Menjaga hasil investigasi itu penting dalam keseluruhan investigasi. Tidak hanya akan membantu Anda dalam melihat mata rantai dan hubungan antara informasi dan menjaga agar investigasi yang dilakukan tetap pada jalannya, tapi juga dalam membuat tugas akhir, seperti menulis laporan dan menyiapkan berkas bukti menjadi lebih cepat dan mudah. Menyusun Rencana Investigasi Rencana investigasi harus meliputi fokus dan jangka waktu dari batasan investigasi dan dapat membantu Anda untuk mengorganisasikan, mengelola, serta membuat kilas balik investigasi. Sebuah rencana investigasi sangat penting untuk melakukan investigasi awal. Jika diperlukan Anda juga harus siap untuk mengubah atau memperbaiki rencana investigasi bila terjadi sesuatu perkembangan yang berbeda selama investigasi berlangsung. Anda juga harus memperhatikan pokok permasalahan yang berkembang sesuai dengan sumber kejadian. Rencana tersebut harus meliputi: 1. Gambaran yang akurat, sepanjang hal tersebut memungkinkan, dari kemungkinan terdapatnya penyelewengan. 2. Objektivitas investigasi. 3. Ruang lingkup investigasi dan strategi yang akan digunakan.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung 4. Investigasi awal yang detail. 5. Sumber-sumber informasi atau bukti yang diperlukan. 6. Batasan atau perencanaan waktu. a. Gambaran dari Penyelewengan Apa yang diadukan? Apakah perkara kriminal? Jika ya, coba dan identifikasikan kejahatan yang mungkin dilakukan dan elemenelemen yang menyertainya. Apakah perbuatan yang dilaporkan terkait dengan masalah pelanggaran kedisiplinan. Jika ya, bagaimana? Dalam beberapa kasus Anda harus membuktikan bagaimana perlakuan hukum mengenai penyelewengan saat itu. b. Objektivitas Investigasi Objektivitas yang Anda lakukan juga untuk:

ď&#x201A;ˇ Mengidentifikasi, jika belum mengetahui dugaan adanya penyelewengan. ď&#x201A;ˇ ada dengan bukti lainnya untuk dapat dibuktikan kebenarannya.

ď&#x201A;ˇ Mengumpulkan semua lembar bukti yang dapat diterima secara legal untuk membuktikan pengaduan. ď&#x201A;ˇ Mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mengubah sistem, orang/karyawan, kebijakan-kebijakan dan prosedurnya c. Ruang lingkup Investigasi dan Strategi yang akan Digunakan. Pada beberapa investigasi diperlukan batasan-batasan dari ruang lingkupnya, seperti: adanya dugaan terhadap seseorang yang telah melakukan mark-up, sementara itu peristiwanya diperkirakan sudah enam tahun yang lalu. Untuk mengumpulkan seluruh dokumentasi dan saksi tentunya akan memakan biaya yang sangat besar dan juga waktu. Untuk itu diperlukan batasan waktu peristiwa ketika terjadi sampai pada saat awal investigasi. Batas interval waktu yang baik adalah dua belas bulan setelah peristiwa terjadi. Dalam membuat suatu perencanaan dapat diputuskan mengenai strategi yang tergantung pada informasi yang tersedia. Contoh, ketika Anda mempunyai alasan yang kuat dan akurat serta yakin tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Maka, apakah masih ada yang perlu diperbaiki dengan menambahkan wawancara dengan orang tersebut atau tidak perlu sama sekali. Dalam pelaksanaan wawancara boleh jadi orang tersebut menolak menjawab pertanyaan yang sudah dipersiapkan atau menyangkal tuduhan. Untuk itu, perlu melakukan antisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Bila dugaan awal tidak terbukti dan wawancara dengan tersangka hanyalah untuk membuktikan dugaan yang salah maka ulang investigasi Anda dari sumbernya. Contoh: sebuah organisasi mendapat informasi dari beberapa karyawan yang menduga bahwa tersangka mencuri fotokopi berkas dan menyimpannya di bagasi kendaraannya. Berdasarkan investigasi awal diperoleh informasi dari teman sejawat tersangka yang melihat tersangka berjalan menuju kendaraannya dengan membawa boks fotokopi dan menyimpannya di kendaraan miliknya tersebut. Ternyata, terdapat saksi yang mengetahui keberadaan fotokopi tersebut. Hal yang harus diputuskan adalah melakukan wawancara terhadap tersangka. Hasilnya bahwa boks fotokopi telah dibuang ke tempat pembuangan kertas dan telah digunakan untuk membungkus keramik yang diekspor keluar negeri. Jika Anda memutuskan untuk menambahkan informasi atau bukti, Anda harus mengidentifikasi saksi untuk diwawancara ulang jika memungkinkan. Dalam beberapa kasus, Anda harus memperhatikan urutan saksi untuk keperluan wawancara dengan waktu yang bersamaan (untuk hal ini diperlukan keterlibatan investigator lain) atau saksi diwawancara secara bergantian untuk mengurangi atau mencegah terdapatnya kolusi antara saksi. Anda tidak boleh mewawancarai satu saksi dengan saksi yang lainnya secara bersamaan (seperti berdiskusi). Hal ini dapat mengakibatkan risiko tentang kemurnian pernyataan saksi. Sebelum melakukan wawancara, Anda harus mempersiapkan dan mempelajari dokumen atau bukti lainnya untuk memperoleh saksi-saksi ahli. Maksudnya agar mendapat opini saksi-saksi ahli untuk bukti-bukti atau aturan yang berlaku. Contohnya, opini seorang dokter yang berpengalaman tentang kasus tertentu, opini ahli teknik, opini arsitektur, dan lain-lain. Beberapa investigator menggunakan matrik untuk menolong tugas mereka sebagai acuan kerja (dalam bentuk rencana) dan membuat prioritas untuk investigasi mereka. d. Investigasi Awal yang Detail Rencana investigasi harus ringkas dan detail yang berawal dari dasar investigasi sampai hasilnya. Sumber informasi harus tercantum dalam perencanaan sehingga terdapat alasan jika tidak melakukan investigasi. Bila informasi cocok maka harus dilakukan penilaian yang benar-benar akurat. Bisa dilakukan kerja sama dengan investigator lain, bila terdapat informasi awal yang mempunyai fakta sama dan relevan dengan investigator lain tersebut, yaitu untuk dikonfirmasikan. Keberadaan kerjasama ini harus optimal dan terbuka. Ketelitian harus benar demi keakuratan dan objektivitas investigasi awal karena informasi yang akurat tersebut menjadi dasar acuan untuk investigasi selanjutnya. e. Sumber-Sumber yang Diperlukan. Hal ini meliputi orang-orang yang dirahasiakan (mata-mata), perlengkapan, perjalanan, dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk informasi luar dan jika perlu ditambahkan tim ahli. f. Batasan atau Perencanaan Waktu. Investigasi yang baik harus menggunakan batasan waktu atau perencanaan waktu. Sampai sejauh memungkinkan, rencana Anda harus meliputi rentang waktu sebuah pelanggaran, untuk melengkapi tugas-tugas yang lebih spesifik. Dengan melakukan hal ini, dapat membantu Anda untuk membuat perencanaan yang masuk akal dari sebuah investigasi, seperti membuat dan menentukan dugaan awal yang wajar. Hal yang sukar diperkirakan adalah seberapa lama investigasi tersebut memakan waktu. Contoh: bila Anda mengwawancara lima orang saksi dan kemudian terdapat pernyataan saksi yang harus dikonfirmasikan dengan saksi lainnya. Anda

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung boleh mencocokkan perkembangan informasi yang dapat mengidentifikasikan seberapa jauh penyimpangan atau pengungkapan kejahatan dalam investigasi Anda. Jika hal tersebut terjadi maka Anda dapat memutuskan bahwa perkembangan tersebut penting dan menjadi bagian yang baru dari penilaian dan investigasi Anda. Bila terdapat identifikasi bahwa perkembangannya berbeda dari dugaan awal maka cobalah untuk berkonsentrasi pada fokus yang baru dan jangan lengah. Bagian III Mengumpulkan dan Menangani Bukti HAL YANG penting dalam investigasi adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengamankan informasi beserta bukti tentang hal-hal yang sedang diinvestigasi. Mengumpulkan Bukti. Anda harus dapat memperoleh sesuatu atau dokumen, seperti berkas atau faktur dari si pengirim informasi atau dari staf lainnya berdasarkan wilayah atau bagian yang terlibat. Investigasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan atau menyita milik pribadi tersangka, misalnya rumah pribadi tersangka. Penangkapan dan penyitaan dilakukan oleh kepolisian atau investigator lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu. Dalam batasan tertentu, Anda dapat melakukan â&#x20AC;&#x153;penggeledahanâ&#x20AC;? di tempat kerja tersangka dengan tujuan mendapatkan dokumen atau hal lain yang mungkin sesuai dengan investigasi. Anda juga dapat memeriksa tempat pembuangan kertas, buku catatan, atau mengumpulkan contoh tulisan tangan tersangka. Tapi, perlu dicatat, selayaknya, Anda tidak memeriksa hal-hal yang bersifat pribadi. Bila memungkinkan untuk membawa kamera video, Anda dapat mempergunakannya, seperti untuk merekam lokasi atau bukti yang sesuai. Cara lain adalah dengan memfoto bukti sesuai dengan posisi saat ditemukan. Untuk menghindari penyangkalan oleh tersangka, disarankan pada saat perekaman dicantumkan tanggal dan waktunya serta lokasi di mana bukti ditemukan. Namun, saksi yang diwawancari diperbolehkan untuk melengkapi pernyataannya di kemudian hari. Sangat bermanfaat untuk merekam atau mengkopi catatan harian karyawan kantor, catatan penerimaan, dan seterusnya. Sebab, catatan itu dapat dirusak oleh tersangka atau pendukungnya. Tentunya akan lebih baik bila tetap mempunyai bukti asli. Anda juga dapat mengumpulkan informasi dari para saksi ahli. Contoh, seorang dokter dapat membuktikan perkara secara medis, seorang akuntan dapat memberikan masukan tentang sistem keuangan organisasi atau merekonstruksi alur keuangan, dan ahli komputer dapat membantu dengan kecanggihan teknologi. Perlakuan Terhadap Bukti Semua bukti harus disimpan dalam tempat yang aman untuk menghindari perusakan, perubahan dan pencurian oleh saksi atau tersangka. Keamanan dari bukti perkara ini sangat penting. Untuk itu, perlu dikontrol secara terus menerus. Contoh, akan lebih baik bila mengirimkan dokumen untuk diuji melalui pos tercatat dan dibubuhkan tandatangan (bukan cap jempol), tetapi dokumen tersebut bukan inti dari keseluruhan investigasi. Contoh lain, bila Anda mengirimkan contoh darah untuk analisa pemakaian obat terlarang ke laboratorium, maka Anda harus terus menerus memeriksa tiap perkembangannya dan mengkontrol waktu yang diperkirakan untuk itu (paat pengambilan dan investigasi). Baiknya, Anda tidak mempercayai sistem pengiriman barang bukti melalui pos. Sebagai investigator, Anda bertanggungjawab terhadap penerimaan barang bukti dan penanganannya sertapastikan keutuhan barang bukti tersebut. Bila Anda tidak mempercayai keaslian dokumen atau barang bukti dan beberapa proses serta orang-orang yang terlibat, maka dokumen atau barang bukti tersebut boleh untuk diabaikan. Barang bukti harus tetap dalam kondisi keasliannya, sampai semuanya diuji di unit forensik. Beberapa tindakan pencegahan yang harus Anda ambil: Selalu memberikan tanda terima barang bukti yang terinci. Pastikan dokumen atau barang bukti tidak diubah, ditandai, hilang, atau rusak. 1. Ambil fotokopi/gandakan dokumen atau barang bukti yang kemungkinan digunakan sebagai bukti perkara, catat siapa yang menggandakan, dan pastikan hasil penggandaan tersebut asli. Jika berkas (dari manapun asalnya) diterima sebagai barang bukti, maka penting untuk difotokopi/digandakan. Adalah merupakan hal yang utama bahwa barang bukti atau berkas tidak diganggu keasliannya. Dalam kasus seperti ini, akan lebih baik jika Anda melakukan penggandaan sendiri daripada mempercayai seseorang/ orang lain. 2. Catat juga di mana dan kapan barang bukti ditemukan, dan pisahkan antara barang bukti yang sudah diperiksa dan yang belum. 3. Kirim/simpan barang bukti tersebut ke tempat yang aman. Contoh, dalam ruang yang tersembunyi. Bila investigator mengambil berkas-berkas tersebut untuk dikerjakan di kantornya, berkas tersebut tidak boleh ditinggalkan atau tertinggal di meja kerjanya. Bagian IV Melakukan Wawancara Pada saat investigasi berlangsung, Anda sebaiknya dapat mewawancara (mengkonfirmasi) para saksi, tersangka, karyawan suatu organisasi, ataupun beberapa anggota masyarakat. Wawancara Dengan Saksi 1. Persiapan Anda harus mempersiapkan kapan dan di mana wawancara tersebut dilakukan dan perlengkapan serta dokumen apa yang mungkin Anda butuhkan. Lokasi yang Anda pilih seharusnya bersifat pribadi, sunyi, dan nyaman serta bebas dari gangguan. Harus. tersedia juga fasilitas toilet pada tempat yang dapat digunakan. Anda dapat melakukan wawancara pada saat pengaduan menginginkannya. Contohnya; di luar kota, di kantor kerjanya, atau ruang pertemuan pribadi. Jika wawancara akan dilakukan pada saat jam kerja, maka harus dipertimbangkan kemungkinan mengganggu pekerjaan pihak yang diwawancara. Jika saksi menolak untuk menjawab wawancara, maka hal itu harus diungkapkan dan dicari prosedur alternatif. Anda harus mencatat wawancara secara sistematis. Orang yang akan diwawancara harus diberikan pilihan akan kehadiran orang lain. Orang lain tersebut bisa jadi, dari perwakilan sebuah perkumpulan atau sekolah hukum, dan mereka harus mempunyai hubungan dengan pengaduan. Mereka dilarang untuk mengambil-alih wawancara. Jika tidak mungkin untuk melakukan wawancara sebagai

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung pernyataan yang mendukung bukti-bukti, maka investigasi harus diakhiri dan strategi baru harus dibuat. Anda perlu melakukan pencatatan tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Anda dapat mempekerjakan orang lain, seperti juru rekam video atau tape dan ahli komputer. Dan Anda juga memerlukan lembar kerja, diagram, fotografi, dokumen, dan hal lain sebagai bukti saat wawancara. 2. Mewawancarai Saksi Hal pertama yang Anda lakukan pada saat mewawancarai adalah membuat pernyataan dari sebuah pengaduan sebagai bagian dari investigasi. Kemudian Anda mulai mewawancarai saksi secara bertahap. Hal ini tergantung pada bukti-bukti utama mereka, tingkat kedekatan mereka dengan tersangka, serta kesediaan mereka. Pada umumnya, para saksi akan memberikan pernyataan yang terbaik sebagai bukti dengan cara yang singkat, bila fakta-faktanya masih segar dalam ingatan mereka. Pernyataan seorang saksi harus secara akurat merefleksikan apa yang ingin dikatakan. Pernyataan yang bersifat formal agar didesain untuk dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Pernyataan formal dapat juga:  Mengurangi atau menghilangkan urutan waktu yang dibutuhkan para saksi untuk memberikan bukti di pengadilan.

  



Membantu saksi untuk menyegarkan ingatannya mengenai permasalahan atau perkara. Untuk dipergunakan oleh kepolisian, pengambil keputusan di pengadilan, atau investigator lain yang telah mengambil alih perkara. Untuk digunakan oleh saksi bila tersangka menyangkal atau sebagai pernyataan legalnya. Hal ini mencegah agar saksi tidak membuat pernyataan yang kontradiksi terutama ketika saksi memberikan pernyataan secara langsung di sidang pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat tidak menerima bukti yang diberikan melalui pernyataan. Oleh karena itu, seharusnya pernyataan disesuaikan dengan buktibukti. Sebelum Anda memulai suatu pernyataan, mintalah saksi untuk menceritakan kesaksian mereka dari permulaan hingga akhir dengan bahasa mereka sendiri. Selain itu, saksi harus menandai setiap halaman pernyataan dan menandai setiap perbaikan yang dibuatnya. Setiap tanda-tangan ataupun tanda lainnya harus diberikan tempatnya dalam setiap halaman. Pernyataan tersebut harus diberi tanggal. Pastikan tidak ada ruang kosong antara paragraf akhir dengan ruang tanda-tangan saksi sehingga pernyataan tersebut tidak dapat ditambahkan oleh orang lain. Termasuk umur dan tanggal lahir saksi.

3. Isi Pernyataan Dalam pedoman hukum bukti-bukti dibuat pengelompokannya berdasarkan tipe dari bukti yang dapat diberikan saksi di pengadilan. Kemudian ketika mengambil pernyataan dari saksi, Anda coba untuk mencocokkannya dengan aturan sehingga Anda tidak melakukan kesalahan yang bersifat material dan tidak dimasukan ke dalam pernyataan. Seperti yang sudah diindikasikan, beberapa pengadilan tidak begitu ketat dengan hukum bukti-bukti, jadi susunan dan isi pernyataan bukan sesuatu yang terlalu penting. Sebagai petunjuk, bila sebuah investigasi lebih serius maka pernyataanya pun harus lebih serius. 3.1. Pernyataan Orang Kedua Pada umumnya pernyataan orang kedua tidak dapat dijadikan bukti dalam proses kriminal. Apa yang dimaksud pernyataan orang kedua? Sederhananya adalah orang yang mendengarkan dari orang lain tentang sesuatu kejadian. Keterangan orang tersebut tidak dapat dijadikan bukti jika tujuan dari bukti tersebut untuk membuktikan keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa dan dijadikan pernyataan dalam sidang pengadilan. Di bawah ini adalah contoh dari pernyataan orang kedua:

John adalah saksi Ray adalah tersangka Pernyataan John meliputi: "Saya mengatakan kepada tetangga saya, Mark dan Sandra bahwa saya melihat Roy mencuri kambing milik Toni.”

Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti mengenai Roy yang mencuri kambing milik Toni. Pada umumnya pengadilan tidak tertarik dengan apa yang John katakan pada orang lain, pengadilan ingin mendengar dari John sendiri tentang pencurian yang ia lihat. Contohnya: "Saya melihat keluar melalui jendela dan melihat Roy menuntun seekor kambing melewati kebun.” Pernyataan tersebut akan dapat diterima dalam kasus pencurian kambing yang melibatkan Roy. Contoh lainnya dengan skenario yang sama; Pernyataan Mark meliputi: "John mengatakan kepada saya bahwa bahwa ia melihat Roy mencuri kambing milik Toni". Pernyataan tersebut tidak dapat diterima, jika akan membuktikan bahwa Roy mencuri kambing milik Toni. Faktanya adalah John sebagai saksi mengatakan kepada orang lain yaitu Mark dan Sandra. Apa yang dilihat John sudah merupakan bukti kuat sedangkan bukti Mark tidak dapat dijadikan bukti kuat. Identifikasikan percakapan yang dapat diterima sebagai bukti dan percakapan yang bersifat kabar angina atau pernyataan orang lain yang tidak dapat diterima. Jika Anda ingin memasukan percakapan bukti dalam sebuah pernyataan, mesti seperti percakapan antara saksi dan tersangka. Hal itu harus didapat dari orang pertama. Contoh: Saya berkata, "Roy, saya kira Anda tidak seharusnya berbuat itu". Roy berkata, "Tidak, saya baik-baik saja. Toni berkata bahwa dia tidak menginginkan kambing itu dan saya diperblehkan

memilikinya".

Saya berkata, "Tapi kambing itu bukan milik Toni." Percakapan tidak harus dilaporkan dengan cara-cara berikut di bawah ini yang mungkin tidak akan diterima dalam pengadilan. "Saya

berkata pada Roy bahwa saya pikir dia tidak melakukannya dan dia berkata pada saya bahwa semuanya baik-baik saja karena Toni telah bilang padanya bahwa dia tidak menginginkan kambing itu dan Roy dapat memilikinya. Saya pikir ia telah membawa kambing yang lain."

Meminta saksi untuk mengulangi percakapan dalam sebuah percakapan yang telah berlangsung berhari - hari, berminggu-minggu, sering menyebabkan saksi mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Kecuali saksi telah membuat rekamannya. Dalam kondisi

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung seperti itu Anda harus bersikeras untuk meminta percakapannya tersebut untuk catatan dan saksi harus diminta untuk membantu sebisa mungkin. Percakapan dapat direkam dalam pernyataan dengan kata-kata pendahuluan seperti tersebut di bawah ini: "Untuk koleksi terbaik saya, saya berkata: "â&#x20AC;Ś." Atau "Untuk koleksi terbaik saya percakapan sebagai berikut: "â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś" 3.2. Opini Seperti hukum dasar, seorang saksi seharusnya tidak memasukkan perasaan dari pendapat pribadinya tentang sesuatu atau seseorang dalam pernyataannya, kecuali saksi adalah seorang yang ahli untuk memberi suatu pendapat tertentu. Bukti sebuah pendapat dapat diterima jika berdasarkan dengan apa yang dilihat, didengar, atau diketahui seseorang tentang suatu kasus dan opininya biasanya meliputi pengertian yang memuaskan saksi terhadap persepsi permasalahan. Contoh, ia mengatakan "Dia kelihatannya marah." Ada juga, saksi datang ke pengadilan dengan didahului oleh opini. Contoh, "Dia menghentakkan kakinya, meninju meja atau wajahnya memerah. Dia kelihatannya marah." Dalam kasus lain, seorang saksi dapat mengekspresikan sebuah pendapat tentang sesuatu meskipun ia bukan seorang yang ahli tapi berpengalaman dengan pokok permasalahan. Contoh: Seseorang yang telah bertahun-tahun mengemudi dapat dizinkan untuk menjelaskan tentang seberapa cepat sebuah kendaraan dapat dipakai untuk bepergian. Seperti juga pernyataan orang kedua, jika Anda pikir bahwa pendapat tersebut relevan dengan fakta/bukti, namun tidak yakin apakah bukti tersebut dapat diterima, maka pernyataan tersebut dapat tidak dipergunakan. 3.3. Pernyataan Tambahan Dalam menyiapkan pernyataan, Anda harus memasukkan sebagai tambahan fotokopi dari semua dokumen yang berhubungan dengan pernyataan. Dokumen-dokumen tersebut harus berhubungan dengan hal-hal di bawah ini:

Saya telah melampirkan fotokopi dokumen yang bertanda 'â&#x20AC;Ś'. Saya mengenali dokumen tersebut sebagai fotokopi dari salah satu dokumen yang Roy ambil dari meja Toni. Fotokopi tersebut harus benar-benar ditandai. Biasanya di halaman atas. Jangan pernah menandai dokumen asli.

3.4. Penerjemahan Jika saksi tidak bisa berbahasa Indonesia atau tuli maka pernyataan harus dibuat bersama dengan seorang penterjemah. Hal ini untuk mengantisipasi pernyataannya digunakan dalam proses legal dengan memberikan pernyataan tertulis dengan bahasanya sendiri dan kemudian diterjemahkan oleh penterjemah yang ahli. Kecuali dalam kasus yang bersifat genting, Anda jangan meminta pada orang yang berhubungan dengan saksi dan teman saksi untuk menterjemahkan. Terjemahan harus disertakan pernyataan yang asli. Hanya pernyataan asli yang ditandatangani oleh saksi. Anda juga perlu membuat pernyataan dari penterjemah berdasarkan batasan fakta yang mereka siapkan atas pernyataan saksi. Fotokopi pernyataan yang asli dan ijazah penterjemah harus ditambahkan dalam pernyataan si penterjemah. 3.5. Pernyataam Melalui Telepon Cobalah untuk tidak membuat pernyataan resmi dengan saksi melalui telepon. Sangat sulit bagi Anda untuk membuat penilaian yang akurat bila pernyataan saksi melalui telepon dan rawan terhadap terjadinya kesalahan. Anda hanya dapat melakukannya jika pernyataan sangat dibutuhkan dan lokasi saksi berada sangat jauh. Jika memungkinkan kirim fotokopi pernyataan melalui facsimile. Pernyataan harus ditandai dan dikirimkan kepada Anda dan yang asli dapat menyusul. 3.6. Pernyataan Yang Tidak Ditandai Jika seorang karyawan atau anggota masyarakat bersedia berbicara dengan Anda tentang suatu kasus namun bukan pernyataan resmi atau wawancara yang direkam, Anda harus mencatat detailnya untuk referensi selanjutnya. Jika orang tersebut setuju, mintalah tandatangan pada catatan Anda untuk mengetahui bahwa catatan tersebut akurat. Cobalah untuk membuat catatan ketika Anda berbicara pada seseorang secepat mungkin. Tanggal dan waktu percakapan harus dibuat, begitu pun tanggal dan waktu pencatatan. Simpan catatan tersebut pada tempat yang aman, untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Catatan Anda tentang percakapan dengan saksi tidak akan dapat diterima sebagai bukti jika pernyataan saksi dilakukan secara lisan. Tujuan membuat catatan adalah untuk membantu orang yang kemudian disebut saksi untuk memperkirakan bukti apa yang dapat diberikan oleh saksi. Dalam beberapa kasus, di mana para saksi memberikan bukti yang berbeda dengan pernyataan mereka, yang ditandatanganinya ataupun tidak. Saksi tersebut mungkin membuat pernyataan yang bertentangan, seperti pernyataan yang tidak konsisten. Karena itu, penting untuk mencantumkan tempat dan tanggal serta waktu di mana saksi memberikan informasi kepada Anda dan ketika ia menolak untuk menandatanganinya. Catatan akan sangat berguna bila tiba-tiba ada saksi yang harus dipanggil untuk memberikan kesaksian atas orang yang melakukan penyelewengan, tapi ternyata kesaksian saksi tersebut berbeda dengan catatan Anda. Satu alasan mengapa pengadu enggan untuk berbicara dengan Anda atau memberikan pernyataan yang ditandatangani adalah ketakutan akan balas dendam bila membuat pernyataan atau kesaksian. Jika kasusnya menyangkut orang yang bekerja pada kantor publik, Anda sebaiknya memberitahu mereka bahwa mereka dilindungi oleh hukum. Ringkasnya, tujuan dari tindakan ini adalah untuk memudahkan membongkar kasus korupsi, penyimpangan administrasi yang serius, dan kebobrokan yang terdapat pada sektor publik, dan melindungi pelapor, pengadu, atau saksi dari tindakan-tindakan yang dapat mengancamnya. Wawancara Dengan Tersangka Persiapan Dalam investigasi, ada saat di mana tersangka dan saksi harus diiterview secara formal. Jangan melakukan wawancara bila Anda merasa belum perlu. Carilah bantuan dan persetujuan penyelia dalam mendapatkan pelayanan dari pengalaman investigator publik lainnya. Sebelum mengwawancara, konsultasikan dengan penyelia bahwa Anda adalah orang yang pantas untuk melakukanwawancara. Dalam kondisi tertentu, dapat saja ditentukan orang tertentu untuk mewawancarai saksi/tersangka. Sebelum mengwawancara tersangka dalam kasus kriminal, usahakan untuk selalu mencocokkan data dengan data instansi terkait. Untuk tujuan wawancara, mereka biasanya tidak akan berkeberatan. Menulis untuk meminta saran kepada kepala kepolisian lokal adalah merupakan sesuatu yang baik yang akan menunjukkan bahwa Anda telah mencapai tahap dalam investigasi Anda di mana Anda

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung bertujuan untuk mengwawancara tersangka dan mengetahui keberatan-keberatan kepolisian. Anda harus meringkas bukti-bukti seringkas dan seakurat mungkin. Agar alasan pengaduan bisa ditindaklanjuti, jangan mengwawancara tersangka sampai Anda mengumpulkan dan menilai bukti-bukti yang ada. Pastikan bahwa Anda telah objektif untuk melakukan wawancara, mempersiapkan daftar pokok persoalan yang akan diangkat, dan biasakan diri Anda dengan semua fakta dan setiap detail kasus. Semakin serius kasus yang ditangani, maka semakin formal wawancara yang dilakukan. Pastikan para tersangka siap bila Anda ingin menunjukan suatu dokumen atau yang lainnya. Jika terdapat banyak dokumen, Anda harus memperhatikan dokumen yang dianggap perlu untuk ditunjukkan. Jika Anda bekerja sama dengan investigator lain, pastikan Anda membuat perjanjian sebelum Anda memulai wawancara. Seperti perjanjian siapa yang akan membuat catatan, siapa yang akan mengwawancara, siapa yang akan membuat dokumen dan lain-lain. Pikirkan tentang tersangka, latar belakangnya, respon-respon yang mungkin timbul, pertahanan atau alibi, dan bagaimana mereka bereaksi sepanjang wawancara. Berhati-hatilah dengan tersangka yang diam atau menolak untuk menjawab pertanyaan tertentu, bohong, selalu ingin tahu atau agresif, bahkan yang tidak pernah berhenti bicara. Memikirkan kebutuhan dan kesejahteraan tersangka adalah sama pentingnya dengan memikirkan kemajuan investigasi. Anda harus bijaksana dengan kenyataan yang ada bahwa Anda sedang mengwawancara orang yang berstatus tersangka. Wawancara harus dilakukan di tempat yang nyaman di mana Anda yakin tidak ada gangguan. Rasa santai dan fasilitas toilet harus sudah tersedia. Jika tersangka tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda harus memutuskan apakah diperlukan seorang penterjemah. Jika Anda mengwawancara seseorang yang masih di bawah umur, contohnya seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, Anda harus memikirkan apakah dibutuhkan orang dewasa untuk mendampinginya, atau apakah orang yang hendak diwawancara tersebut menghendaki didampingi oleh orang dewasa. Dalam hubungannya dengan kasus kriminal, terdapat permintaan khusus siapa yang mesti mendampingi orang yang masih di bawah umur ketika hendak diwawancara. Pada umumnya, orang yang masih di bawah umur tersebut memilih sendiri siapa yang akan mendampinginya. Biar bagaimanapun, permintaan tersebut sangat kompleks dan Anda harus meminta saran atau bantuan yang bersifat legal sebelum melakukan wawancara dengan orang yang masih di bawah umur tersebut. Putuskanlah dengan cara apa wawancara akan direkam. Ada beberapa pilihan untuk pertanyaan dan jawaban pertanyaan Anda, yaitu video rekaman, tape recorder, ketikan, atau tulisan tangan. Semakin serius masalah yang diinvestigasi, maka semakin besar kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh wawancara harus direkam seakurat mungkin. Dalam situasi seperti itu, wawancara dengan video rekaman sangat disukai. Dengan metode ini, semua aktivitas saat wawancara dapat diketahui, dan pada saat persetujuan tentang hasil wawancara, pastikan telah merekamnya dengan benar. Keuntungan dari video rekaman atau tape recorder adalah: ď&#x201A;¨ Wawancara dapat berlangsung lebih baik

ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

Tidak membutuhkan catatan saat berlangsungnya wawancara Respon atau tingkah laku tersangka dapat direkam dengan jelas dan akurat Menghindari risiko tidak ditemukannya dugaan dan perlakuan yang tidak pantas

Bagaimanapun juga, Anda harus memastikan bahwa Anda telah benar-benar siap untuk melakukan wawancara, seperti rekaman atau hal-hal lain yang dapat membuat kesalahan. Bahkan, ketika wawancara sedang berlangsung, Anda masih perlu membuat catatan untuk membantu Anda mengembangkan daftar pertanyaan. Ketika menunjukan suatu dokumen kepada tersangka sepanjang wawancara, pastikan Anda benar-benar mengidentifikasikan dokumen tersebut. Hal ini untuk menekan keraguan atau perdebatan di lain waktu mengenai dokumen yang telah ditunjukkan kepada tersangka.

Melakukan Wawancara

Tujuan dari wawancara dengan tersangka adalah untuk menemukan dugaan yang akurat atas tersangka dan memberikan kesempatan pada tersangka untuk menjawabnya. Hal ini berhubungan dengan mengambil detail dari dugaan terhadap tersangka dan mencari reaksi serta meminta tersangka untuk berkomentar tentang masalah yang belum terungkap sepanjang investigasi Anda. Selama wawancara, Anda harus tetap tenang, sopan, dan mempertahankan objektivitas. Jika tersangka kelihatan mengganggu atau membuat Anda kesal, hal itu jangan mempengaruhi objektivitas Anda. Jika tingkah laku tersangka dapat diterima dan tidak ada lagi yang harus dipertanyakan, Anda dapat menyudahi wawancara dengan memberikan alasannya. Hati-hati dengan tipe pertanyaan yang Anda ajukan. Pertanyaan yang bersifat investigasi dapat dilakukan, tapi pertanyaan yang bersifat ambisius, menuduh, atau berbelit jangan dilakukan, sebab dapat membingungkan mereka dan tidak dapat dijadikan bukti. Dalam kasus perselisihan, jangan mengajukan pertanyaan yang memojokkan. Umumnya, pertanyaan yang memojokkan adalah pertanyaan yang menyarankan jawaban. Contohnya, "Anda tidak mempunyai SIM, bukan?" Seharusnya, "Apakah Anda mempunyai SIM?" Cobalah untuk tidak bertanya tentang fakta perselisihan, tanpa memeriksa fakta tersebut terlebih dahulu. Contohnya, "Kapan terakhir Anda mengemudi tanpa membawa SIM." Jika tersangka mengaku tidak pernah mengemudi tanpa membawa SIM, maka pertanyaan tersebut menjadi tidak objektif. Bagaimanapun juga, jika seseorang memilih untuk memberikan pengakuan, maka Anda harus menyelidiki pengakuan tersebut. Seseorang mungkin saja akan mengakui perbuatan salahnya, tapi harus tetap ada pernyataan pembantahan atau detail kesalahannya. Anda harus mencoba dan menghindari pengulangan pernyataan, kecuali untuk tujuan penjelasan bahwa tidak ada masalah dengan permintaan tersangka untuk menjelaskan jawaban, asal tidak bersifat mengulang yang sudah dinyatakannya, yang menjadikannya seperti orang yang tertekan. Jangan membuat janji apapun dan jangan menyarankan tersangka, kecuali untuk menjelaskan jawaban mereka. Jika diketahui digunakan tekanan ataupun bujukan agar tersangka memberikan jawaban, maka pengadilan tidak akan menerima sebagian ataupun seluruh hasil wawancara. Jawaban dari tersangka harus bersifat sukarela dan jika tersangka menolak untuk menjawab pertanyaan segeralah selesaikan pertanyaan secepatnya dan buat catatan dari apa yang dikatakan pada poin itu.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung Tanyakan pada mereka bila ingin menambahkan pernyataan. Jika saat wawancara tersangka menunjukan kelelahan atau meminta beristirahat, maka segeralah beristirahat, waktu wawancara yang terpotong tersebut harus dicatat. Pada dasarnya, tidak boleh mendiskusikan permasalahan wawancara dengan tersangka selama istirahat. Ketika menganalisis wawancara, maka tersangka harus diminta untuk mengkonfirmasikan fakta atau apa saja yang berhubungan dengan investigasi. Struktur Wawancara Cara untuk melakukan wawancara tergantung keputusan Anda sendiri. Lagi pula, wawancara pada umumnya dapat berlangsung lebih baik dan lebih terstruktur jika mengikuti alur logika. Bentuk yang biasa digunakan antara lain: 1) Pendahuluan 2) Peringatan - jika dibutuhkan 3) Sebuah komponen "Apakah Anda setuju?" 4) Sebuah komponen "Apa yang telah terjadi?" 5) Pertanyaan yang spesifik 1. Pendahuluan, Meliputi: waktu, tanggal, lokasi wawancara,detail kehadiran semua orang pada suatu wawancara. Penjelasan ringkas tentang bagaimana wawancara akan dilakukan. Detail dari tersangka seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan contoh:

Saya Toni dan ini Tuan Adam. Kami berada di ….. (lokasi), tanggal ….. waktu …... Hadir juga Tuan Green pengacara Anda dan Tuan Brown perwakilan perkumpulan Anda. Tuan Adam dan saya membuat pertanyaan tentang ….(dugaan). Saya akan menanyakan kepada Anda beberapa pertanyaan tentang kasus ini. Dan pertanyaan saya serta jawaban Anda akan direkan mempergunakan ……. (alat rekam). Apakah Anda setuju bila wawancara ini direkam? …… Silahkan Anda tuliskan nama lengkap ….., tanggal lahir …, dan pekerjaan …….

2. Ingatkan, bila perlu Jika sebelum wawancara atau pada saat wawancara Anda percaya bahwa ada bukti yang cukup untuk membuktikan orang tersebut telah melakukan kejahatan maka Anda harus mengingatkan orang tersebut. Hal itu berarti Anda menyarankan kepada orang tersebut bahwa mereka tidak mesti mengatakan atau melakukan sesuatu. Sebab, apapun yang mereka katakan atau lakukan dapat digunakan sebagai bukti. Pastikan selalu bahwa Anda bertanya pada tersangka apakah mereka mengerti maksud dari peringatan tersebut. Ada baiknya untuk mencontoh peringatan berikut:

Saya akan bertanya kepada Anda tentang ….(dugaan). Saya ingin Anda mengerti bahwa Anda tidak mesti mengatakan atau melakukan apapun. Tetapi, jika Anda mengatakan atau melakukan satu hal apapun, maka hal itu dapat dijadikan bukti. Apakah Anda memahaminya? (kata-kata yang diketik tebal adalah kata-kata peringatan yang penting). 3. Sebuah Komponen “apakah anda setuju” Pada bagian wawancara ini Anda harus kembali pada saat terjadinya peristiwa yang benar-benar terjadi dan mendapat persetujuan dari tersangka. Contoh: Pertanyaan : Setujukah Anda bahwa pagi ini saya berbicara dengan Anda tepat didepan meja

Anda, "Saya membuat dugaan tentang beberapa uang yang hilang dari sebuah transaksi di sebuah meja kasir. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang hal tersebut". Jawaban : Ya, benar. Pertanyaan : Apakah Anda setuju bahwa Anda berkata, "apa hubungannya dengan saya?". Jawaban : Ya Pertanyaan : Setujukah Anda bahwa saya berkata, "Anda sedang bekerja di meja kasir tersebut saat uang tersebut hilang?". Jawaban : Ya

4. Sebuah Komponen “Apa Yang Telah Terjadi” Komponen ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang bersifat ingin memperjelas seperti "Apa yang terjadi kemudian?", "Apa yang terjadi berikutnya?", "Mengapa Anda melakukan hal tersebut?", dan seterusnya. 5. Peryataan Yang Spesifik Anda harus membuat tipe pertanyaan yang tidak mengandung dua arti yang dapat disangkal kemudian oleh tersangka. Contoh: Pertanyaan: Anda dengan cepat menaruh uang ke dalam saku Anda. Apakah Anda letakkan dahulu

dalam mesin hitung meja kasir? Jawaban : Tidak, saya menaruhnya di sebelah meja kasir dan ketika Seorang perempuan yang membayar pergi baru sayamasukan ke kantong saya. Pertanyaan : Anda katakan terdapat pergantian untuk istirahat di meja kasir. Apakah Anda tahu jam berapa saat itu? Jawaban : Saya beristirahat makan siang, jadi sekitar jam 1.

Bagian V Menyusun Laporan Investigasi INVESTIGATOR harus menyiapkan bermacam-macam laporan pada tahap yang berbeda dari tiap investigasi. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang hal yang sedang diperiksa. Dengan begitu, mereka dapat membuat keputusan tentang kelanjutan dari arah investigasi. Menulis laporan bukan sesuatu yang mudah. Tapi, jika Anda mempunyai

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung catatan yang bagus dan rekaman terbaru dari investigasi, maka menulis laporan adalah sesuatu yang mudah saja. Beberapa dokumen yang dapat Anda tulis adalah: 1. Laporan Penilaian Laporan ini biasanya disiapkan setelah Anda membuat penilaian pendahuluan dari pengaduan dan melengkapi beberapa investigasi awal. Laporan ini biasanya ditulis untuk investigator senior untuk melegalisasi penilaian pengaduan dan memutuskan langkah apa yang akan diambil. Laporan dapat berisi informasi sebagai berikut:  Nomor urut berkas investigasi

 

Tanggal dan jenis dari pengaduan awal atau pernyataan, seperti melalui telepon, surat, atau wawancara. Rincian dugaan Seberapa jauh fakta yang ada terhadap penilaian informasi yang dikumpulkan dan rekomendasi tindakan selanjutnya. Nama penulis dan tanggal lengkap laboran



2. Rencana Investigasi Jika organisasi memutuskan untuk melakukan investigasi alternatif berdasarkan dugaan yang ada, Anda perlu menyiapkan rencana investigasi berdasarkan pada apa yang seharusnya Anda lakukan, sumber-sumber yang dibutuhkan, dan berapa lama perkiraan investigasi yang akan dilakukan. Pada kebanyakan organisasi, untuk mendapat persetujuan terhadap awal/dimulainya investigasi maka dibuat rencana investigasi kepada pimpinan. Informasi rinci lainnya tentang rencana investigasi terdapat dalam Bagian III buku ini. 3. Laporan Perkembangan Investigasi Investigator harus menyediakan laporan secara reguler tentang perkembangan investigasi kepada pimpinan. Pertemuan/diskusi antara investigator dengan pimpinan adalah penting untuk mengkaji mekanisme. Anda juga dapat memutuskan untuk menyiapkan sebuah laporan jika investigasi tersebut terbukti. Jika terdapat sumber perkara yang dapat memperkuat maka putuskan sebagai sumber alternatif. 4. Laporan Akhir Investigasi Pada akhir investigasi, Anda perlu menyiapkan laporan akhir berdasarkan keputusan dari semua investigasi dan rekomendasi Anda. Hal ini untuk mencegah adanya penyelewengan tindakan disiplin, korupsi kerja dan lain-lain. Laporan terdiri dari dua bagian: a. Bagian pertama harus memberitakan bukti-bukti selama investigasi Struktur disarankan meliputi:  Memberitakan catatan atau ringkasan pelaksanaan

   

Latar belakang (ruang lingkup investigasi, sumber informasi, dan matriknya). Hasil investigasi Kesimpulan Rekomendasi (sanksi hukum dan sejenisnya)

b. Bagian kedua harus memberitakan pokok masalah yang diinvestigasi dan mungkin dapat dilengkapi oleh orang lain selain investigator itu sendiri. Contoh; Jika dan mengapa prosedur yang benar tidak dilakukan Prosedur baru yang dibutuhkan untuk mencegah masalah di kemudian hari. Rekomendasi mengenai sistem yang diberlakukan

4. Barang Bukti Yang Bisa Disertakan Seorang investigator juga dapat mempersiapkan barang-barang bukti untuk pengadilan berupa kumpulan bukti-bukti yang bersangkutan dengan kasus yang dapat dibutuhkan untuk memutuskan tindakan disiplin atau keputusan kriminal. Anda perlu menyiapkan dua lembar fotokopi dari berkas asli. Satu untuk diserahkan kepada pimpinan atau instansi yang sesuai, dan lainnya Anda simpan sebagai berkas kerja. Berkas asli harus disimpan di tempat yang aman sampai berkas perkaranya disidangkan atau diminta oleh yang berkenaan. Berkas bukti harus meliputi:  Catatan atau surat kepada pimpinan atau instansi lainnya.

    

Fotokopi laporan akhir investigasi atau ringkasan pelaksanaan investigasi. Dokumen-dokumen, seperti saksi-saksi dan bukti-bukti. Fotokopi seluruh pernyataan dari saksi-saksi. Penandaan rekaman wawancara.

Bukti-bukti lain yang sesuai, seperti kutipan kepolisian dan rekaman mikrofon. Jika Anda tidak yakin dengan apa yang harus dan tidak harus dimasukan ke dalam berkas peristiwa, Anda dapat meminta saran dari seorang investigator yang lebih berpengalaman. ***

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan Bacaan 8 Panduan Proses Penelitian Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada proses penelitian untuk mendorong partisipasi warga dalam proses perumusan RDTRK Majalaya adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data-data Sekunder : Untuk dapat membuat rencana 10 tahun ke depan maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data periode 10 tahun terakhir. Klasifikasi data-data umum yang dikumpulkan adalah :  Data-data Kependudukan

  

Data-data Perekonomian Data-data Fisik

Data-data Kondisi Sosial 2. Penggalian Aspirasi Warga  Sosialisasi mengenai Penyusunan Perencanaan Desa dan RDTRK yang Berbasiskan Partisipasi Warga pada warga desa melalui media-media komunikasi di desa masing-masing. Misalnya : Pertemuan-pertemuan desa, pengajian ibu-ibu, arisan, Juma’at-an, selebaran, dsb. Sosialisasi bukan hanya menyangkut materi dokumen perencanaan saja, tapi yang terpenting adalah untuk membangkitkan kesadaran warga untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaannya, pembangunan maupun pada pengawasannya.  Penelitian untuk Menggali Aspirasi Warga. Aspirasi-aspirasn yang digali menyangkut :  Masalah-masalah yang paling dirasakan oleh warga

   

Kondisi yang diharapkan terjadi menyangkut lingkungan, desa dan kotanya Masukan strategi/langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Masukan langkah-langkah yang untuk mencapai kondisi yang diharapkan

Metoda-metoda yang dapat digunakan untuk menggali aspirasi-aspirasi tersebut adalah sebagai berikut :



3. 4. 5 6. 7.

Wawancara acak dengan berbagai kelompok warga. Misalnya : kelompok ibu-ibu, kelompok petani, buruh, pedagang, pengusaha, dsb.  Diskusi-diskusi warga. Diskusi-diskusi ini bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan kelompok fokus (FGD). Misalnya : diskusi di kelompok perempuan dengan topik bahasan khusus menyangkut kepentingan perempuan, diskusi di kelompok petani dengan topik bahasan khusus menyangkut kepentingan petani, diskusi dengan warga RW 02 dengan topik bahasan khusus permasalahan lingkungan RW 02, diskusi di kelompok pengusaha dengan topik bahasan kepentingan pengusaha. Tim melakukan pengolahan dan perumusan aspirasi-aspirasi yang berhasil dikumpulkan pada tahap sebelumnya Tim dengan beberapa perwakilan dari berbagai kelompok warga yang terlibat dalam proses diskusi-diskusi sebelumnya melakukan pemetaan sumber daya, potensi dan kendala-kendala yang dimiliki oleh desa masing-masing Tim menggelar Dengar Pendapat dengan Warga untuk membahas kembali berbagai aspirasi yang dikumpulan dan peta sumber daya, potensi dan kendala yang dirumuskan oleh tim sebelumnya Tim merumuskan hasil-hasil Dengar Pendapat dengan warga Tim menyerahkan seluruh hasil setiap proses di atas pada Sekretariat Panitia Gabungan Perumusan RDTRK Majalaya

Teknik Mengidentifikasi Informan Kunci Definisi Informan Kunci adalah personal yang benar-benar menguasai informasi sebenarnya yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan dan keahliannya, mengenai satu permasalahan yang sedang diselidiki/diteliti. Mengidentifikasi Informan Kunci merupakan langkah awal yang cukup mendasar dan kritis dalam proses penelitian secara partisipatif Catatan : “Beda orang akan memberikan informasi yang berbeda, karena didasarkan pada pengalaman, pengetahuan dan keahliannya” Tujuan Tujuan dari teknik ini adalah : Untuk mendapatkan informasi yang cukup akurat Catatan : “Informasi atau pengetahuan dikelompokan ke dalam 3 kelompok : Informasi atau pengetahuan yang bersifat umum (mis : pengetahuan tentang memasak nasi/air), informasi atau pengetahuan yang semi-umum/sesuai dengan bidangnya (mis : seorang petani mengetahui bagaimana caranya bertani, tetapi keluarganya juga sedikit banyaknya mengetahui juga tentang hal terseut), dan informasi atau pengetahuan yang spesifik (mis : keahlian untuk menyembuhkan otot yang keseleo, pengetahuan tentang penyembuhan kanker)”. Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan 1. 2. 3.

Identifikasi tipe informasi yang dibutuhkan. Identifikasi pimpinan/tokoh komunitas yang menjadi sasaran dan jelaskan informasi yang sedang diselidiki Minta pimpinan/tokoh tersebut untuk mengidentifikasi informan-informan yang erat kaitannya dengan satu informasl yang

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

4. 5. 6. 7. 8.

dibutuhkan. Minta juga pada pimpinan/tokoh komunitas tersebut untuk mengidentifikasi lebih detail informan kunci dalam berbagai karakteristik. Misalnya informan kunci yang erat kaitannya yang berasal dari kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kelompok tua, kelompok muda. Diskusikan mengenai berbagai kemungkinan, bahkan kalau bisa selidiki informasi dasar mengenai sifat, karakter, pekerjaan, kondisi terakhir yang sedang dihadapi oleh informan-informan kunci yang direkomendasikan tersebut Pilih individu-individu yang paling memungkinkan untuk dihubungi dan tanyakan alamat atau lokasi tempat tinggal, tempat kerja, tempat kebiasaan dia berada, dsb Buat persiapan-persiapan dan strategi-strategi untuk menghubungi individu tersebut. Mis : ketika diketahui menurut informasi awal bahwa individu tersebut sangat sibuk, maka persiapkanlah pertanyaan-pertanyaan singkat yang dapat menghemat waktu Ketika selesai menggali informasi dari informan kunci tersebut, tanyakan kembali kira-kira siapa lagi yang banyak menguasai informasi tersebut. Tanyakan pula karakteristik dan bagaimana bisa menghubunginya Kalau memungkinkan buat rekaman proses dialog, kalau tidak, catat kunci-kunci informasi atau hal-hal detail yang dapat dijadikan acuan untuk mengingat informasi yang lebih luas. Misalnya : ketika informan kunci tersebut menceritakan proses pembangunan sebuah mesjid, catat waktu mulai pelaksanaan, waktu selesai, siapa saja yang terlibat, besar pendanaan, caranya. Jangan terlalu sering memotong pembicaraan karena ada informasi yang terlewatkan. Kalau ada informasi yang terlewat biarkan informan kunci tersebut menyelesaikan paparannya, setelah selesai kemudian pancing lagi dengan pertanyaan yang berbeda yang kira-kira ada kaitannya dengan informasi yang terlewat tersebut.

Metoda Focus Group Discussion (FGD) Definisi Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dan dengan topik bahasan diskusi tertentu pula. Tujuan Tujuan dari metoda FGD ini adalah : Untuk menambah dan memperdalam informasi, membangun kesepakatan/komitmen, mengkalrifikasi informasi yang kurang pada basis data dan juga bisa dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai satu permasalahan tertentu. Material Pendukung Untuk melaksanakan metoda ini dibutuhkan material-material pendukung sebagai berikut :  Fasilitator

   

Pencatat proses Warga yang menjadi peserta Papan tulis (bisa juga di atas tanah) Spidol atau alat tulis lainnya

Langkah-langkah FGD Tahap Persiapan 1. Lakukan diskusi dengan warga komunitas untuk menentukan satu topik bahasan tertentu 2. Tentukan target peserta dan diskusikan dengan warga komunitas tersebut kriteria-kritera target peserta. Idealnya FGD dilakukan untuk kelompok yang bervariasi yang tergantung pada topik bahasan yang sudah dipilih. Kriteria-kriteria yang memungkinkan untuk dipakai sebagai acuan penentuan target peserta : usia, tingkat pendidikan, etnis, bahasa, status materil, status sosial, agama/kepercayaan, latar belakang pekerjaan, jenis kelamin, tempat tinggal, sudut pandang, dst. Misalnya : untuk topik bahasan PKL, target peserta bisa dikelompokan berdasakan kriteria-kriteria kepentingan. Ada kelompok PKL, kelompok pejalan kaki, kelompok pedagang pasar, kelompok sektor transportasi, warga sekitarnya, warga dalam lingkungan yang lebih luas, dst. Pada pelaksanaan FGD-nya, setiap kelompok tersebut dapat dikelompokan lagi ke dalam kelompok berdasarkan kriteria-kriteria di atas, misalnya FGD PKL laki-laki, FGD di kelompok PKL perempuan, FGD di kelompok PKL pendatang, FGD di kelompok PKL pribumi, FGD di kelompok PKL yang omzetnya besar, menengah, kecil, FGD di kelompok warga yang memiliki kendaraan pribadi, FGD di kelompok warga yang menggunakan anggkutan umum, dan seterusnya. 3. Setelah menentukan kriteria-kriteria yang terkait, lalu identifikasi siapa-siapa yang akan mewakili masing-masing kelompok kriteria tersebut. 4. Rencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan FGD 5. Buat desain pedoman FGD  Pedoman terdiri dari daftar pertanyaan untuk menjadi bahan fasilitator untuk memancing diskusi pada FGDPedoman bagi fasilitator untuk mendorong kebebasan berekspresi, tergalinya informasi secara mendalam dari pesertaBuat pertanyaanpertanyaa simple dengan jawaban tertutup  Pedoman harus detail

 

Pedoman harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk topik khusus yang didisukusikan Siapkan fasilitator dan pencatat proses

Pelaksanaan FGD Pedoman untuk Fasilitator 1. Setelah memberikan pengantar, mulai memancing diskusi dengan topik-topik ringan, umum tapi tidak kontroversial 2. Minta ijin pada peserta untuk merekam porses FGD 3. Lakukan FGD dengan pedoman yang sudah dipersiapkan, tapi jangan sampai kaku. Berikan kebebasan terjadinya bolak-balik pembahasan, biarkan diskusi berjalan secara fleksibel

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung 4. 5.

Harus jeli untuk dapat menangkap dan membuat keterkaitan antara gagasan yang diekspresikan oleh peserta dengan topik yang dipilih Pada akhir FGD, buat kesimpulan-kesimpulan dan lemparkan pada peserta untuk diklarifikasi

Metoda untuk Membuat Rangking Masalah Definisi Merangking masalah adalah sebuah metoda yang digunakan secara langsung oleh komunitas warga untuk mengidentifikasi dan merangking masalah-masalah dalam rangka menentukan prioritas tindakan. Tujuan Tujuan dari metoda perangkingan masalah ini adalah : Untuk membantu warga dalam sebuah komunitas untuk membuat prioritas masalah, sehingga mereka dapat lebih memfokuskan pemananfaatan energi dan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah yang paling penting Material Pendukung Untuk melaksanakan metoda ini dibutuhkan material-material pendukung sebagai berikut : Fasilitator Pencatat proses Warga yang menjadi peserta Kartu-kartu kecil yang terbuat dari kertas Papan tulis (bisa juga di atas tanah) Spidol atau alat tulis lainnya Langkah-langkah untuk Membuat Rangking Masalah 1. Fasilitator memancing / meminta setiap warga yang menjadi peserta (atau beberapa peserta) untuk melakukan curah gagas dan mengidentifikasi semua permasalahan dan isu-isu yang mereka rasakan. Setiap peserta yang mencurahkan gagasannya diminta untuk menuangkannya dalam kartu-kartu kecil yang sudah disiapkan sebelumnya (usahakan satu kartu hanya memuat satu masalah atau satu gagasan saja). Setelah itu, kartu-kartu tersebut ditempelkan dan dikelompokan dalam kolom-kolom pada papan tulis atau pada lantai. 2. Fasilitator memancing peserta untuk mendiskusi kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk merangking permasalahanpermasalahan tersebut. Kriteria-kriteria yang dapat dipakai misalnya : ď&#x201A;¨ Skala atau besaran cakupan dari setiap masalah (mis : jumlah warga yang terkena dampat oleh masalah tersebut)

ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨ ď&#x201A;¨

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Tingkat pengorbanan sumber daya sebagai dampat dari setiap masalah tersebut (mis : luasnya sawah yang tidak terairi, tingkat penurunan hasil panen, dsb) Frekuensi kejadian masalah-masalah tersebut

Selain contoh kriteria-kriteria tersebut, fasilitator sebaiknya memancing peserta untuk membuat kriteria-kriteria lainnya yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Peserta mendiskusikan dan menganalisis setiap masalah dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang sudah disusun Fasilitator meminta setiap peserta untuk membandingkan setiap masalah yang mengacu pada hasil analisis kriteria sebelumnya. Kemudian setiap peserta diminta untuk membuat skor setiap masalah dalam setiap kriteria yang sudah disusun (mis : dengan membuat skala 1 â&#x20AC;&#x201C; 5, dimana angka 5 merupakan skor tertinggi untuk menunjukan masalah yang dianggap paling penting berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disusun) Buat matrik untuk menjumlahkan skor masing-masing masalah. Kemudian disamping kolom jumlah tersebut buatlah kolom rangking. Jumlah skor tertinggi merupakan rangking tertinggi Jika ada dua masalah atau lebih yang memiliki jumlah skor yang sama, maka peserta harus membandingkan kembali antar masalah-masalah teresebut dengan mengacu pada kriteria semula. Peserta dapat juga menentukan kriteria yang dianggap prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan komunitasnya. Jika peserta mengemukakan penjelsan kualitatif pada perangkingan, maka fasilitator harus jeli untuk memperjelas maksud dari peserta tersebut. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan : â&#x20AC;&#x153;mana yang lebih penting, masalah yang ini atau yang itu ?â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;kenapa ?â&#x20AC;?, dst Dokumentasikan matrik yang sudah dihasilkan tersebut untuk dijadikan bahan sosialisasi pada warga yang lebih luas.

Catatan-catatan :

â&#x20AC;&#x153;Fasilitator harus jeli untuk mengidentifikasi setiap gagasan yang diungkapkan peserta, apakah yang diungkapkannya itu sebuah masalah ataukah dampak dari satu masalah atau turunan dari satu masalah (masalah permukaan)â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Rangking masalah akan berbeda sejalan dengan waktu dan tempat sesuai dengan kebutuhan dan tujuannyaâ&#x20AC;?

Jaring-jaring dan Pohon Masalah Definisi Jaring-jaring dan Pohon Masalah adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan sebab-akibat masalah. Metoda ini biasanya dilakukan setelah dikelakukan identifikasi dan pembuatan prioritas masalah. Tujuan 1. Untuk mengidentifikasi inti permasalahan, apakah masalah yang bersangkutan merupakan akar permasalahannya atau hanya akibat dari permasalahan yang lain

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung 2.

Untuk menolong komunitas, peneliti, pemerintah mengidentifikasi sebab-akibat suatu masalah spesifik yang sedang menjadi perhatian yang menjadi bahan perumusan tindakan yang harus diambil

Langkah-langkah Pembuatan Pohon Masalah: 1. Tentukan fokus masalah yang akan dijadikan patokan. Kemudian masalah yang menjadi fokus tersebut diidentifikasi penyebab dan dampaknya. Fasilitator sebaiknya memberika contoh pada peserta mengenai pengertian masalah, penyebab dan dampak. Misalnya : masalah penggundulan hutan bakau, penyebabnya adalah tingginya kebutuhan warga sekitat akan bahan kayu bakar, dampaknya adalah menurunnya jumlah ikan yang dihidup didaerah tersebut 2. Gambarkan sebuah pohon besar di papan tulis (untuk membantu ilustrasi). Jangan dulu menggambarkan akarnya. Lalu tuliskan masalah yang menjadi fokus pada bagian batang pohon yang digambar tersebut. 3. Biarkan peserta untuk mengajukan gagasan-gagasannya mengenai penyebab dari masalah tersebut. Fasilitator dapat membantu dengan mengajukan permasalahan ‘mengapa ?’. Gambarkan akar-akar sebanyak penyebab-penyebab yang dilontarkan oleh peserta. Lalu tuliskan pada setiap akar-akarnya. 4. Kembali ajukan pertanyaan ‘mengapa ?’ untuk masing-masing penyebab yang dihasilkan tadi untuk mendapatkan penyebabpenyebab sekundernya. Lalu tuliskan penyebab-penyebab sekunder tersebut pada bagian akar di bawah tulisan penyebab pertama (primer) tadi. 5. Biarkan peserta meneruskan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab turunan berikutnya sampai mereka tidak menambahnya lagi 6. Lalu minta peserta untuk mengidentifikasi dampak atau akibat dari fokus masalah di atas. Bantu dengan mengajukan pertanyaan ‘apa yang terjadi ?’. Gambar cabang-cabang batang untuk setiap dampak yang disebutkan. Lalu tuliskan dampak-dampak tersebut pada batang-batang tersebut. 7. Untuk masing-masing dampak, ajukan kembali pertanyaan ‘apa yang terjadi ?’ untuk mendapatkan dampak-dampak sekundernya. 8. Biarkan peserta meneruskan untuk mengidentifikasi dampak-dampak turunan berikutnya sampai mereka puas. Fasilitator harus terus memancing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menghidari ada dampak yang terlewatkan peserta. Langkah-langkah Menyususn Jaring-jaring Masalah : 1. Fasilitator mengajak peserta untuk menentukan satu fokus masalah yang akan di buat jaring-jaring masalahnya. 2. Tulis fokus masalah tersebut di tengah-tengah papan tulis atau kertas karton 3. Minta peserta untuk menuliskan penyebab-penyebab primer dari fokus masalah tersebut. Pancing dengan pertanyaan ‘mengapa masalah tersebut terjadi ?’. Untuk masing-masing penyebab di tulis dalam satu kartu. Letakan kartu-kartu tersebut disekitar fokus masalah tersebut. 4. Minta lagi peserta untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab sekunder. Pancing dengan mengajukan pertanyaan ‘mengapa penyebab primer tersebut terjadi ?”. Masing-masing penyebab sekunder di tulis pada kartu dan tempelkan di bagian lebih luar dari kartu penyebab primernya. Proses ini diteruskan sampai peserta sudah tidak menemukan lagi penyebab turunannya. 5. Gambar panah-panah dari kotak yang paling luar untuk masing-masing jalur penyebab ke kotak fokus masalah 6. Jika ada dua akar penyebab (kotak paling luar) yang sama atau saling berkaitan, buatkan garis penghubung diatara keduanya.

Analisis Pelaku (Stakeholder) Definisi Analisis Pelaku (Stakholder) adalah sebuah metoda yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menganalisis karakteristik baik individuindividu, maupun kelompok-kelompok warga dan menganalisis relasi/hubungan antar individu dan/atau kelompok tersebut dalam kaitannya dengan sumber daya atau program tertentu. Analsis Pelaku lebih kompleks dibandingkan dengan Identifikasi Pelaku. Dalam Analisis Pelaku dianalisis kepentingan-kepentingan setiap individu atau kelompok terhadap suatu sumber daya atau suatu program. Selain itu, pada Analisis Pelaku pun dianalisis dampak-dampak dari suatu sumber daya atau suatu program terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok. Analisis stakholder juga merupakan sebuah metoda yang mencoba merumuskan strategi-strategi sejak awal untuk meminimalisasi atau mengurangi dampak-dampak negatif dari sebuah program/kegiatan pada pelaku-pelaku yang terkait. Siapakah Pelaku (Stakeholders) itu ? Pelaku (Stakholders) adalah individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesamaan atau perbedaan kepentingan, yang terlibat atau yang terkena dampak (baik positif maupun negatif) dalam sebuah program. Pada umumnya setiap pelaku akan berusaha untuk mengambil alih sumber daya atau program yang dapat memenuhi selera atau kepentingannya. Pelaku-pelaku tersebut sangat penting, karena mereka da[at mendukung dan menjaga kelangsungan pelaksanaan suatu program. Mereka pun dapat menjadi mitra yang potensial atau sekaligus menjadi ancaman dalam pelaksanaan sebuah program. Kelompok-kelompok pelaku dapat dibagi-bagi kedalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi tergantung pada tujuan-tujuan khusus analisis pelaku tersebut. Tetapi yang penting, pada dasarnya setiap individu merupakan seorang pelaku walaupun mereka dikelompokan dalam kesemaan-kesemaan kepentingan atau dampak. Tujuan Analisis Pelaku 1. Untuk mengidentifikasi partners/mitra-mitra potensial dalam manajamen sumber daya pentinga atau sebuah program/projek 2. Untuk menggali pendekatan-pendekatan yang mungkin dilakukan terhadap pihak-pihak (individu/kelompok) yang dapat mendukung atau menghambat sebuah program/projek 3. Untuk mendorong optimalisasi pemerataan kepuasan setiap pihak (individu atau kelompok) yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam sebuah program/projek

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung Analisis stakholder biasanya dilakukan oleh pihak inti sebuah projek atau pihak luar yang membantu memfasilitasi pelaksanaan sebuah program/projek. Kelengkapan yang Dibutuhkan 1. Fasilitator 2. Peserta yang merupakan informan-informan kunci 3. Kertas manila atau papan tulis 4. Kartu-kartu yang terbuat dari kertas karton (sebaiknya dibuat lebih dari satu warna) 5. Spidol besar 6. Bolpoin atau spidol kecil untuk peserta 7. Perekat (solatif atau lem) Langkah-langkah Analisis Pelaku (Stakholders) “Proses analisis staholder bisa dilakukan baik oleh peserta yang berasal dari satu kelompok kepentingan, maupun oleh peserta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Sebaiknya proses dilakukan oleh peserta yang berasal dari beragam pihak, seperti kelompok-kelompok umum laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya”. 1. Tentukan sumber daya, program, projek atau aktivitas yang akan dianalisis. Program, projek atau aktivitas yang akan dianlisis harus yang masih berjalan atau yang sedang direncanakan. 2. Identifikasi dan buat list pelaku-pelaku. Tulis nama-nama mereka (individu/kelompok) pada kertas dan setiap nama tersebut dilingkari. Gunakan lingkaran yang lebih besar untuk nama-nama pelaku yang memiliki potensi/pengaruh/keterlibatan yang lebih besar 3. Siapkan matriks analisis pelaku pada papan tulis atau kertas karton Matriks analisis pelaku :

Projek yang dianalisis : Pemindahan Pasar Dampak Langsung

Dampak Tidak Langsung

Dampak Negatif

Letakan lingkaran nama-nama (kalau di atas kertas bisa digunting) dan diletakan/dimasukan ke dalam sel-sel matrik analisis pelaku;  Pelaku yang terkena dampak langsung dan dampak positif dimasukan ke dalam sel 1

   5.

Dampak positif

Pelaku yang terkena dampak langsung dan dampak negatif dimasukan ke dalam sel 2 Pelaku yang terkena dampak tidak langsung dan dampak positif dimasukan ke dalam sel 3

Pelaku yang terkena dampak tidak langsung dan dampak negatif dimasukan ke dalam sel 4 Buat garis yang menghubungkan antara satu lingkaran nama dengan lingakaran nama lainnya dan diberi tanda (+) atau tanda (-) untuk menggambarkan hubungan/relasi dasar antar pelaku-pelaku tersebut. Buat Matriks Analisis Pelaku dan Strategi Tindakan

Daftar Pelaku (Individ u/ kelompok)

Dampak projek terhadap pelakupelaku

Reaksi potensial pelakupelaku yang berimplikasi pada projek

Dapat terjadi Perubahan/ penyesuaian projek untuk mengurangi dampak negatif terhadap pelaku

Rekomendasi Tindakan

Untuk mengisi sel-sel matriks di atas, mulailah dengan nama-nama pelaku (individu/kelompok) yang berada dalam sel 2 dan sel 4 pada matriks analisis pelaku. Kemudian setiap nama pelaku (individu/kelompok) tersebut diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan sebagai berikut :  Dampak-dampak apa dari projek yang diusulkan yang mungkin terjadi pada pelaku yang bersangkutran ?

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

 

  

Reaksi-rekasi apa yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku tersebut yang berdampak pada projek yang diusulkan ? Dapatkah dibuat modifikasi/penyesuaian projek yang diusulkan supaya dapat mengurangi dampak negatif terhadap pelaku bersangkutan ? jika dapat bagaimana caranya ? Apa rekomendasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pelaku yang bersangkutan ? Tuliskan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas pada kartu-kartu atau langsung pada papan tulis, kemudian dimasukan ke dalam kolom-kolom pada matriks analisis stakholder dan strategi tindakan. Setelah peserta selesai mengisi kolom-kolom matrik tersebut, kemudian diskusikanlah permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan strategi-strategi yang direkomendasikan.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem Nilai atau Karakteristik setiap Pelaku : 1. Usia 2. Jenis Kelamin (Gender) 3. Agama/Kepercayaan 4. Afiliasi Politik 5. Tempat tinggal 6. Tingkat Pendidikan 7. Hubungan Keluarga (Persaudaraan) 8. Lokasi Geografis 9. Pendapatan (status ekonomi) 10. Status sosial 11. dst

Analisis SWOT Definisi SWOT merupakan singkatan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Kesempatan), Threats (Ancaman). Kekuatan dan kelemahan lebih fokus pada faktor-faktor internal, sedangkan kesempatan dan ancaman lebih fokus pada faktor-faktor lingkungan eksternal (di luar komunitas) yang berpengaruh pada komunitas bersangkutan. Yang dimaksud dengan ‘Kekuatan’ adalah potensi-potensi positif yang dimiliki oleh suatu komunitas ; ‘Kelemahan’ adalah potensi-potensi negatif yang dimiliki oleh suatu komunitas ; ‘Kesempatan’ adalah faktor eksternal yang dapat mendukung potensi positif sebuah komunitas ; ‘Ancaman” adalah faktor-faktor negatif yang datang dari luar suat komunitas yang dapat mengganggu usaha-usaha komunitas tersebut. Faktor eksternal tersebut bisa terdiri dari faktor sosio-kultur, kondsi politik, ekonomi, lingkungan dan yang lainnya. Analisis SWOT biasanya dipadukan dengan analisis institusi dan analisis pelaku (stakeholders). Tujuan 1. Untuk mengidentifikasi Kekuatan dan Kesempatan yang dimiliki oleh suatu komunitas untuk dapat lebih dioptimalkan dan mengidentifikasi Kelemahan dan Ancaman agar komunitas tersebut dapat mempersiapkan untuk mengatasi atau menghadapinya 2. Untuk menganalisis kemampuan komunitas untuk melakukan suatu program dan untuk menentukan pilihan-pilihan strategi supaya lebih efektif 3. Untuk mengukur kelompok-kelompok (organisasi-organisasi) penting, aktivitas atau tempat. Misalnya : mengukur kapasitas suatu organisasi untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas suatu komunitaas, mengukur tempat-tempat potensial yang akan diperuntukan bagi suatu aktivitas tertentu, dan mengevaluasi keterkaitan/relevansi program-program atau aktivitas-aktivitas dengan tingkat kebutuhan komuntias tersebut. 4. Sebagai bagian dari proses pembuatan Rencana Strategis Langkah-langkah Analisis SWOT 1. Tentukan fokus isu atau bahasan tertentu yang akan dianalisis menurut kesepakatan peserta dan tuliskan pada papan tulis. Misalnya : fokus untuk menganalisis SWOT kemampuan komunitas dalam menyelesaikan masalah banjir. 2. Fasilitator menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘Kekuatan’, ‘Kelemahan’ ‘Kesempatan’ dan ‘Ancaman’ dalam konteks isu atau fokus bahasan yang sudah ditentukan 3. Setiap peserta diminta untuk menyebutkan/mengemukan apa yang menjadi ‘Kekuatan’, ‘Kelemahan’, ‘Kesempatan’ dan ‘Ancaman’ secara berurutan dan tuliskan dalam kolom-kolom yang berbeda. Usahakan setiap item (mis : kekuatan) didiskusikan secara mendalam. Mis : dengan mempertanyakan “kenapa Bapak menganggap hal tersebut sebagai kekuatan ?”. 4. Analisis hasil masukan dari para peserta tersebut. Gunakan beberapa pertanyaan di bawah ini :  Bagaimana caranya supaya ‘Kekuatan’ dapat digunakan untuk memanfaatkan ‘Kesempatan’ dan mengatasi ‘Ancaman’ ?

  

Bagaimana caranya ‘Kelemahan’ dapat diatasi ? Bagaiamana caranya komunitas/organisasi/strategi aktivitas dapat mengoptimalkan ‘Kesempatan’ ? Bagaimana caranya ‘Ancaman’ dapat diatasi ?

Analisis keterkaitan antara ‘Kekuatan’ dengan ‘Kesempatan ; ‘Kekuatan’-‘Ancaman’ ; ‘Kelemahan’-‘Kesempatan’ ; ‘Kelemahan’‘Ancaman’. Akan lebih mudah kalau dibuat matrik seperti dibawah ini :

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Kekuatan

Kelemahan

Dalam Luar Memperkuat Kesempatan

Merebut

Ancaman

Melawan

Bertahan

Dafatr masing-masing ‘Kekuatan’, ‘Kelemahan’, ‘Kesempatan’, dan ‘Ancaman’ pada tabel sebelumnya dimasukan ke dalam sel-sel matrik di atas. Misalnya : Daftar kekuatan dan kesempatan digabungkan dan dimasukan dalam sel pertama (sel KekuatanKesempatan). Setelah semuanya dimasukan ke dalam sel-sel tersebut, maka setiap sel dapat dimaknai. Daftar yang ada pada sel pertama mengandung makna ‘Merebut’. Maksudnya adalah dengan kekuatan yang ada maka harus merebut kesempatan. Daftar yang ada pada sel kedua bermakna ‘Memperkuat’. Maksudnya dengan untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang ada maka harus memperkuat kelemahan. Dan seterusnya. 5.

Catat semua respon peserta mengenai pertanyaan tersebut dan rumuskan dalam kalimat-kalimat kunci sebagai bahan untuk merumuskan strategi/program/aktivitas yang akan dilakukan Rumuskan strategi-strategi dan aktivitas-aktivitas berdasarkan respon-respon tersebut.

Contoh Matriks Hasil Akhir Analisis SWOT :

Subjek/Objek yang analisis : Kapasitas komunitas nelayan untuk mengimplementasikan program penghutanan kembali hutan bakau

Kekuatan

Kelemahan



Kita memiliki kelompok pemuda yang bersedia untuk melakukan penanman



H. Abas memiliki bibit tanaman yang digunakan



 Kesempatan



 

Bibit tanaman tidak perlu dibeli karena bisa mencangkok dari tanaman yang masih ada Ada program pemerintah yang perhatian pada program penghutanan daerah pantai Ada Peguruan Tinggi yang ahli dalam bidang ini Ada kelompok LSM yang perhatian terhadap pro-



Kita tidak tahu teknik untuk melakukan penanaman hutan bakau Kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung program ini Kebanyakan warga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing

Strategi/Kegiatan

     

Menghubungi pihak Peguruan Tinggi untuk diminta memberikan pendampingan teknis Melakukan pendekatan-pendekatan pada pihak pemerintah untuk melakukan kerjasama pelaksanaan program ini Melaksanakan dialog dengan kelompok-kelompok pemuda yang tertarik dengan program ini Melakukan negosiasi dengan komuntias-komuntias lain mengenai dampakdampat akibat gundulnya hutan bakau Membangun kerjasama dengan pihak LSM Dan seterusnya

Ancaman



Ada komunitas-komunitas lain yang memanfaatkan kayu pohon bakau untuk kebutuhan kayu bakar Banyak pengusaha yang berdatangan dan sengaja membabat hutan bakau untuk membuka tambak

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 10

3.2 KOMPILASI DATA DAN INFORMASI Tujuan:

  

Peserta mengetahui dan memahami pengertian kompilasi data dan informasi Peserta memahami kebutuhan untuk melakukan sistematisasi data dan informasi Peserta mengetahui dan memahami langkah-langkah melakukan kompilasi data dan informasi

Metode:

   

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi Studi Kasus

Alat dan Bahan:

    

Spidol Papan Tulis Kertas Plano Lembar Kerja Infokus

Peserta:

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Bahan Bacaan:

 

Waktu:

180 Menit (4 jpl)

Proses Fasilitas:

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fisilitator memberikan paparan bahwa salahsatu tahapan dalam melakukan pengelolaan data adalah melakukan kompilasi data 3. Fasilitator menjelaskan tahapan atau langkah-langkah melakukan kompilasi data dan informasi yang diperoleh dari hasil riset atau assesment 4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok yang berbeda, kemudian bagikan hasil peserta membaca hasil rekapitulasi kasus lingkungan di Cekungan Bandung yang sesuai dengan keberadaan komunitasnya (20 menit) 5. Faslitator meminta kepada peserta untuk memilih kasus yang telah disediakan 6. Setiap kelompok diminya untuk mengisi tabel maslah, pelaku dan penyelesaan dari kasus yang ada 7. Setiap kelompok menyuusu laporan singkat dari kasus tersebut dalam sebuah laporan deskripsi yang pendek dan singkat 8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 9. Fasilitator mendiskusikan hasil penyusunan laporan dengan saling memberi masukan. 10. Fasilitator menutup sesi ini dengan mengucapkan terimakasih atas pertisipasinya dan diakhiri dengan tepuk tangan bersama-sama

Kompilasi Data dan informasi Rekapitulasi Kasus Lingkungan Di Cekungan Bandung

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 7 KOMPILASI DATA DAN INFORMASI KASUS

MASALAH

PELAKU

OPSI PENYENYELSAIAN

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN MODUL 9 Teknik Pengolahan Data Langkah penting yang perlu dilakukan dalam data kualitatif memerlukan klarifikasi, verifikasi dan interpretasi terhadap data. Hal ini dilakukan secara bertahap dari awal hingga memperoleh kesimpulan tentang fenomena dan gejala-gejala sosial budaya yang telah diamati. Pengolahan data adalah sebuah usaha penyederhanaan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui klasifikasi dan kategorisasi, sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis. Analisis dan penafsiran data ditempuh melalui: Pertama, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus dan membuat partisi memo. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian grafik, bagan dan terakhir verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan penafsiran ulang.

KERANGKA UMUM Penulisan Hasil Penyelidikan Penulisan hasil penyelidikan hendaknya merangkum seluruh proses dan hasil penyelidikan yang diperoleh sesuai dengan tujuannya. Secara umum, laporan tersebut ditulis menurut bagian-bagian sebagai berikut. Bagian Pertama; Pendahuluan. Memuat rangkuman proses persiapan pelaksanaan penyelidikan. Yang dibahas dalam bab pendahuluan ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan sebelum penyelidikan, seperti persiapan-persiapan pembentukan tim, pengorganisasian kerja, penyiapan material, penentuan waktu, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kelancaran penyelidikan. Bagian Kedua; Keadaan Wilayah dan Penduduk. Membahas karakteristik geografis dan demografis dari wilayah yang menjadi obyek penyelidikan. Pada aspek geografis, pembahasan akan diarahkan pada analisis mengenai letak dan kegunaan serta kualitas tanah, air, udara, jalur transportasi, dan beberapa aspek lain yang terkait dengan masalah geografis. Pada aspek penduduk, ulasan akan diarahkan selain menghitung jumlah dan kepadatan, juga dilihat latar belakang budaya adat istiadat, bahasa asli, dan agama. Bagian Ketiga; Hasil Penyelidikan. Membahas masalah-masalah yang menjadi obyek penyelidikan. Bagian ini bisa dibagi ke dalam beberapa sub bagian sesuai dengan bobot penyelidikan yang tengah dilaksanakan. Bagian Keempat; Kesimpulan dan Saran. Membahas mengenai resolusi-resolusi atau soal-soal pokok yang mendesak untuk dipecahkan, serta catatan-catatan khusus yang bersifat evaluatif atas proses penyelidikan yang dilaksanakan.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Ssesi 11

33 TEKNIK PENGEMASAN DATA MENJADI ISU Tujuan

:    

Metode

Alat dan Bahan

:         

Peserta mengetahui dan memahami pengertian Isu Peserta mampu mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan menjadi isu strategis untuk dikampanyekan Peserta mengetahui dan memahami langkah atau teknik-teknik pengemasan data dan informasi menjadi isu strategis yang akan dikampanyekan Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk media informasi yang bisa digunakan Ceramah Diskusi kelompok Simulasi Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano Lembar Kerja Selotip

Bahan Bacaan

:  

peserta

: Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Waktu

: 180 Menit (4 jpl)

Proses Fasilitasi

: 1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Faslitator menjelaskan salah satu kebutuhan dalam melakukan advokasi lingkungan adalah bagaimana data dan informasi yang telah diperoleh bisa diketahui oleh pihak lain sehingga pihak lain mendukung terhadap isu yang kita perjuangkan 3. Fasilitator menjelaskan langkah-langkah mengemas data menjadi isu yang stategis.(20 menit) 4. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan isu dari pengalaman peserta yang sehari-hari 5. Fasilitator menjelaskan pengertian isu strategis 6. Fasilitator membagi kelompok kembali menjadi 4 kelompok dan minta setiap kelompok untuk membaca bahan bacaan rekapitulasi kasus hasil assesment isunya masing-masing dan memilih kasus yang akan diperjuangkan. 7. Fasilitator membagikan lembar kerja yang telah disediakan, kemudian fasilitator mengajak peserta mendiskusikan bagaimana melakukan pengemasan dari rekapitulasi hasil assesment kasus lingkungan di Cekungan Bandung (30 menit) 8. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menuliskan hasil-hasil diskusi berdasarkan lembar kerja yag telah disediakan (30 menit) 9. Fasilitator meminta kepada setiap kelompok untuk menpresentasikan hasil diskusinya sehingga keluar isu yang akan di pilih untuk diperjuangkan ( 60 menit) 10. Fasilitator mengajak mendiskusikaan presentasi kelompok untuk setiap isu

Teknik Pengemasan data menjadi isu Rekapitulasi Kasus lingkungan di Cekungan Bandung

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

10. yang akan di perjuangkan (30 menit) 11. Perwakilan kelompok memberikan argumensi mengapa kasus itu yang potensial untuk diangkat 12. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok 13. Fasilitator menutup sesi ini dengan mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dan diakhiri dengan tepuk tangan bersama-sama

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 8: PENGEMASAN DATA MENJADI ISU

KASUS

MASALAH

ISU STRATEGIS

PROBLEM STATEMENT

MEDIA SOSIALISASI/ KAMPANYE

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 10 Teknik Komunikasi dan Sosialisasi A. Konsep Dasar Komunikasi Salah satu dasar yang penting dalam sosialisasi adalah proses komunikasi. Menurut definisi, komunikasi adalah suatu proses pertukaran atau penyampaian maksud melalui sistem atau simbol yang umum. Maksud “pertukaran”, dalam komunikasi adalah proses yang bersifat interaktif dan dinamis B. Unsur-Unsur Komunikasi Ada lima unsur dasar dalam proses komunikasi yakni: sumber, pesan, saluran, penerima, dan pengaruh (dalam Bahasa Inggris disebut dengan Source – Message – Channel – Recevier - Effect atau S-M-C-R-E) Sumber Sumber juga di sebut dengan “pemain” atau “komunikator”. Sumber, bisa individu/perorangan atau lembaga yang memulai proses komunikasi. Seorang komunikator yang berasal dari masyarakat lebih mengenal dan memahami keadaan dan lebih akrab dengan masyarakat setempat, sehingga dia akan menjadi komunikator yang efektif. Pesan Pesan adalah sesuatu yang disalurkan dalam proses komunikasi-bisa dalam bentuk kata, gambar, suara atau bahasa tubuh/isyarat. Pesan-peasan akan lebih mudah dan cepat diterima apabila pesan-pesan tersebut; sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, informasi yang tepat dengan keadaan masyarakat, informasi benar secara ilmiah/teknis, sederhana dan mudah di mengerti serta murah atau hanaya perlu waktu dan usaha yang minim untuk melakukannya. Saluran Unsur ini merupakan media, pembawa atau sarana atau sarana yang membawa pesan yang disampaiakan oleh sumber kepada si penerima. Saluran seringkali disebut dalam dengan metode komunikasi, yang terdiri dari dua metode dasar yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Dalam metode interpersonal, interaksinya langsung antara sumber dan penerima sedangkan komunikasi massa inteaksinya seperti mediamasa melalui media radio, TV atau bahkan cetak. Penerima Dalam setiap komuikasi paling baik perhatian diawali dari unsur penerima (biasanya disebut dengan khalayak atau kelompok sasaran) “kenali khalayak anda”, merupakan prinsip dasar dalam komunikasi. Mengenali siapa yang ingin kita jangkau dalam membatu kita dalam mengembangkan pesan yang sesuai dan menentukan saluran yang paling mengkin untuk menjangkau mereka. Pengaruh

Pengaruh adalah unsur kelima yang merupakan tujuan akhir dari upaya komunikasi kita. “Dampak yang ingin kita inginkan” Umpan Balik Umpan balik adalah informasi dari penerima yag disampaikan kepada sumber tentang penerimaan pesan. Umpan balik memberikan beberapa manfaat: Dapat membantu sumber dalam menentukan keberhasilan usaha komunikasinya Sumber dapat memperkuat pesan atau mengubah strateginya tergantung pada umpan balik Dapat digunakan untuk merencanakan program komunikasi yang lebih berhasil dikemudian hari.

Beberapa teknik dalam sosialisasi : 1. Rembuk warga Media massa (radio, televisi, koran)] liflet, selebaran, spanduk 65

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Pengorganisasian Komunitas  Membangun Jaringan  Advokasi dan Litigasi Lingkungan Teknik-teknik Kampanye dan Negosiasi  Teknik Penyusunan Legal Drafting 



Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 12

4.1 PENGORGANISASIAN KOMUNITAS Tujuan

:     

Peserta memahami kaidah-kaidah tentang keorganisasian Mengetahui tahapan metodologis dalam rangka pengorganisasian komunitas Peserta mendapatkan gambaran kerja-kerja praktis pada setiap tahapan pengorganisasian komunitas Peserta mengetahui pengalaman kerja-kerja pengorganisasian dari komunitas lain Peserta mampu merumuskan langkah-langkah pengorganisasian

Peserta

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Metode

    

Alat dan Bahan

:    

Kuliah/ceramah, Curah pendapat Diskusi Studi kasus Simulsai Spidol, Kertas plano, Lembar kerja Infocus

Bahan Bacaan

Dasar-dasar pengorganisasian

Waktu

240 menit

Proses Fasilitasi

1. 2.

3. 4. 5.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam sessi ini (5 menit). Bagilah peserta kedalam dua kelompok. Mintalah peserta berdiri saling berhadapan antara kediua kelompok. Beri pertanyaan untuk membakar semangat kelompok: “apakah teman-teman sanggup berkerjsama dalam

tim? Apakah teman-teman semuanya siap berkontribusi untuk kesuksesan tim?”

Jelsakan bahwa tugas setiap kelompok sekarang adalah berlomba membuat garis sepanjang mungkin dengan menggunakan anggota tubuh dan semua benda yang hanya melekat dibadan. Kelompok yang berhasil membuat garis terpanjang, dinyatakan sebagai pemenang. Setelah habis waktu yang ditentukan, akhiri permainan dengan menanyakan beberapa pertanyaan?  Apakah pelajaran yang didapat setiap peserta sama atau beda?

 

Apa yang sama dan yang beda?

Apa pokok-pokok pelajaran yang dapat diambil pelajaran? Tugaskan peserta untuk mencatat hal-hal yang akan dilakukan oleh peserta terkait dengan pengorganisassian, kedalam kertas warna Setelah itu, minta peserta untuk berpasangan (2 orang). Lalu persilahkan peserta untuk membandingkan hasil catatannya satu sama lain. Jelaskan pada peserta, bahwa setiap tahapan kerja dan tujuan dari setiap tahapan yang ditulis oleh salah seorang, mungkin akan berbeda dengan yang lain. Fasilitator memaparkan materi pengorgansisasian dan tahapan dalam pengorganisasian selama 30 menit Kemudian dilanjutkan dengan membagikan Bahan Bacaan: Pengorganisasian dan persilakan peserta untuk membaca serta menggaris-bawahi hal-hal yang menurut mereka penting. Diskusikan bersama tentang hal-hal yang ditanyakan peserta (20 menit). Kaji ulang tujuan, proses dan hasil sessi ini (5 menit).

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

 

memegang dan mengendalikan benang, sedangkan peserta yang terletak pada lingkaran dalam tidak boleh memegang benang tersebut, dan hanya mengarahkan teman dibelakangnya tentang langkah-langlah memasukan paku kedalam botol Waktu untuk menyelesaikan tugas ini adalah 5 menit. Permainan selesai jika paku berhasil masuk kedalam botol atau waktu habis Jika pemainan selesai, berikan pertanya pada para peserta?

  

Apa yang terjadi dalam pertanyaan tadi? Apakah tujuan tercapainya dalam waktu yang ditentukan? Mengapa? Apa hikmah pemainan tadi

Konsep Kunci 1.

2. 3.

Jaringan pada dasarnya adalah sebuah kerjasama antar berbagai pihak. Kerjasama tersebut hanya dapat terjalin bila ada kebutuhan, kepentingan atau kehendak bersama dari pihakpihak yang terlibat. Untuk itu mengetahui dan memahami kebutuhan serta kepentingan dari pihak yang diajak kerjasama dan membuat jaringan menjadi sangat penting. Jaringan tersebut dapat bersifat taktis atau strategis. Catatan untuk fasilitator

Untuk memudahkan peserta dalam mendefinisikan “apa yang dimaksud dengan jaringan?”, ajak peserta untuk merumuskan ciri-ciri dari suatu jaringan, misalnya:  Kesetaraan bukan monopoli

 

Kontinuitas (bersifat terus-menerus)

Ada kesepakatan mengenai kebutuhan dan kepentingan bersama 2. Sedangkan permainan tadi, cocok untuk menggambarkan masalah dan kendala dalam berjejaring. Sebagai pencairan suasana, permaianan bisa dilakukan dengan model kompetisi. Buatlah 3 tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang, dan sisi peserta bisa menjadi pengamat. Tim yang berhasil memasukan paku kedalam botol itu yang menjadi pemenang

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

MENGGERAKAN MOBIL MOGOK Euh kunaon ieu teh nya, karekge narik jol mogok deui Kunaon mobilna mogok mang

PETUNJUK SIMULASI 1. Bayangkan anda berada dalam sebuah bus yang ditengah perjalanan tiba-tiba bus tersebut mogok 2. anda yang berada didalam, berinisiatif untuk menolong. Ketentuan untuk memberikan pertolongan sebagai berikut:



Satu kelompok hanya boleh menggerakkan (mendorong atau menarik) dari satu sisi saja. Misalnya, anda dan seluruh anggota kelompok mendorong sisi samping kanan mobil saja.

Peragakan proses tersebut.

PERTANYAAN UNTUK KELOMPOK 1. Apakah kelompok anda merasa berhasil mendorong mobil tersebut? Apakah kelompok anda memerlukan alat bantu? 2. Jika anda merasa berhasil, mengapa? 3. Dibandingkan dengan posisi kelompok lain, posisi kelompok anda lebih baik atau tidak? Simulasi Mendorong Mobil Mogok bertujuan untuk memperoleh kesimpulan: 



Bahwa mobil hanya bisa digerakkan bila kekuatan pendorong lebih besar dari beban yang ada: Gerakan hanya akan bisa mencapai tujuannya jika bisa mengatasi kekuatan anti perubahan. Oleh karena itu, pengorganisasian komunitas merupakan upaya menjawab masalah mendasar, yaitu membangun kekuatan. Bahwa kekuatan belumlah cukup jika tidak dikelola dengan baik; meskipun dengan orang yang cukup, kecil kemungkinan mobil dapat bergerak jika semua orang mendorong dari sisi samping. Oleh karena itu, pengorganisasian komunitas merupakan upaya menjawab masalah mendasar, yaitu mengelola kekuatan dengan suatu strategi tertentu agar kekuatan mencapai batas optimum. Jika mobil hendak didorong dalam jarak yang jauh, ketahanan stamina merupakan syarat. Oleh karena itu, pengorganisasian komunitas merupakan upaya untuk menjawab masalah mendasar, yaitu mengembangkan kekuatan yang di dalamnya mencakup keberlanjutan gerakan dalam mencapai tujuan. 69

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan bacaan 11:

PENGORGANISASIAN Disarikan dan Diubah Seperlunya Dari: Manual Kursus Intensif Gerakan Pembaruan Agraria, KPA, 2000 Pengorganisasian dalam konteks penegakan hukum lingkungan menjadi titik strategis yang harus mendapat perhatian lebih seksama. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pekerjaan pengorganisasian ini. Tanpa suatu pengorganisasian yang memadai, kuat dan sistematik, maka agenda pengembangan komunitas akan senantiasa bergantung kepada niat baik kekuasaan, pasar politik, atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang akan memastikan bahwa pembangunan komunitas berjalan dalam rel yang benar adalah kehendak dan kemampuan komunitas sendiri untuk memperbaiki keadaan. Asumsi Dasar Melakukan pengorganisasian masyarakat dengan maksud memperkuat (memberdayakan) sehingga masyarakat mampu mandiri dalam mengenali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar (upaya mengatasi masalah tersebut) berangkat dari asumsi: 1. bahwa masyarakat punya kepentingan terhadap perubahan dalam sector menegmen lingkungan dan sumberdaya alamnya (komunitas harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat); 2. bahwa perubahan tidak pernah datang sendiri melainkan membutuhkan perjuangan untuk dapat mendapatkannya; 3. bahwa setiap usaha perubahan (kondisi lingkungan) pada dasarnya membutuhkan daya tekan tertentu, di mana usaha memperkuat (daya tekan) juga memerlukan perjuangan.

Arah Pengorganisasian tidak mengabdi pada dirinya sendiri. Atau hendak dikatakan bahwa pengorganisasian bukan untuk pengorganisasian, melainkan untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai peningkatan kapasitas dan daya tawar masyarakat (komunitas). Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi, yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, atau suatu proses dari, oleh dan untuk rakyat. Secara mendasar pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan disisi lain mempersiapkan basis sosial bagi terciptanya lingkungan yang seimbang dan lebih penting adalah segala upaya dalam program-program pemulihan lingkungan rakyat tidak menjadi korbannya. Urgensi Pengorganisasian Letak Penting pengorganisasian komunitas pada: 1. kenyataan bahwa masyarakat pada kebanyakan, berposisi dan berada dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas â&#x20AC;&#x153;bargainingâ&#x20AC;?; 2. kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, dimana sebagian kecil memiliki akses dan asset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan melakukan â&#x20AC;&#x153;perlawananâ&#x20AC;? terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama seperti bagaimana komunitas didorong untuk lebih pro aktif terhadap penegakan hukum lingkungan, terutama bagaimana caranya komunitas bisa mengakses sumberdaya alam demi memperbaiki tarap hidupnya Substansi Pengorganisasian 70

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Suatu pengorganisasian merupakan usaha untuk membangun kekuatan (keberdayaan) masyarakat, sehingga dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain masyarakat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, independen dan merdeka (tanpa paksaan) dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Harus diakui bahwa pada kebanyakan masyarakat tidak berada dalam keadaan kritis. Oleh sebab itu pengorganisasian memikul beban mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat. Bagi organisator dan atau fasilitator. Pekerjaan ini berarti bentuk suatu usaha untuk â&#x20AC;&#x153;memenangkan hati dan pikiranâ&#x20AC;? masyarakat. Inti Kerja Mengorganisasi Masyarakat 1. Membangun dan mengembangkan kesadaran kritis masyarakat dalam melihat persoalanpersoalan yang menghambat pencapaian keadaan yang lebih baik dan bermakna, seperti masalah mengapa posisi masyarakat lemah dan kondisi mereka â&#x20AC;&#x153;kurang beruntungâ&#x20AC;?. 2. Mendorong dan mengembangkan organisasi yang menjadi alat dalam melakukan perjuangan kepentingan masyarakat; 3. Melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada perbaikan keadaan dalam kapasitas yang paling mungkin, dan dengan kalkulasi kekuatan yang cermat, serta melalui pentahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap-tahap perkembangan masyarakat yang dinamis. Prinsip Pengorganisasian Segi-segi yang perlu dipikirkan mengenai pengorganisasian: 1. mengutamakan yang terabaikan (pemihakan kepada yang lemah dan miskin); 2. merupakan jalan memperkuat masyarakat, bukan sebaliknya; 3. masyarakat merupakan pelaku, pihak luar hanya sebagai fasilitator; 4. merupakan proses saling belajar; 5. sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan capaian; 6. bersedia belajar dari kesalahan; 7. terbuka, bukan merupakan usaha pembentukan kelompok eksklusif. Dua Level Masyarakat pada dasarnya memiliki pengalaman yang kaya dalam melakukan pengorganisasian diri. Lihat kasus kegiatan-kegiatan hajatan, bencana alam dan lain-lain, yang kesemuanya menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana masyarakat berinisiatif mengorganisir diri. Oleh karena itu, proses pengorganisasian dapat dilakukan pada dua level: 1. memfasilitasi atau membangun organisasi masyarakat yang sama sekali baru, dengan cita-cita perbaikan kondisi dan posisi masyarakat; 2. mengembangkan organisasi-organisasi yang telah ada, tentu dengan kinerja, prinsip dan garis kerja yang sama sekali baru. 3. mengambil salah satu tersebut tentu memiliki resiko dan keuntungan masing-masing, namun demikian keduanya tidak perlu dipertentangkan. Metoda Kerja Suatu metode pengorganisasian tidak lain dari langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mempersiapkan suatu organisasi masyarakat. Adapun langkah yang harus ditempuh: 1. melakukan analisis/penyelidikan sosial, mendapatkan informasi secara lengkap (baik yang khusus maupun yang umum). Dalam investigasi ini data tentang subyek dan relasi-relasi ekonomipolitik-sosialnya juga harus diperoleh. Hasil dari pengorganisasian ini disusun sebagai pedoman dalam melakukan kerja-kerja pengorganisasian lebih lanjut; 2. membangun kontak, dengan subyek-subyek khusus yang dinilai layak dan bakal mendukung pekerjaan lebih lanjut, yakni pihak-pihak yang membantu bukan yang bakal menghambat; 71

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

3. melakukan pendidikan pada taraf tertentu, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran kritis kontak tersebut. Pendidikan tidak berarti selalu formal, melainkan dapat dilakukan secara informal, baik melalui kegiatan biasa seperti obrolan, pemberian bahan bacaan, atau secara bersama mendiskusikan masalah yang berkembang, untuk menemukan jawaban yang kreatif dan mungkin dilakukan; 4. melakukan kegiatan di lapangan dengan kelompok-kelompok sasaran, suatu perencanaan kegiatan yang partisipatif. Mengembangkan kegiatan, sangat penting artinya. Kegiatan yang sering akan meningkatkan intensitas hubungan antara aktivis dengan rakyat. Dengan intensitas yang tinggi maka proses penguatan akan bisa berjalan lebih efektif. Bagaimana mengembangkan kegiatan di tingkat masyarakat. Tahap apa yang perlu dilalui: 1. identifikasi kebutuhan dan prioritas. Pada bagian ini perlu diketahui tentang (a) peta politik setempat; (b) struktur sosial setempat; dan (c) memahami peta persoalan dan isu setempat. 2. menyusun arah dan tujuan, serta menemukan cara terbaik untuk melaksanakannya; 3. mengidentifikasi sumber daya; 4. menyusun cara mengevaluasi; 5. menetapkan rencana;dan 6. melaksanakan rencana. Letak penting penerapan tahap ini lebih kepada kebutuhan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan bukan merupakan paket dari atas, melainkan hal yang memang dibutuhkan masyarakat, mendapat dukungan mereka dan memastikan bahwa masyarakat adalah penikmat pertama hasil dari kegiatan yang dikembangkan. Bagaimana mempertahankan organisasi yang sudah ada? penting disadari bahwa setiap organisasi yang dikembangkan akan melalui siklus: 1. masa pembentukan; 2. masa pergolakan, penuh konflik; 3. penyamaan norma; 4. peningkatan kinerja kerja. Agar organisasi yang telah terbentuk tidak segera hancur, maka diperlukan langkah-langkah: 1. usaha-usaha pendidikan internal yang sistematik, agar seluruh anggota bisa memiliki landasan yang sama; 2. agar setiap perkembangan organisasi, seperti penambahan anggota dan peningkatan beban kerja diikuti oleh perbaikan kinerja dan kualitas kesadaran anggota; 3. menetapkan tujuan yang jelas sehingga setiap pihak dapat memahami tahap-tahap perkembangan organisasi.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan Bacaan 12:

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN KOMUNITAS: Dari Membangun Komitmen sampai Pengorganisasian Pada dasarnya pengembangan komunitas memiliki langkah-langkah baku yang berlaku umum. Namun pada prakteknya, kekhususan konteks dan kebutuhan-kebutuhan komunitas memberikan tambahan dan kekhasan langkah-langkah tersebut. Secara umum pengembangan komunitas memiliki tahapan yang hampir dapat dikatakan berlaku untuk berbagai jenis kelompok atau komunitas. Baik pada level individu maupun kelompok, setiap tahap memiliki ciri bahaya yang khas. Membangun Komitmen Pada intinya, tahap ini merupakan tahap dimana terjadi kontak awal, dalam kepentingan proyek, antara seorang calon anggota kelompok dengan calon lainnya dan Fasilitator. Dapat dikatakan bahwa pada tahap ini individu menjajaki kemungkinan merealisasikan keinginannya melalui kontak dengan calon angggota lainnya dan fasilitator. Sementara itu fasilitator menjajaki kemungkinan keikutsertaan individu-individu dalam proyek. Pada kelompok yang telah terbentuk sebelum terjadi kontak dengan fasilitator, maka proses saling menjajaki ini terjadi dalam skema kelompok, artinya kelompok dengan fasilitator. Setelah saling menjajaki, terjadi usaha menggali informasi lebih jauh mengenai pihak-pihak yang dijajaki. Biasanya, orang mencari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Adalah sangat ideal bila sumbersumber informasi tersebut adalah orang -orang yang bersangkutan ,artinya orang-orang yang dijajaki. Ketika informasi yang diperoleh sudah cukup, individu-individu mulai saling kenal dan percaya, maka mulailah individu mengidentifikasikan diri dengan kelompoknya. Tahap ini disebut Inkorporasi. Bila tahap ini tercapai, maka tidak terlalu sukar untuk maju ke tahap berikutnya, yakni mencapai komitmen kelompok. Pada dasarnya, tujuan dari tahap ini adalah membangun mutual trust dan kemitraan, yang akan menjadi dasar pijakan relasi antara individu/kelompok dengan fasilitator. Mutual trust ini juga faktor yang menentukan apakah individu bersedia untuk commited terhadap kelompok. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati: 1. Saling mengenal antar individu. Meliputi tukar-menukar informasi tentang tujuan bergabung dengan kelompok, keahlian/keterampilan yang dimiliki yang dapat disumbangkan pada kerja proyek, kesediaan untuk terlibat dalam berbagai upaya dan usaha kelompok. 2. Mengemukakan informasi tentang proses pembangunan. Membuka kesempatan pada individu/ kelompok untuk memahami segala keuntungan dan kesulitan yang akan ditemui dalam proses perencanaan kegiatan, jadwal, dll. Kegagalan pada tahap ini tercermin dari munculnya rasa tersisih, menolak atau tidak bersedia terlibat lebih jauh, saling mencurigai, buta dalam mengenali kekuatan maupun mengantisipasi hambatan dari proyek. Bila perilaku atau sikap tersebut muncul, maka besar sekali kemungkinan banyak anggota mengundurkan diri di tengah perjalanan. Sementara itu, organisasi dengan angka keluar masuk anggota yang tinggi, sulit untuk dikatakan sebagai organisasi yang sehat.

Pengorganisasian Inti dari tahap pengorganisasian adalah pengaturan dan pengelolaan. Aktivitas pengaturan tentu saja meliputi mengenali kebutuhan-kebutuhan, menggali potensi, meneliti bahaya serta hambatan yang sudah ada 73

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

maupun yang diantisipasikan hadir, membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Hal lain yang berkait dengan upaya mengelola kelompok adalah membangun mekanisme serta menyediakan media komunikasi antar anggota maupun dengan kelompok-kelompok lain, menetapkan tujuan kelompok, juga sasaran yang akan dicapai. Pada tahap ini adalah penting utuk menetapkan visi dan misi kelompok. Pengorganisasian yang mulus mengantarkan kelompok ke suatu titik yang mengubah kelompok menjadi organisasi. Bahaya pada tahap ini biasanya bersumber pada kepemimpinan kelompok, yakni kepemimpinan yang gagal membangun dinamika kelompok yang sehat dan menyenangkan. Pengorganisasian yang buruk membawa kelompok berada dalam keadaan bahaya, biasanya ditandai oleh gejala-gejala seperti aktivitas yang rendah, arus pertukaran informasi rendah serta berjalan dalam tempo yang lamban, anggota absen dari pertemuan, konflik yang menjalar di antara anggota dan menjadi sangat bersifat pribadi, dan para anggota mulai mengabaikan tugas-tugas maupun peran-perannya. Dalam perjalanan proyek, tugas Fasilitator, dibantu oleh ketua kelompok, adalah memantau aktivitas dan dinamika kelompok. Kesulitan teknis, hambatan dari luar, perkembangan masing-masing individu, munculnya kebutuhan-kebutuhan baru, menimbulkan dinamika kelompok yang bisa membawa pada arah perkembangan. Tidak ditutup kemungkinan bahwa pada saat-saat seperti ini anggota kelompok merasa kecewa atau menjadi patah semangat dan memutuskan untuk meninggalkan kelompok. Tanda-tanda bahaya seperti tadi adalah rambu-rambu yang perlu dikenali oleh Fasilitator untuk mengetahui temperatur kelompok. Kiat yang biasanya dipilih untuk menurunkan temperatur kelompok adalah komunikasi. Kekecewaan, kemarahan serta apatisme biasanya muncul karena kebingungan, perasaan tidak diperhatikan atau perasaan tidak dihargai. Dengan catatan bahwa di awal pembentukan kelompok, anggota telah disadarkan akan kesulitankesulitan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan, pada tahap munculnya masalah ini, Fasilitator dan ketua kelompok dapat mengajak anggota untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi.

Kesempatan untuk menyampaikan kekesalan dan kekecewaan adalah penting. Sekanjutnya diskusi kelompok diarahkan pada evaluasi apa saja yang telah dilakukan, masalah dan hambatan apa yang sedang dihadapi, mendaftar kemungkinan solusi, dan distribusi tugas. Langkah-langkah Pengembangan Komunitas: Dari Asessment Kebutuhan Sampai Terminasi Langkah-langkah yang biasanya terjadi dalam proyek pemberdayaan adalah, sbb.: Asesmen Kebutuhan Isu penting dalam tahap ini adalah mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan individu mengenai visi kelompok. Selanjutnya visi menjadi tujuan akhir kelompok melalui kerja proyek. Terdapat tiga jenis kebutuhan yang perlu diangkat dalam tahap ini: 1. Felt needs, yaitu kebutuhan yang mereka rasakan pada saat tertentu, misalnya pada saat kebutuhan didiskusikan. Masalah kemiskinan selalu dapat dengan mudah dirasakan, misalnya kualitas makanan yang dimakan keluarga. 2. Actual needs, yaitu kebutuhan nyata saat ini yang tidak dirasakan atau tidak disadari. Biasanya kebutuhan seperti ini menyangkut hal-hal atau situasi yang selama ini tidak disadari atau tidak diketahui keberadaannya. Misalnya banyak orang yang tidak sadar bahwa seharusnya saluran pembuangan air kotor dari satu rumah tidak hanya satu. 3. Anticipated needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang akan dirasakan di waktu mendatang.

Selain visi, kelompok juga perlu merencanakan cara atau prinsip-prinsip kerja proyek, yaitu misi. Untuk dapat membangun misi kelompok harus mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi, proses yang akan dialami, mengenal sumber daya yang ada di kelompok, serta prinsip-prinsip distribusi tugas dan kekuasaan. Misi ini selanjutnya menjadi cara untuk mencapai visi. 74

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Perencanaan Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, pembangunan dilaksanakan. Yang menarik pada tahap ini sangat mungkin terjadi perubahan atau pergeseran. Selama perubahan terjadi dalam jumlah dan frekuensi yang wajar maka tidak perlu dikhawatirkan. Namun bila perubahan terjadi sangat mendasar dan atau dengan frekuensi tingi, berarti ada yang salah pada tahap perencanaan atau pada strategi langkah-langkah pelaksanaan, atau perkembangan kelompok yang tidak sehat. Perubahan-perubahan biasanya disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor, yang berasal dari luar kelompok maupun yang bersumber pada kelompok sendiri. Faktor-faktor di luar kelompok, misalnya masalah birokrasi yang berkaitan dengan sumber dana, perolehan kredit, fluktuasi harga material bahan baku produksi, kondisi lahan, dll. Faktor-faktor yang berasal dari dalam kelompok, yang berkaitan dengan dinamika kelompok, perubahan kebutuhan, keterampilan yang dikuasai, gagasan baru yang lebih menjawab kebutuhan, dll. Keluaran Ini sebetulnya bukan tahap perkembangan kelompok. Keluaran dimaksudkan sebagai hal-hal yang merupakan produk dari dua tahap pertama, yaitu komitmen dan pengorganisasian. Materi dari keluaran merupakan bahan pokok untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi Pada prinsipnya, evaluasi adalah upaya fisik untuk mengetahui apakah kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keluaran dari tahap-tahap ini sebelumnya merupakan tolok ukur evaluasi. Selain itu, evaluasi disini juga harus memperoleh gambaran tentang tingkat kemandirian kelompok sebagai indikator penting dalam menetapkan kesiapan kelompok untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada fasilitator.

Hasil evaluasi adalah gambaran keberhasilan kelompok serta berbagai rekomendasi untuk memperkuat kelompok dalam tahap-tahap perkembagan proyek. Terminasi Pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan kerja antara fasilitator dan kelompok komunitas. Dalam konteks pengembangan komunitas, tahap terminasi ini perlu persiapan yang matang, karena perginya fasilitator kelurahan tidak berarti bubarnya kelompok. Pemeliharaan kelompok harus tetap berjalan karena produk proyek masih tetap memerlukan pemeliharaan bahkan mungkin penambahan atau penyempurnaan. Dengan demikian, kelompok perlu memahami apa arti pemeliharaan kelompok tanpa didampingi oleh fasilitator. Di sisi lain, fasilitator perlu yakin bahwa kelompok telah mencapai tingkat kemandirian tertentu untuk dapat memelihara kelompok.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 13 KEFASILITATORAN HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Fasilitator adalah bagian dari kelompok yang bertugas untuk mendorong terjadinya komunikasi serta hubungan inter personal yang harmonis di antara peserta atau partisipan dalam sebuah kelompok atau pertemuan. Ia harus memberikan kesempatan pada tiap partisipan untuk berbicara, mendorongnya untuk lebih terlibat, menjaga kondisi pertemuan agar kondusif, memperkenalkan suatu masalah atau isu dengan pernyataan yang mudah dipahami, serta membuat resume atau ringkasan jalannya pertemuan. Seorang fasilitator yang baik tidak boleh bertindak seperti seorang kepala sekolah atau seorang ahli yang tahu segalanya. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang fasilitator : 1. Dalam hal isi atau topik yang akan dibahas. Seorang faslitator harus dalam posisi netral dan sedapat mungkin tidak memberikan pendapat pribadi yang dapat mempengaruhi partisipan, dari sini diharapkan partisipan akan dengan sendirinya mampu mengeluarkan pendapatnya dan mengembangkan sendiri ide-idenya. 2. Dalam hal metode yang digunakan. Untuk menjaga suasana pembicaraan (perdebatan) agar tetap menarik, fasilitator harus mampu menggali ide-ide yang muncul, serta tetap menjaga kebersamaan antar partisipan. Selain itu fasilitator harus juga tetap menjaga fokus pembicaraan agar tidak melebar ke hal yang tidak relevan, tetapi fasilitator tidak boleh pula mengekang ide-ide yang akan semakin berkembang dan mendalam dari topik semula. 3. Dalam hal perasaan pribadi. Seperti halnya komponen dalam pendidikan yang harus dipahami, adalah penting untuk tetap menjaga hubungan yang baik antar individu dalam kelompok atau pertemuan. Fasilitator harus dapat membaca reaksi yang muncul, serta mampu melihat ketertarikan partisipan terhadap konflik atau perdebatan yang terjadi. Dalam kondisi kelompok yang sudah saling mengetahui satu sama lain serta stabil dan mandiri, sebaiknya peran fasilitator dapat dilakukan secara bergantian, sehingga semua angota kelompok dapat saling belajar BAGAIMANA MENJADI FASLITATOR YANG BAIK ? Bayangkan anda akan mengadakan sebuah diskusi atau pertemuan yang membicarakan masalah dokemen yang penting. Yang harus dipersiapkan adalah:

1. Ciptakan kondisi atau atmosfir yang kondusif dalam pertemuan tersebut 2. Pastikan bahwa dokumen pendukung telah siap dan tersedia Pastikan bahwa tiap orang akan ikut ambil bagian terlibat aktif, serta memberikan ide dan pendapat terbaiknya dalam diskusi.

PRINSIP-PRINSIP DASAR 1. Membangun Kepercayaan Urat nadi dari mediasi atau pertemuan adalah kepercayaan. Tidaklah mudah membangun rasa saling percaya, baik antara fasilitator dengan partisipan maupun antar partisipan itu sendiri, kepercayaan terhadap proses yang berlangsung dan yang terakhir kepercayaan untuk saling berkomitmen tehadap kesepakatan serta tanggung jawab masing-masing. Dan seorang fasilitator harus mampu membangun itu semua. Artinya itu semua tidaklah muncul dengan sendirinya melainkan harus mulai dipupuk dan dibina sejak awal serta harus diawali oleh faslitator sendiri. Fasilitator harus sejak awal menunjukkan komitmennya, dan yang terpenting, menunjukkan kepercayaan terhadap partisipan, mendengarkan masalah mereka, dan tidak mendominasi atau bahkan sebaliknya harus menunjukkan ketertarikan terhadap nilai-nilai dan pandangan dari partisipan. 76

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

2. Menghargai Nilai-nilai

Kebanyakan masyarakat akan sangat memegang teguh prinsip dari nilai-nilai yang diyakininya. Karenanya seoang fasiliator harus dapat melihat itu semua, selain itu fasilitator juga harus menangkap hal tu sebagai modal bagi masyarakat atau partisipan itu sendiri. 3. Menampilkan Ekspresi Dalam pertemuan adalah penting untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memperlihatkan ketertarikannya, rasa frustasi, dan sebagainya. Fasilitator harus juga melihat suasana emosi dari partisipan, hal ini untuk mengetahui alasan dan latar belakang pendapat yang diberikan oleh partisipan. 4. Kesepahaman Hal yang sedari awal harus dibangun adalah rasa saling kesepahaman antara partisipan, artinya tiap partisipan tidak harus berpendapat sama dalam menyikapi masalah atau topik yang dibahas. Melainkan harus paham secara benar terhadap masalah atau topik yang dibahas, disinilah peran fasilitator untuk mendudukan permasalahan secara objektif dan gamblang sehingga partisipan akan menangkap dan memahami dengan jelas topik yang akan dibahas. 5. Mengelola Harapan Terkadang dalam pertemuan, fasilitator sering mendapatkan harapan dari patisipan yang tidak realistis. Fasiliator harus mampu untuk menumbuhkan harapan yang realistis sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Terkadang pula dalam proses yang akan dijalankan, partisipan tidak realistis dalam melihat proses yang akan mereka capai, bisa sangat idealis dan memudahkan berbagai hal yang akan dilalui, padahal kenyataannya akan sulit. Karena itu peran faslitator harus bisa mengelola itu semua agar tercapai hasil yang diharapkan oleh partisipan. 6

Mandiri Merupakan hal yang penting pula bagi fasilitator untuk bertindak netral dan mandiri, serta tidak memihak dalam perdebatan yang dilakukan partisipan. Fasilaltator haru memperlihatkan dari gerak tubuhnya bahwa ia tidak memihak pada satu sama lain dan tetap netral.

7. Bersikap Adil dan Setara Kepada Semua Adalah penting bagi fasiltator untuk memunculkan perasaaan yang setara pada partisipan dalam pertemuan. Sehingga proses pertemuan tidak didominasi oleh salah satu individu atau kelompok. Untuk itulah, pada awal pertemuan harus disepakati aturan-aturan yang adil dan setara antara partisipan. Dan jika ada salah satu pihak yang mencoba mendominasi harus diingatkan oleh partisipan lain mengenai aturan yang telah disepakati tadi. 8. Mengangkat berbagai Pendapat Pada awal pertemuan, fasilitator harus dapat melemparkan isu, untuk ditanggapi oleh partisipan. Selanjutnya partisipan diberikan kesepatan untuk memberikan argumentasinya. Dalam kondisi ini fasilitator tetap membiarkan pendapat tersebut bermunculan, sehingga akhirnya akan terjadi proses kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan fasilitator dengan, misalnya melemparkan pertanyaan yang kontradiksi, sehingga partisipan tetap diajak untuk berfikir rasonal terhadapa persoalan yang dibahas.

9. Membangun Komitmen dan Tanggung jawab Setelah proses membangun keprcayaan, fasilitator selanjutnya dapat mendorong partisipan untuk berkomitmen terhadap proses. Hal ini dapat didorong dengan mengembangkan pertemuan lanjutan, hal ini 77

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

seakin memacu partisipan agar lebih berkomitmen serta bertanggung awab terhadap proses dan hasil yang telah mereka sepakati.

10. MENGELOLA PERTEMUAN Dalam sebuah pertemuan, peran fasilitaor sangatlah penting dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Untuk itulah diperlukan berbagai keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator.Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh fasilitator dalam sebuah pertemuan :                

  

kontak mata membolehkan partisipan untuk berekspresi jangan memotong pembicaraan atau pendapat fokus pada masalah yang sedang dibahas paraphrasing mengintisarikan pendapat mengklarifikasi memperhatikan perasaan menanyakan hal-hal yang relevan dengan topik menyiapkan tempat dan situasi yang kondusif bagi jalannya pertemuan, misalnya tempat dan waktu menunjukkan gerak tubuh, misalnya, kontak mata memperhatikan gerak tubuh partispan terbuka penekanan pada kata, misalnya, “ya”, “tidak”, “dan”, dsb empati umpan balik, misalnya “Oh, kelihatannya anda merasa terkejut, ya..”, “anda kecewa sekali atas kejadian itu, ya…” memberikan komentar dan respon membuat catatan mendengar aktif

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 13

4.2 MEMBANGUN JARINGAN ORGANISASI Tujuan

 peserta memahami posisi strategis pengembangan jaringan dalam kerja pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

 Mendiskusikan tentang:  prinsip-prinsip kerja jaringan.  teknik yang mungkin dikembangkan dalam membangun jaringan.  situasi yang mungkin dihadapi dalam menjaga dan mengembangkan jaringan. Metode

 Diskusi kelompok  Simulasi/bermain

Bahan Bacaan

Membangun jaringan

Alat dan Bahan

   

Waktu

190 menit

Proses Fasilitasi

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Spidol Kertas Plano Lakban Bahan permainan: tali rapia 20 cm, 1 buah paku panjang/besar, botol kaca

Buka sessi dengan menjelaskan secara singkat maksud dari sessi ini (5 menit). Ajak peserta untuk membayangkan atau mengingat kembali alasan mengapa orang bersedia masuk atau bergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi. Tekankan bahwa sebuah kelompok pada dasarnya adalah juga sebuah jaringan dari individu dan unsurunsur lain yang menggabungkan kebutuhan dan kepentingannya serta memiliki tujuan bersama (5 menit). Bagikan Bahan Bacaan: Membangun Jaringan. Persilakan peserta membaca dan mencermati bahan bacaan. Minta peserta menggarisbawahi gagasan kunci pada bahan bacaan tersebut (10 menit). Ajukan pertanyaan, “Apa yang kita maksud dengan jaringan?”. Minta pendapat dari beberapa peserta, dan tuliskan di dalam kertas plano (15 menit). Diskusikan pendapat-pendapat tersebut, beri komentar, dan minta tanggapan dari peserta yang lain (15 menit). Ajak peserta membuat satu definisi bersama yang dapat mencakup substansi dari pengertian jaringan yang diajukan peserta (5 menit). Ajukan pertanyaan,

 

“Apa yang menyebabkan pihak atau kelompok yang berbeda dapat membangun suatu jaringan?” atau “Apa yang menyebabkan perlu dibangunnya jaringan?”

10. Minta pendapat dari beberapa peserta, dan tuliskan di depan kelas (10 menit). Diskusikan pendapat-pendapat tersebut, minta tanggapan dari peserta yang lain dan beri komentar (15 menit). 11. Ajukan pertanyaan, “Apa yang harus disiapkan dalam membangun suatu jaringan?”. Minta pendapat dari beberapa peserta, dan tuliskan di depan kelas (15 menit). 12. Sebelum menutup sesi ini, ajak peserta untuk bermain? 13. meminta 3 (tiga) pasang peserta (6 orang) membentuk dua lapis lingkaran dan saling membelakangi. Peserta yang lainnya menjadi pengamat.  Letakan sebuah botol di tengah-tengah ruangan dalam posisi berdiri, dan ada juga tiga utas benang kasur yang ujung-ujungnya diikatkan pada sebuah paku, sedangkan ujung yang lainnya mengarah pada peserta (kearah yang berlainan dan dipegang oleh peserta) di lingkaran luar).  Jelaskan bahwa dalam permainan kali ini, peserta pada lingkaran luar bertugas

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Konsep Kunci

(1) Pengorganisasian komunitas dalam konteks pemberdayaan bagi penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk peningkatan kemampuan dan kekuatan komunitas melalui suatu proses transformatif yang berpijak pada komunitas sebagai pelaku utama, mengedepankan yang terabaikan, proses saling belajar. (2) Pengorganisasian komunitas merupakan upaya yang langkah-langkah di dalamnya bertujuan menjawab masalah mendasar, yaitu: ď&#x20AC;Ş Membangun kapasitas dan kekuatan ď&#x20AC;Ş Mengelola kapasitas dan kekuatan ď&#x20AC;Ş Mengembangkan kapasitas dan kekuatan untuk sampai pada ď&#x20AC;Ş tujuan yang didalamnya mencakup pula aspek keberlanjutan gerakan

Catatan Untuk Fasilitator

: Permainan ini menguji kerelaan berkontribusi dari seluruh peserta, dalam membangun kerjasama tim, dan menunjukan bahwa kesuksesan kerjasama hanya bisa dicapai dengan kontribusi dari seluruh anggota kelompok. Selain permainan diatas, bisa dilakukan simullasi dengan cara mendorong mobil.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan Bacaan 14:

MEMBANGUN JARINGAN erdapat beberapa kemungkinan yang bisa disebut sebagai pendorong dibangunnya jaringan untuk ke pentingan internal kelompok, yakni: ď&#x192;&#x17E; Pertama, membentuk jaringan dengan harapan dapat memperkuat posisi dan kondisi mereka sendiri, dari situ diharapkan akan menjadi faktor yang memperkuat kinerja mereka. Misalnya jaringan untuk melakukan pendidikan bersama. ď&#x192;&#x17E; Kedua, dibangunnya jaringan dengan maksud memperkuat bobot upaya yang dilakukan, misalnya jaringan untuk melakukan advokasi/desakan perubahan menegment masalah persampahan ke Pemda atau Pemkot.

A. Jaringan Kerja dan Prinsip-prinsip Jaringan Jaringan kerja pada dasarnya adalah bagian dari suatu proses kerjasama. Suatu kerjasama hanya dapat dimungkinkan bila pihak-pihak yang bekerjasama secara relatif memiliki kepentingan yang sama, baik kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjang. Kepentingan menjadi kata kuncinya. Memahami kepentingan setiap pihak, menjadi penting dan pada gilirannya akan menentukan kualitas kerjasama yang akan dikembangkan. Dengan memahami kepentingan umum dari masing-masing pihak, maka jaringan kerja (kerjasama) yang terbentuk dapat dikenali watak dasarnya. Dalam kerangka upaya mendorong perubahan, jaringan kerja berarti suatu rangkaian dari satuan-satuan yang menghendaki berlangsungnya proses perubahan. Yang menjadi masalah adalah sampai sejauh mana perubahan yang hendak dicapai dan kemana arah perubahan tersebut.

B. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan: 1. Masalah kepentingan. Kepentingan yang berbeda belum tentu merupakan hambatan dasar dari kemungkinan kerjasama. Meski kepentingan jangka panjang berbeda, namun bila kepentingan jangka pendek relatif sejalan atau tidak bertentangan, maka kerjasama masing-masing sangat mungkin dilakukan (â&#x20AC;&#x153;orang dengan mimpi berbeda dapat tidur satu ranjangâ&#x20AC;?). Atau sebaliknya. 2. Pihak-pihak dengan jenis aktivitas berbeda tetapi memiliki satu atau beberapa kepentingan yang sama juga dapat berjaringan. 3. Bagaimana suatu unsur yang berbeda dapat bertemu? Tidak lain karena ada keinginan, kebutuhan dan kemauan untuk bertemu atau bekerjasama. Harus ada kesepakatan. Tanpa itu, kerjasama tidak akan terjadi. Hal ini pada dasarnya masih belum bisa menjamin kerja sama dapat diwujudkan. Dibutuhkan aspek lain, yaitu adanya kepercayaan dari pihak-pihak atau unsur yang ingin atau bersedia bekerja sama. 4. Suatu jaringan tentu saja mempunyai maksud.Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam jaringan mutlak memerlukan kepemimpinan, agar pekerjaan-pekerjaan jaringan dapat terkontrol atau terarah. 5. Membangun jaringan perlu waktu. Artinya, memilih dengan siapa berjaringan ataupun apakah yang telah terbangun itu sungguh-sungguh jaringan atau hanya didasari kepentingan sesaat saja, itu semua perlu dicermati dan diuji juga.

C. Sifat Jaringan Berdasarkan kepentingan diantara elemen jaringan, dapat dibedakan beberapa sifat jaringan tersebut: 1. Jaringan yang bersifat taktis, yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek yang sama, meski 81

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

kepentingan strategisnya berbeda. 2. Jaringan strategis, yaitu jaringan dengan kepentingan strategis yang sama. Dimungkinkan pula suatu jaringan yang tidak didasarkan pada kepentingan langsung berkait dengan upaya perubahan, melainkan hanya sebatas jaringan untuk saling berkomunikasi atau berbagi informasi. D. Membangun dan Mengelola Jaringan Setiap organisator atau fasilitator, selain melakukan pengorganisasian di level basis (masyarakat/komunitas), sangat penting untuk mengembangkan kemampuan dalam membangun jaringan kerja. Hal ini diperlukan karena satuan basis yang masih kecil tidak mungkin menggerakkan perubahan sosial hanya dengan kekuatannya sendiri. Satuan-satuan yang lain perlu juga dilibatkan. Potensi dan kekuatan yang tercecer harus dikonsolidasikan. E. Apa yang harus disiapkan dalam pembangunan jaringan: 1. Peta persoalan. Syarat utama bila ingin menggalang jaringan adalah penguasaan terhadap persoalan yang hendak ditawarkan kepada pihak lain untuk ditangani. 2. Peta kekuatan. Penguasaan peta kekuatan â&#x20AC;&#x153;kawan-lawan-kawan potensialâ&#x20AC;? juga tidak terelakkan. Kesalahan pemetaan kemungkinan akan membuat jaringan yang dibuat tidak efektif atau malah kontraproduktif. 3. Memahami kapasitas dan sumbangan yang bisa diberikan masing-masing pihak. Diperlukan pula agar sejak awal diposisikan sumbangan apa yang harus diberikan pada pihak-pihak yang digalang. Organisator/fasilitator perlu menyiapkan skenario yang akan dikembangkan, agar bukan dirinya yang digalang oleh pihak lain.

4. Inisiatif dan kepemimpinan. Organisator/fasilitator yang tangguh memang mensyaratkan kekayaan ide dan inisiatif yang progresif. Aktif mengajukan gagasan-gagasan yang memberi arah pada pihak lain sehingga terbentuk jaringan kerja. Inisiatif diperlukan agar kepemimpinan dalam visi dan misi dapat dijaga. Sumber: KPA (diubah seperlunya)

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Bahan Bacaan: 15

Model, Bentuk dan Struktur Organisasi Jaringan A. Model Pembentukan Jaringan Model Pertama: komunitas

komunitas

komunitas Jaringan kerja komunitas

komunitas

Usaha untuk perubahan

komunitas

Apa yang penting dari model ini: 1. Keterlibatan elemen jaringan dalam jaringan lebih didorong oleh motif ke dalam, terutama untuk peningkatan akses dan perolehan informasi. 2. Ketika segi-segi tersebut telah diperoleh, maka pada umumnya, jaringan kerja akan ditinggalkan, dengan alasan kesibukan internal, banyak program yang harus dikerjakan, atau jaringan kerja dipandang telah tidak memadai (keluar dari tujuan semula). 3. Berhadapan dengan masalah-masalah yang berimplikasi kepada resiko, sangat sulit diharapkan bisa terjadi mobilisasi dukungan dan sumberdaya, karena umumnya terjadi â&#x20AC;&#x153;aksi tutup pintuâ&#x20AC;?, sehingga â&#x20AC;&#x153;badan kerja/pelaksana jaringanâ&#x20AC;? harus menanggung beban sendiri. 4. Konflik sangat rawan, dan penyelesaian dengan perpisahan lebih banyak dipilih daripada harus mengadakan penataan. Konflik tidak pada segi-segi mendasar yang berkaitan dengan tujuan dan prinsip, melainkan lebih pada kompetisi akses atas sumber daya.

Model kedua: komunitas

komunitas

Jaringan kerja

Usaha untuk perubahan

komunitas Apa yang terjadi pada model ini? 1. Keterlibatan elemen jaringan dalam jaringan, lebih didorong oleh motif keluar, terutama untuk meningkatkan daya tekan atau bobot tekanan. 2. Ketika segi-segi tersebut sudah diperoleh, maka pada umumnya jaringan kerja akan ditinggalkan, dengan alasan kesibukan internal, banyak program yang harus dikerjakan, atau jaringan kerja dipandang telah tidak memadai (keluar dari tujuan semula). 3. Berhadapan dengan masalah-masalah yang berimplikasi kepada resiko dan membutuhkan beban yang besar pada umumnya. 4. Konflik tetap berpotensi muncul, hanya saja lebih banyak pada masalah prinsip, seperti pilihan metode atau strategi. Sangat mungkin, organisasi jaringan ini kemudian berubah menjadi organisasi yang baru, yang levelnya sama dengan organisasi partisipannya. Kurangnya komunikasi, perbedaan kapasitas dan akses (terutama 83

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

orang-orang yang mengurus jaringan), membuat â&#x20AC;&#x153;badan pekerja/pelaksanaâ&#x20AC;? jaringan ini menjadi jalan sendiri. Akibatnya, antara lain, mereka yang aktif dalam badan kerja jaringan, pada gilirannya menjadi pihak yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap gerak langkah organisasi, yang mungkin berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan dari organisasi-organisasi elemen jaringan. Akibat lainnya adalah, adanya ketergantungan yang tinggi dari elemen jaringan kepada badan kerja. Hal ini memicu terjadinya penguatan organisasi badan kerja secara â&#x20AC;&#x153;cepatâ&#x20AC;? dan meninggalkan elemen jaringan. B. Bentuk dan Struktur Jaringan Bila suatu jaringan adalah kerjasama dari unsur-unsur (kelompok/organisasi/komunitas), maka bagaimana bentuknya? Bentuk hubungan macam apa yang patut dikembangkan agar jaringan menjadi kekuatan perubahan yang tangguh dan mampu bertindak sebagai motor perubahan. Secara umum terdapat dua bentuk yang mungkin dikembangkan: 1. Suatu jaringan dengan bentuk cair dan longgar. Bentuk ini didasarkan pada pemahaman bahwa jaringan terbentuk dari berbagai unsur yang berbeda. Melakukan kerjasama bukan berarti meleburkan diri, sehingga identitas dan kekhasan dari masing-masing masih tetap dapat dipertahankan. 2. Jaringan yang bersifat solid dan ketat. Jaringan model ini didasarkan semangat untuk â&#x20AC;&#x153;menyatukan diriâ&#x20AC;?, atas dasar sejumlah kesamaan, bukan keragaman. Jaringan menjadi wadah yang merupakan instrumen untuk memperkuat basis perubahan, dan bukan semata-mata atau terutama memperkuat eksistensi unsur. Bentuk jaringan kerja tentu tidak bersifat kaku. Dapat saja suatu jaringan yang semula cair dan longgar, namun dalam dinamikanya berubah menjadi suatu jaringan yang lebih solid dan ketat. Bahkan dimungkinkan pula bahwa jaringan kemudian meleburkan diri sehingga ciri khas elemen menjadi hilang. Sebuah organisasi jaringan sangat mungkin juga akan membangun jaringan dengan organisasi jaringan lainnya, sehingga dapat terbentuk organisasi jaringan baru yang anggota-anggotanya adalah organisasi-organisasi jaringan. C. Struktur Organisasi Jaringan Dua bentuk model jaringan tadi membawa implikasi pada pilihan struktur organisasi jaringan. Beberapa pilihannya a.l.: Pertama, struktur yang cair dan longgar, dengan ciri komunikasi ke segala arah. Kedua, struktur yang solid dan ketat dengan ciri hierarki. Ketiga, struktur model roda, yang dapat dikatakan sebagai struktur antara, dengan ciri komunikasi adanya pihak yang menjadi pusat. Struktur I

Struktur II

Struktur III

Sumber: KPA (diubah seperlunya)

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 14

4.3 ADVOKASI LITIGASI LINGKUNGAN HIDUP Tujuan

    

Peserta mengetahui dan memahami pengertian Advokasi secara umum Peserta mengetahui dan memahami bentuk-bentuk advokasi kebijakan Peserta mengetahui dan memahami bentuk-bentuk advokasi kebijakan litigasi (pidana, perdata dan class action dan citizen law suit) Peserta mengetahui dan memahami tahapan melakukan advokasi litigasi Peserta memiliki pengetahuan dan pengalaman praktek advokasi litigasi lingkungan

Metode

  

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi

Alat dan Bahan

    

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano Selotip

Bahan Bacaan

 

Paper Bentuk-Bentuk Advokasi Litigasi lingkungan Panduan melakukan Class action, Legal Standing, Praperadilan dan judisial review Hasil Diskusi modul Analisis permasalahan dan kebijakan lingkungan di tiap isu (sampah, limbah, lahan kritis dan air)

 Peserta

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Waktu

135 Menit (3 jpl)

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator memperkenalakan narasumber yang akan membawakan pokok bahasan ini 3. Fasilitator mempersilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan materi ini 4. Narasumber menjelaskan isi materi ini dan menjelaskan contoh kasus advokasi litigasi lingkungan (30 menit) 5. Fasilitator mengajak kepada peserta untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman mengenai advokasi litigasi lingkungan (60 menit) 6. Fasilitator meminta kepada kelompok setiap isu untuk memberikan penjelasan mengenai kasus-kasus lingkungan yang terjadi di komunitas 7. Fasilitator meminta kepada narasumber untuk membahas kasus-kasus yang telah di bahas dan bagaimana upaya advokasi kebijakan yang akan dilakukan (berkaitan dengan pilihan bentuk advokasi yang dijalankan) 8. Fasilitator meminta kepada narasumber untuk membahasnya hasil presentasi kelompok. 9. Fasilitator meminta menutup acara dan mengucapkan terimakasih kepada Narasumber dengan melakukan tepuk tangan bersama-sama

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Panduan Tentang Class Action, Legal Standing, Pra Peradilan dan Judicial Review Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantsan Korupsi Melalui CLASS ACTION, LEGAL STANDING, PRA PERADILAN, DAN JUDICIAL REVIEW Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Definisi Class Action PERMA No 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan , dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak , yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Unsur-Unsur Class Action a. gugatan secara perdata Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberi kan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan ter gugat Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. b. Wakil Kelompok (Class Representatif) Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili ke lompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan ma ka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif.

Anggota Kelompok (Class members) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Adanya Kerugian yang nyata-nyata diderita Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Manfaat Class Action > Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) > Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten > Akses terhadap Keadilan (Access to Justice) > Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran.

Persyaratan mengajukan Class Action > jumlah anggota kelompok yang besar (Numerousity) > Jumlah anggota kelompok (class members) harus sedemikan besar sehingga tidaklah efektif dan efi sien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-diri (individual). 86

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Adanya kesamaan fakta dan dasar hukum (Commonality) Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok ditubtut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Tuntutan sejenis (Typicality) Tuntutan (bagi plaintif Class Action) maupun pembelaan (bagi defedant Class Action ) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut aaalah pembayaran ganti kerugian. Kelayakan wakil kelompok (Adequacy of Repesentation) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok Class Action Dalam Aturan Hukum Indonesia; 1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam pasal 37 ayat 1 berbunyi : “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”. 2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf b berbunyi : “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelom pok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”

3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 38 ayat 1: Masyarakat yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara : a. orang peroranagan b. Kelompok orang dengan pemberi kuasa c. Kelompok orang dengan tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan 4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 71 ayat 1 berbunyi: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat” 5. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyara tan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum. Tahap-tahap class action - Pengajuan gugatan - Sebelum proses pemeriksaan perkara - Saat proses pemeriksaan perkara - Putusan Hakim - Distribusi kerugian - Pengajuan surat gugatan Class Action Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi) dan tuntutan. Surat gugatan perwakilan kelompok (class action ) harus memuat hal-hal sebagai berikut: - Identitis lengkap dan jelas wakil kelompok - Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu 87

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

persatu - Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan - Posita dari seluruh kelompok yang dikemukakan secra jelas dan terperinci - Tuntutan atau petitum tentang Ganti Rugi harus dikemukaakn secra jelas dan rinci memuat usulan ten tang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok. Sebelum proses pemeriksaan perkara Hakim memeriksa dan mempertimbangakan kriteria gugatan Class Action. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tatacara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan Class Action tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. setelah model pemberitahuaan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Saat proses pemeriksaan perkara, proses pemeriksaan sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya yaitu : - Pembacaan surat gugatan oleh penggugat - Jawaban dari tergugat - Replik(tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disamapaikan oleh Tergugat) - Duplik(jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik) - Pembuktian; Untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi - Kesimpulan; merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak Putusan hakim Putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding

Apabila hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat maka hakim juga memutuskan jumlah ganti rugi , penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yangh berhak , mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelimpok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajibnan kelompok. Pemberitahuan (Notifikasi) Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar (opt out) dari keanggotaan kelompok. Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap: Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan Perkembangan Class Action Di Indonesia Perkembangan class action di Indonesia dibagi menjadi 2 periode: - Sebelum adanya pengakuan class action - Setelah adanya pengakuan class action Yang menjadi tolak ukur dari pengakuan class action adalah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum adanya pengakuan class action - Kasus RO Tambunan Vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987) - Kasus Muchtar Pakpahan Vs Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI tahun 1988 (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat - Kasus YLKI Vs PT. PLN Persero (Perkara no. 134/PDT.G./PN. Jkt. Sel). Kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan 88

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Setelah adanya pengakuan class action - Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala keluarga VS 3 perusahaan badan hukum di Metro Lampung ( perkara No. 134/PDT.G/1997/PN. Jkt Sel) - Gugatan Yulia Erika Sipayung mwewakili 1.016.929 penduduk kabupaten Tuban Vs Komisi A DPRD Tu ban (Perkara No. 55/PDT.G/200/PN. Tuban) - Gugatan yayasan LBH Riau (Firdaus Basyir) Vs 4 Perusahaan Perkebunan di Riau ( kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan) (No. 32/PDT/G/200/PN/PBR). - Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarata Vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negericq. Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perkara No. 50/PDT.G/2000 PN.JKT.PST) - Gugatan 37 warga Deli Serdang Vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDT.G/2001/PN.LP) - Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur Vs 18 Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawea Timur) (perkara No. 593/Pdt.G/2000/PN.SBY). - Gugatan Didik Hadiyanto cs Vs Saleh Ismailo Iskandar SH (anggota DPRD Jawa Timur) dalkanm kasus â&#x20AC;&#x153;Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Kota Sampah, dan Kota Banjirâ&#x20AC;? (perkara No. 210/pdt.G/2001/PN. SBY). - Gugatan class action Perwakilan korban kecelakaan kereta api di Brebes Vs PT. Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002 - Gugatan SPI (Serikat Pengacara Indonesia) Vs. Ketua Badan Pengawas Pembangunan Daera (Bappeda) DKI Bambang Sungkono sebagai tergugat I, 14 orang anggota Komisi D DPRD DKI sebagai tergugat II, Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad sebagai tergugat III dan PT pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) sebagai tergugat IV. Di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2001 - Gugatan 9 konsumen (class representatif) gas elpiji sebagai perwakilan konsumen elpiji se-Jabotabek (class members) Vs Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji di PN Jakarta Pusat bulan Oktober 2001 - Gugatan pengungsi Timor-Timur Vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat bulan November 2001 - Gugatan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban gusuruan di Karang Anyer Jakarta Pusat Vs Gubernur DKI Jakarta , di PN Jakarta Pusat tahun 2001 . - Gugatan 15 warga DKI Jakarta Vs Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jabar R Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Fe bruari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2002.

Ditulis oleh Emerson Yuntho, Hukum dan Monitoring peradilan ICW

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 15

4.4 TEKNIK-TEKNIK KAMPANYE DAN NEGOSIASI Tujuan

:      

Peserta mengetahui dan memahami pengertian kampanye dan negosiasi sebagai upaya advokasi lingkungan Peserta menegtahui dan memahami kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kampanye dan negoasiasi Peserta mengetahui dan memahami tahapan kampanye dan negosiasi Peserta memahami bentuk-bentuk kampanye dan negosiasi Peserta memahami bagaimana melakukan negosiasi yang mendukung advokasi Peserta melakukan simulasi prakek kampanye dan negosiasi

Metode

:   

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi

Alat dan Bahan

:    

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano

Bahan Bacaan

:  

Paper Teknik-Teknik Kampanye dan Negosiasi Film Dokumenter Hari Aksi lingkungan Hidup

Waktu

: 90 Menit (2 jpl)

Proses Fasilitasi

: 1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator memulai materi dengan memutarkan film hari aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PSDK (20) 3. Faslitator mengajak diskusi untuk menanggapi Film tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaaan berikut: 4. Apa tujuan kegiatan tersbut? 5. Hal-hal apa yang dilakukan dari kegiatan tersebut? 6. Fasilitator menjelaskan aksi lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kampanye dan negosiasi 7. Fasilitator menjelaskan isi materi (20 menit) 8. Fslitatator mengajak peserta untuk malakukan simulasi melakukan negosiasi (45 menit) 9. Faslitator mengajak peserta untuk memilih isu yang akan diperjuangkan 10. Fasilitator membagi peserta menjadi dua bagian yaitu pihak masyarakat yang menjadi korban dan pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan 11. Diskusikan apa yaang akan diperjuangkan oleh pihak masyarakat dan kebutuhan apa saja yang diperlukan 12. Diskusikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan yang telah disusun agar tetap di pertahankan 13. Simulasikan upaya negosiasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus lingkungan (ajukan salah satu kasus) 14. Fasilitator melakukan refleksi terhadap praketk yang telah dilakukan dan mengajak diskusi peserta terhadap kegiatan kampanye yang telah dilakukan 15. Fasilitator menyimpulkan materi ini 16. Fasilitator meminta menutup acara dan mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dan melakukan tepuk tangan bersama-sama 90

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN MODUL 16 KAMPANYE DAN NEGOSIASI

(Bahan ini diambil makalah Donny Setiawan pada Acara Lokalatih 4 Program CRC untuk Penataan DAS Citarum Tahun 2006) Sebuah Kerangka Advokasi Akan cukup membantu kalau kita memulai kerja advokasi dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaanpertanyaan berikut ini:  Apa yang kita inginkan?  Apa yang disebut keberhasilan?  Apa yang akan menjadi batu sandungan untuk mencapai tujuan?  Pencapaian terukur seperti apa yang dapat kita harapkan?  Apakah “ukuran penerimaan” kita? Dan apakah “ukuran penolakan” kita? Advokasi: Advokasi berarti segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik di antara para pengambil-keputusan dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok masalah, dalam rangka menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi. (Black, 2002, hal.11) Black, M. (2002). A Handbook on Advocacy – Child Domestic Workers: Finding a Voice. Anti-Slavery International. Sussex, UK: The Printed Word. Advokasi Keadilan Sosial: Upaya pencapaian hasil-hasil yang berpengaruh – meliputi kebijakan-publik dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial – yang mempengaruhi kehidupan banyak orang secara langsung. (Cohen dkk., 2001, hal. 8) Cohen, D., de la Vega, R., & Watson, G. (2001). Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide. Bloomfield, CT: Kumarian Press. 1. Fase Penilaian Kebutuhan A. Apa yang kita inginkan? Tujuan dan Sasaran-sasaran:  Persoalan apa yang kita rasa penting untuk tangani?  Apa yang kita perjuangkan? B. Siapa yang paling mampu untuk merealisasikannya? Para pendengar:  Bagaimana perubahan-perubahan dilakukan?  Siapa saja para pendengar kuncinya? Siapa saja para pengambil-keputusannya? Siapa saja kelompok-penekannya? C. Manakah yang paling memungkinkan? Diagnosis:  Apa kapasitas kita untuk terlibat dalam advokasi? Dimana kelompok kita sekarang?  Seperti apakah lingkungan eksternalnya?  Apabila Anda menyatukan semua ini, manakah yang paling memungkinkan? 2. Fase Investigasi dan Analisis Bagaimana kita memulainya? Investigasi dan Analisis:  Bagaimana cara kita memprioritaskan sasaran-sasaran?  Bagaimana cara kita menyelidiki kasus?  Bagaimana cara kita mendokumentasikan informasi yang terkumpul?  Bagaimana cara kita menganalisis kasus? 3. Fase Advokasi Bagaimana cara kita membuat perubahan? Action plan:  Bagaimana cara kita menggerakkan pendengar agar membuat – atau tidak merintangi – suatu perubahan?  Bagaimana kita akan melindungi anggota-anggota kelompok kita dari risiko? 91

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

 Apa rencana kerja kita?  Apa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan untuk memulainya?  Apa rencana cadangan kita? 4. Fase Evaluasi Bagaimana cara kita mengetahui bahwa rencana kita berhasil? Evaluasi:  Apa yang telah berubah dalam jangka pendek?  Apa yang telah berubah dalam jangka panjang? TEKNIK-TEKNIK ADVOKASI  Advokasi Perundang-undangan/Legal Advocacy (reformasi pemerkaraan kasus, dll)  Lobby dan political pressure  Reports, video documentation  Sketches and dramas  Media skills: press release, documentaries, radio programming  Berkoalisi

hukum,

resolusi

konflik,

LOBBY DAN NEGOSIASI 1. Lobby: “Mencoba mempengaruhi” 2. Negosiasi: “Merundingkan” 3. Kampanye dan Negosiasi: Kampanye pada umumnya bertujuan untuk membawa pihak lawan kita ke meja egosiasi untuk mende sakan perubahan yang kita inginkan. Keberhasilan dalam negosiasi menjadi bagian yang sangat penting dalam rangkaian kerja-kerja advokasi. PERSIAPAN NEGOSIASI 1. Menganalisis kekuatan dan kelemahan pihak lawan, seperti: bagaimana koneksi politiknya, dukungan dana, struktur dan hirarki pengambil keputusan, dukungan aspek legal dan seterusnya 2. Mempersiapkan argumen. Argumen adalah pernyataan (klaim) dengan alasan-alasan praktikal yang ditujukan kepada audiens tertentu. Proses menemukan dan membangun argumen pada umumnya dimulai dengan melakukan penilaian terhadap keyakinan audiens kita, dan kemudian mempertimbangkan data-data tambahan dan hubungan logis apa yang dapat disampaikan untuk mengarahkan target audiens sesuai dengan yang kita inginkan. 3. Argumen dipersiapkan setelah analisis SWOT dan studi terhadap fakta-fakta pendukung isu telah cukup memadai. Argumen harus focus pada apa yang diinginkan oleh konstituen advokasi dan juga harus didasarkan pada pemahaman yang matang terhadap aspek legal, konstitusi, hak-hak politik, ekonomi dan sosial komunitas yang dibela. 4. Sebaiknya dilakukan persiapan untuk simulasi argumen dan sangahan terhadap argumen. Sehingga kita dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan proses negosiasi yang akan terjadi 5. Mengacu pada tahapan penjadwalan dan pembagian peran, tentukan seseorang atau lebih yang akan menjadi juru bicara pada saat negosiasi dan harus jelas juga apa saja yang harus disampaikannya. Hal ini penting agar pada saat negosiasi berlangsung tidak terjadi ‘kekisruhan’ akibat ada orang-orang yang turut bicara tapi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kejadian ini sudah barang tentu selain akan mengakibatkan kontra-produktif terhadap proses negosiasi, juga akan memberikan kesan pada pihak lawan bahwa kita tidak solid 6. Harus jelas siapa yang akan diajak negosiasi. Jangan sampai kita melakukan negosiasi dengan pihakpihak yang tidak akan memberikan dampak signifikan pada perubahan yang kita inginkan. Misalnya: menurut analisi kita, negosiasi harus dilakukan dengan wali kota, jangan mau kalau dihadapkan dengan perwakilan atau bawahannya. 7. Pilah-pilah mana poin-poin yang masih dapat dinegosiasikan dan yang sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jangan kompromi untuk poin-poin yang tidak dapat dinegosiasikan. Karena biasanya pihak lawan akan membawa kita pada poin-poin yang kabur, sehingga penting bagi kita untuk memiliki sikap yang jelas sejak dari awal 92

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

8. Pelajari secara matang jalur-jalur birokrasi, struktur dan motif-motif politik pihak yang akan kita ajak negosiasi.

Argumen seringkali dikatakan sebagai suatu perlawanan atau pertentangan, sesungguhnya akar dari argumen itu terletak alasan yang diberikan, dan argumen itu sendiri dapat merupakan dukungan atau pertentangan. ARGUMEN DAN SANGGAHAN Tipe-tipe Argumen: 1. Argumen dengan indikasi contoh: Anda kelihatan cukup percaya diri, dan saya pikir itu adalah sebuah indikasi bahwa anda akan dapat mengerjakan ujian dengan baik 2. Argumen dengan menggunakan contoh Contoh: saya dan dia dapat mengerjakan ujian dengan baik, sepertinya anda juga dapat melakukan hal yang sama 3. Argumen yang didasarkan pandangan atau pendapat pihak yang kompeten Contoh: professor X mengatakan anda akan dapat mengerjakan ujian ini dengan baik 4. Argumen sebab-akibat Contoh: karena anda belajar, anda sepertinya akan dapat mengerjakan ujian ini dengan baik 5. Argumen Deduksi Contoh: semua orang dapat mengerjakan ujian dengan baik, anda juga akan dapat mengejakan ujian ini dengan baik 6. Argumen dengan menggunakan analogi Contoh: Anda dapat bekerja dengan baik apda situasi yang penuh tekanan, seperti suatu konser biola, sehingga anda akan dapat mengerjakan ujian ini dengan baik. Ketika kita membangun argumen, kita juga harus siap untuk membangun sanggahan untuk merespon argumen dari pihak lain. Sanggahan didefinisikan sebagai tindakan reaksi terhadap argumen dari suatu kelompok target yang dilakukan secara khsusu (spesifik) dan dengan menggunakan strategi. Sanggahan secara khusus ditujukan pada alasan-alasan yang diberikan oleh kelompok target, jadi bukan sekedar argumen balasan. Bentuk-bentuk dasar sanggahan: 1. Menyangkal Contoh: Mereka mengatakan: Kebebasan berbicara mendorong timbulnya rasisme. Kita mengatakan: Hal itu tidak benar, masyarakat tidak mendapatkan masalah rasial yang berarti dengan adanya kebebasan berbicara 2. Meminimalkan Contoh: Mereka mengatakan: Kebebasan berbicara mendorong timbulnya rasisme. Kita mengatakan: Mungkin itu benar, tetapi itu bukanlah sesuatu masalah besar seperti yang ada katakana 3. Memaksimalkan Contoh: Mereka mengatakan: Kebebasan berbicara mendorong timbulnya rasisme. Kita mengatakan: Mungkin itu benar, tetapi kebebasan berbicara mengurangi tidak kekerasan dan itu yang lebih penting 4. Membalikkan Contoh: Mereka mengatakan: Kebebasan berbicara mendorong timbulnya rasisme. Kita mengatakan: Itu benar, dan itu lebih baik dikemukakan secara terbuka, dimana masalah-masalah rasial dapat dibicarakan, didiskusikan dan ditolak ď&#x201A;¨ Jangan melakukan negosiasi tanpa kehadiran/keterlibatan langsung komunitas atau perwakilan yang menjadi konstituen kita. Hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan antara delegasi yang diutus untuk melakukan negosiasi dengan konstituennya ď&#x201A;¨ Atmosfir pertemuan negosiasi sangat penting. Harus diciptakan suasana yang menunjukan 93

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

posisi yang seimbang. Jangan menunjukan sikap-sikap grogi. Mulailah perbincanganperbincangan dengan mengangkat topik-topik terkini, misalnya mengenai topik olahraga, musik, dan seterusnya.  Posisi duduk diuapayakan membuat pimpinan negosiator berhadapan langsung dengan pimpinan pihak lawan  Ketika pembicaraan negosiasi dimulai, perhatian poin-poin krusial yang disampaikan oleh pihak lawan. Atau kalau dimulai dari kita, sampaikan secara langsung dan tegas poin-poin yang kita tuntutkan. Jangan berbicara terlalu berputar-putar agar pihak lawan dapat langsung menangkap apa yang kita inginkan.  Sebelum pembicaraan terlalu jauh, minta disepakati terlebih dahulu mengenai makna istilah -istilah yang akan banyak digunakan dalam proses negosiasi. Kalau tidak, perbedaan pemaknaan akan mengganggu flow dan tidak ‘nyambung-nya’ pembicaraan kita dengan pihak lawan  Jika pihak lawan mulai menyerang secara emosional maka tanggapi dengan ramah, karena hal tersebut akan memperlemah pihak lawan sendiri.  Akhirnya, setelah negosiasi dilakukan, jelaskan secara detail dan jelas mengenai jalannya diskusi pada konstituen atau partisipan. Gambarkan juga mengenai situasi-situasi emosional yang mewarnai sepanjang negosiasi.

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 16

4.4 TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL DRAFTING Tujuan

  

Peserta mengetahui dan memahami pengertian legal drating Peserta mengetahui dan memahami kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan legal drafting Peserta mengetahui dan memahami langkah dan teknik penyusunan suatu kebijakan/aturan hukum

Metode

  

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi

Alat dan Bahan

   

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano

Peserta

Aktivis lokal yang telah terjaring dari berbagai kegiatan asessment dan workshop

Bahan Bacaan

 

Waktu

90 Menit (2 jpl)

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator menjelaskan pengertian legal drafting 3. Fasilitator menjelaskan kebutuhan-kebutuhan untuk menyusun legal drafting. 4. Fasilitator menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan legal drafting 5. Fasilitator menjelaskan contoh- kerangka legal/kebijakan dan bagaimana proses menyusunnya 6. Fasilitator mengajak diskusi berkaitan dengan materi yang disampaikan dan berbagi pengalaman. 7. Fasilitator menyimpulkan materi ini 8. Fasilitator meminta menutup acara dan mengucapkan terimakasih atas partisipasi narasumber dan melakukan tepuk tangan bersamasama

Paper Teknik Penyusunan Legal Drafting Perda tentang Pengambulan Air Bawah Tanah

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Prinsip dan Teknik Monitoring & Evaluasi

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 17

5.1 MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN Tujuan

   

Peserta mengetahui dan memahami pengertian monitoring dan evaluasi Peserta mengetahui dam memahami kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Peserta memahami dan mengetahui prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi Peserta mengetahui dan memahami langakah-langkah melakukan monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan

Metode

   

Ceramah Diskusi kelompok Studi Kasus Simulasi

Alat dan Bahan

    

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano Selotip

Bahan Bacaan

 

Paper Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Audit kebijakan Pelayanan publik sektor lingkungan

Waktu

180 menit (4jpl)

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator meminta peserta untuk membaca bahan bacaan dan mengaris bawahi hal-hal yang belum di mengerti (20 menit) 3. Fasilitator menjelaskan materi monitoring dan evaluasi kebijakan (30 menit) 4. Fasilitator mengajak diskusi kepada peserta berkaitan dengan materi yang disampaikan dan catatan-catatan dari bahan bacaan (40 menit) 5. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok, kemudian fasilitator membagikan lembar kerja format evaluasi program pemerintah berdasarkan isunya (10) 6. Fasilitator meminta peserta melakukan diskusi kelompok evaluasi terhadap program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing isu (30 menit) yang pernah diterimanya 7. Fasilitator meminta peserta melakukan presentasi hasil diskusi evaluasi program masing-masing isu 8. Fasilitator menyimpulkan materi ini 9. Fasilitator menutup acara dan mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan melakukan tepuk tangan bersama-sama

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 9: Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Isu

Apa Nama Program Pemerintah yang berjalan?

Aspek yang di evaluasi Apakah program tersebut berhasil

Seberapa besar upaya yang telah dilakukan untuk mencapai program tersebut

Apakah program tersebut telah memuaskan penerima program

Apakah keberhasilan yang telah dicapai memberikan nilai kegunaan

Apakah program tersebut dapat dirasakan oleh oleh pihak lain

Sampah

Limbah

Lahan kritis

Air

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN 17 MONITORING DAN EVALUASI Diambil dari malakah CRC tahun 2004 A. MONITORING Monitoring merupakan prosedur analysis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai sebab dan konsekuensi kebijakan dan program. Karena itu monitoring lebih menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebjiakan publik. Empat fungsi monitoring dalam analisis kebijakan publik: 1. Kesesuaian/pemenuhan (compliance) Monitoring untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain seauai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional. 2. Pemeriksaan (auditing): Monitoring membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu (individu, kelaurga, kota, wilayah, dll) memang telah sampai pada mereka. 3. Akuntansi/penghitungan (Accounting): Monitoring menghasilkan infomasi untuk melakukan akuntasi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. 4. Penjelasan (explanation): Monitoring juga menghimpun informasi yang menjelaskan mengapa hasil hasil kebijakan publik dan program berbeda. Dalam memantau hasil kebjikan publik kita harus membedakan dua jenis akibat: 1. Keluaran/ Output/: adalah barang, layanan, sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries) 2. Dampak/Impact: Perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. B. EVALUASI Monitoring digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai sebab dan konsekuensi kebijakan dan karenanya monitoring lebih menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik. Sedangkan evaluasi, sebaliknya, menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Sehingga bila pemantauan/monitoring berusaha menjawab pertanyaan â&#x20AC;&#x153;apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa?â&#x20AC;?, maka evaluasi menjawab pertanyaan â&#x20AC;&#x153;apa perbedaan yang dibuat?â&#x20AC;?. Penggunaan kata evaluasi mirip dengan appraisal, rating, assessment, dll Karakteristik evaluasi: 1. Fokus nilai: usaha untuk menentukan manfaat dari sebuah kebijakan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan (baik yang terantisipasi ataupun tidak. 2. Interdependensi fakta-nilai: hasil kebijakan harus merupakan konseuensi dari aksi kebijakan (jadi monitoring adalah prasyarat evaluasi) 3. Orientasi masa kini dan masa lampau: bersifat restrospektif dan setelahaksi aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi dari evaluasi tersebut, yang juga mencakup premis-premis nilai , bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi kebijakan dilakukan (ex-ante) 4. Dualitas nilai: tujuan (berupa nilai) dan juga cara (nilai yang dihitung) Fungsi evaluasi: 1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan (nilai pencapaian tujuan) 2. Memberi sumbangan berupa klarifikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan 99

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

dan target.

Kriteria evaluasi 1. Efektifitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 2. Efisiensi): seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 3. Kecukupan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah? 4. Keseimbangan: apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara sama/seimbang kepada kelompok yang berbeda? 5. Daya tanggap/responsivitas): apakah hasil kebijakan dapat merespon/memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok kelompok tertentu? 6. Kelayakan/ketepatan): apakah hasil yang diinginkan benar benar layak/berguna atau bernilai?

***

BAHAN BACAAN 18 MENGUKUR KINERJA (AUDIT) PELAYANAN PUBLIK DALAM ISU LINGKUNGAN HIDUP

Diambil dari makalah Sapei Rusin pada lokalatih CRC tahun 2005 Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Publik? Pelayanan publik memiliki pengertian yang sangat luas. Dalam konteks makro, pelayanan publik sebenarnya adalah tujuan dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian.

Pelayanan publik secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: 1. pelayanan publik dalam pengertian pelayanan akhir (final public good, selanjutnya akan disebut Pelayanan publik final ). Pelayanan publik final adalah pelayanan yang langsung bisa dirasakan atau dikonsumsi oleh masyarakat.

Contoh pelayanan publik final antara lain: pelayanan air bersih, pelayanan transportasi umum, pelayanan pendidikan, pelayanan telepon umum, pemeliharaan kebersihan kota, pelayanan kesehatan masyarakat dll 2. pelayanan publik dalam pengertian pelayanan antara (intermediary public good, selanjutnya akan disebut Pelayanan publik antara ). pelayanan publik antara adalah pelayanan yang sifatnya perantara bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan sosial dan tidak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat.

Contoh pelayanan publik antara yaitu: Sistem birokrasi, proses penyusunan Anggararan Publik (Public Expenditure), proses pembuatan aturan-aturan (regulation) yang diperlukan untuk menciptakan tertib sosial, penegakkan hukum, atau regulasi di bidang ekonomi seperti penentuan jumlah uang beredar, penentuan tingkat suku bunga, dll Faktor-Faktor yang Menentukan Kualitas Pelayanan Publik? Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan, yaitu: 1. Faktor Kebijakan Publik yang akan mempengaruhi lembaga pelayanan publik dan interaksinya dengan masyarakat dari segi kewenangan, keuangan, teknologi dan sumber daya organisasi lainnya, 2. Karakteristik dan lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah, heterogenitas, dan konfigurasi penduduk serta nilainilai dan norma-norma yang dianut, 3. Faktor lingkungan seperti sistem politik, pers yang bebas atau tingkat kesulitan dalam mengakses lembaga layanan publik. Kontrol terhadap penyedia atau penyelenggara pelayanan publik 100

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Apa dan Untuk Apa Mengukur Kinerja Pelayanan Publik, khususnya dalam Isu Lingkungan Hidup? Mengukur kinerja pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Pengukuran ini dikatikan dengan sumber daya (inputs) yang berada dibawah wewenangnya seperti SDM, dana/keuangan, sarana prasarana, metode kerja dan hal lainnya yang berkaitan. Tujuan utama pengukuran kinerja pelayanan publik ditujukan untuk menilai sejauhmana penggunaan berbagai sumberdaya publik (anggaran, personil, perlengkapan, dsb) menghasilkan perbaikan kondisi pada kehidupan masyarakat (publik). Dalam konteks isu lingkungan, mengukur kinerja pelayanan publik dilakukan untuk mengontrol dan mengendalikan agar berbagai sumberdaya publik yang dialokasikan, digunakan, dikelola tersebut dapat benar-benar menghasilkan keterjaminan keberlangsungan daya dukung (layanan) alam bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Secara lebih spesifik, pengukuran kinerja pelayanan publik bermanfaat untuk:  meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya  menilai petanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas programprogram  mengelola program secara efisien  menyediakan data dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian program  umpan balik bagi pihak yang menyelenggarakan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang  mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan

Apa yang Harus dilakukan untuk Mengukur Kinerja Kebijakan Publik dalam Sektor Lingkungan Hidup? Pengukuran Kinerja dalam rangka pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan terhadap dua jenis pelayanan publik (final dan antara). Hanya saja tentu dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk memonitor kinerja birokrasi, efesiensi anggaran, atau kefektifan kebijakan, tentu akan mengalami kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan memonitor kualitas dan kuantitas air bersih, kualitas bangunan sekolah, kualitas pelayanan penarikan sampah, dll. Selain perlu keahlian tertentu untuk memahami hal-hal yang bersifat teknis, memonitor pelayanan publik antara juga memerlukan informasi yang belum tentu bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, faktor biaya (baik dalam pengertian materi maupun waktu) untuk mengumpulkan dan memproses informasi teknis sehingga bisa menghasilkan kesimpulan tentang kualitas pelayanan publik antara ini sangat tinggi sehingga menjadi kendala bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan monitoring. Sedangkan pelayanan publik final lebih mudah dimonitor oleh masyarakat karena informasi diperoleh dari penilaian masyarakat sendiri berdasarkan pengalaman yang dirasakan. Masyarakat dengan pengalaman yang dirasakannya bisa memiliki klaim pengetahuan tentang kualitas pelayanan publik final tertentu, misalnya: masyarakat bisa dengan cepat menyampaikan keluhan ketika air bersih berhenti mengalir, atau ketika sampah menumpuk Tahapan-tahapan Mengukur Kinerja Pelayanan Publik dalam Sektor Lingkungan: Tahap Perencanaan/Persiapan 1. Menentukan bagian spesifik lingkup pelayanan publik yang akan diukur kinerjanya. Dalam satu sektor pelayanan publik memiliki beberapa bagian kegiatan yang terkait dengan tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan ataupun penyediaan sarana dan prasarana, operasional di lapangannya, pengalokasian anggaran, pelibatan masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan bagian kegiatan dari salah satu sektor pelayanan publik yang akan diamati dan diukur kinerjanya menjadi penting dilakukan untuk mempermudah fokus pengukuran. 2. Membentuk tim kerja Warga komunitas yang akan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja di salah satu sektor pelaya101

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

nan publik sebaiknya membuat tim kerja khusus yang disertai dengan pembagian kerja yang jelas. Alangkah baiknya apabila tim kerja ini membuat dan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan agar kegiatan pengukuran kinerja menjadi lebih terarah. Tim kerja inilah nantinya yang akan melakukan setiap tahapan kegiatan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah disusun bersama-sama. 3. Menetapkan indikator/ukuran keberhasilan Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Biasanya pihak penyelenggara layanan publik di sektor tertentu memiliki indikator pencapaian tujuan kebijakan pelayanan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, pihak yang akan melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik dapat mencari data yang terkait dengan indikator pencapaian tujuan kebijakan pelayanan ini di lembaga penyedia layanan. Namun demikian, untuk mengantisipasi apabila pihak penyelenggara layanan ternyata belum menbuat indikator pencapaian tujuan pelayanan maka pihak yang akan melakukan pengukuran kinerja pelayanan public dapat membuat indikator atau tolak ukur sendiri untuk mempermudah proses pengukuran. Misalnya dalam Proyek rebosiasi hutan gundul: Cari dulu indikator keberhasilan pelaksanaan proyek dari instansi pelaksana. Kalau tidak ada atau dipandang kurang memadai, warga komunitas dapat merumuskan sendiri indikator-indikator keberhasilan dari proyek tersebut yang dapat digunakan sebagai pegangan dan proses pengukuran. 4. Menyusun Instrumen/Alat untuk Pengumpulan Data Valid atau tidaknya data yang dikumpulkan salah satu faktornya adalah ketepatan dalam menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Desain instrument penelitian harus dirancang sedemikian rupa agar mengarah pada pencerminan pencapaian tujuan kebijakan program/proyek utama. Penyusunan instrument pengumpulan data (terutama dalam bentuk angket) harus mengacu pada indikator-indikator pencapaian tujuan kebijakan program/proyek yang telah ditetapkan 5. Menentukan sumber dan cara yang digunakan untuk pengumpulan data Ketepatan dalam menentukan sumber data dan informasi menjadi salah satu jaminan data dan informasi yang diperlukan valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam riset kebijakan publik, sumber dan sekaligus sebagai teknik pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh melalui:  Wawancara  Kuesionair  Pengamatan  Studi dokumen Dalam menetapkan sumber dan teknik pengumpulan data sebaiknya dilakukan ceklist terlebih dahulu terhadap jenis data yang dibutuhkan, dimana data tersebut dapat diperoleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Lihat contoh ceklist di bawah Tahap Pelaksanaan Pengukuran Jenis Data yang Dibutuhkan

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Sumber Data

Cara Memperoleh Data

Struktur dan mekanisme lembaga penyelenggaran pelayanan publik Relasi DPRD-Pemda-lembaga penyelenggara layanan Rencana Anggaran Prosedur-prosedur :  Proses perencanaan  pelayanan  pengaduan Rencana Proyek dan Lokasi-lokasi pelayanan Indikator-indikator pencapaian tujuan kebijakan pelauanan publik di sektor tertentu Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya beserta perubahan yang terjadi terkair proyek Data keluhan masyarakat

102

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

1. Pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam riset pengukuran kinerja pelayanan publik dapat menggunakan teknik wawancara, kuesioner, data sekunder dan pengamatan. Penggunaaan teknik ini sangat tergantung pada macam dan jenis data yang akan dikumpulkan 2. Pengolahan Data Data yang dikumpulkan dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tiga tahapan sebagai berikut :  Tahap Pemeriksaan, apakah data-data yang berhasil dikumpulkan telah memadai atau memenuhi kebutuhan sesuai yang direncanakan  Tahap Penandaan/Pengkodean, adalah tahap pemberian kode tertentu atas data yang telah dipilah, dikelompokan dan dikategorisasi  Tahap Tabulasi, adalah tahap dimana data yang telah diberi kode tertentu tadi disusun dan dikumpulkan jadi satu sesuai dengan jenisnya ke dalam table tabulasi 3. Analisis Data dan Penilaian Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptifevaluatif yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang telah diolah dan mendiskusikannya serta mengevaluasi secara tajam dan detail sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas data yang diolah tadi. Teknik analisis deskriptif-evaluatif ini identik dengan teknik yang digunakan dalam analisis kebijakan. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara indikator-indikator atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya dengan data dan fakta yang ditemukan selama kegiatan pengumpulan data. Apakah fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sesuai tidak dengan target capaian yang telah disusun oleh lembaga penyedia layanan publik. Fakta-fakta temuan itu kemudian dinilai dengan indikator atau tolak ukur yang telah dibuat sebelumnya oleh tim kerja Tips: Untuk mengukur kinerja, maka sebelumnya kita harus menentukan indikator atau tolak ukur-tolak ukur yang akan dipakai untuk menilai kinerja pelayanan publik. Beberapa tolak ukur yang dapat digunakan antara lain: 1. Kesederahanaan; prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan

2. Kejelasan dan Kepastian;     

prosedur/tata cara pelayanan persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya jam waktu penyelesaian pelayanan 3. Keamanan; hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hokum bagi masyarakat 4. Keterbukaan; prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penganggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik dimin ta maupun tidak diminta

5. Efisiensi;  

persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait

6. Ekonomis;  nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntuk biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran  kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Keadilan yang Merata; cakupan dan jangkauan pelayanan harus diusahakan eluas mungkin dengan dis103

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

tribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarkat

8. Ketepatan Waktu; pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

9. Kriteria Kuantitatif;    

jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, per bulan atau per tahun), perbandingan periode pertama dengan periode berikutnya menunjukkan adanya peningkatan atau tidak lamanya waktu pemberian pelayanan masyarakat sesuai dengan permintaan (dihitung secara rata-rata) penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja/kantor pelayanan yang bersangkutan

4. Pengemasan hasil pengukuran Pengemasan dilakukan agar hasil pengukuran dapat ‘dibunyikan’ sesuai dengan medai penyalurannya. Kalau disalurkan langsung ke pihak pemerintah pelaksana, kemasan mungkin harus lebih lengkap, komprehensif dan sistematis serta lebih formal bahasanya. Sementara kalau disalurkan ke media massa, maka kemasan lebih menitikan beratkan pada bahasan yang lebih populer, menyentuh perasaan dan (mungkin) hanya berupa penggalan dari temuan yang paling menarik perhatian publik. Begitu juga untuk disalurkan menjadi informasi dan mempengaruhi warga komunitas untuk bertindak bersama, maka kemasan dalam bentuk pernyataan singkat melalui spanduk, poster, pamflet dan sebagainya mungkin lebih tepat. Tahap Tindak Lanjut Hasil pengukuran kinerja pelayanan publik dapat ditindaklanjuti dengan beberapa cara tergantung tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang melakukan pengukuran. Beberapa alternative langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Diserahkan kepada pihak penyelenggara layanan publik Laporan akhir riset pengukuran kinerja pelayanan publik kemudian diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti, terutama untuk membuat keputusan tentang nasib dari kebijakan publik yang dievaluasi. Alternatif nasib kebijakan publik yang dievaluasi tadi antara lain meliputi :  kebijakan program/proyek perlu diteruskan  kebijakan program/proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan  kebijakan program/proyek perlu direplikasi ditempat lain atau memperluas berlakunya proyek  kebijakan program/proyek harus dihentikan 2. Bahan kampanye Publik Laporan akhir riset pengukuran kinerja pelayanan publik kemudian dipublikasikan kepada khalayak ramai melalui media massa ataupun media-media lain ditingkat warga seperti radio komunitas, buletin warga dan lain-lain dengan tujuan untuk memberikan penyadaran kepada publik melalui informasi yang disampaikan mengenai apa yang terjadi pada pelayanan publik disektor yang diamati dan diukur kinerjanya oleh pihak yang melakukan pengukuran. 3. Fakta-fakta advokasi Laporan akhir riset pengukuran kinerja pelayanan publik kemudian dijadikan bahan oleh forum warga untuk melakukan advokasi kepada pihak penyelenggara layanan publik tersebut. 4. Dokumen publik Laporan akhir riset pengukuran kinerja pelayanan publik kemudian sebagai acuan pengetahuan bagi warga tentang bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan di sektor tersebut

104

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

105

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

Sesi 18

6.1 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT Tujuan

 

Peserta mengetahui dam memahami kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan penyusunan rencana tindak lanjut bersama Peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut bersama dan lokal

Metode

  

Ceramah Diskusi kelompok Simulasi

Alat dan Bahan

   

Infokus Spidol Papan Tulis Kertas Plano

Bahan Bacaan

   

Paper penyusunan tindak lanjut Dokumen Hasil Lokakarya Bersama Dokumen Hasil Lokakarya tiap Isu Dokumen Hasil Analisis Permasalahan Lingkungan pada Modul 2

Waktu

180 menit (4jpl)

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini (5 menit). 2. Fasilitator meminta peserta untuk membaca kembali dokumen yang telah dihasilkan 3. Fasilitator menggajak peserta mengidentifikasi permasalahan, potensi yang yang dimiliki 4. Fasilitator menanyakan kepada peserta upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Cekungan Bandung 5. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyusun rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan bersama 6. Untuk rencana tindak lanjut tiap isu, faslitator membagi peserta membagi peserta menjadi 4 kelompok isu 7. Faslitator meminta setiap kelompok isu mendiskusikan rencanarencana apa saja yang akan dilakukan tiap isu 8. Fasilitator mereview kembali hasil penyusunan rencana tindak bersama dan rencana tindak tiap isu 9. Fasilitator meminta menutup acara dan mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan melakukan tepuk tangan bersama-sama

106

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

LEMBAR KERJA 10: Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Penyusunan Rencana tindak lanjut

Dari permasalahan yang teridentifikasi : 1.

Apa yang tujuan kita?

Apa yang menjadi kekuatan kita?

Apa yang menjadi kelemahan kita?

Pihak Mana yang mendukung kita?

107

Modul Pelatihan Pengorganisasian Komunitas untuk Penegakan Hukum LIngkungan di Cekungan Bandung

BAHAN BACAAN MODUL 19 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK

Teknik ini ditujukan untuk membuat rencana aksi yang efektif: Tujuan: ---Syarat sudah ada Kesepakatan/consensus 

Untuk membangun aksi-aksi konkrit



Membangun tanggung jawab terhadap partisipan



Menginisiasi rencana tindak lanjut dari kelompok

Metode ini merupakan penggabungan metode ORID dan Workshop TAHAPAN: 1. Menentukan/menjelaskan Konteks 

Apa?------Kegiatan apa yang akan dilakukan



Kapan?



Dimana?



Bagaimana?



Kenapa?



Untuk siapa?



Oleh siapa?

2. Merumuskan “Victory Circle” Mendefenisikan suksesnya acara tersebut seperti apa? Secara subtansi

3. Merumuskan Kondisi saat ini --- Refleksi-----SWOT 4. Merumuskan Komitmen 5. Key Action Workshop 

Memancing peserta untuk mewujudkan komitmen --Pertanyaan Fokus-----Proses Workshop methods

6. Membuat Jadual Kegiatan dan Penanggung Jawabnya 7. Refleksi-----ORID

Beberapa catatan: 1. Fasilitator harus jeli---dalam menguraikan langkah-langkah secara rinci 2. Dalam Action plan wajib membuat batas waktu (1 bulan, 3 bulan dst---dalam pertanyaan

focus) 3. Produk akhir adalah JADUAL KEGIATAN

108