14 Modul Penganggaran Daerah Peka Perdamaian Tingkat Kabupaten/Kota by Perkumpulan INISIATIF

U MOD

PENGANGGARAN DAERAH

PEKA PERDAMAIAN

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Program Peace Through Development in Disadvantages Area (PTDDA) Kerjasama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan United Nations Development Programme (UNDP)

Modul Penganggaran Daerah Peka Perdamaian Tingkat Kabupaten/Kota Penanggung Jawab: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP dan Ir. Simon L. Himawan, MA. Penanggung Jawab Kegiatan: M. Syamsul Tarigan, Ph.D. Koordinator Substansi: Abdul Charis, SE, M.Si. Penulis: Saeful Muluk, Zenni Muryaman, Pius Widiyatmoko Editor: Rizki Estrada O.P. Narasumber: Moh. Yasin, M. Syamsul Tarigan, Abdul Charis, Para Pegiat Perencanaan Perkumpulan INISIATIF Bandung Perancang dan Penata Letak: Pieter P. Setra Hak Cipta PTDDA-KPDT ÂŠ 2014 ISBN: 978-602-19767-3-9 xi + 188 ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Februari 2014 Penerbit Proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 http://www.ptdda.org

Terimakasih Ucapan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya dalam pengembangan dan penerbitan Panduan dan Modul ini, disampaikan kepada: 1. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2. ConďŹ&#x201A;ict Prevention and Recovery Unit - United Nations Development Programme (CPRU-UNDP) 3. Seluruh Staf PMU PTD Nasional dan Daerah 4. Perkumpulan Inisiatif 5. Seluruh tim penulis, narasumber, editor dan penata letak

Sambutan

enerapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan berbagai produk hukum tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Tujuan utama dikeluarkannya Undang-undang/ berbagai peraturan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah untuk menata dan mensingkronisasi seluruh perencanaan dan penganggaran pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun wilayah, menjadi satu kerangka perencanaan yang utuh dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Namun, seringkali upaya pembangunan yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, justru memicu konflik sosial di beberapa daerah. Kondisi ini bisa terjadi apabila proses pembangunan itu sendiri tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, netralitas dan akuntabilitas. Proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi seharusnya sejak dini sudah dapat memperhitungkan potensi gejolak sosial yang mungkin timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Selain itu, pembangunan juga seharusnya dapat dijadikan media oleh semua pihak untuk mendorong perdamaian dan menciptakan harmoni sosial di antara masyarakat. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melalui proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) mencoba mengembangkan lebih lanjut gagasan tentang perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang peka perdamaian yang sebelumnya digagas Bappenas melalui proyek Peace Through Development (PTD) pada konteks penganggaran Daerah yang Peka Perdamaian. Gagasan ini sangat relevan mengingat perencanaan dan penganggaran merupakan satu-kesatuan yang saling terkait. Disamping itu, berbagai persoalan pembangunan seringkali muncul sebagai akibat tidak terakomodirnya berbagai kebutuhan masyarakat hasil musrenbang dalam proses penganggaran.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Untuk mendorong keselarasan antara perencanaan dan penganggaran di daerah, dalam rangka menciptakan kebijakan pembangunan yang peka perdamaian, maka gagasan penyusunan Panduan dan Modul Pelatihan tentang Penganggaran Peka Perdamaian patut mendapatkan apresiasi. Panduan dan Modul ini setidaknya dapat dijadikan rujukan para perencana pembangunan di daerah dalam menyusun anggaran pembangunan yang peka perdamaian dan sekaligus menjaga konsistensi antara penganggaran dengan hasil-hasil perencanaan pembangunan yang di laksanakan di tingkat desa, kecamatan, SKPD dan kabupaten/kota. Akhirnya, saya atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), yang sekaligus selaku National Project Director (NPD) dari Proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Panduan dan Modul ini, khususnya kepada para penulis, editor, narasumber dan penata letak yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Panduan dan Modul ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada United Nations Development Programme (UNDP) selaku Mitra Pembangunan Pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam proyek ini. Semoga Panduan dan Modul ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para Perencana Pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel dan peka perdamaian.

Salam Damai. Jakarta, Februari 2014 Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) selaku National Project Director (NPD)

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

Kata Pengantar

embangunan tidak cukup hanya ditopang oleh gagasan dan strategi sektoral, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi saja tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap perubahan. Banyak program pemerintah digulirkan di satu sisi telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan terhadap kerentanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kultural. Di sisi lain, ketika optimisme setiap daerah mengejar ketertinggalan dengan memfokuskan pada upaya meningkat indikator pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tanpa diimbangi suprastruktur sosial yang memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok ke dalam situasi sulit yang dapat menggoncang tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerapkali tidak terduga dengan munculnya berbagai indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya, melebarnya kesenjangan, dan ketidakadilan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas dan konflik sara yang dapat menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan selama bertahun-tahun.

Kecenderungan yang terjadi selama ini, program pembangunan daerah yang dirumuskan lebih mengarah pada upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana fisik karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap lapangan kerja, dan argumentasi ekonomis lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa daerah lebih mengupayakan pembangunan infrastruktur fisik dibanding pembangunan non fisik, karena kondisi geografis, akses yang terbatas dan keterisolasian, memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Isu lain, menyangkut kesesuaian dan kesinambungan

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional yang seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu dikelola dengan baik dengan mengupayakan sistem perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi. Dimana kebutuhan pembangunan ekonomi dan prasarana fisik dapat seiring dengan penguatan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial, penguatan kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, memperkecil kesenjangan antarkawasan, kerjasama lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari. Selanjutnya bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tatanan sosial secara kondusif dengan memperkuat keseluruhan aspek pengembangan sektoral, kewilayahan dan budaya secara terpadu. Hal ini sangat ditentukan oleh komitmen dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang pro-rakyat, berkeadilan dan peka konflik. Langkah awal yang sangat strategis dimulai dengan menata sistem pembinaan aparatur dengan memberikan bekal yang memadai terkait pemahaman, kesadaran dan keterampilan dalam menginternalisasikan nilainilai perdamaian dalam kerangka kerja pembangunan. Salam Damai.

Jakarta, Februari 2014 National Project Manager (NPM) PMU-PTDDA

M. Syamsul Tarigan, Ph.D.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

vii

Daftar Isi Kata Pengantar KPDT Kata Pengantar PTDDA Daftar Isi Daftar Power Point Transparansi (PPT) Daftar Bahan Praktik Daftar Singkatan Bagian I - PENGANTAR MODUL I.1. Mengapa Buku Modul ini disusun? I.2. Keterkaitan Modul Musrenbang dengan Modul Penganggaran I.3. Pengguna Buku Modul I.4. Struktur Penulisan Buku Modul I.5. Struktur Penulisan Modul Belajar I.6. Pendekatan Pelatihan I.7. Durasi Pelaksanaan Pelatihan I.8. Peserta Pelatihan dan Tim Fasilitator I.9. Modiﬁkasi Modul Bagian II - KUMPULAN MODUL PELATIHAN POKOK BAHASAN I: PEMBUKAAN SPB 1a. Orientasi Belajar SPB 1b. Kontrak Belajar, Pre-Test dan Evaluasi Diri POKOK BAHASAN II: KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 2a. Konﬂik dan Pembangunan SPB 2b. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian POKOK BAHASAN III: PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 3a. Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian SPB 3b. Penyusunan RKA- SKPD Peka Perdamaian SPB 3c. Analisis RAPBD Peka Perdamaian

viii

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

POKOK BAHASAN IV: PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 4a. Pengawalan Anggaran Peka Perdamaian SPB 4b. Sosialisasi RAPBD Peka Perdamaian POKOK BAHASAN V: PENUTUPAN SPB 5a. Post Test, Evaluasi Diri dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SPB 5b. Rencana Tindak Lanjut Bagian III - CONTOH TERAPAN Langkah-Langkah Mengelola Pelatihan Contoh Kurikulum Pelatihan Contoh Jadwal Pelatihan LAMPIRAN

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

Daftar Power Point Slide (PPT) NO. PPT

JUDUL

PPT.1a.

Orientasi Belajar

PPT.1b.

Kontrak Belajar, Pre-test dan Evaluasi Diri

PPT.2a.

Konﬂik dan Pembangunan

PPT.2b.

Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

PPT.3a.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – PPAS

PPT.3b.

Penyusunan RKA- SKPD Peka Perdamaian

PPT.3c.

Analisis RAPBD Peka Perdamaian

PPT.4a.

Pengawalan Anggaran Daerah Peka Perdamaian

PPT.4b.

Sosialisasi RAPBD Peka Perdamaian

PPT.5a.

Post-Test, Evaluasi Diri dan Evaluasi Pelatihan

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Halaman

Daftar Singkatan ADD

Alokasi Dana Desa

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BADIKLAT

Badan Pendidikan dan Latihan

DPPKD

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

KPDT

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

PAD

Pendapatan Asli Daerah

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPD

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

PTDDA

Peace Through Development in Disadvantages Area

RAPBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Renstra

Rencana Strategis

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

SPD

Sistem Penganggaran Daerah

SKPD

Satuan Kerja Pemerintahan Daerah

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

UU PKS

Undang-Undang Penanganan KonďŹ&#x201A;ik Sosial

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

bagian 1 PENGANTAR MODUL Mengapa Buku Modul Ini Disusun? Keterkaitan Modul Musrenbang dengan Modul Penganggaran Pengguna Buku Modul Struktur Penulisan Buku Modul Struktur Penulisan Modul Belajar Pendekatan Pelatihan Durasi Pelaksanaan Pelatihan Peserta Pelatihan dan Tim Fasilitator Modifikasi Modul

PENGANTAR MODUL

BAGIAN

Pengantar Modul I. MENGAPA MODUL INI DISUSUN?

odul pelatihan ini dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas baik aparatur pemerintahan daerah maupun masyarakat sipil di daerah dalam mendorong pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu pendekatan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Modul ini merupakan acuan untuk memandu proses pelatihan baik bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat sipil yang dilaksanakan secara khusus untuk memberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu pendekatan dalam mendorong harmonisasi proses pembangunan, penanganan konflik dan penyelesaian masalah sosial Pengarusutamaan perdamaian merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang perlu dikawal semua pihak agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan sinergis. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan proses penganggaran yang proporsional di tingkat kabupaten/kota. Secara khusus, modul ini mengarahkan pengguna untuk memahami dasar pendekatan konsep dan strategi pengarusutamaan perdamaian dalam penyelenggaraan pembangunan, meskipun dalam praktiknya tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan secara reguler. Modul ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan tema-tema peka perdamaian sebagai pengarusutamaan ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang perlu dirancang secara komprehensif dalam menghadapi pelbagai perubahan dan tantangan yang dapat terjadi, terutama dalam membangun kemampuan aparatur di dalam melakukan upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik serta bentuk tindak kekerasan dalam pelaksanaan pembangunan. Modul Penganggaran Daerah Peka Perdamaian ini merupakan pengembangan dari serangkaian kegiatan pelatihan fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) peka perdamaian yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat sipil dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di 10 (sepuluh) daerah pasca-konflik dari 5 (lima) provinsi di Indonesia pada 2012.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

PENGANTAR MODUL

Di sisi lain, pemerintah pun telah berkomitmen dalam penanganan konflik dan menciptakan kondisi pemulihan sebagai upaya membangun perdamaian sebagai salah satu strategi menuju pencapaian stabilitas keamanan, perlindungan HAM, dan sistem perencanaan dan penganggaran yang tepat guna. Komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam peraturan tersebut tertera bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban meredam potensi konflik dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik. Proses perencanaan yang telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelatihan fasilitasi Musrenbang peka perdamaian perlu ditindaklanjuti dengan penganggaran yang peka perdamaian. Dalam konteks inilah modul ini hadir sebagai wahana untuk meningkatkan cakrawala pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan baik bagi masyarakat sipil maupun pemerintah dalam mewujudkan anggaran peka perdamaian. Modul ini disusun dalam bentuk panduan pelatihan dengan maksud memberikan pemahaman dan keterampilan bagi staf perencana dan penganggaran atau pun pihak lain yang berkepentingan dalam mengintegrasikan kebutuhan wilayah dan sektoral dalam penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Secara khusus modul ini ditujukan untuk membantu pemerintahan daerah dalam merumuskan visi, misi, prioritas pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dan isu lainnya yang dianggap relevan ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

II.

KETERKAITAN MODUL MUSRENBANG DENGAN MODUL PENGANGGARAN

Buku modul dan panduan perencanaan dan penganggaran daerah terbagi menjadi dua paket buku berdasarkan pada sasaran peserta yang dilatih. Paket Buku Pertama adalah modul pelatihan dan panduan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten bagi kalangan pemerintah daerah yang mempunyai keterampilan khusus dan membidangi lingkup perencanaan daerah serta kelompok masyarakat sipil. Paket Buku Kedua adalah modul panduan penganggaran daerah peka perdamaian bagi kalangan pemerintahan daerah ataupun kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang memilliki pengetahuan dan keterampilan khusus dan membidangi konteks penganggaran daerah.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

PENGANTAR MODUL

BAGIAN

Kedua paket buku modul dan panduan bersifat independen dan saling melengkapi. Independen dengan pengertian bahwa buku modul dan panduan bisa digunakan secara terpisah murni, dan bisa saling melengkapi karena buku modul dan panduan bisa juga dipergunakan secara bersama-sama. Untuk itu dianjurkan untuk membaca keduanya secara lengkap agar bisa mendapatkan gambaran tentang peran yang semestinya dapat dimainkan.

III. STRUKTUR PENULISAN MODUL Struktur modul Pelatihan Penganggaran Peka Perdamaian ini terdiri atas 3 bagian.:

BAGIAN I: Pengantar Modul

Terdiri atas penjelasan-penjelasan mengenai urgensi keberadaan modul ini dan cara menggunakan modul pelatihan ini

BAGIAN II: Kumpulan Modul Pelatihan.

Terdiri atas 4 (empat) Pokok Bahasan (PB). Tiap pokok bahasan terdiri dari Sub Pokok Bahasan

BAGIAN III: Contoh-contoh Terapan.

Terdiri atas contoh struktur organisasi penyelenggara pelatihan, contoh kurikulum, panduan kunjungan lapangan dan jadwal pelatihan

IV. CARA MEMBACA MODUL Modul ini dilengkapi beberapa simbol untuk membantu pembaca dalam memahami keseluruhan proses pembelajaran. Alat ini dapat memandu pembaca dalam menggunakan setiap langkah kegiatan belajar dengan petunjuk khusus sebagaimana berikut:

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

SIMBOL

PENGANTAR MODUL

KOMPONEN

PENJELASAN

Sub Pokok Bahasan

Merupakan materi dari judul Pokok Bahasan (PB), tujuan belajar, metode, media, alat dan bahan, waktu belajar.

Proses Belajar

Merupakan halaman berisikan langkahlangkah belajar.

Merupakan bahan belajar yang dipergunakan fasilitator saat memandu, cuplikannta terdapat di dalam proses Power Point Transparansi belajar. Tersedia soft file PPT di dalam CD. (PPT) Bila tidak tersedia alat, fasilitator dapat melakukan penyampaian materi secara lisan saja.

Media Belajar

Merupakan halaman berisikan materi yang digunakan sebagai bahan belajar. Misalnya lembar permainan, lembar kerja dan lembar kerja individual peserta.

Sumber Rujukan

Sumber rujukan adalah buku Panduan penyusunan anggaran peka perdamaian. dapat juga ditambah yang lainnya, misalnya dokumen regulasi yang dirujuk.

PENDEKATAN PELATIHAN

Buku modul ini dirancang dengan prinsip pembelajaran orang dewasa (POD) yang menekankan pada kreativitas dan interaksi peserta dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara bersama. Adapun pendekatan yang tertera dalam modul pelatihan ini, yakni: 1. Pemaparan. Pendekatan ini terdapat di setiap modul. Pemaparan pada umumnya dilakukan narasumber maupun peserta didalam penyampaian materi 2. Diskusi. Pendekatan ini terdapat disetiap modul. Diskusi merupakan kesempatan bagi peserta untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan pada setiap materi bahasan 3. Curah pendapat. Pendekatan ini digunakan hampir disetiap modul yang bertujuan untuk mendorong partisipasi peserta dan bertukar pengalaman

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

PENGANTAR MODUL

BAGIAN

4. Praktik. Pendekatan ini digunakan secara khusus di setiap modul. Yang dipraktikkan merupakan materi bahasan yang secara khusus memerlukan pemecahan masalah, ide, gagasan, dan pandangan meliputi analisis anggaran. 5. Kerja perorangan. Digunakan saat peserta diberikan tugas, seperti membaca buku, tugas harian/kelompok untuk persiapan praktik ataupun kunjungan lapangan. 6. Permainan. Permainan digunakan untuk mendorong dinamika antar-peserta. Sementara itu, digunakan sebagai pemecah kebekuan baik di awal sesi maupun di tengah sesi materi bahasan saat peserta mengalami kejenuhan; 7. Bermain peran. Suatu cara penguasaan pokok bahasan materi melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan memerankan tokoh hidup pada situasi dan kondisi tertentu dan dimainkan lebih dari satu peserta.

VI. DURASI PELATIHAN Pelatihan ini dirancang selama 3 hari dengan agenda sebagai berikut: Hari pertama: Merupakan pengantar dan pembuka kegiatan pelatihan, berupa orientasi belajar, kontrak belajar dan evaluasi diri, dilanjutkan dengan konsep dan kerangka kebijakan penganggaran daerah peka perdamaian mencakup konflik dan pembangunan, perencanaan dan penganggaran peka perdamaian, dan penyusunan KUA-PPAS peka perdamaian; Hari kedua: Pembahasan lebih ditekankan pada pokok bahasan pengertian, lingkup, dan langkah-langkah penyusunan anggaran peka perdamaian. Proses pembelajaran diarahkan pada curah pendapat, diskusi kelompok, studi kasus dan praktik. Adapun lingkup pokok bahasan yang diulas meliputi Penyusunan RKA-SKPD dan Analisis RAPBD Peka Perdamaian; Hari ketiga: Merupakan pengantar tentang kiat-kiat pengawalan anggaran peka perdamaian dan sosialisasi RAPBD peka perdamaian. Diakhiri dengan proses evaluasi partisipatif dari peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.

VII. PENGGUNA MODUL Modul Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian merupakan salah satu rujukan dalam memahami pengarusutamaan perdamaian sebagai bagian integral dari pentahapan proses pembangunan. Tugas utama pemerintahan daerah dan masyarakat sipil adalah mengintegrasikannya dalam mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

PENGANTAR MODUL

Modul ini diharapkan dapat mempermudah pemerintahan daerah dalam merumuskan program untuk memastikan pengarusutamaan perdamaian dapat digunakan dalam keseluruhan tahapan proses pembangunan beserta dampaknya bagi masyarakat. Modul ini disediakan bagi aparatur pemerintahan daerah, kelompok masyarakat sipil, praktisi, akademisi dan atau pihak yang berkepentingan lainnya dengan arahan pelatihan yang fleksibel disertai dengan bahan-bahan untuk mendukung dan meningkatkan upaya dalam pembangunan perdamaian. Lebih khusus ditujukan bagi pengguna untuk: •

Menyediakan ide dan informasi, sumberdaya untuk tenaga fasilitator mengenai pembangunan perdamaian yang efektif;

•

Menyediakan bahan interaktif yang mencakup dimensi konseptual dasar pembangunan perdamaian dalam pembangunan daerah;

•

Memberikan modul pelatihan yang mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan perdamaian, khususnya analisis anggaran;

•

Menyediakan fasilitator dengan pilihan yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan peserta dan konteks lokal mereka.

VIII. PESERTA PELATIHAN Peserta pelatihan merupakan utusan dari SKPD, dengan jumlah peserta maksimal 25 orang dengan kriteria peserta sebagai berikut: • •

Memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan penganggaran; Ditugaskan oleh pimpinan lembaga.

IX. TIM FASILITATOR Pembentukan tim fasilitator menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Tim fasilitator adalah individu-individu yang mempunyai kemampuan menjadi fasilitator penyusunan anggaran daerah --baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Tim fasilitator dibentuk oleh pemerintah daerah dengan SK bupati/walikota atau kepala Bappeda. Kriteria tim fasilitator dari kalangan pemerintah: • • •

Pernah menjadi anggota TAPD Berpengalaman menjadi narasumber kegiatan sosialisasi, pertemuan, lokakarya Lebih baik bila berpengalaman sebagai fasilitator

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

PENGANTAR MODUL

BAGIAN

Kriteria tim fasilitator dari kalangan non-pemerintah: • •

Pernah menjadi mitra Bappeda dan atau SKPD dalam proses perencanaan penganggaran dan atau pembangunan perdamaian. Berpengalaman menjadi fasilitator dan atau narasumber dan atau fasilitator untuk pemerintah.

X. MODIFIKASI MODUL Modul Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian sangat terbuka untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari peserta pelatihan ataupun dari daerah itu sendiri.

Catatan Penting: •

Modul ini dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber belajar bagi aparatur pemerintahan daerah, sangat dianjurkan agar dapat dimasukkan dalam kurikulum pembinaan aparatur daerah, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional di Badan Diklat;

•

Upayakan tidak menggunakan modul ini secara kaku atau sama persis seperti yang terdapat dalam modul ini (ﬂeksibel).

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

bagian 2 KUMPULAN MODUL

POKOK BAHASAN I: PEMBUKAAN POKOK BAHASAN II: KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN POKOK BAHASAN III: PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN POKOK BAHASAN IV: PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN POKOK BAHASAN V: PENUTUPAN

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

POKOK BAHASAN I:

PEMBUKAAN

SPB 1a. Orientasi Belajar

Pengantar

Sesi ini penting untuk membangun motivasi, kesetaraan, ketertiban, dan kekompakan peserta pelatihan, serta mendorong kesepakatan bersama untuk menetapkan keefektifan pelatihan. Selanjutnya peserta diajak melakukan evaluasi diri dan pre-test, untuk menilai kecakapan dan pengetahuan peserta pelatihan terhadap dirinya masing-masing menjelang pelatihan Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan:

Tujuan

Waktu Metode Media Alat

•

Memahami latar belakang penyelenggaraan pelatihan, tujuan dan keluaran, lembaga penyelenggaran, tim pelatih, metode dan jadwal pelatihan

•

Memahami kebutuhan belajar peserta tentang materi-materi yang akan disampaikan

•

Mengungkapkan harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan yang akan dilakukan

45 menit Presentasi, Curah Pendapat Power Point Transparancy (PPT) Laptop, LCD projector

Bahan Bacaan

Orientasi Belajar dan Perkenalan.

Lembar Bantu Belajar

Tidak Dibutuhkan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pengantar (5 menit) 1. Buka pertemuan dengan salam 2. Mulai dengan memperkenalkan diri dan sampaikan peran selama pelatihan

Permainan: Nama dan Keterangan Sifat (20 menit) 3. Buka sesi dengan permainan pembuka “Salam Damai” 4. Mintalah setiap peserta untuk mengenalkan nama disertai dengan kata kerja keterangan dibelakangnya.dan untuk peserta berikutnya harus mengucapkan kata kerja keterangan yang telah diucapkan oleh peserta pertama, dan seterusnya. 5. Sampaikan pada peserta, kata wajib yang perlu disampaikan sebelum memperkenalkan diri yaitu Salam Damai. Contoh:

Salam Damai, saya “ Ado” dan saya “Senang” hari ini, Salam Damai, Saya Ade dan saya Senang dan BUGAR saat ini” , salam damai, saya adi , saya SENANG dan BUGAR dan TERHARU saat ini, dan seterusnya.

6. Lakukan sampai setiap peserta memperkenalkan diri.

Pemaparan: Agenda Pelatihan (15 menit) 7. Paparkan bahan presentasi tentang tujuan dan agenda pelatihan mencakup: • Latar Belakang, tujuan dan keluaran dari pelatihan • Lembaga penyelenggara, Tim Pelatih dan Narasumber • Alir dan jadwal pelatihan selama 4 (empat) hari.

Penutup (5 menit) 8. Tutup sesi. Berikan ulasan mengenai pembahasan materi selanjutnya.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

Bahan Presentasi Slide 2

Slide 1

T j Tujuan P Pelatihan l tih • Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah maupun masyarakat k sipil i il d dalam l menerapkan k gagasan pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu pendekatan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. • Menyediakan ide dan informasi , sumber daya lainnya mengenai pembangunan perdamaian efektif. • Menyediakan bahan yang mencakup dimensi konseptial dasar pembangunan perdamaian dan pembangunan daerah.

Orientasi Belajar Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Slide 4

Slide 3

Agenda dan Durasi Pelatihan

Keluaran Pelatihan • P Peserta pelatihan l ih dapam d memahami h i kkonsep dan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan b d daerah h yang peka k perdamaian. d i • Memahami kriteria dan indikator perencanaan d penganggaran d dan daerah h peka k perdamaian. d y • Memahami langkah-langkah dan ide-ide yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah agar rumusan program dan kegiatan prioritas yang peka perdamaian.

• Orientasi Belajar, Belajar Kontrak Belajar dan Tes Awal • Konflik dan P b Pembangunan • Pengantar Perencanaan & Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Hari Kedua • KUA- PPAS Peka Perdamaian • RKARKA PEKA PERDAMAIAN • Analisis RAPBD Peka Perdamaian

• Analisis RAPBD Peka Perdamaian (lanjutan) • Mengawal Program Peka Perdamian • Sosialisasi RAPBD

Hari Ketiga

Hari Pertama

3 hari Kegiatan

Slide 5

Harapan & Kekhawatiran - Apa harapan peserta mengikuti pelatihan ini ? - Apa kekhawatiran peserta menjelang dan setelah mengikuti pelatihan ?

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 1

Orientasi Belajar dan Perkenalan A. Pengertian Orientasi belajar merupakan istilah yang digunakan dalam sebuah kegiatan pelatihan berupa kesepakatan antara pelatih, peserta dan penyelenggara. Kesepakatan itu meliputi agenda, proses dan jadwal pelatihan, serta sejumlah prinsip dan aturan yang dirumuskan bersama agar pelatihan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Agar ketentuan ini dapat diingat selama kegiatan, sebaiknya hasil kesepakatan bersama dapat ditempelkan di dinding dalam ruangan. Dengan adanya kontrak belajar maka penyelenggaraan pelatihan menjadi kepentingan dan komitmen bersama, bukan hanya lembaga penyelenggara. Membangun kepercayaan pada diri peserta terhadap keberadaan tim fasilitator, nara sumber dan materi pelatihan merupakan hal penting, sehingga harus dibangun secara sengaja. Kepercayaan yang besar dari peserta akan mempermudah proses adopsi terhadap materi pelatihan.

B. Permainan Untuk mendorong suasana pelatihan yang nyaman, gembira, dan positif, permainan pemecah kebekuan pun turut disajikan agar peserta pelatihan tidak merasa bosan dan jenuh selama mengikuti kegiatan pelatihan. Permainan di sela pelatihan bertujuan untuk menciptakan suasana pelatihan yang menyenangkan dan menyegarkan tanpa mengurangi esensi dari setiap pokok pembahasan yang disampaikan.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

SPB 1b. KONTRAK BELAJAR, PRE-TEST DAN EVALUASI DIRI Pengantar

Tujuan

Waktu Metode Media Alat

Untuk membangun kesepakatan bersama dalam menetapkan efektivitas pelatihan perlu didorong kesepahaman antara peserta dan pelatih dalam melaksanakan pelatihan berupa aturan main seperti tata tertib ataupun sanksi. Selain itu, peserta pun didorong untuk dapat mengevaluasi diri dan disertai pre-test yang bertujuan untuk menilai kecakapan peserta pelatihan terhadap dirinya masing-masing •

Merumuskan aturan main didalam melaksanakan pelatihan merujuk pada prinsip pembelajaran orang dewasa

•

Memahami kebutuhan belajar peserta terhadap materi-materi yang akan disampaikan selama pelatihan

45 menit Pemaparan dan kerja perorangan. • • •

PPT : Kontrak belajar dan Pre-test Lembar Evaluasi Diri Formulir Pre-Test

Laptop, LCD projector

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pengantar (5 menit) 1. Buka pertemuan dengan salam 2. Mulai dengan memperkenalkan diri dan sampaikan peran selama pelatihan

Kontrak Belajar: Membuat Aturan Main (15 menit) 3. Paparkan tentang tujuan dari kontrak belajar 4. Mintalah tanggapan peserta untuk bisa mewujudkan harapan selama mengikuti pelatihan 5. Undang peserta untuk memberikan masukan mengenai aturan main/norma belajar yang perlu disepakati agar proses pelatihan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, contoh seperti; â&#x20AC;˘ Tepat waktu â&#x20AC;˘ Tidak merokok selama mengikuti pelatihan, dan lain-lain.

Pre-test dan Evaluasi Diri (20 menit) 6. 7. 8. 9.

Bagikan lembar evaluasi diri dan Pre-test kepada peserta pelatihan Sampaikan tata cara pengisian dan keluaran yang diharapkan kepada peserta pelatihan Sampaikan langkah pertama yang perlu diisi oleh peserta Beri waktu kepada peserta untuk mengisi formulir, kumpul setelah usai mengisi.

Penutup (5 menit) 10. Tutup sesi. Berikan ulasan mengenai pembahasan materi selanjutnya.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

Bahan Presentasi 1b Slide 2

Slide 1

Kontrak Belajar -1

Kontrak Belajar, Belajar Pre-test dan Evaluasi Diri

- Apa yang dapat membuat proses belajar kita menyenangkan dalam menerima materi? - Apa perlu aturan main?

Seperti Apa????

Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

- Apakah TEPAT WAKTU mengikuti pelatihan BAIK untukk ANDA??

Slide 4

Slide 3

Pre Test Pre-Test Kontrak Belajar j -2

- Apakah p MEROKOK selama mengikuti g pelatihan BAIK p bagi ANDA? - Apakah BERDISKUSI sendiri selama ikuti pelatihan BAIK bagi rekan ANDA? - Apakah MAKAN dan MINUM selama ikuti pelatihan BAIK untuk ANDA? - Ada Ad Lagi L i ???SEPAKAT dengan d A Aturan B l j Kita? Belajar Ki ?

Sejauhmana Pengetahuan Anda? • Langkah Langkah-langkah: langkah: – Isilah format yang telah diterima dari pelatih. – Jawab 15 pertanyaan sesuai dengan apa yang anda tahu/rasakan terhadap materimateri t i yang akan k disampaikan. di ik – Lihat p petunjuk j selanjutnya j y p pada format

Slide 5

Evaluasi Diri • Langkah-langkah: Langkah langkah: – Isilah format yang telah diterima dari pelatih. – Jawab J b 10 pertanyaan sesuaii dengan d apa yang anda tahu/rasakan terhadap materi-materi yang akan k disampaikan. di ik – Lihat petunjuk selanjutnya pada format

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar

Formulir 1: Lembar Pre-Test Nama

_______________________________________________

Asal Lembaga/institusi

_______________________________________________

Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat merujuk pada pertanyaan berikut : 1. Perseteruan atau benturan fisik dengan tindak kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional, merupakan definisi dari ? a. b. c. d.

Konfrontasi Konflik sosial Bencana sosial Jawaban a,b, dan c benar.

2. Yang tidak termasuk upaya-upaya membangun perdamaian diantaranya, kecuali : a. Mencegah dan mengintervensi penghentian konflik kekerasan. b. Bernegosiasi untuk menciptakan dan membina perdamaian untuk jangka panjang. c. Mengabaikan potensi konflik dan mempertahankan kelompok-kelompok yang bertikai. d. Jawaban a,b, dan c benar. 3. Dasar hukum penanganan konflik sosial termuat dalam undang-undang : a. b. c. d.

UU No. 3 tahun 2002 UU No. 24 tahun 2007 UU No. 7 tahun 2012 Jawaban a, b dan c benar.

4. Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik seblum, pada saat maupun sesudah konflik disebut ? a. b. c. d.

Pencegahan konflik Penghentian konflik Pemulihan pasca konflik Penanganan konflik

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

5. Unsur-unsur pemerintahan yang berperan dalam penanganan konflik sosial, adalah ... a. Pemerintahan daerah, provinsi dan pusat. b. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik c. TNI dan POLRI d. Jawaban a, b dan c benar. 6. Di bawah ini merupakan dasar hukum yang mengandung pasal-pasal tentang sistem penganggaran daerah, kecuali : a. b. c. d.

UU No. 25/2004 UU No. 17/2003 UU No. 33/2004 UU No. 41 /2009

7. Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun disebut : a. b. c. d.

RKA-SKPD KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS Jawaban a, b dan c benar.

8. Program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD disebut: a. b. c. d.

RKA-SKPD KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS Jawaban a, b dan c benar.

9. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya disebut: a. b. c. d.

RKA-SKPD KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS Jawaban a, b dan c benar.

10. Berikut merupakan langkah-langkah pembahasan PPAS, kecuali : a. Menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan b. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program c. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan d. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan. MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

11. Dalam penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan : a. b. c. d.

Kerangka pengeluaran jangka menengah Penganggaran terpadu Penganggaran berbasis kinerja Jawaban a, b dan c benar.

12. Keluaran/hasil yang didapatkan dari proses analisis anggaran daerah adalah ... a. Arah atau kecenderungan kebijakan pemerintah dan belanja. b. Konsistensi kebijakan penganggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta terhadap prinsi penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. c. Strategi pembiayaan dan peningkatan daerah berdasarkan hasil kajian mendalam, fenomena yang dihadapi dan memperhatikan potensi, kekuatan dan masalah yang dihadapi. d. Jawaban a, b dan c benar. 13. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam analisis anggaran adalah... a. b. c. d.

Struktur penerimaan PAD Alokasi Belanja untuk sektor publik dan kesejahteraan sosial Komposisi dana perimbangan Propinsi, kota dan Kabupaten Jawaban a, b dan c benar

14. Hasil analisis anggaran dapat secara strategis mendukung upaya advokasi anggaran untuk ? a. b. c. d.

Membangun pusat data dan informasi Perubahan kebijakan dan hukum Penguatan legislatif dan peningkatan kapasitas masyarakat Jawaban a, b dan c benar.

15. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan Citizen Budget ? a. Sebuah dokumen yang diproduksi oleh masyarakat sipil yang dipublikasikan pada waktu yang tidak sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan anggaran dan hanya disampaikan pada kalangan tertentu. b. Sebuah dokumen yang dikelola oleh pemerintah yang memuat informasi anggaran secara ringkas yang disajikan dalam format bahasa jelas dan sederhana . c. Sebuah dokumen yang dikelolan kelompok masyarakat sipil yang berisi sebatas ringkasan anggaran. d. Jawaban a, b dan c benar.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

Kunci Jawaban: Nomor dan kunci jawaban 1

Catatan: Siapkan formulir berisikan pilihan berganda yang berkaitan dengan pokok bahasan materi pelatihan. Fotokopi formulir sebanyak jumlah peserta dan bagikan untuk diisi. Pastikan kunci jawaban tidak termasuk dalam bahan yang difotokopi. Formulir serupa akan diisi merupakan form yang disampaikan pada saat evaluasi diri di awal pelatihan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar

Formulir 2: Evaluasi Diri Pra-Pelatihan Nama Peserta

: __________________________________________________

Asal Institusi/Lembaga : __________________________________________________ Jabatan

No.

Pertanyaan

Saya memahami tentang Kerangka perencanaan dan penganggaran daerah

Saya mengerti tentang dasar hukum penanganan konflik

Saya memahami mengenai pengarusutamaan perdamaian

Saya paham mengenai struktur APBD

5. 6. 7.

: __________________________________________________

Saya menguasai cara penyusunan KUAPPAS Saya menguasai cara penyusunan RKASKPD Saya memahami teknik-teknik analisis anggaran daerah

Saya mengerti tentang menyusun RAPBD

Saya mengerti Analisa Standar Belanja

10.

Saya tahu untuk menetapkan strategi pengawalan anggaran

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

SR 1

R 2

C 3

T 4

ST 5

Pokok Bahasan I: Pembukaan

BAGIAN

Catatan: Siapkan form berisikan daftar pertanyaan penilaian diri yang berkaitan dengan pokok bahasan materi pelatihan. Fotokopi form sebanyak jumlah peserta dan bagikan untuk diisi. Form serupa akan diisi merupakan form yang disampaikan pada saat evaluasi diri di awal pelatihan. Format evaluasi diri yang digunakan bersifat kualitatif dan bisa menjadi sangat subyektif. Karena itu peserta perlu didorong untuk melakukan pemberian skor se-obyektif mungkin dengan cara menemukan patokan nilai kualitatif seperti tinggi, sedang dan rendah. Tabel skor: nilai 5 artinya sudah mengetahui dan memahami semuanya; nilai 4 adalah mengetahui separuh-separuh; 3 artinya berarti masih cukup tahu banyak; 2 artinya sebatas mengetahui belum memahami sepenuhnya; dan 1 artinya masih rendah, atau belum mengetahui sama sekali.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 2

KONTRAK BELAJAR, PRE-TEST DAN EVALUASI DIRI Kontrak Belajar Kontrak belajar adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sebuah kegiatan pelatihan atau pembelajaran berupa kesepakatan antara pelatih, peserta dan penyelenggara. Kesepakatan itu mencakup tujuan, keluaran, agenda pelatihan, serta sejumlah prinsip dan aturan main beserta sanksinya yang dirumuskan secara bersama agar pelatihan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Evaluasi Diri Seseorang yang siap belajar adalah seseorang yang dapat mengukur kapasitas diri dan memahami kebutuhan belajarnya. Evaluasi diri merupakan pendekatan untuk pengumpulan data awal kemampuan dan pengetahuan peserta. Penilaian diri peserta ini disebut self assessment karena dilakukan oleh peserta sendiri di awal dan akhir pelatihan untuk memetakan kemampuan dan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta secara kualitatif dan dapat menjadi pertimbangan bagi pelatih dalam memfasilitasi. Cara ini sekaligus dapat menjadi bahan untuk penjajakan kebutuhan belajar secara cepat (rapid need assesment) dengan memetakan kemampuan peserta yang ada.

Pre-Test Pelatihan ini juga menggunakan format pre-test dan post-test yang memuat sejumlah pertanyaan pilihan berganda (multiple choice). Format ini ditambahkan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang dianggap lebih kuantitatif dan objektif. Hasilnya kemudian akan ditabulasikan. Sedangkan evaluasi diri yang lebih subjektif, dan hasilnya dapat menjadi bahan refleksi kesiapan belajar.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

POKOK BAHASAN II:

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 2a. Konflik dan Pembangunan

Pengantar

Di sesi ini peserta akan diajak untuk membangun kesamaan pandang, pengertian untuk memahami mengenai konflik dan perdamaian. Seringkali dalam melihat sebuah konflik dipandang sebagai hal buruk dan berkonotasi negatif, dan banyak memandang bahwa perdamaian merupakan hal yang baik dan berkonotasi positif. Para peserta diajak untuk melihat seberapa dalam konflik dapat berdampak pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dan seberapa penting pembangunan perdamaian akan membawa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, dengan beranjak dari kasus setempat. •

Tujuan

• •

Waktu Metode

Media

180 menit Pemaparan, curah pendapat, kerja kelompok dan pleno. • • • • •

Alat

Menyamakan pemahaman peserta dalam menetapkan sudut pandang mengenai konflik dan perdamaian. Mendorong peserta untuk memiliki rasa perdamaian (sense of peace). Mendorong peserta untuk memiliki sense of crisis yang tinggi, serta kepeduliannya terhadap pembangunan perdamaian.

PPT. Konflik dan Pembangunan. Lembar Perpektif konflik dan perdamaian. Lembar Asumsi Konflik dan Perdamaian. Lembar Penggalian Kasus Konflik Setempat yang berdampak pada Pembangunan. Dokumen UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Laptop, LCD projector.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pembukaan (5 menit) 1. Buka pertemuan dengan salam 2. Jelaskan tujuan sesi dan hasil yang diharapkan

Pemaparan (30 menit) 1. Paparkan materi tentang Konflik dan Pembangunan. 2. Minta tanggapan peserta pelatihan mengenai materi yang telah dipaparkan.

Kerja Kelompok 1: Membangun Pandangan & Menggali Asumsi (60 menit) 1. Bagi peserta menjadi 4 (empat) kelompok 2. Bagikan kepada setiap peserta, lembar kerja sebagai berikut : • Lembar Perspektif Konﬂik dan Perdamaian • Lembar Asumsi Konﬂik dan Perdamaian 3. Minta peserta mengisi lembar perpektif & lembar asumsi sesuai dengan petunjuk yang tertuang di dalamnya. 4. Minta perwakilan peserta untuk memaparkan hasil kerja kelompok. 5. Amati dan catat proses curah pendapat untuk mempertajam sudut pandang peserta pelatihan tentang konflik dan perdamaian; 6. Rangkum secara garis besar hasil pendapat dan pandangan dari setiap peserta, dan simpulkan secara ringkas. Hasil ringkasan, sampaikan kepada peserta untuk ditanggapi dan bila perlu disepakati sebagai sudut pandang keseluruhan.

Kerja Kelompok 2: Menggali Kasus Konflik Setempat (80 menit) 1. Tetap berkelompok seperti semula. 2. Ajak peserta untuk mengingat kembali kejadian/potensi konflik yang terjadi di daerahnya. Diskusikan apakah konflik tersebut termasuk dalam: • Konflik sebagai dampak pembangunan, konflik sebagai realitas sosial, konflik akibat kebijakan/regulasi. • Konflik laten, konflik terbuka, konflik di permukaan.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

3. Tugas kelompok menuliskan sebuah kasus sepanjang satu halaman yang meliputi penjelasan 5W 1 H ke dalam Lembar Penggalian Kasus. Dua kelompok memilih jenis konflik laten dan dua kelompok lainnya memilih jenis konflik di permukaan/terbuka. 4. Perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

Penutup (5 menit) Rangkum secara ringkas hasil proses sesi.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Bahan Presentasi 2a Slide 2

Slide 1

Pokok-pokok SPB 2a • Memahami Konflik

Konflik, K flik Perdamaian P d i dan d P b Pembangunan

– – – –

Pengertian Konflik. Perbedaan b d Konflik flik dan d Kekerasan. k Eskalasi Konflik. Dimensi Konflik .

• Memahami Perdamaian

– Pengertian perdamaian. – Deeskalasi k l d dan Pengembangan b Perdamaian. d

• Perspektif Pembangunan Peka Perdamaian

– Pasal 9 UU No.7/2012 No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai dasar hukum. – Konsep, prinsip/nilai (ringkasan modul pembangunan partisipatif bernuansa damai). damai)

Slide 4

Slide 3

P Pengenalan l Konflik K flik (1)

M Memahami h i Konflik K flik • Konflik dan Kekerasan merupakan 2 hal yang berbeda. – Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. – Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Slide 5

Slide 6

Pengenalan l Konflik fl k (2) ( ) • Tanpa Konflik, dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamin, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. • Konflik Laten, sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan di atas, perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. nyata dan • Konflik Terbuka adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. • Konflik di Permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

P Pengenalan l Konflik K flik (3)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Slide 8

Slide 7

Pengenalan Konflik (4)

Eskalasi Sengketa (Ilya Moeliono)

• Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. • Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. • Pengelolaan g konflik bertujuan j untuk membatasi dan menghindari g kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. • Resolusi konflik menangani g sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. sumber-sumber sumber konflik sosial dan • Transformasi konflik mengatasi sumber politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatas sosial dan politik yang positif.

Slide 9

• Kewenangan/Urusan (Desa, Kelurahan, Kecamatan) • Prosedur d Perencanaan Penganggaran • Menciptakan Inovasi dengan Menciptakan Ruang-ruang Publik; blik Komisi i i Perdamaian, d i Warung Informasi, Pembuatan Perda Perencanaan Pengangaran, Nota Kesepakatan B Bupati i Dan D DPRD untukk Penentuan Pagu Indikatif

konfrontasi Insiden pencetus

laten

Perdebatan, pernyataan sikap,

terbuka

mencuat

kekerasan ketegangan,

selentingan, tuduhan, tuntutan

Tidak nyaman, gelisah, ngomel

Bagaimana menurunkan Proses pengelolaan intensitas konflik seawal sengketa sesuai mencapai keadaan mungkin sebelum kritis?

Memahami Perdamaian (1)

• Memotret Realitas dan Dinamika Konflik • Mengintervensi Perencanaan dan Memasukannya Dalam Perencanaan

Konflik Kebijakan Pembangunan Berdampak Konflik (Dampak)

krisis

Slide 10

Dimensi Konflik Realitas dan dinamika konflik

Bagaimana kita dapat Sistim pemantauan & mengetahui terjadinya peringatan dini eskalasi seawal mungkin?

• Pembangunan dapat Menyebabkan Dampak Konflik • Memastikan Semua Program/Kegiatan Tidak Melahirkan Dampak Konflik

Slide 11

• P Perdamaian d i merupakan k upaya penyelesaian l i konflik. k flik • Upaya-upaya perdamaian secara tidak sadar, kita praktikkan ktikk dalam d l k hid kehidupan sehari-hari. h ih i • Tindakan memaafkan dan meminta klarifikasi atas suatu persoalan adalah contoh kecil penyelesaian konflik. • Tindakan-tindakan Tindakan tindakan perdamaian skala kecil akan mencegah akumulasi konflik. • Perwujudan situasi damai merupakan upaya terusmenerus yang melekat dalam keseharian kita.

Slide 12

Perdamaian d i dan d Deeskalasi k l i

Memahami Perdamaian (2) • U Upaya perdamaian d i juga j merupakan k tanggung t j jawab b negara, baik tingkat nasional dan daerah. Baik yang menjalankan j kekuasaan eksekutif,, legislatif g maupun p yudikatif. • Tujuan bernegara dan berbangsa Indonesia tercantum d l dalam pembukaan b k UUD 1945 :

– Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. – Memajukan kesejahteraan umum. – Mencerdasakan kehidupan berbangsa. – Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Slide 13

• Upaya-upaya deeskalasi sedini mungkin sebelum menjadi terbuka, apalagi sebelum krisis, merupakan pengembangan perdamaian. Upaya-upaya upaya deeskalasi berbentuk • Upaya program/kegiatan tahunan pemerintah nasional maupun daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Jika ik desain d i dan d sasaran program/kegiatan /k i tepat bisa mencegah konflik merebak lebih jauh.

Slide 14

Pembangunan Bernuansa Damai Pembangunan Sensitif Konflik

Pengertian Pembangunan Bernuansa Damai

• Pembangunan bernuansa damai seharusnya diartikan lebih dari sekedar pembangunan yang tidak menimbulkan konflik kekerasan. • Karakteristik pembangunan bernuansa damai :

– Masyarakat berpartisipasi aktif sejak inisiatif awal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. – Kerja sama antar pelaku pembangunan berlangsung harmonis dan hubungan kerja erat. – Tidak menyulut konflik atau menyebarnya rasa curiga antar kelompok maupun kelompok. – Masyarakat menikmati hasil kerjanya baik hasil fisik, sosial dan lingkungan yang terpelihara dan rasa keadilan terpenuhi. – Tingkat kepuasan tinggi, perasaan perasaan-perasaan perasaan negatif dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang merusak kelompok. – Kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan terus meningkat sehingga siap menghadapi hal-hal baru di masa mendatang

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 16

Slide 15

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Nilai-Nilai Perdamaian dalam Pembangunan • • • • • •

• Di Indonesia pengaturan penanganan konflik sosial diatur dalam Undang Undang-Undang Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. • Ruang lingkup penanganan konflik sosial :

Kejujuran. Ketulusan. Ketulusan Solidaritas. Tenggang Rasa/Toleransi. Rasa/Toleransi Keadilan. K Kerendahan d h Hati. H ti

– Pencegahan Konflik – Penghentian Konflik – Pemulihan Pasca Konflik

• Pelatihan ini lebih banyak ban ak memusatkan mem satkan diri di lingkup pencegahan konflik.

Slide 18

Slide 17

Upaya Pencegahan Konflik (2)

Upaya Pencegahan Konflik (1)

3. Meredam d potensii konflik. k flik

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat.

Melakukan perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, mengintensifkan dialog antarkelompok, t k l k menegakkan kk h k hukum t tanpa diskriminasi.

Mengembangkan toleransi dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah, menghormati perbedaan suku, bahasa, adat, perbedaan pendapat. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sebagai sesama manusia.

4. Membangun M b sistem it peringatan i t dini. di i

2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Melakukan penelitian pemetaan wilayah potensi konflik, f pemanfaatan f modal sosial, penguatan dan pemanfaatn fungsi intelejen.

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Slide 19

Slide 20

Perencanaan partisipatif bernuansa damai merupakan titik awal yang penting dari kegiatan pembangunan p g bernuansa damai Materi perencanaan partisipatif bernuansa damai melalui mekanisme musrenbang akan dibahas di Modul 2b. musrenbang, 2b

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Rujukan • Modul Pelatihan Pembangunan Partisipatif Bernuansa Damai,, PTD-Bappenas-UNDP, pp , 2010. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang g Konflik f Sosial. Penanganan • Ilya Moeliono, Memadukan Kepentingan, Memenangkan Kehidupan, Studio Driya Media, 2003 • Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik : K Ketrampilan il dan d Strategi S i Bertindak, B i d k The Th B British iih Council Indonesia, 2001

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar

Lembar Kerja Perorangan 1: Perspektif Konflik dan Perdamaian Nama

__________________________________________

Asal Lembaga/institusi

__________________________________________

Apa Itu Konflik dan Perdamaian? :

__________________________________________

Ketika Anda mendengar kata tentang “konflik”, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Tuangkan dalam bentuk gambar apa yang Anda bayangkan dalam kotak di bawah ini

Ketika Anda mendengar kata tentang “perdamaian”, apa yang terbayang di dalam pikiran Anda? Tuangkan juga dalam bentuk gambar apa yang Anda bayangkan dalam kotak di bawah ini

Tuliskan dalam kata-kata, apa yang telah Anda gambarkan di atas

Tuliskan dalam kata-kata, apa telah Anda gambarkan di atas

____________________________________________

Sebagian besar orang memandang konflik sebagai wujud buruk dan memiliki konotasi negatif, dan perdamaian sebagai wujud baik, dan memiliki konotasi positif. Bagaimana Anda memandangnya merujuk pada apa yang telah ada gambar dan telah Anda tuliskan? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar

Lembar Kerja Perorangan 2. Asumsi Konflik dan Perdamaian Nama

: _________________________________________________

Asal Institusi/Lembaga

: _________________________________________________

Apa asumsi Anda mengenai Konflik dan Perdamaian dengan menggunakan formulir dibawah ini: Jawablah pertanyaan dengan “Ya“ dan “Tidak” merujuk pertanyaan di bawah ini : No.

Pertanyaan

Pilih

Apakah konflik merupakan bagian dari kehidupan secara alami?

Tidak

Apakah konflik itu baik?

Tidak

Apakah konflik itu buruk?

Tidak

Apakah konflik sama dengan kekerasan?

Tidak

Bisakah konflik diselesaikan di luar aturan hukum yang berlaku?

Tidak

Apakah konflik tercipta dengan sendirinya?

Tidak

Apakah konflik merupakan hal yang diharapkan kehadirannya?

Tidak

Jawablah pertanyaan dengan “Ya” dan “Tidak” merujuk pertanyaan di bawah ini :

No.

Pertanyaan

Pilih

Apakah perdamaian merupakan bagian dari kehidupan secara alami?

Tidak

Apakah perdamaian itu baik?

Tidak

Apakah perdamaian itu buruk?

Tidak

Apakah perdamaian sama dengan pencegahan konflik?

Tidak

Bisakah upaya perdamaian dibangun di luar aturan hukum/ perundangan yang berlaku?

Tidak

Apakah perdamaian tercipta dengan sendirinya?

Tidak

Apakah perdamaian merupakan hal yang diharapkan kehadirannya?

Tidak

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar

Lembar Kerja Kelompok 1: Penggalian Kasus Konflik Setempat yang Berdampak pada Pembangunan 1. Deskripsikan kejadian/potensi kasus konflik setempat dengan menggunakan tabel berikut: Apa konfliknya Siapa Kapan Mengapa terjadi Di mana Bagaimana

2. Analisis kasus konflik di atas dengan menggunakan tabel berikut: Tingkat eskalasi konflik Dimensi Konflik (konflik sebagai realitas, konflik akibat kebijakan, konflik sebagai dampak pembangunan) Gambaran dampak konflik terhadap pembangunan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

BAHAN BACAAN 3

“Perspektif Pembangunan, Pencegahan Konflik dan Perdamaian” A. Memahami Konﬂik Dalam rangka menata upaya pembangunan dan pemeliharaan perdamaian pasca konflik di Indonesia, perlu melihat situasi dan peristiwa konflik di masa lalu serta perkembangannya berikut dengan upaya penanggulangannya, termasuk keberhasilan dan kegagalan upaya penanggulangannya. Agar upaya pemeliharaan perdamaian pasca konflik bisa lebih berhasil, sehingga upaya antisipasi yang dilakukan bukan hanya menghentikan konflik, melainkan dapat mengakomodasi dan mengeliminir potensi konflik. Oleh karena itu, perlu sebuah proses perencanaan yang matang dan integratif. Pokok persoalan menyangkut masalah konflik di Indonesia secara umum adalah hal sebagaimana berikut: • Analisis terhadap bentuk-bentuk konflik seperti jenis konflik, peran aktor, dampak konflik dan tren perkembangannya • Analisis penyebab timbulnya konflik seperti faktor penyebab timbulnya konflik atau potensi konflik, faktor pemicu terjadinya peristiwa konflik, dan faktor yang mengakibatkan besarnya konflik • Analisis penanganan konflik menyangkut upaya pembinaan/peningkatan kapasitas dalam upaya untuk mengeliminir potensi konflik, mencegah konflik terjadi, mengeliminir dampak konflik, serta upaya konsolidasi/rehabilitasi akibat kejadian konflik. Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konﬂik Sosial, sumber – sumber konflik adalah sebagai berikut: • Permasalahan yang berkitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya • Perseteruan antar umat beragama dan/atau intar umat beragama, antar suku dan antaretnis • Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi • Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha • Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Melalui analisis ketiga permasalahan tadi, sekiranya dapat memperluas cakrawala pandangan dalam rangka menyusun strategi penanganan konflik yang lebih komprehensif, sehingga dapat mendukung upaya pembangunan perdamaian berikut pelestariannya di masa yang akan datang, yang secara kongkrit menerapkannya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Pengenalan situasi konflik secara umum ada 4 macam, sebagaimana tertera pada gambar berikut ini. SASARAN

P E R I L A K U

Perilaku il k yang Selaras Tanpa Konflik

Konflik Laten

K flik di Permukaan Konflik P k

K flik Terbuka Konflik T b k

Perilaku yang Bertentangan B

Sumber: Mengelola Konflik, 2001

1. Situasi tanpa konflik: Dalam kesan umum, situasi ini lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika ingin keadaan ini terus berlangsung, harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif; 2. Situasi konflik laten: Sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan, sehingga perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; 3. Situasi konflik terbuka: Konflik berakar dalam dan sangat nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya; 4. Situasi konflik di permukaan: Konflik memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Perspektif Pembangunan, Pencegahan KonďŹ&#x201A;ik dan Pengembangan Perdamaian

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan banyak kepentingan. Kepentingan-kepentingan antar-pihak tidak selamanya seiring sejalan dan oleh karenanya kadang menimbulkan persinggungan atau perbedaan kepentingan. Persinggungan atau perbedaan kepentingan inilah yang disebut sebagai konflik. Konflik dalam pengertian ini sudah terjadi dalam keseharian kita, dan kita juga terbiasa menyelesaikannya dengan dialog, mencari klarifikasi dan komunikasi dua arah. Perspektif konflik diawali sebuah premis bahwa konflik itu sendiri bukan hanya bentuk penyimpangan, melainkan sebuah fakta normal yang tidak bisa terhindarkan dari kehidupan maupun sebuah pembangunan. Dengan demikian tujuan perdamaian dan pencegahan konflik dalam perspektif pembangunan adalah untuk mencegah pergeseran konflik menjadi tindak kekerasan atau bentuk-bentuk penindasan. Perspektif tersebut menunjukkan bagaimana semua aktor pembangunan dapat memperkuat kontribusi mereka secara sederhana dan berdampak lebih besar secara bersama-sama dengan lebih bertanggungjawab secara koheren. Oleh karena itu, setiap aktor pembangunan perlu lebih mendukung pembangunan jangka panjang dengan cara berkontribusi secara konsisten dalam pencegahan konflik dan membangun perdamaian. Pencegahan konflik adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat ketegangan dan mencegah pecahnya konflik dan tindak kekerasan, dengan tujuan utama guna mencegah tindak kekerasan pada skala besar dan mengarah pada tindak kekerasan kolektif. Pencegahan konflik menaruh perhatian besar pada tindakan deesklasi sedini mungkin.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Pembangunan perdamaian melihat pada tindakan pasca-konflik mengacu pada kebijakan, strategi dan tindakan yang bertujuan untuk membangun kapasitas dalam masyarakat untuk menyelesaikan dan menangani konflik tanpa kekerasan, sedangkan pencegahan konflik merupakan upaya dalam mengurangi risiko kekerasan besar yang diperbaharui di masyarakat yang telah mengalami konflik di masa lalu. Jantung dari kedua proses perdamaian dan pencegahan konflik adalah kebutuhan untuk memperkuat ketahanan dan kemampuan dalam masyarakat untuk mengelola perubahan dan menyelesaikan perbedaan. Hubungan antara pembangunan, pencegahan konflik dan perdamaian secara intrinsik terkait. Pembangunan dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi mengacu secara luas untuk proses sosial, ekonomi, dan politik yang membuka kemampuan manusia diperluas untuk dapat mengarungi kerentanan di masyarakat, mendorong reaksi terhadap pencegahan dan terlibat secara jangka panjang dalam membangun perdamaian. Dengan demikian, peacebuilding harus dipandang sebagai proses untuk menghantar perubahan ke arah konsolidasi perdamaian yang antara lain tercermin dari pelbagai keadaan yang menunjukkan berfungsinya kembali otoritas pemerintahan bersama dengan institusi khusus yang dibentuk untuk memberikan pelayanan khusus. Maka dari itu, peace building sebagai tindakan nyata yang dimaksudkan untuk mendukung serta memajukan perdamaian dan sebagai proses yang bersifat agregatif. Proses agregatif tersebut diberlakukan untuk merajut kembali struktur sosial (politik, ekonomi, sosial, budaya dan psikologikal) melalui pembangunan dalam arti luas, dan dengan demikian mencakup demokratisasi, pembangunan serta reformasi sektor keamanan. Sifat agregat juga dimaksudkan untuk menggarisbawahi bahwa berhasil atau tidaknya pembangunan perdamaian ditentukan oleh sinergetik dari tindakan-tindakan nyata yang terjadi pada berbagai tahap dan tingkatan. Di daerah-daerah pasca konflik, baik pemerintahan nasional maupun provinsi dihadapkan pada sejumlah tugas penting untuk merajut kembali kesatuan sosial. Namun pemerintah yang terbentuk kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, mulai dari divided government yang kerap menjadi biang in-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sampai dengan reformasi sektor keamanan yang membuka persoalan baru, khususnya koordinasi lintas-instansi yang tidak mudah diwujudkan baik karena tidak adanya otoritas politik maupun karena tidak adanya aturan main yang disepakati bersama. Di lain pihak, masyarakat kerap kali masih tenggelam dalam persoalan lama. Memori kolektif tentang konflik tidak dengan sendirinya terhapus hanya dengan perjalanan waktu. Budaya kekerasan, primordialisme, rendahnya loyalitas kepartaian adalah sebagian dari berbagai faktor yang menyebabkan konflik sosial tidak sepenuhya dapat dikelola melalui institusi politik, atau secara lebih umum, menyebabkan nation-craft lebih rumit dari state-craft, dan state craft lebih kompleks dari political-craft.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Oleh sebab itu, keberhasilan post-conﬂict peace building amat ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah kapasitas yang memadai dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Kapasitas itu perlu, selain tentu saja validitas, visibilitas perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusannya, kapasitas untuk melaksanakan menjadi penting karena pada umumnya lacking of capacity dapat terakumulasi menjadi soal besar.

C. Masalah Utama Perdamaian Pasca Konﬂik1 Daerah-daerah pasca-konflik umumnya masih dalam kondisi perdamaian rentan (peace vulnerabilities) sehingga konflik mudah kembali muncul ke permukaan. Tantangan dihadapi terutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (peace gaps), antara tujuan perdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat, sehingga perdamaian menjadi rentan dan konflik kekerasan mudah muncul kembali ke permukaan. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan maka penting dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (fullﬁling the peace gaps), baik pada level kebijakan maupun level komunitas. Kesenjangan perdamaian ini terjadi disebabkan oleh beberapa sebab. Bisa bersumber dari masalah-masalah di sekitar pencapaian perdamaian (peace making), atau kesepakatan damai (peace accord/aggrement) dicapai, bisa juga bersumber dari masalah-masalah kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian di masyarakat. Tinjauan kembali atas substansi kesepakatan damai, masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi kesepakatan damai di masyarakat dalam hal ini penting dilakukan. Dalam kasus Aceh misalnya, memastikan sejauh mana hasil kesepakatan perjanjian Helsinki diimplementasikan secara nyata di masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan. Demikian pula perjanjian Malino dalam kasus Maluku, Maluku Utara, dan Poso-Sulawesi Selatan, dan implementasi Otsus dalam kasus Papua, sejauh mana secara substansial perjanjian damai yang dicapai mampu menjawab masalah konflik yang ada dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat. Ini merupakan hal yang penting untuk dikaji, dimonitor, dan ditinjau ulang, guna memastikan berlangsungnya konsolidasi pembangunan perdamaian di masyarakat pasca-konflik.

“Pembangunan perdamaian dan peran masyarakat sipil di Indonesia”, Lambang Trijono, dalam Naskah Akademik untuk penyusunan Manual, Propatria Institute, 2009.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

SPB 2b. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN Untuk melakukan analisis dan penyusunan anggaran peka perdamaian, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud anggaran peka perdamaian tersebut. Apa perbedaannya dengan istilah yang sering dikemukakan seperti anggaran pro poor atau anggaran peka gender. Apa karakteristik anggaran peka perdamaian yang membedakannya dengan pendekatan anggaran lainnya. Pengantar

Peserta juga akan mendalami soal pendanaan di era otonomi daerah dan pemanfaatannya untuk membiayai urusan daerah. Daerah mempunyai hak keuangan untuk mendanai program-kegiatan, di antaranya yang menyasar peka perdamaian dan sensitif konflik. Pada sesi ini, peserta mengenal berbagai sumber pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan akan diajak mendiskusikan konsep dasar dari anggaran peka perdamaian.

Tujuan Waktu Metode Media Alat

• • •

Memahami pengertian dan karakteristik anggaran peka perdamaian Memahami tahapan penyusunan anggaran peka perdamaian Memahami sumber pembiayaan program/kegiatan pengembangan perdamaian berdasarkan pembagian kewenangan pusat-daerah.

135 menit Pemaparan , Diskusi Kasus dan Pleno. • •

PPT. Pengantar Anggaran Daerah Peka Perdamaian Format Tabulasi Hasil Diskusi

Laptop, LCD projector.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pembukaan (5 menit) 1. Buka pertemuan dengan salam 2. Jelaskan tujuan sesi dan hasil yang diharapkan

Paparan (25 menit) 1. Paparkan materi dengan pokok bahasan tentang perencanaan daerah peka perdamaian dengan mekanisme musrenbang (lihat BB 4). 2. Minta peserta memberikan tanggapan atau pendapat, pada saat maupun seusai paparan selesai, mengenai: • Apa dan nuansa damai dimasukkan ke dalam musrenbang mulai dari desa sampai kabupaten. • Keluaran kegiatan nuansa damai dalam setiap tingkatan musrenbang. 3. Paparkan bagaimana setiap kegiatan nuansa damai hasil dari setiap tingkat musrenbang masuk ke proses penganggaran (lihat BB 5). 4. Minta peserta memberikan tanggapan mengenai : • Apakah kegiatan nuansa damai itu merupakan kegiatan khusus atau penunjang kegiatan sektoral? • Contoh-contoh konkrit kegiatan khusus dan/atau penunjang untuk merespon konflik.

Kerja Kelompok: Menentukan Kewenangan dan Potensi Pendanaan atas Kasus Konﬂik (60 menit) 1. Ajak peserta membentuk 4 (empat) kelompok. Tiap 2 kelompok memilih satu topik yang sama. 2. Paparkan tugas kelompok dan bagikan lembar kerja ke tiap kelompok. 3. Dari kasus yang ada, mintalah kelompok untuk; • Mendiskusikan tentang siapa saja yang berwenang dalam menangani permasalahan merujuk pada kasus sebelumnya; • Usulan kegiatan untuk menyelesaikan konflik; • Potensi pendanaan yang bisa diperoleh. 4. Amati proses diskusi. Berikan bantuan jika diperlukan.

Paparan (40 menit) 1. Minta perwakilan tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di hadapan peserta yang lain secara bergiliran.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

2. Beri kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pendapat lintas kelompok. 3. Fasilitator mengkerangkakan hasil diskusi dalam sistem perencanaan-penganggaran daerah peka perdamaian. 4. Dari paparan tersebut, ajak peserta mendiskusikan beberapa hal : • Kaitkan dengan pasal-pasal dalam UU No.7/2012, konstitusi; • Apa yang dimaksud dengan konflik yang termasuk kategori bencana sosial menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana; • Rujukan regulasi mengenai jenis kewenangan dan sumber anggarannya; • Perbedaan perencanaan regular dengan yang perencanaan peka perdamaian (mekanisme/proses, prinsip dan instrumen di panduan/modul Musrenbang peka perdamaian).

Penutup (5 menit) Rangkum hasil-hasil sesi ini.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Bahan Presentasi 2b Slide 2

Slide 1

Pokok pokok SPB 2b Pokok-pokok • Sistem Perencanaan-Penganggaran Perencanaan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Sistem Perencanaan-Penganggaran Daerah Peka Perdamaian Alur Perencanaan Alur Penganggaran Pengertian Anggaran Peka Perdamaian Perbandingan perspektif anggaran peka perdamaian, pro poor dan responsif jender – Tujuan penganggaran peka perdamaian – Tahapan penganggaran peka perdamaian

– – – – –

Perencanaan-Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

• Kewenangan/urusan pemerintah dan kasus-kasus konflik – Pembagian kewenangan/urusan dalam menangani kasus – Tingkat eskalasi konflik yang tergambar dalam kasus

• Potensi pendanaan penanganan konflik sosial di tiap tahapan (pencegahan, penghentian, pemulihan)

Slide 4

Slide 3

Alur Perencanaan Daerah Peka Perdamaian

Sistem Perencanaan-Penganggaran Daerah

Slide 5

Aspek Tahapan

Dokumen

Slide 6

Alur Penganggaran Daerah Peka Perdamaian Juni Susun Ranca ngan KUAPPAS

KUAPPAS

Juli

Bahas KUAPPAS

Susun RKA SKPD

MoU KUA-PPA

RKA SKPD

Agust Bahas RKA SKPD

RKA SKPD

Sept

Okt

Nov

Des

Susun Raperda APBD

Bahas Raperda APBD

Keputus an Raperda APBD

Evaluasi APBD dan penjaba ran APBD

Tetapka n APBD dan penjaba ran APBD

Hasil evaluasi Gubernur

Perda APBD dan perkada penjabara n APBD

Raperda APBD

Perda APBD

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Perencanaan Bernuansa Damai Mekanisme Musrenbang Desa Sampai Kabupaten/Kota

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Slide 7

BAGIAN

Slide 8

Perencanaan Daerah Peka Perdamaian

Musrenbang Desa Peka Perdamaian

• Pada musrenbang melakukan analisis konflik. • Hasil analisis, berwujud : – Kegiatan g penunjang p j gp peka p perdamaian: kegiatan g yang melekat pada kegiatan tertentu, p g akan berperan p dimunculkan karena dipandang menyelesaikan konflik. – Kegiatan khusus peka perdamaian: kegiatan yang terpisah, sengaja untuk menyasar pengembangan perdamaian. perdamaian

Slide 9

Slide 10

Musrenbangg Kecamatan Peka Perdamaian

Slide 11

Musrenbang Forum SKPD

Slide 12

Musrenbang Kabupaten/Kota

Penganggaran Bernuansa Damai

Slide 13

Slide 14

Penganggaran Daerah P D h Peka Perdamaian • Penganggaran daerah peka perdamaian dimulai setelah proses perencanaan daerah peka perdamaian selesai. • Hasil akhir proses perencanaan daerah peka perdamaian d i adalah d l h RKPD Peka P k Perdamaian. P d i proses p penganggaran g gg daerah p peka • Hasil akhir p perdamaian adalah APBD Peka Perdamaian.

Pengertian Anggaran Peka Perdamaian

• Anggaran peka perdamaian: kebijakan dan alokasi anggaran yang dirancang untuk mengembangkan perdamaian atau menangani konflik sosial. • Dalam D l kkonteks t k ini, i i anggaran mencakup k seluruh l hd dana yang dialokasikan baik oleh pemerintah melalui APBN maupun pemerintah i t h daerah d h melalui l l i APBD d dan dari sumber lain yang dalam rancangannya mempertimbangkan ti b k aspekk pengembangan b perdamaian maupun secara khusus dirancang untuk menangani konflik sosial sosial.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 16

Slide 15

Perspektif Anggaran (2)

Perspektif Anggaran (1) Aspek Perspektif terhadap anggaran

Peka Perdamaian Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan perlindungan dan rasa aman kepada warga dalam situasi p damai maupun konflik.

Pro Poor Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Aspek yang dikaji Orientasi Anggaran

Responsif Gender Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan p pemenuhan kebutuhan khusus gender.

Slide 17

Aspek yang dikaji Lingkup isu/sektor

Responsif Gender Fokus pada program dan alokasi anggaran untuk kelompok gender tertentu dan dampak p anggaran terhadap kelompok gender yang berbeda.

Tujuan Anggaran Peka Perdamaian

Peka Perdamaian

Pro Poor

Multisektor, dengan penekanan pada program-program program program pengembangan perdamaian, pencegahan konflik konflik, penyelesaian konflik dan pemulihan paska k fik konfik.

Multisektor, dengan penekanan pada program-program dengan sasaran khusus kelompok miskin.

• Tujuan j penyusunan anggaran peka k perdamaian d i adalah: d l h

– Memastikan program atau kegiatan pembangunan peka perdamaian dianggarkan p gg dalam dokumen-dokumen anggaran, gg , yaitu KUA/PPAS, RKA/DPA-SKPD,dan APBD. Asumsinya, program dan kegiatan peka perdamaian sudah dimuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam proses perencanaan yang peka k perdamaian. d i – Menyusun disain kegiatan dan anggaran peka perdamaian. Berdasarkan program dan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS, selanjutnya disusun disain kegiatan dan belanjanya beserta disain kinerjanya dengan pendekatan peka perdamaian.

Responsif Gender Multisektor, dengan penekanan pada program dengan sasaran khusus perempuan perempuan.

Tahapan h Penyusunan Anggaran () Peka Perdamaian (1)

• Tujuan pertama dilakukan pada saat penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS. Sedangkan tujuan kedua dilakukan p pada saat penyusunan p y RKA-SKPD.

Slide 20

Tahapan Penyusunan Anggaran Peka Perdamaian (2)

Secara umum, tahapan penyusunan anggaran peka perdamaian mengacu g kepada p tahapan p p penyusunan y anggaran gg daerah yang y g sudah baku atau standar, yang terdiri dari: • Penyusunan dan penetapan KUA-PPAS

• Pembahasan RKA-SKPD – Pada tahap ini, penyusun RKA peka perdamaian harus mampu menyakinkan pimpinannya baik dalam konteks pembahasan RKA di g eksekutif oleh Tim Anggaran gg Pemerintah Daerah maupun p tingkat tingkat legisatif oleh Komisi DPRD.

– Tahapan ini sangat krusial dalam konteks penyusunan anggaran peka perdamaian. Pada tahap ini, penyusun anggaran harus memastikan program dan kegiatan prioritas pembangunan peka perdamaian di dalam RKPD beserta pagu anggarannya termuat dalam dokumen KUAPPAS. PPAS

• Pembahasan dan Penetapan RAPBD – Pada tahap ini, penyusun anggaran peka perdamaian mengawal program dan anggaran peka perdamaian dengan mendampingi TAPD dalam da a p proses oses pe pembahasan ba asa RAPBD u untuk tu memberikan e be a pe penjelasan je asa terkait program peka perdamaian.

• Penyusunan RKA-SKPD

– Pada tahap ini, penyusun anggaran peka perdamaian merancang k kegiatan dan belanja b l sedemikian k rupa untukk mencapai target kinerja k yang ditentukan. Penyusunan rancangan kegiatan dan belanja peka perdamaian dilakukan secara rasional, ekonomis, efektif dan efisien.

Slide 21

Slide 22

Otonomi Daerah dan Pembagian g Kewenangan dalam Penanganan K flik Konflik

Pro Poor Struktur dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan p p dan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Slide 18

Perspektif p Anggaran gg ((3))

Slide 19

Peka Perdamaian

Struktur dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk menangani konflik dan mengurangii potensi konflik/ mengembangkan g g perdamaian.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Otonomi Daerah dan Urusan yyangg Diserahkan ((1))

• Reformasi 1998 mengubah cara menyelenggarakan negara dengan mengaktifkan peran pemerintah daerah. daerah • Pengaktifan pemerintah daerah melalui pelimpahan kewenangan dan pembagian urusan. • Pelimpahan kewenangan dan pembagian urusan tersebut disertai dengan pendanaannya. • Urusan Ur san pemerintahan adalah fungsi-fungsi f ngsi f ngsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus f fungsi-fungsi if i tersebut b yang menjadi j di kewenangannya k d l dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan y j masyarakat. y

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Slide 24

Slide 23

Slide 25

Pusat ke Daerah

Kabupaten ke Desa

No.

Pusat ke Daerah

Pendidikan

Bidang pendidikan & kebudayaan

Kebudayaan & Pariwisata

Bidang pariwisata

K h t Kesehatan

Bid Bidang k h t kesehatan

Kepemudaan & OR

Bidang pemuda dan olahraga

Kesbangpol dalam negeri

Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum

Otda, Pemerintahan, Admin.Keuangan, Perangkat Daerah, Pegawai, Persandian

Bidang otonomi desa

Pemberdayaan y Masyarakat y & Desa

Bidangg p pemberdayaan y masyarakat y desa

Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum

Perumahan

Bidang permukiman/perumahan

Penataan Ruang

Bidang penataan ruang

Perencanaan Pembangunan

Bidang perencanaan

Perhubungan

Bidang perhubungan

Statistik

Bidang statistik

Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup

Kearsipan

Bidang arsip dan perpustakaan

Pertanahan

Bidang pertanahan

Perpustakaan

Dukcapil

Bidang kependudukan dan catatan sipil

Komunikasi & Informatika

Bidang penerangan/informasi ,komunikasi

PP & Perlindungan Anak

Bidang PP & perlindungan anak

Pertanian & Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan ketahanan pangan

K h t Kehutanan

Bid Bidang k h t kehutanan d perkebunan dan k b

KB & Keluarga Sejahtera

Bidang KB & keluarga sejahtera

Sosial

Bidang sosial

Energi & Sumber Daya Mineral Kelautan & Perikanan

Bidang politik DN, administrasi publik

Ketenagakerjaan & Transmigrasi

Bidang tenaga kerja & transmigrasi

Koperasi & UKM

Bidang koperasi & UKM

Perdagangan

Bidang tugas pembantuan

Penanaman Modal

Bidang penanaman modal

Perindustrian

Bidang perindustrian dan perdagangan

Slide 26

Pendanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Pendanaan Penanganan Konflik Sosial Fase Pencegahan

Tugas Pembantuan

Dekon

((Dana Siap p Pakai))

• SKPD Kab/Kota

Eksekusi kegiatan

Bendahara Umum Kab/Kota

Tugas Pembantuan

SKPD Provinsi

Dekon DAK

Pemdes /kel

Eksekusi kegiatan

•

Eksekusi kegiatan

Eksekusi kegiatan Eksekusi kegiatan

SKPD Kab/Kota

•

Eksekusi kegiatan

Satgas Penyelesaian Konflik Sosial

(Dana Tidak Terduga)

Dekon

Bantuan Keuangan

Pemdes P d /kel

Eksekusi kegiatan

Eksekusi kegiatan Eksekusi kegiatan

WILA AYAH/LOKASI SASAR RAN KEGIATAN

SKPD Provinsi

Eksekusi kegiatan

Bendahara Umum Negara

Rekonsiliasi

Dana Tak Terduga BUD/ Dana Siap Pakai BUN

Rehabilitasi

Anggaran SKPD/KL

APBN, APBD provinsi, APBD kab/kota

Rekonstruksi

Slide 28

Kementerian/ Lembaga

APBN APBN, APBD provinsi, APBD kab/kota

Penetapan Status Keadaan Konflik

Bantuan Penggunaan & Pengerahan Kekuatan TNI

Skenario Pendanaan Penanganan Konflik Sosial

(Dana Siap Pakai)

Dana Tak Terduga BUD/ Dana Siap Pakai BUN

Penghentian Kekerasan Fisik Tindakan Darurat Penyelamatan & P li d Perlindungan K b Korban

Pemulihan

Slide 27

Bendahara Umum Negara

Sumber APBN, APBD provinsi, APBD kab/kota

Membangun Sistem Peringatan Dini Penghentia n

– Dana penyelenggaraan asas dekonsentrasi – Dana penyelenggaraan asas tugas pembantuan

Dekon

Pos Pendanaan Anggaran SKPD/KL

Meredam Potensi Konflik

– Dana Bagi Hasil Pajak – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kementerian/ Lembaga

Prog./Kegiatan Memelihara Kondisi Damai Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan

• Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Dana Bagi Hasil

PENCEGAHAN

Bidang pertambangan , energi, SDM

– Dana Penyelenggaraan asas desentralisasi

PENGHENTIA P AN

Bidang perimbangan keuangan

• Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis, proporsional, demokratis transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan • Dana otonomi daerah :

PEMULIH HAN

Kabupaten ke Desa

…….dan dan Urusan yang Diserahkan (3)

………dan Urusan yang Diserahkan (2) No.

BAGIAN

• • • • •

Rujukan

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan g Daerah Keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Panduan Pengkajian Pembangunan Desa Bernuansa Damai, 2010, PTDBappenas-UNDP Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa Peka Perdamaian, 2010, PTDB Bappenas-UNDP UNDP Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Peka Perdamaian, 2010, PTD-Bappenas-UNDP P d Panduan P l k Pelaksanaan F Forum SKPD Peka P k Perdamaian, P d i 2010, PTDPTD Bappenas-UNDP Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Peka Perdamaian, 2010 PTD 2010, PTD-Bappenas-UNDP Bappenas UNDP

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Tabel ... Format Tabulasi Hasil Diskusi Judul Konflik (Ambil Dari Kasus Modul 2A.)

Pemerintah Tingkat Mana Saja yang Terlibat

Jenis Urusan yang Terkait

SKPD/KL(Jika Ada Instansi Vertikal) Mana yang Berwenang

Kegiatan yang Mungkin untuk Menyelesaikan Permasalahan

Sifat Kegiatan (Langsung/ Tidak Langsung)

Potensi Pendanaan dari Mana Saja

Keterangan: Kolom 1, diisi dengan tingkat eskalasi konflik, lihat gambar berikut :

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Kolom-3, Daftar Urusan Pemerintahan terkait, lihat tabel berikut:

Tabel ... Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan No.

Pusat ke Daerah

No.

Kabupaten ke Desa

Pendidikan

Bidang pendidikan dan kebudayaan

Kesehatan

Bidang kesehatan

Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum

Perumahan

Bidang permukiman/perumahan

Penataan Ruang

Bidang penataan ruang

Perencanaan Pembangunan

Bidang perencanaan

Perhubungan

Bidang perhubungan

Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup

Pertanahan

Bidang pertanahan

10.

Dukcapil

10.

Bidang kependudukan dan catatan sipil

11.

PP & Perlindungan Anak

11.

Bidang PP dan perlindungan anak

12.

KB & Keluarga Sejahtera

12.

Bidang KB dan keluarga sejahtera

13.

Sosial

13.

Bidang sosial

14.

Ketenagakerjaan & Transmigrasi

14.

Bidang tenaga kerja dan transmigrasi

15.

Koperasi & UKM

15.

Bidang koperasi dan UKM

16.

Penanaman Modal

16.

Bidang penanaman modal

17.

Kebudayaan & Pariwisata

17.

Bidang pariwisata

18.

Kepemudaan & OR

18.

Bidang pemuda dan olahraga

19.

Kesbangpol dalam negeri

19.

Bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum

20.

Otda, Pemerintahan, Admin. Keuangan, Perangkat Daerah, Pegawai, Persandian

20.

Bidang otonomi desa

21.

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

21.

Bidang pemberdayaan masyarakat desa

22.

Statistik

22.

Bidang statistik

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

No.

Pusat ke Daerah

No.

Kabupaten ke Desa

23.

Kearsipan

23.

Bidang arsip dan perpustakaan

24.

Perpustakaan

24.

Bidang perimbangan keuangan

25.

Komunikasi dan Informatika

25.

Bidang penerangan/ informasi, komunikasi

26.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

26.

Bidang pertanian dan ketahanan pangan

27.

Kehutanan

27.

Bidang kehutanan dan perkebunan

28.

Energi dan Sumber Daya Mineral

28.

Bidang pertambangan , energi, SDM

29.

Kelautan & Perikanan

29.

Bidang politik DN, administrasi publik

30.

Perdagangan

30.

Bidang tugas pembantuan

31.

Perindustrian

31.

Bidang perindustrian dan perdagangan

Kolom 6, usulan kegiatan untuk mencegah konflik sosial bisa berbentuk kegiatan penunjang atau khusus. Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang melekat pada kegiatan tertentu, dimunculkan karena dipandang akan berperan menyelesaikan konflik. Sedangkan kegiatan khusus adalah kegiatan yang terpisah, sengaja untuk menyasar pengembangan perdamaian.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 4

Adopsi Kerangka Perdamaian ke dalam Perencanaan 1. Musrenbang Desa2 Aspek Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

Memasukkan aspek peka perdamaian ke dalam instrument (format)

Keluaran (output) musrenbang

Musrenbang Desa •

Kajian tingkat RW/dusun dengan metoda PRA memasukkan analisis konflik/isu perdamaian

•

Identifikasi masalah dan potensi desa ditambah dengan identifikasi isu-isu potensial konflik dan isu-isu pengembang perdamaian.

•

Matriks ranking prioritas masalah desa disusun per bidang program pembangunan desa ditambah kelompok khusus isu pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

•

Matriks ranking prioritas kegiatan yang disusun per bidang program pembangunan desa ditambah dengan (1) kegiatan penunjang peka perdamaian dan (2) kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

•

Tabel RKP Desa tahunan memasukkan kedua jenis kegiatan perdamaian di atas secara eksplisit.

•

Kegiatan prioritas desa per bidang program desa.

•

Kegiatan prioritas desa untuk isu konflik/perdamaian.

•

Usulan masalah prioritas untuk diajukan ke Musrenbang kecamatan per bidang program desa.

•

Usulan isu konflik/perdamaian untuk diajukan ke Musrenbang kecamatan.

Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa Peka Perdamaian (Buku 2), Bappenas-UNDP, 2010.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

2. Musrenbang Kecamatan

Aspek

Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

Memasukkan aspek peka perdamaian ke dalam instrument (format)

Keluaran (output) Musrenbang

Musrenbang Kecamatan •

Hasil rekapitulasi seluruh usulan desa/kelurahan kemudian dianalisis secara khusus untuk melakukan identifikasi atau pemetaan isu-isu perdamaian dan pencegahan konflik skala kecamatan dengan seorang narasumber khusus

•

Pembahasan isu-isu perdamaian dan konflik dilakukan oleh kelompok khusus pada saat pelaksanaan Musrenbang kecamatan

•

Tabel rekapitulasi seluruh usulan desa/kelurahan skala kecamatan dengan sendirinya memuat usulan-usulan kegiatan bernuansa damai

•

Tabel daftar skala prioritas usulan kecamatan untuk diajukan ke SKPD-SKPD memuat (1) kegiatan penunjang peka perdamaian dan (2) kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

•

Daftar skala prioritas usulan kegiatan kecamatan untuk diajukan ke SKPD-SKPD.

•

Kegiatan prioritas skala kecamatan untuk isu konflik/ perdamaian

Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Peka Perdamaian (Buku 3), Bappenas-UNDP, 2010.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

3. Forum SKPD4 Aspek

Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

Memasukkan aspek peka perdamaian ke dalam instrument (format)

Keluaran (output) forum SKPD

Forum SKPD •

Dilakukan kajian rancangan awal Renja SKPD oleh narasumber isu perdamaian/konflik untuk mengidentifikasi dan memberi masukan tentang kegiatan penunjang dan kegiatan tambahan peningkatan perdamaian dan pencegahan konflik yang relevan dengan isu sektoral tersebut.

•

Pada saat Forum SKPD dilakukan analisis isu-isu potensial konflik dan isu-isu pengembang perdamaian yang terkait dengan SKPD sektoral.

•

Pada saat Forum Gabungan SKPD dilakukan analisis yang sama untuk mewarnai dokumen RKPD dengan isu perdamaian/pencegahan konflik.

•

Tabel/matriks rangking prioritas kegiatan sektoral disusun per bidang SKPD ditambah kelompok khusus isu pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

•

Tabel rencana kerja SKPD memasukkan kegiatan penunjang peka perdamaian dan kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

•

Tabel RKPD yang merupakan rekapitulasi kegiatan dari renja-renja SKPD dengan sendirinya memuat kegiatan pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik.

Kegiatan prioritas per bidang SKPD ditambah dengan kegiatan prioritas sektoral untuk isu konflik/perdamaian.

Panduan Pelaksanaan Forum SKPD Peka Perdamaian (Buku 4), 2010, Bappenas-UNDP.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

4. Musrenbang Kabupaten/Kota5 Aspek

Pengembangan proses dan metode yang peka perdamaian

Musrenbang Kabupaten/Kota â&#x20AC;˘

Dilakukan kajian rancangan RKPD oleh narasumber isu perdamaian/konflik untuk mengidentifikasi dan member masukan tentang kegiatan penunjang dan kegiatan tambahan pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik yang dijadikan program prioritas daerah.

â&#x20AC;˘

Hasil telaah narasumber ini kemudian dipaparkan pada saat pelaksanaan musrenbang dan kemudian diperdalam dalam diskusi kelompok yang khusus membahas isu perdamaian/konflik.

Memasukkan aspek peka perdamaian ke dalam instrument (format)

Tabel/matriks RKPD dilengkapi dengan kegiatan penunjang peka perdamaian (kolom) dan kegiatan khusus pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik (baris).

Keluaran (output) forum SKPD

RKPD yang memuat kegiatan prioritas per bidang program pembangunan daerah ditambah dengan kegiatan prioritas untuk isu konflik/perdamaian.

Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Buku 5), Bappenas-UNDP, 2010. Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar

Contoh-contoh Kasus Konflik Contoh Kejadian Konﬂik Sosial (1): Jusuf Kalla:

Pulihkan Kepercayaan Warga Sumbawa

akarta, Kompas - Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Sumbawa Besar menyusul terjadinya tindak kekerasan yang memicu kerusuhan bernuansa suku, agama, dan ras di Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, baru-baru ini.

Selain itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat juga harus menindak keras para provokator yang menyebarkan isu terjadinya pemerkosaan terhadap seorang wanita oleh petugas kepolisian. Hal itu diungkapkan Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia, setibanya di Jakarta seusai mengunjungi Sumbawa Besar, Sabtu (26/1), kepada Kompas. ”Kekerasan terjadi di Sumbawa Besar karena kesalahpahaman di sebagian masyarakat dan ketidakjelasan informasi yang benar di masyarakat. Oleh sebab itu, polisi harus terbuka setiap memberikan penjelasan terkait kasus-kasus apa pun, dan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap langkah apa pun yang dikerjakan polisi,” ujarnya. Menurut Kalla, meskipun polisi sudah menjelaskan kasus kecelakaan yang menimpa seorang perempuan yang diboncengkan petugas polisi, sebagian masyarakat tetap tidak percaya. Hal itu harus diambil hikmahnya dan dicari penyebabnya. ”Saya setuju untuk menghukum sekeras-kerasnya sia-

pa pun yang ikut dalam aksi kekerasan dan kerusuhan tersebut, apalagi jika ikut menyebarkan informasi bohong, sehingga kekerasan itu meluas dan merugikan masyarakat sendiri,” katanya menambahkan. Kekerasan di Sumbawa Besar, Selasa (22/1), dipicu kecelakaan sepeda motor yang dikendarai anggota kepolisian, Brigadir I Gede Eka Swarjana, dan menewaskan kekasihnya, Arniati, yang diboncengkannya. Akibat aksi kekerasan, tak hanya kendaraan, tetapi juga gedung, toko, dan rumah warga yang dirusak dan dibakar. Warga harus dampingi Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian warga di Sumbawa Besar, Kalla yang didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta warga Sumbawa Besar mendampingi para warga yang mengungsi kembali ke rumah masingmasing. ”Saya sudah minta pengungsi pulang didampingi oleh warga setempat. Saya harapkan 1-2 hari lagi mereka semua sudah pulang,” katanya. Menurut Kalla, hal itu dilakukan demi terjalinnya rasa persaudaraan antarumat pasca-aksi kekerasan. Dalam kesempatan itu, Kalla mengaku menemui sekitar 2.000 pengungsi di tiga tempat di Sumbawa Besar serta menemui mereka yang ditahan dan dituduh merusak serta menjadi provokator kerusuhan tersebut. (har/Antara). Sumber: http://nasional.kompas.com/ read/2013/01/27/01560515/Jusuf.Kalla.Pulihkan.Kepercayaan. Warga.Sumbawa. (akses 11/13/2013 12:53 PM)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar Contoh Potensi Konﬂik Sosial (2):

Buruh Bentrok dengan Ormas, 10 Orang Terluka

EMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 10 orang buruh dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Kabupaten Bekasi. Bentrokan terjadi ketika beberapa orang buruh hendak bergabung dengan kelompok buruh lainnya di kawasan Ejip, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Karma Iraman, 30 tahun, harus dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medika, Lippo Cikarang, karena mengalami luka bacok dipunggung hingga mendapatkan 30 jahitan. Karma mengatakan, saat itu pekerja dari PT Ganza Furido ini hendak menuju titik kumpul buruh di kawasan Ejip. “Orangnya membawa senjata tajam,” katanya, Kamis, 31 Oktober 2013. Selain Karma, masih ada sembilan orang lainnya yang dirawat di rumah sakit. Mereka dilaporkan mengalami luka bacok dan pukulan benda tumpul. “10 Pekerja dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medica dan (Rumah Sakit) Medirosa, Cikarang,” ujar Pimpinan Cabang SPL FSPMI Bidang Advokasi, Budi Lahmudi. Lahmudi mengatakan, kekerasan yang dialami buruh berawal dari penghalauan aksi oleh PP. Buruh yang sedang konvoi dipaksa untuk berputar arah. Selain itu, sebagian buruh yang hendak keluar dari perusahaan, kata dia, dihalangi untuk tak ikut bergabung. “Saat konvoi disabet senjata tajam, ada yang baru keluar pabrik dikejar-kejar kemudian diinjak-injak,” katanya. Lahmudi menyebutkan, korban kekerasan oleh ormas itu di antaranya Ade Nurdin Maulana, yang menderita luka berat akibat dikeroyok 10 orang, Imron (luka bacok di kepala), Subandi (luka bacok di kepala), seorang satpam (luka bacok di kepala), Joko (luka memar di wajah), Purwadi (luka memar), Karma (luka bacok di punggung), dan Wawan

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Katiwa (luka tusuk di pinggang). “Masih ada tiga buruh yang dirawat di Rumah Sakit Medirosa,” katanya. Ihwal kekerasan yang dialami para pekerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kontras dan TUCR sebagai kuasa hukum untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. “Kami tetap berkoordinasi dengan kapolres dan kapolsek sebagai pemilik wilayah,” katanya. Ketua PP, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Apuk Idris, mengatakan pihaknya menerjunkan anggotanya di lapangan semata-mata untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh. “Kita jelas sebagai orang Bekasi, konon katanya buruh ini akan menutup fasilitas umum,” katanya pada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2013. Karena itu, pihaknya membantah kalau PP turun ke jalan dan ikut mengamankan aksi demonstrasi karena ditunggangi pengusaha. Menurut dia, pihaknya ikut turun hanya ingin mengimbau kepada buruh agar ketika melakukan aksi tak mengganggu kenyamanan masyarakat. “Tolong hargai yang sedang bekerja, jangan sampai anarkis,” kata Apuk. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh buruh agar menuntut haknya tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat. “Kepada seluruh buruh silahkan demo, tapi jangan anarkis. Itu hak Anda, kami tidak melarang,” ujarnya. Ihwal terjadinya bentrokan, pihaknya mengatakan, anggota ormasnya diserang terlebih dahulu, dengan cara dilempari batu. Bahkan, kata dia, anggotanya yang sedang berada di lapangan diejek dengan kata pengangguran. “PP tidak menyerang (dulu). Kita ditimpukin,” katanya. “Enggak apa-apa kita dibilang pengangguran. Kami hanya mengimbau (buruh) tidak anarkis,” ujarnya. Kepala Polisi Resor Kota Bekasi, Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, tak dapat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya. Pesan singkat yang dikirim Tempo juga tak mendapatkan balasan. ADI WARSONO Sumber : http://www.tempo.co/read/ news/2013/10/31/083526244/Buruh-Bentrok-dengan-Ormas-10-Orang-Terluka (akses11/13/2013 12:39 PM)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Contoh Potensi Konﬂik Sosial (3):

Megaproyek Waduk Kresek Disinyalir Bakal Picu Konflik

ABAR INDONESIA - Madiun, Megaproyek jilid II pembangunan waduk Tugu Kresek di kawasan Desa Kresek, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan dana miliaran rupiah diperkirakan bakal menimbulkan konflik sosial baru. Seperti dialami ratusan warga Kedungbrubus Pilangkenceng yang sebelumnya jadi korban pembangunan waduk Kedungbrubus.

harus bisa mengerti manfaat dan kegunaan waduk tersebut,” ujar Suharno via telepon, Selasa (22/7).

Hasil investigasi, sinyal konflik mulai terasa. Diantaranya, rencana sejumlah warga korban penggusuran waduk Kresek yang menolak pembangunan waduk, jika pemkab tidak memberi ganti rugi tanah tiga kali lipat dari harga awal dan sertifikasi tanah pengganti.

Sisi lain, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 7.736 ha, kebutuhan air untuk 3 industri (3 Pabrik Gula). “Kebutuhan PG per tahun 7 juta meter kubik. Sisanya sudah cukup untuk kebutuhan warga. Makanya, agar tidak konflik, pemkab jangan keburu menghembuskan kompensasi dulu, tapi perlu sosialisasi manfaatnya,” ucapnya.

Belum lagi, munculnya keresahan warga yang jauh dari pusat waduk, atas terjadinya krisis air di musim kemarau jika waduk sudah jadi. “Belum ada waduk saja, warga di Wungu, Dagangan, Kebonsari setiap tahun dipastikan gegeran soal air. Bagaimana kalau waduk jadi, apa warga yang jauh dari waduk juga akan kebagian air,” ungkap Yuwono salah satu warga. Hal senada juga diungkapkan Suharno, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun. Menurutnya, ancaman konflik atas pembangunan waduk Kresek dipastikan akan terjadi. Hal ini, jika Pemkab tidak menjalankan kewajibannya. Seperti kasus warga Kedungbrubus yang hingga kini tak kunjung mengantongi sertifikat tanah pengganti. “Konflik saya kira pasti ada. Termasuk soal tuntutan warga dan gegeran pembagian air di musim kemarau. Namun warga sendiri juga

Dijelaskan, konflik terjadi, karena sungai catur di musim kemarau Agustus-September berkisar 600 liter per detik. Sementara kebutuhan Pabrik Gula (PG) mencapai 500 liter per detik. sehingga praktis yang diterima petani tinggal 100 liter per detik. Sedangkan waduk kresek nanti diperkirakan menampung 12 juta meter kubik air.

Data di Dinas PU Pengairan, akibat mega proyek waduk kresek tersebut, sebanyak 35 kepala keluarga (KK) tergusur. Waduk itu memanfaatkan pertemuan dua kali besar, yakni Kali Catur dan Kali Ambang. Dibangun di kedalaman 40 meter, bentang bendungan 400 meter, luas genangan 60 hektar dan kapasitas tampungan mencapai 12 juta meter kubik. Direncanakan tahun 2011 sudah dimulai pengerjaan fisik, kendati alokasi anggaran belum jelas. “Sekarang ini, dalam proses tahapan survei dampak sosial, studi Amdal, Feasibility Study (FS), dan Details Engineering Design (DED),” kata Budiono, Kepala PU Pengairan Kabupaten Madiun. Sumber: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd =Megaproyek+Waduk+Kresek+Disinyalir+Bakal+Picu+Konflik &dn=20090721163809 (akses 3/6/2013 12:23 PM)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar Contoh Potensi Konﬂik Sosial (4):

Jika Dibiarkan, TPA Leuwisisir Bisa Picu Konflik Sosial

rotes warga Dese Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi terhadap pendirian TPA Leuwisisir harus segera disikapi oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan konflik sosial. Demikian disampaikan pemerhati lingkungan, Burhanudin Arifin.

Menurutnya, konflik sosial akibat berdirinya TPA sudah sering terjadi di beberapa kota dan kabupaten lain. Salah satunya konflik TPA Bojong di Kabupaten Bogor pada tahun 2004 silam. “Bupati harus bisa berpikir jauh ke depan. Jangan sampai terjadi konflik berkepanjangan akibat keberadaan tempat pembuangan sampah. Konflik berkepanjangan jelas merugikan bagi pemerintah daerah sendiri,” ujar mantan Ketua Komisi Lingkungan Hidup PB HMI MPO, (12/2). Lanjut, dirinya mengatakan, selain menimbulkan konflik keberadaan TPA dalam sebuah daerah jarang sekali menguntungkan warga sekitar. Malah bisa jadi kata dia, masyarakat sekitar berpotensi dirugikan. Tidak hanya karena bau akan tetapi juga penyakit. “Coba cek TPA Bantargebang apakah warga sekitar diuntungkan dengan keberadaan sampah-sampah itu. Apa Bupati Bekasi mau warganya tertimpa kesusahan,” kata Burhanudin.

“Nyaris tidak ada daerah di Indonesia yang sudah sempurna dalam mengelola sampahnya. Termasuk TPA Leuwisisir kami juga masih meragukanya,” tandasnya. Dikatakanya, jika Bupati tidak segera mengambil sikap terhadap persoalan tersebut, masyarakat menurutnya wajib mempertanyakan hal tersebut. “Ada apa ini kalau Bupati diam saja tidak ada tindakan dengan masalah tersebut,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Cikarang Timur Kabupaten Bekasi mengancam akan memblokir akses jalan ke TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang jika tetap dioperasikan pada Maret tahun 2013 ini. Pasalnya, keberadaan TPA yang lokasinya hanya dipisahkan dengan Sungai Cibeet tersebut meresahkan warga. Masalah tersebut sudah dibahas di Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi. Komisi C menyerukan penolakan terhadap rencana pembangunan TPA tersebut. Ketua Komisi C, Aef Syaifurohman mendesak BPLH Kabupaten Bekasi untuk segera merekomendasikan alasan penolakan kepada Bupati Bekasi agar bisa segera diambil langkah konkret terkait masalah tersebut. Sebelum warga mendatangi Bupati Bekasi. “Dalam waktu dekat ini kami akan mendatangi Pemkab Karawang untuk menyampaikan aspirasi warga,” pungkas Eep. (Ical)

Apalagi kata dia, sejauh ini di Indonesia belum ada daerah yang mampu mengelola sampahnya dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan sampah.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Sumber: http://www.bekasiraya.com/detail.php?id=3335#. UTbNaNamhRw (akses 3/6/2013 12:18 PM)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 5

Penyusunan Anggaran Daerah Peka Perdamaian A. PENGERTIAN

nggaran peka perdamaian bisa diartikan sebagai kebijakan dan alokasi anggaran yang dirancang untuk mengembangkan perdamaian atau menangani konflik sosial. Dalam konteks ini, anggaran mencakup seluruh dana yang dialokasikan baik oleh pemerintah melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD dan dari sumber lain yang dalam rancangannya mempertimbangkan aspek pengembangan perdamaian maupun secara khusus dirancang untuk menangani konflik sosial. Penyusunan anggaran peka perdamaian dalam panduan ini dipahami sebagai merupakan proses perumusan disain kebijakan anggaran beserta disain penggunaannya sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan yang sensitif konflik dan peka perdamaian. Hasil-hasil pembangunan peka perdamaian diindikasikan oleh terciptanya kesejahteraan masyarakat secara umum dan terwujudnya keadilan sosial bagi kelompokkelompok masyarakat yang rentan baik dalam situasi damai maupun konflik. Suatu anggaran dapat dikatakan peka damai atau sensitif konflik dilihat dari beberapa aspek seperti perspektif terhadap anggaran, orientasi anggaran dan sektor atau isu yang menjadi fokus perhatian. Tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang anggaran peka perdamaian dibedakan dari anggaran pro-poor dan anggaran peka gender. Aspek yang Dikaji

Perspektif terhadap anggaran

Peka Perdamaian

Pro Poor

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mengembangkan perdamaian dan menangani konflik sosial.

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Responsif Gender

Anggaran merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan kebutuhan khusus gender.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

Aspek yang Dikaji

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Peka Perdamaian

Pro Poor

Responsif Gender

Unit Analisis

Struktur anggaran, program dan alokasi anggaran yang diarahkan untuk pengembangan perdamaian dan penanganan konflik sosial.

Struktur dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Fokus pada program dan alokasi anggaran untuk kelompok gender tertentu dan dampak anggaran terhadap kelompok gender yang berbeda.

Lingkup isu/ sektor

Multisektor, dengan penekanan pada program-program pengembangan perdamaian, pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan pemulihan pasca konfik.

Multisektor, dengan penekanan pada program-program dengan sasaran khusus kelompok miskin.

Multisektor, dengan penekanan pada program dengan sasaran khusus perempuan.

B. Apa Tujuan Penganggaran Peka Perdamaian? Dalam konteks panduan ini, yang menjadi tujuan penganggaran peka perdamaian adalah: â&#x20AC;˘

Memastikan program atau kegiatan pembangunan peka perdamaian dianggarkan dalam dokumen-dokumen anggaran, yaitu KUA/PPAS, RKA/DPA-SKPD,dan APBD. Asumsinya, program dan kegiatan peka perdamaian sudah dimuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam proses perencanaan yang peka perdamaian.6

â&#x20AC;˘

Menyusun disain kegiatan dan anggaran peka perdamaian. Berdasarkan program dan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS, selanjutnya disusun disain kegiatan dan belanjanya beserta disain kinerjanya dengan pendekatan peka perdamaian.

Tujuan pertama dilakukan pada saat penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS. Sedangkan tujuan kedua dilakukan pada saat penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan pembangunan peka perdamaian dikembangkan oleh UNDP dan Bappenas melalui program Peace Throgh Development (PTD). Program ini telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Peka Perdamaian dari tingkat desa hingga provinsi dan Modul Fasilitasi Musrenbang Peka Perdamaian dari tingkat desa hingga provinsi.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

Secara umum, tahapan penyusunan anggaran peka perdamaian mengacu kepada tahapan penyusunan anggaran daerah yang sudah baku atau standar, yang terdiri dari: 1. Penyusunan dan penetapan KUA-PPAS Tahap ini dilakukan setelah dokumen RKPD ditetapkan oleh kepala daerah. Dokumen RKPD ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam menyusun rancangan KUA-PPAS. Rancangan KUA-PPAS ini selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD. Hasilnya kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani oleh ketua DPRD dan kepala daerah. Tahapan ini sangat krusial dalam konteks penyusunan anggaran peka perdamaian. Pada tahap ini, penyusun anggaran harus memastikan program dan kegiatan prioritas pembangunan peka perdamaian di dalam RKPD beserta pagu anggarannya termuat dalam dokumen KUA-PPAS. 2. Penyusunan RKA-SKPD Setelah KUA-PPAS ditetapkan, kepala daerah menerbitkan edaran untuk penyusunan RKA-SKPD. Tahapan penyusunan RKA adalah tahap selanjutnya yang menentukan efektivitas program dan kegiatan peka perdamaian. Penyusunan RKA ini mengacu kepada program/kegiatan dan plafon anggaran yang sudah ditetapkan KUA-PPAS. Dalam RKA setiap program dan kegiatan diuraikan secara rinci rancangan setiap kegiatan dan belanjanya beserta indikator-indikator kinerja dari setiap kegiatan tersebut. Pada tahap ini, penyusun anggaran peka perdamaian merancang kegiatan dan belanja sedemikian rupa untuk mencapai target kinerja yang ditentukan. Penyusunan rancangan kegiatan dan belanja peka perdamaian dilakukan secara rasional, ekonomis, efektif dan efisien. 3. Pembahasan RKA-SKPD Secara normatif, DPRD berwenang melakukan pembahasan RKA-SKPD sesuai dengan hak budgeting yang dimiliki. Namun dalam praktiknya, ada daerah yang sudah melakukan pembahasan RKA oleh komisi DPRD dan banyak juga yang belum melakukan bahkan menganggap DPRD tidak perlu membahas RKA yang sangat detil. Pada tahap ini, penyusun RKA peka perdamaian harus mampu menyakinkan pimpinannya baik dalam konteks pembahasan RKA di tingkat eksekutif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun tingkat legisatif oleh Komisi DPRD.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

4. Pembahasan dan Penetapan RAPBD RKA-SKPD yang sudah dibahas oleh TAPD maupun Komisi DPRD selanjutnya direkapitulasi dalam dokumen Rancangan APBD. Dokumen RAPBD ini selanjutnya diserahkan kepada DPRD sebagai lampiran Nota Keuangan APBD. Pembahasan APBD dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Sedangkan penetapannya dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan II: Konsep dan Kebijakan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 6

Pendanaan Penanganan Konflik Sosial di Era Otonomi Daerah

emangat desentralisasi daerah pasca reformasi 1998 sebetulnya menghadirkan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi di dalam melahirkan kebijakan publik yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Perilaku aparat daerah menunggu petunjuk pemerintah nasional, bukanlah perilaku yang sejalan dengan semangat otonomi seluas-luasnya. Jika belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, daerah berwenang untuk merintis dan mempelopori. Tujuannya sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi daerah di Indonesia, membagi urusan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah yang disertai dengan pendanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 37 urusan yang dibagi, yaitu: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan dan Pariwisata MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Statistik 23. Kearsipan 24. Perpustakaan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan 27. Kehutanan 28. Energi dan Sumber Daya Mineral 29. Kelautan dan Perikanan 30. Perdagangan 31. Perindustrian Berbagai urusan yang di atas oleh masing-masing pemerintah daerah diorganisasikan dalam bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan soal pendanaan otonomi daerah, secara umum ada 3 (tiga), yaitu : a. Dana penyelenggaraan asas desentralisasi, meliputi : 1. Dana Alokasi Umum. 2. Dana Alokasi Khusus. 3. Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) b. Dana penyelenggaraan asas dekonsentrasi. c. Dana penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Penanganan konflik sosial juga merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena konflik sosial merupakan dampak dari ketidakadilan pembangunan, maka sebetulnya itu menyangkut 31 urusan tersebut.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, maka pendanaan konflik sosial tergambar pada tabel berikut ini : Fase

Program/Kegiatan

Pos Pendanaan

Sumber

Anggaran SKPD/KL

APBN, APBD provinsi APBD kab/kota

Dana Tak Terduga BUD/ Dana Siap Pakai BUN

APBN, APBD provinsi APBD kab/kota

Memelihara Kondisi Damai Pencegahan

Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Meredam Potensi Konflik Membangun Sistem Peringatan Dini Penghentian Kekerasan Fisik Penetapan Status Keadaan Konflik

Penghentian

Tindakan Darurat Penyelamatan & Perlindungan Korban Bantuan Penggunaan & Pengerahan Kekuatan TNI Rekonsiliasi

Pemulihan

Rehabilitasi Rekonstruksi

Dana Tak Terduga BUD/ Dana Siap Pakai BUN Anggaran SKPD/KL

APBN, APBD provinsi APBD kab/kota

Sedangkan skema aliran dananya adalah sebagai berikut :

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

POKOK BAHASAN III:

PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 3a. Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian Penyusunan KUA-PPAS peka perdamaian, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud pengertian kedua hal tersebut, untuk mengetahui letak perbedaan antara KUA-PPAS pada umumnya dengan peka perdamaian.

Pengantar

Peserta diajak untuk mengkaji kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD dan RPJMD, dengan arti bahwa keberadaan KUA-PPAS tidak lepas dari RKPD dan tidak bisa memasukan rencana program dan kegiatan yang tidak tertera dalam RKPD. Konteks analisis ini bertujuan untuk melihat keterkaitan/ kesesuaian program dan kegiatan yang terdapat didalam RKPD dengan Kebijakan Umum APBD-PPAS merujuk pada surat Edaran Bupati, berikut dengan mengkaji apakah program dan kegiatan penanganan konflik dan pengembangan perdamaian telah terakomodasi. •

Memahami penyusunan cara menganalisis kesesuaian KUAPPAS dengan RKPD.

Tujuan

•

Memahami bahwa KUA-PPAS adalah proses awal penganggaran yang tidak terputus dengan proses perencanaan sebelumnya.

Waktu

180 menit

Metode

Pemaparan , Diskusi Kelompok, Praktik dan Pleno • •

Media

• •

Alat

PPT: “PENYUSUNAN KUA-PPAS PEKA PERDAMAIAN” Lembar Praktik : Penyusunan Kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD Bahan rujukan: Salinan Dokumen KUA-PPAS dari tiap daerah yang menyelenggarakan pelatihan. Dokumen RKPD dan RPJMD

Laptop, LCD projector.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Proses Pembelajaran Pembukaan (5 menit) 1. Buka sesi dengan salam. 2. Ulas secara singkat materi pada sesi sebelumnya dan kaitannya dengan sesi yang akan dipandu. 3. Sampaikan judul pokok bahasan dan waktu yang diperlukan pada peserta. 4. Paparkan tujuan sesi, pokok bahasan , dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama sesi.

Pemaparan: Pengertian KUA-PPAS (45 menit) 1. Paparkan materi tentang Pengertian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-PPAS. Meliputi: • Konteks dan Pengertian KUA-PPAS. • Konteks dan Pengertian KUA-PPAS Peka Perdamaian. • Perbedaan Pengertian KUA-PPAS dengan KUA-PPAS Peka Perdamaian; • Outline Penulisan Dokumen KUA-PPAS • Siklus penganggaran 2. Usai paparan pertama, lanjutkan paparan materi tentang Pengertian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - PPAS. Meliputi: • RKPD sebagai Rujukan Utama untuk Membuat KUA-PPAS. • Kode Rekening Untuk Kegiatan Peka Perdamaian • Proses Pencocokan KUA-PPAS dengan RKPD dan RPJMD. 3. Beri kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan peserta mengenai materi yang telah disampaikan. 4. Akhir paparan, rangkum poin-poin kunci mengenai pengertian KUA-PPAS.

Praktik Penyusunan KUA-PPAS (60 menit) 1. Siapkan salinan dokumen RKPD dan Draft KUA-PPAS dan dokumen lain yang telah disediakan oleh panitia pelatihan. 2. Uraikan maksud, tujuan dan keluaran dari sesi praktik kepada peserta. 3. Bagi peserta menjadi empat kelompok. Minta perwakilan kelompok untuk mendapatkan Panduan Lembar Kerja Tentang Analisis Kesesuaian KUA-PPAS dengan RPJMD dan RKPD. 4. Beri tiap kelompok waktu selama 20 menit untuk setiap praktek dalam diskusi kelompok.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

5. Mintalah peserta untuk membuat ringkasan RKPD Isu Peka Perdamaian didalam dokumen RKPD. 6. Selanjutnya mintalah peserta melakukan praktek untuk mengisi Tabel Mengintegrasikan hasil rangkuman isu peka perdamaian ke dalam rancangan KUA/ PPAS. Usai diskusi, Minta tiap kelompok menuliskan hasil kerjanya kedalam kertas plano. 7. Akhir praktik, beri kesempatan peserta untuk mempersiapkan pleno.

Pleno (60 menit) 1. Mintalah tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. 2. Ajak kelompok lain untuk memberikan tanggapan, sanggahan ataupun penambahan. 3. Minta tiap kelompok untuk menyampiakan hasil praktek penyusunan KUA-PPAS, kelompok lainnya menanggapi.

Penutup (10 menit) Usai sesi. Rangkum secara ringkas poin-poin yang dianggap penting. Tutup Sesi.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Bahan Presentasi 3a Slide 2

Slide 1

Pokok-pokok SPB 3a.

PENYUSUNAN KUA-PPAS PEKA PERDAMAIAN Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

• Pengertian KUA-PPAS Peka Perdamaian. • Dasar Hukum dan Proses Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian. Perdamaian • Proses Penyusunan KUA Peka Perdamaian. • Contoh outline penulisan dokumen KUA Peka Perdamaian. • Proses Penyusunan PPAS Peka Perdamaian. • Contoh outline penulisan dokumen PPAS Peka Perdamaian. • BOX: Apa yang Dimaksud Program/kegiatan Peka Perdamaian? • BOX: BOX Kode Rekening Program/kegiatan Peka Perdamaian. Perdamaian • Contoh Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Peka Perdamaian ((file terpisah). p )

Slide 4

Slide 3

Pengertian KUA Peka Perdamaian

Pengertian PPAS Peka Perdamaian

• Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. • KUA Peka Perdamaian adalah dokumen KUA yang memuat pernyataan kebijakan mengenai tujuan dan upaya untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai,, dan sejahtera, j , baik lahir maupun p batin sebagai g wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

• Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat g PPAS merupakan p p program g p prioritas dan p patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Derah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). • PPAS Peka Perdamaian adalah PPAS yang memuat program/kegiatan yang bertujuan/berupaya untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan k t k t untuk t k berbuat b b t atau t tidak tid k berbuat b b t sesuatu t yang merupakan hak asasi.

Slide 5

Slide 6

Pengertian Plafon gg Sementara Anggaran • Adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap tiap tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai. • Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemda dan DPRD b bersifat if sementara d dalam l artii b bahwa h plafon l f anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepada Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap/Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD. • PPA yang telah l hd ditetapkan k selanjutnya l d dijadikan dk pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD pada masing-masing masing masing SKPD.

Pengertian Prioritas Program dan Kegiatan

• Prioritas program/kegiatan adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan d k dukungan kkomitmen it untuk t k melaksanakan l k k keputusan k t tersebut. • Penetapan prioritas tidak hanya mencakup apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program dan kegiatan yang lain.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 8

Slide 7

DASAR HUKUM DAN PROSES PENYUSUNAN KUA-PPAS (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004) RKPD

5 Tahun

1 Tahun

Renja SKPD

• Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. • PPAS disusun untuk menguraikan KUA ke dalam g g berdasarkan Urusan Prioritas Program/kegiatan Wajib dan Pilihan serta Plafon anggaranya. • Sete Setelah a dibahas d ba as be bersama sa a rancangan a ca ga KUA-PPAS U S diterbitkan dalam bentuk Nota Kesepakatan p Daerah dengan g Ketua DPRD. antara Kepala

RPJM

1 Tahun

Renstra SKPD

PROSES PENYUSUNAN KUA-PPAS KUA PPAS

1 Tahun

RKPD

RKP

1 Tahun

Dibahas Bersama DPRD

1 Tahun

KUA

PPAS

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

Slide 9

PROSES PENYUSUNAN KUA

Slide 10

Proses Penyusunan KUA PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YANGDIKELUARKAN OLEH MENDAGRI Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah • Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD tahun Berkenaan. • Teknis Penyusunan APBD • Hal-hal Khusus Lainnya.

•

PEMERINTAH DAERAH

TAPD

RANCANGAN KUA

Rancangan KUA

Disampaikan KDH Paling Lambat Awal Bulan l JJunii

Rancangan KUA

Awal Juni

Pertengahan Juni

Minggu 2 Juli

DPRD

Paling Lambat Akhir I Juli

KDH Disampaikan Ke DPRD Paling Lambat Pertengahan Bulan Juni

Sekda Selaku Koordinator SKPD

RKPD RKPD

Rancangan KUA Dibahas Bersama N Nota Kesepakatan K k

Badan d A Anggaran DPRD Minggu 1 Juli

Slide 12

Slide 11

Langkah – Langkah Penyusunan PPAS

OUTLINE KUA Peka Perdamaian BAB 1. Pendahuluan • KONDISI/PRESTASI YANG TELAH BERHASIL PADA TAHUN SEBELUMNYA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN SEBELUMNYA, N PERKIRAAN PENCAPAIAN PADA TAHUN YANG AKAN DATANG. ANG. • PERKIRAAN PENCAPAIAN YANG AKAN DATANG NG NG • IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN. TANTANGAN GAN BAB II. Gambaran Umum RKPD • PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAMANATKAN DALAM RKPD D UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SERTA UNTUK MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN SASARAN DAN TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD.

BAB III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi Terhadap Sumber Pendanaan • URAIAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH • KONDISI YANG BERBEDA AKAN MENGHASILAN YANG BERBEDA • PERKIRAAN PENERIMAAN UNTUK MENDANAI SELURUH PENGELUARAN PADA TAHUN YANG AKAN DATANG

Apakah ada hasil identifikasi memasukan potensi Konflik menjadi permasalahan?

Apakah prioritas pembangunan b daerah akan mendukung usulan program dan kegiatan pencegahan Konflik dan pengembangan b perdamaian?

BAB IV. Penutup • URAIAN MENGENAI HAL-HAL YANG SUDAH DISEPAKATI

KDH

KOORDINATOR TAPD

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

KUA Tentukan Skala Prioritas dalam Urusan Wajib dan Pilihan

Pendekatan Peka Perdamaian

Tentukan Urutan Program dalam g Masing-masing Urusan Menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk Masing Masing-masing masing Program (berdasarkan prioritas kegiatan)

Pastikan Kegiatan Pencegahan j Konflik menjadi prioritas

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Slide 14

Slide 13

OUTLINE PPAS Peka Perdamaian BAB 1. Pendahuluan • Kondisi/Prestasi Yang Telah Dicapai, Perkiraan Pencapaian Yang Akan Datang dan Identifikasi Permasalahan dan Tantangan.

Apa yang diiaksud Program/kegiatan Peka Perdamaian?

BAB II. Gambaran Umum RKPD • Gambaran Ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi gg anggaran. BAB III. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah • • • •

• Jenis program/kegiatan:

– PROGRAM/KEGIATAN YANG LANGSUNG ATAU SECARA KHUSUS DITUJUKAN UNTUK PENCEGAHAN KONFLIK ATAU PENGEMBANGAN PERDAMAIAN

Apakah kegiatan pencegahan konflik dan Asumsi Makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan mam mpuan fiskal daerah. n daerah. daerah.pengembangan Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan Faktor-faktor Faktor faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya inya peningkata peningkatan an b belan be belanja eelanja elanperdamaian ja daera daerah. daerah h. merupakan prioritas biayaan daerah erah era eer rah rra aah h tahun tahun ahu hu h u anggaran Kebijakan pemerintahndaerah di bidang pembiayaan berkenaan. program/kegiatan?

• Contoh: Pemetaan dan pembuatan patok batas desa/dusun yang merupakan isu potensial konflik di wilayah desa hutan. hutan Perayaan Festival Adat untuk memperkuat kerukunan antar suku/agama.

– PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM SEKTORAL TERTENTU

BAB IV. Priotas Program g dan Plafon Anggaran gg Uraian tentang prioritas program dan n Plafon on n Anggaran Angg An An Ang ngggggaran yang ngg yang disepakati disep pakati pa yaitu plafon anggaran Berapakah mencakup: untuk program/kegiatan • Capaian Sasatan program pencegahan konflik dan • Dasar Pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif ikatif untuk un ntuk me mencapai m mencap e aiipengembangan sasaran D P ti b t b i dik tif u perdaaian ? program. • Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam am menjabarkan lebih ih lanjut ih lan lan la anjut jut ju ut ke ke dalam masing-masing g g kegiatan. g

• Contoh: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Rembug mengenai kriteria kelompok sasaran program/kegiatan p g g bantuan peternakan. p

• Penyelenggara program/kegiatan:

– Merupakan kegiatan di SKPD-SKPD. – Merupakan M k kkegiatan i t dari d iP Pos D Dana Hib Hibah h untuk t k Lembaga L b Independen.

BAB V. Penutup • Uraian Mengenai Hal-hal Yang Sudah Disepakati

Slide 16

Slide 15

KODE REKENING PROGRAM// KEGIATAN PENCEGAHAN KONFLIK (PERMENDAGRI 13/2006 & UU 7/2012)

• Dalam Permendagri 13 tahun 2006, tidak secara eksplisit mencantumkan Program atau Kegiatan namun terdapat Kodrek berikut ini:

– Urusan Wajib Bidang: Sosial (Kodek: 11.13), 13) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (Kodek: 1.19).

• Di dalam UU 7 tahun 2012 mencantumkan beberapa program Pencegahan Konflik berupa:

– memelihara kondisi damai dalam masyaraknat; – mengembangkan b k sistem it penyelesaian l i perselisihan li ih secara damai; – meredam p potensi Konflik;; dan – membangun sistem peringatan dini.

Kode Rekening Konflik Sosial

UU No. 7/2012, Permendagri No. 13/2006, PermendagriNo. 59/2007 – Lampiran A.VII.a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan/Dinas Kesatuan Bangsa dan Linmas

1 1

19 19

1 1

19 19

xx xx

23 23

1 1 1

19 19 19

xx xx xx

23 23 23

02 03 04

1 1 1

19 19 19

xx xx xx

24 24 24

01 02

1 1

19 19

xx xx

24 24

03 04

Penghentian konflik g kekerasan fisik;; Penghentian Penetapan Status Keadaan Konflik; Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau B Bantuan penggunaan dan d pengerahan h kkekuatan k TNI TNI.

1 1 1 1

19 19 19 19

xx xx xx xx

25 25 25 25

01 02 03

Pemulihan Paska konflik Rekonsiliasi Paska konflik Rehabilitasi Paska konflik Rekonstruksi Paska konflik

Pencegahan konflik Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; Meredam potensi Konflik; dan Membangun sistem peringatan dini dini.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar Lembar Kerja Kelompok 2:

Penyusunan Kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD dan RPJMD Petunjuk Praktik: 1. Pastikan setiap kelompok telah mendapatkan salinan KUA-PPAS, RKPD dan RPJMD. 2. Lakukan praktek review RKPD, Membuat Ringkasan RKPD Isu Peka Perdamaian: • Periksa Bab II RKPD, kemudian lihat Sub Bab Kondisi Umum Daerah Dan Sub Bab Permasalahan Pembangunan Daerah. Catatlah isu-isu perdamaian dan penanganan konflik yang dinyatakan dalam bagian tersebut.

•

Periksa Bab III RKPD, kemudian lihat pada Sub Bab Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Sub Bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Catatlah pernyataan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik di daerah.

•

Periksa Bab IV RKPD, kemudian lihat pada Sub Bab Sasaran dan Tujuan Pembangunan dan Sub Bab Prioritas Pembangunan Daerah. Catatlah pernyataan sasaran, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik di daerah.

•

Periksa Bab V RKPD dan lampirannya. Kemudian catatlah program dan kegiatan yang secara khusus diarahkan untuk mengembangkan perdamaian dan menangani konflik di daerah termasuk organisasi penanggung jawab pelaksanaanya.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Tabel 1 - SPB 3A Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD Kabupaten/Kota [...] Tahun [...] Bab

Kondisi Umum dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Aspek Kondisi umum daerah: Deskripsikan kondisi umum daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Permasalahan pembangunan: Deskripsikan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Kebijakan ekonomi: Catat pernyataan kebijakan ekonomi yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Kebijakan keuangan (anggaran): Catat pernyataan kebijakan keuangan (anggaran) yang relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Sasaran pembangunan: Catat pernyataan sasaran pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik!

Sasaran, Tujuan, dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan: Catat pernyataan tujuan pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik! Prioritas pembangunan: Catat pernyataan prioritas pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik!

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan organiasi: Catat program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang eksplisit atau relevan dengan pengembangan perdamaian dan penanganan konflik berikut lembaga atau organisasi yang menjadi pelaksananya.

3. Periksa narasi KUA/PPAS. Masukkan semua pernyataan terkait isu peka perdamaian dan penganganan konflik yang ada dalam RKPD diatas ke dalam narasi dokumen KUA/PPAS sesuai dengan bab dan sub bab yang relevan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Tabel 2 - SPB 3A Contoh Tabel Ringkasan Isu Peka Perdamaian dalam RKPD Kabupaten/Kota [...] Tahun [...] yang Dimasukan ke dalam KUA Bab dan Sub Bab BAB 1. Pendahuluan •

Kondisi/Prestasi yang Telah Berhasil pada Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Tahun Perkiraan Pencapaian pada Tahun Mendatang.

•

Perkiraan Pencapaian yang Akan Datang

•

Identifikasi Permasalahan dan Tantangan.

BAB 2. Gambaran Umum RKPD •

Prioritas Pembangunan Daerah yang Diamanatkan dalam RKPD Untuk Menyelesaikan Permasalahan dan Tantangan Serta untuk Mendukung Upaya Mewujudkan Sasaran dan Tujuan yang Telah Ditetapkan dalam RPJMD.

BAB 3. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi Terhadap Sumber Pendanaan •

Uraian Kebijakan Penganggaran Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah

•

Kondisi yang Berbeda Akan Menghasilan Hal Berbeda

•

Perkiraan Penerimaan untuk Mendanai Seluruh Pengeluaran pada Tahun Mendatang

BAB IV. Penutup Uraian Mengenai Hal-hal yang Sudah Disepakati

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Aspek dalam RKPD yang Dimasukkan

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

4. Periksa tabel (matriks) prioritas program dan plafon anggaran dalam dokumen rancangan PPAS. Cek atau masukkan dalam tabel tersebut prioritas program/kegiatan, sasaran program/kegiatan, organisasi pelaksana, dan jumlah plafon anggaran untuk program-program peka perdamaian dan atau penanganan konflik. Berikut adalah contoh tabel prioritas program dan plafon anggaran.

3. Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran NO.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

ORGANISASI

JUMLAH PLAFON ANGGARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. dst. JUMLAH

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 7

Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian A.

Pengertian Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian 1. Kebijakan Umum APBD (KUA) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah produk akhir dari proses perencanaan yang dilakukan selama Januari hingga Maret setiap tahunnya. Setelah itu RKPD masuk ke proses penganggaran berupa pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan diawali oleh pembuatan dan penandatanganan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya, yang dibuat oleh kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikepalai oleh Sekda. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Bulan Juni tahun berjalan dan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan harus sudah usai pembahasan tersebut. Proses pembahasan selanjutnya adalah melibatkan TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri setiap tahun yang memuat: (1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; (2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; (3) teknis penyusunan APBD; dan (4) hal-hal khusus lainnya. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.7

UU No. 32/2004 Pasal 183 Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD8. Penyusunan KUA Peka Perdamaian meliputi: • Menyusun Kebijakan Umum APBD dengan kecenderungan kesimpulan dalam dokumen RKPD untuk menjawab apakah ada kecenderungan program dan kegiatan peka perdamaian. • Menyusun kondisi/prestasi yang telah dicapai, perkiraan pencapaian yang akan datang dan identifikasi permasalahan dan tantangan, pastikan apakah ada masalah yang dapat mengganggu suasana damai? • Menyusun hasil identifikasi yang memasukkan potensi konflik menjadi permasalahan di Kebijakan Umum APBD (KUA)? • Menyusun apakah prioritas Pembangunan Daerah terutama kegiatan Peka Perdamaian terdapat dalam KUA yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD?

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Selanjutnya KUA yang telah disepakati menjadi landasan pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan ini dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dimaksud dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; (2) menentukan urutan program untuk masingmasing urusan; dan (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dalam hal PPAS Peka Perdamaian, penyusunan PPAS paling tidak harus bisa menjawab: • • • 8

Apakah kegiatan Peka Perdamaian menjadi prioritas dalam urusan wajib dan pilihan Apakah kegiatan Peka Perdamaian menjadi urutan program untuk masingmasing urusan. Memastikan program dan kegiatan Peka Perdamaian diberi plafon anggaran.

UU No. 33/2004 Pasal 71

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

B. Tujuan Analisis Tujuan Analisis untuk mengetahui kualitas dan memastikan pembuatan KUA-PPAS yang sudah memuat ringkasan program dan kegiatan peka perdamaian yang ada dalam RKPD.

Langkah-langkah Analisis Kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD Baik KUA maupun PPAS harus bersumber dari Rencana Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD) yang dihasilkan pada Bulan Maret tahun berjalan, artinya KUA – PPAS tidak bisa memasukkan rencana kegiatan yang tidak ada dalam RKPD. Beberapa hal dalam analisis kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD adalah: • Identifikasi Kebijakan Umum APBD dengan Kecenderungan kesimpulan dalam dokumen RKPD. • Kebijakan Umum APBD (KUA) sejatinya adalah kesimpulan dari RKPD yang dibuat dalam proses perencanaan, sehingga mengidentifkasi KUA adalah merangkum secara ringkas program dan kegiatan dalam RKPD menjadi sebuah kalimat kebijakan umum APBD untuk tahun direncanakan. • Harus juga menjawab apakah kesimpulan dari RKPD juga mencantumkan program dan kegiatan Peka Perdamaian? • Mengidentifikasi Kondisi/Prestasi yang Telah Dicapai, Perkiraan Pencapaian yang Akan Datang dan Identifikasi Permasalahan dan Tantangan. • Proses ini mengindentifikasi capaian RPJMD, target pada tahun berjalan dan perkiraan pencapaian yang akan datang (Tahun KUA PPAS dilaksanakan). • Adakah masalah yang dapat mengganggu Peka Perdamaian menjadi masalah yang harus diselesaikan di tahun direncanakan? • Apakah ada hasil identifikasi memasukan potensi konflik menjadi permasalahan di Kebijakan Umum APBD (KUA)? Pertama, pastikan bahwa kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemulihan konflik masuk dalam RKPD, selanjutnya apakah permasalahan yang di jawab oleh program dan kegiatan tersebut menjadi Kebijakan Umum APBD tahun direncanakan?

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

â&#x20AC;˘ Apakah prioritas Pembangunan Daerah terutama kegiatan Peka Perdamaian terdapat dalam KUA yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD; â&#x20AC;˘ Apakah program/kegiatan peka perdamaian yang terdapat di RKPD menjadi prioritas program dan kegiatan dakam PPAS? Pastikan bahwa program dan kegiatan menjadi prioritas kegiatan dan diberi pagu anggarannya dalam PPAS.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

SPB 3b. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA) SKPD PEKA PERDAMAIAN Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD adalah tahapan awal proses penganggaran di SKPD, setelah TAPD dan Banggar selesai membuat KUA-PPAS. Segera kepala daerah membuat Surat Edaran kepada SKPD tentang pedoman pembuatan RKA-SKPD.

Pengantar

Pada penyusunan RKA SKPD, perhatian lebih diberikan kepada menilai kewajaran masukan dan keluaran; masukan komposisi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan; biaya satuan per sumberdaya; keluaran kegiatan dan biaya satuan per keluaran kegiatan. Lingkup analisis RKA SKPD peka perdamaian, peserta diajak untuk mengkaji apakah didalam RKA SKPD telah disusun berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati dan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja serta menggunakan prakiraan maju dan perkiraan belanja tahun berikutnya. Dan apakah didalam RKA SKPD tertera mengenai isu peka perdamaian.

Tujuan

Peserta memahami cara praktis dalam membaca dan menyusun RKASKPD agar peka perdamaian

Waktu

180 menit

Metode

Media

Alat

Presentasi , curah pendapat dan praktik. • • • •

PPT: Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian; Format Tabel Analisis Beban Kerja dan Beban Biaya; Format RKA SKPD kode 2.2.1; Salinan dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Barang dan Jasa pemerintah, contoh KAK Kegiatan

Laptop, LCD projector

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Proses Pembelajaran Pembukaan (5 menit) 1. Buka sesi dengan salam. 2. Sampaikan judul pokok bahasan dan waktu yang diperlukan pada sesi ini. 3. Paparkan tujuan sesi, pokok bahasan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama sesi.

Pemaparan: Analisis RKA-SKPD Peka Perdamaian (45 menit) 1. Paparkan pokok bahasan tentang RKA-SKPD dengan subtema mencakup: • Lingkup RKA-SKPD • Konteks dan Pengertian RKA-SKPD Peka Perdamaian. • Perbedaan Pengertian kedua hal tersebut. • Letak RKA SKPD dalam Siklus penganggaran. 2. Lanjutkan paparan pokok bahasan tentang Analisis Standar Belanja dalam RKA SKPD Peka perdamaian dengan sub tema meliputi: • Analisis beban kerja, untuk mengetahui tentang: (1) kaitan logis antara program dan kegiatan dengan KUA-PPAS, (2) kesesuaian antara program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, (3) kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran; • Analisa beban biaya, untuk mengetahui tentang; (1) kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya); (2) kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku; (3) kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. 3. Beri kesempatan pada peserta untuk memberikan tanggapan, sanggahan maupun pendapat pada saat maupun seusai pemaparan materi.

Praktik Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Peka Perdamaian (60 menit) 1. Persiapkan bahan seperti salinan contoh RKA-SKPD yang telah didapatkan dari panitia penyelenggara pelatihan. 2. Jelaskan tujuan dan keluaran yang diharapkan dari praktik yang akan dilaksanakan. 3. Bagi peserta menjadi 4 kelompok. Beri tiap kelompok lembar kerja praktik dan contoh RKA-SKPD.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Praktik 1. Menyusun rencana kinerja kegiatan peka perdamaian 1. Review Renstra dan Rencana Kerja SKPD dua tahun sebelumnya. Tujuannya, untuk memeriksa apakah kegiatan yang direncanakan tersebut merupakan kegiatan lanjutan atau kegiatan baru: • Jika kegiatan lanjutan, evaluasi tingkat pencapaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai indikator kinerja yang direncanakan dalam Renstra dengan nilai yang sudah direalisasikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tentukan nilai indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan. • Jika kegiatan baru, lihat indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk program dan kegiatan tersebut. Selanjutnya, tentukan nilai indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan. 2. Periksa berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut kemudian hitung target keluaran yang akan dicapai dengan anggaran yang tersedia. Jika pemerintah daerah sudah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) untuk setiap kegiatan, maka gunakanlah standar tersebut untuk menentukan kewajaran tingkat keluaran yang akan dicapai. Jika tidak ada ASB, buatlah perbandingan dengan kegiatan yang serupa yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang sudah dievaluasi tingkat efisiensi dan efektifitasnya. 3. Selanjutnya peserta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program peka perdamaian. Contoh untuk kegiatan pelatihan. • Sebaran peserta. Sedapat mungkin sebaran peserta mewakili setiap wilayah (desa/ kecamatan) secara proporsional, terutama dari wilayah-wilayah yang mengalami konflik. • Keterwakilan peserta pelatihan. Hindari kemungkinan adanya dominasi dari kelompok tertentu. Kriteria peserta yang akan diundang harus mencerminkan upaya untuk mewujudkan perdamaian, misalnya dari aspek gender, etnis, agama, tingkat sosial ekonomi dll. • Sosialisasi kegiatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan melalui berbagai media. Hindari kemungkinan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mendapatkan informasi kegiatan ini. • Pendampingan paska pelatihan. Untuk memastikan keberlanjutan hasil pelatihan dan proses pengembangan perdamaian lebih jauh, fasilitasi peserta untuk terus mengembangkan komunikasi dan interaksi.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

4. Selanjutnya peserta untuk merancang belanja kegiatan, masukan budget sesuai ASB untuk belanja untuk honor pantia, honor narasumber, fotokopi, barang-barang habis pakai, makan minum, transport, dan sewa gedung. Jika pemerintah daerah sudah menyusun ASB Kegiatan Pelatihan, maka gunakanlah ASB tersebut. ASB memberi panduan tentang objek belanja apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana mengalokasikan anggaran untuk setiap objek belanja tersebut. Jika tidak ada ASB, bisa merujuk dan membandingkan dengan kegiatan serupa yang sudah dilaksanakan dan sudah dievaluasi tingkat efisiensi dan efektifitasnya. 5. Setelah memahami bagaimana merancang belanja kegiatan, selanjutnya peserta mengisi Formulir 2.2.1. Setelah memastikan dua substansi utama RKA-SKPD yaitu rencana kinerja dan belanja, selanjutnya isilah formulir RKA 2.2.1 sesuai dengan petunjuk pengisian dalam Permendagri No. 59/2007. Isilah kolom-kolom indikator kinerja dan kolom rincian belanja langsung sesuai dengan perhitungan kinerja dan belanja yang sudah disusun. Di bawah ini adalah contoh Formulir RKA-SKPD 2.2.1. (Lihat Lembar Kerja Kelompok 3). 6. Amati selama proses praktik berlangsung. Beri bantuan bila perlu untuk tiap kelompok.

Praktik 2. Analisis Standar Belanja (ASB) 1. Kumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. 2. Periksa kesesuaian harga satuan yang ada pada RKA/DPA dengan peraturan gubernur/ bupati/walikota tentang standar harga satuan. 3. Identifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost driver-nya. 4. Tentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASB-nya. 5. Kelompokkan setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output dan cost driver-nya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB tersebut. 6. Lakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu sepakati penyempurnaan atas kelompokkelompok ASB tersebut. 7. Buat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah disepakati. 8. Hitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB. 9. Hitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum. 10. Susun buku panduan ASB secara keseluruhan, dan masukan dalam form Lembar Kerja.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Pleno (60 menit) 1. Beri kesempatan perwakilan tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. 2. Undang tiap kelompok untuk memberikan tanggapan, sanggahan, pandangan maupun memberikan persetujuannya dibandingkan dengan hasil kelompoknya. 3. Minta tiap kelompok untuk mencoba merumuskan hasil Analisis Standar Belanja dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD Peka Perdamaian menurut hasil dari diskusi kelompok tersebut.

Penutup (10 menit) Rangkum hal-hal penting dari proses praktik. Tutup sesi bila dianggap cukup.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

BAGIAN

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Bahan Presentasi 3b: Slide 2

Slide 1

Pokok-pokok SPB 3b.

PENYUSUNAN RKA RKA-SKPD SKPD PEKA PERDAMAIAN Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

• Pengertian RKA-SKPD Peka Perdamaian. • Dasar Hukum dan Proses Penganggaran Daerah ( (RKA-SKPD dan RAPBD). ) • Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD. • Isi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. • Proses/Langkah-langkah Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian. • BOX: Analisis Standar Biaya (ASB) • Contoh Dokumen Renja dan RKA-SKPD Peka Perdamaian (file terpisah).

Slide 4

Slide 3

Langkah-Langkah Praktek Penyusunan RKA SKPD Peka Perdamaian RKA-SKPD • Langkah 1. Menyusun rencana kinerja program/kegiatan peka perdamaian. • Langkah 2. Mengidentifikasi faktor-faktor faktor faktor pendukung pelaksanaan program/kegiatan peka perdamaian. • Langkah 3. 3 Merancang belanja program/kegiatan. program/kegiatan • Langkah 4. Mengisi Formulir 2.2.1. • Langkah 5. 5 Melakukan Analisis Standar Belanja??? ->>

Slide 5

RKA SKPD Memuat: RKA-SKPD M t RKA-SKPD Peka Perdamaian d memuat rencana belanja program/kegiatan pencegahan konflik dan pengembangan perdamaian.

• Rencana Pendapatan Pendapatan, memuat kelompok, kelompok jenis, jenis obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. • Rencana Belanja, memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek y belanja. j • Rencana Pembiayaan, memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup p defisit APBD dan p pengeluaran g pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masingmasing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Slide 6

Proses Penyusunan RKA-SKPD • Proses penyusunan RKA-SKPD dimulai setelah KUA/PPAS disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD melalui sebuah Nota Kesepakatan tentang g oleh Kepala p KUA/PPAS yyangg ditandatangani Daerah dan Ketua DPRD. • Berdasarkan nota kesepakatan tersebut tersebut, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA RKA-SKPD SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD

DASAR HUKUM DAN PROSES PENGANGGARAN DAERAH (RKA-SKPD (RKA SKPD & RAPBD) RPJMD

5 Tahun

Renstra SKPD Renja SKPD

RPJM

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

RKPD

RKP

1 Tahun 1 Tahun

KUA Letak Siklus RKA SKPD h JJunii perengahan

RK RKA-SKPD

PPAS Dibahas Bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA SKPD

(UU 17/2003, 17/2003 UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004)

TAPD RAPERDA APBD

1 Tahun

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

Slide 7

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 8

Pendekatan e de ata Penyusunan e yusu a RKA-SKPD Peka Perdamaian

Isi dari Surat Edaran tentang Pedoman P Penyusunan RKA RKA-SKPD SKPD tersebut b b berisi: ii

• Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. RKA disusun dengan perkiraan maju untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan. • Pendekatan penganggaran terpadu. RKA-SKPD memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. • Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. kerja Memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran, hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam p pencapaian p hasil dan keluaran tersebut. • Peka Perdamaian. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencegah atau meminimalisir potensi konflik dari pelaksanaan program dan kegiatan.

• Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait. • Alokasi p plafon anggaran gg sementara untuk setiap p program/kegiatan SKPD. • Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. • Dokumen sebagai lampiran surat edaran yang terdiri dari KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Slide 10 Rincian Anggaran Pendapatan R-1

Fokus Panduan/Modul

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

ANALISIS STANDAR BELANJA

R - 2.1 Pedom man Penyusunan RKA SKPD R D

PR ROSESS PEN NYUSU UNAN N RKA A-SKPD PEKA A PERD DAMA AIAN

Slide 9

Rincian Anggaran Belanja Langsung R - 2.2.1

R - 2.2

Digunakan untuk memeriksa hasil penyusunan RKA RKA-SKPD SKPD

R-0

Rincian Penerimaan Pembiayaan R - 3.1

Rincian Pengeluaran g Pembiayaan y R - 3.2

Slide 11

Slide 12

Dasar Hukum ASB

Pengertian ASB

• Secara normatif, f penggunaan ASB d dalam l penyusunan anggaran dinyatakan secara tegas:

• Analisis Standar Belanja atau ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. • ASB merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin pengelolaan kegiatan dilakukan secara efektif efektif, efisien efisien, dan berkeadilan.

Slide 13

– Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 167 ayat 3, – Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang P Pengelolaan l l K Keuangan D Daerah h pasall 39 ayatt 2, d dan – Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman g Keuangan g Daerah pasal p 93 ayat y 1. Pengelolaan

• Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi k j indikator kerja, i dik t ki kinerja, j capaian i d dan ttargett ki kinerja, j analisis standar belanja, standar satuan harga dan pelayanan y minimal standar p

Slide 14

Kegunaan ASB • D Dalam l penyusunan anggaran d daerah, h ASB b berguna untuk:

– Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis. – Mendorong terciptanya anggaran daerah yang efisien dan efektif. efektif – Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan verifikasi total belanja yang diajukan oleh setiap RKA-SKPD untuk setiap kegiatan. – Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA-SKPD.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

L Langkah-Langkah k hL k h Penyusunan P ASB 1.

3. 4. 5.

Mengumpulkan g p data sekunder berupa p kegiatan g eksistingg pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. Memeriksa kesesuai harga satuan yang ada pada RKA/DPA / dengan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang standar harga satuan. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost drivernya. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASBnya. M l k k pengelompokan Melakukan l k awall setiap i kkegiatan i yang memiliki iliki kesamaan output dan cost driver-nya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok p ASB tersebut.

BAGIAN

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Slide 16

Slide 15

Contoh Hasil Perhitungan Total Biaya Kegiatan Menurut ASB Pendidikan dan Pelatihan

Langkah-Langkah Penyusunan ASB 6 Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat 6. tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut. 7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah l h di disepakati. k i 8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing masing-masing masing kelompok ASB. ASB 9. Menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek be obje belanja a ja (a (aktivitas) t tas) pada satu kelompok e o po ASB, S , ba baik aalokasi o as belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum. 10. Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan

No.

Kegiatan

Anggaran di RKA (ribuan)

Output (OH)/ Cost Driver

Perhitungan Biaya Menurut ASB Rata-Rata

Min

Maks

Pelatihan Perencanaan Untuk Aparat

75.500

150

76.175

61.825

90.525

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

162.500

360

174.245

141.421

207.069

Bintek tenaga pengelolaan keuangan

Pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk aparat desa

Pelatihan tenaga pendamping KB

6 6.

Diklat fungsional g PNS Daerah

Keterangan

Wajar Wajar

69.600

180

90.185

73.196

107.174

< biaya minimal

45.900

120

62.165

50.454

73.876

< biaya minimal

50.700

34.145

27.713

40.577

> biaya maksimal

264.000

450

216.275

175.533

257.017

> biaya y maksimal

Slide 17 Contoh Hasil Perhitungan Alokasi Anggaran Untuk Setiap Objek Belanja Pada Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Kegiatan No. 2) Berdasarkan ASB Pendidikan dan Pelatihan

Honor PNS Honor Non PNS Fotocopy Bahan Habis Pakai Mamin Perjalanan Dinas Sewa

12.000 75.000 2.000 13.500 20.000 25.000 15.000

Alokasi Rata-Rata % Rp 7,58% 13.204 44,12% 76.879 1,84% 3.201 8,50% 14.805 11,56% 20.140 15,08% 26.275 11,33% 19.740

Alokasi Minimum % Rp 6,15% 10.717 35,81% 62.397 1,49% 2.598 6,90% 12.016 9,38% 16.346 12,24% 21.326 9,19% 16.021

Alokasi Maksimum % Rp 9,01% 15.692 52,43% 91.362 2,18% 3.804 10,10% 17.594 13,74% 23.934 17,92% 31.225 13,46% 23.459

J l h Jumlah

162.500 6

174.245

141.421

207.069 6

Objek Belanja

Alokasi di RKA

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar Lembar Kerja Kelompok 3.

Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian Langkah 1. Menyusun rencana kinerja kegiatan peka perdamaian Rencana kinerja yang disusun dalam format RKA-SKPD 2.2.1 mencakup indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja terdiri atas capaian program, masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Tabel 1 - SPB 3B Format Penyusunan Rencana Kinerja Indikator Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran

Keterangan: 1. Tolok ukur dan target kinerja capaian program diisi dari data yang diperoleh hasil review Renstra SKPD. 2. Target kinerja masukan diisi dari data pagu indikatif program/kegiatan yang terdapat dalam PPAS. 3. Target kinerja keluaran dihitung berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan perbandingan terhadap target kinerja capaian program. 4. Target kinerja hasil sesuai dengan target keluaran. 5. Kelompok sasaran diisi subjek penerima manfaat kegiatan yang spesifik.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Langkah 2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program peka perdamaian Dalam konteks pengembangan perdamaian, penting untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi kontribusi terhadap terwujudnya perdamaian.

Tabel 2 - SPB 3B Format IdentiďŹ kasi Kegiatan Pendukung Perdamaian Kegiatan Utama

Komponen Kegiatan (Rincian Kegiatan)

Isilah dengan nomenklatur kegiatan

Isilah dengan rincian kegiatan yang perlu dilakukan untuk melakukan kegiatan utama, termasuk kegiatankegiatan pendukung perdamaian.

Langkah 3. Merancang belanja kegiatan peka perdamaian Setiap kegiatan membutuhkan sejumlah input dan sumberdaya untuk dapat mencapai keluaran yang diharapkan. Buatlah rancangan belanja seperti contoh dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 - SPB 3B Contoh Tabulasi Rancangan Belanja Kegiatan Pelatihan Wirausaha (Peka Perdamaian) No.

Komponen Kegiatan

Persiapan pelatihan: terutama memastikan perwakilan calon peserta pelatihan sudah memadai dari sisi sebaran dan keterwakilannya.

Komponen Biaya

Variabel

Formula Perhitungan Biaya

Konsumsi rapat persiapan di kantor

A. Jumlah peserta rapat B. Frekuensi rapat C. Harga satuan mamin rapat

AxBxC

Perjalanan survei calon peserta di wilayah konflik*

A. Jumlah tenaga survey B. Frekuensi survey C. Harga satuan biaya perjalanan dinas domestik

AxBxC

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

No.

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Komponen Kegiatan

Variabel

Formula Perhitungan Biaya

Konsumsi pertemuan

A. Jumlah peserta pertemuan B. Frekuensi pertemuan C. Harga satuan mamin pertemuan

AxBxC

Transport peserta sosialisasi

A. Jumlah peserta pertemuan B. Frekuensi pertemuan C. Harga satuan transpor domestik

AxBxC

A. Jumlah pegawai B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan honor

AxBxC

Komponen Biaya

Sosialisasi pelatihan di kantor dinas*

Honor PNS Honor Non PNS (instruktur/ fasilitator pelatihan)

Pelaksanaan pelatihan di hotel

Fotokopi

A. Jumlah B. Harga satuan

AxB

Bahan habis pakai

A. Jumlah B. Harga satuan

AxB

Paket meeting

A. Jumlah peserta B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan paket meeting per hari

AxBxC

Transport (perjalanan dinas)

A. Jumlah peserta B. Frekuensi (hari) C. Harga satuan transport/hari

AxBxC

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

No.

Komponen Kegiatan

BAGIAN

Komponen Biaya

Variabel

Formula Perhitungan Biaya

Honor pendamping

A. Jumlah tenaga pendamping B. Frekuensi pendampingan (hari) C. Harga satuan honor/ hari

AxBxC

Perjalanan pendampingan

A. Jumlah pendamping B. Frekuensi perjalanan (hari) C. Harga satuan biaya perjalan dinas/ transportasi

AxBxC

Pendampingan pasca pelatihan*

Keterangan: *) Kegiatan-kegiatan pendukung peka perdamaian.

Langkah 4. Mengisi Formulir 2.2.1 Setelah memastikan dua substansi utama RKA-SKPD yaitu rencana kinerja dan rancangan belanja, selanjutnya isilah formulir RKA 2.2.1 sesuai dengan petunjuk pengisian dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007. Isilah kolom-kolom indikator kinerja dan kolom rincian belanja sesuai dengan perhitungan kinerja dan belanja yang sudah disusun. Pastikan komponen kegiatan pendukung perdamaian sudah masuk dalam rincian belanja. Lihat contoh RKA-SKPD dalam format Excel.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 8

Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian A. Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD . 9

Merujuk kepada pengertian normatif tersebut, RKA-SKPD Peka Perdamaian diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan peka perdamaian. Namun demikian, dokumen RKA-SKPD Peka Perdamaian bukanlah dokumen tersendiri yang terpisah dari RKA-SKPD yang biasa disusun oleh SKPD. Pengertian ini lebih menekankan kepada substansi RKA-SKPD.

B. Penyusunan RKA Peka Perdamaian Proses penyusunan RKA-SKPD dimulai setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD melalui sebuah Nota Kesepakatan tentang KUA/PPAS yang ditandatangani oleh kepala daerah dan Ketua DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut memuat 4 (empat) hal, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. Dokumen sebagai lampiran surat edaran yang terdiri dari KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Pengertian RKA-SKPD menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengertian baru ini, rencana pembiayaan tidak termasuk dalam RKA-SKPD.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Secara normatif, penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu: 1. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan. 2. Pendekatan penganggaran terpadu. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 3. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam konteks penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian, selain mengacu kedalam 3 (tiga) pendekatan tersebut juga perlu ditambahkan â&#x20AC;&#x153;pendekatan peka perdamaianâ&#x20AC;?. Dalam praktiknya, kerangka kerja penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 - SPB 3B Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian Pendekatan

Cara Kerja Dalam Penyusunan RKA-SKPD

Perkiraan maju

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Tujuannya, untuk menilai program dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau tahun anggaran berikutnya.

Penganggaran terpadu

Memadukan seluruh perencanaan dan penganggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkup SKPD.

Penganggaran berbasis prestasi kerja (kinerja)

Menyusun rencana kinerja untuk setiap program dan kegiatan. Rencana kinerja tersebut meliputi indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Peka perdamaian

Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencegah atau meminimalisir potensi konflik dari pelaksanaan program dan kegiatan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

C. Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan RKA-SKPD Analisis Standar Belanja atau ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin pengelolaan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara normatif, penggunaan ASB dalam penyusunan anggaran dinyatakan secara tegas mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 167 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 ayat 1. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian dan target kinerja, Analisis Standar Belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Dalam penyusunan anggaran daerah, ASB berguna untuk: 1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis. 2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang efisien dan efektif. 3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan verifikasi total belanja yang diajukan oleh setiap RKA-SKPD untuk setiap kegiatan. 4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKASKPD.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

SPB 3c. ANALISIS APBD PEKA PERDAMAIAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat rencana keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang dibahas dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. RAPBD adalah dokumen Rancangan APBD yang dibahas dalam proses pembahasan APBD. Pengantar

Secara garis besar APBD terdiri dari 3 komponen utama yang disebut sebagai struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap komponen dirinci lagi menjadi beberap sub komponen. Pada sesi ini, peserta akan diajak melakukan praktik analisis RAPBD peka perdamaian dan mendiskusikannya dalam konteks dan perspektif peka perdamaian dan sensitif konflik.

Tujuan

Waktu Metode

Media

Alat

•

Memahami Pengertian dan Tujuan Analisis RAPBD Peka Perdamaian.

•

Memahami kerangka pikir dan langkah-langkah analisis RAPBD Peka Perdamaian.

•

Mendiskusikan hasil analisis APBD dalam perspektif peka perdamaian.

180 menit Pemaparan, Kerja Kelompok, dan Diskusi • • •

PPT: “ Analisis RAPBD Peka Perdamaian” Dokumen RAPBD tiap daerah yang menyelenggarakan pelatihan. Lembar Praktik Analisis RAPBD

Laptop, LCD projector

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pengantar (10 menit) 1. Buka sesi dengan salam. 2. Ulas secara singkat materi pada sesi sebelumnya dan bagaimana kaitannya dengan sesi yang akan dipandunya saat ini. 3. Paparkan tujuan sesi, pokok bahasan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama sesi.

Pemaparan: Analisis RAPBD Peka Perdamaian (40 menit) 4. Paparkan pokok bahasan tentang Analisis RAPBD Peka Perdamaian. Beberapa subtema yang penting yaitu: â&#x20AC;˘ Pengertian dan tujuan analisis RAPBD Peka Perdamaian. â&#x20AC;˘ Kerangka Analisis RAPBD Peka Perdamaian â&#x20AC;˘ Langkah-langkah Analisis RAPBD Peka Perdamaian. 5. Minta peserta untuk memberikan tanggapan peserta. 6. Selanjutnya ajak peserta melakukan praktik analisis RAPBD.

Praktik Analisis (120 menit) 1. Bagi peserta dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok Analisis Konsistensi RAPBD dan , Kelompok Analisis Keterpaduan RAPBD. Untuk sesi ini, diperlukan dokumen RAPBD (lebih baik kalau yang sedang dibahas di DPRD). Dokumen tersebut sebaiknya kontekstual dengan daerah peserta. Tetapi, fasilitator perlu menyediakan data tersebut jika dokumen tidak tersedia. 2. Bagikan Lembar Praktik kelompok kepada masing-masing kelompok. Jelaskan secara singkat tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok. 3. Dampingi setiap kelompok pada saat mereka melakukan tugasnya. 4. Usai kerja kelompok, mintalah perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil analisisnya kepada forum. Pertajam hasil diskusi kelompok dalam diskusi pleno dengan menekankan interpretasi atau pemahaman dan rekomendasi dari sudut pandang peka perdamaian.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

5. Usai paparan hasil analisis, rangkum hasil-hasil analisis RAPBD yang disampaikan peserta. Gunakan pertanyaan untuk merangkum hasil analisis RAPBD yang sudah dilakukan peserta: â&#x20AC;˘ Dari analisis konsistensi RAPBD apa yang bisa disimpulkan? â&#x20AC;˘ Dari analisis keterpaduan RAPBD apa yang bisa disimpulkan? â&#x20AC;˘ Rekomendasi apa saja yang bisa diusulkan?

Penutup (10 menit) Setelah peserta berhasil merangkum hasil analisisnya, menyusun kesimpulan dan rekomendasinya, ajak peserta untuk menutup sesi ini dengan mengingatkan kembali tentang prinsip-prinsip pengelolaan APBD. Anggaran peka perdamaian adalah anggaran yang dikelola berdasarkan asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ciri anggaran peka perdamaian adalah adanya konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Bahan Presentasi 3c: Slide 2

Slide 1

Pokok-pokok SPB 3c.

ANALISIS RAPBD PEKA PERDAMAIAN

• Pengertian APBD Peka Perdamaian. • Dasar Hukum dan Proses Penyusunan APBD Peka Perdamaian. • Contoh Ihtisar APBD (Struktur dan Komponen APBD). Perdamaian • Analisis RAPBD Peka Perdamaian.

Pelatihan Penganggaran g gg Daerah Peka Perdamaian

– Analisis Konsistensi. – Analisis Keterpaduan. p

• Contoh RAPBD Peka Perdamaian.

Slide 4

Slide 3

DASAR HUKUM DAN PROSES PENGANGGARAN DAERAH (PENYUSUNAN APBD) RPJMD

Pengertian APBD Peka Perdamaian

5 Tahun

Renstra SKPD

• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan dokumen anggaran yang dibahas dalam proses pembahasan b h APBD di DPRD yang memuatt rencana anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. • RAPBD Peka Perdamaian adalah RAPBD yang memuat alokasi anggaran program/kegiatan /k i pencegahan h konflik k flik dan d pengembangan perdamaian yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD dalam rangka mewujudkan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera, damai, sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Renja SKPD

5 Tahun

1 Tahun

RKPD

Pendapatan Asli Daerah Rp 51.660.548.300 (7%) Dana Perimbangan Rp 630.019.397.935 (83%) Lain-lain Pendapatan p Yangg Sah Rp 76.046.922.637 (10%)

PENDAPATAN Rp 757.726.868.872 Defisit Rp. 99.902.909.269

CONTOH IKHTISAR APBD KABUPATEN KUPANG 2013 Belanja j Langsung g g SKPD Rp .65.041.551.825 (20 %)

Belanja Langsung Rp 325 207 759 127 Rp.325.207.759.127 (38%)

BELANJA Rp 857.629.778.269

1 Tahun

KUA Letak Siklus RKA SKPD perengahan Juni

PPAS

Belanja Tidak Langsung Rp 532.422.019.142 (62%)

Belanja Pegawai Pemkab+DPRD Rp.459.923.868.242 (86%)

Belanja Bagi Hasil Rp 560.000.000 (0,11%)

Belanja Fixed Cost

Belanja Hibah Rp. 29.347.550.000 (6%)

Belanja Bantuan Sosial Rp.13.607.850.900 (3%)

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

1 Tahun

Slide 6

BL Program/Pely.Publik Rp (%) Belanja Tidak Terduga Rp.4.000.000.000 (0,75%)

Program dan Kegiatan Non SKPD Kabupaten Penerimaan Pembiayaan Rp.104.502.909.397

PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.600.000.000

(UU 17/2003, 17/2003 UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004)

TAPD

(%)

Belanja Bantuan Keuangan Rp 24.982.750.000 (5%)

Dibahas B Bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD RKA SKPD RK

BL Program Penunjang Rp

Belanja Langsung Urusan/Program Rp.260.166.207.302 (80%)

RKP

1 Tahun

RAPERDA APBD

Slide 5

RPJM

1 Tahun

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Praktek Analisis Konsistensi dan Keterpaduan d RAPBD Bahan Praktek: 1. RKPD Kabupaten/kota p tahun yyangg dianggarkan. gg 2. Rancangan APBD Kabupaten/kota tahun yang dianggarkan.

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Slide 8

Slide 7

Pengertian Analisis RAPBD Peka Perdamaian

Tujuan Analisis RAPBD Peka Perdamaian

• Analisis RAPBD Peka Perdamaian merupakan kajian terhadap dokumen RAPBD yang bertujuan mengetahui sejauh mana konsistensi dan keterpaduan kebijakan alokasi anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peka perdamaian. Cakupan Analisis

Arah Analisis

Analisis Konsistensi Kebijakan dan Anggaran

¾ Mengidentifikasi apakah kebijakan, program, kegiatan peka perdamaian yang termuat dalam dokumen perencanaan sudah diakomodasi dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang dimuat dalam dokumen penganggaran

Analisis Keterpaduan

¾ Menilai sejauh mana keterpaduan program, kegiatan dan anggaran peka perdamaian yang dikelola secara lintas sektor dan atau lintas wilayah

• Secara umum, analisis RAPBD peka perdamaian dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya APBD yang peka perdamaian, yaitu APBD yang memuat program p g dan kegiatan g yang y g mendukungg proses p dan hasil pembangunan daerah yang peka perdamaian. • Secara khusus, analisis RAPBD peka perdamaian dit j k untuk ditujukan t k mengetahui t h i sejauh j h mana kkonsistensi it i dan keterpaduan kebijakan anggaran dalam upaya j p pembangunan g yyangg peka p p perdamaian. mewujudkan Temuan hasil analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan proses pembahasan dan penetapan APBD. APBD

Slide 10

Slide 9

Tabel Analisis Konsistensi RAPBD

Langkah-langkah Analisis Konsistensi • Langkah 1. Menginventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian dalam dokumen RKPD dan dokumen RAPBD. • Langkah 2. 2 Melakukan perbandingan antara program dan kegiatan yang sudah diinventarisasi dari dokumen RKPD dan RAPBD. • Langkah 3. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD.

Slide 11

Slide 12

Langkah-langkah Langkah langkah Analisis Keterpaduan p • Langkah 1. Identifikasi program pembangunan yang dirancang secara terpadu. terpadu • Langkah 2. Inventarisasi kegiatan-kegiatan sektoral yang akan dilaksanakan di kawasan terpadu. • Langkah 3. Lakukan analisis terhadap kegiatankegiatan kegiatan yang sudah diinventarisasi tersebut. • Langkah g 4 4. Susunlah rekomendasi kepada p pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD.

Slide 13

Tabel Analisis Keterpaduan

Program

: …………….….

Kelompok Sasaran

: ………………...

Wilayah yang terlibat : …………………. Sektor yang terlibat : …………………. No.

Kegiatan oleh sektor yang terlibat

Alokasi Anggaran

SKPD

1. 2. 3. 4. 5. 6. Total Anggaran

Contoh Hasil Analisis Keterpaduan p

Program

: Pembangunan Kawasan Desa Adat

Kelompok Sasaran

: Masyarakat di Kawasan Adat Lestari (3 Desa)

Wilayah yang terlibat: Kawasan Desa Adat Lestari Kab. Bahagia (desa A, B dan C) Sektor yang terlibat : Pendidikan, Pendidikan Kesehatan, Kesehatan Infrastruktur, Infrastruktur Sosial No.

Kegiatan sektor yang terlibat

Alokasi Anggaran

SKPD

Pengadaan Infrastruktur Penerangan Desa

Di PU 250.000.000 Dinas

Perbaikan Jembatan Jalan Desa

100.000.000 Dinas BPMPD

Pembangunan POSKESDES

Penyelenggaraan PKBM Keaksaraan Fungsional

25.000.000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Rumah Layak Huni

30.000.000 Dinas Sosial

Pembangunan Perpipaan Air Bersih

150.000.000 Dinas KIMTAWIL

Total Anggaran

605.000.000

50.000.000 Dinas Kesehatan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Lembar Kerja Kelompok 4.

ANALISIS KONSISTENSI RAPBD Langkah 1. Menginventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian dalam dokumen RKPD dan dokumen RAPBD. Identifikasi dan catat kelompok sasaran, lokasi program/kegiatan peka perdamaian dan jumlah anggaran yang dialokasikan yang dimuat dalam dokumen RKPD dan RAPBD ke dalam format Inventarisasi Program dan kegiatan Peka Perdamaian.

Tabel 1 - SPB 3c Format Inventarisasi Program dan Kegiatan Peka Perdamaian No.

Program/Kegiatan Peka Perdamaian

Kelompok Sasaran Program/Kegiatan RKPD

RAPBD

Lokasi Program/ Kegiatan RKPD

RAPBD

Anggaran RKPD

RAPBD

Langkah 2. Lakukan analisis perbandingan antara program dan kegiatan yang sudah diinventarisasi dari dokumen RKPD dan RAPBD. Setelah dilakukan inventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian, selanjutnya lakukan perbandingan untuk melihat konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD) dan dokumen penganggaran (RAPBD). Perbandingan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu: â&#x20AC;˘ kelompok sasaran â&#x20AC;˘ lokasi program, dan â&#x20AC;˘ alokasi anggaran dari program dan kegiatan peka perdamaian. Buatlah catatan jika ditemukan ada perbedaan diantara aspek-aspek tersebut. Misalnya, ada perbedaan kelompok sasaran dan lokasi program yang dimuat dalam RAPBD dibandingkan dalam RKPD. Selanjutnya, analisis lebih jauh apakah perbedaan (inkosistensi) tersebut diperkirakan akan menimbulkan konflik di masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah 3. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD. Jika hasil analisis konsistensi menyimpulkan ada perbedaan yang diperkirakan dapat menimbulkan konflik dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan peka perdamaian tersebut, maka penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas dengan merujuk kembali kepada dokumen RKPD yang sudah ditetapkan.

100

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Lembar Kerja Kelompok 5.

ANALISIS KETERPADUAN RAPBD PEKA PERDAMAIAN Langkah 1. IdentiďŹ kasi program pembangunan yang dirancang secara terpadu Periksa dalam dokumen RKPD dan RAPBD program-program pembangunan yang akan dilaksanakan secara terpadu baik dari aspek kewilayahan maupun sektoral. Terpadu dari sisi kewilayahan artinya program tersebut melibatkan beberapa wilayah yang saling tergantung satu-sama lain. Program tersebut tidak akan efektif jika tidak melibatkan wilayah lain disekitarnya. Sedangkan keterpaduan dari aspek sektoral artinya program tersebut melibatkan berbagai sektor yang saling melengkapi dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah atau kawasan tersebut secara utuh. Langkah 2. Inventarisasi kegiatan-kegiatan sektoral yang akan dilaksanakan di kawasan terpadu Identifikasi dan catatlah kegiatan-kegiatan dari setiap sektor yang terkait dengan pelaksanaan program di kawasan terpadu. Catat alokasi anggaran (dari belanja langsung kegiatan) dan lembaga penanggung jawabnya. Lihat contoh Format Inventarisasi Kegiatan dan Anggaran Terpadu Peka Perdamaian.

Tabel 2 - SPB 3c Contoh Format Inventarisasi Kegiatan dan Anggaran Terpadu Peka Perdamaian Program Kelompok Sasaran Wilayah yang terlibat Sektor yang terlibat No.

: : : :

Pembangunan Kawasan Desa Adat Masyarakat di kawasan Desa Adat Lestari (3 desa) Kawasan Desa Adat Lestari Kota Bahagia (Desa A, B, dan C) Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial

Kegiatan sektor yang terlibat

Alokasi Anggaran (Belanja Langsung)

SKPD Penangung Jawab

Pengadaan Infrastruktur Penerangan Desa (Listrik Mikro Hidro)

250.000.000

Dinas PU

Perbaikan Jembatan Jalan Desa

100.000.000

Dinas BPMPD

Pembangunan Poskesdes

50.000.000

Dinas Kesehatan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

101

BAGIAN

4. 5. 6.

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Penyelenggaraan PKBM Keaksaraan Fungsional

25.000.000

Pembangunan Rumah Layak Huni Pembangunan Perpipaan Air Bersih Total Anggaran

30.000.000 150.000.000 605.000.000

Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kimtawil

Langkah 3. Lakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diinventarisasi tersebut Periksa apakah wilayah-wilayah yang dicantumkan dalam RKPD dan RAPBD dapat disebut sebagai kawasan terpadu. Misalnya, dalam kasus penyediaan air bersih, daerah yang memiliki sumber mata air dengan daerah yang memanfaatkan air tersebut harus diperhitungkan sebagai satu kawasan karena keduanya saling membutuhkan. Periksa apakah kegiatan-kegiatan sektoral yang diberlokasi di kawasan tersebut sifatnya saling melengkapi dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Apakah ada tumpang tindih kegiatan, artinya ada kegiatan yang sama yang dilakukan oleh beberapa dinas/SKPD. Selanjutnya, catatlah jika ada temuan yang menunjukkan ketidakterpaduan program, misalnya wilayah yang tidak tepat atau tumpang tindih kegiatan. Langkah 4. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD. Jika hasil analisis keterpaduan menyimpulkan ada wilayah yang tidak tepat atau tumpang tindih kegiatan sektoral, buatlah usulan untuk perbaikan RAPBD dengan merujuk kembali kepada perencanaan program terpadu yang sudah ditetapkan dalam RKPD.

102

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan III : Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 9

ANALISIS RAPBD PEKA PERDAMAIAN A. Pengertian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan dokumen anggaran yang dibahas dalam proses pembahasan APBD di DPRD yang memuat rencana anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Analisis RAPBD peka perdamaian merupakan kajian terhadap dokumen RAPBD yang bertujuan mengetahui sejauhmana konsistensi dan keterpaduan kebijakan alokasi anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peka perdamaian

B. Tujuan Analisis Secara umum, analisis RAPBD peka perdamaian dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya APBD yang peka perdamaian, yaitu APBD yang memuat program dan kegiatan yang mendukung proses dan hasil pembangunan daerah yang peka perdamaian. Secara khusus, analisis RAPBD peka perdamaian ditujukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dan keterpaduan kebijakan anggaran dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peka perdamaian. Temuan hasil analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan proses pembahasan dan penetapan APBD.

C. Kerangka Analisis Secara umum, kerangka analisis RAPBD peka perdamaian dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 3 - SPB 3c Kerangka Analisis RAPBD Peka Perdamaian Cakupan Analisis Analisis Konsistensi Kebijakan Dan Anggaran.

Arah Analisis Mengidentifikasi apakah kebijakan, program, kegiatan peka perdamaian yang termuat dalam dokumen perencanaan sudah diakomodasi dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang dimuat dalam dokumen penganggaran

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

103

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Cakupan Analisis Analisis Keterpaduan

Arah Analisis Menilai sejauhmana keterpaduan program, kegiatan dan anggaran peka perdamaian yang dikelola secara lintas sektor dan atau lintas wilayah.

D. Langkah-langkah Analisis RAPBD 3 (tiga) Langkah Analisis Konsistensi RAPBD • Langkah 1. Menginventarisasi program dan kegiatan peka perdamaian dalam dokumen RKPD dan dokumen RAPBD. • Langkah 2. Melakukan perbandingan antara program dan kegiatan yang sudah diinventarisasi dari dokumen RKPD dan RAPBD. • Langkah 3. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD.

4 (empat) Langkah Analisis Keterpaduan RAPBD • Langkah 1. Identifikasi program pembangunan yang dirancang secara terpadu • Langkah 2. Inventarisasi kegiatan-kegiatan sektoral yang akan dilaksanakan di kawasan terpadu • Langkah 3. Lakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diinventarisasi tersebut • Langkah 4. Susunlah rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan perbaikan terhadap RAPBD yang sedang dibahas di DPRD.

104

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

POKOK BAHASAN IV:

PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN SPB 4a. PENGAWALAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada dokumen anggaran (APBD) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui proses penganggaran daerah.

Pengantar

Proses penganggaran sendiri merupakan proses politik dimana setiap pihak yang terlibat bersaing dan memperjuangkan kepentingannya sampai akhirnya ditemukan kompromi dan kesepakatan. Sebuah program yang disepakati boleh jadi adalah hasil kompromi dari beragam kepentingan para pihak. Pada sesi ini, peserta akan diajak berdiskusi tentang dinamika politik dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Peserta juga akan saling belajar dan berbagai tentang teknik dan trik dalam meng-goal-kan sebuah program baik kepada pimpinan di pemerintah maupun DPRD.

Tujuan

Waktu Metode Media

Alat

•

Memahami konteks dan dinamika politik pembahasan anggaran daerah.

•

Berbagi pengalaman tentang teknik dan trik meng-goal-kan program dan anggaran daerah.

•

Mensimulasikan teknis meyakinkan pimpinan daerah dan DPRD.

90 menit Diskusi Kelompok dan Bermain Peran • • •

PPT : “Mengawal Program dan Anggaran Peka Perdamaian Petunjuk Bermain Peran Skenario Pembahasan Anggaran Peka Perdamaian

Laptop, LCD projector

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

105

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Proses Pembelajaran Pengantar (10 menit) 1. Buka sesi dengan salam. 2. Sampaikan secara singkat materi pada sesi sebelumnya dan kaitannya dengan sesi yang akan dipandu. 3. Paparkan tujuan sesi, pokok bahasan, dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama sesi.

Curah Pendapat: Berbagi Pengalaman (30 menit) 1. Ajak peserta untuk berbagi pengalaman dalam proses mengawal program dan anggaran yang berhasil ditetapkan dalam APBD. 2. Berilah petunjuk kepada peserta tentang dua topik yang akan dibagi, yaitu: a. Keberhasilan untuk meyakinkan kepala daerah, dalam menetapkan dan mensetujui sebuah program. b. Keberhasilan dalam meyakinkan komisi DPRD/Banggar dalam menetapkan dan menyetujui. 3. Tunjuk satu peserta untuk mulai menceritakan pengalamannya. Gunakan pertanyaan kunci berikut sebagai pemicu: • Apa nama program/kegiatan yang disetujui tersebut? • Mengapa mereka menyetujui program tersebut? Apa saja motif objektif maupun motif subjektif yang mendorong mereka menyetujui program tersebut? • Bagaimana strategi Anda menyakinkan mereka untuk menyetujui program tersebut? • Adakah cara-cara khusus yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan mereka? Sebutkan! 4. Usai satu peserta menyampaikan pengalamannya. Beri penghargaan berupa kesempatan untuk memilih peserta lain, dan seterusnya sampai setiap peserta mendapatkan gilirannya. 5. Rangkum poin-poin yang dianggap penting selama proses gali pengalaman berlangsung. 6. Tutup sesi bila dirasa cukup.

106

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Bermain Peran (Optional)10: Pembahasan Anggaran Peka Perdamaian (45 menit) 1. Jelaskan tujuan simulasi dengan metode bermain peran kepada tiap peserta. 2. Bagi peserta mejadi 2 dua kelompok, dengan jumlah anggota maksimal 10 orang tiap kelompok. 3. Jelaskan bagi peserta yang tidak tergabung kedalam kelompok, bertugas untuk menjadi observer dalam proses simulasi berlangsung. 4. Ulas secara singkat tentang skenario dan peran yang akan dimainkan kepada peserta. 5. Bagikan Lembar Skenario kepada tiap kelompok. 6. Beri waktu 10 menit tiap kelompok untuk mengembangkan peran masing-masing anggota kelompok. 7. Beri waktu 15 menit tiap kelompok untuk memperagakan peran yang telah dikembangkan. 8. Perhatikan dan catat hal penting selama proses peragaan tiap kelompok berlangsung.

Penutup (5 menit) 1. Usai peragaan selesai, ajak peserta untuk mereflkesikan kegiatan bermain peran tersebut. Gunakan pertanyaan pengungkit: â&#x20AC;˘ Apa yang Anda rasakan ketika berada dalam pembahasan anggaran? â&#x20AC;˘ Bagaimana pimpinan dapat menyetujui usulan program tersebut? â&#x20AC;˘ Apa pembelajaran lain yang diperoleh dari permainan tersebut? 2. Sampaikan secara ringkas beberapa tips atau kiat dalam meyakinkan pimpinan untuk mengawal program peka perdamaian. Tutup Sesi.

10 Metode belajar ini bisa diterapkan, jika para peserta merupakan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

107

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Bahan Presentasi 4a: Slide 2

Slide 1

Meyakinkan Pimpinan tentang Kegiatan/Program Peka Perdamaian

Pengawalan Program/Kegiatan dan Anggaran Peka Perdamaian

• Data • Demonstrate (Memperagakan) • Demand

Slide 4

Slide 3

Data

D Demonstrate t t

• Tid Tidakk ada d h hall yang llebih bih powerful f l dalam d l di diskusi k i atau rapat dibanding data. Tinggalkan debat kusir atau argumentasi panjang tanpa data data. Dibandingkan dengan meyakinkan atasan atau pimpinan dengan kata-kata panjang p j g lebar,, lebih baik gunakan g data. • Contohnya, lebih baik tampilkan data tentang berapa jjumlah korban dan kerugian g akibat konflik yang y g terjadi j daripada berdebat tentang perbedaan persepsi yang memicu konflik tersebut. Berbicara dengan data akan t lih t llebih terlihat bih objektif bj ktif d daripada i d menyampaikan ik persepsii Anda tentang konflik tersebut.

Slide 5

• D Dalam l b banyakk kkasus, kit kita tid tidakk punya d data t kkarena d datanya t memang tidak ada. Mungkin usulan kita berupa inovasi baru yang belum pernah ada. Nah, untuk meyakinkan atasan, kita perlu mendemonstrasikan ide kita dalam bentuk visual berupa barang atau prototype. Cara lain dalam demonstrasi ini adalah membawa atasan yang perlu kita yakinkan ke tempat yang mempunyai produk/layanan lebih bagus. • Misalnya, pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) terbukti sangat bermanfaat dalam mengembangkan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik di daerah yang banyak terdapat kelompok-kelompok adat. Anda bisa tunjukkan hasil kajian tentang lembaga masyarakat adat tersebut atau mengajak pimpinan untuk g g ke daerah yang y g sudah mengembangkan g g LMA. melihat langsung

Slide 6

Demand • SSelain l i D Data t d dan Demonstrate, D t t cara lain l i meyakinkan ki k atasan t kita adalah menunjukkan adanya Demand atau permintaan untuk melakukan usul kita. Demand bisa berupa permintaan dari:

– Regulasi. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentangg Penanganan g Konflik Sosial mengharuskan g pemerintah p daerah mengembangkan program-program perdamaian; – Masyarakat/Konstituen. Misalnya kita mengetahui bahwa pimpinan p p DPRD atau Bupati p p punya y motivasi untuk terpilih p lagi g dalam pemilukada. Maka kaitkanlah usulan yang kita sampaikan dengan kepentingan politik pimpinan DPRD atau bupati tersebut dengan konstituennya bahwa dengan program ini akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan di hadapan konstituennya.

108

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Ringkasan • Secara singkat, 3D adalah amunisi dalam meyakinkan ki k para atasan t kita. kit Ingat, I t atasan t kita adalah orang-orang sibuk dengan banyak sekali fokus yang harus ditangani. Jadi jangan ( waktu kita)) dengan g buangg waktu mereka (dan argumentasi tanpa amunisi yang mendukung.

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar Simulasi Pengawalan Program dan Anggaran Peka Perdamaian PETUNJUK BERMAIN PERAN11 Skenario Pembahasan Anggaran Program Peka Perdamaian â&#x20AC;&#x153;Pemerintah dan DPRD di Kabupaten Damai sedang membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014. Saat itu sudah akhir bulan Desember. RAPBD harus segera ditetapkan hari itu. Waktu sudah tengah malam. Tetapi masih ada satu program yang belum disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Program Pengembangan Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Pemerintah memandang program ini penting untuk dilaksanakan dan mengusulkan anggaran sejumlah 10 milyar untuk membentuk sekitar 100 LMA. Pemerintah berusaha meyakinkan bahwa program ini akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan program-program perdamaian berbasis masyarakat sehingga dapat meminimalisasi munculnya potensi konflik sosial. Tetapi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Damai tidak merasa yakin dengan efektivitas program tersebut. DPRD juga menganggap anggaran yang diusulkan terlalu besar dan tidak jelas penggunaannya untuk apa. Pada prinsipnya DPRD setuju bahwa perlu program pengembangan perdamaian tetapi ide pembentukan LMA itu masih belum jelas bagi mereka. Pada akhir cerita, Pemerintah dan DPRD menyepakati program tersebut. Tujuan bermain peran dalam skenario ini yaitu agar peserta memiliki gambaran bagaimana proses menyakinkan DPRD agar menyetujui sebuah program peka perdamaian yang diusulkan pemerintah. Tugas peserta: Kembangkalah sebuah dialog untuk memainkan proses pembahasan program merujuk pada skenario yang telah diuraikan diatas. 11 Metode belajar ini bisa dilakukan, jika para peserta merupakan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

109

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Peran yang dibutuhkan ditiap Kelompok, terdiri dari: 1. Lima orang anggota Bangar DPRD, salah satunya berperan sebagai Ketua Banggar. 2. Lima orang perwakilan TAPD yang terdiri dari sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala kantor Kesbangpolinmas, dan kepala dinas sosial. Waktu Peragaan: 1. Peragakan hasil pengembangan dialog dalam skenario kelompok yang telah didiskusikan. 2. Durasi peragaan proses dialogis maksimal 15 menit. Isu Kunci Skenario: 1. Pemerintah memandang program membentuk sekitar 100 Program Pengembangan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) penting untuk dilaksanakan dan mengusulkan anggaran sejumlah 10 milyar . 2. DPRD menganggap anggaran yang diusulkan terlalu besar dan tidak jelas penggunaannya untuk apa. Pertanyaan kunci: 1. Bagaimana peran Pemerintah untuk mempertahankan program yang diusulkan? Dasar apa yang dilakukan Anda sebagai pemerintah untuk dapat meyakinkan DPRD untuk merespon usulan tersebut? 2. Bagimana peran Anda sebagai DPRD menanggapi usulan dari pemerintah? Hal apa yang perlu diperjelas/diperkuat /alasan bahwa DPRD menolak, dan hal apa yang perlu pemerintah persiapkan agar usulan tersebut dapat disetujui?

110

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 10 Program/kegiatan pengembangan perdamaian ketika memasuki proses penganggaran juga menghadapi persaingan dengan program/kegiatan lain yang memerlukan pendanaan. Tarik-menarik kepentingan terjadi di sini. Tulisan di bawah, mengulas tentang hal tersebut:

Anggaran dan Penganggaran: Suatu Tinjauan 12

Sejak diperkenalkannya penganggaran modern, sejatinya, penyusunan anggaran dimaksudkan untuk menata agar persaingan berbagai kepentingan dalam penganggaran mengarah pada alokasi terbaik yang mungkin tercapai (Fozzard, 2001). Dengan kata lain, persoalan alokasi merupakan inti utama dari anggaran dan penganggaran. Mendasarnya persoalan ini bisa dilihat, misalnya, dari warisan pertanyaan V.O Key yang telah berusia lebih dari enam puluh tahun, yang disebutnya dengan â&#x20AC;&#x2DC;masalah dasar penganggaranâ&#x20AC;&#x2122;. Yakni â&#x20AC;&#x153;dengan keterbatasan sumber daya atas dasar apa kita mengalokasikan X dolar untuk aktivitas A daripada untuk aktivitas B?â&#x20AC;? (Key, 1940). Pertanyaan fundamental inilah yang banyak diurai dalam literatur penganggaran publik. Setidaknya dua hal pokok menurut Fozzard (2001) yang dapat ditarik dari penjelasan atas persoalan alokasi sumber daya selama ini, yaitu pelajaran-pelajaran tentang (1) bagaimana merancang lembaga dan prosedur penganggaran (masalah kelembagaan); serta (2) merancang metode analisis di dalam lembaga dan prosedur yang telah disediakan (masalah substansi) (Fozzard, , 2001). Hampir semua pendekatan besar dalam kajian politik anggaran telah berupaya menjawab persoalan alokasi ini (Wang, 2002), meskipun tidak ada satupun pendekatan yang sanggup menganjurkan solusi pengalokasian anggaran yang sempurna. Salah satu pendekatan yang banyak dipakai dalam memahami persoalan ini adalah pendekatan pilihan publik (Cullis & Jones, 1998). Pendekatan pilihan publik melihat politik anggaran sebagai upaya rekonsiliasi berbagai kepentingan yang beragam dan saling bertarung memperebutkan sumberdaya yang terbatas melalui formulasi rasional yang dapat diterima oleh semua 12 Ini merupakan subbab dari tulisan berjudul Politik Birokrasi Anggaran di Indonesia, yang ditulis Ibrahim Zuhdi Badoh, Yuna Farhan dan Ridaya Laodengkowe, yang ada di buku Anggaran pro-Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat (Prakarsa-LP3ES, 2009)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

111

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

pihak. Pendekatan ini pada dasarnya menganggap bahwa proses pengalokasian sumber daya publik yang terbatas terhadap berbagai institusi dengan tujuan yang berbeda, lebih merupakan proses politik daripada proses teknokratis murni (Norton & Elson, 2002). Tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan anggaran berlangsung sepanjang proses penyusunannya baik semenjak perancangannya di lingkungan eksekutif (birokrasi) maupun saat rancangannya dibahas dan ditetapkan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, walaupun keterlibatan aktor lain selalu terjadi, secara politik aktor kunci proses penganggaran adalah pejabat publik yang terpilih di dalam pemilu dengan birokrasi (Rubin, 1990). Mereka akan berupaya memperjuangkan agar anggaran dapat melayani kepentingan politik masing-masing, meskipun untuk yang terakhir ini acapkali dikemukakan dengan bahasa atau kemasan teknokratik. Dengan demikian, untuk memahami politik anggaran, penyelidikan atas pola perilaku dan kewenangan adalah pintu yang merupakan manifestasi distribusi kekuasaan para aktor dalam pembuatan kebijakan anggaran (Wang, 2002). Sebagaimana dapat dimengerti, bahwa tarik-menarik antara kepentingan aktor-aktor utama dalam penganggaran tidak terlepas dari keinginan untuk memperbesar pengaruh masing-masing, sebagaimana tergambar dari pencapaian dampak (outcomes) anggaran. Oleh karenanya persaingan kepentingan dialamatkan pada 5 (lima) tujuan anggaran berikut ini (Rubin, 1990) : 1. 2. 3. 4.

Pertambahan atau pengurangan dalam belanja; Pembelanjaan yang seimbang atau defisit; Titik temu antara program dan tujuan program; Persaingan atau minimalisasi terjadinya persaingan.

Kontrol atas pengelolaan keuangan (pencegahan pembelanjaan lebih dari target atau pembiayaan lain yang tidak perlu). Dengan medan pertarungan yang demikian terbuka dan kompleks, rekonsiliasi kepentingan para aktor menjadi tidak mudah (Rubin, 1990). Di sinilah alokasi menjadi persoalan politik yang krusial. Sulit menemukan kesepakatan antar berbagai ator dalam, misalnya, menentukan tujuan mana yang akan dipilih atau diprioritaskan. Belum lagi bila dipertimbangkan makin tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik non formal dalam proses penyusunan anggaran. Sebagaimana diketahui, keragaman aktor yang terlibat dalam penganggaran merupakan salah satu pembeda anggaran publik dari anggaran non-publik atau katakanlah sektor privat (Rubbin, 1990), di samping ukuran akuntabilitas (publik) yang berlaku atau diberlakukan serta keterbatasan-keterbatasannya (budget constraints).

112

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Walaupun sama-sama ingin memecahkan persoalan bagaimana membuat pilihan terbaik di antara kemungkinan-kemungkinan pengeluaran dan keseimbangan yang tersedia, anggaran publik dituntut terbuka bagi keterlibatan aktor yang tidak berurusan langsung dengan pengelolaan keuangan publik (anggaran) sehari-hari dalam penyusunannya. Oleh karena kerumitan itu, anggaran banyak dikembangkan dengan pendekatan inkrimental (Wildavsky & Caiden, 1997, hal 46). Yakni, pendekatan yang merekonsiliasi berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada formula alokasi tahun-tahun sebelumnya sebagai basis bagi penyesuaian seperlunya karena menghindari perubahan secara drastis. Lepas dari semua itu, jelas kiranya bahwa untuk memahami politik anggaran, menurut Norton & Elson (2002), diperlukan pemahaman tentang (a) struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses penganggaran, (b) peran formal pemerintah dalam pengambilan keputusan, pilihan politik dan akuntabilitas pada sistem menajemen pengeluaran publik, (c) jaringan kekuasaan dan pengaruh stakeholders (di luar proses formal) yang mempengaruhi hasil dari proses anggaran, (d) insentif yang diberikan (baik yang tersembunyi maupun terang-terangan) atas tindakan yang mempengaruhi politisi dan birokrasi dalam pengambilan keputusan selama penyusunan dan penetapan anggaran dan (e) ruang pengambilan keputusan birokrasi pada semua level proses penetapan anggaran.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

113

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 11

Metode 3D13 untuk Meyakinkan Pimpinan tentang Program/Kegiatan Peka Perdamaian Untuk meyakinkan pimpinan, baik kepala dinas, sekretaris daerah, bupati/walikota, maupun anggota dan pimpinan DPRD, kita mesti menyiapkan peluru berupa 3D berikut ini:

1. Data Tidak ada hal yang lebih powerful di dalam diskusi atau rapat dibanding data. Tinggalkan debat kusir atau argumentasi panjang tanpa data. Dibandingkan dengan meyakinkan atasan atau pimpinan dengan kata-kata panjang lebar, lebih baik gunakan data. Contohnya, lebih baik tampilkan data tentang berapa jumlah korban dan kerugian akibat konflik yang terjadi daripada berdebat tentang perbedaan persepsi yang memicu konflik tersebut. Berbicara dengan data akan terlihat lebih objektif daripada menyampaikan persepsi Anda tentang konflik tersebut.

2. Demonstrate (Memperagakan) Dalam banyak kasus, kita tidak punya data karena datanya memang tidak ada. Mungkin usulan kita berupa inovasi baru yang belum pernah ada. Nah, untuk meyakinkan atasan, kita perlu mendemonstrasikan ide kita dalam bentuk visual berupa barang atau prototype. Cara lain dalam demonstrasi ini adalah membawa atasan yang perlu kita yakinkan ke tempat yang mempunyai produk/layanan lebih bagus. Misalnya, pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) terbukti sangat bermanfaat dalam mengembangkan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik di daerah yang banyak terdapat kelompok-kelompok adat. Anda bisa tunjukkan hasil kajian tentang 13 Diadaptasi dari The Coconut Principles, Bagaimana Cara Meyakinkan Atasan? Lihat http://the-coconutprinciples.com.

114

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

lembaga masyarakat adat tersebut atau mengajak pimpinan untuk melihat langsung ke daerah yang sudah mengembangkan LMA.

3. Demand (Permintaan) Selain Data, Demonstrate, cara lain untuk meyakinkan atasan kita adalah menunjukkan adanya Demand atau permintaan untuk melakukan usul kita. Demand bisa berupa permintaan dari: a. Regulasi. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengharuskan Pemerintah Daerah mengembangkan program-program perdamaian. b. Masyarakat/Konstituen. Misalnya kita mengetahui bahwa pimpinan DPRD atau Bupati punya motivasi untuk terpilih lagi dalam pemilukada. Maka kaitkanlah usulan yang kita sampaikan dengan kepentingan politik pimpinan DPRD atau bupati tersebut dengan konstituennya bahwa dengan program ini akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan di hadapan konstituennya. Secara singkat, 3D adalah amunisi dalam meyakinkan para atasan kita. Ingat, atasan kita adalah orang-orang sibuk dengan banyak sekali fokus yang harus ditangani.Â Jadi jangan buang waktu mereka (dan waktu kita) dengan argumentasi tanpa amunisi yang mendukung.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

115

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

SPB 4b. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PEKA PERDAMAIAN Dalam konteks pembangunan peka perdamaian, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan ANGGARANjuga merupakan proses pengembangan perdamaian itu sendiri.

Pengantar

Dengan berbagai metode transparansi dan akuntabilitas anggaran, pemerintah dan DPRD memberi kesempatan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah-wilayah pasca-konflik untuk memberikan masukan atau koreksi terhadap rancangan Anggaranyang sedang disusun. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD dan mendukung proses pengembangan perdamaian. Pada sesi ini, peserta akan diajak mendiskusikan dasar hukum dan metode akuntabilitas dan transparansi anggaran yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. •

Tujuan

• • •

Waktu Metode

Media

90 menit Presentasi dan Kerja Kelompok • • • •

Alat

116

Memahami pengertian dan pentingnya akuntabilitas dan transpransasi anggaran peka perdamaian Mengetahui dan memahami beragam model dan metode akuntabilitas dan transparansi Anggaran Berbagi pengalaman mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi yang telah dilakukan pemerintah daerah Mensimulasikan metode transparansi dan akuntabilitas anggaran

PPT: Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Bahan Bacaan: Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bahan Bacaan: Pengertian Konsultasi Publik dan Ragam Metode Konsultasi Publik Contoh Metode dan Media Transpransi dan Akuntabilitas

Laptop, LCD projector

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Proses Pembelajaran Pengantar (5 menit) 1. Buka sesi dengan salam 2. Ulas secara singkat materi sesi sebelumnya dan kaitannya dengan sesi yang akan disampaikan 3. Uraikan tujuan, pokok bahasan, dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama sesi.

Presentasi (10 menit) 1. Paparkan secara singkat tentang Transparansi dan Akuntabalitas Anggaran Peka Perdamaian , mencakup: â&#x20AC;˘ Pengertian dan pentingnya Transparansi dan Akuntabalitas Anggaran Peka Perdamaian; â&#x20AC;˘ Dasar hukum Transparansi dan Akuntabalitas AnggaranPeka Perdamaian; â&#x20AC;˘ Beragam metode dan media transparansi dan akuntabilitas Anggaran peka perdamaian. 2. Minta peserta untuk memberikan tanggapan terhadap paparan yang disampaikan 3. Ajak peserta untuk menjelaskan praktek tranparansid an akuntabilitas Anggaran yang dilakukan di daerah.

Kerja Kelompok: Menyusun Strategi Transparansi dan Akuntabalitas Anggaran Peka Perdamaian (35 menit) 1. Bagi peserta menjadi 3 kelompok 2. Bagikan Lembar Kerja kepada setiap kelompok. Mintalah tiap kelompok menyusun strategi Transparansi dan Akuntabalitas Anggaran Peka Perdamaian di daerahnya 3. Dampingi setiap kelompok pada saat melakukan kerja kelompok. Tanyakan kepada kelompok jika ada hal-hal yang kurang jelas.

Presentasi Kelompok (25 menit) 1. Setelah kerja kelompok selesai, mintalah perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya; 2. Beri kesempatan kelompok lain untuk berikan tanggapan; 3. Usai tiap kelompok saling memberikan tanggapan dan sanggahan, ajak semua peserta untuk merefleksikan; 4. Minta tanggapan dari peserta. Catat jawaban atau tanggapan secara ringkas, dan tarik simpulan umum dari sesi.

5. Penutup (5 menit) Sampaikan secara ringkas dan padat, rangkuman sesi, yang menekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran peka perdamaian.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

117

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Bahan Presentasi 4b: Slide 2

Slide 1

Pokok-Pokok SPB 4b 4 • Pengertian transparansi d akuntabilitas dan k bl anggaran • Jenis J i iinformasi f i Publik P blik tentang anggaran:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran gg Peka Perdamaian

– Pembahasan : KUA KUA-PPAS PPAS, RKA dan RAPBD – Penetapan : DPA dan APBD

Pelatihan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

• Dasar Hukum yang dapat dirujuk (Cuplikan pasal)

• Metode yang dapat digunakan sesuai dasar hukum di atas : – – – – –

Konsultasi publik Hearing SSosialisasi i li i Publikasi Pro aktif disclosure Æ penyediaan informasi setiap saat ( Perki no 1 tahun 2010 ttg standar pelayanan informasi publik)

• Media yang dapat digunakan: – – – – –

Cetak (leaflet, booklet, poster, komik) Radio Video (youtube) Internet Social media

Slide 4

Slide 3

P Pengertian ti transparansi t i dan akuntabilitas anggaran

Berdasarkan UU KIP No. 14 Tahun 2008 t t tentang K b b Kebebasan I f Informasi i Publik P blik

• Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola publik. Untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga hi arus informasi i f i keluar k l d masukk secara berimbang. dan b i b J di Jadi dalam proses transparansi, informasi bukan saja diberikan oleh pengelola manajemen publik. Tetapi masyarakatmemiliki hak untuk memperoleh informasi menyangkut kepentingan publik. publik • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau / diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan l b d publik badan blik lainnya l i yang sesuaii dengan d U d UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dokumen anggaran.

Slide 5

TTransparansii adalah d l h keterbukaan k t b k d l dalam proses p pengambilan g melaksanakan p keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

Slide 6

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Keterbukaan adalah asas yang membuka diri t h d hak terhadap h k masyarakat k t untuk t k memperoleh l h informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara g tetap p memperhatikan p perlindungan p g dengan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. negara

118

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Berdasarkan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik Akuntabilitas k bili adalah d l h kejelasan k j l f fungsi, i pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Slide 8

Slide 7

UU No. N 28 8 Tahun T h 1999 Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa b h setiap ti kkegiatan i t d dan h hasilil akhir khi d darii kegiatan penyelenggara negara --harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat y sebagai g p pemegang g g kedaulatan atau rakyat tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. berlaku

• Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan maupun kebijakan suatu lembaga publik harus kegiatan, dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan hambatan. • Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas k t bilit (Stewart’s (St t’ ladder l dd off A Accountability) t bilit ) yang terdiri t di i dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni : p y and legality; g y; 1. Accountabilityy for probity 2. Process Accountability; 3. Performance Accountability; 4. Programme Accountability; bl 5. Policy Accountability.

Slide 10

Slide 9

Jenis Informasi Publik Tentang Anggaran Pembahasan Anggaran 1. KUA PPAS 2. RKA SKPD 3. RAPBD

Dasar Hukum k Transparansii dan Akuntablitas Anggaran

Penetapan Anggaran 1. APBD 2. DIPA SKPD

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Konsultasi Publik Metode yang Dapat Digunakan d Dasar Hukumnya dan k

• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Pengendalian g dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pasal 38 (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. publik (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

119

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 16

Slide 15

Konsultasi Publik

P bli Hearing/ Public H i / Dengar D P d Pendapat t

PP No. No 6 tahun 2008 tentang PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek penilaian: intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yyangg strategis g dan relevan untuk daerah;;

Pasal 96 UU No. No 12 Tahun 2011 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ( ) Masukan (2) M k secara lisan li d / t tertulis dan/atau t t li sebagaimana b i dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Slide 18

Slide 17

Pro Active Disclosure

S i li i Sosialisasi

PERKI No. N 1 Tahun T h 2010 Pasal P l 11 ayatt 1b b : ringkasan i k informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

Pasal 1033 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. ( ) Rancangan (2) R peraturan daerah d h tentang APBD sebagaimana b i dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

1. nama p program g dan kegiatan g 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dih b dihubungi i 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan 4 jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 4. 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah j

Permendagri No. 13 Tahun 2006

Slide 19

Slide 20

Pengertian Metode Nama Metode

Pengertian

Konsultasi Publik

Cara, mekanisme, atau proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Bentuk konsultasi publik umumnya b berupa “di “dialog, l perundingan, di musyawarah, h meminta i t nasihat ih t atau t saran, atau t melaporkan” kebijakan apa yang sudah atau akan dilakukannya kepada publik. Bagi pemerintah dan parlemen, konsultasi publik adalah kewajiban. publik merupakan p wadah p penampungan p g dan p penjaringan j g Forum konsultasi p aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi (PP No. 8 Tahun 2008)

Public Hearing

Ruang komunikasi yang disediakan untuk meminta tanggapan/masukan publik terhadap suatu keputusan/kebijakan publik tentang anggaran yang dilakukan oleh lembaga publik khususnya lembaga legislatif

Sosialisasi

Penyampaian kegiatan, program dan kebijakan anggaran kepada publik yang lebih luas melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan

Publikasi

P Penyampaian i produk d k dokumen d k k bij k publik kebijakan blik dengan d menggunakan k berbagai media yang tersedia baik secara lisan maupun tulisan

Pro Active Disclosure

Penyampaian informasi publik yang wajib di sediakan dan diumumkan kepada publik secara berkala (Pasal 12 PERKI No 1 Tahun 2010)

Slide 21

Pentingnya Sosialisasi RAPBD? • Uang pemerintah adalah uang rakyat. Uang pemerintah bersumber dari: –P Pungutan pajak-pajak j k j k dan d retribusi ib i d darii rakyat k – Ekploitasi sumberdaya alam yang adalah milik rakyat – Pinjaman yang pada akhirnya harus dibayar oleh rakyat rakyat.

• Pemerintah harus mempertanggungjawabkan uang ini kepada rakyat dengan cara: – Menjadikan anggaran pemerintah mudah diakses (tidak y tersedia tetapi p juga j g disajikan j dalam bahasa dan hanya format yang bisa dimengerti oleh awam) – Mempublikasikan laporan keuangan

Slide 22

Konsultasi Publik Metode yang Dapat Digunakan d Dasar Hukumnya dan k

120

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Slide 24

Slide 23

Tantangan Sosialisasi S i li i RAPBD • Informasi f i anggaran yang terdapat d d dalam l RAPBD seringkali rumit, penuh jargon atau istilah teknis yang sulit lit dipahami di h i awam. • Tantangannya adalah bagaimana menyediakan informasi anggaran yang sederhana dengan bahasa dan format yang mudah dimengerti oleh awam merupakan k tantangan tersendiri. di i • Salah satu model sosialisasi RAPBD yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Citizen Budget

Mengenal Konsep

CITIZEN BUDGET C U G

Slide 26

Slide 25

M f Manfaat Ci i Citizen budget... b d

Citizen budget adalah...

• Bagii warga (citizen): ( ii ) – Meningkatkan pengetahuan warga tentang apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahnya. – Meningkatkan kapasitas warga untuk dapat berpartisipasi dalam urusan-urusan pemerintahan.

• Sebuah dokumen yang menyediakan informasi anggaran secara ringkas yang disajikan dalam format dan bahasa yang jelas dan sederhana. – Seberapa ringkas? – Bagaimana formatnya? – Seperti apa bahasanya?

• Bagi pemerintah: – Meningkatkan g legitimasi g pemerintah p di depan p publik. – Instrumen p pendidikan warga. g

Slide 27

Slide 28

Karakteristik Citizen Budget

...bukan Citizen Budget jika:

• Diproduksi oleh pemerintah • konsultasi dengan warga dalam penyusunannya • Mendorong warga memahami dan merasa memiliki terhadap anggaran publik • Berfungsi g sebagai g pintu p masuk untuk mendapatkan p informasi anggaran yang lebih jauh. • Fokus pada dokumen rencana anggaran • Dipublikasikan Di blik ik b bersamaan d dengan pembahasan b h anggaran • Memuat informasi penting tentang anggaran • Menggunakan bahasa yang dipahami warganya • Disebarkan secara luas dalam berbagai bentuk

• Hanya ringkasan anggaran • Powerpoint presentation yang disampaikan untuk kalangan tertentu • Diproduksi oleh masyarakat sipil ((non p pemerintah)) • Dipublikasikan pada waktu yang tidak sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan anggaran

Slide 29

Slide 30

Tahapan Sosialisasi RAPBD dengan Model Citizen Budget

Tahapan krusial yang jadi pembeda

• Persiapan Produksi

• Perbedaan sosialisasi RAPBD dengan model Citizen Budget dengan model sosialisasi yang konvensional adalah adanya tahap konsultasi dengan dengan warga.

• Produksi

• Tahap ini sangat krusial karena sangat menentukan efektivitas sosialisasi RAPBD.

• Diseminasi

• Dalam konteks pengembangan perdamaian perdamaian, proses konsultasi dengan warga, khususnya di daerah-daerah paska konflik merupakan tahap yang sangat penting bagi proses pengembangan perdamaian itu sendiri.

– Menyusun strategi dan rencana produksi Citizen Budget – Menyelenggarakan konsultasi dengan warga (Tujuan, Partisipan, Fokus, Format, Jadwal) – merumuskan content (isi) – Penulisan – Produksi

– Diseminasi dengan berbagai bentuk media – Tanggapan dan follow up

• Evaluasi E l i dan d perencanaan untuk t k produksi d k i berikutnya b ik t

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

121

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Slide 32

Slide 31

Konten Citizen ii Budget d Menyelenggarakan y gg Konsultasi Warga g

• Informasi f i yang penting i sebagai b i kkonten citizen ii budget:

• Konsultasi dengan warga untuk mengetahui persepsi dan pemikiran warga tentang:

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan anggaran Proses penyusunan anggaran Proses pengumpulan pendapatan Prioritas belanja Sektor-sektor khusus, misalnya program dan kegiatan pembangunan peka perdamaian – Istilah-istilah il h i il h anggaran – Informasi kontak lebih lanjut

– – – – –

– Apa materi atau content budget informasi yang dibutuhkan? – Siapa audience yang membutuhkan informasi? – Bagaimana format f presentasinya? – Apa media yang tepat untuk menyampaikannya?

Slide 34

Slide 33

Tugas Kelompok 1 1. Dokumen: RKA SKPD 2 Lembaga 2. L b P Penyelengara: l SKPD Kesehatan K h t atau Pendidikan 3. Tugas Konsultasi Publik:

Kerja Kelompok

• • • • •

Slide 35

Slide 36

Tugas Kelompok l k2

Tugas Kelompok 3

• Dokumen: KUA PPAS • Lembaga Penyelenggara : BANGGAR • Tugas Public Hearing:

• Dokumen: APBD • Lembaga Penyelenggara: Bappeda • Tugas Sosialisasi:

1. 2. 3. 4. 5.

Merumuskan tujuan hearing Menentukan jenis informasi yang akan disampaikan Merancang metode yang dipilih untuk digunakan Mengidentifikasi siapa sasaran Menentukan tempat dan waktu

Slide 37

Rujukan • Dasar Hukum Æproses p konsultasi dan sosialiasi : 1. 2. 33. 4. 5. 6. 7. 8.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah UU No. 28 Tahun 1999 999 tentangg Penyelenggaran y gg Negara g yang y g Bebas KKN UU No. 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan PP No. 8 Tahun 2008 Pedoman evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah PP No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perki No. 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik

• Modul transparansi dan akuntabilitas anggaran Program Logika 1 • Panduan Konsultasi Publik FPPM LGSP • Panduan Citizen Budjet IPB

122

Merumuskan tujuan konsultasi publik Menentukan jenis informasi yang akan disampaikan Merancang metode yang dipilih untuk digunakan Mengidentifikasi siapa sasaran Menentukan waktu dan tempat

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

1. 2. 3. 4. 5.

Merumuskan tujuan sosialiasi M Menentukan t k jenis j i iinformasi f i yang akan k di disampaikan ik Merancang metode yang dipilih untuk digunakan M id ifik i siapa Mengidentifikasi i sasaran Menentukan tempat dan waktu

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Media Belajar Lembar Kerja Kelompok 6 Kelompok I 1. Dokumen: RKA SKPD

2. 3.

Lembaga Penyelengara : SKPD Kesehatan atau Pendidikan Tugas Konsultasi Publik: • Merumuskan tujuan konsultasi publik • Menentukan jenis informasi yang akan disampaikan • Merancang metode yang dipilih untuk digunakan • Mengidentifikasi siapa sasaran • Menentukan waktu dan tempat

Kelompok II 1. 2. 3.

Dokumen: KUA PPAS Lembaga Penyelenggara : BANGGAR Tugas Public Hearing : • Merumuskan tujuan hearing • Menentukan jenis informasi yang akan disampaikan • Merancang metode yang dipilih untuk digunakan • Mengidentifikasi siapa sasaran • Menentukan tempat dan waktu

Kelompok III 1. 2. 3.

Dokumen : APBD Lembaga Penyelenggara : Bappeda Tugas Sosialisasi : • Merumuskan tujuan Sosialiasi • Menentukan jenis informasi yang akan disampaikan • Merancang metode yang dipilih untuk digunakan • Mengidentifikasi siapa sasaran • Menentukan tempat dan waktu

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

123

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 12

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

ra reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas publik(Public Accountability) dan keterbukaan(transparency) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan interchangable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis. Tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen keuangan daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan. memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban (stewardship and accountability process), manajerial dan unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah. Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan payung hukum Pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggung jawaban keuangan daerah, dan tentunya sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara, yang terdiri dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Reformasi regulasi keuangan negara menjelaskan bahawa keuangan daerah termasuk keuangan negara, yaitu : ”Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” yang antara lain, hak daerah memungut pajak dan restribusi, mengelola penerimaan dan mengeluarkan belanja daerah. Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamananya manajemen publik. Untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya

124

sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Jadi dalam proses transparansi, informasi bukan saja diberikan oleh pengelola manajemen publik. Tetapi masyarakatmemiliki hak untuk memperoleh informasi menyangkut kepentingan publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dokumen anggaran. UU KIP menjamin bahwa masyarakat umum dapat memperoleh dokumen angaran secara terbuka maksmal 17 hari sejak permintaan. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dapat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik yang di bentuk di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga UU ini mengubah paradigma bahwa dokumen anggaran adalah rahasia Negara yang tidak boleh diketahui masyarakat.

Akuntabilitas Publik Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai ”pertanggung jawaban”. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat mendefinisikan istilah accountability sebagai “the requirement for government to answer to the citizenry – to justify the raising of public resources and the purposes for which they used”. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan. Konsep akuntabilitas tersebut senada

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas (Stewart’s ladder of Accountability) yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni : • • • • •

Accountability for probity and legality; Process Accountability; Performance Accountability; Programme Accountability; Policy Accountability.

(lihat: B. Akbar dan Siti Nurbaya, 2000:26) Akuntabilitas publik juga melekat pada fungsi pengendalian dan pengawasan, maka informasi yang disajikan terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus auditable atau dapat diaudit oleh baik aparat internal dan eksternal pengawasan fungsional Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) maupun auditor lainnya yang terkait. Selain itu, akuntansi pemerintahan sebagai penyedia informasi tidak hanya menyediakan informasi yang bersifat keuangan tetapi juga menyediakan informasi tentang penggunaan resources oleh setiap entitas publik yang terkait dengan tujuan Nngara kesejahteraan (welfarestate), yang merupakan landasan filosofi akuntansi pemerintahan (non proﬁt organization) yang akuntabel dan transparan.

BAGIAN

Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan pembagian kewenangan antara lain pemerintah pusat dan daerah khususnya yang terkait dengan pemerintah umum dan pengelolaan keuangan daerah, kita mengenal nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu nilai unitaris dan nilai desentralis. Selanjutnya, S. Prodjoharjono: 2005:44 menjelaskan yang dimaksud dengan ”Nilai dasar unitaris diwujudnkan dalam pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalam wilayahnya melainkan membentuk pemerintahan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan layanan kepada publik yang tidak mungkin diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah, yaitu berupa pendesentralisasian urusan dan kewenangan Negara kepada Daerah, termasuk pemberian pendanaan yang cukup kepada Daerah”. Sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dapat diikuti dengan ketersediaan sumber-sumber dana yang syah dan sesuai dengan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah ”Money follow function principles”.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

125

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 13

Apa dan Mengapa Konsultasi Publik? Pengertian Konsultasi Publik Konsultasi publik adalah cara, mekanisme, atau proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Bentuk konsultasi publik umumnya berupa “dialog, perundingan, musyawarah, meminta nasihat atau saran, atau melaporkan” kebijakan apa yang sudah atau akan dilakukannya kepada publik. Bagi pemerintah dan parlemen, konsultasi publik adalah kewajiban. Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, telah mendapat mandat dari publik untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan. Tetapi mandat yang demikian besar itu tidak serta merta membolehkan mereka bisa menetapkan kebijakan apa saja tanpa persetujuan publik sebagai pemberi mandat. Publik berhak dimintai pendapat, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan, dan mengoreksi secara terusmenerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil penerima mandat.

Pentingnya Konsultasi Publik di Indonesia Ada dua alasan penting mengapa konsultasi publik penting dilembagakan dalam praktek tata pemerintahan di Indonesia. Pertama, konsultasi publik adalah amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya mekanisme partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan atau menjadikan partisipasi sebagai prinsip dan hak warganegara. Beberapa regulasi di tingkat pusat maupun daerah juga telah secara eksplisit menyebutkan konsultasi publik sebagai mekanisme partisipasi dalam perumusan kebijakan. Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum tentang partisipasi warga antara lain: • • •

126

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air; UU 10/2004 tentang Tatacara Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan ; UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum; PP 68/1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; PP 27/1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ; PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 71/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemmerintahan Daerah; diganti menjadi PP 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (RPN); dan sebagainya.

• • • • • • • •

•

Kedua, konsultasi publik perlu terus-menerus dikembangkan sebagai upaya memperluas dan memperdalam keterlibatan warga dalam kehidupan demokrasi. Konsultasi publik perlu dilembagakan untuk menutupi kelemahan inheren demokrasi perwakilan. Inti kegiatan konsultasi publik adalah meminta atau menyampaikan informasi kepada publik. Sebagai sebuah metode, konsultasi publik masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu partisipasi masyarakat. Seperti digambarkan dalam tabel berikut, kualitas metode konsultasi publik sebaiknya ditingkatkan dari sekedar ‘sosialisasi’ atau proses ’menampung’ aspirasi masyarakat menjadi musyawarah dan dialog yang setara.* *) Sumber: Diadaptasi oleh OECD (2003) di dalam “Public Deliberation: A Manager’s Guide to Citizen Engagement”, Carolyn J. Lukensmeyer dan Lars Hasselblad Torres, IBM Center for The Businesss of Government, Tahun 2006.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Tabel 1 - SPB 4B Empat Tingkat Keterlibatan Warga Tingkat Pertukaran informasi (information exchange): warga menyampaikan informasi dan memperoleh informasi Konsultasi (consultation): Warga dimintai masukannya dalam menganalisis, menyusun alternatif dan mengambil keputusan Pelibatan (engagement): Pemerintah bekerja dengan warga di dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan agar aspirasi warga selalu dipertimbangkan

Kolaborasi (collaboration) Pemerintah dan warga menjadi mitra (partner) dalam proses penyusunan kebijakan

Penjelasan

Tujuan

Strategi Komunikasi

Metode/ Teknik/ Alat

Pertukaran informasi untuk mengkondisikan partisipasi warga

• Penyadaran warga • Mengumpulkan opini publik • Membangun momentum bagi penyusunan kebijakan

• Komunikasi tertulis • Komunikasi elektronik • Komunikasi lisan • Komunikasi visual

• Opinion poll/ survey • Komentar publik • Dengar pendapat umum • Poster dan media kampanye

• Penggunaan alat-alat untuk memproses informasi • Adanya forum/ lembaga yang memproses input

• Pendidikan warga • Mendorong debat publik • Menjabarkan nilai-nilai • Memperluas penyediaan informasi • Memperbaiki keputusan

• Pertemuan tatap muka dengan warga • “Pertemuan” online dengan warga

• Pertemuan warga (public meeting) • Konsultasi on-line (E-consultation)

• Penggunaan alat-alat untuk memproses informasi • Kadang-kadang pengambilan keputusan bersama

• Melibatkan warga dalam penyelesaian masalah • Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan • Mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan kebijakan • Memperbaiki hasil pelaksanaan

• Pertemuan tatap muka dengan warga • “Pertemuan” online dengan warga • Pendelegasian kewenangan

• Musyawarah warga (public deliberation) • Musyawarah on-line (online deliberation)

Proses penguatan kapasitas untuk membangun kerjasama berkelanjutan di antara berbagai kelompok kepentingan dan pelaksanaan kebijakan

• Mewakili berbagai pemangku kepentingan • Melibatkan pakar • Mengurangi konflik kepentingan • Memperbaiki kebijakan • Mengembangkan kapasitsa dalam pelaksanaannya

• Membangun Komite Penasihat • Merancang proses • Pengambilan keputusan bersama (share decision making)

• Perundingan multipihak • Proses konsensus kebijakan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

127

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Asumsi Dasar Konsultasi Publik Konsultasi publik dilaksanakan dengan asumsi, bahwa: • • • •

Masyarakat bukan hamba (client) melainkan warganegara (citizen); Warganegara atau masyarakat berkedudukan sejajar dengan pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi hak warganegara; Warganegara bukan obyek pasif kebijakan pemerintah, tetapi aktor yang aktif menentukan kebijakan.

Tujuan dan Keluaran Konsultasi Publik Tujuan konsultasi publik sebaiknya selalu dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dari suatu proses penyusunan kebijakan publik yang sedang berlangsung. Berikut ini adalah beberapa kata kunci dari yang penting dalam rumusan tujuan konsultasi publik: • Pendidikan warga; • Mendorong debat publik; • Menjabarkan nilai-nilai; • Memperluas penyediaan informasi; dan • Memperbaiki keputusan. Keluaran atau hasil konsultasi publik juga perlu dirumuskan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dari suatu proses penyusunan kebijakan publik yang sedang berlangsung. Secara umum, konsultasi publik lazimnya menghasilkan: • Kompilasi data dan informasi, serta tanggapan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berkepentingan tentang sebuah kebijakan; • Keputusan tentang alternatif kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan.

Manfaat Konsultasi Publik Bagi Pemerintah Daerah Secara subtantif, KP bermanfaat untuk mengkonfirmasi penilaian teknokratis dengan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat • Secara sosial dan politis, KP memiliki manfaat : • Citra politik sebagai pemerintah yang transparan, tanggap, dan akuntabel; Meningkatkan peran serta masyarakat karena adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan daerah; dan Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan adanya iklim yang sehat dan dinamis.

128

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Bagi DPRD Secara substantif KP bermanfaat untuk mengkonfirmasi penilaian politis dengan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat. Secara sosial dan politis, KP memiliki manfaat : • Mengkonfirmasi kembali mandat dari warga (konstituen) sehingga memperkuat legitimasi keputusan; • Meningkatkan popularitas lembaga (misalnya partai asal) dan individu-individu yang dianggap terbuka dan cerdas; dan • Menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD memahami tugas dan melakukannya dengan baik.

Bagi Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat Manfaat konsultasi publik antara lain: • • • • • •

• •

Membangun suatu pemerintahan daerah yang dianggap memiliki rapor baik oleh warganya; Memperkuat dukungan warga (publik) masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dikembangkan pemerintah; Meningkatkan efektivitas kebijakan – dengan adanya proses bersama warga yang bisa membangun dukungan dan citra positif pemerintah. Meningkatkan mutu keputusan yang diambil – dengan meminta masukan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif; Memperbaiki komunikasi di antara kelompok-kelompok kepentingan, meningkatkan mutu perdebatan dan saling mendidik; Meningkatkan kesadaran masyarakat – dengan memberikan informasi kepada publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan daerah baru, termasuk informasi dan pendapat pakar/ahli kebijakan dan program pemerintah daerah; Menghindari atau mengurangi konflik--dengan membangun kesepahaman dan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang kepentingannya berbeda; Memahami masalah-masalah kelompok dan menangani/memecahkan masalah secara bersama, menyusun strategi dan pilihan-pilihan berdasarkan informasi, pengetahuan, dan pendapat yang lebih kaya; Mengidentifikasi dampak atau implikasi kebijakan atau program pemerintah pada kepentingan publik atau masyarakat; dan Menciptakan sebuah forum untuk mempengaruhi agenda, untuk memberi dan mendapatkan informasi untuk membantu membuat keputusan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

129

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Materi Konsultasi Publik Konsultasi Publik oleh SKPD Bahan-bahan yang akan dikonsultasikan oleh pemerintah daerah (eksekutif) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Minimal, bahan yang harus dikonsultasikan oleh SKPD dilakukan pada dua isu pokok/ subtansi yaitu kebijakan dalam perencanaan dan kebijakan dalam penganggaran daerah. Skema berikut ini menampilkan jenis-jenis materi yang harus dikonsultasikan oleh SKPD:

Skema1 - SPB 4B Jenis Materi Konsultasi Publik oleh SKPD Penganggaran

Perencanaan

RPJP Daerah

Pedoma

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP

Pedoman

130

RAPBD

APBD

RKA APBD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja SKPD

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pedoman

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Ruang lingkup materi kebijakan yang harus dikonsultasikan oleh SKPD dalam konteks perencanaan di daerah tertera pada tabel berikut:

Tabel 2 - SPB 4B Ruang Lingkup Materi Perencanaan yang Harus Dikonsultasikan Menurut UU 25/2004 dan UU 32/2004 No.

Materi Kebijakan Perencanaan

Penyusunan RPJP Daerah (20 Tahunan)

Visi, misi dan arah pembangunan

Disesuaikan dengan kebutuhan daerah

Penyusunan RPJM Daerah (5 Tahunan)

• Strategi pembangunan daerah • Kebijakan umum dan kebijakan keuangan daerah • Program satuan kerja perangkat daerah, lintas daerah dan program kewilayahan • Rencana kerja dan pendanaan indikatif

Satu (1) bulan setelah bupati/walikota terpilih

Penyusunan Rencana Srategis SKPD (5 tahunan)

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk 5 tahun yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah (SKPD)

Januari- Februari

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Daerah (5 tahunan)

• Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah • Prioritas pembangunan daerah • Rencana kerja dan pendanaanya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang didorong dengan partisipasi masyarakat.

Februari –Maret

Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) SKPD (1 tahunan)

Ruang Lingkup Materi (Isi/Subtansi) yang Dikonsultasikan

• • • •

Kebijakan (kerangka regulasi) Program dan kerangka Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kegiatan pembangunan yang didorong oleh partisipasi masyarakat

Waktu Pelaksanaan (Bulan)

April-Mei

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

131

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Sedangkan ruang lingkup kebijakan penganggaran di daerah yang harus dikonsultasikan oleh SKPD tertera pada tabel berikut:

Tabel 3 - SPB 4B Ruang Lingkup Materi Penganggaran yang harus Dikonsultasikan

Berdasarkan UU No. 17/2003 dan UU No. 32 /2004 No.

Materi Kebijakan Perencanaan

Ruang Lingkup Materi (Isi/Subtansi) yang Dikonsultasikan

Waktu Pelaksanaan

Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tidak diatur/disusun berdasarkan kebutuhan daerah

Juni

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tidak diatur/disusun berdasarkan kebutuhan daerah

Juli

Penyusunan RKA SKPD

Tidak diatur/disusun berdasarkan kebutuhan daerah

Juli

Penyusunan RAPBD

Tidak diatur/disusun berdasarkan kebutuhan daerah

AgustusSeptember

Penetapan APBD

Tidak diatur/disusun berdasarkan kebutuhan daerah

Desember

Konsultasi Publik oleh DPRD Sesuai dengan fungsinya, DPRD harus mengkonsultasikan kebijakan-kebijakan tentang proses legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan pembangunan daerah. Skema berikut ini menampilkan jenis-jenis materi yang harus dikonsultasikan oleh DPRD berdasarkan ke-3 fungsi tersebut:

Skema 2 - SPB 4B Jenis Materi Konsultasi Publik oleh DPRD

DPRD

Fungsi Legislasi

 Renja DPRD  Prolegda  Perda-Perda

Fungsi Anggaran

   

Fungsi Pengawasan

132

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

KUA dan PPA RKA SKPD Perda APBD Perubahan APBD

 LPJ APBD  Monev Perda  Monev pelayanan publik

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Fungsi Legislasi. Materi kebijakan yang harus dikonsultasikan kepada masyarakat dalam kerangka fungsi legislasi yaitu rencana penyusunan kebijakan yang akan dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), baik yang akan di rumuskan oleh DPRD secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, maupun yang bersumber atas usulan pemerintah (eksekutif).

Tabel 4 - SPB 4B Tujuan, Sasaran dan Prioritas dalam Fungsi Legislasi Tujuan

Sasaran

Terbentuknya Perda yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat baik atas usulan Perda maupun atas usul inisiatif DPRD.

• Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi pedesaan; • Adanya kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat serta badan-badan usaha kecil dan menengah.

Prioritas • Perda tentang APBD • Amandemen Perda yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah; • Amandemen Perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; • Perda lain yang bersifat mendesak.

DPRD sebagai lembaga penampung aspirasi dan legislasi sebaiknya melakukan konsultasi publik dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD, penyusunan Prolegda, dan terutama dalam penyusunan Perda. Ruang lingkup materi yang dikonsultasikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - SPB 4B Materi KP dalam Kerangka Fungsi Legislasi Materi Kebijakan

Ruang Lingkup Materi (Isi/Subtansi) yang Dikonsultasikan

Waktu Pelaksanaan (Berdasarkan Waktu Standar)

Penyusunan Renja DPRD

• Kondisi, kinerja, dan permasalahan penyelenggaraan fungsi DPRD • Arah, tujuan, dan prioritas program Renja DPRD tahun berjalan • Program dan kegiatan DPRD tahun berjalan • Anggaran program dan kegiatan DPRD tahun berjalan

Februari- Mei

Penyusunan Prolegda

Peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh pememerintahan atas inisiatif DPRD dan usulan eksekutif

Penyusunan Perda

Draft rancangan berbagai macam Peraturan Daerah (Perda)

Mei- Juni Juni- Desember

Kapan konsultasi publik dilakukan dalam penyusunan Perda? Skema berikut ini memperlihatkan proses penyusunan Perda. Meskipun konsultasi publik penyusunan Perda dilakukan sesuai kebutuhan, secara umum sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahap (outline, naskah akademik, draft, dan Raperda).

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

133

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Skema 3 - SPB 4B Alur Penyusunan Peraturan Daerah 5 orang pengusul + penjelasan + nomor pokok Setwan

Pimpinan DPRD Pengambilan Keputusan oleh Rapat Paripurna

Panitia Musyawarah memberikan masukan

Pendapat Akhir Fraksi

Pimpinan DPRD Menolak

Laporan Pembicaraan Tingkat Ke-3

Rapat Paripurna Menerima

Pendapat Anggota DPRD Pendapat Kepala Daerah

Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda kepada Kepala Daerah

Pembahasan Bersama Antara Pansus dengan Tim Eksekutif

Jawaban Fraksi-fraksi atas pendapat Kepala Daerah Kepala Daerah Menunjuk Tim Asistensi

Jawaban Pengusul

Pendapat Kepala Daerah atas Raperda

Panmus/Pansus mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum

134

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Fungsi Anggaran. Materi kebijakan yang akan dikonsultasikan dalam kerangka menjalankan fungsi anggaran harus mengacu pada tujuan, sasaran dan prioritas seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 6 - SPB 4B Tujuan, Sasaran dan Prioritas dalam Fungsi Anggaran Tujuan

Terwujudnya sistem kelembagaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memenuhi asas tertib, akurat, transparan, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti.

Sasaran

Terlaksananya proses penyusunan/ pembahasan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD sesuai mekanisme penyusunan/ pembahasan raperda tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat; Terlaksananya proses penyusunan/pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan realitas anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan; Terlaksananya penerimaan PAD, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah secara maksimal; Terlaksananya belanja aparatur dan belanja publik yang efisien efektif, wajar, dan realistis.

Prioritas Penyusunan pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan DPRD dalam pembahasan APBD; Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran; Penyusunan/pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); Penyusunan/pembahasan Raperda tentang APBD sesuai mekanisme penyusunan/ pembahasan Raperda tersebut dengan mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Penyusunan/pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai syarat/kriteria untuk dilakukan perubahan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; Penyusunan/pembahasan Pertangungjawaban APBD.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

135

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Ruang lingkup materi yang dikonsultasikan dalam fungsi penganggaran DPRD terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7 - SPB 4B Materi KP dalam Kerangka Fungsi Pengganggaran Materi Kebijakan

Ruang Lingkup Materi (Isi/Subtansi) yang Dikonsultasikan

Perumusan Kebijakan Umum APBD

Rancangan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Plafon Anggaran Sementara

Rancangan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan RKA SKPD

Rancangan RKA SKPD

Penyusunan RAPBD

Rancangan Perda APBD

Waktu Pelaksanaan2 Awal Juni

Akhir Juli – Minggu ke 4 Agustus

Fungsi Pengawasan. Dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan, proses KP dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, fakta di lapangan/masyarakat mengenai program yang sedang dan telah dilakukan. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menilai capaian, efektivitas, dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Subtansi materi KP pada fungsi pengawasan terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8 - SPB 4B Tujuan, Sasaran dan Prioritas dalam Fungsi Pengawasan Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

136

Sasaran

Prioritas

Pengawasan pelaksanaan peraturan perundangundangan termasuk peraturan daerah khususnya tentang ABPD tahun anggaran 2007;

Pelaksanaan Perda tentang APBD tahun 2007 berikut peraturan bupati tentang penjabarannya;

Pengawasan Pembentukan/ pelaksanaan peraturan/ keputusan bupati;

Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati menyangkut pajak dan retribusi daerah;

Pengawasan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan.

Pembahasan dan penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pelaksanaan program pelayanan masyarakat;

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Tabel 9 - SPB 4B Materi KP DPRD dalam Kerangka Fungsi Pengawasan Materi Kebijakan

Ruang Lingkup Materi (Isi/Subtansi) yang Dikonsultasikan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, keputusan bupati, peraturan bupati, kebijakan Pemda, pelaksanaan APBD TA Berjalan

Substansi Perda yang berjalan/ belum berjalan Mekanisme pelaksanaan perda Instrumen/perangkat penegakan Perda

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA)

Evaluasi pelaksanan program Evaluasi pelaksanaan anggaran Capaian Efektivitas Proses

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kegiatan berjalan/belum berjalan Mekanisme pelaksanaan kegiatan Masalah-masalah

Evaluasi Perda

Evaluasi Prolegda Capaian Efektivitas Proses

Waktu Pelaksanaan Triwulan I sampai IV

Triwulan IV

Rapat Kunjungan Kerja Triwulan

Triwulan IV

Prinsip-prinsip Konsultasi Publik •

Berpihak kepada Kelompok Marjinal

Berbagai forum atau pertemuan yang mempertemukan para pengambil keputusan dan masyarakat seringkali hanya diikuti kelompok laki-laki, kelompok kaya, dan kelompok terdidik. Konsultasi publik harus didorong menjadi forum yang menempatkan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok rentan sebagai peserta yang utama. Memang tidak selalu mudah menetapkan siapa-siapa yang dapat dikategorikan sebagai kelompok miskin dan rentan. Cara yang paling mudah adalah dengan terlebih dahulu mengkaji subyek konsultasi publik yang berkaitan dengan kehidupan kelompok rentan. Taruhlah kita akan melakukan konsultasi publik perumusan kebijakan tata kota dan standar gedung-gedung publik dan swasta di perkotaan. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk memverifikasi kepentingan kelompok rentan, misalnya adalah (1) Apakah gedung dan fasilitas publik itu menyediakan ruang khusus bagi para ibu untuk menyusui anaknya? (2) Apakah konstruksi fasilitas publik itu mudah diakses dan bersahabat bagi penyandang tuna netra dan warga lanjut usia? Kehadiran ibu-ibu, penyandang tuna netra, dan warga lanjut usia menjadi penting dalam KP ini.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

137

BAGIAN

•

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Terbuka

Meskipun biasanya dilakukan mekanisme pemberian undangan untuk peserta KP yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, namun tetap perlu dilakukan pengumuman mengenai adanya kegiatan KP secara luas. Begitu juga proses dan hasil KP, perlu diumumkan secara luas.

•

Partisipatif

Di satu sisi, penyelenggara konsultasi publik harus memastikan siapa peserta yang benarbenar berhak menjadi peserta dengan menentukan kriteria dan mekanisme rekruitmen peserta secara adil dan berimbang. Di sisi lain, KP harus menjadi ruang yang seluasluasnya bagi warga masyarakat, tidak terbatas hanya mereka yang dipandang ahli atau berasal dari kalangan akademik. Penting juga untuk melibatkan pihak atau lembaga yang dianggap memiliki pandangan berbeda. Pembentukan semacam panitia bersama penyelenggara konsultasi publik yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjamin proses partisipatif.

•

Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah artinya adalah pengambilan keputusan bersama berdasarkan mufakat (konsensus). Keputusan dalam KP memerlukan cukup waktu yang memungkinkan munculnya berbagai pertimbangan dan usulan, utamanya dari mereka yang berkepentingan atau terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung, atas sebuah kebijakan. Isu-isu kontroversial perlu dibuka sejak awal disertai ekspose data yang memadai beserta pilihan kebijakan yang tersedia. Setiap pilihan perlu disertai dengan argumen dan data-data akurat, sehingga semua pihak dapat belajar memahami pendapat pihak lain dan pilihan kebijakan yang mungkin diambil.

•

Kolaboratif

Kolaborasi adalah kerjasama di antara pemangku kepentingan yang memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan. Peserta KP perlu memahami posisi, peran, tujuan dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam semangat kerjasama. Tujuan bersama harus dibuat. Kesepakatan dibangun berdasarkan tujuan bersama tersebut.

•

Kesetaraan

Kesetaraan adalah kebalikan dari adanya dominasi. KP hanya akan berjalan secara setara bila peserta memiliki kesamaan kemampuan untuk bisa berpartisipasi. Salah satu yang penting adalah kemampuan untuk mengakses dan menggunakan data dan informasi.

138

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Penyelenggara konsultasi publik perlu memastikan peserta konsultasi publik memiliki bekal informasi yang cukup dan setara. Pemerintah perlu menyediakan dan membuka akses bagi masyarakat terhadap data-data dan informasi yang menjadi dasar dari lahirnya sebuah kebijakan.

•

Inklusif

Inklusif artinya adalah proses penyepakatan atau konsensus yang benar-benar dilakukan bersama. Semua pemangku kepentingan merasa memiliki keputusan tersebut, termasuk pihak yang sebenarnya berbeda pendapat dengan keputusan yang dibuat.

•

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan artinya adalah memampukan warga atau kelompok masyarakat yang lemah untuk bisa bersuara dan ikut menentukan keputusan. Ini berarti adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

•

Akuntabilitas

Proses dan hasil konsultasi publik harus dipertanggungjawabkan kepada umum, misalnya dalam bentuk penyebarluasan dokumen kesepakatan yang dihasilkan melalui berbagai saluran komunikasi.

•

Fleksibilitas

Proses konsultasi yang dilakukan seharusnya berjalan secara dinamis, tidak kaku, dan tidak monoton. Kesepakatan terhadap proses merupakan bagian dari perundingan yang penting di dalam KP.

•

Ketepatan Waktu

Semua pihak harus menyepakati berapa lama proses akan dilaksanakan dan berapa kali proses akan dilakukan. Ini perlu menjadi prinsip karena sering diabaikan.

•

Bisa Dijalankan (Impelementatif)

KP harus menghasilkan kesepakatan yang bisa dijalankan baik secara kapasitas maupun secara komitmen. Apabila tidak, ini akan merusak kepercayaan peserta. Karena itu, komitmen untuk melaksanakan hasil dan melakukan pengawasan pelaksanaan hasil KP merupakan bagian dari kesepakatan bersama.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

139

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar Bahan Bacaan 14

Ragam Metode Konsultasi Publik

etode adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Metode konsultasi publik adalah cara yang lazim digunakan untuk mencapai tujuan diselenggarakannya KP misalnya memperoleh masukan atau menjaring aspirasi publik tentang materi kebijakan tertentu. Metode (cara) terdiri dari sejumlah teknik dan dibantu dengan penggunaan media atau alat bantu tertentu. Terkadang sulit untuk membedakan antara metode, teknik, alat dan media konsultasi publik. Misalnya, metode jajak pendapat (polling) dilakukan dengan menggunakan alat telepon atau telepon genggam (handphone). Apabila polling dilakukan dengan jaringan internet, biasanya ditampilkan dalam media on-line yaitu website. Sebuah lokakarya biasanya dilakukan dengan banyak teknik diskusi (diskusi pleno, diskusi kelompok, diskusi panel pakar, dan sebagainya). Yang penting, kita memilih metode, teknik, alat dan media yang dapat mencapai tujuan konsultasi publik yang sedang diselenggarakan. Terdapat banyak pilihan metode, teknik, alat, dan media konsultasi publik. Pilihan ini perlu dikembangkan terus untuk menjangkau lebih banyak orang karena adanya keterbatasan jumlah peserta dari metode atau media tatap muka seperti lokakarya, seminar atau dengar pendapat (hearing) oleh DPRD. Konsultasi publik secara konvensional dengan menggunakan metode tatap muka masih tetap penting. Sedangkan penggunaan media elektronik, media massa, serta internet, akan membantu memperluas jangkauan agar konsultasi publik terbuka bagi warga masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya dihadiri oleh warga terbatas yang diundang dalam suatu forum pertemuan saja.

140

• Murah, artinya tidak terlalu membutuhkan alat bantu yang banyak; • Besarnya peserta konsultasi publik; • Metode tersebut mampu mendorong warga untuk terlibat aktif;

• Ketersediaan waktu.

Bagian-4 buku ini memaparkan sejumlah contoh metode KP yang dirancang agar lebih bermakna: (1) Jajak pendapat (polling) dan (2) diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) mewakili metode ‘penelitian’ populer dan banyak digunakan saat ini. Polling saat ini sedang menjadi trend di kalangan media massa baik cetak maupun elektronik dan pengelola website pemerintah daerah. (3) Talkshow radio merupakan alternatif pilihan metode KP berdasarkan pengalaman di Kabupaten Bandung. (4) Dengar pendapat umum (public hearing) merupakan metode yang di dalam regulasi sudah menjadi ‘merk’ bagi kalangan DPRD dan bisa dirancang agar lebih dialogis dan mendalam. Sedangkan (5) dialog menggagas masa depan (future search conference), (6) lokakarya pemangku kepentingan (workshop) dan (7) musyawarah warga kota/kabupaten, merupakan metode KP tatap muka dengan jumlah peserta beragam: sekitar 100 orang, di atas 100 orang, dan musyawarah warga kota/kabupaten bisa mencapai 300 orang lebih. Ini sebanding dengan musrenbang kota/kabupaten yang biasanya dihadiri oleh 300 sampai 600 orang perwakilan dari sektor, wilayah (berdasar kecamatan) dan berbagai kelompok masyarakat.

Penyelenggara konsultasi publik harus memilih satu atau beberapa dari sekian banyak metode. Suatu metode dipilih biasanya didasarkan atas pertimbangan, antara lain:

Bagaimana mengelola forum pertemuan dengan peserta berjumlah besar agar dialogis, partisipatif dan menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama? Inilah yang perlu dirancang oleh fasilitator KP secara cermat. Kemudian difasilitasi secara baik.

• Kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik yang ingin dicapai; • Ketersediaan fasilitator yang mampu menjalankan metode tersebut;

Pada bagian glossary buku ini dapat dilihat kumpulan metode, teknik, alat dan media KP yang bisa jadi pilihan lebih luas. Daftar ini bisa ditambah terus untuk menambah alternatif pilihan.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Jajak Pendapat (Polling) Pengertian Jajak pendapat adalah metode untuk menjaring harapan, respon/tanggapan, atau pilihan publik secara cepat, apakah setuju atau tidak terhadap keputusan pemerintah, apa pilihan (preferensi) terhadap suatu isu kebijakan, dan sebagainya. Jajak pendapat apabila digunakan sebagai metode KP akan memberikan beberapa keuntungan utama: •

Menjangkau warga masyarakat sebagai responden secara setara; artinya, bisa dibuat agar siapa pun dapat memberikan pendapat terhadap jajak pendapat yang diumumkan di media massa (misalnya di sebuah program acara TV);

•

Warga masyarakat sebagai responden bebas menyampaikan pendapatnya karena kerahasiaan identitas nya bisa dijaga; untuk membantu suatu pilihan, bisa diadakan narasumber atau ahli yang memberikan paparan atau masukan dan juga bisa menjawab pertanyaan warga;

•

Hasilnya bisa langsung dipublikasikan di media massa dan/atau digunakan untuk debat publik para pengambil kebijakan mengenai dasar pemikiran isu-isu kebijakan yang akan/sudah dikembangkan. Ini sekaligus mendidik masyarakat.

Tujuan Secara umum, jajak pendapat digunakan bila pemerintah atau DPRD perlu secara cepat mengukur opini/aspirasi publik tersebut secara luas terkait kebijakan yang akan/sudah diterbitkan. Selain itu, tujuan jajak pendapat adalah membentuk opini masyarakat terhadap suatu isu. Karena itu, jajak pendapat perlu dievaluasi dari sisi: •

Sejauhmana jajak pendapat warga masyarakat (sebagai responden) mewakili opini publik;

•

Sejauhmana jajak pendapat mendorong perubahan opini publik terhadap kebijakan;

•

Sejauhmana proses jajak pendapat bersifat deliberatif dengan ciri-ciri a.l.: memberi akses yang setara kepada warga masyarakat, jumlah dan karakteristik respondennya representatif, memiliki aspek pendidikan politik, mengembangkan prinsip dan spirit tertentu, memberi pembelajaran (perubahan opini), dan sebagainya.

•

Sejauhmana jajak pendapat yang menyebabkan perubahan opini publik tersebut dapat mempengaruhi penyusunan/pelaksanaan kebijakan. MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

141

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Kapan Digunakan Apabila kebijakan belum ditetapkan, jajak pendapat dapat menjadi bahan untuk mengembangkan kebijakan agar lebih aspiratif. Apabila telah ditetapkan, jajak pendapat dapat menjadi alat penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Bagaimana Digunakan Saat ini terdapat berbagai saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk menjajaki pendapat publik tentang suatu kebijakan. Beberapa yang biasa dipergunakan adalah fasilitas SMS pada telepon genggam, telepon, internet, dan pengiriman angket melalui pos surat (snail mail). Ada trend yang berkembang, kalangan eksekutif membuat jajak pendapat tentang pelaksanaan perda yang baru atau akan dikembangkan, sedangkan legislatif (DPRD) mengadakan SMS call (pengaduan) tentang pelayanan publik dan membuat jajak pendapat tentang program yang dijalankan eksekutif. Selain dengan SMS-call (pengaduan/complain tentang pelayanan), DPRD atau eksekutif bisa juga menggunakan jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang isu pelayanan publik yang sedang mencuat. Misalnya, kualitas layanan kesehatan gratis yang baru saja dicanangkan pemerintah daerah.

Tahapan Jajak Pendapat dengan Telepon Paparan ini mencontohkan jajak pendapat dengan menggunakan telepon agar terjadi interaksi langsung antara responden dengan petugas polling. Mengapa memilih telepon langsung? Karena penyelenggara membutuhkan penjelasan atau alasan dari responden terhadap suatu pendapat atau pilihan yang diberikannya pada pertanyaan polling. Bahkan juga responden diminta menyampaikan usulan alternatif pemecahan masalah kebijakan tertentu dengan penjelasannya.

Persiapan 1. Rumuskan tujuan spesifik jajak pendapat. Meskipun secara umum tujuan jajak pendapat adalah membentuk opini publik dan memberi masukan terhadap kebijakan, perlu dirumuskan secara spesifik isu-isu kebijakan apa yang akan dijajaki pendapatnya, mengapa dan untuk apa. 2. Identifikasi peserta (responden). Ini adalah hal paling penting dilakukan sebelum jajak pendapat dilakukan. Siapa-siapa saja yang menjadi responden dapat ditentukan dengan menggunakan teknik sampling sebagai berikut: random (acak), cluster (berdasarkan kategori-kategori tertentu), atau purposif (berdasarkan tujuan-tujuan tertentu). Setelah responden teridentifikasi, pastikan bahwa mereka setuju dan bersedia diwawancarai.

142

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Tips •

Gunakan buku petunjuk telepon dan data demografi yang tersedia agar memudahkan pendataan.

•

Teliti secara seksama data yang telah disiapkan untuk menghindari kesalahan pendataan yang berulang

Merumuskan pertanyaan polling (1 sampai 5). Daftar pertanyaan adalah alat ukur utama sebuah jajak pendapat. Bentuk pertanyaan sangat menentukan reaksi atau jawaban responden. yang diwawancara.

Tips • • • • •

Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup Hindari penggunaan istilah yang berlebihan dalam kalimat pertanyaan Hindari penggunaan kata-kata yang bias dari tujuan jajak pendapat Hindari membuat kalimat pertanyaan yang bermakna ganda Lakukan simulasi bersama anggota tim untuk menguji kualitas pertanyaan

Menentukan bahan dan peralatan jajak pendapat. Perlengkapan dan bahan media jajak pendapat harus disiapkan sebelum melaksanakan wawancara. Kurang lengkapnya peralatan sangat mempengaruhi kelancaraan pelaksanaan wawancara. Buat dan periksalah daftar kelengkapan alat.

Pelaksanaan 1. Petugas wawancara menghubungi nomor telepon rumah responden berdasarkan daftar responden yang telah dipersiapkan sebelumnya. 2. Petugas wawancara memastikan kembali tentang kesediaan responden untuk dimintai wawancara. 3. Lakukan komunikasi dengan baik diawali perkenalan terlebih dahulu lalu sampaikan tujuan wawancara. 4. Tanyakan pada responden terlebih dahulu, apakah mengetahui aspek kebijakan yang diangkat sebelum memulai pertanyaan. 5. Lanjutkan dengan pertanyaan sesuai urutan pertanyaan dalam kuisioner. 6. Pastikan semua kuisioner telah terjawab, lalu tutup wawancara dengan responden.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

143

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Paska Pelaksanaan 1. Analisis dan tabulasi hasil jajak pendapat. Ketika menganalisis hindari membuat generalisasi sampel data yang berlebihan. Hindari juga melakukan estimasi berlebihan terhadap data hasil jajak pendapat.

Tabel 10 - SPB 4B Contoh Hasil Tabulasi Jawaban Responden Jawaban Responden

Pertanyaan Responden

Mendukung

Menentang

Pikir-pikir

(%)

......%

Raperda tribum akan disahkan oleh Pemkab Kab.Bumi Jaya. Bagaimana tanggapan Anda?

Tidak menjawab (%)

......%

Total Responden = ............(jumlah sampel)

2. Penyusunan laporan jajak pendapat. Laporan yang paling penting adalah visualisasi hasil jajak pendapat untuk disampaikan kepada publik baik melalui media massa (cetak, elektronik, radio) maupun media on-line (website). Bentuk visualisasi yang paling standar adalah diagram pie dan diagram batang, meskipun saat ini sudah banyak cara visualisasi yang lebih menarik. 3. Sosialisasi hasil jajak pendapat dan membuat pers release. Hasil jajak pendapat sebaiknya disampaikan dengan berbagai saluran media yang berbeda. Baik melalui media massa maupun melalui tahapan konsultasi publik lainnya, misalnya hasil jajak pendapat dijadikan salah satu sumber pembahasan dalam hearing di DPRD, lokakarya, seminar, dialog publik, dan sebagainya.

Teknis Penyelenggaraan Pelaksana jajak pendapat Pemerintah daerah maupun DPRD dapat saja menggunakan lembaga jasa polling untuk melaksanakannya, tetapi ini akan menjadi mahal bila polling diharapkan menjadi suatu alat yang secara berkala diadakan. Saat ini setiap pemda memiliki website dan tim media informasi yang bisa saja ditugaskan untuk menjalankan polling yang dibutuhkan.

144

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Peserta jajak pendapat Apakah perlu ada batasan tempat bagi responden jajak pendapat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau DPRD? Ataukah semua warga kota/kabupaten dapat menjadi responden? Siapa responden dapat ditentukan berdasarkan desain pollling yang dibuat : apakah berdasarkan persebaran wilayah atau menurut segmen responden. Siapa peserta dan bagaimana komposisinya perlu dirumuskan kriterianya agar mewakili opini dari segmen yang paling representatif terhadap suatu isu (misal: penilaian terhadap kualitas pelayanan RSUD menurut konsumen/pengguna layanan). Meski terkadang profil responden hanya untuk mengkategorisasi saja (misal: setuju/tidak setuju mengenai suatu isu publik) tetapi penting untuk dijadikan catatan penjelasan hasil polling tentang siapa peserta jajak pendapat. Fasilitator, moderator dan narasumber Media elektronik (TV dan radio) lebih memungkinkan menghadirkan narasumber pakar dan warga masyarakat yang benar-benar menguasai isu yang dibahas untuk memberi tanggapan terhadap proses atau hasil jajak pendapat. Mulai dari saat jajak pendapat dikeluarkan sampai pendapat-pendapat masyarakat masuk (misal via SMS dan telepon), media TV dapat menayangkannya secara langsung dalam durasi waktu jam dengan dimoderatori oleh pembawa acara. Hasil jajak pendapat juga dapat dibawa ke dalam lokakarya atau seminar untuk ditanggapi hasilnya dan dikembangkan menjadi penyepakatan pokok-pokok penting kebijakan berdasarkan aspirasi warga hasil polling. Tempat dan waktu Tempat bisa dilakukan baik di media massa (surat kabar, TV, radio), media on-line (website), maupun di sebuah ruang kerja yang melaksanakan jajak pendapat telepon, atau dilakukan di kantor yang merupakan lembaga jasa polling. Jajak pendapat sebaiknya bersifat up-to-date dan durasi waktu penyampaian pendapat biasanya dibatasi (dalam hari, atau jam). Sedangkan hasilnya perlu cepat dipublikasi begitu selesai waktu penyampaian pendapat berakhir. Waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan meliputi tahapan sebagai berikut: â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Mendesain polling (termasuk menentukan jumlah sampel) = .... hari Melaksanakan polling = .... hari/jam Mengolah hasil polling = .... hari/jam Penyajian hasil polling = .... hari/jam

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

145

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 15

Bagaimana Menyelenggarakan Konsultasi Publik? 2.1. Model Komunikasi dalam Konsultasi Publik

onsultasi publik adalah proses komunikasi. Konsultasi publik mensyaratkan adanya komunikasi dialogis antara penyusun kebijakan dan warga. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki kapasitas untuk mengelola proses komunikasi semacam ini. Keseluruhan tahapan dalam proses konsultasi publik melibatkan keterampilan komunikasi: mendengarkan, bertukar gagasan, beradu argumentasi, menganalisis masalah, dan menyepakati jalan keluar. Konsultasi publik menjadi bermakna jika semua pihak mampu melalui serangkaian proses tersebut.

Skema 4 - SPB 4B Proses Interaksi dan Keterampilan Komunikasi dalam Konsultasi Publik (1) MENDENGARKAN

(5) MENYEPAKATI ALTERNATIF JALAN KELUAR

Konsultasi adalah sebuah rentang peningkatan interaksi antara pemerintah dan warga, mulai dari tahap mendengarkan, berdialog, berdebat, menganalisis, sampai menyepakati jalan keluar bersama. Konsultasi bisa merupakan salah satu dari tahap ini, bisa juga keseluruhan tahap.

(4) MENGANALISIS

146

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

(2) BERDIALOG

(3) BERDEBAT

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

2.2. Proses Umum Penyelenggaraan Konsultasi Publik Proses umum KP dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

147

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

2.3. Metode Konsultasi Publik •

Memilih Metode

Ada adagium, bahwa sesuatu yang baik tetapi disampaikan dengan cara buruk bisa menghasilkan respon yang buruk. Sesuatu yang buruk tetapi disampaikan secara baik bisa menghasilkan respon yang baik. Adagium ini menggambarkan pentingnya memilih metode. Metode sama pentingnya dengan substansi. Penyelenggara konsultasi publik harus cermat memilih metode. Pemilihan metode bergantung kepada tujuan konsultasi publik yang hendak dicapai, berapa besar tingkat keterlibatan publik yang diharapkan, jumlah dan segmentasi peserta konsultasi, serta waktu konsultasi publik. Metode yang satu mungkin tepat untuk tema tertentu, tetapi tidak cocok untuk tema yang lain. Minimal terdapat 5 (lima) aspek atau elemen yang harus dipertimbangkan dalam memilih atau memutuskan metode KP yang akan dipakai, yaitu: Tujuan

: Topik/Isu : Partisipan : Waktu : Biaya :

Hasil yang dicapai dari konsultasi publik Ruang lingkup isu yang dikonsultasikan Siapa yang berpartisipasi atau terlibat dalam konsultasi publik Banyaknya waktu yang disediakan atau digunakan dalam KP Ketersediaan biaya/anggaran

Tujuan. Untuk mencapai tujuan KP perlu dipilih satu atau lebih metode yang tepat. Tujuan konsultasi publik dapat dirumuskan secara umum dan kemudian dijabarkan menjadi tujuan per metode/teknik partisipasi yang digunakan. Seperti yang dipaparkan dalam Bagian-1, beberapa kata kunci rumusan tujuan KP adalah: • • • • • • • • • •

Pendidikan warga Mendorong debat publik Menjabarkan nilai-nilai Memperluas penyediaan informasi Memperbaiki keputusan Demokratisasi Menasehati/memberikan nasehat Pemetaan perbedaan Pembuatan konsensus Dan sebagainya sesuai kebutuhan

Topik/Isu. Untuk menentukan rancangan proses dan pilihan metode, perlu dikaji topik atau isu yang akan menjadi bahan atau materi konsultasi publik. Rancangan proses dan metode KP akan berbeda bila topik/isu sudah atau belum dipahami peserta (terutama

148

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

warga), juga berbeda bila topik/isu sederhana atau kompleks (rumit). Berikut adalah halhal yang harus dipertimbangkan dalam merancang proses konsultasi publik: 

Pengetahuan

: Sejauh mana warga (peserta KP) sudah memiliki pengetahuan atau informasi mengenai subjek atau materi konsultasi publik?



Kematangan

: Sudah sejauh mana warga telah mengembangkan pendapat dan norma/prinsip mengenai subjek atau materi konsultasi publik?



Kompleksitas



Kontroversi

: Apakah subjek atau materi kosultasi publik memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan berbagai tahap analisis dan didukung informasi teknis? : Apakah subjek atau materi konsultasi publik memiliki kontroversi yang tinggi sehingga sehingga menghasilkan berbagai kubu pendapat dan sulit mencapai konsensus?

Partisipan. Pihak pemangku kepentingan yang akan berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan konsultasi publik di daerah harus menjadi pertimbangan sebelum proses konsultasi publik dilakukan. Pihak-pihak kunci dan mereka yang berkepentingan secara langsung dan tidak langsung harus diidentifikasi. Proses, kriteria dan teknik penentuan peserta, harus dipertimbangkan dengan cermat (lihat “Cara Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan dalam KP” di bagian ini). Kerangka Waktu. Dalam konteks penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, waktu pelaksanaan konsultasi publik harus disesuaikan dengan kerangka perencanaan dan penganggaran yang secara normatif ditentukan berdasarkan kerangka hukum atau aturan yang berlaku di daerah (lihat Bagian-3 panduan ini). Biaya. Setiap metode KP yang digunakan memerlukan biaya. Besarnya biaya yang harus digunakan dalam penyelengaraan KP oleh pemerintahan daerah disesuaikan dengan aturan standar yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

•

Merancang Metode Konsultasi Publik

Merancang metode/teknik/alat/media KP adalah menguraikan alur proses atau semacam session outline dari suatu kegiatan konsultasi publik. Bagian-4 buku panduan ini memaparkan beberapa contoh rancangan proses atau session outline penggunaan suatu metode/teknik/alat/media KP. Rancangan ini sebaiknya selalu disesuaikan dengan tujuan berdasarkan kebutuhan proses KP yang kita selenggarakan. Tabel berikut menggambarkan kelebihan dan kelemahan beberapa metode konsultasi publik yang diperkenalkan penggunaannya pada Bagian-4 panduan ini. Metode, alat, atau media KP sangat beragam pilihan yang digunakan sesuai kebutuhan (lihat Glosary).

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

149

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Tabel 11 - SPB 4B Plus Minus Metode Konsultasi Publik No.

150

Metode KP

Kelebihan (Plus)

Kelemahan (Minus)

Jajak Pendapat (Polling)

Mengetahui respon/ tanggapan masyarakat terhadap isu tertentu, masalah, kebijakan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

• Merupakan metode yang bisa menjangkau warga seluas-luasnya untuk bisa memberikan pendapat. • Bila polling terbuka akan menjadi citra yang baik bagi lembaga eksekutif dan DPRD yang menggunakannya.

• Mudah disalahgunakan sebagai cara melegitimasi suatu kebijakan dengan pertanyaan yang mengarahkan. • Sulit menjangkau warga miskin dan wilayah perdesaan.

Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

• Menggali pendapat atau masukan terhadap masalah, kondisi, isu atau kebijakan tertentu. Hasil diskusi kelompok dengan beberapa kategori peserta berbeda kemudian dipertemukan dalam forum dialog bersama atau lokakarya/ pertemuan antar pemangku kepentingan. • Memetakan persepsi, pendapat, kepentingan dam kebutuhan berbagai kelompok yang berbeda.

• Merupakan kombinasi antara forum dialogis dengan ’penelitian’ kualitatif sehingga metode ini cukup sahih sekaligus partisipatif. • Hasilnya dapat menjadi bahan baku yang efektif untuk menyusun kesepahaman bersama atau mendialogkan suatu isu kebijakan dengan disertai tanggapan dan masukan dari narasumber.

• Peserta diskusi kelompok terbatas (secara teori antara 6-12 orang) yang dianggap mewakili kelompok warga tertentu. • Tidak dapat berdiri sendiri. Harus dilanjutkan dengan penelitian yang lebih lengkap, dilanjutkan dengan lokakarya atau seminar untuk bisa menyusun pengetahuan bersama tentang isu kebijakan ybs.

Talkshow di Radio Lokal

• Mengumpulkan informasi masukan pendapat dari masyarakat mengenai program atau kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disosialiasikan kepada masyarakat. • Mensosialiasasikan dan menampung aspirasi masyarakat.

• Merupakan kombinasi antara forum publik dengan acara pendidikan dan hiburan sehingga bisa dikemas menarik. • Bisa menyebarluaskan isuisu publik yang menjadi kepentingan sehari-hari berdasarkan segmen pendengar berbeda.

• Tergantung trend yang sedang berkembang di masyarakat, apakah program acara radio populer atau sepi pendengar. • Pemilihan isu harus disesuaikan dengan selera pemirsa ketimbang kebutuhan kita agar mereka tidak pindah saluran.

Mengumpulkan informasi dari para pihak yang berkepentingan atau terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu isu yang dibahas.

• Merupakan metode/ teknik menjaring masukan atau aspirasi yang bersifat formal dan melekat pada tugas DPRD. • Warga bisa bertatap muka dengan anggota dewan dalam suatu proses penyusunan kebijakan yang berlaku secara formal.

• Jumlah warga yang hadir terbatas karena kebiasaan anggota dewan meminta perwakilan saja yang bertemu atau peserta yang diundang saja. • Bukan forum musyawarah karena biasanya hanya untuk meminta informasi dan masukan.

Dengar Pendapat (Hearing)

Contoh Penggunaan

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

No.

Metode KP

BAGIAN

Contoh Penggunaan

Kelebihan (Plus)

Kelemahan (Minus)

Mengajak pemangku kepentingan yang beragam membahas isu/persoalan krusial (mendesak) yang membutuhkan suatu tindakan bersama. Misalnya: kematian ibu, bayi, balita, isu-isu kemiskinan, putus sekolah, dan sebagainya.

• Menghasilkan agenda kongkrit untuk dijalankan yang langsung menjadi komitmen pemerintah. • Komposisi peserta sangat representatif sehingga sudah melibatkan semua lini dukungan. • Bisa menjadi kebijakan populis pemerintah apabila dipromosikan melalui media massa.

• Pengambil kebijakan yang harus hadir idealnya adalah bupati/walikota, kepala dinas terkait, anggota DPRD, yang belum terbiasa dengan gagasan mengadakan forum seperti ini. • Langkanya fasilitator yang berkualitas. • Perlu promosi agar agenda menjadi perhatian publik.

Lokakarya Pemangku Kepentingan

Membangun kesepahaman bersama antara pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai suatu masalah atau konflik kepentingan yang kemudian meningkat menjadi perundingan atau kesepakatan bersama.

• Merupakan forum dialog tatap muka yang bisa mengatasi isu kebijakan yang potensial atau telah menjadi konflik. • Berbagai kepentingan dapat diakomodir melalui penyusunan tujuan bersama sehingga kepentingan masing-masing mau dikompromikan.

• Dibutuhkan persiapan yang panjang agar: • Parapihak menguasai data dan informasi mengenai masalah/isu. • Parapihak sudah siap merundingkan kepentingannya dengan pihak lain. • Langkanya fasilitator sekaligus mediator.

Musyawarah Warga

Ratusan orang warga bersama jajaran pimpinan daerah bersama menyusun impian masa depan daerahnya dan mendialogkan berbagai topik pembangunan di daerahnya.

• Memperkuat dukungan warga kepada pemerintah. • Penguatan identitas dan ikatan warga terhadap daerahnya.

• Persiapannya sangat panjang. • Tim panitia pelaksanaan sering tidak mampu mengorganisir peserta yang begitu banyak.

Dialog Menggagas Masa Depan (Future Search Conference)

2.4. Cara Mengidentiﬁkasi Pemangku Kepentingan dalam KP Penyelenggara konsultasi publik harus memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam konsultasi publik merupakan orang-orang atau lembagalembaga kunci. Yakni mereka yang berkaitan dan atau terkena dampak, langsung atau tidak langsung dari sebuah kebijakan publik. Penyelenggara konsultasi publik mesti menerapkan mekanisme seleksi dan identifikasi peserta yang paling pas. Kategori Pemangku Kepentingan. Dalam konteks penyusunan kebijakan atau peraturanperaturan di daerah, penentuan pihak atau pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam konsultasi publik bisa dilakukan dengan memetakan berdasarkan kategori tertentu. Regulasi mengenai mekanisme dan tatacara penyusunan kebijakan di daerah bisa menjadi salah satu rujukan dalam memetakan dan mengkategorikan aktor.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

151

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Skema 6 - SPB 4B Pemetaan Peserta/Pemangku Kepentingan KP

Lembaga Pemerintah

Partai Politik/ Kelompok Politik yang Berkepentingan

Pihak yang Terkena Dampak

Kelompok Penekan (pressure group) Kelompok Kepentingan (interest group

Keterangan gambar: Lembaga Pemerintah: Adalah pemangku kepentingan yang merupakan lembaga/individu pengambil kebijakan atau pembuat keputusan yaitu SKPD dan DPRD  Pihak yang Terkena Dampak: Adalah pemangku kepentingan yang merupakan pihak yang akan terkena dampak kebijakan, program atau kegiatan pembangunan secara langsung (misalnya: warga masyarakat, kelompok atau lembaga)  Kelompok Penekan (pressure group): Adalah pemangku kepentingan yang merupakan kelompok atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk memaksa pengambil keputusan (misalnya: organisasi kritis, ormas, media massa, perusahaan/kalangan bisnis, dan sebagainya)  Kelompok Kepentingan (interest group): Adalah kelompok yang sedang menggarap atau bekerja untuk materi kebijakan yang dikembangkan (misalnya: organisasi sosial yang bekerja untuk isu tertentu seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik; ormas; kelompok cendekiawan/aktivis; LSM/CSO; dan sebagainya)  Partai Politik/Kelompok Politik yang Berkepentingan: Adalah partai politik atau kelompok politik yang memiliki agenda mendukung/menentang kebijakan yang sedang dikembangkan 

152

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Analisis Posisi dan Kepentingan Pemangku Kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Misalnya, untuk memahami legitimasi, sumberdaya, karakteristik dan kepentingannya. Gunakan tabel berikut ini untuk menilai setiap pemangku kepentingan. Aspek yang dianalisis tidaklah baku melainkan harus diidentifikasi sesuai tujuan dan kebutuhan.

Tabel 12- SPB 4B Analisis Pemangku Kepentingan KP Aspek yang Dianalisis Kategori Pelaku

Siapa

Kepentingan

Lembaga pemerintah (pengambil keputusan)

Misal SKPD Kesehatan

Kelompok penekan/kritis

• Misal perusahaan susu formula • Lembaga Perlindungan konsumen

Pihak yang berkepentingan terhadap isu tertentu

Misal LSM yang isunya Kesehatan Ibu dan Balita

Pihak yang terkena dampak

Orang tua yang memiliki bayi/ balita

Partai politik/ kelompok politik

Misal Partai X yang merupakan promotor penyusunan Perda Kesehatan

Legitimasi

Sumber Daya

Karakteristik

Kebijakan

Keterangan tabel: 

Kepentingan

  

Kebutuhan praktis Tujuan jangka panjang Prinsip, nilai, ideologi



Legitimasi

  

Hubungan pemangku kepentingan Status organisasi Mandat politik



Sumber Daya

  

Kepemilikan informasi Kepemilikan dana/finansial Kompetensi

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

153

BAGIAN



KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Kebijakan

Karakteristik

 

Proses pengambilan keputusan Agregasi kepentingan

    

Karakteristik keanggotaan Level/teritorial Hambatan partisipasi Demografis Psikologis/sosial

2.5. Penyelenggara dan Pelaksana Konsultasi Publik Karena kebijakan yang dikonsultasikan adalah kebijakan pemeritahan daerah oleh SKPD dan DPRD maka penyelenggara adalah SKPD dan DPRD yang membentuk tim pelaksana sesuai dengan jabatan, tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 13- SPB 4B Tim Penyelenggara/Pelaksana Konsultasi Publik Lembaga Penyelenggara

DPRD

SKPD

Pelaksana Konsultasi • Pansus DPRD yang ditugaskan untuk membahas Renja DPRD • Pansus DPRD memutuskan macam konsultasi publik yang akan dilaksanakan • Komisi DPRD • Gabungan Komisi DPRD • Pansus DPRD • Panitia musyawarah • Sekretariat dewan • Pelaksana konsultasi publik ditingkatan SKPD dilakukan oleh: • Tim Panitia KP yang dibentuk dari perangkat SKPD • Tim yang dibentuk bersama antara SKPD dan Kelompok Masyarakat

Kelengkapan Pelaksana • • • •

Pimpinan pansus- moderator/fasilitator Sekretaris Notulen (rapporteur) Koordinator logistik bertanggung jawab penyelenggaraan keseluruhan konsultasi publik • Pembicara- panelist, pakar dan presenter • Public relations oﬃcer • Tenaga pendukung • • • •

Pimpinan SKPD – moderator/ fasilitator Sekretaris Notulen (rapporteur) Koordinator logistik bertanggung jawab penyelenggaraan keseluruhan konsultasi publik • Pembicara-panelis, pakar dan presenter • Public relations oﬃcer • Tenaga pendukung

Tim Fasilitator Secara garis besar tim fasilitator dapat dibedakan sebagai berikut: • Fasilitator internal lembaga penyelenggara KP (SKPD atau DPRD) sesuai dengan jabatan, tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; • Fasilitator independen/eksternal yang direkrut oleh lembaga penyelenggara berdasarkan kebutuhan (misal: fasilitator FGD, fasilitator lokakarya, dsb.).

154

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Koordinator tim fasilitator keseluruhan proses KP bisa karena jabatan tertentu (misalnya: pimpinan Pansus; pimpinan SKPD; kepala Bappeda, dan sebagainya) tetapi bisa juga dibentuk oleh pejabat tersebut dengan menunjuk salah seorang sebagai koordinator tim fasilitator. Misalnya: pimpinan pansus dapat membentuk tim fasilitator campuran (internal dan eksternal) dan menunjuk salah seorang sebagai koordinator untuk memandu KP penyusunan sebuah Perda.

Tim Notulensi Tim notulensi biasanya juga dibentuk dari kalangan dalam dan luar lembaga penyelenggara. Setiap pelaksanaan kegiatan KP, harus didokumentasikan secara baik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dokumentasi yang ditetapkan. Jenis notulensi yang biasanya diperlukan adalah sebagai berikut: â&#x20AC;˘ Notulensi proses umum dan pokok-pokok hasil (kesepakatan-kesepakatan yang disusun); â&#x20AC;˘ Notulensi hasil akhir saja; â&#x20AC;˘ Notulensi proses dan hasil lengkap (prosiding).

Kepanitiaan Biasanya, yang dimaksud dengan kepanitiaan mencakup: fasilitator, moderator, seksi dokumentasi (tim notulis, dokumentator foto/video, tim penulis laporan), seksi materi/ bahan, seksi logistik (akomodasi dan konsumsi), dan seksi perlengkapan. Keseluruhan panitia ini biasanya di-SK-kan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

155

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 16

Kapan dan Dimana Konsultasi Publik Dilakukan? Waktu dan Tempat KP oleh SKPD

enyelenggara KP harus mempertimbangkan keadaan atau situasi yang memungkinkan KP bisa dilakukan secara efektif dan mencapai tujuan program atau kegiatan yang diinginkan. Proses penyelenggaraan KP dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan baik kondisi internal maupun kondisi eksternal kelembagaan pemerintahan daerah. Waktu dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan KP oleh SKPD dan DPRD atau lembaga lain harus disesuaikan dengan kebijakan penjadwalan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah sesuai dengan kerangka aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 14- SPB 4B Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Konsultasi Publik oleh SKPD Perencanaan Materi KP

Tempat

Penyusunan RPJP Daerah (20 Tahunan)

Disesuaikan dengan kebutuhan/

• • • •

Dilaksanakan di lingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode KP Representatif Biaya murah

Penyusunan RPJM daerah (5 Tahunan)

Satu bulan setelah Bupati/Walikota Terpilih

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode KP Representatif Biaya murah

Januari- Februari

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode KP Representatif Biaya murah

Penyusunan Rencana Srategis SKPD 5 tahun

156

Waktu3

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

Materi KP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Daerah 5 tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) SKPD Jangka waktu 1 Tahun

Waktu3

BAGIAN

Tempat

Februari –Maret

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode KP Representatif Biaya murah

April-Mei

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode KP Representatif Biaya murah

Penganggaran Materi KP

Waktu *)

Tempat

Kebijakan Umum APBD (KUA)

Juni

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode kp Representatif Biaya murah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Juli

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode kp Representatif Biaya murah

Penyusunan RKA SKPD

Juli

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode kp Representatif Biaya murah

Agustus- September

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode kp Representatif Biaya murah

Desember

• • • •

Dilaksanakan dilingkungan kantor SKPD Disesuikan dengan tujuan dan metode kp Representatif Biaya murah

Penyusunan RAPBD

Penetapan APBD

*) Standar waktu perencanaan dan penganggaran.

Waktu dan Tempat KP oleh DPRD Waktu dan tempat pelaksanaan KP yang dilakukan oleh DPRD dapat dilakukan seperti pada tabel berikut:

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

157

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Tabel 15- SPB 4B Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Konsultasi Publik oleh DPRD Fungsi

Legislasi

Materi KP

Waktu

Penyusunan Renja DPRD

Februari

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Program Penyusunan Prolegda

Februari

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Program Penyusunan Perda

April- Desember

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Optimalisasi peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi di Lembaga DPRD

Anggaran

158

Tempat

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Penyusunan Renja DPRD

Februari

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Perumusan Kebijakan Umum APBD

Juni

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Penyusunan RKA SKPD

Juli

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Penyusunan RAPBD

Juli

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Penetapan APBD

AgustusSeptem-ber

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

Fungsi

Materi KP

Waktu

BAGIAN

Tempat

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Desem-ber

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan Pemda, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)

Januari

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA)

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Optimalisasi Peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Pengawasan di Lembaga DPRD

• Dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD • Disesuikan dengan tujuan dan metode KP • Representatif

Tabel 16- SPB 4B Contoh Agenda KP dalam Jadwal Program dan Kegiatan DPRD No.

Program/Kegiatan

(1)

Pelaksana

(2)

(3)

Frekuensi Kegiatan Per Masa Persidangan I

III

(4)

(5)

(6)

FUNGSI LEGISLASI 1

Program Penyusunan Prolegda

1.1

Konsultasi Publik Prolegda

1.2

Lokakarya Prolegda

1.3

Studi Banding tentang Penyusunan Prolegda ke Daerah Lain

Program Penyusunan Perda

2.1

Konsultasi Publik tentang Raperda A

2.2

Seminar/Lokakarya yang Membahas Masalah A

2.3

Studi Banding tentang Penyusunan Perda A ke Daerah Lain

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

159

BAGIAN

No.

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Program/Kegiatan

(1)

(2)

Pendampingan Penyusunan Perda A

3.2

Pendampingan Penyusunan Perda B Penyebarluasan Perda A melalui Media Masa

4.2

Penyebarluasan Perda B melalui Media Masa

Peningkatan SDM & Profesionalisme

5.1

Pelatihan (inhouse training) tentang Legal Drafting

5.2

Studi Banding Penyusunan Raperda ke DPRD lain

6.1 6.2

Optimalisasi peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi di Lembaga DPRD Penyelenggaraan Konsultasi Publik tentang Rancangan Raperda secara Periodik Kunjungan Kerja (sidak) Komisi dalam Daerah secara Periodik

6.3

Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum dan Penerimaan Masyarakat

6.4

Pembuatan Kotak Pos DPRD

Pengembangan Support System (tim/tenaga ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD

7.1

Pendampingan Tim/ Tenaga Ahli Pembahasan Raperda-raperda

7.2

Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Penyusunan Draft Perda

Pengembangan Database Perda

8.1

Pengadaan Sistem Informasi Perda (SIP)

8.2 9

(3)

Penyebarluasan Perda

4.1

Pelaksana

Pendampingan Penyusunan Prolegda/Perda

3.1 4

160

Pelatihan Pengelolaan SIP Optimalisasi Publikasi Kegiatankegiatan DPRD ke Masyarakat

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Frekuensi Kegiatan Per Masa Persidangan I

III

(4)

(5)

(6)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

No.

Program/Kegiatan

(1)

Pelaksana

(2)

9.1

Pengembangan Website DPRD

Pengkajian Kebijakan Daerah

(3)

10.1

Pengkajian dan Pembahasan Raperda Usul Pemda

10.2

Pengkajian dan Pemba-hasan Raperda Usul Prakarsa/ Inisiatif DPRD

10.3

Analisis Kebijakan Pendidikan

10.4

Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Penang-gulangan Masalah Sosial

10.5

Analisis Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Investasi serta Pengembangan Koperasi dan UKM

10.6

Analisis Kebijakan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Kependudukan

10.7

Analisis Kebijakan Daerah tentang Pola Pengusahaan Burung Walet

10.8

Pembahasan Raperda tentang Pelayanan Publik

10.9

Pembahasan Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal

10.10

Pembahasan Raperda tentang Efektivitas Penggunaan Lahan

10.11

Pembahasan Kerjasama Internasional dan Antar Daerah

10.12

Seminar Hasil Evaluasi Perda-perda

BAGIAN

Frekuensi Kegiatan Per Masa Persidangan I

III

(4)

(5)

(6)

Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD

11.1

Rapat Pembahasan Tiap Alat Kelengkapan Dewan

11.2

Rapat Paripurna

11.3

Dan seterusnya

FUNGSI ANGGARAN 1 1.1 2 2.1

Evaluasi APBD Tahun Sebelumnya Penyiapan, Pengkajian, dan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Sebelumnya Pembahasan RAPBD Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Menyusun KUA (Reses)

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

161

BAGIAN

No.

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Program/Kegiatan

(1)

(2)

2.2

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk KUA-APBD

2.3

Pembahasan KUA/ Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Perubahan APBD Tahun â&#x20AC;Ś.

2.4

Pembahasan PPAS

2.5

Klarifikasi Strategi, prioritas, dan plafon APBD

2.6

Penyusunan RKA-SKPD DPRD

2.5 2.6 2.7

Pelaksana (3)

Musrenbang RKPD Kecamatan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD Musrenbang RKPD Kabupaten

Pembahasan Perubahan APBD tahun Berjalan

Evaluasi Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)

FUNGSI PENGAWASAN

1.1

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Dengar Pendapat

1.2

Kunjungan Kerja

1.3

Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja

2.1

Dengar Pendapat

2.2

Kunjungan Kerja

2.3

Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja

2.4

Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

3 3.1

162

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA) Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Frekuensi Kegiatan Per Masa Persidangan I

III

(4)

(5)

(6)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

No.

Program/Kegiatan

(1)

Pelaksana

(2)

Dengar Pendapat

4.2

Kunjungan Kerja

Frekuensi Kegiatan Per Masa Persidangan I

III

(4)

(5)

(6)

Optimalisasi Peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Pengawasan di Lembaga DPRD

5.1

Penyelenggaraan Konsultasi Publik tentang Kebijakan Pemda secara Periodik

5.2

Kunjungan Kerja (sidak) Komisi dalam Daerah secara Periodik

Pengembangan Support System (Tim/Tenaga Ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD

6.1

Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

6.2

Pendampingan Tim/Tenaga Ahli untuk Kerja-kerja Komisi

Rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD

4.1

(3)

BAGIAN

Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran... Dst

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

163

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 17

Sosialisasi Anggaran Peka Perdamaian

osialisasi Anggaran peka perdamaian adalah kegiatan menyebarluaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sedang didiskusikan dalam proses pembahasan Anggarandi DPRD, khususnya informasi program dan kegiatan pembangunan peka perdamaian. Sosialisasi ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah selaku pengelola keuangan daerah kepada masyarakat selaku pemilik Anggarandaerah yang sesungguhnya. Uang pemerintah adalah uang rakyat. Uang pemerintah bersumber dari pungutan pajak-pajak dan retribusi dari rakyat, eksploitasi sumberdaya alam yang adalah milik rakyat, dan pinjaman yang pada akhirnya harus dibayar oleh rakyat.

Sumber: Modul Pelatihan Anggaran, IDEA

164

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan IV : Pengawalan Dan Sosialisasi Anggaran Daerah Peka Perdamaian

BAGIAN

Asal usul Uang Pemerintah Dalam konteks pembangunan peka perdamaian, sosialisasi Anggaran khususnya sosialisasi program dan kegiatan pembangunan peka perdamaian selain sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga merupakan proses pengembangan perdamaian itu sendiri. Dengan mensosialisasikan ANGGARAN, pemerintah dan DPRD memberi kesempatan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah-wilayah pasca-konflik untuk memberikan masukan atau koreksi terhadap rancangan Anggaranyang sedang disusun. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD dan mendukung proses pengembangan perdamaian. Sosialisasi ANGGARANkepada masyarakat juga merupakan bagian dari proses keterbukaan informasi publik yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tantangan Sosialisasi Anggaran Informasi Anggaranyang terdapat dalam anggaran seringkali rumit, penuh jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami awam. Bagaimana menyediakan informasi Anggaranyang sederhana dengan bahasa dan format yang mudah dimengerti oleh awam merupakan tantangan tersendiri. Salah satu model sosialisasi anggaran yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Citizen Budget. Citizen Budget adalah sebuah dokumen yang memuat informasi Anggaransecara ringkas yang disajikan dan dikemas dalam format dan bahasa yang jelas dan sederhana (lihat Gambar 7.3) . Citizen Budget dibedakan dengan bentuk publikasi informasi Anggaranlainnya terutama dalam hal pengelolaannya di mana Citizen Budget dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah secara aktif perlu merencanakan, memproduksi serta mendiseminasikannya.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

165

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Beberapa karakteristik Citizen Budget bisa dilihat di bawah ini.

Karakteristik Citizen Budget Citizen Budget

Bukan Citizen Budget

• Diproduksi oleh pemerintah • konsultasi dengan warga dalam penyusunannya • Mendorong warga memahami dan merasa memiliki terhadap Anggaranpublik • Berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendapatkan informasi Anggaranyang lebih jauh • Fokus pada dokumen rencana Anggaran(ANGGARAN) • Dipublikasikan bersamaan dengan pembahasan anggaran • Memuat informasi penting tentang anggaran • Menggunakan bahasa yang dipahami warganya • Disebarkan secara luas dalam berbagai bentuk seperti leaflet, booklet, poster, komik, audio (radio), video (youtube), internet, sosial media (facebook, twitter, dll).

• Diproduksi oleh masyarakat sipil (non pemerintah) • Powerpoint presentation yang disampaikan untuk kalangan tertentu • Dipublikasikan pada waktu yang tidak sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan anggaran • Hanya ringkasan anggaran.

Citizen Budget memberikan manfaat bagi warga maupun pemerintah. Bagi warga, Citizen Budget bermanfaat dalam rangka: 1. Meningkatkan pengetahuan warga tentang apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahnya; 2. Meningkatkan kapasitas warga untuk dapat berpartisipasi dalam urusan-urusan pemerintahan, termasuk memantau program dan kegiatan peka perdamaian; Sedangkan bagi pemerintah, Citizen Budget bermanfaat dalam hal: 1. Meningkatkan legitimasi pemerintah terhadap publik, karena salah satunya mengedepankan program dan kegiatan yang mendorong terciptanya perdamaian di kalangan masyarakat, dan; 2. Instrumen pendidikan warga.

Tahapan Sosialisasi Anggaran dengan Model Citizen Budget Secara umum, tahapan sosialiasi ANGGARAN dengan model Citizen Budget tidak jauh berbeda dengan publikasi lainnya yaitu perencanaan, konsultasi, produksi, diseminasi dan evaluasi.

166

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan V : Penutupan

BAGIAN

Tahapan Mengembangkan Citizen Budget

Evaluasi

Per e

nca

Konsultasi Diseminasi

Produksi

Perbedaan sosialisasi ANGGARANdengan model Citizen Budget dengan model sosialisasi yang konvensional adalah adanya tahap konsultasi dengan dengan warga. Tahap ini sangat krusial karena sangat menentukan efektivitas sosialisasi ANGGARAN. Dalam konteks pengembangan perdamaian, proses konsultasi dengan warga, khususnya di daerah-daerah pasca-konflik merupakan tahap yang sangat penting bagi proses pengembangan perdamaian itu sendiri. Konsultasi dengan warga dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pemikiran warga tentang: 1. Apa materi atau content informasi Anggaranyang dibutuhkan? 2. Siapa audience /kelompok sasaran yang membutuhkan informasi? 3. Bagaimana format presentasinya? 4. Apa media yang tepat untuk menyampaikannya? Selain menggali dari warga, isi Citizen Budget harus memuat informasi yang penting, sebagai berikut: • • • • • • •

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan anggaran; Proses penyusunan anggaran; Proses pengumpulan pendapatan; Prioritas belanja; Sektor-sektor khusus, misalnya yang terkait dengan program pembangunan peka perdamaian; Istilah-istilah anggaran; Informasi kontak lebih lanjut.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

167

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

POKOK BAHASAN V: PENUTUPAN SPB 5. POST-TEST, EVALUASI DIRI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pengantar

Tujuan

Tujuan sesi ini adalah peserta dapat menilai pencapaian belajarnya dengan membandingkan nilai kemampuannya di awal pelatihan dengan di akhir pelatihan. Selain itu, peserta memberikan penilaian terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pelatihan (materi, proses/ metode, fasilitator dan narasumber, peserta, dan kepanitiaan).

Waktu

180 menit

Metode

Media

Alat

168

Evaluasi di akhir pelatihan dilakukan baik untuk pencapaian belajar peserta maupun penyelenggaraan pelatihan. Metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan penilaian oleh peserta terhadap dirinya sendiri. Hasilnya kemudian dikumpulkan dan ditabulasi oleh tim pelatih untuk dipaparkan sebelum penutupan. Dokumentasi hasil evaluasi ini menjadi bagian dari laporan pelatihan disertai rekomendasi tim pelatih untuk memperbaiki pelatihan serupa ke depan.

Pemaparan dan kerja perorangan Formulir Post-Test PPT : Evaluasi Diri dan Pelatihan Formulir Evaluasi Diri Formulir Evaluasi Pelatihan Formulir Evaluasi Pelatih. Laptop, LCD projector

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Pokok Bahasan V : Penutupan

BAGIAN

Proses Pembelajaran Pembukaan (5 menit) 1. Buka pertemuan dengan salam 2. Jelaskan tujuan sesi dan hasil yang diharapkan

Pemaparan (30 menit) 1. Paparkan materi tentang Konflik dan Pembangunan. 2. Minta tanggapan peserta pelatihan mengenai materi yang telah dipaparkan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

169

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Penutup (5 menit) Rangkum secara ringkas hasil proses sesi.

170

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

BAGIAN

Pokok Bahasan V : Penutupan

Media Belajar Formulir 1: Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Nama Peserta

________________________________________________

Asal institusi/Lembaga

________________________________________________

Jabatan

________________________________________________

Silahkan mengevaluasi setiap bagian proses pelatihan merujuk pada pertanyaan di bawah ini: No.

Pertanyaan

Tujuan dan keluaran pelatihan secara jelas dinyatakan.

Tujuan pelatihan berkaitan dengan tujuan disetiap pokok bahasan materi pelatihan.

Harapan selama mengikuti pelatihan dapat dicapai.

Proses pelatihan dan metode yang digunakan dari awal sampai akhir sangat berkaitan dengan setiap pokok bahasan.

Dalam pelatihan, terdapat materi baru yang bermanfaat bagi saya.

Fasilitator, pelatih dan narasumber membantu saya dalam membantu memahami materi pelatihan.

Peserta pelatihan lain membantu saya dalam memahami materi pelatihan

Alat bantu belajar, alat peraga, media belajar memudahkan saya untuk memahami materi pelatihan.

Fasilitas pelatihan memberikan kenyamanan selama mengikuti pelatihan.

10.

Pelatihan menyenangkan dan tidak membosankan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

171

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini: Sebutkan aspek yang sangat berguna dari pelatihan bagi Anda. 1. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Sebutkan aspek yang kurang berguna dari pelatihan bagi Anda. 2. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Beri komentar tentang bagaimana pengetahuan dan keterampilan dari pelatihan ini dapat membantu Anda sebagai Aktor perdamaian dalam menangani konflik. 3. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Beri komentar tentang apa yang ingin Anda ubah dari pelatihan yang diikuti? 4. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Silahkan tambahkan komentar lain dalam pelatihan yang Anda anggap perlu disampaikan. 5. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Catatan: Pelatih menyiapkan form penilaian untuk evaluasi pelatihan. Fotokopi form berisikan 10 pertanyaan pilihan dan 5 (lima) pertanyaan esai sebanyak jumlah peserta. Bagikan form penilaian kepada semua peserta

172

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

BAGIAN

Pokok Bahasan V : Penutupan

pelatihan untuk diisi. Skala nilai: Nilai 5 artinya Sempurna; nilai 4 adalah Sangat Memadai; 3 artinya berarti Cukup Memadai; 2 artinya Kurang Memadai; dan 1 artinya Sangat Tidak Memadai.

Formulir 2 : Evaluasi Fasilitator dan Pelatih Nama Peserta

________________________________________________

Asal institusi/Lembaga

________________________________________________

Jabatan

________________________________________________

Silahkan tanggapi pertanyaan mengenati fasilitator dan pelatih menggunakan skala di bawah ini: SR

Fasilitator/pelatih memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hasil belajar yang saya dapatkan

Fasilitator/pelatih menggunakan alat visual yang efektif selama pelatihan

Fasilitator/pelatih jelas memberikan arah dan aturan main selama pelatihan

Fasilitator/pelatih memfasilitasi proses diskusi dan mendorong berpikir kritis selama pelatihan

Fasilitator/pelatih menjawab pertanyaan selama pelatihan

Fasilitator/pelatih mendorong masukan dari semua peserta pelatihan

No.

Pertanyaan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

173

BAGIAN

KUMPULAN MODUL PELATIHAN

Fasilitator/pelatih rapih dan santun dalam berpenampilan

Fasilitator/pelatih bersikap dan berperilaku baik kepada semua peserta pelatihan

Fasilitator/pelatih dalam menyampaikan pokok bahasan dapat dimengerti dan dipahami oleh semua peserta pelatihan

10.

Fasilitator/Pelatih dalam merangkum diakhir sesi materi dapat dimengerti oleh semua peserta.

Catatan: Siapkan form berisikan daftar pertanyaan penilaian peserta terhadap fasilitator/ pemandu dan pelatih. Fotokopi form berisikan daftar pertanyaan sebanyak jumlah peserta yang selanjutnya minta peserta untuk mengisi. Skala Nilai: Nilai 5 artinya Sempurna, nilai 4 adalah Sangat Memadai, 3 artinya berarti Cukup Memadai, 2 artinya Kurang memadai, dan 1 artinya sangat tidak memadai.

174

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

bagian 3 CONTOH TERAPAN

CONTOH TERAPAN

BAGIAN

Media Belajar BAHAN BACAAN 18

EVALUASI PELATIHAN A. PENGERTIAN DAN TUJUAN Evaluasi pelatihan tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pelatihan untuk menilai pencapaian belajar peserta atau keberhasilan/ketidakberhasilan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukan. Lembaga pelatihan profesional biasanya merancang evaluasi pelatihan secara menyeluruh dan sistematis. Setiap sesi (pokok bahasan) disiapkan instrumen evaluasinya, selain evaluasi harian dan evaluasi akhir pelatihan. Keseluruhan data ditabulasi dan dilaporkan secara terpisah. Tim yang menjalankan evaluasi pun terpisah dari tim pelatih. Namun pelatihan yang diselenggarakan oleh non lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) biasanya lebih menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Terutama bila pelatihan dilakukan secara partisipatif, evaluasi dilakukan secara kualitatif dalam bentuk refleksi dan pembahasan ulang (review) baik berupa permainan (games) maupun review harian, dan penilaian diri seperti yang dilakukan pada sesi Kontrak Belajar, serta di akhir pelatihan.

B. PRINSIP - PRINSIP EVALUASI PARTISIPATIF â&#x20AC;˘

Evaluasi dalam pelatihan partisipatif sebaiknya dirancang untuk proses penilaian oleh peserta sendiri ketimbang oleh pelatih. Karena orang dewasa tidak suka dinilai dan juga cenderung merasa punya pendapat sendiri. Sebaiknya peran pelatih hanyalah meminta penjelasan (elaborasi) dari hasil penilaian peserta.

â&#x20AC;˘

Pelatih dapat juga mengembangkan saling evaluasi agar peserta terbiasa pula menerima masukan dan saran. Kembangkan dalam suasana yang konstruktif (positif) dan gembira (fun) ketimbang evaluasi yang seperti mengadili. Ini akan dapat dibantu dengan permainan (games) evaluasi.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

177

BAGIAN

CONTOH TERAPAN

Sumber Rujukan Contoh1. Pengelolaan Pelatihan I.

Program Pelatihan Penyusunan Anggaran Peka Perdamaian di Daerah Pelatihan penyusunan anggaran peka perdamaian merupakan pengembangan dari mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan ketentuan regulasi. Bentuk bimbingan teknis pada umumnya berupa kegiatan untuk mensosialisasikan pedoman tatacara penyelenggaraan musrenbang di suatu daerah, informasi kebijakan program dan anggaran, serta penyampaian jadwal. Konsep pelatihan ini dirancang melengkapi bimbingan teknis dengan sasaran peserta adalah pejabat pemerintah daerah, pimpinan SKPD, staf teknis perencanana daerah, staf perencana anggaran/keuangan daerah, anggota DPRD dan anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD).

II. Tujuan Program Pelatihan Tujuan program pelatihan ini guna meningkatkan kapasitas, penguatan keterampilan, sekaligus menyiapkan aparatur ditingkat daerah yang berdaya guna didalam penyusunan rencana dan penganggatan suatu daerah. Upaya peningkatan kapasitas dalam pelatihan ini dilakukan melalui 3 (tiga) rana belajar yaitu pengetahuan, sikap/nilai, dan keterampilan yang sampaikan secara seimbang. Adapun tujuan program pelatihan dengan tiga rana belajar ini mendorong peserta pelatihan agar mendapatkan; Pengetahuan (Knowledge) • Peserta memahami tentang gagasan pengarusutamaan perdamaian. • Peserta memahami konsep penanganan konflik dan kerangka hukumnya • Peserta memahami peran dan fungsi pemerintah didalam hal penanganan konflik dan membangun perdamaian. • Peserta memahami cara mengintegrasikan gagasan pengarusutamaan perdamaian kedalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. • Peserta memahami peluang-peluang dalam mengintegrasikan program dan kegiatan peka perdamaian kedalam perencanaan dan penganggaran daerah. • Peserta dapat memformulasikan prasyarat program dan kegiatan kedalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah sebagai instrumen tata pemerintahan yang baik.

178

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

CONTOH TERAPAN

BAGIAN

Sikap/Nilai (Afeksi/Value) • Peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip peka perdamaian kedalam peranan dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan yang baik. • Peserta mampu menciptakan sensitifitas perdamaian kedalam sikap dan perilaku. • Peserta mampu menularkan sensitivitas konflik dan perdamaian secara konstruktif terhadap lingkungan pekerjaan maupun lingkungan kemasyarakatan. Keterampilan (Psikomotorik) • Peserta dapat menerapkan langkah-langkah dalam menggali isu-isu sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan peka perdamaian. • Peserta dapat mengetahui langkah-langkah praktis menganalisis anggaran daerah. • Peserta dapat memahami langkah praktis mengintegrasikan isu penanganan konflik dan peka perdamaian kedalam mekanisme penganggaran. • Peserta memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan didalam mengawal program dan kegiatan prioritas peka perdamaian saat penyusunan sampai pada penetapan anggaran.

III. Arahan Rancang Konsep Program Pelatihan Program pelatihan sebaiknya disusun secara programatik dan reguler sebagai bagian dari serangkaian penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan proses penyusunan, pengawalan program dan kegiataan sampai pada penetapan penganggaran di suatu daerah, dengan lembaga penyelenggara pelatihan diharapkan Bappeda selaku koordinator penyelenggara di daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah ataupun badan diklat daerah dan provinsi. Dalam mengembangkan kapasitas peserta diharapkan kemasan rancangan program pelatihan diharapkan lebih partisipatif dengan pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD), guna mendorong dan mengkondisikan peserta pelatihan untuk dapat berbagi pengalaman dan pembelajaran antar peserta pelatihan, dan tidak hanya sebatas dan narasumber atau pelatih. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam merumuskan rancangan program pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan serta keluaran yang diharapkan, dapat ditempuh dengan cara sebagaimana berikut ; •

Penjajakan kebutuhan pelatihan (training need assesement). Yakni kegiatan untuk melakukan kajian dan penilaian terhadap kebutuhan calon peserta pelatihan yang dapat berdampak pada aspek pengetahuan, sikap /nilai dan

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

179

BAGIAN

CONTOH TERAPAN

keterampilan. Salah satu cara untuk melakukan penjajakan kebutuhan secara tepat, dapat dilakukan dengan cara menentukan sampel, calon peserta, maupun survei, tergantung dari lembaga penyelenggara pelatihan. •

Penyusunan Rencana Pelatihan (Training Plan). Lembaga penyelenggara dapat menyusun rencana pelatihan berikut dengan merumuskan tujuan dan keluaran yang diharapkan merujuk pada hasil penjajakan kebutuhan belajar dari calon peserta pelatihan. Rencana pelatihan dapat dituangkan kedalam bentuk berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelatihan, yang didalamnya dapat memuat tentang latar belakang pelatihan, maksud dan tujuan, keluaran, sasaran dan cara menjaring peserta pelatihan, tim pelatih, waktu dan tempat dan sumber pembiayaan. adapun penjelasannya diuraikan sebagai mana berikut : • Latar belakang: berisikan isu-isu mengapa pelatihan menjadi perlu untuk diselenggarakan. Gunakan hasil penjajakan kebutuhan untuk menentukan latar belakang, maksud dan tujuan dan keluaran yang diharapkan. • Peserta pelatihan: target sasaran peserta pelatihan diharapkan dapat digolongkan menjadi dua kelompok mencakup : 1. Golongan pemerintahan: meliputi staf perencanaan daerah, anggota DPRD, staff teknis SKPD, tim anggaran pemerintahan daerah, tim Perumus musrenbang, tim delegasi, staff pendapatan dan keuangan daerah. 2. Golongan umum: meliputi organisasi masyarakat sipil, praktisi perencanaan dan penganggaran daerah, dan perguruan tinggi. Dalam menetapkan jumlah peserta dan menjaring calon peserta pelatihan sangat disarankan lembaga penyelenggara meminta peserta dari tiap perwakilan lembaga/instansi sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Sedangkan jumlah peserta pelatihan ditetapkan 20-25 peserta/kelas untuk lebih mengefektifan proses pembelajaran. • Tim pelatih : pembentukan tim pelatih menjadi tanggung jawab Bappeda. Tim pelatih daerah adalah individu-individu yang memiliki kemampuan menjadi tim pelatih baik dari kalangan pemerintah, LSM mau pun perguruan tinggi. Tim pelatih sebaiknya di-SK-kan oleh kepala Bappeda atau bupati/walikota. • Waktu dan tempat : jadwal pelaksanaan pelatihan analisis anggaran sebaiknya dilakukan setiap awal minggu ketiga bulan April. Pasca Musrenbang daerah. Karena pelatihan ini diselenggarakan sebagai persiapan pasca musrenbang untuk pengawalan program untuk ditetapkannya anggaran daerah. Sedangkan tempat pelatihan dapat diselenggarakan di aula atau ruang pertemuan yang

180

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

CONTOH TERAPAN

â&#x20AC;˘

BAGIAN

tersedia di Bappeda atau kantor pemerintah daerah lain asalkan memenuhi kebutuhan. Pengembangan kurikulum dan materi pelatihan. merujuk pada rencana di atas, sebaiknya lembaga penyelenggara pelatihan dapat membentuk tim khusus guna menyiapkan kurikulum dan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pada peran, tugas dan fungsi calon peserta pelatihan yang selanjutnya di standarisasikan untuk keberlanjutan pelatihan dimasa yang akan datang. Kurikulum merupakan kisi-kisi materi pelatihan secara utuh yang kemudian pada tiap topiknya dijabarkan kedalam bentuk modul-modul belajar. Langkah menyusun kurikulum pelatihan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni menganalisis permasalahan yang terjadi atau dialami terhadap calon peserta terkait dengan adanya kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan, kemudian rumuskan dan susun materi belajar yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan masalah. Langkah selanjutnya dengan cara mengembangkan materi belajar dengan merujuk pada asupan pengetahunan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan peserta untuk menjalankan fungsi, peran dan tugasnya melalui pendekatan job training/belajar sambil mengerjakan. Tim penyiapan kurikulum dan materi pelatihan sebaiknya adalah tim pelatih atau pihak ketiga yang menyediakan jasa penyelenggaraan pelatihan yang selanjutnya direkrut oleh Bappeda setelah mempertimbangkan kapasitasnya. Sedangkan buku panduan dan buku modul yang telah disediakan dapat dijadikan rujukan, namun demikian tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan akan lebih baik bila modul pelatihan diterbitkan oleh Bappeda maupun badan diklat daerah untuk menjadi standar pelatihan di daerahnya masing-masing.

â&#x20AC;˘

Pengorganisasian pelaksanaan pelatihan. Yang dimaksudkan yakni penge-lolaan pelatihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara meliputi panitia dan tim pelatih di dalamnya. Salah satu contoh dalam tahap persiapan yang perlu dilakukan yakni penyebaran undangan terhadap peserta, rapat-rapat persiapan, pengaturan tempat dan tata letak ruang dan kegiatan lain guna kelancaran dan kenyamanan pelatihan dan pesertanya. Pada saat pelaksanaan berupa penyiapan alat bantu belajar, akomodasi bagi peserta, pengawalan substansi materi pelatihan dan lainnya, sedangkan pada pasca pelatihan berupa penyiapan sertifikat pelatihan, evaluasi penyelenggaraan, rencana tindak lanjut pelatihan dan pelaporan.

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

181

182

SUB Pokok Bahasan Lingkup Materi

SPB 1a.

SPB 1b.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Kontrak Belajar dan Evaluasi Diri + Pre-test

Orientasi Belajar

• Memahami kebutuhan belajar peserta terhadap materi-materi yang akan disampaikan selama pelatihan.

• Merumuskan aturan main didalam melaksanakan pelatihan merujuk pada prinsip pembelajaran orang dewasa.

• Mengungkapkan harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan yang akan dilakukan.

• Memahami kebutuhan belajar peserta tentang materi-materi yang akan disampaikan.

• Memahami latar belakang penyelenggaraan pelatihan, tujuan dan keluaran, lembaga penyelenggaran, tim pelatih, metode dan jadwal pelatihan.

Tujuan

Pemaparan, dan kerja perorangan.

Presentasi, Curah Pendapat

Metode Belajar

Formulir Pre-Test

Lembar Evaluasi Diri

PPT : Kontrak belajar dan Pre-test

PPT: Orientasi Belajar

Media Belajar

45’

Durasi

POKOK BAHASAN I PEMBUKAAN

No.

Contoh 2. KISI-KISI KURIKULUM PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

Sumber Rujukan

BAGIAN CONTOH TERAPAN

SUB Pokok Bahasan Lingkup Materi

Tujuan

Metode Belajar

SPB 2b.

SPB 2a.

• Menyamakan pemahaman peserta dalam menetapkan sudut pandang mengenai konflik dan perdamaian. • Mendorong peserta untuk memiliki rasa perdamaian (sense of peace). • Mendorong peserta untuk memiliki sense of crisis yang tinggi, serta kepeduliannya terhadap pembangunan perdamaian

• Memahami pengertian dan karakteristik anggaran peka perdamaian. • Memahami tahapan penyusunan anggaran peka perdamaian. • Memahami sumber pembiayaan program/kegiatan pengembangan perdamaian berdasarkan pembagian kewenangan pusat-daerah.

Konklik dan Pembangunan

Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Pemaparan , Diskusi Kasus dan Pleno.

Pilihan 2 : Pemaparan, curah pendapat, kerja perorangan dan diskusi kelompok.

Pilihan 1 : Diskusi Panel dengan menghadirkan narasumber, diskusi

POKOK BAHASAN II - KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN PEKA PERDAMAIAN

No.

PPT dan Lembar Kasus

Pilihan 2 : • PPT : “KONFLIK DAN PEMBANGUNAN” • Lembar Perpektif konflik dan perdamaian • Lembar Asumsi Konflik dan Perdamaian. • Dokumen UU 7/2012

Pilihan 1 : • PPT narasumber: TAPD/Keuangan • PPT narasumber: DPRD • PPT narasumber topic konflik dan pembangunan

Media Belajar

135’

Durasi

CONTOH TERAPAN

BAGIAN

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

183

184

SUB Pokok Bahasan Lingkup Materi

Tujuan

SPB 3a.

SPB 3b.

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian

Penyusunan KUA PPAS peka perdamaian

Memahami cara praktis dalam membaca dan menyusun RKASKPD agar peka perdamaian

• Memahami bahwa KUAPPAS adalah proses awal penganggaran yang tidak terputus dengan proses perencanaan sebelumnya.

Presentasi , Curah Pendapat dan Praktik.

Pemaparan, Diskusi Kelompok, Praktik dan Pleno

Metode Belajar

• Salinan dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah, contoh KAK kegiatan.

• Format RKA SKPD kode 2.2.1

• Format tabel analisis beban kerja dan beban biaya

• PPT: “ Penyusunan RKA-SKPD PEKA PERDAMAIAN”

• Dokumen RKPD dan RPJMD

• Bahan rujukan: Salinan Dokumen KUA-PPAS dari tiap daerah yang menyelenggarakan pelatihan.

• Lembar Praktik: Penyusunan Kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD

• PPT: “PENYUSUNAN KUA-PPAS PEKA PERDAMAIAN”

Media Belajar

180’

Durasi

• Memahami penyusunan cara menganalisis kesesuaian KUAPPAS dengan RKPD.

POKOK BAHASAN III - PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

No.

BAGIAN CONTOH TERAPAN

SPB 3c.

Analisis RAPBD Peka Perdamaian

Lingkup Materi

• Mendiskusikan hasil analisis APBD dalam perspektif peka perdamaian.

• Memahami kerangka pikir dan langkah-langkah analisis RAPBD Peka Perdamaian.

• Memahami pengertian dan tujuan Analisis RAPBD Peka Perdamaian.

Tujuan

Pemaparan, Kerja Kelompok, dan Diskusi

Metode Belajar

SPB 4a.

SPB 4b.

Sosialisasi RAPBD Peka Perdamaian

Pengawalan Anggaran Peka Perdamaian

• Memahami satu model sosialisasi RAPBD yaitu Citizen Budget.

• Memahami pengartian dan pentingnya sosialisasi RAPBD peka perdamaian.

• Mensimulasikan teknis meyakinkan pimpinan daerah dan DPRD.

• Berbagi pengalaman tentang teknik dan trik meng-goal-kan program dan anggaran daerah.

• Memahami konteks dan dinamika politik pembahasan anggaran daerah.

Presentasi dan Kerja Kelompok

Diskusi kelompok dan Bermain Peran

Media Belajar

• Panduan Praktik Analisis RAPBD

• Dokumen RAPBD tiap daerah yang menyelenggarakan pelatihan.

• PPT: “ Analisis RAPBD Peka Perdamaian”

• Contoh Produk Citizen Budget.

• PPT : Sosialisasi RAPBD Peka Perdamaian.

• Skenario Pembahasan Anggaran Peka Perdamaian

• Panduan Bermain Peran

• PPT : “Mengawal Program dan Anggaran Peka Perdamaian

POKOK BAHASAN IV PENGAWALAN DAN SOSIALISASI ANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

SUB Pokok Bahasan

No.

90’

180’

Durasi

CONTOH TERAPAN

BAGIAN

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

185

186

SUB Pokok Bahasan Lingkup Materi

SPB 5a.

SPB 5b.

11.

Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan

Evaluasi Diri, Pelatihan dan Post-Test

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)

• Menutup kegiatan pelatihan.

• Menyusun rencana kegiatan penerapan materi pelatihan oleh masing-masing peserta pelatihan.

• Peserta memberikan penilaian terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pelatihan (materi, proses/metode, fasilitator dan narasumber, peserta, dan kepanitiaan).

• Menilai pencapaian belajarnya dengan membandingkan nilai kemampuannya di awal pelatihan dengan di akhir pelatihan.

Tujuan

Pemaparan dan kerja perorangan

Metode Belajar

Format matrik RTL

PPT RTL Pelatihan

• Formulir Evaluasi Pelatih.

• Formulir Evaluasi Pelatihan

• Formulir Evaluasi Diri

• PPT : Evaluasi Diri dan Pelatihan

Media Belajar

45’

Durasi

10.

POKOK BAHASAN V PENUTUP

No.

BAGIAN CONTOH TERAPAN

CONTOH TERAPAN

BAGIAN

Sumber Rujukan Contoh 3. Jadwal Pelatihan No. A.

Waktu

Kegiatan

Durasi (Menit)

Hari Pertama 08.00

08.30

Registrasi Peserta

08.30

09.00

Pembukaan Pelatihan oleh Lembaga Penyelenggara

09.00

09.45

SPB 1a. Orientasi Belajar

09.45 10.15 11.00 12.15 13.00

10.15 11.00 12.00 13.15 14.15

Rehat Kopi SPB 1b. Kontrak Belajar dan Evaluasi Diri SPB 2a. Konflik dan Pembangunan Shalat Dzuhur dan Makan Siang SPB 2a. Konflik dan Pembangunan (Lanjutan)

30 45 60 60 75

14.15

15.15

SPB 2b. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

15.15

15.45

Shalat Ashar dan Rehat Kopi

15.45

17.00

SPB 2b. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Daerah Peka Perdamaian

Hari Kedua 08.00

08.30

Review Pelatihan Hari-1

08.30

10.00

SPB 3a. Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian

10.00

10.30

Rehat Kopi

10.30

11.30

SPB 3a. Penyusunan KUA-PPAS Peka Perdamaian (Lanjutan)

11.30

12.30

SPB 3b. Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian

12.30

13.30

Shalat Dzuhur dan Makan Siang

MODUL PELATIHAN PENGANGGARAN DAERAH PEKA PERDAMAIAN

187

BAGIAN

No.

188

CONTOH TERAPAN

Waktu

Kegiatan

Durasi (Menit)

13.30

15.30

SPB 3b. Penyusunan RKA-SKPD Peka Perdamaian (Lanjutan)

120

15.30

16.00

Shalat Ashar dan Rehat Kopi

15.30

16.00

SPB 3c. Analisis RAPBD Peka Perdamaian

Hari Ketiga 08.00 08.30

08.30 10.30

Review Pelatihan Hari-2 SPB 3c. Analisis RAPBD Peka Perdamaian

30 120

10.30

11.00

Rehat Kopi

11.00

12.30

SPB 4a. Pengawalan Anggaran Peka Perdamaian

12.30

13.30

Shalat Dzuhur dan Makan Siang

13.30 15.00 15.30

15.00 15.30 16.15

SPB 4b. Sosialisai RAPBD peka Perdamaian Shalat Ashar dan Rehat Kopi SPB5. Evaluasi Pelatihan

90 30 45

16.15

17.00

RTL dan Penutupan Pelatihan

Peace Through Development In Disadvantages Area (PTDDA)