07 hasil analisa regulasi kebijakan penataan ruang

HASIL ANALISA REGULASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

DISUSUN SEBAGAI BAHAN ADVOKASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI CEKUNGAN BANDUNG

DISUSUN OLEH DADAN RAMDHAN

PERKUMPULAN INISIATIF BANDUNG 2007

1

HASIL ANALISA REGULASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG Aspek /Tahapan PERENCANAAN TATA RUANG

Regulasi (Aturan ) Pendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang : Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Karakteristik Subtansi PASAL 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; b. aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

(2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

(3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan perundang- undangan.

Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Pasal 12 Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat berbentuk: a. pemberian masukan dalam

Proses

Tata Cara peran Masyarakat Pasal 24 (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Persoalan /kasus Subtansi Proses Undang-Undang ini berada dalam proses amandemen, secara subtansi Undang-undang memiliki kelamahan, salah satunya adalah belum terakomodirnya subtansi sanksi bagi pelanggar tata ruang ini.

1.

Masyarakat belum dilibatkan dalam proses perencanaan penyusunan penataan ruang di tingkat Propinsi

2.

Rendahnya akses masyarakat terhadap dokumen kebijakan

1. Masyarakat belum secara penuh dilibatakan dalam proses perencanaan tata ruang.

2. Pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan

2

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung Penataan Ruang

Karakteristik Subtansi Proses penentuan arah pengembangan dilaksanakan dengan wilayah yang akan dicapai; pemberian b. pengidentifikasian berbagai potensi saran,pertimbangan, pendapat, dan masalah pembangunan, termasuk tanggapan, keberatan, bantuan untuk memperjelas hak atas masukan terhadap informasi ruang di wilayah, dan termasuk pula tentang arah pengembangan, perencanaan tata ruang kawasan; potensi dan masalah, serta bantuan untuk merumuskan rancangan Rencana Tata perencanaan tata ruang wilayah Ruang wilayah Propinsi propinsi Daerah Tingkat I; Daerah Tingkat I. d. pemberian informasi, saran, (2) Penyampaian saran, pertimbangan, atau pendapat dalam pertimbangan, pendapat, penyusunan penyusunan strategi dan tanggapan, keberatan atau struktur pemanfaatan ruang wilayah masukan sebagaimana Propinsi Daerah Tingkat I; dimaksud dalam ayat (1) e. pengajuan keberatan terhadap dilakukan secara lisan atau rancangan Rencana Tata Ruang tertulis kepada Gubernur wilayah Propinsi Daerah Tingkat I; Kepala Daerah Tingkat I. f. kerja sama dalam penelitian dan (3) Ketentuan lebih lanjut pengembangan; dan atau mengenai tata cara peran g. bantuan tenaga ahli. serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Bentuk Peran Serta Masyarakat Tata Cara Peran Serta Dalam Penataan Ruang Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten/Kotamadya Penataan Ruang Daerah Tingkat II Wilayah Kabupaten/Kotamadya Pasal 15 Daerah Tingkat II Peran serta masyarakat dalam proses Pasal 27 perencanaan tata ruang wilayah (1) Tata cara peran serta Kabupaten/Kotamadya Daerah masyarakat dalam proses Tingkat II dapat berbentuk: perencanaan tata a. pemberian masukan untuk ruang wilayah

3.

4.

Persoalan /kasus Subtansi Proses penataan ruang berbagai kebijakan tata dalam beberapa level ruang pemerintahan Kasus KBU : Rendahya Masyarakat tidak pengetahuan dilibatakan dalam masyarakat terhadap proses perencanaan berbagai produk kebijakan Tata ruang. kebijakan tata ruang Dokumen Kebijakan tidak bias diakses oleh masyarakat

1. Masyarakat di level kabupaten belum dilibatkan dalam proses perencanaan penyusunan penataan ruang di tingkat kabupetan dan kota 2. Rendahnya akses masyarakat terhadap dokumen kebijakan penataan ruang dalam

Kasus-kasus yang terjadi di Kawasan Bandung Utara hanya menjadikan masyarakat menjadi penonton dan objek.

Berbagai gejolak penolakan masyarakat muncul karena masyarakat tidak dilibatkan di tingkat perencanaan.

3

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses menentukan arah pengembangan Kabupaten/Kotamadya Daerah wilayah yang akan dicapai; Tingkat II sebagaimana b. pengidentifikasian berbagai potensi dimaksud dalam Pasal 15 dan dan masalah pembangunan termasuk dalam penyusunan rencana bantuan untuk memperjelas hak atas rinci tata ruang wilayah, termasuk perencanaan ruang kawasan sebagaimana tata ruang kawasan; dimaksud dalam Pasal 18 c. pemberian masukan dalam dilaksanakan merumuskan perencanaan tata ruang dengan pemberian saran, wilayah Kabupaten/Kotamadya pertimbangan, pendapat, Daerah Tingkat II; tanggapan, d. pemberian informasi, saran, keberatan, masukan terhadap pertimbangan, atau pendapat dalam informasi tentang arah penyusunan strategi pelaksanaan pengembangan, pemanfaatan ruang wilayah potensi dan masalah, serta Kabupaten/Kotamadya Daerah rancangan Rencana Tata Tingkat II; Ruang wilayah e. pengajuan keberatan terhadap Kabupaten/Kotamadya Daerah rancangan Rencana Tata Ruang Tingkat II. wilayah Kabupaten/Kotamadya (2) Penyampaian saran, Daerah Tingkat II; pertimbangan, pendapat, f. kerja sama dalam penelitian dan tanggapan, keberatan pengembangan; dan atau atau masukan sebagaimana g. bantuan tenaga ahli. dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Persoalan /kasus Subtansi Proses beberapa level pemerintahan Masyarakat di KBU tidak kabupaten dan kota dilibatkan dalam proses 3. Rendahya pengetahuan pengembangan KBU masyarakat terhadap berbagai produk kebijakan tata ruang 4. Masyarakat menjadi pihak yang kena dampak dari kebijakan tata ruang yang ada.

5. Perlu dicari dokumen operasional Mendagri mengenai TCPSM dalam penataan ruang

4

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan

Karakteristik Subtansi Pasal 2 : (1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

(2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

(3) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Proses (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

(4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Persoalan /kasus Subtansi Proses 1. Sebagian kegiatan 1. Rendahnya akses pengembangan usaha masyarakat untuk yang ada di KBU oleh memberikan masukan sekitar 115 terhadap penyusunan Pengembang sebagai dokumen Amdal pemrakarsa belum 2. proses penyusunan memiliki dokumen Amdal tidak kajian Amdal sebagai melibatkan masyarakat password untuk 3. pemerintah melakukan kegiatan usaha. manipulasi proses penyusunan Amdal 2. Keberadaan komisi atas nama masyarakat. penilai Amdal masih di dominasi oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah 3. Rendahnya masyarakat menyusun Amdal

akses dalam dokumen

(5) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan

5

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus

Proses hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Subtansi

Proses

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 7

1.

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

2.

(2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan

Pihak Pengembang di KBU belum memiliki RKL dan RPL sebagai bagian dari dokumen AMDAL Terjadinya praktekpraktek manipulasi dan penyelahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang berkepantingan dalam tata ruang

6

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus

Proses perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Subtansi

Proses

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya.

(4) Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB III TATA LAKSANA Bagian Kerangka Acuan

Pertama

1. Komisi Penilai amdal masih memiliki keberpikan kepada pemerintah terbukti dengan semakin meluasnya kegiatan

7

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses Pasal 14 (1) Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa.

(2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Persoalan /kasus Subtansi Proses usaha yang berdampak burik pada lingkungan.

2. Mandulnya/ tidak berfungsinya instansi pemerintah yang berwenang dalam mengendalikan kerusakan lingkungan seperti BPLHD, DLH baik kabupaten/kota maupun propinsi

Pasal 15 (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan ketentuan :

a. di tingkat pusat : kepada

b.

Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat; di tingkat daerah : kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

8

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup.

Pasal 17 (1) Pemrakarsa menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Pihak Pemrakarsa tidak melakukan proses penyusunan Dokumen Amdal seperti yang dialami oleh pihak pengembang yang ada di Kawasan Bandung Utara

(2) Penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak

9

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus

Proses lingkungan.

Subtansi

Proses

Pasal 18 (1) Analisis dampak lingkungan hidup,rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa kepada :

a. di tingkat pusat :

b.

Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat; di tingkat daerah : Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

(2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana

10

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses dimaksud pada ayat (1).

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Pasal 19 (1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai : a. di tingkat pusat : oleh komisi penilai pusat; b. di tingkat daerah : oleh komisi penilai daerah.

(2) Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu,

11

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 33 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

1. Proses penyusunan Amdal yang dilakukan oleh pengusaha /pengembang tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak dari kegiatan usaha.

2. masyarakat hanya jadi penonton dalam penyusunan dokumen AMDAl

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha

12

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan.

(6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

13

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 34 (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 35 (1) Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

(2) Instansi yang bertanggung jawab

wajib

menyerahkan

14

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no.

327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 ini berisi pedomen penyusunan ketentuan umum, proses dan mekanisme penyusunan RTRW Propinsi,

Karakteristik Subtansi

Penyusunan RTRW Propinsi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan yang umumnya berupa representasi dari unsur-unsur masyarakat dan berfungsi sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat.

Contoh dari lembaga-lembaga nonformal adalah LSM, Forum Pemerhati Penataan Ruang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Proses dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

Dalam proses penyusunan RTRW Propinsi, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi harus selalu mengundang representasi masyarakat (misal: anggota DPRD, LSM, Forum Kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Propinsi.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Propinsi melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

15

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dapat dilakukan pada langkahlangkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana (melalui DPRD Propinsi). Peran serta tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak lanjut dari masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama pemerintah Propinsi. Instansi yang berwenang selanjutnya menyempurnakan Rancangan RTRW Propinsi dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat,

16

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup No 35/Menlh/12/1998

Penetapan Wilayah Bandung utara sebagai :

Perda No 2 tahun 2003 mengenai RTRW Propinsi Jawa Barat

Pasal 85 (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan, yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandung

Pasal 106 (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan, yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung.

1. pemasok air dan pengendali tata air 2. penghasil friduksi pertanian dalam arti luas 3. konservasi sumber daya alam hayati

Proses tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Adanya 115 pengembang dikawasan Bandung Utara melakukan uasa di kawasan yang telah mengubah fungsi lahan di KBU.

17

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Rencana Kawasan Pasal 36 (1) Rencana pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan pelestarian alam; d. kawasan cagar budaya.

Proses

Persoalan /kasus Subtansi Proses Telah terjadinya penyimpangan dan alih fungsi lahan di kawasan KBU oleh kegiatan pengembangan kawasan yang dilakukan oleh investor

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini adalah wilayah Bandung Utara.

(3) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi pula sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal ini, meliputi: a. jalur sempadan sungai; b. kawasan sekitar danau buatan/bendungan; c. kawasan sekitar mata air; d. jalur sempadan jalan kereta api; e. kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi; f. sempadan jalan dan jalan bebas hambatan; g. taman kota, taman lingkungan dan pemakaman umum.

18

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Perda No 12 tahun 2001 RTRW Kabupaten Bandung

Karakteristik Subtansi Pasal 68 Rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) mencakup: a. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam di wilayah Bandung Utara karena ada kecenderungan perkembangan perumahan ke wilayah utara yang merupakan kawasan lindung; Pasal 10 (3) Pengelolaan kawasan tertentu (Kawasan Industri Cipeundeuy, Kawasan Tegalluar, Kawasan Bandung Utara) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :  Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi perencanaan, pemograman, dan pelaksanaan pengelolaan pada kawasan tertentu secara partisipatif ;  Pengembangan jaringan kerja dan sinergi antar pelaku, serta sumber daya ;  Pengarahan pola investasi baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan ;  Pengendalian dan pemanfaatan di kawasan tertentu, serta penerapan rekayasa teknis/teknologi di dalam pemanfaatan ruang di kawasan

Proses

Persoalan /kasus Subtansi Proses Praktek yang terjadi pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa mengendalikan kegiatan usaha di KBU yang telah merusak fungsi kawasan lindung.

1. Terbukti pemerintah kabupaten tidak bisa mengendalikan perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengembang.

2. Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengendalikan kerusakan lingkungan yang terjadi di KBU

19

Aspek /Tahapan PEMANFAATAN TATA RUANG

Regulasi (Aturan ) Pendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Pasal 14 Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan KBU oleh pengembang telah melanggar KBU sebagai Kawasan Lindung

Proses

tertentu.

Pasal 16 (1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan: a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara.

Penjelasan: Hak penduduk sebagai warganegara meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh, dan mempertahankan ruang hidupnya.

Dalam rangka menghormati hak penduduk sebagai warga negara, pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warganegara.

Pasal 13 1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam,

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini

20

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang : Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Karakteristik Subtansi Proses tidak mengubah bentang alam dan antara lain pedoman teknis ekosistem alami. penatagunaan tanah, persyaratan mendirikan bangunan, persyaratan memanfaatkan bangunan, persyaratan dalam Analisis mengenai Dampak Lingkungan, persyaratan usaha, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16 Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang terakhir.

Pasal 13 Pasal 25 Peran serta masyarakat dalam (1) Tata cara peran serta pemanfaatan ruang wilayah Propinsi masyarakat dalam Daerah Tingkat I dapat berbentuk: pemanfaatan ruang wilayah a. pemanfaatan ruang daratan dan Propinsi Daerah Tingkat I ruang udara berdasarkan peraturan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, agama, adat, peraturan perundangatau kebiasaan yang berlaku; undangan yang berlaku. b. bantuan pemikiran dan (2) Pelaksanaan peran serta pertimbangan berkenaan dengan masyarakat sebagaimana pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud dalam ayat (1) wilayah dan kawasan yang mencakup dikoordinasi oleh Gubernur lebih dari satu wilayah Kepala Daerah Tingkat I. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

21

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan atau f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 16 Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk: a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; e. perubahan atau konversi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 28 (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana

22

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah Rencana Tata Ruang wilayah ditetapkan.

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 19 Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk: a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan; d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas; e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan; f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan atau

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Proses perencanaan Pembangunan TPA Citatah yang dilakukan oleh Pemkab Bandung, Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi tidak melibatkan masyarakat Citatah. Sehingga muncul reaksi penolakan terhadap masyarakat setempat.

23

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 20 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di wilayah kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk: a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan atau b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan

Keberadaan Komisi Amdal : Pasal 9 (1) Komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur-unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, Departemen Dalam Negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi

1. Komisi penilai amdal didominasi oleh pihak pemerintah 2. posisi masyarakat dalam komisi penilai amdal yang lemah

24

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi yang ditugasi bidang perencanaan pembangunan nasional, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang pertanahan, instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, wakil Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Wakil Kabupaten/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pasal 10

(1) Komisi penilai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas unsurunsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan

25

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Perda No 2 tahun 2003 mengenai RTRW Propinsi Jawa Barat

Karakteristik Subtansi dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan

26

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi ruang yang sesuai dengan RTRWP, meliputi : a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRWP yang telah ditetapkan; b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Penataan PKN Metropolitan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 47 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan : a. pembangunan terminal terpadu di Gedebage, Bandung; b. pembangunan TPA regional di Pasirdurung, Cicalengka; c. peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Husein Sastranegara; d. pembangunan terminal agribisnis di Lembang, Kabupaten Bandung; e. pengembangan IPLT di Kota Bandung; f. pembangunan rumah susun di Kota Bandung; g. peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan; h. pengembangan angkutan massal di Metropolitan Bandung.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Sanksi Administratif Pasal 93

27

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa : a. penghentian sementara pelayanan administratif; b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan; c. denda administratif; d. pengurangan luas pemanfaatan ruang; e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

SK Gubernur KDT I Jawa Barat No 181/SK/SK 1624Bapp/1982

Fungsi inti Wilayah Bandung Utara sebagai ruang terbuka hijau dengan : 1. Peruntukan lahan hutan lindung 2. Peruntukan lahan pertanian tanaman keras 3. Pertanian lahan non pertanian

Perda No 12 tahun 2001 tentang perubahan RTRW Kabupaten Bandung

Pasal 12 (5) e.Pengelolaan TPA Leuwigajah, CIpatat dan Pasirdurung dapat dikerjasamakan dengan pihak lain

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pengembangan KBU sudah tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan.

Proses pembangunan TPA oleh PT BRIL Cipatat mengundang reaksi penolakan dari masyarakat sekitar Citatah karena beberapa alasan : 3. proses sosialisasi

28

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

4.

5.

6.

Pasal 31 (1) Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf c terdiri dari : a. SKW Lembang meliputi Situ Lembang, Situ Umar, Taman Bunga Cihideung, Peneropongan Bintang Boscha dan pengembangan Pariwisata Terpadu di

Proses oleh pihak pemda dan PT BRIL dilakukan secara sepihak kepada perwakilan masyarakat yang pro terhadap rencana TPA Pemkab (kecamatan) melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa masyarakat mengatakan setuju dengan rencana TPA PT BRILL belum memiliki ijin pemanfaatan lahan TPA Citatah yang diberikan oleh pemkab Bandung PT BRIL menutup akses rencana pengelolaan TPA kepada Masyarakat.

7.

1. Keberadaan tanah yang akan dijadikan kawasan wisata terpadu Baru Ajak merupakan tanah sengketa.

2. Jika kawasan Wisata direalisasikan akan mengganggu aktivitas peneropongan Boscha.

29

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi eks Tanah baru Adjak dan sektiarnya yang diserasikan dengan kegiatan Observatorium Boscha, Yung Hun, Curug Panganten, Curug Cimahi, perkebunan Sukawarna dan Puncrut;

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

3. KWT Baru Adjak akan berdampak pada

Pasal 60 Kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hokum adapt atau norma sosial yang berlaku ; b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan ; c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung ; d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ; e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung ; f. Masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan/atau

30

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(1)

(2)

(3)

Perda No 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 61 Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan ; Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dengan RTRW Kabupaten Bandung.

Pasal 36 (1) Rencana pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan pelestarian alam; d. kawasan cagar budaya.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada

31

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

huruf a ayat (1) Pasal ini adalah wilayah Bandung Utara.

(3) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi pula sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal ini, meliputi: a. jalur sempadan sungai; b. kawasan sekitar danau buatan/bendungan; c. kawasan sekitar mata air; d. jalur sempadan jalan kereta api; e. kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi; f. sempadan jalan dan jalan bebas hambatan; g. taman kota, taman lingkungan dan pemakaman umum.

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Bandung Utara.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk

32

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah: a. kawasan dengan curah hujan ratarata lebih dari 1.000 mm per tahun; b. lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm; c. mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari; d. kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat; e. kelerengan kurang dari 15 %; f. kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Pasal 100 (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di wilayah Bandung Utara dan mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung Barat.

(2) Disinsentif yang dikenakan untuk menghambat pembangunan di wilayah Bandung Utara adalah: a. tidak dikeluarkan ijin lokasi baru; b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan Punclut; c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital Daerah.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang

33

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW, meliputi: a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan; b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang; c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW; e. konsolidasi pemanfaatan tanah, air dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; f. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; g. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang Pasal 12 (1) Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

34

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi (2) Kebijakan arah pengembangan pemanfaatan ruang adalah: a. mengarahkan dan memprioritaskan perkembangan ke wilayah Bandung Timur; b. mengendalikan perkembangan di wilayah Bandung Barat; c. membatasi pembangunan di wilayah Bandung Utara.

(3) Kebijakan pola pemanfaatan ruang meliputi kebijakan pola pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 13 (1) Kebijakan umum pengembangan kawasan lindung adalah a. mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 10 % dari luas lahan kota; b. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung; c. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan pada kawasan lindung.

(2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung secara khusus adalah: a. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

35

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; b. melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi; c. intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau; d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan mengendalikan alih fungsi ke fungsi lain; e. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap; f. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetikanya; g. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi; h. melestarikan bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;

Perda No 33 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sumedang

Pasal 37 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a dalam perda ini adalah : a. kawasan hutan yang berfungsi sebagai lindung yang berada di

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(1)

36

Aspek /Tahapan

PENGENDALIAN TATA RUANG

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang : Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Karakteristik Subtansi sebagian wilayah kecamatan Tangjung Sari, Jatinangor Cimanggung, jatigede b. kawasan resapan air tersebar di setiap kecamatan.

Pasal 68 (2) (1). Pada kawasan lindun pada kawasan hutan hanya iperbolehkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (2). Kegiatan budi daya yang dilakukan dikaasan lindung di luar kawasan hutan yang menggangu fungsi lindung, maka fungsinya diembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan untuk kegiatankegiatan baru yang dapat menggangu fungsi lindung perlu dibatasi.

Pasal 17 Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 14 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat berbentuk: a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 26 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan pejabat yang berwenang.

37

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan atau b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 17 Pasal 29 Peran serta masyarakat dalam Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan wilayah ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk: Tingkat II dan kawasan di a. pengawasan terhadap pemanfaatan Kabupaten/ ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Daerah disampaikan secara lisan atau Tingkat II, termasuk pemberian tertulis dari informasi atau laporan pelaksanaan mulai tingkat desa ke pemanfaatan ruang; dan atau kecamatan kepada b. bantuan pemikiran atau Bupati/Walikotamadya Kepala pertimbangan untuk penertiban Daerah Tingkat II dan pejabat kegiatan yang berwenang. pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Pasal 18 Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk: a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan; b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan

38

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

ruang; c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan; d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; e. bantuan tenaga ahli; dan atau f. bantuan dana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Pasal 4 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi.

(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 25 1. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah, Pemerintah melaksanakan pemantauan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 26 1. Pembinaan atas penyelenggaraan penatagunaan tanah dilakukan oleh Pemerintah.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman,

39

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses 2. Pemantauan sebagaimana bimbingan, pelatihan, dan dimaksud pada ayat (1) arahan. diselenggarakan melalui Pasal 27 pengelolaan sistem informasi geografi 1. Pengendalian penatagunaan tanah. penyelenggaraan penatagunaan tanah meliputi pengawasan dan penertiban.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah dengan cara supervisi dan pelaporan.

3. Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28 1. Pembinaan dan pengendalian penatagunaan tanah terhadap pemegang hak atas tanah diselenggarakan pula dengan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah.

3. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang hak atas tanah yang belum melaksanakan penyesuaian penggunaan tanahnya.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

40

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Surat keptusan Gubernur Jawa Barat No 912.05/sk 1845/Bappeda/95 tentang Tim pengendalian Pembangunan Wilayah inti Bandung Raya bagian utara (perlu dicari dokumennya)

Karakteristik Subtansi 4. Bentuk-bentuk insentif dan disinsentif ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam lampiran Surat keputusan tersebut Bagian kelima pasal 10 dinyatakan Pasal 10 (1) dalam melaksanakan tugas pokok an fungsinya, tim pengendali dibantu oleh kelompok informasi dan kelompok perimbangan

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

pasal 11 (1). Kelompok informasi bertugas memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan wilayah inti Bandung utara bagian utara dalam aspek social, ekonomi dan lingkungan (2). Kelompok informasi terdiri dari a. persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jabar b. Walhi Jabar c. Bina Lingkungan Hidup Jabar pasal 12 (1) kelompok pertimbangan bertugas memberi masukan sebagai bahan pertimbangan ketua Tim pengendali dalam melaksanakan tugas pokok dan funngsinya (2) kelompok pertimbangan terdiri dari : a. unsure perguruan tinggi

41

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Perda No 2 tahun 2003 mengenai RTRW Propinsi Jawa Barat

Karakteristik Subtansi Proses b. unsure profesi c. Pakar dan peneliti di bidng sumber daya alam dan lingkungan d. Tokoh masyarakat pemerhati lingkungan Kebijakan Pengendalian Pasal 81 Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan Pasal 19 ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan (1) Pengendalian pemanfaatan ruang penertiban diselenggarakan melalui pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penertiban yang didasarkan kepada RTRWP. (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang dan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota agar memperhatikan dan mempertimbangkan RTRWP. Pasal 82 Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan melibatkan peran serta masyarakat.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

1. TKPRD didominasi oleh Pemerintah 2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh TKPRD terhadap kegiatan kegiatan usaha yang telah mengubah fungsi lahan yang dilakukan oleh pengembang.

Pengawasan Pasal 83 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam

1. Mekanisme pengawasan yang belum efektif dilakukan. Hal ini terkait dengan praktek

42

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses Pasal 81 Peraturan Daerah ini diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

(2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, dan pemberian izin pemanfaatan ruang.

(3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola tata ruang adalah sebagai berikut : a. laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang mulai dari Bupati/Walikota setiap triwulan dan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD; b. laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut : 1. perkembangan pemanfaatan ruang; 2. perkembangan perubahan

Persoalan /kasus Subtansi

Proses pemanfaatan lahan bagi pengembangan kawasan KBU yang semakin menjamur 2. Mekanisme penertiban cenderung diskriminatif dan menguntungkan pihak pemodal.

43

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang; 3. masalah-masalah pemanfaatan ruang yang perlu diatasi; 4. masalah-masalah pemanfaatan ruang yang akan muncul dan perlu diantisipasi.

Bagian Ketiga

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Penertiban Pasal 84 (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwewenang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

44

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Pasal 94 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 95 (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai

45

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

46

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung Perda No 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung

Karakteristik Subtansi Kebijakan Pengendalian Pasal 28 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf c mengacu kepada RTRW ini, atau rencana yang lebih rinci yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan ketentuan, standar teknis, kelengkapan prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang ditetapkan.

(2) Pengendalian pemanfaatan ini meliputi mekanisme perijinan, pengawasan dan penertiban.

(3) Kebijakan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: a. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan yang efektif; b. menyusun ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan ijin yang lebih efisien dan efektif; c. menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perijinan bagi kegiatan yang berdampak penting.

(4) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: a. menyusun mekanisme dan

Proses 1.

2.

3.

4.

5.

Persoalan /kasus Subtansi Proses lemahnya kontrol pemerintah untuk mengendalikan proses pemanfaatan tata ruang.

Banyaknya pelanggaran pemanfaatan lahan Tidak efektifnya TKPRD TKPRD didominasi oleh pemerintah PPNS yang belum efektif dan rendah kapasitasnya.

47

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat; b. menyerahkan tanggung jawab utama pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada instansi yang menerbitkan perijinan; c. mengefektifkan TKPRD untuk mengkoordinasikan pengendalian pemanfaatan ruang kota; d. menyediakan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(5) Kebijakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: a. mengintensifkan upaya penertiban secara tegas dan konsisten terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berijin secara bertahap; b. mengefektifkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang danpenertiban gangguan ketertiban umum; c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; d. menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap

48

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; e. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 101 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui mekanisme perijinan, kegiatan pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh TKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, RTRW harus dijabarkan dalam: a. Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau rencana rancangan; b. Perangkat pengendalian, antara lain peraturan pembangunan (zoning regulation), pengkajian rancangan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Panduan Rancang Kota dan standar teknis yang ditetapkan.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

(1) Anggota TKPRD didominasi oleh pemerintah Kota

Dalam implemantasi peran dan fungsi TKPRD tidak jelas.

(2) Posisi masyarakat dalam TKPRD sebagai penonton (3) Belum adanya rujukan teknis RDTRK atau sejenisnya sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran tata

1.

Prinsip-prinsip Perijinan Pasal 102 (1) Tujuan penyelenggaraan perijinan adalah: a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum;

Proses

2.

Prinsip perijinan belum mengacu pada kajian Amdal Terjadinya penyalahgunaan perijinan dan kemudahan perijinan

Adanya kemudahan perijinan pemanfaatan lahan dilahan KBU

49

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas dan kinerja minimum yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) RTRW atau rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, menjadi acuan dari perijinan yang berdampak ruang.

(4) Jenis perijinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon ijin.

(4) Kebijakan pengawasan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 104 Pasal ini adalah: (1) Pengawasan terhadap a. menyusun mekanisme dan pemanfaatan ruang kelembagaan pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam menerus dan berjenjang dengan Pasal 101 ayat (1) melibatkan aparat wilayah dan diselenggarakan melalui masyarakat; kegiatan pemantauan, b. menyerahkan tanggung jawab pelaporan dan evaluasi secara utama pengawasan teknis rutin. pemanfaatan ruang kepada instansi (2) TKPRD melakukan yang menerbitkan perijinan; pengawasan pemanfaatan c. mengefektifkan TKPRD untuk ruang. mengkoordinasikan pengendalian (3) Pemantauan sebagaimana pemanfaatan ruang kota; dimaksud ayat (1) Pasal ini

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

(1) Kebijakan pengawasan dilakukan oleh TKPRD meminimalkan partisipasi masyarakat (2) Pengaturan pemantauan lebih banyak diatur oleh walikota (3) Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh TKPRD

50

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses d. menyediakan mekanisme peran dilakukan oleh aparat serta masyarakat dalam pengawasan. Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta oleh masyarakat umum.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap penyimpangan/pelanggaran rencana tata ruang secara khusus dilakukan oleh instansi pemberi ijin dan instansi lain yang terkait.

(5) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

(5) Kebijakan penertiban Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal Pasal 105 ini adalah: (1) Penertiban terhadap a. mengintensifkan upaya penertiban pemanfaatan ruang secara tegas dan konsisten terhadap sebagaimana kegiatan yang tidak sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 101 ayat rencana tata ruang dan atau tidak (1) dilakukan berdasarkan berijin secara bertahap; laporan perkembangan b. mengefektifkan fungsi Penyidik pemanfaatan ruang hasil Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pengawasan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam (2) Tindakan penertiban menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang dan penertiban diselenggarakan gangguan ketertiban umum; melalui pemeriksaan dan c. mendayagunakan masyarakat, penyelidikan atas semua instansi teknis dan pengadilan secara pelanggaran/penyimpangan proporsional dan efektif untuk dalam pemanfaatan ruang yang menertibkan pelanggaran dilakukan terhadap

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Penertiban cenderung diskriminatif dan menguntungkan pemodal

51

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses pemanfaatan ruang; pemanfaatan ruang yang tidak d. menyusun dan menerapkan sesuai dengan rencana tata perangkat sanksi administratif dan ruang. fiskal yang efektif untuk setiap (3) Penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang pemanfaatan ruang dilakukan secara konsisten; oleh Pemerintah Daerah e. menerapkan prinsip melalui aparat yang diberi ketidaksesuaian penggunaan yang wewenang dalam hal rasional dalam penertiban penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. pemanfaatan ruang, termasuk aparat kelurahan.

(4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

(3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui: a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Sanksi Administrasi Pasal 114 Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan

PENYIDIKAN Pasal 119 (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

1. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan tata ruang karena tidak diberikan ruang

(1)

(2)

Masih rendahnya kapasitas PPNS dalam menangani kasus-kasus lingkungan Kuantitas PPNS yang

52

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses ruang, baik yang dilakukan oleh dimaksud dalam Peraturan penerima ijin maupun pemberi Daerah ini dapat juga ijin. dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 115 (PPNS) di lingkungan (1) Jenis pelanggaran rencana tata Pemerintah Daerah yang ruang yang dilakukan masyarakat pengangkatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal ditetapkan sesuai dengan 114 terdiri dari: peraturan perundanga. pelanggaran fungsi ruang; undangan yang berlaku. b. pelanggaran intensitas pemanfaatan (2) Dalam pelaksanaan tugas ruang; penyidikan, para Pejabat PPNS c. pelanggaran tata massa bangunan; sebagaimana dimaksud pada d. pelanggaran kelengkapan prasarana ayat (1) pasal ini berwenang: bangunan. a. menerima laporan atau (2) Jenis pelanggaran rencana tata pengaduan dari seseorang ruang yang dilakukan dinas tentang adanya tindak pidana; dan atau aparat Pemerintah Daerah b. melakukan tindakan adalah penerbitan perijinan yang pertama pada saat itu di tidak sesuai dengan rencana tata tempat kejadian dan ruang, dan atau tidak sesuai dengan melakukan pemeriksaan; prosedur administratif perubahan c. menyuruh berhenti seorang pemanfaatan ruang yang ditetapkan. tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Pasal 116 d. melakukan penyitaan benda Bentuk dasar penertiban bagi dan atau surat; pelanggaran rencana tata ruang e. mengambil sidik jari dan bagi masyarakat sebagaimana memotret seseorang; dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) f. memanggil seseorang untuk terdiri dari: dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli a. peringatan dan atau teguran; yang diperlukan dalam b. penghentian sementara pelayanan hubungannya dengan administratif; pemeriksaan perkara; c. penghentian sementara kegiatan h. menghentikan penyidikan pembangunan dan atau setelah mendapat petunjuk pemanfaatan ruang;

Persoalan /kasus Subtansi Proses masih rendah

53

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses d. pencabutan ijin yang berkaitan dari Penyidik Umum bahwa dengan pemanfaatan ruang; tidak terdapat cukup bukti, e. pemulihan fungsi atau rehabilitasi atau peristiwa tersebut bukan fungsi ruang; merupakan tindak pidana dan f. pembongkaran bagi bangunan yang selanjutnya melalui Penyidik tidak sesuai dengan Umum memberitahukan hal rencana tata ruang; tersebut kepada Penuntut g. pelengkapan/pemutihan perijinan; Umum, tersangka dan h. pengenaan denda. keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

Pasal 117 Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

91 Sanksi Pidana Pasal 118 (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1. Rendahnya jumlah denda yang diberikan bagi pelanggar tata ruang 2. Sanksi yang diberikan belum memaksima;kan pada aturan hokum lainnya.

54

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Perda No 12 tahun 2001 tentang Perubahan RTRW Kabupaten Bandung

Karakteristik Subtansi Pasal ini, tindak pidana atas pelanggaranpemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang ; (2) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi beberapa jenis perizinan yang diselenggarakan melalui mekanisme/prosedur tertentu yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri ; (3) Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk :  Pelaporan dengan cara penyampaian informasi secara objektif tentang pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;  Pemantauan melalui proses pengamatan, pengawasan, dan pemeriksaan tentang perubahan kualitas tata ruang dan perubahan

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

1. Pemkab Bandung tidak melakukan upaya pengendalian/kontrol pengembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan di kawasan Lindung 2. mudah dikeluarkan perijinan terhadap pihak pengembang oleh pemerintah kabupaten Bandung 3. tidak berjalannya pengawasan yang dilakukan terhadap pengembang yang berada di Kawasan Bandung utara.

4. lemahnya penegakan hukum yang bagi pelanggar hokum tata ruang dan hokum laiinya.

Proses

Mekanisme pengawasan tidak berjalan

55

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

(4)

Karakteristik Subtansi lingkungan yang tidak sesuai rencana tata ruang ;  Evaluasi, yaitu penilaian kemajuan pemanfaatan ruang berdasarkan tujuan rencana tata ruang yang dikehendaki.

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi administratif, pidana, maupun perdatta, sebagai berikut :  Sanksi administratif, yaitu keputusan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau; tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, seperti: penghentian kegiatan, pembongkaran ;  Sanksi perdata diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, seprti pencabutan hak, pengenaan denda, ganti rugi, pemenuhan kewajiban tertentu, dan beberapa bentuk sanksi lainnya dapat ditentukan dan diatur dalam

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

56

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung 

Karakteristik Subtansi perjanjian, dapat berupa ganti rugi dan disinsentif ; Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam bab VIII Pasal 64.

Pasal 49 (1) Kegiatan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dilakukan melalui :  Pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbaggai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem ;  Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegaitan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung ;  Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegaitan yang mengganggu fungsi lindung kawasan ;  Pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, agar pelaksanaannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Lemahnya kontrol pemkab terhadap pengembangan Kawasan Bandung utara

(2) Kegiatan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang

57

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi di kawasan lindung dilakukan melalui :  Penerapan ketentuanketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan ;  Penerapan ketentuanketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah terganggu ;  Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasan lindung yang dilakukan kegiatan penambangan bahan galian.

Pasal 53 (1) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Bupati ; (2) Dalam kegiatan perizinan, selain kesesuaian dengan rencana tata ruang, harus dipertimbangkan pula aspek teknis.

Kegiatan

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

(1) Kontrol bupati tidak ada terhadap pelanggaran pengrusakan lingkungan akibat pelanggaran tata ruang ( lahan KBU) (2) Tidak adanya Institusi semacam TKPRD

58

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan/atau memiliki nilai strategis bagi kepentingan daerah/nasional, sepanjang tidak merugikan/menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau mengubah struktur pemanfaatan ruang, dapat dipertimbangkan melalui mekanisme dan prosedur perizinan yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri ; (3) Kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh dinas/instansi atau tim yang ritunjuk dan diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang dilakukan secara periodic oleh aparat pemberi izin atau secara incidental oleh tim yang dibentuk untuk maksud tersebut. Hasil laporan pemantauan dan evaluasinya menjadi data dan bahan evaluasi/peninjauan kembali RTRW dan rencana-rencana di bawahnya Pasal 62 Dalam pengendalian pemanfaatan

Proses

Persoalan /kasus Subtansi Proses yang melakukan kontrol yang mengendalikan pemanfaatan ruang.

(3) Tidak ada ruang bagi masyarakat melakukan kontrol terhadap pelanggaran tata ruang

Lemahnya kontrol masyarakat terhadap

Tidak adanya ruang bagi masyarakat terhadap

59

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a.

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ; b.

Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 63 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Bupati dan pejabat yang berwenang.

Ketentuan Sanksi Pasal 64 (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah dan tidak mengikuti mekanisme perizinan pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana ditetapkan dalam Perda tersendiri ini diancam Pidana

Proses

Persoalan /kasus Subtansi Proses kegiatan pemanfaatan proses pengawasan lahan yang dikembangkan. pemanfatan ruang.

Mekanisme pelaporan yang tidak berjalan

Dalam prakteknya masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi

(1) Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tata ruang (2) Tidak memberikan efek jera bagi pelanggar aturan tata ruang

60

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; (2)

Persoalan /kasus Proses

Subtansi

Proses

Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Psal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

(1)

(2)

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 65 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengangkatnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

(1)

Masih rendahnya kapasitas PPNS dalam menangani kasus-kasus lingkungan

(2)

Kuantitas PPNS yang relative sedikit, belum memenuhi kebutuhan di lapangan

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini

61

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses berwenang : b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; c. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempatkan kejadian serta melakukan pemeriksaan ; d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ; e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ; i. Menghentikan penyidikan setelah

Subtansi

Proses

62

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik

Persoalan /kasus

Subtansi

j.

Perda no 33 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sumedang

Proses mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawa bkan.

Subtansi

Proses

Pasal 21 Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh tim koordinasi penataan ruang daerah kabupaten yang ditetapkan oleh bupati Pasal 20 (3) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban ijin yang berkaitan dengan rencana tata ruang (4) Pengendalian pemanfaatan

63

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi Proses ruang sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1, merupakan slah satu alat kewenangan kabupaten dalam setiap pemberian ijin agar selalu memperhatikan dan empetimbangkan rencana tata ruang Pasal 81 Koordinasi pengendalian ketertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh bupati melalui tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan persan serta masyarakat Pengawasan ; Pasal 80: Pasal 82 Pengendalian pemanfaatan ruang (1). Pengawasan terhadap siselenggarakan melalui kegiatan pemanfaatan ruang pengawasan dan penertiban terhadap sebagaimana dimaksud dalam pemanfaatan ruang baik di kawasan pasal 80 perda ini lindung maupun kawasan budidaya. diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan pelaporan dan evaluasi secara rutin yang dilaksanakan oleh TKPRD Penertiban pasal 83 : (1) penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 perda ini, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan laporan hasil perkembangan pemanfaatan ruang

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

64

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Persoalan /kasus Proses (2) penertiban yang ada pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat yang berwenag (3) bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian sangsi yang terdiri dari dari sanksi adamnistrtif dan sanksi pidana

Subtansi

Proses

Sanksi Pidana Pasal 118 (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyidikan : Pasal 100

65

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi

Proses (1) penyidikan terhadap pelenggaran perda ini dilakukan oleh PPNS dan Tim TKPR di lingkungan pmerintah kabupaten yang pengangkatannya ditetapakan sesuai dengan peratuan perundangan yang beralku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipl dan TKPR sebagaimana dimaskud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima laporan pengaduan dari seseoarang tentang adanya tindak pidana b. melakukan tindakan pertama pada saat itu diempat kejadian dan melakukan pemerikasaan c. menyuruh berhenti seseoarang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka d. melakukan penyitaan benda atau surat e. mengambil sidik jari dan memetrot seseorang f. memagil seseorng untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. mendatangkan seseoarang ahli yang diperlukan dalam

Persoalan /kasus Subtansi

Proses

66

Aspek /Tahapan

Regulasi (Aturan ) Pendukung

Karakteristik Subtansi h.

i. j. k.

Persoalan /kasus Proses hubungan dengan pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik uumum bahwa tidak terdapat cukup ukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberiahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga mengadkan tindakan lain menurut hokum ynag dapat dipertanggung jawabkan menghentikan penyidikan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidkan tindak pidana pelanggaran perda menuut hokum yang bertangung jawab

Subtansi

Proses

Peninjauan Kembali Rencana tata ruang Wilayah Pasal 96 1. RTRW yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali paling lambat 5 tahun sekali 2. apabila dalam hal peninjauan kembali terdapat perubahan perubahan dimaksud perlu ditetapkan dalam perda .

67