Inovasi-Vol05-Nov2005 by Inovasi Online

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Majalah INOVASI ISSN: 0917-8376 Volume 4 /XVII/ Agustus 2005 Daftar Isi

EDITORIAL………………………………………………………………………….......1

UTAMA 1.

BBM, kebijakan energi, subsidi dan kemiskinan di indonesia......................3

Konsumsi BBM dan Peluang Pengembangan Energi Alternatif.................11

Krisis Energi di Indonesia: Mengapa dan Harus Bagaimana………….......18

Energi Nuklir dan Kebutuhan Energi Masa Depan………………………….22

Diversifikasi Energi Melalui Gas Hidrat……………………………………....27

Krisis BBM kita, belajar dari krisis Filipina……………………………..........31

INOVASI 1.

Potensi pengembangan energi dari biomassa hutan di Indonesia……......34

Rekayasa Minyak Pelumas dari bahan Botol Plastik Bekas……………….39

Campuran Bahan Bakar Waste Plastic Disposal (WPD) dan Orimulsion sebagai Alternatif Bahan Bakar Motor Diesel..............................................41

IPTEK 1.

Domestikasi laut atau restoking?...............................................................47

Pencemaran Udara, Suatu Pendahuluan………………………………......52

KESEHATAN 1.

Kurang Gizi pada Ibu Hamil: Ancaman pada Janin……………………….57

Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang…………………………….…61

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

NASIONAL 1.

Mahkamah Konstitusi unjuk gigi?

“Seputar Isu Impeachment dalam surat

Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden RI”………………………….65 2.

Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945………………………………………………70

Reformasi setengah hati: Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia……………………………………………………………………..77

HUMANIORA 1.

60 Tahun Jepang Pasca Perang Dunia II……………………………………83

Bahasa dan Kognisi……………………………………………………………87

KIAT 1.

Berburu Kerja di Jepang………………………………………………………90

Survive dengan arubaito………………………………………………………95

FORUM 1.

Keluar Dari Krisis………………………………………………………………97

TOKOH………………………………………………………………………………105

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

EDITORIAL program kompensasi sungguh kompleks. Artinya kenaikan harga BBM adalah langkah-langkah yang benar-benar akhir. Namun, ada pula yang bersumber dari sentimen politik yang hanya anti kebijakan kenaikan BBM tanpa usulan solusi yang elegan.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 100 persen lebih pada awal Oktober 2005 lalu telah mendorong munculnya berbagai respons. Ada yang positif dan ada pula yang negatif. Yang positif adalah bersumber dari argumen bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ibarat bom waktu yang suatu saat pasti meledak. Namun dari kalangan mereka pun terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing yang mendukung kenaikan 100% dan yang tidak. Yang mendukung berpendapat bahwa â&#x20AC;&#x153;kebijakan sekali pukulâ&#x20AC;? (one hit policy) lebih baik agar rakyat hanya sekali terkejut namun setelah itu tenang. Sementara yang tidak mendukung berpendapat bahwa lebih baik kenaikan secara bertahap supaya rakyat tidak mengalami kejutan besar. Juga, soal waktu sebaiknya kebijakan tidak dilakukan menjelang lebaran mengingat masa-masa tersebut inflasi biasanya meningkat. Serta, program kompensasi mesti dipersiapkan dengan matang sehingga benar-benar membantu rakyat menghadapi kejutan kenaikan harga BBM. Tidak seperti kenyataan bahwa untuk kenaikan harga BBM Maret 2005, sampai bulan September 2005 dana kompensasi yang disalurkan belum sampai 100%. Untuk infrastruktur pedesaan, dananya belum cair. Sementara itu, bantuan operasional sekolah (BOS) baru 47 persen dan untuk kesehatan, khususnya asuransi kesehatan, mencapai 50 persen. Artinya ada jarak waktu yang cukup lama antara kenaikan harga BBM dan distribusi dana kompensasi. Pada rentang itu pulalah rakyat menderita karena tidak ada penopang untuk menghadapi tekanan harga barang dan jasa.

Diantara dua kubu di atas, ada lagi kelompok yang tidak ingin masuk dalam wacana pro-kontra, namun lebih pada keinginan memberikan solusi jangka panjang. Yakni, menawarkan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM yang bersumber dari fosil. Maklum, Cadangan minyak Indonesia terus menurun: pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel (MB), pada tahun 2000 sekitar 5123 MB, dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 MB. Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru, seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Agenda diversifikasi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Inilah tantangan buat para ilmuwan untuk berkolaborasi satu sama lain dalam mencapai ketiga kelayakan tersebut sekaligus. Dengan harapan kita tidak lagi tergantung pada bahan bakar fosil, bisa terbebas dari ancaman pemanasan global, serta relatif tenang tanpa diombangambing oleh harga minya internasional yang tak menentu. Di tengah respons ketiga kelompok di atas, ada lagi respons lain yang lebih bersifat kultural, yakni gerakan hemat energi. Gerakan ini terpaksa diinisiasi pemerintah karena kita memang belum sadar pentingnya hemat energi. Padahal Di Jepang hemat energi sudah membudaya. Lihat saja kebanyakan teras dan rumah gelap di malam hari, begitu pula jalan-jalan. Kebiasaan berjalan kaki berlaku sejak kecil mengingat murid sekolah dasar diwajibkan berjalan kaki ke sekolah. Ada juga ketentuan batas minimal dan maksimal untuk pendingin atau pemanas ruangan. Namun demikian replikasi budaya hemat energi ala Jepang juga tidak mudah mengingat konteks

Adapun yang merespons secara negatif umumnya lebih bersifat struktural. Artinya, dilema kebijakan kenaikan harga BBM sebenarnya bisa diantisipasi dengan langkah-langkah fiskal, seperti disiplin anggaran serta permohonan penghapusan hutang luar negeri. Tentu kalangan ini memahami betul bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan sangatlah besar dan juga sulit dihadapi dengan mengandalkan program kompensasi. Mengingat institutisionalisasi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 sosial budaya yang berbeda. Sebut saja tingkat kepercayaan (trustworthy) sesama warga, tingkat keamanan, tata ruang kota, dan seterusnya.

solusi kompensasi yang tepat, juga mesti diiringi dengan diversifikasi energi serta gerakan hemat energi. (ARIF SATRIA)

Jadi, disamping kita perlu utak-atik sisi fiskal baik melalui disiplin anggaran, permohonan penghapusan hutang, cari

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia Teguh Dartanto Staf Bidang Pemikiran dan Kajian PPI Jepang Research Student Graduate School of Economics Hitotsubashi University Staf Pengajar dan Peneliti LPEM FEUI E-mail: tdartanto@yahoo.com akhirnya akan meningkatkan defisit APBN dari sekitar 0.7% Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1.3% PDB [2]. Upaya pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah menaikkan BBM pada bulan Maret 2005 sebesar 29% dan disusul kenaikan yang tidak wajar dibulan

1. Pendahuluan Kenaikan harga minyak yang mencapai 60.63 US$/Barel memberikan masalah tersendiri bagi negara-negara pengimpor minyak. Kenaikan harga minyak secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa dan beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia. Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga minyak secara tajam. Pertama, invasi Amerika Serikat ke Irak: invasi ini menyebabkan ladang minyak di Irak tidak dapat berproduksi secara optimal sehingga supply minyak mengalami penurunan. Kedua, permintaan minyak yang cukup besar dari India dan Cina. Ketiga, badai Katrina dan Rita yang melanda Amerika Serikat dan merusak kegiatan produksi minyak di Teluk Meksiko [7]. Keempat, ketidakmampuan dari OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia.

Oktober 2005 sebesar lebih dari 100%. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat dan banyak opini/pendapat muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat sehingga membingungkan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan BBM akan membuka cakrawala dan pola pikir baru terhadap permasalahan yang terjadi. Pada tulisan ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang obyektif terhadap permasalahan BBM di Indonesia baik dari sisi produksi, kebijakan energi nasional, alokasi pemanfaatan BBM, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. 2. Produksi Minyak Indonesia1 Cadangan minyak Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 cadangan minyak Indonesia sekitar 5123 metrik barel (MB) dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 MB. Penurunan cadangan minyak disebabkan oleh dua faktor utama yaitu eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi atau survei geologi untuk menemukan cadangan minyak terbaru. Tanpa ditemukan cadangan minyak baru,

Gambar 1. Rata-rata mingguan fluktuasi harga minya mentah OPEC Kenaikan harga minyak menjadi petaka tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya Indonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia sekarang merupakan salah satu negara pengimpor minyak [6]. Kenaikan ini akan meningkatkan beban anggaran pos subsidi BBM dan pada

Hati-hati jika mencuplik data atau pernyataan pada bagian ini, karena dapat menimbulkan salah persepsi. 1

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

praktis persedian minyak di Indonesia hanya dapat dieksploitasi sampai sekitar 30 tahunan.

oleh Pertamina sehingga masuk pos APBN.

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi minyak di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun ketahun. Produksi minyak tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 1977 yaitu 1686.2 (ribu barel/hari) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2004 yaitu sebesar 1094.4 (ribu barel/hari). Penurunan ini disebabkan oleh sumur-sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan sudah ketinggalan dan iklim investasi disektor pertambangan minyak kurang kondusif sehingga tidak banyak perusahaan asing maupun nasional melakukan investasi disektor perminyakan. Sedangkan disisi konsumsi, konsumsi terhadap produk minyak/Bahan Bakar Minyak terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 2004, jika hasil produksi minyak Indonesia di semua kilang dihitung, maka hasilnya tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami defisit sebesar 49.3 ribu barel/hari. Tabel 1. Kondisi perminyakan di Indonesia Kondisi perminyaka n Indonesia Produksi minyak Konsumsi minyak Impor minyak mentah Ekspor minyak mentah Kapasitas pengilangan Output pengilangan Cadangan minyak (MB)*

2000

2001

2002

2003

2004

1272. 5

1214.2

1125.4

1139. 6 1112. 9

1094. 4 1143. 7

996.4

1026

1075.4

219.1

326

327.7

306.7

330.1

622.5

599.2

639.9

433

412.7

1057

968.2

1006.1

1002.4

944.4

5123

5095

4722

4320

1055. 5 1011. 6 4301

*data ini merupakan data stock (1000 barel/hari) Sumber: OPEC [5] *Data ekspor dan impor minyak mentah menunjukkan bahwa Indonesia adalah net-eksportir, tetapi sebagian besar ekspor dilakukan oleh Kontraktor KPS sehingga penerimaannya tidak masuk APBN sedangkan impor seluruhnya dilakukan

Tetapi perlu diingat bahwa produksi minyak Indonesia bukan hanya milik Pemerintah Indonesia saja tetapi hasil minyak produksi Indonesia tersebut harus dibagi dengan Kontraktor perusahaan minyak asing (Production Sharing Contract(dikenal dengan istilah KPS)) yang beroperasi di Indonesia. Skema bagi hasil yaitu sebesar 85% Pemerintah Pusat dan 15% Kontraktor. Perlu diingat bahwa pembagian 85% da 15% bukanlah hasil produksi kotor, tapi merupakan hasil produksi minyak bersih artinya nilai produksi dikurangi dengan biaya ekploitasi, pajak, land-rent, royalti,dll. Sehingga bagi hasil minyak mentah antara pemerintah dan KPS bisa menjadi 60% dan 40% seperti yang ditulis Kwik Kian Gie berikut: â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;Tabel 1 menjelaskan bahwa produksi minyak mentah sebanyak 1.125.000 barel per-hari yang dibagi menjadi "Bagian Pemerintah dan Pertamina" sebanyak 663.500 barel atau 58,98% dan "Bagian Kontraktor Production Sharing (KPS)" sebesar 461.500 barrel atau 41,02%. Yang dipahami oleh rakyat adalah bagian Indonesia 85% dan bagian kontraktor asing 15%. Bagaimana dapat dijelaskan pembagian yang demikian signifikan perbedaannya?â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; [5]. Berdasarkan perhitungan diatas maka minyak mentah yang diterima pemerintah adalah sebesar 656.64 ribu barel/hari (60%x1094,4) sedangkan KPS menerima 437.76 ribu barel/hari. Bagian minyak KPS diekspor keluar negeri dan semua hasilnya merupakan milik KPS. Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 dan UU No.33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka hasil minyak yang diperoleh pemerintah pusat harus dibagi dengan daerah penghasil dengan proporsi 85% dan 15%. Berdasarkan skema bagi hasil tersebut maka pemerintah pusat menerima bagian minyak sebesar 558.14 ribu barel/hari dan sisanya adalah miliki pemerintah daerah penghasil. Bagian daerah penghasil tidak diberikan dalam bentuk minyak tetapi diberikan dalam bentuk tunai sebesar harga minyak yang ditetapkan dalam APBN. Jadi pada

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dasarnya pemerintah pusat mengimpor minyak dari pemerintah daerah.

penerimaan negara dan dihargai sesuai dengan harga asumsi APBN maka biaya penyediaan BBM Rp.230 triliun rupiah dan harga jual rata-rata BBM adalah sebesar Rp. 3920/liter. Dengan mengasumsikan minyak milik pemerintah pusat dianggap sebagai penerimaan negara maka terdapat pos penerimaan minyak di APBN, terjadi peningkatan penerimaan APBN dan defisit anggaran menurun. Dengan mengasumsikan harga minyak mengikuti harga dunia sebesar 60US$/barel maka dana penyediaan BBM adalah sebesar Rp. 266 triliun dan harga jual rata-rata BBM adalah sebesar Rp. 4.530/liter.

Berdasarkan data diatas dapat dilakukan perhitungan sederhana berapa harga BBM yang dapat dijual ke masyarakat dengan asumsi harga bagian pemerintah pusat adalah 0. Perhitungan sederhana adalah sebagai berikut. Tabel 2. Perhitungan dana pembelian BBM

Minyak pemerinta h pusat Minyak pemerinta h daerah Impor minyak mentah** Impor BBM jadi*** Pengilang an, transporta si,dll**** Jumlah

Barel Minyak

Harga US$/Bar el

Har i

Jumlah

558,144

365

98,496

45*

365

1,617,796,80 0

330,100

365

7,229,190,00 0

132,100

365

3,134,072,50 0

1,011,6 00

365

1,846,170,00 0 13,827,229,3 00

Sumber: Perhitungan Penulis, 2005 *Harga minyak asumsi APBN, **Data impor minyak mentah Tabel 1, ***Data impor BBM jadi adalah selisih antara konsumsi minyak dan output pengilangan pada Tabel 1, **** Data ini berasal dari jumlah output yang minyak yang dikilang

Kenaikan asumsi harga minyak akan memberatkan APBN, selain itu kenaikan harga BBM akan meningkatkan penerimaan pemerintah pusat. Konsekuensi kenaikan penerimaan dalam APBN maka pemerintah pusat harus meningkatkan Dana Bagi Hasil baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil Minyak (DBHM) kepada daerah. Sedangkan disisi lain kenaikan harga minyak akan meningkatkan dana penyediaan harga BBM. Dari perhitungan sederhana diatas terlihat penentuan harga BBM sangat tergantung terhadap asumsi harga BBM dan asumsi apakah penerimaan minyak dianggap sebagai penerimaan negara atau bukan. 3. Kebijakan Energi Nasional Kebijakan penentuan harga energi di Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme pasar melainkan ditetapkan secara administrasi oleh pemerintah. Dalam penentuan harga energi ada empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

Jadi dana penyediaan BBM dalam setahun adalah sebesar 13.827.229.300US$ atau setara dengan Rp. 138 triliun rupiah. Dengan asumsi 1 barel=159 liter (1 barrelbervariasi antara 120 hingga 159 liters.www.answer.com) maka harga jual rata-rata BBM adalah sebesar Rp 2.360/liter (harga jual breakeven point). Tetapi konsekuensi dari kebijakan mengasumsikan minyak milik pemerintah pusat 0US$ berarti pos penerimaan minyak di APBN tidak ada dan hal ini akan menurunkan/menghilangkan jumlah penerimaan negara sebesar Rp. 120 triliun dan semakin memperbesar defisit APBN.

a. tujuan efisiensi ekonomi : untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara cadangan minyak untuk keperluan ekspor, khususnya dengan mendorong pasar domestik untuk mensubstitusikan konsumsinya dengan alternatif bahan bakar lain yang persediaannya lebih melimpah (gas dan batubara) atau sumber energi yang nontradable seperti tenaga air (hydropower) dan panas bumi (geothermal),

Tetapi jika harga minyak bagian pemerintah pusat dianggap sebagai

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Tabel 3. Tambahan defisit APBN 2005 akibat kenaikan harga minyak

b. tujuan mobilisasi dana : dengan memaksimumkan pendapatan ekspor dan pendapatan anggaran pemerintah dari ekspor sumber energi yang tradable seperti migas, dan batubara dan memungkinkan produsen dari sumber-sumber energi untuk menutupi biaya-biaya ekonominya dan memperoleh sumber-sumber dana untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan, c. tujuan sosial (pemerataan) : mendorong pemerataan melalui perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi seperti penerangan, memasak dan transportasi umum, dan d. tujuan kelestarian lingkungan: mendorong agar pencemaran lingkungan seminum mungkin sebagai dampak pembakaran sumber-sumber energi.

Harga Minya k Rp (triliun) % thd PDB

$28/bb l

$30/bb l

$32/bb l

$38/bb l

$40/bb l

2.9

4.3

5.7

8.5

11.4

0.1

0.2

0.3

0.4

Sumber: Estimasi Staf[4]

Pr e m iu m Pe tr o l [ E u r o c e n ts p e r li te r ]

b. penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor Timur â&#x20AC;&#x201C; yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia â&#x20AC;&#x201C; harga domestik BBM jauh di atas harga BBM di Indonesia.

Keempat tujuan di atas merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan di atas, sehingga kemungkinan bentrokan antar tujuan dapat di atasi. Keempat tujuan di atas tidak mungkin dicapai karena konflik antar tujuan pasti akan terjadi. Sebagai contoh studi yang dilakukan Pitt (1985 dalam [4]) menunjukkan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan praktis tidak tercapai.

Egypt Indonesia Nigeria China Russia USA Brazil India

Japan

UK Germany

0 2. Perbandingan 50 100 premium150 Grafik harga di berbagai negara c.

harga domestik yang domestik yang terlalu rendah juga telah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004 lalu pertumbuhan BBM antara 5 % per tahun. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan international yang cukup tinggi mendorong terjadinya penyelundupan, d. alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas temasuk untuk minyak tanah sekalipun,

4. Alasan Kenaikan Harga Minyak di Indonesia Argumen yang dilakukan pemerintah untuk dan kalangan pendukung kenaikan BBM adalah sebagai berikut: a. perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai US$ 50 per barrel, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US$ 24 per barrel. Perbedaan harga ini menimbulkan kemudian pembengkakan subsidi,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Tabel 4. Proporsi komsumsi BBM berdasarkan kelompok pengeluaran Kelompok Pengeluaran

BBM

bahwa kenaikan BBM bulan Oktober 2005 diperkirakan akan menambah kenaikan inflasi tahun 2005 sebesar 2.8-3.0%. Estimasi dampak inflasi diatas hanya mencakup perhitungan yang wajar didasarkan pada struktur konsumsi rumah tangga dan struktur biaya produksi industri. Dengan demikian perhitungan diatas tidak memperhitungkan kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor lain seperti perilaku pengusaha untuk menggeserkan beban kenaikan harga BBM kepada konsumen dengan menaikkan harga produk mereka secara tidak wajar.

Minyak Tanah 10

20% Terbawah

20% Kedua Terbawah

20% Ditengah

20% Kedua Teratas

20% Teratas

Sumber: Susenas 2002 a. penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek, dan b. dalam jangka panjang kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi yang dewasa ini tidak rasional. Harga relatif BBM dibandingkan dengan batubara atau gas yang lebih murah menyebabkan insentif penggunaan sumber energi yang lebih murah dan sumber domestik relative melimpah berkurang. Prasyarat utama untuk mendorong penggunaan sumber energi ini (termasuk yang renewable) adalah mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.

Inflasi yang terjadi adalah gabungan dari inflasi murni dan inflasi psikologis. Inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2005 sebulan setelah kenaikan harga BBM adalah sebesar 1,93% dan bulan berikutnya mengalami deflasi. Inflasi psikologis disebabkan oleh para pengusaha yang tidak wajar dalam menggeser beban kenaikan BBM. Salah satu contoh upaya untuk menggeserkan beban kenaikan BBM secara tidak wajar adalah tuntutan sopir angkutan dan organda untuk menaikkan tarif sebesar 30%. Perlu dicatat bahwa total biaya angkutan tidak hanya biaya operasi tapi juga ada biaya kapital yang sangat besar. Kalau dihitung dari biaya total biaya secara keseluruhan, biaya BBM di sektor angkutan darat rata-rata mencapai 13% pada akhir tahun 2001. Setelah kenaikan harga BBM tahun 2002, diperkirakan diperkirakan pengeluaran BBM tidak mencapai 20% dari total biaya produksi. Dengan demikian, kenaikan yang wajar dari tarip hanya sebesar 5.8% (29%Ă&#x2014;20%=5,8%) [4].

5. Dampak Kenaikan BBM Terhadap Inflasi

Tabel 5. Dampak inflasi kenaikan harga BBM Maret 2005

Kenaikan harga BBM secara langsung akan mempengaruhi kenaikan hargaharga barang lain karena BBM merupakan bagian dari faktor input. Dengan menggunakan model ekonomi keseimbangan umum (CGE) LPEM-UI [4], secara keseluruhan dampak inflasi dari kenaikan BBM Maret 2005 adalah sebesar 0.9718%.2 Berdasarkan kenyataan diatas

Hasil perhitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh metoda lain. Misalnya Bank Dunia memperkirakan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM 30% ini mencapai 1.2% 2

dari

Jenis Barang

Kenaikan Harga (%)

Padi

0.23

Konstruksi

Kenaikan Harga (%) 2.041

Sayuran

0.26

Perdagangan

1.025

Hasil Ternak Perikanan Laut Minyak Goreng

0.441

Restoran

0.821

Hotel

0.767

Beras

0.561

Gula Pertambanga n

0.65

Angkutan Kereta Api Angkutan Darat Pelayaran

0.798

Angkutan Air

0.995 0.471

Jenis Barang

2.824 4.117 3.082 4.21

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Pupuk

0.537

Industri Baja

0.916

Listrik

0.08

Gas

0.325

Air Bersih

0.477

Angkutan Udara Komunikasi Keuangan Jasa-Jasa Lain

0.097 0.481 0.522 0.639

Sumber: Hasil Simulasi Model CGE [4] Hal ini juga didukung oleh temuan dari pengolahan data statistik industri. Ternyata, dari total input industri di Indonesia pada tahun 2003, bahan bakar minyak merupakan input dengan porsi sedikit. Hanya sekitar 3,68 persen dari total input industri. Secara sederhana, jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 80 persen sekalipun, maka implikasi peningkatan biaya input produksi hanya sekitar 2,94 persen (Syarif Syahrial, Kompas, 1 Oktober 2005).

7. Dampak Kompensasi BBM Terhadap Kemiskinan dan Problematika Sosial Tujuan utama kebijakan dana kompensasi BBM berupa Raskin dan Subsidi Tunai Langsung (SLT) adalah sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat sementara yaitu mengamankan orang-orang yang berada dibawah garis kemiskinan dan hampir miskin terhadap gejolak perekonomian. Secara teoritis kebijakan ``Cash Transfer`` lebih baik jika dibandingkan subsidi BBM seperti yang terjadi selama ini dimana sebagian besar BBM dinikmati kelompok non-miskin. Berdasarkan teori compensating variation (Varian, 1996 dalam Dartanto,Media Indonesia, 2005) menunjukkan bahwa ``Cash Transfer`` akan mengembalikan daya beli kelompok miskin pada kondisi yang semula yaitu kondisi daya beli sebelum adanya kenaikan harga BBB.

6. Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan Dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan sangat tergantung terhadap kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi. Berdasarkan hasil simulasi data Susenas 2002 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM bulan Maret 2005 (asumsi inflasi sebesar 0.9%) adalah sebesar 0.24% (dari 16.25%-1649%) dan jika inflasi yang terjadi semakin besar maka angka kemiskinan juga akan membesar. Berdasarkan kenyataan diatas kemungkinan besar kenaikan BBM Oktober 2005 akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1% atau sekitar 2 juta orang. Tabel 6. Dampak Kenaikan Inflasi dan Kemiskinan di Indonesia

Povert y (HCI)

* garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan BPS 2002 yaitu perkotaan=Rp. 130.499/bulan/kapita dan pedesaan=Rp. 96.512/bulan/kapita. * Data Tabel 6 merupakan angka simulasi dan data Susenas 2002 tidak termasuk Aceh dan Papua.

Initial Conditio n

Expected Inflation 1X

16,25

16,49

16,68

16,95

17,18

Source: Working Paper [4]: The impact study of the increasing fuel price 2005 to the poverty incidence Calculation from Susenas 2002

Dana Kompensasi BBM Raskin dan SLT bukanlah program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sementara dan konsumtif. Kebijakan dana kompensasi BBM menimbulkan berbagai problematika sosial tersendiri. Dampak yang sangat besar dari kebijakan ini adalah dampak sosial. Walaupun dampak ini tidak mudah untuk dikuantifisir, tetapi kebijakan masif transfer menyimpan potensi yang besar untuk menyulut kecemburuan sosial, merusak tatanan dan ikatan sosial dilevel bawah. Berdasarkan pengamatan penulis pada kasus penyaluran Raskin disebuah desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa ketika raskin hanya diberikan kepada kelompok miskin ternyata menimbulkan kecemburuan bagi kelompok yang nyaris miskin dan tidak miskin (Teguh Dartanto, Media Indonesia, 12 September 2005). Permasalahan lain yang muncul belakangan ini adalah banyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima dana kompensasi,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

kesehatan. h. Raskin dan Subsidi Tunai Langsung secara masif seperti saat ini harus diposisikan sebagai Jaring Pengaman Sosial yang bersifat emergency dan sementara. i. Subsidi Langsung Tunai untuk selanjutnya seharusnya diberikan kepada kelompok usia non-produktif diatas 60 tahun yang miskin sebagai Jaminan Sosial. Sedangkan kelompok miskin usia produktif diarahkan untuk berusaha dan bekerja.

salah sasaran, keributan antar warga, pengrusakan kantor pos dan gedung kelurahan, mati berdesak-desakan saat pengambilan SLT, ketua RT bunuh diri, warga bunuh diri,dll. 8. Rekomendasi Kebijakan a. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional dengan perbaikan iklim investasi di sektor pertambangan minyak sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi. b. Walaupun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, pemerintah juga harus memperhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM. c. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan dan audit Pertamina d. Upaya untuk menolong dunia usaha yang kian terpuruk akibat kenaikan BBM, maka pemerintah dapat melakukan: penghapusan ekonomi biaya tinggi, penghapusan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi, penyederhanaan rantai perijinan serta insentif fiskal. e. Pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pengusaha yang menggeser kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak didukung data yang kuat. f. Kenaikan kebutuhan bahan pokok dapat meningkatkan kemiskinan secara tajam, oleh karena itu pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok ditingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan kalangan konsumen miskin dan kalangan petani sebagai produsen. g. Pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan kearah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah, pendidikan dasar dan

9. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut:

dapat

a. Cadangan minyak dan produksi minyak dunia terus mengalami penurunan sedangkan komsumsi minyak semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian sehingga sejak tahun 2004, Indonesia merupakan net-importer. b. Penentuan harga jual BBM di Indonesia sangat ditentukan oleh asumsi harga minyak APBN dan asumsi apakah minyak dianggap sebagai penerimaan negara atau bukan. c. Alasan kenaikan harga BBM di Indonesia antara lain: defisit APBN, kenaikan BBM dilakukan banyak negara, harga BBM rendah mendorong peningkatan konsumsi, disparitas harga mendorong penyelundupan, subsidi BBM banyak dinikmati golongan kaya, realokasi subsidi BBM ke subsidi yang bersifat produktif, dan insentif berkembangnya energi alternatif. d. Dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan sangat tergantung dari dampak kenaikan BBM terhadap inflasi khususnya inflasi bahan makanan. 10. Daftar Pustaka [1] Dartanto, Teguh, 2004, Is The Economic Growth Enough for Reducing The Poverty Incidence In Indonesia?, Presentasi Paper: ISA 2004.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

[2] -----------------------, 2005a, Mengkritik Kebijakan Cash Tranfer. Media Indonesia:12/9/2005. [3] -----------------------, 2005b, Kontroversi Kenaikan Harga BBM 2005. Wacana Alumni, LPEM FEUI. [4] Ikhsan, Dartanto, Usman, dan Herman, 2005, Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan, Working Paper:LPEM FEUI.

[5 ]Kwik Kian Gie, 2005, Minyak: Teka-teki, manipulasi atau 'So What Gitu Lho. Bisnis Indonesia, 12/09/2005. [6] OPEC, 2004, Annual Statistic Bulletin. [7] -------, 2005, Monthly Oil Market Report. [8] Syahrial, Syarif.`` Redam Ekspektasi Kenaikan Harga``. Kompas,01/10/2005.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

Konsumsi BBM dan Peluang Pengembangan Energi Alternatif Agus Syarip Hidayat Mahasiswa Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) Hiroshima University aa_gus@yahoo.com 2. Konsumsi BBM, Batu Bara dan Gas Bumi

1. Pendahuluan Secara umum terjadinya peningkatan kebutuhan energi mempunyai keterkaitan erat dengan kian berkembang kegiatan ekonomi dan kian bertambah jumlah penduduk. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung yang ditunjukkan oleh kian bertambah output serta beragam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, maka peningkatan kebutuhan energi adalah suatu hal yang tak bisa dihindari. Berdasarkan pemaparan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi [4] dalam diskusi di Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI pada tahun 2004, dinyatakan bahwa pada tahun 1970, konsumsi energi primer 1 hanya sebesar 50 juta SBM (Setara Barel Minyak). Tiga puluh satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2001 konsumsi energi primer telah menjadi 715 juta SBM atau mengalami pertumbuhan yang luar biasa yaitu sebesar 1330% atau pertumbuhan rata-rata periode 1970-2001 sebesar 42.9%/tahun. Di tengah cadangan energi yang kian menipis, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), maka jelas keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti ini, maka memahami pola konsumsi energi yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu keharusan dan menjadi hal penting bagi pemerintah sebagai regulator dan pengendali kebijakan dalam perekonomian khususnya dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan di bidang energi. Selain itu, juga bagi masyarakat sebagai konsumen untuk turut serta dalam upaya menghemat dan mendiversifikasi pemakaian energi. 1

2.1 Bahan Bakar Minyak BBM masih merupakan energi utama yang dikonsumsi oleh masyarakat. Persentase konsumsinya terhadap total pemakaian energi final merupakan yang terbesar dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 konsumsi BBM sebesar 169.168 ribu SBM, angka ini adalah 40.2 % dari total konsumsi energi final. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2000, konsumsinya meningkat menjadi 304.142 ribu SBM, dimana proporsi konsumsinya pun turut meningkat menjadi 47.4 %. Proporsi pemakaian BBM yang tinggi terkait dengan keterlambatan upaya diversifikasi ke energi non minyak akibat harga BBM yang relatif murah karena masih mendapat subsidi dari pemerintah [6]. Kebijakan pemberian subsidi BBM ini dimulai sejak tahun anggaran 1977/1978 dengan maksud untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui penciptaan stabilitas harga BBM sebagai komoditas yang strategis. Namun dalam perjalanannya subsidi BBM ini ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Masyarakat cenderung boros menggunakan BBM dan ada indikasi bahwa alokasi subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang seharusnya tidak perlu mendapatkan subsidi. Dilihat dari sisi pemakai BBM, sektor transportasi merupakan pemakai BBM terbesar dengan proporsi setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Kemudian di susul oleh sektor rumah tangga, sektor industri dan pembangkit listrik. Sedangkan, jika dilihat ketersediaannya, selama ini kebutuhan BBM dipasok oleh Pertamina dan impor. Beberapa jenis energi BBM yang sebagian penyediaannya melalui

Energi primer merupakan sumber energi yang digali dari alam yang setelah memasuki proses pengolahan kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

impor adalah avtur, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Tabel 1. Pangsa Konsumsi BBM Persektor Tahun 1994-2003 Ruma h Pemba Indu Tangg Transpo Tah ngkit stri a& rtasi Listrik un (%) Komer (%) (%) sial (%) 199 4 23.2 21.6 45.8 9.4 199 7 21.1 19.0 47.9 12.0 199 8 21.5 20.7 48.8 9.0 200 0 21.7 22.2 47.1 9.0 200 3 24.0 18.2 47.0 10.7* Sumber: Ditjen Migas. diolah. *Termasuk sektor lain-lain Satu hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa ada kecenderungan impor BBM kian meningkat. maka bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia akan mengimpor sepenuhnya kebutuhan BBM bila upaya mendiversifikasi pemakaian energi non BBM tidak dilakukan secara serius. Pada tahun 1992 pemakaian BBM sebagai energi final sebesar 201.577 ribu SBM. ternyata kilang dalam negeri hanya mampu memasok sekitar 167.944 ribu SBM. sehingga harus mengimpor sekitar 33.633 ribu SBM atau bila dirata-ratakan setiap harinya harus mengoimpor BBM sebanyak 92.145 SBM. Angka impor BBM ini terus meningkat hingga mencapai 107.935 ribu SBM pada tahun 2003 atau sekitar 32.75 % dari total konsumsi BBM dalam negeri. 2.2 Konsumsi Batubara Pada tahun 1993. pemakaian batubara mulai diperkenalkan untuk konsumsi rumah tangga dan industri kecil yaitu dalam bentuk briket batubara. Namun perkembangannya kurang begitu menggembirakan. Banyak faktor yang menyebabkan batu bara kurang diminati oleh masyarakat walaupun harganya relatif murah. Menurut Indah Susilowati PhD. ahli ekonomi sumber daya alam dari Universitas Diponegoro menyatakan

bahwa ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik menggunakan energi alternatif (termasuk batubara) yaitu: Pertama adalah masalah kebiasaan. sudah sejak lama masyarakat terbiasa menggunakan minyak dan sulit untuk mengubah kebiasaan ini secara drastis. butuh waktu yang lama. Kedua adalah masalah kepraktisan. menggunakan minyak lebih praktis dibandingkan dengan bricket batu bara atau mungkin energi altrnatif lainnya. Ketiga adalah ketersediaan energi alternatif (briket batubara dll) di pasar tidak terjamin secara berkesinambungan. Selama ini kebutuhan batubara dipasok dari industri batubara dalam negeri dan batubara impor. Secara kuantitas. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan batubara dari sumber domestik. Kapasitas produksi dan ketersediaan batubara dalam negeri cukup melimpah. cadangannya diperkirakan 36.3 milyar ton. namun 5085 %nya berkualitas rendah [5]. Selanjutnya. untuk mendapatkan hasil olahan batubara yang bagus. maka perlu ada campuran dengan batubara berkualitas tinggi yang diimpor dari beberapa negara. Pada tahun 1990. impor batubara sekitar 2.930 ribu SBM atau 31.1% dari total konsumsi batubara nasional. Secara perlahan impor batubara ini terus mengalami penurunan. dan pada tahun 2000 berkisar 661 ribu SBM atau 3% dari tingkat konsumsi batubara nasional. Penurunan impor batubara ini terjadi seiring dengan kemampuan industri batubara dalam negeri untuk mengolah batubara yang cukup berkualitas sesuai dengan permintaan pasar. 2.3 Konsumsi Gas Bumi Konsumsi gas bumi selama tahun 19902000 pertumbuhannya rata-rata sekitar 4.7 % pertahun. Hingga tahun 2000. tingkat konsumsinya hanya sebesar 5.8 %. Selama ini pemanfaatan gas bumi lebih banyak digunakan oleh sektor industri untuk keperluan bahan bakar dalam berproduksi. Pada tahun 2000. sektor industri memanfaatkan sekitar 99 % dari total konsumsi gas bumi dalam negeri [6]. Sementara sektor rumah tangga. komersial. listrik dan transportasi hanya sedikit saja menggunakan energi ini.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Gas bumi merupakan energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai energi pengganti minyak bumi. Gas bumi ini terdiri dari gas alam dan gas kota. Total cadangannya sekitar 170 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet). sementara hingga saat ini yang terbukti sebesar 95 TSCF. Dengan asumsi produksinya konstan seperti saat ini sebesar 2.9 TSCF dan tidak ditemukan cadangan baru. maka jumlah ini cukup untuk 30 tahun ke depan. Belum optimal pemanfaatan gas bumi selama ini lebih disebabkan oleh kurang didukung sarana di bidang ini. Sebagai contoh. di Palembang. Sumatra Selatan. gas bumi dalam bentuk gas kota banyak diminati oleh masyarakat. namun karena keterbatasan sarana (pipa penyalur gas). hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat terlayani. 3. Konsumsi Energi Sektor Pemakai

Berdasarkan

3.1 Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga Konsumsi energi sektor rumah tangga adalah seluruh konsumsi energi untuk keperluan rumah tangga tidak termasuk konsumsi untuk kendaraan pribadi. Konsumsi energi untuk kendaraan pribadi dimasukkan ke dalam kelompok penggunaan oleh sektor transportasi. Berdasarkan data pangsa pemakaian energi final walaupun tidak melakukan aktivitas produksi yang bersifat komersial, sektor rumah tangga merupakan sektor pemakai energi final terbesar diantara sektor lainnya [3]. Pada tahun 1990, sektor rumah tangga mengkonsumsi 56.5 % dari total energi final. Memasuki tahun 1995. proporsi pemakaiannya mulai menurun menjadi 49.5% dan kecenderungan penurunan ini terus berlangsung, bahkan pada tahun 2000 tingkat pemakaian energi final oleh rumah tangga menjadi 46.3 %. Kian menurun pangsa pemakaian energi final di sektor rumah tangga ini bukan dikarenakan penurunan pemakaian energi di rumah tangga. namun lebih disebabkan oleh terjadi pertumbuhan sektor industri dan transportasi yang pesat sehingga

menyebabkan besaran konsumsi energi final menjadi bertambah besar. Di kawasan ASEAN pun. pemakaian energi oleh rumah tangga Indonesia merupakan yang terbanyak bila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Berdasarkan data ASEAN Energy Review [2], pada tahun 1993 rumah tangga dan sektor komersial Indonesia mengkonsumsi energi sebesar 52 % dari konsumsi energi total yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan sektor komersial di ASEAN. Sementara konsumsi energi negara lainnya seperti Thailand sebesar 20.9%, Malaysia 11. 2 %, Philipina 10.6%, Singapura 4.7%, dan Brunei hanya 0.8%. Berdasarkan jenis energi yang digunakan tercatat bahwa minyak tanah merupakan jenis energi terbesar kedua yang mereka konsumsi setelah kayu bakar. Pangsa konsumsi minyak tanah dari total energi final yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama tahun 1990-2000 berkisar antara 16 -18 %. 3.2 Konsumsi Energi Alternatif Sektor Rumah Tangga

Selain minyak tanah. energi lain yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah briket. LPG. gas kota. listrik. arang dan kayu bakar. Pangsa konsumsi sektor rumah tangga untuk energi alternatif (non minyak) ini mencapai kurang lebih 82% dari total energi final yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pola konsumsi untuk energi non minyak di sektor rumah tangga lebih terkonsentrasi pada penggunaan kayu bakar. Sementara batu bara yang sudah diperkenalkan untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 1993 ternyata tingkat penggunaan masih sangat kecil. Hingga tahun 2000 hanya memilki tingkat penggunaan sebesar 0.03%. Dilihat dari pertumbuhan pun ada kecenderungan kian menurun. Sama halnya dengan batu bara. konsumsi LPG dan gas kota juga tingkat penggunaannya masih relatif kecil. Pada tahun 1990. tingkat penggunaan LPG oleh rumah tangga hanya 0.8 %. sementara gas kota hanya 0.02%. Empat tahun berturut-turut proporsi penggunaan LPG tidak mengalami perubahan hanya sebesar

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

0.8 %. Hal yang sama terjadi pada proporsi penggunaan gas kota. selama delapan tahun berturut-turut tetap tidak ada perubahan hanya sebesar 0.02%. Beberapa faktor yang menyebabkan pola konsumsi di sektor rumah tangga lebih terkonsentrasi pada penggunaan minyak tanah dan kayu bakar. yaitu: pertama, faktor harga. Minyak tanah merupakan energi dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan energi lain yang digunakan untuk keperluan yang sama. Kedua, faktor pendapatan. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia merupakan kategori kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah dan menengah. Pada kelompok rumah tangga seperti ini. energi (bahan bakar) yang terjangkau dan umum digunakan adalah minyak tanah dan kayu bakar. Ketiga, alasan kepraktisan. Keempat, kurangnya sosialisasi pemanfaatan energi non minyak. Program pemanfaatan diversifikasi energi yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Hingga saat ini belum banyak masyarakat tahu briket batubara dan cara menggunakannya untuk keperluan rumah tangga. 3.3 Konsumsi BBM di Sektor Industri BBM merupakan energi dominan yang digunakan untuk aktivitas produksi oleh sektor industri. Selama tahun 1990-2000 tingkat konsumsi BBM sektor industri terhadap total konsumsi BBM dalam negeri rata-rata sebesar 21.8% setiap tahunnya. Konsumsi BBM oleh sektor industri senantiasa mengalami kenaikan. Peningkatan terbesar terutama terjadi pada jenis minyak solar. minyak bakar dan minyak tanah. Namun memasuki tahun 1998 konsumsi BBM sektor industri mengalami penurunan sebesar 4.3%. Hal ini berlanjut hingga tahun 1999 dimana konsumsinya turun sebesar 6.2%. Terjadinya penurunan ini merupakan efek dari krisis ekonomi yang mulai melanda pada pertengahan tahun 1997. Sejak krisis ekonomi, banyak industri yang menghentikan produksinya, sementara yang lain walaupun tetap berproduksi namun dengan kapasitas yang lebih

rendah dari sebelumnya. Kejadian seperti ini banyak terjadi pada industri makanan dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi, industri kulit, dan barang dari kulit. Memasuki tahun 2000 konsumsi BBM di sektor industri kembali meningkat, bahkan pertumbuhan nya terbilang tinggi yaitu 23.5 %. Dalam lingkup mikro perlu diwaspadai bahwa peningkatan pemakaian energi di sektor industri dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya terjadi karena proses transformasi struktural yang cepat dari pertanian ke industri saja. namun lebih jauh dari itu diduga karena terjadi pemborosan pemakaian energi di sektor ini. Krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 telah membuat kurs rupiah terdepresiasi sangat tajam. Keadaan ini sangat memukul industri dalam negeri yang selama ini masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap mesin-mesin produksi impor, sehingga banyak diantara mereka yang tak mampu untuk mengup-grade mesin-mesin produksinya. Sehingga banyak yang beroperasi hanya mengandalkan mesinmesin tua yang tentu saja sangat boros bahan bakar. Indikasi ini bisa dilihat dari nilai intensitas energi pada tahun 1997 yaitu 4.196, nilai ini mengalami lonjakan yang cukup besar dari tahun 1996 yang hanya 2.637. Intensitas energi yang kian besar berarti bahwa pemakaian energi kian tidak efisien. Bila dilihat hubungan nilai tambah sektor industri dengan pemakaian energi, ternyata sebelum dan sesudah krisis ekonomi mengalami perubahan. Pada masa sebelum krisis ekonomi. pertumbuhan nilai tambah lebih besar dari pertumbuhan pemakaian energi. Namun semenjak tahun 1998, yang terjadi sebaliknya, pertumbuhan pemakaian energi lebih besar dari pertumbuhan nilai tambahnya. Hal ini khusus terjadi pada industri makanan, industri tekstil, industri kertas, dan industri kimia. Selain itu ada dugaan bahwa pemakaian energi di sektor industri lebih besar dari data yang disajikan oleh departemen energi dan sumber daya mineral. Selama ini konsumsi energi di sektor industri khususnya untuk BBM dicatat dengan pendekatan dari sisi supply yaitu berdasarkan pasokan langsung dari Pertamina. Padahal kalau kita menyimak

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

berita di media massa. ternyata selama ini banyak penyelewengan penggunaan BBM oleh sektor industri yaitu berupa pengalihan jatah BBM rumah tangga ke sektor industri. Hal ini terjadi karena adanya disparitas harga yang cukup besar. dimana BBM untuk sektor industri sudah tidak mendapat subsidi lagi dari pemerintah. Jadi sebenarnya intensitas energi di sektor industri yang menunjukkan tingkat efisiensi pemakaian energi akan lebih besar dari angka yang ada. 3.4 Konsumsi Energi Sektor Industri

Alternatif

Energi alternatif (non minyak) yang digunakan oleh sektor industri meliputi batu bara, LPG gas, dan kayu bakar. Rata-rata tingkat pemakaian energi non minyak terhadap total energi final yang dikonsumsi di sektor industri dalam periode tahun 1990-2000 sekitar 47%/tahun. Tabel 2 di bawah memperlihatkan bahwa pertumbuhan konsumsi batubara di sektor industri cukup tinggi dan terus meningkat. Pertumbuhan yang negatif pada tahun 1996 lebih disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga batubara untuk beberapa industri yang menggunakan bahan bakar batubara cukup besar. Pada tahun 1999 juga terjadi kenaikan harga batubara untuk beberapa industri dan lebih luas dari tahun 1996. namun juga terjadi penurunan harga untuk sebagian industri lainnya. maka penurunan pemakaian batubara tidak terlalu tajam sebesar 5.3 %. Selanjutnya. konsumsi LPG dan gas di sektor industri selama tahun 1990-2000 juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Rata-rata pertumbuhan pemakaian LPG dan gas masing-masing sebesar 11.8 % dan 4.7 % pertahun dalam periode tersebut. Krisis ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1997 telah membuat collapse beberapa industri. sehingga permintaan energi pada tahun 1998 mengalami penurunan termasuk LPG dan gas (kecuali batubara tetap meningkat). Pertumbuhan pemakaian LPG yang negatif pada tahun 1998 juga terjadi karena kenaikan harga LPG untuk sektor industri sebesar 50 %, yaitu dari Rp 1000 per kg menjadi 1500 per kg.

3.5 Konsumsi Transportasi

Energi

Sektor

Sektor transportasi merupakan sektor terbesar pengguna Bahan Bakar Minyak diantara sektor-sektor lain. Pada tahun 1990. tingkat pemakaian BBM terhadap pemakaian BBM total dalam negeri sebesar 41.3 %. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2000 sudah mencapai 47.1 %. Menurut studi yang pernah dilakukan oleh Departemen Perhubungan, subsektor perhubungan darat mengkonsumsi sekitar 80 % dari seluruh BBM yang dikonsumsi oleh sektor perhubungan. Sementara sektor perhubungan udara, perhubungan laut, dan ASDP memakai sarana dengan standar internasional, sehingga konsumsi di sub sektor ini sudah dianggap mencapai efisiensi yang wajar [1]. Peningkatan pemakaian BBM di sektor ini berkaitan erat dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Lebih jauh dari itu Abdulkadir [1] menyebutkan bahwa efisiensi dalam pemakaian BBM di sektor transportasi sangat tergantung pada halhal sebagai berikut: (1) pengaturan dan disiplin lalu lintas yang baik, (2) kondisi teknis mesin dan peralatan kendaraan sebagai fungsi pemeliharaan dan penggantian suku cadang yang tepat, (3) cara dan teknik mengemudi, (4) kondisi dan lebar jalan yang menentukan kecepatan rata-rata kendaraan, (5) banyaknya konstruksi atau cegatan jalanan untuk pelbagai maksud, dan (6) kepadatan lalu lintas yang berlebih-lebihan. 3.6 Konsumsi Energi Sektor Transportasi

Alternatif

Penggunaan energi alternatif di sektor transportasi sudah dirintis sejak 3 Januari 1986. yaitu dengan memanfaatkan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai pengganti bensin atau solar. Program ini belumlah dilaksanakan secara nasional, tapi masih dalam bentuk â&#x20AC;&#x153;Pilot Projectâ&#x20AC;? yang khusus digunakan pada taksi dan mikrolet di DKI Jakarta. Selain BBG, pada bulan Agustus 1995 ditetapkan juga pemanfaatan LPG untuk sektor transportasi [7]. Dilihat dari sisi harga. bahan bakar gas ini relatif lebih murah sekitar Rp 450 per LSP (Liter Setara Premium). Dilihat dari kegunaan BBG lebih irit daripada premium. Bila

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

diasumsikan bahwa satu LSP BBG memberikan manfaat yang sama dengan satu liter premium, maka ada selisih harga sekitar Rp 4.050 perliter, karena saat ini premium dijual dengan harga sekitar Rp 4.500 perliter Bisa kita bayangkan berapa besar penghematan pemakaian bahan bakar di sektor transportasi jika upaya diversifikasi pemakaian BBG ini berjalan sukses.

rata-rata pemakaian minyak tanah di sektor rumah tangga sekitar 179 liter pertahun. maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli minyak tanah adalah Rp 125.300 per rumah tangga. Sedangkan, jika menggunakan batubara, maka besarnya biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp 23.872. Dengan demikian ada penghematan sebesar Rp 101.428 per rumah tangga. Dengan merujuk pada data BPS yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga tahun 2003 sebanyak 56.625.000. jadi sebenarnya ada potensi penghematan yang bisa dilakukan untuk pengeluaran energi di sektor rumah tangga sebesar Rp 5.74 trilyun. Dengan harga minyak tanah yang mencapai Rp 2000 perliter pada tahun 2005. maka tentu saja penghematan ini akan jauh lebih besar lagi.

Namun selama ini yang menjadi masalah adalah peralatan pendukung yang relatif mahal dan juga keamanan belum sepenuhnya terjamin. Disamping itu, ketersediaan stasiun BBG juga masih terbatas. Belum lagi proses pengisian yang butuh waktu lama. Hal ini merupakan beberapa penyebab mengapa pemakai BBG dan LPG di sektor transportasi masih sedikit. 4. Peluang Pengembangan Alternatif

Tabel 2. Penghematan Penggunaan BBM di Sektor Industri Jika Disubstitusi Dengan Batubara dan Gas (Milyar Rp)

Energi

Kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005 merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengembangkan batubara sebagai energi alternatif yang prospeknya cukup menjanjikan. baik dilihat dari cadangan yang melimpah maupun dari harga yang relatif lebih murah dibanding BBM. Sebagai contoh bila digunakan di sektor listrik, batubara lebih murah dibanding BBM. Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan solar, harga listrik mencapai Rp 500 per KWh. Sementara menggunakan batubara biayanya hanya sekitar Rp 50 per KWh. Jadi bisa menghemat biaya kurang lebih Rp 30 milyar per tahun2.

Tahun

MinyakTanah Disubstitusi dengan

Minyak Diesel Disubstitusi dengan

1996 1998 2002 2003

Batu bara 93 75 157 203

Batu bara 510 724 1.268 1.205

Bila digunakan di sektor rumah tangga pun untuk keperluan memasak atau sektor industri untuk bahan bakar, batubara sangatlah hemat. Setiap satu liter minyak tanah dapat digantikan dengan 0.6 kg briket batubara (Soedjoko dalam Warta, 2003). Berdasarkan pada hitungan konversi energi ini, kita dapat mengambil contoh penghematan yang akan diperoleh. Pada tahun 2003. harga batubara sekitar Rp 222.27 per kg. sementara minyak tanah Rp 700 per liter. Pada tahun 2003 2 Hasil Perhitungan Firdaus Akmal, Dirut PT.

Indonesian Power

Gas 99 8 158 112

Gas 540 416 1.271 1.025

Minyak Solar Disubstitusi dengan Batu Gas bara 1453 1.528 2354 1.497 9.752 9.773 10.164 8.684

Sumber: Hasil perhitungan penulis Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa betapa besar penghematan yang bisa dilakukan jika terjadi substitusi total dari BBM ke batubara dan atau gas di sektor industri. Pemakaian energi non minyak di sektor industri seharusnya diintensifkan sejak dulu. Hal ini bukan saja dilandasi oleh alasan karena kian menipis ketersediaan bahan bakar minyak, namun lebih jauh dari itu juga alasan efisiensi, baik dalam level mikro yaitu sektor industri itu sendiri maupun dalam skala makro perekonomian nasional. Proses substitusi penggunaan energi ini tentu saja harus dibarengi dengan inovasi peralatan dan mesin-mesin industri yang bisa mendukung digunakannya energi alternatif tersebut dan bisa meminimalisir efek negatif dari penggunaan energi alternatif, seperti polusi dari hasi pembakaran batubara. Begitupun halnya

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dengan substitusi energi di sektor rumah tangga. perlu ditunjang dengan ketersediaan alat yang kompatibel dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain. untuk memberikan kenyamanan pada pengguna energi alternatif. maka pemerintah perlu memberikan jaminan kontinuitas distribusi energi alternatif tersebut. Mengganti BBM dengan batubara atau gas bumi memang terkesan hanya sebagai solusi jangka pendek karena memang sama-sama energi tidak terbarukan (non renewable energy), namun hal ini akan menjadi jembatan penting untuk pengembangan energi alternatif lain yang dapat diperbaharui (renewable energy). 5. Penutup Peluang untuk mengembangkan energi alternatif masih sangat terbuka lebar. Batu bara dan gas bumi merupakan energi alternatif yang bisa dikembangkan sebagai substitusi BBM di sektor rumah tangga. industri dan transportasi dengan prospek menjanjikan. baik dilihat dari cadangan yang melimpah maupun dari harga yang relatif lebih murah dibanding BBM. Langkah pemerintah dalam menghapuskan subsidi BBM pada tahun 2005 merupakan momentum yang tepat untuk menggiatkan pengembangan energi alternatif. Untuk merangsang sektor swasta berpartisipasi lebih jauh dalam mengembangkan energi alternatif mulai dari hulu sampai hilir, maka pemerintah

perlu memberikan kemudahan, keleluasaanm, dan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mengembangkan energi alternatif. Sementara untuk mendorong masyarakat dalam menggunakan energi alternatif, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan intensif. 6. Daftar Pustaka [1] Abdulkadir. Ariono. 2000. Pedoman Hitungan Dampak Kenaikan Harga BBM dan TDL Tahun 2000. KADIN. Jakarta [2] Asean â&#x20AC;&#x201C; EC. Energy Management Training And Research Centre. Asean Energy Review 1995. [3] Biro Pusat Statistik. Statistik Indonesia Tahun 2004. [4] Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi. Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif. Makalah Disampaikan Pada Diskusi di P2E-LIPI dengan tema Pengembangan Sumber Daya Energi Alternatif: Upaya Mengurangi Ketergantungan Terhadap Minyak. 2004. [5] Kompas. edisi 18 Agustus 2002. Batu Bara Muda untuk Pembangkit Listrik [6] www.esdm.go.id. Data Energi di Sector Rumah Tangga. Sektor Transportasi. Sektor Industri. Energi Minyak Bumi. Energi Batubara. [7] Warta Utama edisi Januari 2003. Bisnis Energi Alternatif: Pilihan-Pilihan Yang Harus Diambil.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

Krisis Energi di Indonesia: Mengapa dan Harus Bagaimana Yuli Setyo Indartono Graduate School of Science and Technology, Kobe University, Japan E-mail: indartono@yahoo.com 1. Pendahuluan Lonjakan harga minyak hingga US$ 70/barel mempengaruhi aktifitas perekonomian di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kemelut tersebut diperparah dengan maraknya penyelundupan minyak yang ditengarai merugian negara hingga 8.8 trilyun rupiah per tahun. Penerapan UU Migas No 22 Tahun 2001 juga dituding sebagai penyebab menurunnya kemampuan Pertamina dalam menyediakan BBM. Maka kelangkaan BBM merupakan pemandangan yang bisa dijumpai di berbagai daerah di tanah air. Dari segi APBN, subsidi BBM yang mencapai 25% dinilai sebagai sesuatu yang tidak wajar dan memberatkan. Krisis BBM ini disinyalir merupakan penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar. Tulisan ini membahas bahaya ketergantungan terhadap BBM dan analisis sumber energi terbarukan yang layak dipergunakan di Indonesia. Untuk Indonesia, ada tiga data yang sebenarnya bisa digunakan untuk memprediksi kemelut BBM saat ini, yakni: (1) Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, produksi minyak Indonesia terus menurun; dari hampir 1.6 juta barel/hari [12], saat ini hanya 1.2 juta barel/hari [15, 6], (2) Pertumbuhan konsumsi energi dalam negeri yang mencapai 10% per tahun [12], dan (3) Kecenderungan harga minyak dunia yang terus meningkat setelah krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1998 [3]. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil setidaknya memiliki tiga ancaman serius, yakni: (1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui (bila tanpa temuan sumur minyak baru), (2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak, dan (3) Polusi gas rumah kaca (terutama CO2) akibat pembakaran bahan bakar fosil. Kadar CO2 saat ini disebut

sebagai yang tertinggi selama 125,000 tahun belakangan [13]. Bila ilmuwan masih memperdebatkan besarnya cadangan minyak yang masih bisa dieksplorasi, efek buruk CO2 terhadap pemanasan global telah disepakati hampir oleh semua kalangan. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai peraturan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (misalnya: Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) tahun 1980 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 996.K/43/MPE/1999 tentang pioritasi penggunaan bahan bakar terbarukan untuk produksi listrik yang hendak dibeli PLN). Namun sayang sekali, pada tataran implementasi belum terlihat adanya usaha serius dan sistematik untuk menerapkan energi terbarukan guna substitusi bahan bakar fosil. 2. Potensi Sumber Energi Terbarukan di Indonesia Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa diantaranya bisa segera diterapkan di tanah air, seperti: bioethanol sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk pengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah/limbah pun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Hampir semua sumber energi tersebut sudah dicoba diterapkan dalam skala kecil di tanah air. Momentum krisis BBM saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menata dan menerapkan dengan serius berbagai potensi tersebut. Meski saat ini sangat sulit untuk melakukan substitusi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

total terhadap bahan bakar fosil, namun implementasi sumber energi terbarukan sangat penting untuk segera dimulai. Di bawah ini dibahas secara singkat berbagai sumber energi terbarukan tersebut. 2.1 Bioethanol Bioethanol adalah ethanol yang diproduksi dari tumbuhan. Brazil, dengan 320 pabrik bioethanol, adalah negara terkemuka dalam penggunaan serta ekspor bioethanol saat ini [5]. Di tahun 1990-an, bioethanol di Brazil telah menggantikan 50% kebutuhan bensin untuk keperluan transportasi [8]; ini jelas sebuah angka yang sangat signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Bioethanol tidak saja menjadi alternatif yang sangat menarik untuk substitusi bensin, namun dia mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18% di Brazil. Dalam hal prestasi mesin, bioethanol dan gasohol (kombinasi bioethanol dan bensin) tidak kalah dengan bensin; bahkan dalam beberapa hal, bioethanol dan gasohol lebih baik dari bensin. Pada dasarnya pembakaran bioethanol tidak menciptakan CO2 neto ke lingkungan karena zat yang sama akan diperlukan untuk pertumbuhan tanaman sebagai bahan baku bioethanol. Bioethanol bisa didapat dari tanaman seperti tebu, jagung, singkong, ubi, dan sagu; ini merupakan jenis tanaman yang umum dikenal para petani di tanah air. Efisiensi produksi bioethanol bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan bagian tumbuhan yang tidak digunakan sebagai bahan bakar yang bisa menghasilkan listrik. 2.2 Biodiesel Serupa dengan bioethanol, biodiesel telah digunakan di beberapa negara, seperti Brazil dan Amerika, sebagai pengganti solar. Biodiesel didapatkan dari minyak tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, kapok, dsb [4]. Beberapa lembaga riset di Indonesia telah mampu menghasilkan dan menggunakan biodiesel sebagai pengganti solar, misalnya BPPT serta Pusat Penelitian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan ITB. Kandungan sulfur yang relatif rendah serta angka cetane yang lebih tinggi menambah daya tarik

penggunaan biodiesel dibandingkan solar. Seperti telah diketahui, tingginya kandungan sulfur merupakan salah satu kendala dalam penggunaan mesin diesel, misalnya di Amerika. Serupa dengan produksi bioethanol, pemanfaatan bagian tanaman yang tidak digunakan dalam produksi biodiesel perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, bioethanol dan biodiesel merupakan dua kandidat yang bisa segera diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 2.3 Tenaga Panas Bumi Sebagai negara yang terletak di daerah ring of fire, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan tenaga panas bumi tak kurang dari 27 GW [16]. Jumlah tersebut tidak jauh dari daya total pembangkitan listrik nasional yang saat ini mencapai 39.5 GW [14]. Pemanfaatan tenaga panas bumi di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 3% [16]. Tenaga panas bumi berasal dari magma (yang temperaturnya bisa mencapai ribuan derajad celcius). Panas tersebut akan mengalir menembus berbagai lapisan batuan di bawah tanah. Bila panas tersebut mencapai reservoir air bawah tanah, maka akan terbentuk air/uap panas bertekanan tinggi. Ada dua cara pemanfaatan air/uap panas tersebut, yakni langsung (tanpa perubahan bentuk energi) dan tidak langsung (dengan mengubah bentuk energi). Untuk uap bertemperatur tinggi, tenaga panas bumi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin dan generator yang selanjutnya menghasilkan listrik. Sedangkan uap/air yang bertemperatur lebih rendah (sekitar 100 o C) bisa dimanfaatkan secara langsung untuk sektor pariwisata, pertanian, industri, dsb. Dengan adanya UU No 27 Tahun 2003 tentang panas bumi serta inventarisasi data panas bumi yang telah dilakukan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral [16], maka eksploitasi tenaga panas bumi ini bisa segera direalisasikan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

2.4 Mikrohidro Mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil (bisa mencapai beberapa ratus kW). Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro (dibandingkan dengan PLTA skala besar) berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta kecilnya areal tanah yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan mikrohidro, yakni tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Mikrohidro cocok diterapkan di pedesaan yang belum terjangkau listrik dari PT PLN. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Energi tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar, misalnya dengan ketinggian air 2.5 m bisa dihasilkan listrik 400 W [7]. Potensi pemanfaatan mikrohidro secara nasional diperkirakan mencapai 7,500 MW, sedangkan yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 600 MW [1]. Meski potensi energinya tidak terlalu besar, namun mikrohidro patut dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan listrik di seluruh pelosok nusantara. 2.5 Tenaga Surya Energi yang berasal dari radiasi matahari merupakan potensi energi terbesar dan terjamin keberadaannya di muka bumi. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari bisa dijumpai di seluruh permukaan bumi. Pemanfaatan radiasi matahari sama sekali tidak menimbulkan polusi ke atmosfer. Perlu diketahui bahwa berbagai sumber energi seperti tenaga angin, bio-fuel, tenaga air, dsb, sesungguhnya juga berasal dari energi matahari. Pemanfaatan radiasi matahari umumnya terbagi dalam dua jenis, yakni termal dan photovoltaic. Pada sistem termal, radiasi matahari digunakan untuk memanaskan fluida atau zat tertentu yang selanjutnya fluida atau zat tersebut dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Sedangkan pada sistem photovoltaic, radiasi matahari yang mengenai permukaan semikonduktor akan menyebabkan loncatan elektron yang selanjutnya menimbulkan arus listrik.

Karena tidak memerlukan instalasi yang rumit, sistem photovoltaic lebih banyak digunakan. Sebagai negara tropis, Indonesia diuntungkan dengan intensitas radiasi matahari yang hampir sama sepanjang tahun, yakni dengan intensitas harian rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 [2]. Meski terbilang memiliki potensi yang sangat besar, namun pemanfaatan energi matahari untuk menghasilkan listrik masih dihadang oleh dua kendala serius: rendahnya efisiensi (berkisar hanya 10%) dan mahalnya biaya per-satuan daya listrik. Untuk pembangkit listrik dari photovoltaic, diperlukan biaya US $ 0.25 â&#x20AC;&#x201C; 0.5 / kWh, bandingkan dengan tenaga angin yang US $ 0.05 â&#x20AC;&#x201C; 0.07 / kWh, gas US $ 0.025 â&#x20AC;&#x201C; 0.05 / kWh, dan batu bara US $ 0.01 â&#x20AC;&#x201C; 0.025 / kWh [13]. Pembangkit lisrik tenaga surya ini sudah diterapkan di berbagi negara maju serta terus mendapatkan perhatian serius dari kalangan ilmuwan untuk meminimalkan kendala yang ada. 2.6 Tenaga Angin Pembangkit listrik tenaga angin disinyalir sebagai jenis pembangkitan energi dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia dewasa ini. Saat ini kapasitas total pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin di seluruh dunia berkisar 17.5 GW [17]. Jerman merupakan negara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin terbesar, yakni 6 GW, kemudian disusul oleh Denmark dengan kapasitas 2 GW [17]. Listrik tenaga angin menyumbang sekitar 12% kebutuhan energi nasional di Denmark; angka ini hendak ditingkatkan hingga 50% pada beberapa tahun yang akan datang. Berdasar kapasitas pembangkitan listriknya, turbin angin dibagi dua, yakni skala besar (orde beberapa ratus kW) dan skala kecil (dibawah 100 kW). Perbedaan kapasitas tersebut mempengaruhi kebutuhan kecepatan minimal awal (cut-in win speed) yang diperlukan: turbin skala besar beroperasi pada cut-in win speed 5 m/s sedangkan turbin skala kecil bisa bekerja mulai 3 m/s. Untuk Indonesia dengan estimasi kecepatan angin rata-rata sekitar 3 m/s, turbin skala kecil lebih cocok digunakan, meski tidak menutup kemungkinan bahwa pada daerah yang berkecepatan angin lebih tinggi (Sumatra Selatan, Jambi, Riau [10], dsb) bisa

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dibangun turbin skala besar. Perlu diketahui bahwa kecepatan angin bersifat fluktuatif, sehingga pada daerah yang memiliki kecepatan angin rata-rata 3 m/s, akan terdapat saat-saat dimana kecepatan anginnya lebih besar dari 3 m/s â&#x20AC;&#x201C; pada saat inilah turbin angin dengan cut-in win speed 3 m/s akan bekerja. Selain untuk pembangkitan listrik, turbin angin sangat cocok untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan, seperti untuk keperluan irigasi, aerasi tambak ikan, dsb. 3. Kesimpulan Krisis energi saat ini sekali lagi mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa usaha serius dan sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu segera dilakukan. Penggunaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan juga berarti menyelamatkan lingkungan hidup dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan BBM. Terdapat beberapa sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan yang bisa diterapkan segera di tanah air, seperti bioethanol, biodiesel, tenaga panas bumi, tenaga surya, mikrohidro, tenaga angin, dan sampah/limbah. Kerjasama antar Departemen Teknis serta dukungan dari industri dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan implementasi sumber energi terbarukan tersebut. 4. Daftar Pustaka [1] Anonim, Pembangkit listrik mikrohidro Cinta Mekar, http://www.wwf.or.id/powerswitch/suara_k omunitas/cinta_mekar/ [2] Anonim, Sumber energi terbarukan untuk antisipasi krisis BBM?, http://www2.dwworld.de/indonesia/wissenschaft_Technik/ 1.151686.1.html

[3] Anonim, GALFAD Ubah Sampah Jadi Listrik, Bali Post, 15 Februari 2005 [4] Anonim, Biodiesel, energi alternatif, Pikiran Rakyat, 13 Juli 2005 [5] Anonim, â&#x20AC;&#x153;Raja Minyakâ&#x20AC;? Baru itu Bernama Brazil, Kompas, 18 Agustus 2005 [6] Anonim, Soal BBM jangan saling menyalahkan, Pikiran Rakyat, 25 Agustus 2005 [7] Anonim, Di Mana Air Mengalir, Listrik bisa Dihasilkan, Kompas, 15 September 2005 [8] Goldemberg, J., Macedo, IC., Brazilian alcohol program: An overview, Energy for Sustainable Development, Vol 1 No 1, May 1994 [9] Panaka, P., Technology Waste Conversion into Energy, Integrated Capacity Strengthening ICS-CDM/JI Project Waste to Energy, B2TE-BPPT, Jakarta, 2004 [10] PSE-UI, INDONESIA ENERGI Outlook & Statistics 2000, PSE-UI Jakarta 2002 [11] Rahman, B., Biogas, Sumber Energi Alternatif, Kompas, 8 Agustus 2005 [12] Sari, AP., Kehidupan tanpa minyak: masa depan yang nyata, Pelangi, www.pelangi.or.id [13] Service, RF., Is it time to shoot for the Sun?, Science Vol 309, July 22, 2005, 548-551 [14] Seymour, F., Sari, AP., Restrukturisasi di tengah reformasi, dalam: Sari, AP., Salim, N., Elyza, R., Listrik Indonesia: Restrukturisasi di tengah reformasi, Pelangi, www.pelangi.or.id [15] Tobing, M., Bencana BBM menunggu di depan, Kompas, 11 Juli 2005 [16] Wahyuningsih, R., Potensi dan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Indonesia, Direktorat Inventarisasi Mineral, Energi dan Sumber Daya Mineral, www.dim.esdm.org.id [17] World Energy Survey, 2001 Survey of Energy Resources, WEC 2001.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

Energi Nuklir dan Kebutuhan Energi Masa Depan (Era Renaisans Energi Nuklir Dunia dan Energi Nuklir Indonesia)

Sidik Permana Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology 2-12-1-N1-17, O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan Phone/ Fax: +81-3-5734-2955, E-mail: 04d51469@nr.titech.ac.jp 1. Pendahuluan Pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan akan energi merupakan sebuah isu global baik isu tentang konsumsi energi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya maupun berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam dan efek dari penggunaan sumber energi tersebut. Berbagai kebijakan dan terobosan yang telah dilakukan guna menjaga keseimbangan antara supply energi dan demand masyarakat dunia secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan energi mix pada level global ataupun nasional yang tentunya mempertimbangkan aspek ekonomis dan dampak bagi lingkungan. Kebijakan yang diambil dalam memilih opsi penggunakan energi nuklir tidak hanya berkaitan secara teknologi yang establish, komersial , dan kompetitif secara market ekonomi, akan tetapi sudah menjadi sebuah kebijakan negara dan bahkan sudah menjadi sebuah kebijakan global tingkat dunia dalam penerapkannya. Image yang selama ini terbangun dari energi nuklir adalah nuklir identik dengan senjata dan peperangan seperti halnya bom Hiroshima dan Nagasaki, atau berhubungan kecelakaan dan radiasi nuklir seperti di Chernobyl (Ukraina) dan Three Mile Island (USA) . Hal tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini jika dijadikan sebagai bayangan yang suram dari penggunaan teknologi nuklir. Bahwa bahan bakar yang dipakai untuk senjata dan untuk sebuah reaktor itu bisa jadi sama yaitu berasal dari bahan nuklir, akan tetapi sangat berbeda antara senjata nuklir dengan sebuah reaktor, tidak hanya tujuan di bangunnya akan tetapi secara teknis teknologi dan pengembangannya pun

berbeda. Energi nuklir yang dihasilkan di sebuah reaktor nuklir dimanfaatkan menjadi energi listrik yang bisa menjadi kontributor kompetitif dengan sumber energi listrik lainnya seperti batu bara, minyak, gas, air dan lainnya. Kebijakan energi mengharuskan pada bagaimana optimum energy mix itu tercapai dalam kebutuhan energi di sebuah negeri dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan sumber daya alam dan SDM yang ada dan juga berbagai resiko yang akan terjadi dari berbagai sumber energi tersebut sebagai bahan pertimbangan. Kontribusi energi dari berbagai aspek menjadi sebuah keharusan yang perlu ditempuh sebagai partner startegis yang saling menguntungan dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan yang ekonomis dan ramah lingkungan baik di tingkat global maupun nasional. 2. Populasi Penduduk dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2.1 Populasi Penduduk Dunia. Pada tahun 1650, populasi dunia mencapai 0.5 milyar jiwa dan berkembang dengan laju mendekati 0.3 persen pertahun [7], dan di tahun 1950, populasi dunia menjadi 2.5 milyar orang, dan menjadi 3.6 milyar pada tahun 1970 dengan laju pertambahan 2.1 persen pertahun [7]. Pada tahun 2001, bumi yang cantik ini dihuni oleh 6 milyar orang dan berdasarkan medium projectnya United Nation Long-Range World Population Projections, populasi dunia akan bertambah menjadi 7.2 milyar pada tahun 2015, dan hampir 8 milyar jiwa pada tahun 2025 akan menjadi 9.3 milyar di tahun 2050 [8].

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam A. Sumber Daya Fosil Efek yang penting lainnya dari pertumbuhan penduduk dunia adalah penyusutan dengan cepat sumber daya alam non-renewable khususnya bahan bakar fosil. Seperti contohnya : minyak dengan kapasitas tersedia secara global adalah 1195 trilyun barrel, akan terpakai sampai 43 tahun. Batu bara, dengan cadangan global 1316 trilyun ton dan akan habis digunakan selama 231 tahun. Gas alam mempunyai cadangan global 144 trilyun m3, dapat digunakan tidak lebih dari 62 tahun. Berhubungan dengan kontribusi dari keseluruhan sumber energi pada total konsumsi energi dunia, saat ini 87% untuk supply energi dan 63% untuk supply listrik berasal dari bahan bakar fosil. [4]. B. Pemanfaatan Bahan Bakar Nuklir Kontribusi energi nuklir terhadap pasokan energi sekitar 6 % dan pasokan listrik sekitar 17 %. Densitas energi nuklir sangat tinggi dikarenakan dalam 1 kg uranium dapat menghasilkan 50.000 kWh (3.500.000 kWh dengan beberapa proses) energi, sementara 1 kg batu bara dan 1 kg minyak dapat memhasilkan hanya 3 kWh dan 4 kWh. Kemudian pada sebuah reaktor berkekuatan 1000 MWe memerlukan : 2.600.000 ton batu bara (2000 kereta angkut dengan daya angkut 1.300 ton), atau 2,000,000 ton minyak bumi (10 supertanker), atau 30 ton uranium (dengan teras reaktor 10 m3). Densitas energi bisa di ukur dengan areal lahan yang diperlukan per unit produksi energi. Fosil dan lahan reaktor nuklir membutuhkan 1-4 km2. Lahan solar thermal atau photovoltaics (PV) memerlukan 20-50 km2. Areal bahan dari sumber angin memerlukan 50-150 km2. Biomass memerlukan 4.000 â&#x20AC;&#x201C; 6.000 km2 [4]. Dalam aspek investasi dan faktor ekonomis, sebuah reaktor nuklir dapat bersaing secara kompetitif dengan sumber energi lainnya, hal ini di tunjukan pada Gambar 1.

Gambar 1. External Costs produksi listrik 3. Limbah Bahan Bakar Fosil dan Nuklir Pada Sebuah pembangkit listrik 1000 MWe dengan bahan fosil menghasilkan ribuan ton nitrous oxide(NOx), partikelpartikel dan abu logam berat, dan sampah padat berbahaya. Sekitar 500.000 ton produksi sulfur oxida (SOx) dari batu bara, lebih dari 300.000 ton dari minyak bumi, dan 200.000 ton dari gas alam. Pada sebuah reaktor nuklir 1000 MWe tidak menghasilkan gas noxious atau polutan lainnya dan akan dihasilkan 3 % sampah hasil reaksi, yang sebagian besar adalah produk fisi. Sekitar 96% uranium yang tak terpakai dan menyisakan 1% plutonium. Teknologi daur ulang sudah dapat menjadikan bahan bekas menjadi bahan bakar yang baru dan menyisakan kurang dari 3% produk fisi dengan waktu paruh 100 sampai 1000 tahun dan beberapa minor actinida. Kemudian pertimbangan lainnya dalam berhubungan dengan bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara dan gas alam) adalah deteorientasi lingkungan dengan greenhouse dari gas keluaran. Karbon dioksida (CO2), metana (CH4) dan NOx adalah gas-gas utama yang meningkatkan efek greenhouse dari aktifitas manusia. Gambar 2 menunjukan pengaruh pemanfaatan air dan nuklir terhadap pengurangan produksi CO2. Sejak perjanjian Kyoto (Kyoto protocol) ditandatangani yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas buang CO2 terutama yang menjadi faktor terjadinya pemanasan global karena efek rumah kaca yang ditimbulkannya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Gambar 2. Pengurangan gas emisi CO2 dengan penggunaan energi Nuklir dan Air Gas buang tersebut berasal dari pemanfaatan bahan bakar fosil untuk keperluan energi saat ini. Reaktor nuklir telah berhasil mengurangi sampai 20% emisi CO2[OECD]. 4. Perkembangan Pembangkit Tenaga Nuklir (NPP, Nuclear Power Plant) Pada periode pertama penggunaan energi nuklir adalah untuk tujuan militer seperti hal nya sebuah reaktor pendorong kapal selam (submarine) [9] milik US “Nautilus” dan senjata mematikan seperti bom atom yang pernah di jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir perang dunia II. Pengembangan energi nuklir untuk tujuan sipil seperti reaktor nuklir untuk pembangkit daya dimulai secara intensif setelah konferensi Genewa “On the peaceful uses of atomic energy” yang di sponsori oleh UN (PBB) tahun 1955. Pada tulisan ini akan dijelaskan beberapa jenis reactor nuklir dalam skala komersial. Reaktor tersebut dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu reaktor nuklir dengan proses reaksi fisi yang diakibatkan oleh neutron thermal, reaktor ini disebut reaktor thermal, dan reaktor nuklir dengan proses fisi yang terjadi pada energi neutron yang tinggi (fast neutron), reaktor ini disebut (fast reactor) reaktor cepat. Reaktor cepat tidak memerlukan moderator, sementara reaktor thermal membutuhkan moderator untuk mengurangi energi neutron cepat menjadi neutron thermal. Tipe reaktor thermal yang ada banyak sekali, seperti reaktor berpendingin air ringan (light water moderated reactor atau LWR), reaktor berpendingin air berat (heavy water moderated reactor atau HWR), reaktor berpendingin gas (gas-cooled reactor), dan reaktor temperature tinggi

berpendingin gas (high temperature gascooled reactor atau HTGR). Ada 2 tipe dari LWR yaitu presurrized water reactor (PWR) dan boiling water reactor (BWR). HWR untuk tujuan komersial ada 2 tipe utama, kadang kala di sebut pressurized heavy water reactor (PHWR) dan boiling light water reactors (BLWR). Reaktor Canadian Deuterium Uranium (CANDU) nya Canada termasuk didalammnya dua tipe itu dan untuk steam-generating heavy water reactor (SGHWR) ada di Inggris dengan versi jenis BLWR. Reaktor FUGEN Jepang bisa di kategorikan sebagai BLWR, sejak penggunaan moderator dari air berat (heavy water) dan pendinginnya air ringan (light water). Gas cooled-reactors termasuk Magnox gas cooled reactor (GCR) dan advanced gas cooled-reactor (AGR). Kelompok HTTR terdiri dari HTGR dengan bahan bakar uranium disebut HTR, dan HTGR dengan berbahan bakar uranium dan thorium (THTR). Jenis lainnya terdapat di rusia yaitu graphite moderated light water reactor (RBMK) [5,1]. Sejak tidak digunakannya moderator di reaktor jenis reaktor cepat yaitu fast breeder reactor (FBR), ukuran reaktor menjadi kecil, dengan laju transfer panas yang tinggi pada pendingin dengan logam cair (liquid metal) sebagai pendinginnya dan dengan peluang penggunaan gas helium bertekanan tinggi (high-pressure helium gas) [5,1]. Reaktor berjenis LWR(PWR dan BWR) memiliki kinerja yang baik, dari faktor ekonomis dalam reaktor komersial, reliable dan mempunyai sistem keamanan reactor yang cukup mapan. Di dunia sudah terdapat banyak reaktor nuklir dibangun dan telah lama beroperasi dengan berbagai tipe [1]. Pada tahun 2000, sekitar 60% (256 dari 438 unit) dari Pembangkit tenaga nuklir terdiri dari reaktor PWR. BWR terdapat 21 % (92 dari 438 unit) pembangkit tenaga nuklir dunia. Lebih detail, Jepang mempunyai 52 NPP (nuclear power plant) dalam operasi, 23 adalah reaktor berjenis PWR dan 28 unit berjenis BWR. USA mempunyai 104 NPP yang beroperasi, 69 unit NPP berjenis PWR dan 35 berjenis BWR. Perancis mempunyai 57 NPP dalam operasi, 56 adalah berjenis PWR. Berdasarkan informasi di atas terlihat bahwa LWR di dunia masih terdepan dalam abad ini.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Beberapa negara yang mempunyai NPP telah memberikan kontribusi energi listrik bagi kebutuhan negaranya, yang tergambarkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Kontribusi energi nuklir terhadap energi nasional dibeberapa negara didunia Dalam hubungannya dengan cadangan global sumber alam, untuk cadangan global uranium diperkirakan sekitar 4.36 juta ton. Kalau mengadopsi skenario saat ini dari daur ulang bahan bakar nuclear (nuclear fuel cycle) Amerika Serikat (US), yaitu dengan sistem daur ulang once through , dimana setelah bahan bakar yang telah digunakan di reaktor, akan dibuang ke sebuah daerah pembuangan khusus, oleh karenanya apabila digunakan sistem ini maka penggunaan uranium ini hanya dapat seluruhnya digunakan sampai 72 tahun. Akan tetapi jika kita mengadopsi dengan mendaur ulang atau memproses ulang bahan bakar yang telah digunakan, dan dengan ditambah kontribusi FBR (Fast Breeder Reactor) dengan jumlah yang signifikan terhadap jumlah NPP di dunia, semua sisa uranium dapat menjadi supply energi untuk ribuan tahun. Kemudian juga diketahui terdapat 4 milyar ton uranium dalam konsentrasi rendah di lautan dan terdapat thorium sebanyak tiga kali jumlah uranium, dimana thorium ini bisa menjadi sumber bahan bakar nuklir yang lain di bumi ini. Oleh karena itu, energi nuklir dapat digunakan jutaan tahun.

sekarang harus mulai memikirkannya, yaitu: isu mengenai “Nuclear Safety” atau keselamatan reaktor nuklir, “nuclear nonproliferation” atau pembatasan penggunaan bahan nuklir , dan “radioactive waste management“ atau pengaturan sampah radioaktif. Untuk isu keselamatan reaktor nuklir, estimasi resiko pada kecelakaan reaktor yang beresiko tinggi menjadi resiko yang rendah dibandingkan dengan semua resiko pada kehidupan manusia umumnya. Kemajuan dalam keselamatan reaktor ini dapat diperoleh dengan usaha keras untuk mempertinggi dan pemeliharaan keselamatan reaktor, manajemen keselamatan dan sumber daya manusia. Nuclear non-proliferation yang berkaitan dengan pengaturan dan pembatasan penggunaan bakar nuklir harus dijamin tidak hanya pengukuran dan optimasi secara teknis tapi juga semua hal yang berkaitan dengan politik internacional [6]. Meskipun jumlah sampah radio aktif per unit produksi listrik dari NPP adalah relatif sangat kecil, toxic pada sampah radio aktif harus direduksi serendah mungkin, dalam rangka mendapatkan penerimaan publik secara lebih baik lagi dan mengurangi resiko dari serangan terror. 6. Fase Renaisans Energi Nuklir

5. Isu Global Teknologi Nuklir

Kesadaran bersama akan pentingnya produksi energi yang berkesinambungan dengan bahan bakar yang terbaharukan serta ramah pada lingkungan merupakan tanggung jawab dan kebutuhan bersama. Energi nuklir pada gilirannya sudah mengalami fase regenerasi dari generasi I ke generasi ke II sampai Sekarang dan yang akan datang ke III dan ke IV. Berbagai inovasi telah dilakukan sehingga tidak hanya berkaitan pada level keamanan reaktor yang tinggi dan berlapis, manajemen sampah nuklir dan reprocessing, akan tetapi berkaitan dengan dapat digunakannya energi nuklir untuk berbagai kebutuhan lain seperti produksi hidrogen untuk kendaraan dan desalinasi air untuk kebutuhan sehari hari, hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan panas dari reaktor.

Terdapat 3 isu global tentang pemanfaatan energi nuklir dan kita sejak

Pilihan energi nuklir sebagai salah satu opsi energi yang bersih disadari oleh salah

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

seorang pendiri organisasi lingkungan dunia greepeace Dr. Patrick Moore, PhD, dia sampaikan pandangannya tersebut dalam Congressional Subcommittee on Nuclear Energy - April 28, 2005: “Nuclear energy is the only non-greenhouse gasemitting power source that can effectively replace fossil fuels and satisfy global demand.”[3] . Pandangan Moore mensiratkan adanya sebuah kesadaran ahli lingkungan hidup akan kebutuhan energi yang bersih dan berkesinambungan dengan memilih opsi energi nuklir. Dua penghargaan nobel untuk IAEA sebuah organisasi energi nuklir dunia dan ketuanya Muhammad Al-Baradei pada bulan oktober 2005 juga merupakan babak baru bagi perhatian dunia terhadap energi nuklir untuk keperluan damai dan keperluan sipil. Beberapa factor di atas mengemuka dan menjadi fase baru “renaissance” bagi nuklir saat ini dan yang akan datang, hal tersebut juga terungkap dalam sebuah konferensi internasional di jepang GLOBAL 2005 Nuclear energy system for future generation and global sustainability yang dihadiri oleh 32 negara dan lebih dari 500 peserta. 7. Kebijakan Energi Nasional Konsep kebijakan energi mix nasional, dengan memasukan opsi energi nuklir terdapat dalam cetak biru energi nasional pada departemen energi Indonesia, guna memenuhi kebutuhan energi untuk pemenuhan listrik nasional dalam 1 dan 2 dasawarsa kedepan. Kebijakan energi mix untuk tahun 2025 masih di dominasi bahan baker fosil dengan komposisi batubara 32,7 %, Gas bumi 30.6%, minyak bumi 26.2%, PLTA 2.4%, panas bumi 3.8% dan lainnya 4.4%. Energi nuklir masuk pada komposisi lainnya dengan kontribusi 1.993% terhadap kebutuhan energi nasional seperti dijelaskan pada Gambar 4. Sebenarnya aplikasi energi nuklir dalam bidang lainnya sudah lama berkontribusi, seperti pada bidang kesehatan, pangan, dan industri. Akan tetapi aplikasi energi nuklir dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional baru dapat di adopsi dengan tahapan pembangunan tersebut.

Gambar 4. Kebijakan energi Nasional 2025: Skenario optimalisasi

mix

Tahapan pembangunan dibagi pada 2 periode. Rencana pembangunan awal 2 reaktor dengan daya 1000 MWe dan 2000 MWe mulai beroperasi 2016 dan 2017. Periode kedua dengan 2 reaktor dengan daya 3000 MWe dan 4000 MWe dengan rencana operasi mulai 2023 dan 2024. Total daya yang diinginkan 10 GWe dengan harga per kWh < 4 cUS$[2]. 8. Daftar Pustaka [1] ANS, 2001, World list of nuclear power plants, Nuclear News, March 2001. [2] Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2005, Blue print pengelolaan energi nasional 2005-2025, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (www.esdm.go.id). [3]http://www.greenspiritstrategies.com/D1 27.cfm [4] IAEA, 1997, Sustainable Development and Nuclear Power, IAEA, Vienna. [5] Marshall, W., Nuclear Power Technology, 1983, Vol. 1, Reactor Technology, Clarendon Press, Oxford. [6] Matsuura, S., 199, Future Perspective of Nuclear Energy in Japan and the OMEGA Program, Nucl. Phys. A654, 417c. [7] Meadows, D.H.,et. al., 1972, The Limits to Growth, New American Library, New York. [8] United Nation, 1998, World Population Projections:United Nations, New York, ESA/P/WP.xxx. [9] West, J.M. and W.K. Davis, 2001, The creation and beyond: Evolutions in US nuclear power development, Nuclear News, June 2001.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

Diversifikasi Energi Melalui Gas Hidrat Udrekh Peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), INDONESIA Kandidat Doktor pada The University of Tokyo, JAPAN Email: udrekh@ori.u-tokyo.ac.jp 2. Energi Alternatif Abad 21 Perkiraan Volume Cadangan

1. Pendahuluan Ada sekian banyak respon orang dalam menyikapi kenaikan harga, kelangkaan, dan pencabutan subsidi BBM. Bagaimana tidak, BBM adalah napas bagi bergulirnya kehidupan, dan berputarnya roda perekonomian. Tak heran, jika permasalahan ini menjadi buah bibir semua orang. Bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis maupun ilmuwan, peristiwa besar ini bisa dipandang sebagai musibah, tetapi juga bisa dianggap sebagai sebuah peluang. Saat ini, kita tengah berhitung, apakah peristiwa besar ini akan menjadi momen munculnya gejolak perekonomian yang akan menggoyang stabilitas politik secara hebat, atau justru merupakan momentum penting akan bangkitnya sebuah upaya untuk melakukan penghematan penggunaan energi, perbaikan sistem pengelolaan negara yang menghapus inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi. Satu hal tidak kalah pentingnya adalah memotivasi upaya untuk menemukan cadangan energi alternatif, maupun menciptakan sumberdaya energi pengganti BBM. Keputusan untuk memilih sebuah energi alternatif merupakan keputusan yang sulit. Kita mungkin berangan-angan untuk mencari energi alternatif yang dapat diperoleh dalam jumlah yang banyak, mampu kita buat dan kita produksi dalam skala besar, diambil dari potensi sumberdaya alam Indonesia, dapat diproduksi dengan harga yang cukup murah, dan memiliki sifat yang tidak terlalu berbeda dengan BBM, sehingga tidak diperlukan modifikasi yang terlalu sulit untuk dimanfaatkan pada kendaraan bermotor, rumah tangga maupun Industri.

dan

2.1 Keunggulan Gas Hidrat Salah satu sumber energi alternatif yang cukup menarik perhatian para peneliti dan industri adalah â&#x20AC;&#x153;Gas Hidratâ&#x20AC;?. Gas Hidrat dianggap memiliki sekian banyak keunggulan jika dibandingkan pilihan sumberdaya energi yang lain. Kelebihannya adalah: 1. volumenya yang sangat besar di bumi, 2. letaknya yang relatif tidak terlalu dalam sehingga memudahkan untuk dieksplorasi dan 3. cukup mudah untuk dimanfaatkan 2.2 Perkiraan volume cadangan gas Hidrat Dunia Gas hidrat diperkirakan memiliki cadangan sebesar 1015 - 1017 m3 [1] atau setara dengan dua kali lipat besarnya cadangan gas konvensional (2.5x1014 m3) dan hampir 2kali lebih besar daripada sumber energi yang berasal dari fosil seperti batubara, minyak dan gas alam (Gambar 1).

Gambar 1. Distribusi karbon organik di bumi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Gambar 2. Distribusi gas Hidrat di dunia. 3. Teknologi untuk Mengetahui Keberadaan Gas Hidrat

2.3 Pemanfaatan Gas Hidrat Gas hidrat secara alami terbentuk dalam ikatan kristal padat berbentuk es. Oleh karena itu, gas hidrat juga sering disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;The Burning Iceâ&#x20AC;? (Gambar 3). Strukturnya nya dibentuk dalam ikatan molekul hidrogen. Ada banyak jenis molekul gas yang dapat terikat untuk membentuk hidrat. Tetapi kebanyakan gas hidrat alam yang ditemui dibumi adalah Methan. Oleh karena itu, bas hidrat ini juge lebih sering disebut dengan methan hidrat.

Sampai saat ini, seismik merupakan teknologi yang paling banyak digunakan orang untuk mendeteksi keberadaan gas hidrat. Karakteristiknya yang unik, membuat cukup mudah untuk dilihat pada penampang seismik. Cara kerja teknologi seismic ini pada dasarnya mirip dengan MRI yang ada di rumah sakit. Di mana kita bisa mengetahui struktur lapisan bumi, seperti kita melihat hasil penampang tulang kita pada gambar MRI

Gas methan sendiri sudah banyak digunakan untuk segala jenis aktivitas dewasa ini. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya energi ini, agaknya tidak membutuhkan banyak modifikasi atau penelitian yang terlalu sulit.

Gambar 4 menunjukkan penampang lapisan bumi di dasar laut. Gas hidrat dapat dengan mudah kita lihat karena bentuknya yang relatif sejajar dengan dasar laut / permukaan bumi, dan memotong struktur sedimentasi yang ada. Garis sejajar ini biasa disebut Bottom Simulatin Reflector (BSR), yang merupakan dasar lapisan gas hidrat. Umumnya, masih dapat ditemui gas bebas di bawah lapisan gas hidrat yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya energi. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, dilakukan pengukuran langsung dengan menggunakan teknologi sonik maupun pengambilan sampel secara

Gambar 3. Gas Hidrat, es yang terbakar

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

langsung. Negara-negara maju telah banyak memiliki sampel serta beberapa parameter pengukuran lainnya untuk memperoleh infomasi yang lebih lengkap mengenai karakteristik gas hidrat ini. Pengukuran di beberapa titik berdasarkan informasi yang diperoleh dari penampang seismik, selanjutnya dibandingkan dengan penampakan pada data seismik, guna memperoleh informasi 3 dimensi. Data-data seperti heatflow, atau gravitasi juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tambahan.

Sampai saat ini, terdapat korelasi yang positif antara keberadaan BSR pada penampakan seismik dengan adanya Gas Hidrat pada kedalaman yang sesuai. Hanya saja, pengetahuan yang semakin berkembang saat ini, makin menambah wawasan mengenai karakteristik gas hidrat maupun gas bebas itu sendiri. Hal yang cukup menggembirakan, sekaligus kian menyadarkan kita, bahwa masih banyak yang belum kita ketahui.

BSR

Gambar 4. Bottom simulating reflector Dari 2 daerah yang telah diobservasi, perhitungan besarnya cadangan gas hidrat di Indonesia cukup memberikan harapan yang menggembirakan. Perkiraan kasar jumlah gas Hidrat yang terdapat di daerah perairan sebelah Selatan Sumatra Selatan, Selat Sunda dan selatan perairan Jawa Barat kurang lebih 17.7 x 1012 m3 (625.4 triliun cubic feet), sedangkan jumlah cadangan yang terdapat di laut Sulawesi kurang lebih 6.6 x 1012 m3 (233.2 triliun cubic feet). Sebagai perbandingan, besarnya cadangan gas Alam yang terdapat di

4. Potensi Gas Hidrat di Indonesia Agaknya kita memang sangat terlambat melakukan penelitian di bidang ini. BPP Teknologi yang bekerjasama dengan BGR-Jerman dan JAMSTEC-Jepang, pernah mengadkan penelitian awal di bidang gas Hidrat ini. Beberapa institusi lain, juga pernah melakukan penelitian serupa di beberapa perairan Timur Indonesia. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

in Henriet, J.P., and Mienert, J., eds., Gas hydrates: relevance to world margin stability and climate change, Volume 137: Special Publications: London, Geological Society, p. 9-30. 1999, Potentioal effects of gas hidrate on human welfare, National Academi of Sciences, Volume 96: Irvine, CA., National Academy of Sciences, p.3420-3426. [2] Mallik recearch Groups, 2003, Gas Hydrates Research Well- Mallik NWT, Mallik research project symposium, 2003. [4] Morita S., Shimizu, S., Ochiai, K., Amano, H., Ishiyama, T., Hato, M., Inamori, T., Takayama, T., Baba, K., Tanaka, T., Unou, S., 2002, JNOCâ&#x20AC;&#x2122;s HighResolution 2D and 3D Seismic Surveys for Methane Hydrate Exploration in the Eastern Nankai Trough, Proceedings of the Fourth International Conference on Gas Hydrates, Yokohama, May 19 â&#x20AC;&#x201C; 23, 2002. [5] Satoh, M., 2000, Distribution and researches of marine natural gas hydrates around japan, 2000 Western Pacific Geophysics Meetng, Volume 81: Eos, Transaction: Tokyo, Japan, American Geophysical Union, p.63. [6] Tomaru, J., 2003. Geological and Geochemical Studies on the Occurrence and Stability of Natural Gas Hydrates in Nankai Trough, Hydrate Ridge and Mackenzie Delta, Doctoral Thesis.

Natuna adalah sebesar 222tcf (Penelitian tim BPPT, unpubluished). Belakangan ini beberapa institusi penelitian dan universitas sedang giatgiatnya membangun kerjasama untuk mengetahui potensi total kandungan gas Hidrat di Indonesia. 5. Beberapa Kendala Teknologi eksplorasi merupakan kendala terbesar sampai saat ini, sehingga gas hidrat belum juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Jepang sendiri mentargetken 2016 sebagai awal dimulainya eksplorasi bagi gas hidrat yang mereka miliki. Menilik pesat dan banyaknya kajian mengenai gas hidrat ini, agaknya kita boleh optimis bahwa gas hidrat dapat digunakan dalam waktu yang mungkin lebih cepat dari perkiraan semula. Ketika teknologi eksplorasi ini sudah dapat dikuasai, sehingga eksplorasi gas hidrat menjadi cukup ekonomis, maka akan ada pengaruh yang besar bagi dunia industri, ekonomi maupun politik dunia. Bagaimana dengan Indonesia? 6. Daftar Pustaka [1] Kvenvolden, K.A, 1998, A primer on the geological occurrence of gas hydrate,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

UTAMA

Krisis BBM Kita, Belajar dari Krisis Filipina Arulan Hatta Direktur Eksekutif BBMwatch Research 1. Pendahuluan Lonjakan harga minyak yang terjadi sejak minggu pertama april 2005, telah memberikan implikasi yang sangat luas terhadap stabilitas ekonomi, politik dan keamanan masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia dan Filipina. Tulisan ini berupaya menggambarkan kondisi yang terjadi di Filipina, agar dapat diperoleh benang merah yang bisa jadikan pelajaran bagi kita dalam upaya keluar dari krisis BBM berkepanjangan. Jauh sebelum Indonesia, pemerintah Filipina telah mengeluarkan berbagai kebijakaan strategis, upaya dan langkah nyata sebagai solusi jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk di dalamnya pembenahan instrumen regulasi terkait keamanan pasokan BBM serta penghematan dan diversifikasi energi. Jadi, gejolak harga BBM di Filipina telah mendahului situasi â&#x20AC;&#x153;krisis Energi-BBMâ&#x20AC;? di Indonesia antara bulan Juli-September 2005. 2. Filipina Negara Pengimpor Migas Filipina sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa, perekonomian negaranya sangat rentan terhadap adanya kenaikan harga minyak mentah yang tinggi di pasar global. Dapat dipahami karena Filipina sudah sangat tergantung pada impor minyak mentah (net importer oil) , yang saat ini mencapai sekitar 373.000 barel per hari (bph). Jumlah ini kira-kira mendekati impor untuk minyak Indonesia tahun 2005 yaitu 400.000 bph dan ditambah dengan BBM sebesar 330.000 bph. Sektor Migas di Filipina telah diregulasi melalui Oil Deregulation Law Republic Act No. 8479 yang diberlakukan sejak tahun 1998 pada Pemerintahan Fidel V. Ramos. Di bawah Oil Deregulation Law pemerintah Filipina tidak boleh

mengintervensi pasar baik melalui harga, maupun ekspor dan impor produk minyak, atau mengembangkan retail outlets (SPBU), depot penyimpan, fasilitas penerimaan-laut dan pengilangan. Undang-undang ini dirancang untuk menekan fluktuasi atau volatilitas dari harga minyak dan sekaligus menghapuskan subsidi harga BBM . Dalam kaitan ini UU Deregulasi Hilir Migas Filipina dipersepsikan telah menghilangkan kontrol pemerintah terhadap harga yang ditentukan pada industri minyak. Berdasarkan UU tersebut harga minyak dapat naik dan turun pada tingkat pasar (market level) atau harga ditentukan oleh kekuatan pasar (market forces). Sebelum ketentuan tersebut berlaku maka di bawah suatu Deregulasi Lingkungan (Environment Deregulation) pemerintah Filipina membentuk suatu mekanisme Dana untuk Menstabilkan Harga Minyak (oil price stabilizing fund OPSF), yang digunakan sebagai instrumen untuk mensubsidi harga BBM. Di samping itu perusahaan minyak harus memiliki persetujuan Pemerintah bila akan menaikkan harga BBM. Berdasarkan Memarundum No. 2001 perusahaan minyak diwajibkan untuk melaporkan kepada Pemerintah melalui Departemen Energi sedikitnya sehari sebelum diberlakukannya rencana penyesuaian tarif. 3. Implikasi Kenaikan Harga Minyak Merespon kenaikan harga minyak mentah tersebut, industri minyak utama (major oil industry) di Filipina telah menaikkan harga BBM jenis premium, minyak diesel, dan LPG sekitar 75-centavo. Sebagai informasi seperti halnya Indonesia, dalam perhitungan harga BBM di Filipina mengacu dengan rata-rata Mean of Platts Singapore (MOPS), namun diterapkan secara menyeluruh tidak terbatas hanya sektor Industri.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Kenaikan harga BBM di Filipina pada bulan April tersebut selanjutnya telah menimbulkan dampak berganda (multiplier effect). Pada tanggal 18 April 2005 terjadi pemogokan nasional sektor transporsi umum yaitu jeepney dan bis di Filipina dengan kekuatan sekitar 250.000 pengemudi dan operator. Untuk memprotes kenaikan harga BBM (gasoline, LPG, Kerosene, Diesel), sekaligus menuntut kenaikan tarif angkutan. Pemogokan telah mengakibatkan kelumpuhan 70-90% transportasi umum di beberapa kota besar, seperti Metro Manila. Kenaikan harga BBM tersebut diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa dalam jumlah yang cukup signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan inflasi sekitar 0,03-0,01% dan menghambat perkembangan ekonomi. Momentum kenaikan harga BBM di Filipina ini juga digunakan sebagai alat politik oleh kelompok oposisi terhadap kebijakan sektor migas yang telah diregulasi melalui Oil Deregulation Law Republic Act No. 8479, sejak tahun 1998. UU tersebut dipersepsikan sebagai penyebab, kenaikan harga BBM yang sangat signifikan, dan Pemerintah terkesan tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga. Kelompok oposisi selanjutnya telah mengumpulkan sejuta tanda tangan untuk diserahkan ke Mahkamah Agung Filipina dengan tuntutan agar Oil Deregulation Law Republic Act No. 8479 tersebut dibatalkan atau diamandemen. Sebenarnya deregulasi sektor migas diharapkan di satu sisi akan menciptakan iklim kompetisi yang adil bagi para pemain sektor perminyakan, selanjutnya dapat menekan harga BBM agar lebih efisien. Namun, di sisi lain ternyata pemerintah kurang cukup kuat dalam mengelola dan mengendalikan harga BBM. Sementara itu upaya untuk mensubsidi kembali harga BBM pada konsumen dinilai kontraproduktif, dan akan semakin memperburuk keadaan. Karena pemberian subsidi harga BBM akan menyebabkan jumlah pasokan kembali meningkat seperti sebelum terjadinya krisis.

Kenaikan harga BBM ini juga telah menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif. Karena perusahaan minyak dituduh telah melakukan praktek kartel, kolusi dan menaikkan harga secara berlebihan. Akhirnya diusulkan agar Departemen Energi dan Departemen Kehakiman Filipina segera melakukan audit keuangan pada perusahaan minyak utama, melalui Commission of Audit (COU) . 4. Upaya Filipina Keluar dari Krisis BBM Secara umum solusi nyata untuk mengatasi krisis energi-BBM di Filipina jangka pendek, menengah dan panjang antara lain: (1) diterapkan empat hari kerja (four-week days) sejak April 2005 yang merupakan penghematan energi (energysaving) jangka pendek ; (2) tahun 2007 mengharuskan perusahaan minyak untuk memproduksi BBM dengan 10% kandungan etanol; (3) merubah pembangkit listrik berbahan bakar minyak dengan energi alternatif antara lain panas bumi, batubara, dan energi terbarukan. Untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak dunia pemerintah Filipina melalui program kemandirian energi (energy independence program) akan mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan seperti solar dan angin, serta mempromosikan energi alternatif seperti ethanol diesel , coco diesel , dan lain-lain. Di samping itu, Presiden Arroyo telah menyiapkan suatu rencana kontijensi (contingency plan), untuk menjajaki opsi yang harus diambil Pemerintah Filipina terhadap kemungkinan terjadinya kembali kenaikan harga minyak yang berkelanjutan di pasar internasional. Rencana kontijensi ini bertujuan untuk menyelaraskan resiko ketergantungan Filipina terhadap beberapa tingkat harga minyak . Salah satu bagian penting dari rencana kontijensi tersebut adalah untuk memastikan apakah tiga perusahaan minyak terbesar di Filipina telah atau tidak mempraktekkan kartel, dalam menentukan kenaikan harga BBM yang terjadi pada waktu dan besarannya relatif bersamaan.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menciptakan suatu transparansi pasar (market transparency) agar mekanisme harga dapat divalidasikan oleh stakeholders . Untuk itu diperlukan tersedianya suatu data dasar yang akurat dan aktual, untuk digunakan dalam menghitung kenaikan harga yang wajar. Dalam kaitan ini kondisi yang diharapkan adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang relatif lambat atau gradual. Karena kenaikan harga minyak yang tinggi, pada akhirnya akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat miskin di Filipina. Presiden Arroyo juga menghimbau agar negara-negara Anggota OPEC dan NonOPEC di kawasan Asia dan Afrika bekerja sama dalam upaya menghentikan kenaikan harga minyak secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan dampak terburuk. Terhadap tekanan publik yang menyorot kebijakan sektor migas, Pemerintahan Arroyo akan mempelajari dengan seksama Oil Deregulation Law untuk melihat apakah Undang-undang tersebut masih dapat mendukung tujuan serta kepentingan Negara Filipina. Atau sebaliknya perlu diamandemen sebagaimana yang saat ini digelorakan oleh kelompok oposisi. Deregulasi industri

migas ke depan tergantung dari hasil kajian ini. 5. Proses Belajar Pelajaran yang dapat dipetik dari fenomena Filipina adalah bahwa suatu kebijakan deregulasi sektor Migas dengan pilar untuk menciptakan iklim kompetisi bagi para pelaku industri minyak dan menghapuskan subsidi harga BBM yang telah berjalan secara mulus pada kondisi harga minyak yang wajar. Namun, pada kondisi bervolatilitasnya harga minyak yang tinggi, menjadi kurang mempunyai alat pengaman. Pada saat itulah publik mulai menyalahkan deregulasi, walaupun sebelumnya telah berjalan, di samping itu mereka mendambakan kembali ke era kebijakan harga regulasi (regulated price) melalui mekanisme subsidi harga . Anatomi dan pengendali mekanisme (driving force mechanism) dan solusi jangka pendek dan panjang terhadap krisis energi-BBM yang terjadi di Filipina pada bulan Maret dan April 2005, walaupun berbeda dalam sekala dan kompleksitasnya dengan kondisi Indonesia. Namun dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan proses belajar dalam mengantisipasi krisis BBM yang terjadi saat ini.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

INOVASI

Potensi Pengembangan Energi dari Biomassa Hutan di Indonesia Ika Heriansyah Peneliti pada Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor Mahasiswa Graduate School of Science and Technology, Kobe University. JAPAN E-mail: ika_heriansyah@yahoo.com 1. Pendahuluan Pengembangan sumber energi dapat diperbaharui, termasuk biomassa, merupakan fundamental bagi kesinambungan ketersediaan energi masa depan. Biomassa dapat memainkan peranan penting sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui, yang berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi, yang dengan menggunakan teknologi modern dalam pengkonversiannya dapat menjaga emisi pada tingkat yang rendah. Di samping itu, penggunaan energi biomassa pun dapat mendorong percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi dan perlindungan tata air. Secara general, keragaman sumber biomassa dan sifatnya yang dapat diperbaharui dapat berperan sebagai pengaman energi di masa mendatang sekaligus berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Biomassa dapat digunakan untuk menyediakan berbagai vektor energi, baik panas, listrik atau bahan bakar kendaraan. Namun demikian, energi biomassa dapat berasal dari berbagai sumber daya dan mungkin juga rute konversi yang beragam, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang kompleks dalam implikasinya. Sejumlah isu memerlukan klarifikasi dalam rangka memahami potensi biomass sebagai sumber energi yang berkesinambungan: mengenai sumber daya dan ketersediaannya, aspek logistik, biaya-biaya rantai bahan baker, dan dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain juga timbul pertanyaan berapa kuantitas residu yang dapat digunakan dari suatu sumber biomassa, dimana dan bagaimana harus dikembangkan, apa dan bagaimana kebutuhan infrastruktur harus dipenuhi, kesemuanya memerlukan pertimbangan yang seksama.

Tulisan singkat ini akan memaparkan potensi pengembangan biomassa hutan sebagai bahan substitusi minyak bumi dan kontribusinya kepada pengurangan emisi CO2 di Indonesia. 2. Status Implementasi Bioenergi Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan emisi yang pada gilirannya akan menimbulkan pemanasan global yang berpengaruh nyata terhadap pola hidup dan kehidupan manusia. Dengan demikian penggunaan energi yang terbarukan, dalam hal ini bioenergi perlu terus dikembangkan. Penggunaan biomassa untuk listrik (bioelectricity) di Indonesia masih sangat jarang ditemukan. Beberapa diantaranya telah dikembangkan oleh PT. Ajiubaya di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sampit, Kalimantan Timur, dengan kapasitas 4 â&#x20AC;&#x201C; 6 MW, dan juga beberapa instalasi Bioner-1 (gasifikasi biomassa yang dikoneksikan pada mesin diesel yang dapat digunakan untuk power generating, pompa dan mesin penggiling) yang dikembangkan oleh PT. Boma Bisma Indra dengan kapasitas sekitar 18 kW juga dimanfaatkan dibeberapa wilayah di Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi Utara [5, 8]. Beberapa perusahaan industri, baik milik pemerintah maupun swasta juga telah memulai penggunaan bioenergi sebagai pembangkit listrik, energi mekanik dan energi panas. Utami (1997) dalam Boer et al [1] melaporkan bahwa Indonesia telah mempunyai sekitar 50 unit gasifikator dengan kapasitas antara 15-100 kW/unit atau total kapasitas sekitar 2.200 kW. Sebagai tambahan, sekitar 200 unit biogas (diproduksi dari biomassa melalui proses fermentasi anaerobic) juga telah dimanfaatkan dibeberapa daerah pedesaan dengan kapasitas 4 â&#x20AC;&#x201C; 15 m3.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

3. Prospek Implementasi Bioenergi Masih banyaknya wilayah yang belum menikmati listrik negara ataupun swasta, dan belum optimalnya pemanfaatan biomassa merupakan prospek yang sangat besar dalam implementasi bioenergi. Sisa pemanfaatan kayu merupakan sumber potensial bagi pembangkit listrik tenaga biomassa. Biomassa yang belum dimanfaatkan tersebut sebagian besar bersumber dari sisa pembalakan, konversi lahan hutan, maupun dari perkebunan rakyat. Rachman [7] melaporkan bahwa sisa pembalakan dari hutan alam sekitar 46%, yakni 8% dari tunggak, 20% dari log yang rusak dan sisa cabang sampai diameter 10 cm sebanyak 18%. Berdasarkan produksi log rata-rata tahunan dari hutan alam sebesar 22 juta m3 saja, dapat dihitung besaran biomassa yang ditinggalkan di lapangan tanpa adanya pemanfaatan. Sebagai contoh, menurut Triono (1999) dalam Rachman [7] jumlah sisa pembalakan di Provinsi Jambi antara periode 1995/96-1998/99 mencapai angka 110.000 â&#x20AC;&#x201C; 350.000 m3 per tahunnya. Di samping residu biomassa dari hutan alam, residu biomassa dari hutan tanaman juga berpotensi besar sebagai sumber energi, dimana program pemanfaatannya bisa diintegrasikan dengan kegiatan lain berbasis sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Dalam implementasi- nya, program pengembangan bioenergi di daerah sekitar hutan ini selain berkontribusi dalam peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah, juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan.

jumlahnya mencapai 20% untuk hutan tanaman yang dijarangi dan 35% dari hutan tanaman tanpa penjarangan. Besaran tersebut belum termasuk biomassa cabang dan ranting, atau residu biomassa dari kegiatan penjarangan. Laporan lain dalam Boer et al. [1], menyebutkan bahwa produksi biomassa hutan tanaman adalah 8-25 ton/ha/tahun. Dengan limpahan residu dari biomassa hutan yang sangat besar, maka implementasi energi biomassa memiliki prospek yang besar. Di samping itu pemanfaatan biomassa menjadi energi pun dapat mengurangi emisi CO2 baik dari respirasi akibat dekomposisi maupun dari kemungkinan kebakaran, serta berkontribusi besar pada penurunan penggunaan bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal. 4. Teknologi Menjadi Energi

Konversi

Biomassa

Semua material organik mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi energi. Biomassa dapat secara langsung dibakar atau dikonversi menjadi bahan padatan, cair atau gas untuk menghasilkan panas dan listrik (Gambar 1). Beberapa pilihan teknologi konversinya adalah sebagai berikut: a. Konversi biomassa pada ketel uap modern Biomassa dibakar pada ketel uap modern untuk menghasilkan panas, listrik atau kombinasi panas dan tenaga. Sistem ini secara komersial telah banyak digunakan di Amerika Serikat, Australia, Finlandia dan German, walaupun secara tipikal hanya menghasilkan 20% energi jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Heriansyah dan Kanazawa [3] melaporkan bahwa residu biomassa dari kegiatan pemanenan akhir di hutan tanaman

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Biomass

Storage, Transport, Pre-treatment

Thermo-chemical conversion Combustion

Physico-chemical conversion

Solid fuel

Fermentatio n/

Pressing/Extract ion

Gasificati

Charcoal production

Biological

Anaerobic digestion

Pyrolysi Esterificatio

Liquid fuel

Gaseous fue Transport fuels

Boiler

Engine, gas turbin

Heat

Steam turbine

Fuel cell

Electricity

Gambar 1. Mata rantai konversi biomassa menjadi energi panas, listrik, dan bahan bakar kendaraan

digunakan. Konversi ini lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan pembakaran langsung, bersih, dan efisien dalam pengoperasian. Produk dari gasifikasi ini dapat juga di-reform untuk menghasilkan methanol dan hydrogen. Teknologi ini sedang dalam awal komersial.

b. Proses anaerobik Merupakan proses biologi yang konversi biomass baik padatan maupun cair menjadi gas tanpa oksigen. Gas yang dihasilkan didominasi methane dan CO2. Hasil ikutan berupa kompos dan pupuk untuk pertanian dan kehutanan. Teknologi ini telah dikembangkan secara komersial di Europa dan Amerika utara.

d. Pyrolysis Biomassa Pyrolysis merupakan pendegradasian panas pada biomassa tanpa oksigen, untuk menghilangkan komponen volatile pada karbon. Hasil dari proses ini selalu dalam bentuk gas, dan hasil penguapannya dapat menghasilkan bahan bakar cair dan padatan sisa. Bahan bakar cair ini dapat menghasilkan

c. Gasifikasi Biomassa Gasifikasi merupakan konversi dengan menggunakan parsial oksidasi pada suhu karbonisasi sehingga menghasilkan bahan bakar gas dengan level panas berkisar antara 0,1-0,5 dari gas alam, tergantung proses gasifikasi yang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

panas dan listrik apabila dibakar dalam ketel uap, mesin atau turbin. Produk lain dari proses pyrolysis ini adalah berupa arang dan bahan kimia. Teknologi konversi pyrolysis biomassa ini telah demonstrasikan di Europa selama 3 tahun, dari tahun 2002 â&#x20AC;&#x201C; 2005. e. Pembuatan arang Penyiapan lahan baik pertanian maupun HTI (Hutan Tanaman Industri) seringkali dengan cara pembakaran, selain beresiko kebakaran dan gangguan pernafasan, cara inipun dapat menstimulus pemanasan global akibat peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Dengan mengkonversinya menjadi arang tentunya dapat meminimalkan emisi, pun menambah penghasilan masyarakat. Selain digunakan sebagai sumber panas, arang pun dapat digunakan sebagai kondisioner tanah untuk mempercepat terjadinya simbiotik antara akar dengan mikoriza, yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan tanaman dan penyerapan emisi CO2 di atmosfir. . Dalam hubungannya dengan peningkatan karbon sequestrasi, konversi biomassa menjadi arang merupakan salah satu pilihan bijak yang efektif dan efisien, karena karbon pada arang dapat disimpan dalam durasi yang lama dibanding dengan karbon pada bentuk kayu [6]. 5. Pengembangan Energi Biomassa Penggunaan bahan bakar biomassa atau kayu sebagai bahan pensubstitusi bahan bakar fosil merupakan salah satu peranan penting hutan. FAO mengestimasi bahwa penggunaan biomassa di negara berkembang berkontribusi sekitar 15% dari total biaya energi yang diperlukan [2]. Pada tahun 2000, sekitar 18,4 GW energi biomassa telah diinstalasi di negaranegara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), yang terdiri dari negaranegara di Amerika Utara, Europa dan Pasifik [4]. Amerika Serikat mendominasi 7.4 GW, salah satunya dikembangkan di Wisconsin oleh Northern States Power Co. dengan kapasitas 75 MW. Finlandia merupakan negara yang memiliki instalasi energi biomassa

terbanyak dengan proporsi sekitar 8% dari total negara-negara anggota OECD. Dengan luas areal dan potensi hutan yang jauh lebih besar dari Finlandia (24.4 juta ha), Indonesia memiliki prospek pengembangan energi biomassa yang potensial dan kompetitif. Terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak serta besarnya potensi pengembangan energi biomassa di Indonesia, maka dalam proses pengembangannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengembangan energi dari biomassa perlu didukung teknologi konversi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. b. Pasar yang kompetitif perlu diciptakan sehingga residu biomassa dari kehutanan dapat dimanfaatkan optimal, tanpa berefek negatif pada keberlanjutan eksploitasi. c. Pengembangan bioenergi dari biomassa harus diintegrasikan dengan kebijakan terkait dari sektor energi, lingkungan, pertanian, dan kehutanan, sehingga terjadi insentif yang merangsang pertumbuhan dari semua sektor yang diintegrasikan. d. Kebijakan yang dibuat harus berjangka panjang untuk merangsang investasi, dan pemerintah harus menetapkan target dan ukuran kebijakan yang menguntungkan semua pihak. e. Kontinuitas penelitian, pengembangan, desiminasi, dan demonstrasi terhadap tipe/jenis biomassa, manajemen, serta teknologi konversinya, sehingga efektif dan efisien secara ekonomi dan ramah lingkungan dari sisi ekologi. Disamping iklim usaha yang kompetitif, pengembangan energi dari biomassa yang berkesinambungan secara ekonomi, lingkungan dan sosial, harus pula memperhatikan beberapa kriteria berikut: a. Biomassa yang digunakan harus berasal dari sumber yang dapat diperbaharui yang dikelola dengan manajemen yang berkelanjutan. b. Biaya-biaya proses harus dijaga rendah untuk memastikan efisiensi ekonomi. c. Bahan input lain yang dipergunakan dalam rantai teknologi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

konversi yang berasal dari sumber yang tidak dapat diperbaharui harus tetap rendah untuk menekan tingkat emisinya dan dengan tetap menggunakan teknologi konversi terbaik. d. Rancangan pengembangan bioenergi harus bermanfaat bagi pembangunan masyarakat secara luas.

7. Daftar Pustaka [1] Boer, R., Masripatin, N., June, T., and Dahlan, E.N. 2001. Greenhouse Gas mitigation Technologies in Forestry Sector: Status, Prospects and Barries of Their Implementation in Indonesia. UNDP-Climate Change Enabling Activity Project. [2] FAO. 1999. Prevention of land degradation, enhancement of carbon sequestration and conservation of biodiversity through land use change and sustainable land management with a focus on Latin America and The Carribean. International Fund for Agricultural Development, FAO, Rome. [3] Heriansyah, I and Kanazawa, Y. 2005. Potential production of Acacia mangium Willd. forests at harvest age under different condition in Indonesia. Proceeding of the 14th Indonesian Scientific Conference in Japan. [4] International Energy Agency. 2002. World Energy Outlook 2002. IEA publications. France. [5] Martono, R.W. 1998. Kajian keekonomian pembangkit listrik gasifikasi Bioner-1. Prosiding Konferensi Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan, BPPT. Jakarta. [6] Pari, G., Roliadi, H., Miyakuni, K. and Ishibashi, N. 2005. Trial on some charcoal production methods for the enhancement of carbon sequestration in Indonesia. Proceeding of the 2nd workshop on Demonstration Study on Carbon Fixing Forest Management in Indonesia. Forestry Research and Development Agency and Japan International Cooperation Agency. Bogor. [7] Rachman, O. 2000. Small-Log Utilization. Proceeding of Expose of Research Results of International Cooperation Projects. Forestry and Estate Crops Research and Development Agency. Jakarta. [8] Ridlo, R., B. Sucahyo dan Shaffriadi. 1998. Bioner-1, gasifikasi gambut dan biomassa untuk listrikdan pompanisasi air. Prosiding Konferensi Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan, BPPT. Jakarta.

6. Penutup Energi berbasis biomassa berpotensi besar dalam mendukung pasokan energi yang berkelanjutan di masa mendatang. Meskipun demikian, pengembangannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga berefek positif terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan di pihak lain juga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Semua teknologi konversi biomassa menjadi energi bisa diterapkan di Indonesia, dengan pengembangan disesuaikan dengan besaran supply biomassa, teknologi yang telah dikuasai, ketersediaan anggaran dan jenis produk yang dibutuhkan pasar di masing-masing daerah. Alternatif teknologi konversi dalam mengantisipasi kelangkaan BBM misalnya, akan lebih tepat bila teknologi gasifikasi dan proses anaerobik yang diterapkan; selain lebih efisien, produknya pun berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan sebagai sumber panas, listrik dan bahan bakar kendaraan. Kebijakan pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi dengan sektor terkait juga perlu dirancang guna merangsang iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pengembangan energi berbasis biomassa sebagai energi yang dapat diperbaharui pada akhirnya akan mampu mensubstitusi bahan bakar fosil dengan kuantitas besar, yang pada gilirannya akan mereduksi jumlah CO2 yang diemisikan ke atmosfir. Dalam konteks global, untuk mereduksi gas rumah kaca dalam jangka panjang, pasokan biomassa yang stabil dan berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak bagi pengembangan energi biomassa. Dengan demikian struktur insentif dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu diciptakan secara kompetitif.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

INOVASI

Rekayasa Minyak Pelumas dari bahan Botol Plastik Bekas Sandri Justiana, S.Si dan Budiyanti Dwi Hardanie, S.Si Penulis, alumni Jurusan Kimia FMIPA Universitas Padjadjaran dan pegiat di Alchemist Community Percayakah Anda jika suatu saat nanti botol plastik bekas dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak pelumas untuk kendaraan bermotor? Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Stephen J. Miller, Ph.D., seorang ilmuwan senior dan konsultan peneliti di Chevron. Bersama rekan-rekannya di Pusat penelitian Chevron Energy Technology Company, Richmond, California, Amerika Serikat dan University of Kentucky, ia berhasil mengubah limbah plastik menjadi minyak pelumas. Bagaimana caranya? Sebagian besar penduduk di dunia memanfaatkan plastik dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan data Environmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat, pada tahun 2001, penduduk Amerika Serikat menggunakan sedikitnya 25 juta ton plastik setiap tahunnya. Belum ditambah pengguna plastik di negara lainnya. Bukan suatu yang mengherankan jika plastik banyak digunakan. Plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan lainnya. Secara umum, plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu terbatas, serta ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Selain itu, plastik juga ringan, mudah dalam perancangan, dan biaya pembuatan murah. Sayangnya, di balik segala kelebihannya, limbah plastik menimbulkan masalah bagi lingkungan. Penyebabnya tak lain sifat plastik yang tidak dapat diuraikan dalam tanah. Untuk mengatasinya, para pakar lingkungan dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan berbagai penelitian dan tindakan. Salah satunya dengan cara mendaur ulang limbah plastik. Namun, cara ini tidaklah terlalu efektif. Hanya sekitar 4% yang dapat didaur ulang, sisanya menggunung di tempat penampungan sampah.

Masalah itulah yang mendasari Miller dan rekan-rekannya melakukan penelitian ini. Sebagian besar plastik yang digunakan masyarakat merupakan jenis plastik polietilena. Ada dua jenis polietilena, yaitu high density polyethylene (HDPE) dan low density polyethylene (LDPE). HDPE banyak digunakan sebagai botol plastik minuman, sedangkan LDPE untuk kantong plastik. Dalam penelitiannya yang akan dipublikasikan dalam Jurnal American Chemical Society bagian Energi dan Bahan Bakar (Energy and Fuel) edisi 20 Juli 2005, Miller memanaskan polietilena menggunakan metode pirolisis, lalu menyelidiki zat hasil pemanasan tersebut. Ternyata, ketika polietilena dipanaskan akan terbentuk suatu senyawa hidrokarbon cair. Senyawa ini mempunyai bentuk mirip lilin (wax). Banyaknya plastik yang terurai adalah sekitar 60%, suatu jumlah yang cukup banyak. Struktur kimia yang dimiliki senyawa hidrokarbon cair mirip lilin ini memungkinkannya untuk diolah menjadi minyak pelumas berkualitas tinggi. Sekedar informasi, minyak pelumas yang saat ini beredar di pasaran berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak mentah (crude oil) hasil pengeboran minyak bumi di dasar bumi mengandung berbagai senyawa hidrokarbon dengan titik didih yang berbeda-beda. Kemudian, berbagai senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah ini dipisahkan menggunakan teknik distilasi bertingkat (penyulingan) berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selain bahan bakar, seperti bensin, solar, dan minyak tanah, penyulingan minyak mentah juga menghasilkan minyak pelumas. Sifat kimia senyawa hidrokarbon cair dari hasil pemanasan limbah plastik mirip dengan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah sehingga dapat diolah menjadi minyak pelumas. Pengubahan hidrokarbon cair hasil

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

pirolisis limbah plastik menjadi minyak pelumas menggunakan metode hidroisomerisasi. Miller berharap minyak pelumas buatan ini dapat digunakan untuk kendaraan bermotor dengan kualitas yang sama dengan minyak bumi hasil penyulingan minyak mentah, ramah lingkungan, sekaligus ekonomis.

senyawa hidrokarbon cair, untuk kemudian diolah menggunakan proses hydrocracking menjadi bahan bakar dan produk minyak bumi lainnya, termasuk minyak pelumas. Senyawa hidrokarbon cair hasil pengubahan dari syngas mempunyai sifat kimia yang sama dengan polietilena.

Sebenarnya, usaha pembuatan minyak sintetis dari senyawa hidrokarbon cair ini bukan suatu hal baru. Pada awal 1990-an, perusahaan Chevron telah mencoba mengubah senyawa hidrokarbon cair menjadi bahan bakar sintetis untuk tujuan komersial. Hanya saja bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan senyawa hidrokarbon cair berasal dari gas alam (umumnya gas metana) melalui proses katalitik yang dikenal dengan nama proses Fischer-Tropsch.

Gas alam yang digunakan berasal dari Amerika Serikat. Belakangan, daerah lepas laut Timur Tengah menjadi sumber gas alam karena di sana harga gas alam lebih murah. Minyak pelumas dari gas alam ini untuk sementara dapat menjadi alternatif minyak pelumas hasil pengolahan minyak bumi. Pada masa mendatang, cadangan gas alam di dunia diperkirakan akan segera menipis. Di lain pihak, kebutuhan akan minyak pelumas semakin tinggi. Kini, dengan adanya penemuan ini, pembuatan minyak pelumas nampaknya tidak lagi memerlukan gas alam. Cukup dengan memanfaatkan limbah botol plastik, jadilah minyak pelumas.

Pada proses Fischer-Tropsch ini, gas metana diubah menjadi gas sintesis (syngas), yaitu campuran antara gas hidrogen dan karbon monoksida, dengan bantuan besi atau kobalt sebagai katalis. Selanjutnya, syngas ini diubah menjadi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

INOVASI

Campuran Bahan Bakar Waste Plastic Disposal (WPD) dan Orimulsion sebagai Alternatif Bahan Bakar Motor Diesel 1

Agung Sudrajad1,2 Mahasiswa Program Doktor pada Energy Engineering Research Laboratory, Kobe University 2 Pengajar pada Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada Jakarta Email: 021d801n@y04.kobe-u.ac.jp , agung_sudrajad@lycos.com

1. Pendahuluan Peningkatan jumlah produksi mesin diesel ditambah dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak di seluruh dunia memaksa kita untuk mencari bahan bakar terbarukan sebagai bahan bakar alternatif bagi motor diesel. Dilain sisi isu lingkungan begitu gencar disuarakan oleh badan-badan dunia sebagai isu utama memasuki abad baru ini, mengingat dampak teknologi yang sekarang sedang kita nikmati ternyata memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Khususnya di perkotaan, dampak polusi udara dari gas buang motor/mesin sangat terasa sehingga beberapa badan dunia mensyaratkan tingkat emisi gas buang, atau sering disebut ambang batas maksimum polusi. Keadaan ini mendorong kita untuk mengadakan penelitian tentang penggunaan bahan bakar alternatif yang rendah polusi dan murah. Saat ini, sekitar 129 juta ton plastic setiap tahunnya diproduksi, dan 60% dari jumlah itu diproduksi dari bahan minyak bumi. Jika dari jumlah tersebut dapat diolah kembali maka akan diperoleh sebesar 69 juta minyak bumi yang dapat dimanfaatkan. Jepang sendiri telah menerapkan undang-undang pengolahan sampah sejak 1997 dan khususnya bagi sampah plastik sejak tahun 2000 [5]. Hasil dari pengolahan sampah plastik (banyak digunakan untuk pembungkus di super market dan sisa minuman) yang diproses pada tungku proses pada suhu 400-5000C telah menghasilkan bahan bakar baru yang diberi nama Waste Plastic Disposal Fuel (WPD Fuel) [5]. Bahan bakar yang disingkat WPD ini di beberapa negara maju sedang dilakukan penelitian secara intensif sebagai bahan bakar alternatif pada berbagai mesin. Penelitian terdahulu

menunjukkan hasil yang memuaskan untuk penggunaan WPD pada apliaksi mesin diesel [1]. Pada penelitian lanjutan ini, penulis meneliti penggunaan bahan bakar WPD yang dicampur dengan bahan bakar Orimulsion untuk aplikasi motor diesel baik untuk penggunaan pada alat transportasi darat maupun laut. Bahan bakar Orimulsion adalah bahan bakar dari Orinoco Tar dicampur dengan air yang mempunyai kekentalan >10.000 cP pada 300C dan mempunyai bahan campuran hydrocarbon yang tinggi. Bahan bakar Orinoco tar ini diproduksi di Venezuela. Percobaan dilakukan dengan memakai motor diesel jenis NF19SK 4 langkah yang beroperasi konstan pada putaran mesin 2200 rpm. Tujuan utama pada penelitian awal ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan WPD yang dicampur dengan Orimulsion Fuel serta perbandingan penurunan emisinya terhadap penggunaan A Oil (High Speed Diesel Oil) dan C Oil (Heavy Fuel Oil). Adapun emisi yang di analisa adalah CH4, NO2, NO, NOx, CO2, CO, SO2, Particulate Matter dan Dry Soot. 2. Spesifikasi Bahan Bakar Pada Tabel 1, 2, dan 3 dapat dilihat spesifikasi dari bahan bakar Heavy Fuel Oil (A Oil), WPD dan Orimulsion yang digunakan dalam penelitian. Gambar 1 menunjukkan hasil analisa bahan bakar dengan menggunakan LC-Mass Spectrometer model LC-VP, Shimadzu. Hasil penelitian laboratorium menunjukkan pula kenaikan nilai CCAI sebesar 3% dari 858 menjadi 880, kinematic viscosity menurun dari 500cSt menjadi 20cSt pada 200C. Density dan sulfur menurun dari 0.999 menjadi 0.9853 dan 3.05 menjadi 1.98%(m/m) secara berurutan [2].

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

WPD 5

Bitumen 2

34 20

Tabel 4. Spesifikasi motor diesel

Bitumenc70 vol.% 7 WPD30 vol.% 56 2 34

Type Engine

25 10

15 20 Minute

Column: Shimpack GPC-802, GPC810 Flowrate: 1.0 mL/ min Temperature: 40 ℃Wavelength: 254 nm

Gambar 1. Hasil analisis Orimulsion (a), WPB (b) dan Orimulsion 70-30% WPD (c) dengan LC-Mass Spectometer Tabel 1. Spesifikasi Bahan Bakar HFO Unsur 0 Density (15 C) Reaction Degree Flash Point Kinematic viscosity 0 (50 C) Pour point Carbon Residue Sulfur Water Ash Nitrogen Gross Calorific Value Vanadium Aluminium Magnesium Silica

Unit 3 g/cm 0

C 2 m m /s (cSt) 0 C Wt. % Wt. % Wt. % Wt. % Wt. % MJ/kg m g/kg m g/kg m g/kg m g/kg

Jumlah 0.982 Neutral 74.0

Kinematic Viscosity (30 C) Ignition Point Styrene monomer K Styrene dimmer O Styrene trimer M Toluene P Ethyl Benzene O Alpha methyl styrene N E Others N

Nozzle Injection Angle Injection timing Injection valve opening pressure Cooling type Weight

16.3 14.5 2.20 ± 0.1 Φ0.33mm, 4 direction injection 1500 190±1 BTDC 19.6 ～ 20.1 Mpa (200 ～ 205 kgf/cm2) Radiator 192 kg

3. Langkah Percobaan

177.0

Gambar 2 menunjukkan alur penelitian yang dilakukan. Percobaan dilaksanakan dengan tiga bahan bakar yg berbeda, yaitu bahan bakar WPD yg dicampur dengan Orimulsion (WPD 30% + Orimulsion 70%), Bahan bakar High Speed Diesel Oil (A Oil) dan Heavy Fuel Oil (C Oil),. Putaran mesin diatur tetap pada 2200 rpm (dipilih karena pada putaran ini adalah putaran kerja, MCR) dengan beban yang berubah yaitu 25%, 50%, dan 75% beban penuh, dimana beban penuh adalah 16 HP. Data yang diamati adalah suhu gas buang, emisi gas buang berupa CH4, NO2, NO, NOx, CO2, CO, SO2, Particulate Matter dan Dry Soot serta pemakaian bahan bakar spesifik (Spesifik Fuel Oil Consumption). Untuk memperoleh data emisi NOx, CO, O2 digunakan alat chemiluminescent analyzer (HORIBA 350), sementara CO2, NO2, digunakan alat gas analyzer of content potential electric type (Testo33, Testoterm). Untuk mengetahui kandungan SO2 digunakan infra-rad ray analyzer (Testo 350M) dan CH4 dengan CmHn analyzer (HCM-1B, Shimadzu). Data selanjutnya yang diambil adalah PM dan DS diperoleh dengan cara mengambil sampel pada glass fiber filter yang mulanya filter tersebut di keringkan pada suhu 400C selama 2 jam lalu ditimbang , setelah itu filter dipasang pada pipa gas buang untuk memperoleh hasil emisi. Setelah itu filter disimpan dalam larutan Dichloromethane Solvent selama 24 jam,

-10.0 12.3 2.56 0.00 0.020 0,25 42.780 58 4 2 13

Tabel 2. Spesifikasi bahan bakar WPD Unsur 0 Density (15 C)

Cylinder bore x stroke Maximum Volume Clearance Volume Maximum Power Rated Continuous Power Compression ratio Effect. compression ratio wirl ratio Nozzle

Horizontal single cylinder 4 stroke diesel engine (YANMAR NF19-SK) Φ110 x 106 3 1007 cm 3 61.78 cm 19.0 PS / 2400 rpm 16.0 PS / 2400 rpm

Satuan 3 g/cm 2 m m /s (cSt) 0 C % % % % % %

Jumlah 0.939

30.5 63.9 11.5 5.7 2.2 1.4 2.2

13.1

1.189

Tabel 3. Spesifikasi bahan bakar Orimulsion Unsur Density Kinematic Viscosity 0 (50 C)

Satuan 3 g/cm 2 mm /s (cSt)

Jumlah 1.013 181

Carbon Residue Sulfur Nitrogen Ash Vanadium Natrium Magnesium Gross Calorific Value

% (m/m) % (m/m) % (m/m) % (m/m) mg/kg mg/kg mg/kg MJ/kg

12.1 2.79 0.39 0.28 340 11 410 28.3

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dan dikeringkan lagi selama 2 jam dengan alat yg sama dengan pertama. Selisih berat filter sebelum diambil sampel dengan sesudah diambil sampel itulah yang digunakan untuk menganalisa jumlah

emisi PM dan DS. Dari data yang diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk grafik seperti dapat dilihat pada bagian Hasil dan Pembahasan. 7

9 8

Pressure (MPa)

Engine speed 2200(rpm) Orinoco tar70%+WPD30% Engine load 75% Engine load 50% Engine load 25%

11 4 2

3 0

-40

-20

0 Crank Angle (degree)

Gambar 2. Diagram Ekperimen 1a WPD+Orimulsion Tank 1b DO/HFO Fuel 2 Pressure Analyzer 3 Filter 4 Diesel Engine 5 Water Hydraulic 6 Exhauts Pipe 7 EG Temperature Analyzer 8 NOx CO, O2 Analyzer 9 SO2 Analyzer 10 Flask 11 Water Cooler 12 Vinyl Bag 13 CmHn Analyzer 14 PM Analyzer

4. Hasil dan Pembahasan Gambar 4 memperlihatkan pemakaian bahan bakar orimulsion 70% dan WPD 30% menghasilkan emisi CH4 yang tertinggi namun dengan peningkatan beban sampai 75% akan berangsur menurun mendekati emisi CH4 dari bahan bakar C Oil. Pada saat beban rendah pembakaran molekul C dan H pada bahan bakar WPD-Orimulsion ini sedikit tidak sempurna sehingga menghasilkan emisi CH4 yang tinggi, namun pada beban tinggi pembakaran bahan bakar terlihat kian sempurna.

Dari hasil percobaan di laboratorium diperoleh data yang kemudian dibuat dalam bentuk grafik. 8

Pressure (MPa)

Engine speed 2200(rpm) Orinoco tar70%+WPD30% Engine load 75% Engine load 50% Engine load 25%

-40

-20

0 Crank Angle (degree)

Gambar 3. Diagram Pressure

Gambar 3 menunjukkan diagram pressure bahan bakar WPD-Orimulsion yang digunakan, dimana kerja diesel relative stabil terutama pada saat perubahan beban kerja mesin. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

9 Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

8.5

NOx (g/kWh)

CH4 (gr/kW.h)

3 2 1

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

7.5

6.5

5.5

4.5

Engine Load (%)

Gambar 4. Diagram Perubahan CH4

NO2 (g/kW.h)

1.2

Gambar 7. Diagram Perubahan NOx

1.6 1.4

50 Engine Load (%)

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

2400

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

2100

CO2 (g/kW.h)

0.8

0.6

0.4

0.2

1800

1500

1200

Engine Load (%)

900

Gambar 5. Diagram Perubahan NO2

Engine Load (%)

Gambar 8. Diagram Perubahan CO2

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

SO2 (g/kW.h)

Gambar 5, 6, dan 7 menunjukkan emisi NO2, NO, dan NOx meningkat linier dengan peningkatan beban. Namun konsentrasi emisi NOx (yg diatur dalam Marpol 73/78 Annex 6) masih dibawah ambang batas yang tentukan (17 gr/KwH), dengan menggunakan bahan bakar WPDOrimulsion maksimum konsentrasi emisi NOx yang dihasilkan adalah sebesar 7 gr/kWh pada beban 75%.

25 20

10 5

NO (g/kW.h)

12.5

Engine Load (%)

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

Gambar 9. Diagram Perubahan SO2

Gambar 8 menunjukkan konsentrasi emisi CO2 menurun pada beban 50% namun meningkat kembali pada beban 75%. Sementara untuk nilai SO2 (Gambar 9) menunjukkan penurunan untuk peningkatan beban hingga mencapai ratarata 55,5%, nilai sulfur bahan bakar WPDOrimulsion menyebabkan besarnya konsentrasi emisi SO2 [4], namun lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai konsentrasi untuk bahan bakar C Oil. Pada temperatur tinggi dan konsentrasi oksigen ideal bagi proses pembakaran, sulfur berkombinasi dengan karbon, hydrogen dan oksigen membentuk SO2, SO3, SO, CS, CH, COS, H2S, S dan S2.

7.5

Engine Load (%)

Gambar 6. Diagram Perubahan NO

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Pada kondisi tersebut kandungan sulfur bahan bakar akan dominan membentuk SO2 (90%) dan hanya sedikit yang berubah menjadi SO3 [2]. Gambar 10 memperlihatkan bahwa emisi CO bahan bakar WPD-Orimulsion masih berada di bawah konsentrasi CO bahan bakar HFO. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembakaran yang baik, dapat mengurangi emisi CO yang sangat berbahaya bagi manusia dan atmosfer.

2.5

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

DS (g/kW.h)

1.5

0.5

Engine Load (%)

55 50 40 CO (g/kW.h)

Gambar 13. Diagram Perubahan DS

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

45 35

Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) seperti yg ditunjukkan oleh Gambar 11, dengan menggunakan bahan bakar WPD-Orimulsion ini konsumsi bahan bakar motor diesel dapat dikurangi sampai 60% pada beban rendah. Proses pembakaran yang baik dengan menggunakan bahan bakar WPDOrimulsion menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik pula. Gambar 12 dan 13 menunjukkan konsentrasi PM (particulate matter) dan DS (dry soot) yang diukur dengan menggunakan glassfiber filter dan electric drier pada suhu 400C menunjukkan nilai terendah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar A Oil dan C Oil pada beban 25%. Penurunan nilai PM rata-rata 45% sedang DS adalah rata-rata 33%. Dari percobaan yang dilakukan dapat juga diamati bahwa kerja mesin diesel NF 19SK beroperasi dengan stabil selama percobaan berlangsung. Sehingga secara umum dari hasil analisa bahwa emulsi Orimulsion dan WPD dengan komposisi 70:30 (WPD 30% + Orimulsion 70%) menunjukkan performa mesin diesel yang baik dan ramah lingkungan.

30 25 20 15

Engine Load (%)

Spesific Fuel Oil Consumption (g/kW.h)

Gambar 10. Diagram Perubahan CO

550

Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

500

450 400

350

300

250

Engine Load (%)

Gambar 11. Diagram Perubahan SFOC

24 Orimulsion 70% + WPD 30% A Oil C Oil

PM (g/kW.h)

18 15 12 9 6

5. Kesimpulan Percobaan ini bertujuan untuk menganalisa performa emisi mesin diesel dengan penggunaan bahan bakar terbarukan yaitu pencampuran antara bahan bakar Waste Plastic Disposal (WPD) dengan Orimulsion (Emulsified of Orinoco Tar) yang dibandingkan dengan penggunaan A Oil dan C Oil. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Secara teknis bahan bakar WPDOrimulsion dapat digunakan untuk aplikasi pada motor diesel baik di

Engine Load (%)

Gambar 12. Diagram Perubahan PM

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

darat maupun di laut. Dari percobaan diperoleh bahwa bahan bakar WPD dapat menurunkan emisi CO2, CO, SO2, PM dan DS. Sementara untuk emisi CH4, NO2, NO, dan NOx mengalami peningkatan untuk setiap kenaikan bebannya. Pencampuran bahan bakar WPD dan Orimulsion menyebabkan penurunan kadar sulfur bahan bakar sehingga emisi SO2 dapat dikurangi. Selama percobaan berlangsung motor diesel penguji NF19SK beroperasi dengan baik dan stabil pada suhu kerja 25.20 C. Untuk menurunkan emisi SO2 dan NOx dapat digunakan teknologi exhaust gas after treatment, seperti exhaust gas recirculating atau menggunakan katalis.

Engines by WPD Emulsified Fuel, SAE Conference. [2] Luis Javier Molero de Blas. Pollutant Formation and Interaction in the Combustion of Heavy Liquid Fuels, Doctoral Thesis, University of London. [3] Nishida, O., H. Fujita, W. Harano, T. Egashira, S. Okawa, M. Kawabata, T. Nakatsukasa, Y. Sumitani, D. Suzuki, 1998, Proceeding of 60th Symposium of The Marine Engineering Society in Japan, pp.156-163. [4] Nishida, O., Agung Sudrajad, PH. Vu, H. Fujita, W. Harano, 2001, Exhaust Emissions of Diesel N2O by various Fuel Oil Condition. JIME Proceeding, pp. 36-43. [5] Okaya, Y., 1997, Development of new Technique for Reprocessing of Waste Plastic Materials, Technical report, pp.1-3.

6. Daftar Pustaka [1] Hai Vu, P., , et al, 2001, Reduction of NOx and PMs from Diesel

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

IPTEK

Domestikasi laut atau restoking? Alimuddin Staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB, dan kandidat doktor dari Tokyo University of Marine Science and Technology E-mail: alimuddin_alsani@yahoo.com Eko Sri Wiyono Staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB, dan kandidat doktor dari Tokyo University of Marine Science and Technology E-mail : eko_ipb@yahoo.com Baru-baru ini telah dilaporkan bahwa stok ikan laut dunia telah menurun dengan cepat (Sargent dan Tacon, 1999). Penurunan stok ikan laut ini diperkirakan sebagai akibat dari kegagalan pengelolaan perikanan laut dalam beberapa dekade terakhir di hampir seluruh belahan dunia. Dan hal ini menyebabkan penangkapan ikan di laut tidak akan bertahan lebih lama lagi dan mungkin tidak ada lagi yang tersisa untuk bisa dikelola (Pauly et al., 2002). Kondisi perikanan Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi perikanan dunia secara umum. Sistem penentuan stok sumberdaya ikan yang kurang akurat (Wiyono, 2005) dan lemahnya penegakan hukum di laut, telah menyebabkan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia mencapai overfishing di berbagai wilayah perair-an. Beratnya beban laut Indonesia untuk menyediakan stok ikan semakin diperparah dengan tingginya kejadian illegal fishing. Bila kenyataanya stok ikan di Indonesia juga seperti halnya kondisi stok ikan dunia, maka apa yang seharusnya kita lakukan untuk memulihkan kondisi stok atau memenuhi kebutuhan kita? Sejak berakhirnya jaman es, dan dimulainya revolusi industri, manusia telah mempengaruhi evolusi organisme darat maupun laut, dan telah menyebabkan hilangnya beberapa jenis hewan liar (Diamond, 2002). Manusia telah menggunakan pendekatan land-based ekosistem untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini, di satu sisi telah menghasilkan keuntungan tetapi di sisi yang lain meng-haruskan membayar cost yang yang tidak murah, misalnya banyaknya penyakit yang menyerang

hewan peliharaan. Hal yang mirip juga telah terjadi di lautan, meskipun prosesnya lebih lambat karena luasnya laut dan ketidakramahan laut. Sejauh ini, perubahan di laut juga menggambarkan apa yang telah terjadi di darat seperti perusakan habitat, perubahan utama dalam komunitas tumbuhan dan hewan, dan hilangnya spesies hewan ukuran besar. Penangkapan yang secara prinsip adalah pengejaran ikan di laut, merupakan penyebab langsung atau tidak langsung perubahan-perubahan yang telah terjadi di laut, mulai dari hilangnya mamalia laut ukuran besar hingga kerusakan habitat. Penangkapan yang tiada hentihentinya dan peningkatan kemampuan tangkap, telah mengurangi populasi ikan dunia dengan cepat. Penangkapan spesies laut ukuran besar, seperti ikan pedang (swordfish) dan tuna, telah menurunkan 80% populasi selama 20 tahun terakhir (Myers dan Worm, 2003). Ikan cod yang secara historis merupakan spesies utama sudah menjadi sulit ditemukan di daerah Atlantik Utara. Di banyak daerah, trawl-dasar (bottom trawl) telah menyapu dasar lautan. Semua ini hanyalah sedikit contoh dari bukti pengejaran yang panjang dan menyedihkan di lautan. Bila sejarah dijadikan sebagai sebuah petunjuk, meskipun sistem manajemen penangkapan berbasis ekosistem atau dengan istilah ecosystem-based fishery management, (Pikitch, 2004) diterapkan sekalipun, maka kemampuan laut untuk menyuplai ikan yang dapat kita tangkap akan segera mencapai batas maksimumnya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Memburuknya perikanan tangkap dunia dan kerusakan habitat laut membantu menjelaskan mengapa domestikasi laut merupakan kegiatan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi, kita perlu berhati-hati mempertimbangkan bagaimana domestikasi ini dilakukan untuk menghindari lubang-lubang perangkap yang bisa merusak lingkungan (Pauly et al., 2002; Naylor et al., 2000). Domestikasi ikan atau akuakultur secara keseluruhan telah berperan dalam peningkatan produksi ikan dunia yang terjadi dalam 18 tahun terakhir ini (Naylor et al., 2000). Peningkatan produksi ikan ini diperoleh dengan melakukan domestikasi di darat. Akan tetapi, hal ini kelihatannya sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, karena transformasi di darat hanya menghasilkan sedikit perubahan. Oleh karena itu, saat ini mungkin sudah waktunya untuk melakukan domestikasi di laut. Domestikasi laut ini mungkin sudah menjadi keharusan dan sesegera mungkin untuk dilakukan, mengingat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Namun demikian, kita juga harus mampu menjawab bagaimana domestikasi diterapkan, sehingga pengelolaannya tetap memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesinambungannya. Untuk mengantisipasi penurunan produksi ikan di Amerika Serikat, baru-baru ini, badan nasional Amerika Serikat yang menangani laut dan atmosfir mengusulkan peraturan untuk memperluas usaha budidaya hingga 200 mil dari pantai dan menambah jumlah spesies ikan yang dibudidayakan (Marra, 2005). Berita ini sangat mengagetkan dan menimbulkan bermacam-macam reaksi (Dalton, 2005). Tetapi, mereka juga yakin bahwa cara ini merupakan sesuatu yang tak terelakkan lagi. Sementara itu, di Negara kita, Departemen Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan pengembangan spesies budidaya unggulan seperti ikan nila untuk budidaya air tawar, dan udang windu, kerapu dan rumput laut untuk budidaya laut. Pemilihan jenis organisme ini dimaksudkan untuk mengkonsentrasikan perhatian dalam pengem-bangan budidaya ikan yang memiliki nilai strategis, baik secara nasional maupun internasional.

Akuakultur dan Problematikanya Ambruknya perikanan laut diduga akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya permintaan pangan dunia, khususnya protein hewani. Sehingga produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan 50 tahun ke depan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia (Tilman et al., 2002), dan laut dunia harus lebih berperan sebagai sumber pangan. Untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan dan produksi protein hewani, maka kegiatan akuakultur perlu lebih ditingkatkan. Amerika Serikat misalnya, dalam 20 tahun terakhir telah meningkatkan sekitar 10% per tahun produksi budidayanya, yang meliputi budidaya ikan laut dan kerang-kerangan di pinggir pantai. Sejauh ini, di Indonesia sebagian besar perluasan akuakultur dilakukan pada ikan air tawar, seperti nila, ikan mas dan ikan lele-lelean di kolam atau keramba jaring apung. Sedangkan pada budidaya laut adalah masih didominasi oleh udang windu. Jenis organisme budidaya laut yang dikembangkan juga baru-baru ini adalah udang jenis vannamei dan ikan kerapu. Khusus untuk ikan kerapu, masih diperlukan pengembangan teknologi budidayanya untuk mencapai hasil yang memuaskan, baik dari segi teknologi produksi benih, maupun sistem pembesarannya. Seperti pemeliharaan hewan darat, pemeliharaan ikan dapat merugikan lingkungan dan ekosistem pantai dengan berbagai cara (Pauly et al., 2002). Pertama, budidaya laut dapat mencemari dari segi estetika, kimiawi, dan secara genetika. Sistem budidaya laut di pantai merusak pemandangan di laut dan mempengaruhi nilai pro-pertinya. Bahan kimia yang ditambahkan dalam pakan ikan, seperti bahan pewarna, menjadi ditemukan di dasar laut, dari kemudian masuk ke dalam rantai makanan di hewan bentik. Dan untuk polusi genetika, lepasnya ikan peliharaan dari wadahnya dan menginfeksi gen-pool stok ikan liar atau mengganti spesies endemik, bisa menjadi sumber masalah. Kedua, padatnya wadah budidaya atau tambak dapat dengan mudah melipatkan gandakan penyakit dan menyebarkannya

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dengan cepat dibandingkan dengan yang alami. Ketiga, marikultur ikan karnivora memberikan tekanan tambahan yang besar kepada stok alam yang digunakan untuk pakan (Naylor et al., 2000), menjadi memperburuk/mempercepat penurunan stok populasi ikan alam. Sampai saat ini, kebutuhan ikan pelagik ukuran kecil, seperti anchovy atau sardine, untuk ikan komersil budidaya (sebagai contoh ikan salmon), adalah melebihi produksi ikan komersil itu sendiri dalam arti biomassa. Hal ini tidak dapat disangkal akan mendatangkan masalah yang serius, misal menambah penyakit-penyakit lingkungan yang datang dari darat ke tempat usaha pemeliharaan. Tetapi bila kita setuju bahwa domestikasi laut baru dimulai, kita dapat merancang agenda penelitian untuk mengurangi masalah dan mempertahankan kelangsungannya, baik secara ekologis maupun ekonomis. Domestikasi Laut Dukungan Kolektif

Membutuhkan

Penelitian untuk industri marikultur diperlukan mulai dari penelitian dasar hingga aplikasinya. Juga dibutuhkan pemilihan spesies yang dapat diadaptasikan di wadah budidaya dan dapat didomestikasi sepanjang siklus hidup-nya. Sistem pengelolaan kesehatan ikan dan makanannya. Pencarian alternatif pengganti ikan pelagik kecil yang saat ini digunakan untuk ikan budidaya, misal hasil tangkapan sampingan. Dengan mempertimbangkan dina-mika laut dan kondisi gelombang permukaan, menentukan dimana seharusnya marikultur dilakukan. Juga, perlu diteliti bagaimana seharusnya konstruksi wadah dan sistem pengelolaannya. Semua hal di atas akan mengarahkan kita kepada aspek peraturan dan hukum. Salah satu jalan pemecahan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan marikultur pantai adalah memindahkan kegiatan dari pantai ke daerah perairan lebih luar dan di laut lepas. Secara umum, sistem lepas pantai menyebabkan lebih sedikit polusi pantai, tetapi akan meningkatkan biaya secara dramastis.

Contoh Domestikasi Laut Meskipun domestikasi laut akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi dari pilot proyek yang dirancang di Amerika mengilustrasikan sebagai suatu solusi yang potensial. Sebagai contoh, pemeliharaan ikan dalam pens raksasa di pantai (volume air sekitar 100.000 m3) adalah dirancang untuk tahan hempasan dan bebas di laut. Prototipe dalam bentuk dua cones sandwitch di dasarnya adalah sedang diujicoba di beberapa tempat di daerah pantai, sementara yang lainnya ditancapkan di dasar laut. Suatu proyek telah dicoba dengan memelihara ikan ukuran burayak (fingerling) menggunakan sistem pens di Florida. Pens ini dibawa menyeberangi Teluk Gulf Stream dan kemudian arus Atlantic Utara akan membawa pens tersebut menyeberangi Atlantik, dan mendapatkan makan sepanjang perjalanan. Dengan dirancang untuk tetap kokoh di bawah permukaan air, gangguan pelayaran terhadap pens menjadi sedikit. Pens akan tiba di Eropa beberapa bulan kemudian, dan ikan akan tumbuh hingga mencapai ukuran pasar. Setelah pemanenan, pens dapat diisi kembali dengan ikan ukuran burayak dalam perjalanan pulang. Tetapi sistem seperti ini memiliki tantangan pengelolaan yang tinggi: pemberian pakan, mempertahankan kedalaman ideal dan komunikasi lewat satelit harus dilakukan secara otomatis, selama beberapa bulan pada waktu tertentu. Pengembangan lainnya adalah penggembalaan (herding) ikan tuna di laut. Banyak spesies ikan tuna adalah tertarik kepada sesuatu yang berbeda dengan kondisi di sekeliling-nya. Nelayan dapat mengambil keuntungan dari tingkah laku ini dengan menggunakan suatu alat pengumpul ikan (fish aggregating device, FAD). Secara sederhana ini dapat berupa batang kayu terapung, atau sistem pelampung yang lebih kompleks, atau membuat gangguan berupa keributan secara perlahan di permukaan air laut. Perahu nelayan yang memancarkan cahaya juga akan bisa menjadi sebuah daya tarik, dan oleh karena itu dapat menarik tuna untuk mengikuti. Tuna yang tertarik ke FAD dapat diberi pakan,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dipertahankan, dan sebagian mungkin dapat ditangkap. Meskipun penggunaannya kontro-versial, FAD dapat meningkatkan hasil. Tuna tidak akan didomestikasi seperti sapi, tetapi apa yang dilakukan di laut masih analog dengan penggembalaan di daratan. Hal ini adalah dua contoh bagaimana meningkatkan produksi ikan laut tanpa merusak ekosistem laut lebih parah lagi melalui penangkapan, dan memecahkan masalah yang disebabkan oleh marikultur di daerah pantai. Konsekuensi Domestikasi Laut Beberapa konsekuensi domestikasi laut, yaitu: pertama, nelayan mungkin akan hilang secara besar-besaran; jumlah ikan yang akan diambil diatur; dan jenis ikan yang kita makan tidak banyak bervariasi. Kita harus bisa menerima ikan laut hasil budidaya, dan harus menerima kenyataan bahwa kita tidak begitu bebas di laut. Secara internasional, domestikasi akan memerlukan perubahan tujuan dari status quo. Saat ini, pemerintah dan nelayan menjadi penyebab over-eksplotasi stok ikan dan over-kapitalisasi industri penangkapan. Bila domestikasi laut menjadi pilihan, negara maritim harus melakukan negosiasi persetujuan tentang penggunaan laut secara bersama. Juga, pemerintah harus berperan membantu perkembangan penelitian untuk menemukan cara kultivasi ikan di laut terbuka, dan budidaya ikan laut dekat pantai yang lebih ramah lingkungan. Tujuan utamanya diarah-kan untuk menjaga laut sebagai sumber pangan yang lestari, baik secara ekonomi maupun ekologis. Seperti pada daratan, kelangsungan suplai pangan dari laut untuk penduduk dunia merupakan tujuan dari domestikasi laut. Domestikasi Tidak Mengganti Penangkapan Bila Stok Ikan Dipulihkan Kita telah mengetahui bahwa marikultur bisa menjadi kontributor utama untuk produksi pangan dunia dan sebagai sebuah solusi dari overfishing. Dengan kata lain bahwa perikanan dunia mungkin seharusnya diganti dengan domestikasi ikan di laut dalam skala besar. Kita tahu

bahwa akuakultur semakin memegang peranan penting dalam suplai ikan dunia. Tetapi, pemisahan secara hati-hati harus dilakukan antara budidaya ikan air tawar, molluska dan tanaman dengan karakteristik teknologinya yang lowtechnology dan pengaruhnya rendah (lowimpact), dan lebih banyak diarahkan untuk membantu pangan di negara-negara berkembang. Sementara budidaya ikan laut menggunakan teknologi tinggi dengan ikan target berupa ikan karnivora dan lebih banyak diperuntukkan bagi supermarket. Dengan demikian, sepertinya keluarga dengan pendapatan rendah tidak akan merasakan enaknya ikan tuna, salmon atau cod. Juga, suplai protein untuk masyarakat dengan pendapatan rendah akan hilang karena sebagian besar ikan-ikan kecil dialihkan untuk menjadi pakan ikan marikultur. Budidaya ikan karnivora juga menghasilkan ketidakefisienan konversi energi antar level tropik (tropic level). Karena itu, usaha tuna tidak bisa disetarakan seperti memelihara sapi, tetapi lebih mirip mengurung serigala yang diberi makan tikus dan rubah liar. Salah satu alternatif pemecahan masalah sehubungan dengan pengembangan budidaya ikan tuna atau ikan laut secara umum dapat dibaca dalam artikel “Memproduksi ikan dengan “ikan” bisa dihilangkan?” dalam INOVASI (Alimuddin, 2005) dan dalam artikel di BeritaIptek, “Teknik baru menyelamatkan ikan langka” (Alimuddin, 2005a). Ikan hasil tangkapan dan populasi alami untuk menyuplai kebutuhan penduduk dunia adalah tidak berlimpah. Dengan demikian, sudah seharusnya usaha lain difokuskan untuk mengembalikan populasi ikan alami yang turun drastis dengan melakukan restoking besar-besaran dan mengurangi total kapasitas penangkapan. Pengelolaan yang tepat terhadap ikan laut di alam akan menghasilkan kemajuan yang berarti, tetapi sayangnya, hal ini membutuhkan pre-kondisi seperti keinginan politik untuk mengimplementasikan perubahanperubahan dan membuat persetujuan antar negara untuk penggunaan laut secara bersama.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Daftar Pustaka [1] Alimuddin, 2005, Menghasilkan ikan dengan â&#x20AC;?ikanâ&#x20AC;? bisa dihilangkan? INOVASI, 3, 47-50. [2] Alimuddin, 2005a, Teknik baru menye-lamatkan ikan langka, BeritaIptek; Artikel Iptek, 14 September 2005. [3] Dalton, J., 2005, Bill on deep-sea fish farms brings wave of disapproval, Nature, 435, 1014. [4] Diamond, J., 2002, Evolution, consequences and future of plant and animal domestication, Nature, 418, 700707. [5] Marra, J., 2005, When we tame the oceans? Nature, 436, 175-176. [6] Myers, R.A. and B. Worm, 2003, Rapid world depletion of predatory fish communities, Nature, 423, 280-283. [7] Naylor, R.L., R.J. Goldburg, J.H. Primavera, N. Kautsky, M.C.M. Beveridge, J. Clay, C. Folke, J. Lubchenco, H. Mooney, and M. Troell, 2000, Effect of aquaculture on world fish supplies, Nature, 405, 1017-1024.

[8] Pauly, D., V. Christensen, S. Guenette, T.J. Pitcher, U.R. Sumaila, C.J. Walters, R. Watson, and D. Zeller. 2002, Towards sustainability in world fisheries, Nature, 418, 689-695. [9] Pikitch, E.K., C. Santora, E.A. Babcock, A. Bakun, R. Bonfil, D.O. Conover, D. Dayton, P. Doukakis, D. Fluharty, B. Heneman, E.D. Houde, J. Link, P.A. Livingston, M. Mangel, M.K. McAllister, J. Pope, and K.J. Sainsbury, 2004, Ecosystem-based fishery management, Science, 305, 346-347. [10] Sargent JR and Tacon A (1999) Development of farmed fish: a nutritionally necessary alternative to meat, Proc Nutr Soc., 58, 377-383. [11] Tilman, D., K.G. Cassman, P.A. Matson, R. Naylor and S. Polasky, 2002, Agricultural sustainability and intensive production practices, Nature, 418, 671-677. [12] Wiyono, E.S., 2005, Stok sumberdaya ikan dan keberlanjuatan kegiatan perikanan, INOVASI, 4, 26-30

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

IPTEK

Pencemaran Udara, Suatu Pendahuluan Agung Sudrajad1,2 Mahasiswa Program Doktor Pada Laboratorium Teknik Energi Universitas Kobe 2 Staff Pengajar Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada Jakarta Email: 021d801n@y04.kobe-u.ac.jp , agung_sudrajad@lycos.com

1. Umum Tulisan ini mengetengahkan sekilas pandang mengenai pencemaran udara. pengertian, pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia serta teknologi terbaru untuk menguranginya. Semakin pesatnya kemajuan ekonomi mendorong semakin bertambahnya kebutuhan akan transportasi, dilain sisi lingkungan alam yang mendukung hajat hidup manusia semakin terancam kualitasnya, efek negatif pencemaran udara kepada kehidupan manusia kian hari kian bertambah. Untuk itulah tulisan singkat ini dipersembahkan sebagai bahan awal untuk melangkah menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat terjadi dimana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran ini sering disebut pencemaran dalam ruangan (indoor pollution). Sementara itu pencemaran di luar ruangan (outdoor pollution) berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemar udara dapat diklasifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari pembangkit listrik, industri dan rumah tangga. Sedangkan sumber bergerak adalah aktifitas lalu lintas kendaraan bermotor dan tranportasi laut. Dari data BPS tahun 1999, di beberapa propinsi terutama di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya dan Jakarta, emisi kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi NO2 dan CO di udara yang jumlahnya lebih dari 50%. Penurunan kualitas udara yang terus

terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kita bahwa betapa pentingnya digalakkan usaha-usaha pengurangan emisi ini. Baik melalui penyuluhan kepada masyarakat ataupun dengan mengadakan penelitian bagi penerapan teknologi pengurangan emisi. 2. Zat-zat Pencemar Udara Emisi Karbon Monoksida (CO) Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida di berbagai perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% pencemaran udara di Jakarta disebabkan karena benda bergerak atau transportasi umum yang berbahan bakar solar terutama berasal dari Metromini [5]. Formasi CO merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan bakar dalam proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel. Percampuran yang baik antara udara dan bahan bakar terutama yang terjadi pada mesin-mesin yang menggunakan Turbocharge merupakan salah satu strategi untuk meminimalkan emisi CO. Karbon monoksida yang meningkat di berbagai perkotaan dapat mengakibatkan turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Karena itu strategi penurunan kadar karbon monoksida akan tergantung pada pengendalian emisi seperti pengggunaan bahan katalis yang mengubah bahan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan penggunaan bahan bakar terbarukan yang rendah polusi bagi kendaraan bermotor Nitrogen Oksida (NOx) Sampai tahun 1999 NOx yang berasal dari alat transportasi laut di Jepang menyumbangkan 38% dari total emisi NOx (25.000 ton/tahun) [4]. NOx terbentuk atas tiga fungsi yaitu Suhu (T), Waktu Reaksi (t), dan konsentrasi Oksigen (O2), NOx = f (T, t, O2). Secara teoritis ada 3 teori yang mengemukakan terbentuknya NOx, yaitu:

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

a. Thermal NOx (Extended Zeldovich Mechanism) Proses ini disebabkan gas nitrogen yang beroksidasi pada suhu tinggi pada ruang bakar (>1800 K). Thermal NOx ini didominasi oleh emisi NO (NOx = NO + NO2). b. Prompt NOx Formasi NOx ini akan terbentuk cepat pada zona pembakaran. c. Fuel NOx NOx formasi ini terbentuk karena kandungan N dalam bahan bakar. Kira-kira 90% dari emisi NOx adalah disebabkan proses thermal NOx, dan tercatat bahwa dengan penggunaan HFO (Heavy Fuel Oil), bahan bakar yang biasa digunakan di kapal, menyumbangkan emisi NOx sebesar 20-30%. Nitrogen oksida yang ada di udara yang dihirup oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Setelah bereaksi dengan atmosfir zat ini membentuk partikel-partikel nitrat yang amat halus yang dapat menembus bagian terdalam paru-paru. Selain itu zat oksida ini jika bereaksi dengan asap bensin yang tidak terbakar dengan sempurna dan zat hidrokarbon lain akan membentuk ozon rendah atau smog kabut berawan coklat kemerahan yang menyelimuti sebagian besar kota di dunia. SOx (Sulfur Oxide : SO2, SO3) Emisi SOx terbentuk dari fungsi kandungan sulfur dalam bahan bakar, selain itu kandungan sulfur dalam pelumas, juga menjadi penyebab terbentuknya SOx emisi. Struktur sulfur terbentuk pada ikatan aromatic dan alkyl. Dalam proses pembakaran sulfur dioxide dan sulfur trioxide terbentuk dari reaksi: S + O2 = SO2 SO2 + 1/2 O2 = SO3 Kandungan SO3 dalam SOx sangat kecil sekali yaitu sekitar 1-5%. Gas yang berbau tajam tapi tidak berwarna ini dapat menimbulkan serangan asma, gas ini pun jika bereaksi di atmosfir akan membentuk zat asam. Badan WHO PBB menyatakan bahwa pada tahun 1987 jumlah sulfur dioksida di udara telah mencapai ambang batas yg ditetapkan oleh WHO.

Emisi HydroCarbon (HC) Pada mesin, emisi Hidrokarbon (HC) terbentuk dari bermacam-macam sumber. Tidak terbakarnya bahan bakar secara sempurna, tidak terbakarnya minyak pelumas silinder adalah salah satu penyebab munculnya emisi HC. Emisi HC pada bahan bakar HFO yang biasa digunakan pada mesin-mesin diesel besar akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin diesel yang berbahan bakar Diesel Oil (DO). Emisi HC ini berbentuk gas methan (CH4). Jenis emisi ini dapat menyebabkan leukemia dan kanker. Partikulat Matter (PM) Partikel debu dalam emisi gas buang terdiri dari bermacam-macam komponen. Bukan hanya berbentuk padatan tapi juga berbentuk cairan yang mengendap dalam partikel debu. Pada proses pembakaran debu terbentuk dari pemecahan unsur hidrokarbon dan proses oksidasi setelahnya. Dalam debu tersebut terkandung debu sendiri dan beberapa kandungan metal oksida. Dalam proses ekspansi selanjutnya di atmosfir, kandungan metal dan debu tersebut membentuk partikulat. Beberapa unsur kandungan partikulat adalah karbon, SOF (Soluble Organic Fraction), debu, SO4, dan H2O. Sebagian benda partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal, tetapi yang paling berbahaya adalah butiran-butiran halus sehingga dapat menembus bagian terdalam paruparu. Diketahui juga bahwa di beberapa kota besar di dunia perubahan menjadi partikel sulfat di atmosfir banyak disebabkan karena proses oksida oleh molekul sulfur. 3. Efek Negatif Pencemaran Udara Bagi Kesehatan Tubuh Tabel 1 menjelaskan tentang pengaruh pencemaran udara terhadap makhluk hidup. Rentang nilai menunjukkan batasan kategori daerah sesuai tingkat kesehatan untuk dihuni oleh manusia. Karbon monoksida, nitrogen, ozon, sulfur dioksida dan partikulat matter adalah beberapa parameter polusi udara yang dominan dihasilkan oleh sumber pencemar. Dari pantauan lain diketahui bahwa dari beberapa kota yang diketahui masuk dalam kategori tidak sehat berdasarkan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

adalah Jakarta (26 titik), Semarang (1 titik), Surabaya (3 titik), Bandung (1 titik), Medan (6 titik), Pontianak (16 titik), Palangkaraya (4 titik), dan Pekan Baru (14

titik). Satu lokasi di Jakarta yang diketahui merupakan daerah kategori sangat tidak sehat berdasarkan pantauan lapangan [1].

Tabel 1. Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kategori

Rentang

Karbon monoksida (CO)

Nitrogen (NO2)

Ozon (O3)

Sulfur dioksida (SO2)

Partikulat

Baik

0-50

Tidak ada efek

Sedikit berbau

Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan SO2 (Selama 4 Jam)

Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan O3 (Selama 4 Jam)

Tidak ada efek

Sedang

51 - 100

Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi

Berbau

Luka pada Beberapa spesies tumbuhan

Terjadi penurunan pada jarak pandang

Tidak Sehat

101 - 199

Peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung

Bau dan kehilangan warna. Peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma

Penurunan kemampuan pada atlit yang berlatih keras

Bau, Meningkatnya kerusakan tanaman

Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di manamana

Sangat Tidak Sehat

200-299

Meningkatnya kardiovaskular pada orang bukan perokok yang berpenyakit Jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata

Meningkatnya sensitivitas pasien yang berpenyaklt asma dan bronchitis

Olah raga ringan mengakibatkan pengaruh parnafasan pada pasien yang berpenyaklt paru-paru kronis

Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronchitis

Berbahaya

300 - lebih

Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar

Sumber: Bapedal [1]

Tabel 2. Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang Pencemar

Sumber

Keterangan

Karbon monoksida (CO)

Buangan kendaraan bermotor; beberapa Standar kesehatan: 10 mg/m3 (9 proses industri ppm)

Sulfur dioksida (S02)

Panas dan fasilitas pembangkit listrik

Partikulat Matter

Buangan kendaraan bermotor; beberapa Standar kesehatan: 50 ug/m3 proses industri selama 1 tahun; 150 ug/m3

Nitrogen dioksida (N02)

Buangan kendaraan bermotor; panas dan fasilitas

Standar kesehatan: 100 pg/m3 (0.05 ppm) selama 1 jam

Ozon (03)

Terbentuk di atmosfir

Standar kesehatan: 235 ug/m3 (0.12 ppm) selama 1 jam

Standar kesehatan: 80 ug/m3 (0.03 ppm)

Sumber: Bapedal [2]

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 z Injeksi langsung air ke dalam ruang pembakaran

Tabel 2 memperlihatkan sumber emisi dan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Bapedal. BPLHD Propinsi DKI Jakarta pun mencatat bahwa adanya penurunan yang signifikan jumlah hari dalam kategori baik untuk dihirup dari tahun ke tahun sangat mengkhawatirkan. Dimana pada tahun 2000 kategori udara yang baik sekitar 32% (117 hari dalam satu tahun) dan di tahun 2003 turun menjadi hanya 6.85% (25 hari dalam satu tahun) [3]. Hal ini menandakan Indonesia sudah seharusnya memperketat peraturan tentang pengurangan emisi baik sektor industri maupun sektor transportasi darat/laut. Selain itu tentunya penemuanpenemuan teknologi baru pengurangan emisi dilanjutkan dengan pengaplikasiannya di masyarakat menjadi suatu prioritas utama bagi pengendalian polusi udara di Indonesia.

Sementara itu pengurangan emisi metoda sekunder adalah: z Penggunaan Selective Catalytic Reduction (SCR) z Penerapan teknologi Sea Water Scrubber untuk aplikasi di kapal z Penggunaan katalis magnet yang dipasang pada pipa bahan bakar z Penggunaan katalis pada pipa gas buang kendaraan bermotor 5. Akhir Melihat kenyataan seperti dituliskan diatas, polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi. Uji kelayakan emisi yang sejak beberapa tahun terakhir didengung-dengungkan oleh pemerintah dan LSM ternyata juga tidak berjalan dengan yang diharapkan. Jumlah kendaraan bermotor di jalan raya kian hari semakin meningkat. Di wilayah DKI Jakarta pertambahan kendaraan tercatat 8.74% per tahun sementara prasarana jalan meningkat 6.28% per tahun [3], menambah semakin terpuruknya kondisi lingkungan udara kita. Penulis berharap semoga dengan kenaikan harga pokok bahan bakar minyak bagi kendaraan yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk melangkah berpikir tentang lingkungan udara yang sehat. Kesadaran masyarakat akan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan didukung dengan penyediaan angkutan massal yang baik dan nyaman oleh pemerintah akan menciptakan lingkungan udara yang sehat bagi manusia Indonesia.

4. Tentang Teknologi Penanggulangan Emisi dari Kendaraan Secara sekilas teknologi penanggulangan emisi dari mesin dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yaitu Pengurangan emisi metoda primer dan Pengurangan emisi metoda sekunder [6]. Untuk pengurangan emisi metoda primer adalah sebagai berikut: Berdasarkan bahan bakar: z Penggunaan bahan bakar yang rendah Nitrogen dan Sulfur termasuk penggunaan non fossil fuel z Penggalangan penggunaan Non Petroleum Liquid Fuels z Penggunaan angka cetan yang tinggi bagi motor diesel dan angka oktan bagi motor bensin z Penggunaan bahan bakar Gas z Penerapan teknologi emulsifikasi (pencampuran bahan bakar dengan air atau lainnya)

6. Daftar Pustaka Berdasarkan Perlakuan Udara z Penggunaan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR) z Pengaturan temperature udara yang masuk pada motor z Humidifikasi

[1] Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 2002, Presentasi Data ISPU â&#x20AC;&#x201C; Januari 2002 hingga Desembar 2002. [2] Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 2002, Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang.

Berdasarkan Proses Pembakaran z Modifikasi pada pompa bahan bakar dan sistem injeksi bahan bakar z Pengaturan waktu injeksi bahan bakar z Pengaturan ukuran droplet dari bahan bakar yang diinjeksikan

[3] Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, Status Lingkungan Hidup DKI Jakarta. [4] Nishida Osami, 2001, Actual State and Prevention of Marine Air Pollution from

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 Ships, Review of Kobe University Mercantile Marine No. 49, Kobe-Japan.

(http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2 005/01/18/brk,20050118-10,id.html)

[5] Tempo Interaktif, 2005, Metromini Penyebab Pencemaran Udara Terbesar di Jakarta, Januari 2005.

[6] Wright.A.A, 2000, Exhaust Emissions from Combustion Machinery, IMARELondon.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

KESEHATAN

Kurang Gizi pada Ibu Hamil: Ancaman pada Janin Wiku Andonotopo,M.D Department of Obstetric and Gynecology, Sveti Duh Hospital Zagreb Institute of Ultrasound Medical School University of Zagreb. Sveti Duh 64, Zagreb HR 10000, CROATIA Muhamad Thohar Arifin, M.D. Department of Neurosurgery, Graduate School of Biomedical Science, Hiroshima University Hospital, Kasumi 1-2-3 Minami-Ku Hiroshima 734 8551, JAPAN Pendahuluan Krisis energi yang berakibat menurunnya daya beli masayarakat terutama kelompok dibawah garis kemiskinan akan memicu masalah yang lebih besar pada masa depan bangsa. Ibu hamil serta janinya rentan terhadap dampak krisis energi yang sedang terjadi. Asupan nutrisi saat ibu hamil akan sangat berpengaruh pada outcome kehamilan tersebut. Kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Jika zat gizi yang diterima dari ibunya tidak mencukupi maka janin tersebut akan mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. Sejarah klasik tentang dampak kurang gizi selama kehamilan terhadap outcome kehamilan telah didokumentasikan oleh (Stein & Susser 1975). Masa paceklik di Belanda â&#x20AC;&#x153;The Dutch Fainineâ&#x20AC;? yang berlangsung pada tahun 1944-1945, telah mĂŠmbawa dampak yang cukup serius terhadap outcome kehamilan. Fenomena the Dutch Famine menunjukkan bahwa bayi-bayi yang masa kandungannya (terutama trimester 2 dan 3) jatuh pada saat-saat paceklik mempunyai rata-rata berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan berat placenta yang lebih rendah dibandingkan bayi-bayi yang masa kandungannya tidak terpapar masa paceklik dan hal ini terjadi karena adanya penurunan asupan kalori,

protein dan zat gizi essential lainnya. (Stein & Susser 1975). Uraian di bawah akan membahas dampak buruk kekurangan asupan zat gizi pada kehamilan dan bagaimana pencegahannya. Pembahasan Kehamilan selalu berhubungan dengan perubahan fisiologis yang berakibat peningkatan volume cairan dan sel darah merah serta penurunan konsentrasi protein pengikat nutrisi dalam sirkulasi darah, begitu juga dengan penurunan nutrisi mikro. Pada kebanyakan negara berkembang, perubahan ini dapat diperburuk oleh kekurangan nutrisi dalam kehamilan yang berdampak pada defisiensi nutrisi mikro seperti anemia yang dapat berakibat fatal pada ibu hamil dan bayi baru lahir(Parra, B. E., L. M. Manjarres, et al. 2005). Pada kekurangan asupan mineral seng (zinc) dalam kehamilan misalnya, dapat berakibat gangguan signifikan pertumbuhan tulang. Pemberian asam folat tidak saja berguna untuk perkembangan otak sejak janin berwujud embrio, tetapi menjadi kunci penting pertumbuhan fungsi otak yang sehat selama kehamilan (Christiansen, M. and E. Garne 2005). Kasus-kasus gangguan penutupan jaringan saraf tulang belakang (spina bifida) dan kondisi dimana otak janin tidak dapat terbentuk normal (anencephaly) dapat dikurangi hingga 50% dan 85% jika ibu hamil mendapat asupan cukup asam folat sebelum dia hamil. Ibu hamil harus mendapatkan asupan vitamin yang cukup sebelum

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

terjadinya kehamilan karena pembentukan otak janin dimulai pada minggu-mingu pertama kehamilan, justru pada saat Sang ibu belum menyadari dirinya telah hamil(Obeid, R. and W. Herrmann 2005)( Wen, S. W. and M. Walker 2005). Pada kasus-kasus dimana janin mengalami defisiensi asam folat, sel-sel jaringan utama (stem cells) akan cenderung membelah lebih lambat daripada pada janin yang dikandung ibu hamil dengan asupan asam folat yang cukup. Sehingga stem cells yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan otak juga berkurang. Selain itu, sel-sel yang mati juga akan bertambah, jauh lebih besar daripada yang seharusnya (Santoso, M. I. and M. S. Rohman (2005). Meski dalam jumlah terminimum sekalipun, keterbatasan nutrisi kehamilan (maternal) pada saat terjadinya proses pembuahan janin dapat berakibat pada kelahiran prematur dan efek negativ jangka panjang pada kesehatan janin. Sekitar 40 % wanita yang melahirkan prematur disebabkan oleh faktor yang tak diketahui (idiopatik). Penelitian pada hewan uji kemudian membuktikan adanya korelasi antara kelahiran prematur dengan kekurangan nutrisi sebelum kehamilan dimulai. Pada kehamilan normal, janin sendiri yang akan menentukan kapan dirinya akan memulai proses kelahiran. Pada hewan uji, telah diketahui kalau proses ini dimulai dari aktivasi kelenjar adrenal untuk memproduksi akumulasi mendadak cortisol di dalam darah. Akibatnya, terjadilah proses berantai yang berujung pada proses kelahiran, dan hal yang sama pula dianggap terjadi pada manusia. (Challis, J. R., S. J. Lye, et al. 2001). Problemnya adalah jika kehamilan terjadi prematur. Pada kasus ini paru-paru dan organ-organ penting hanya memilik kemampuan minimum untuk berkembang dalam rahim guna mempersiapkan kehidupan di luar rahim nantinya. Para peniliti mempercayai bahwa cortisol dari kelenjar adrenal juga memacu pematangan dari sistem organ tubuh janin seperti paru-paru, dimana penting bagi bayi agar dapat langsung bernafas dengan mengembangkan paru-parunya seketika lahir. Jika tidak terdapat cukup cortisol untuk mematangkan paru-paru di dalam rahim, bayi yang lahir akan

mengalami sindrom gawat nafas (respiratory distress syndrome) dan berlanjut pada keadaan asfiksia (lemas) dan kemudian meninggal. Ini adalah momok menakutkan dari kelahiran prematur(Challis, J. R., S. J. Lye, et al. 2001). Penelitian pada hewan uji juga membutikan bahwa sekalipun keadaan nutrisi yang buruk dalam kehamilan diperbaiki dan kemungkinan dapat kembali ke keadaan normal, janin-janin dalam kasus di atas ternyata telah mengalami proses percepatan pematangan kelenjar adrenalnya yang memacu kelahiran prematur dalam waktu rata-rata 1 minggu. Wanita hamil harus berpikir untuk mendapatkan diet dan asupan makanan yang adekuat sebelum mereka tahu dirinya hamil, karena nutrisi yang cukup setelah kehamilan terjadi tidak dapat mengkompensasikan ketidakcukupan asupan nutrisi sebelum kehamilan. Meski dalam jumlah sekecil apapun kekurangan nutrisinya. Karena itu jika Anda merencanakan untuk hamil, diri Anda harus dalam kecukupan nutrisi sebelum Anda memulai kehamilan, karena jika tidak, bayi Anda kemungkinan besar akan lahir prematur. Dalam dunia medis istilah pertumbuhan janin terhambat-PJT (intrauterine growth restriction) diartikan sebagai suatu kondisi dimana janin berukuran lebih kecil dari standar ukuran biometri normal pada usia kehamilan. Kadang pula istilah PJT sering diartikan sebagai kecil untuk masa kehamilan-KMK (small for gestational age). Umumnya janin dengan PJT memiliki taksiran berat dibawah persentil ke-10. Artinya janin memiliki berat kurang dari 90 % dari keseluruhan janin dalam usia kehamilan yang sama. Janin dngan PJT pada umumnya akan lahir prematur (<37 minggu) atau dapat pula lahir cukup bulan (at term, >37 minggu)(Gardosi, J. O. 2005). Bayi-bayi yang dilahirkan dengan PJT biasanya tampak kurus, pucat, dan berkulit keriput. Tali pusat umumnya tampak rapuh dam layu dibanding pada bayi normal yang tampak tebal dan kuat. PJT muncul sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan jaringan atau sel. Hal ini terjadi saat janin tidak mendapatkan nutrisi dan oksigenasi yang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan organ dan jaringan, atau karena infeksi. Meski pada sejumlah janin, ukuran kecil untuk masa kehamilan bisa diakibatkan karena faktor genetik (kedua orangtua kecil), kebanyakan kasus PJT atau KMK dikarenakan karena faktorfaktor lain. Beberapa diantaranya sbb: •

•

Faktor ibu: Tekanan darah tinggi, Penyakit ginjal, Kencing manis stadium lanjut, Penyakit jantung dan pernafasan, Malnutrisi, anemia, Infeksi, Penyalahgunaan obat narkotika dan alkohol dan, Perokok Faktor sirkulasi uteroplasenta: Penurunan aliran darah dari rahim dan plasenta, Abrupsio plasenta (plasenta lepas dari lokasi implantasi di rahim sebelum waktunya), Plasenta previa (plasenta berimplantasi di segmen bawah rahim) dan, Infeksi di sekitar jaringan janin Faktor janin: Janin kembar, Infeksi, Cacat janin dan, Kelainan kromosom

PJT dapat terjadi kapanpun dalam kehamilan. PJT yang muncul sangat dini sering berhubungan dengan kelainan kromosom dan penyakit ibu. Sementara, PJT yang muncul terlambat (>32 minggu) biasanya berhubungan dengan problem lain. Pada kasus PJT, pertumbuhan seluruh tubuh dan organ janin menjadi terbatas. Ketika aliran darah ke plasenta tidak cukup, janin akan menerima hanya sejumlah kecil oksigen, ini dapat berakibat denyut jantung janin menjadi abnormal, dan janin berisiko tinggi mengalami kematian. Bayi-bayi yang dilahirkan dengan PJT akan mengalami keadaan berikut : • • •

• • •

Penurunan level oksigenasi Nilai APGAR rendah (suatu penilaian untuk menolong identifikasi adaptasi bayi segera setelah lahir) Aspirasi mekonium (tertelannya faeces/tinja bayi pertama di dalam kandungan) yang dapat berakibat sindrom gawat nafas Hipoglikemi (kadar gula rendah) Kesulitan mempertahankan suhu tubuh janin Polisitemia (kebanyakan sel darah merah)

Pada kasus-kasus PJT yang sangat parah dapat berakibat janin lahir mati (stillbirth) atau jika bertahan hidup dapat memiliki efek buruk jangka panjang dalam masa kanak-kanak nantinya. Kasus-kasus PJT dapat muncul, sekalipun Sang ibu dalam kondisi sehat, meskipun, faktor-faktor kekurangan nutrisi dan perokok adalah yang paling sering. Menghindari cara hidup berisiko tinggi, makan makanan bergizi, dan lakukan kontrol kehamilan (prenatal care) secara teratur dapat menekan risiko munculnya PJT(Gardosi, J. O. 2005). Perkiraan saat ini mengindikasikan bahwa sekitar 65% wanita pada negara sedang berkembang paling sedikit memiliki kontrol 1 kali selama kehamilan pada dokter, bidan, atau perawat. Angkanya tinggi pada negara Amerika Latin dan Karibia (83%) sementara rendah pada negara Asia Selatan (51%) (Piaggio, G., H. Ba'aqeel, et al. 1998). Penutup Usaha untuk mencegah gizi buruk tidak harus menunggu berhasilnya pembangunan ekonomi sampai masalah kemiskinan dituntaskan. Pembangunan ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan memakan waktu lama. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa diperlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk mengurangi penduduk miskin dari 40% (1976) menjadi 11% (1996). Data empirik dari dunia menunjukkan bahwa program perbaikan gizi dapat dilakukan tanpa harus menunggu rakyat menjadi makmur, tetapi perhatian pada golongan yang beresiko kekurangan asupan zat gizi akan membantu mengurai peliknya masalah kemiskinan. Dan diharapkan program perbaikan gizi menjadi bagian yang eksplisit dari program pembangunan untuk memakmurkan rakyat. (edited by T404AR©) Daftar Pustaka Challis, J. R., S. J. Lye, et al. (2001). "Understanding preterm labor." Ann N Y Acad Sci 943: 225-34. Christiansen, M. and E. Garne (2005). "Prevention of neural tube defects with periconceptional folic acid

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

supplementation in Europe." Laeger 167(32): 2875-6.

Ugeskr

Paediatr Perinat Epidemiol 12 Suppl 2: 116-41.

Gardosi, J. O. (2005). "Prematurity and fetal growth restriction." Early Hum Dev 81(1): 43-9.

Santoso, M. I. and M. S. Rohman (2005). "Decreased TGF-beta1 and IGF-1 protein expression in rat embryo skull bone in folic acid-restricted diet." J Nutr Biochem.

Obeid, R. and W. Herrmann (2005). "Homocysteine, folic acid and vitamin B(12) in relation to pre- and postnatal health aspects." Clin Chem Lab Med 43(10): 1052-7.

Stein, Z. and M. Susser (1975). "The Dutch famine, 1944-1945, and the reproductive process. I. Effects or six indices at birth." Pediatr Res 9(2): 70-6.

Parra, B. E., L. M. Manjarres, et al. (2005). "Assessment of nutritional education and iron supplement impact on prevention of pregnancy anemia." Biomedica 25(2): 211-9.

Stein, Z. and M. Susser (1975). "The Dutch famine, 1944-1945, and the reproductive process. II. Interrelations of caloric rations and six indices at birth." Pediatr Res 9(2): 76-83.

Piaggio, G., H. Ba'aqeel, et al. (1998). "The practice of antenatal care: comparing four study sites in different parts of the world participating in the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial."

Wen, S. W. and M. Walker (2005). "An exploration of health effects of folic acid in pregnancy beyond reducing neural tube defects." J Obstet Gynaecol Can 27(1): 13-9.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

KESEHATAN

Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang Yetty Nency, MD. DSA. Dokter Spesialis Anak pada RS Dr. Karyadi Semarang. Sedang menempuh pendidikan lanjutan di Dept. of Oncology Pediatrics Vrije University Medical Centrum Amsterdam Netherlands Muhamad Thohar Arifin, M.D. Bagian Anatomi dan Bedah Saraf FK UNDIP, Semarang 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%), sangat tinggi (=>30%).

Pendahuluan Berita merebaknya temuan gizi buruk, sangat mengejutkan di negara tercinta yang terkenal subur makmur ini. Kasus ini bisa jadi tidak hanya momok bagi para balita namun juga bagi pemerintah. Bahkan di era pemerintahan suharto, pejabat daerah sangat ketakutan jika sampai didapati kasus gizi buruk diwilayahnya, cerminan buruknya performa dalam menyejahterakan raknyatnya; Bukti lemahnya infrastruktur kesehatan dan pangan; Dan aneka polemik mencari biang keladipun muncul ke permukaan. Kesenjangan, ketidakadilan, kemiskinan, kebijakan ekonomi dan politik menjadi semakin sering diperbincangkan. Bisa jadi hanya sedikit yang memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya, jika hal ini tidak ditangani dengan serius. Seperti layaknya fenomena gunung es, bahwa ancaman yang sebenarnya jauh lebih besar dan perlu segera diambil langkah langkah antisipasinya dari sekarang. Karena kelainan ini menyerang anakanak , generasi penerus, yang sedang dalam â&#x20AC;&#x2DC;golden periodâ&#x20AC;&#x2122; pertumbuhan otaknya. Gizi buruk (severe malnutrition) adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Menurut Departemen Kesehatan (2004), pada tahun 2003 terdapat sekitar 27,5% (5 juta balita kurang gizi), 3,5 juta anak (19,2%) dalam tingkat gizi kurang, dan 1,5 juta anak gizi buruk (8,3%). WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok yaitu: rendah (di bawah

Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Namun penghitungan berat badan menurut panjang badan lebih memberi arti klinis. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang masih seperti anak-anak lain, beraktivitas , bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus dan staminanya mulai menurun. Pada fase lanjut (gizi buruk) akan rentan terhadap infeksi, terjadi pengurusan otot, pembengkakan hati, dan berbagai gangguan yang lain seperti misalnya peradangan kulit, infeksi, kelainan organ dan fungsinya (akibat atrophy / pengecilan organ tersebut). Diagnosis kurang gizi selain ditegakkan melalui pemeriksaan antropometri ( penghitungan berat badan menurut umur /panjang badan) dapat melalui temuan klinis dijumpainya keadaan klinis gizi buruk yang dapat dibagi menjadi kondisi marasmus, kwasiorkor dan bentuk campuran (marasmik kwasiorkor). Tanda tanda marasmus adalah anak kurus, kulitnya kering, didapatkan pengurusan otot (atrophy) sedangkan kwasiorkor jika didapatkan edema ( bengkak) terutama pada punggung kaki yang tidak kembali setelah dilakukan pemijitan (pitting edema), marasmik kwasiorkor adalah bentuk klinis campuran keduanya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Pengertian di masyarakat tentang ”Busung Lapar” adalah tidak tepat. Sebutan ”Busung Lapar” yang sebenarnya adalah keadaan yang terjadi akibat kekurangan pangan dalam kurun waktu tertentu pada satu wilayah, sehingga mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi yang diperlukan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi status gizi menjadi kurang atau buruk dan keadaan ini terjadi pada semua golongan umur. Tanda-tanda klinis pada ”Busung Lapar” pada umumnya sama dengan tanda-tanda pada marasmus dan kwashiorkor. Penyebab Gizi Buruk Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara garis besar penyebab anak kekurangan gizi disebabkan karena asupan makanan yang kurang atau anak sering sakit / terkena infeksi. ¾

Asupan yang kurang disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

1) Tidak tersedianya makanan secara adekuat Tidak tersedinya makanan yang adekuat terkait langsung dengan kondisi sosial ekonomi. Kadang kadang bencana alam, perang, maupun kebijaksanaan politik maupun ekonomi yang memberatkan rakyat akan menyebabkan hal ini. Kemiskinan sangat identik dengan tidak tersedianya makan yang adekuat. Data Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Proporsi anak malnutrisi berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi persentasi anak yang kekurangan gizi. 2) Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang Makanan alamiah terbaik bagi bayi yaitu Air Susu Ibu, dan sesudah usia 6 bulan anak tidak mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, baik jumlah dan kualitasnya akan berkonsekuensi terhadap status gizi bayi. MP-ASI yang baik tidak hanya cukup

mengandung energi dan protein, tetapi juga mengandung zat besi, vitamin A, asam folat, vitamin B serta vitamin dan mineral lainnya. MP-ASI yang tepat dan baik dapat disiapkan sendiri di rumah. Pada keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah seringkali anaknya harus puas dengan makanan seadanya yang tidak memenuhi kebutuhan gizi balita karena ketidaktahuan. 3) Pola makan yang salah Suatu studi “positive deviance” mempelajari mengapa dari sekian banyak bayi dan balita di suatu desa miskin hanya sebagian kecil yang gizi buruk, padahal orang tua mereka semuanya petani miskin. Dari studi ini diketahui pola pengasuhan anak berpengaruh pada timbulnya gizi buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, apalagi ibunya berpendidikan, mengerti soal pentingnya ASI, manfaat posyandu dan kebersihan, meskipun sama-sama miskin, ternyata anaknya lebih sehat. Unsur pendidikan perempuan berpengaruh pada kualitas pengasuhan anak. Sebaliknya sebagian anak yang gizi buruk ternyata diasuh oleh nenek atau pengasuh yang juga miskin dan tidak berpendidikan. Banyaknya perempuan yang meninggalkan desa untuk mencari kerja di kota bahkan menjadi TKI, kemungkinan juga dapat menyebabkan anak menderita gizi buruk. Kebiasaan, mitos ataupun kepercayaan / adat istiadat masyarakat tertentu yang tidak benar dalam pemberian makan akan sangat merugikan anak . Misalnya kebiasaan memberi minum bayi hanya dengan air putih, memberikan makanan padat terlalu dini, berpantang pada makanan tertentu ( misalnya tidak memberikan anak anak daging, telur, santan dll) , hal ini menghilangkan kesempatan anak untuk mendapat asupan lemak, protein maupun kalori yang cukup ¾

Sering sakit (frequent infection),

Menjadi penyebab terpenting kedua kekurangan gizi, apalagi di negara negara terbelakang dan yang sedang berkembang seperti Indonesia, dimana kesadaran akan kebersihan / personal hygine yang masih kurang, serta ancaman endemisitas penyakit tertentu, khususnya infeksi kronik seperti misalnya tuberculosis

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

(TBC) masih sangat tinggi. Kaitan infeksi dan kurang gizi seperti layaknya lingkaran setan yang sukar diputuskan, karena keduanya saling terkait dan saling memperberat. Kondisi infeksi kronik akan meyebabkan kurang gizi dan kondisi malnutrisi sendiri akan memberikan dampak buruk pada sistem pertahanan sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Konsekuensi generation?

gizi

buruk,

loss

Gizi Buruk bukan hanya menjadi stigma yang ditakuti, hal ini tentu saja terkait dengan dampak terhadap sosial ekonomi keluarga maupun negara, di samping berbagai konsekuensi yang diterima anak itu sendiri. Kondisi gizi buruk akan mempengaruhi banyak organ dan system, karena kondisi gizi buruk ini juga sering disertai dengan defisiensi ( kekurangan) asupan mikro/ makro nutien lain yang sangat diperlukan bagi tubuh. Gizi buruk akan memporak porandakan system pertahanan tubuh terhadap microorganisme maupun pertahanan mekanik sehingga mudah sekali terkena infeksi. Secara garis besar, dalam kondisi akut, gizi buruk bisa mengancam jiwa karena berberbagai disfungsi yang di alami, ancaman yang timbul antara lain hipotermi ( mudah kedinginan) karena jaringan lemaknya tipis, hipoglikemia (kadar gula dalam darah yang dibawah kadar normal) dan kekurangan elektrolit penting serta cairan tubuh. Jika fase akut tertangani dan namun tidak di follow up dengan baik akibatnya anak tidak dapat ‘catch up’ dan mengejar ketinggalannya maka dalam jangka panjang kondisi ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya. Akibat gizi buruk terhadap pertumbuhan sangat merugikan performance anak, akibat kondisi ‘stunting’ (postur tubuh kecil pendek) yang diakibatkannya. Yang lebih memprihatinkan lagi, perkembangan anak pun terganggu. Efek malnutrisi terhadap perkembangan mental dan otak tergantung dangan derajat beratnya, lamanya dan waktu pertumbuhan otak itu sendiri. Jika kondisi gizi buruk terjadi pada

masa golden period perkembangan otak (0-3 tahun) , dapat dibayangkan jika otak tidak dapat berkembang sebagaimana anak yang sehat, dan kondisi ini akan irreversible ( sulit untuk dapat pulih kembali). Dampak terhadap pertumbuhan otak ini menjadi vital karena otak adalah salah satu ‘aset’ yang vital bagi anak untuk dapat menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari. Beberapa penelitian menjelaskan, dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang adalah penurunan skor tes IQ, penurunan perkembangn kognitif, penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan tentu saja merosotnya prestasi akademik di sekolah. Kurang Gizi berpotensi menjadi penyebab kemiskinan melalui rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Tidak heran jika gizi buruk yang tidak dikelola dengan baik, pada fase akutnya akan mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan menjadi ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa Pentingnya Deteksi Dan Intervensi Dini Mengingat penyebabnya sangat kompleks, pengelolaan gizi buruk memerlukan kerjasama yang komprehensif dari semua pihak. Bukan hanya dari dokter maupun tenaga medis, namun juga pihak orang tua, keluarga, pemuka masyarakat maupun agama dan pemerintah. Langkah awal pengelolaan gizi buruk adalah mengatasi kegawatan yang ditimbulkannya, dilanjutkan dengan “frekuen feeding” ( pemberian makan yang sering, pemantauan akseptabilitas diet ( penerimaan tubuh terhadap diet yang diberikan), pengelolaan infeksi dan pemberian stimulasi. Perlunya pemberian diet seimbang, cukup kalori dan protein serta pentingnya edukasi pemberian makan yang benar sesuai umur anak, Pada daerah endemis gizi buruk perlu distribusi makanan yang memadai.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak dalam melakukan skrining / deteksi dini dan pelayanan pertama menjadi vital dalam pencegahan kasus gizi buruk saat ini. Penggunaan kartu menuju sehat dan pemberian makanan tambahan di posyandu perlu digalakkan lagi. Tindakan cepat pada balita yang 2x berturut-turut tidak naik timbangan berat badan untuk segera mendapat akses pelayanan dan edukasi lebih lanjut, dapat menjadi sarana deteksi dan intervensi yang efektif. Termasuk juga peningkatan cakupan imunisasi untuk

menghindari penyakit yang dapat dicegah, serta propaganda kebersihan personal maupun lingkungan. Pemuka masyarakat maupun agama akan sangat efektif jika mau membantu dalam pemberian edukasi pada masyarakat, terutama dalam menanggulangi kebiasaan atau mitosmitos yang salah pada pemberian makan pada anak. Kasus gizi buruk mengajak semua komponen bangsa untuk peduli, berrsama kita selamatkan generasi penerus ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. (edited by T404ARÂŠ)

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

NASIONAL

Mahkamah Konstitusi unjuk gigi? â&#x20AC;&#x153;Seputar Isu Impeachment dalam surat Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden RIâ&#x20AC;? John Fresly Program Master of Law, Niigata University, Japanese Development Scholarship /JDS 2005 E-mail: jfresly@yahoo.com Suhu politik di tanah air sempat memanas ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyampaikan surat kepada Presiden RI yang mengingatkan agar pemerintah mematuhi putusan MK terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri (Kompas, 10 Oktober 2005). Surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah telah keliru menjadikan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagai dasar dalam mengeluarkan Perpres tersebut diatas. Menurut Ketua MK, UU nomor 22 tahun 2001 telah diujimaterilkan (judicial review) dengan amar putusan mengabulkan sebagian, yang menyatakan bahwa bagian dari pasal 12 ayat 3, pasal 22 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2 dan 3 yang diantaranya mengatur tentang pelepasan harga BBM mengikuti mekanisme pasar bertentangan dengan UUD 1945 (Berita Negara RI nomor 1 tahun 2005). Dengan adanya putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penetapan harga jual eceran BBM tidak lagi mengacu pada UU nomor 22 tahun 2001 namun bisa saja dijadikan rujukan sepanjang memperhatikan perubahan sebagaimana telah diputuskan oleh MK. Pernyataan Ketua MK ini mendapat tanggapan keras dari Menteri Sekretaris Negara, Yusril Izra Mahendra, yang mengatakan bahwa Ketua MK tidak berhak menilai Presiden dalam melaksanakan kebijakannya (Kompas, 11 Oktober 2005). Perdebatan ini menjadi polemik menarik karena kedua pejabat Negara tersebut yang sama-sama dikenal sebagai pakar hukum tata negara berselisih paham dalam menafsirkan kewenangan MK.

Tindakan reaktif dari Mensesneg ini dipandang sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah bahwa surat ini berimplikasi politik dan akan berkembang kepada isu pemberhentian kepala negara (impeachment). Apalagi didapat informasi bahwa surat MK tersebut keluar setelah Jimly Asshiddiqie mengadakan buka puasa bersama dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Sebagian pihak menafsirkan bahwa Ketua MPR berada di belakang pengeluaran surat MK tersebut. Namun demikian Ketua MK segera mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada muatan politis dari surat tersebut yang akan mengarah kepada peluang pemberhentian kepala negara (impeachment). Menurutnya terbitnya surat tersebut merupakan kewajiban dari MK sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yudikatif. Lalu timbul pertanyaan apakah benar bahwa apa yang disampaikan Ketua MK tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan tugas MK? Apakah MK tidak berhak untuk menilai kebijakan pemerintah? Lalu bagaimana kaitannya dengan isu impeachment terhadap Presiden? Untuk itu perlu ditelaah sejauh mana kewenangan MK menurut peraturan perundangan yang berlaku dan sejauh mana putusan MK dapat dilaksanakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang baru berdiri tanggal 17 Agustus 2003. Mk mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24 dan pasal 24 C. Kewenangan MK diatur lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

pasal 10 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan MK tersebut bersifat limitatif hanya pada keempat hal yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Dalam hal menyangkut kewenangan menguji UU atau sering disebut dengan judicial review, kewenangan ini bisa diartikan sebagai payung hukum untuk menguji tindakan eksekutif dan legislatif sebagai pembuat UU. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi bahwa aturan hukum yang kedudukannya dibawah Undang-undang Dasar (konstitusi) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. [3]. Yang menjadi masalah dalam kasus judicial review terhadap UU nomor 22 tahun 2001 adalah bahwa hanya sebagian dari pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut yang dibatalkan oleh MK. Lalu apakah kemudian seluruh ketentuan dalam UU tersebut menjadi gugur? Hal ini menjadi problematik karena MK dalam amar putusannya hanya mengatakan bahwa permohonan judicial review dikabulkan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan pasal-pasal dimaksud dari UU tersebut. Ada pakar yang berpendapat bahwa bila MK menyatakan suatu UU itu tidak sah, maka segala perangkatnya langsung gugur (Bagir Manan, kompas, 3 Agustus 2002). Sedangkan dilain pihak mekanisme pengundangan suatu UU berada di tangan pemerintah. Selanjutnya apakah DPR harus mencabut atau membuat UU yang baru untuk menggantikan UU nomor 22 tahun 2001 tersebut? Hal ini tentu saja merupakan kelemahan yang mendasar

yang masih menjadi perdebatan dan belum jelas jalan keluarnya. Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah mekanisme pencatatan putusan MK yang hanya pada Berita Negara bukan pada Lembaran Negara. Hal ini merupakan perdebatan teoritis yang sangat menarik untuk diperdebatkan apabila hendak dihubungkan dengan konsepsi separation of power. Ide pencatatan putusan MK pada Lembaran Negara akan mempunyai implikasi yang luas sebagai sumber hukum sekunder. Integritas Hakim Konstitusi Sebagaimana disebutkan diatas bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK bersifat final. Artinya hanya ada satu tahap pengadilan dengan putusan yang tidak dapat digugat. Dengan kekuasaan yang dominan ini maka integritas hakim konstitusi menjadi hal yang krusial. MK terdiri 9 orang hakim konstitusi dengan komposisi ketua, wakil ketua dan 7 orang anggota. Sebagaimana diketahui, para hakim konstitusi yang diangkat berdasarkan Keppres 147/M tahun 2003 merupakan para pakar hukum yang diyakini mempunyai pengetahuan mendalam mengenai masalah konstitusi. Paling tidak dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya, mereka diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam jurisdiksi atau kewenangan MK. Menarik untuk dikaji bahwa pemilihan hakim konstitusi mencerminkan komposisi tiga pilar yaitu tiga hakim konstitusi pilihan pemerintah, tiga orang usulan DPR dan tiga orang usulan dari MA.. Sehingga tidak dapat dipungkiri ada anggapan yang mengatakan bahwa nuansa politis terjadi dalam memilih para hakim konstitusi. Menjadi ujian bagi para hakim konstitusi untuk membuktikan bahwa lembaga MK adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan visi MK untuk tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Sebagai lembaga baru yang secara logika tidak pernah terkontaminasi oleh penyakit kronis lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya, MK mempunyai modal politik yang kuat untuk dapat menjadi penjuru bagi penegakan hukum (legal enforcement) dan ketaatan terhadap hukum (rule of law). Masalah integritas menjadi hal yang prinsip bagi seorang hakim konstitusi. Hakim konstitusi seyogyanya tidak berafiliasi kepada aliran politik tertentu, bersikap netral dan mempunyai sikap yang konsisten dalam memberikan pendapat hukum. Pendapat para hakim konstitusi baik yang mendukung maupun berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam suatu sengketa yang diajukan ke MK akan menjadi acuan bagi publik untuk menilai integritas dan kredibilitas hakim konstitusi maupun MK itu sendiri. Peluang Impeachment Pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa proses pemberhentian Presiden (impeachment) terlebih dahulu harus melalui mekanisme permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal DPR menganggap bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan dalam Undangundang nomor 24 tahun 2003 disebutkan bahwa MK wajib memberikan putusan atas permintaan impeachment tersebut (pasal 10 ayat 2). Perumusan norma hukum seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa pada pinsipnya MK mempunyai peran strategis dalam mekanisme impeachment terhadap Presiden/Wakil Presiden. Namun tidaklah memungkinkan MK secara langsung melakukan penilaian terhadap kinerja Presiden tanpa adanya permintaan dari DPR. Dengan kata lain tidak terjadi hubungan langsung antara MK dan kepala

pemerintahan dalam hal ini Presiden/Wakil Presiden. Mekanisme ini merupakan aplikasi dari sistem check and balance yang dirancang oleh pembuat undang-undang untuk menghindari terjadinya proses impeachment yang tendensius sebagaimana terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan demikian terkait dengan suratnya, alasan apa yang membuat Ketua MK merasa perlu untuk â&#x20AC;&#x153;menegurâ&#x20AC;? Presiden? Tampaknya hal ini dilandasi oleh keinginan untuk melakukan penyesuaian terhadap posisi asimetral dari lembaga yudikatif dibandingkan lembaga eksekutif maupun legislatif. Seperti diketahui pengaruh sistem pemerintahan Soeharto yang mengebiri lembaga legislatif dan lembaga yudikatif telah dikoreksi oleh amandemen UUD 1945 yaitu salah satunya melalui pembentukan MK sebagai lembaga puncak kekuasaan peradilan bersamasama dengan MA. Citra buruk lembaga yudikatif seperti adanya mafia peradilan yang di lingkungan MA perlu diperbaiki. Hal ini tercermin dari prosedur beracara pada pengadilan MK yang dilakukan secara terbuka. Bahkan informasi tentang prosedur dan putusan perkara di MK dilakukan dengan memanfaatkan sarana website. Dengan demikian MK diharapkan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Momentum tersebut seputar kenaikan harga BBM dijadikan MK untuk menyeimbangkan posisi lembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif. Pada saat lembaga eksekutif tidak dapat mengeluarkan kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maka lembaga yudikatif akan menjadi jalan keluar yang memenuhi harapan rakyat. Meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian langsung terhadap Presiden, MK masih berpeluang untuk peran aktif dalam menegakkan konstitusi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dengan melakukan apa yang dikenal dengan istilah judicial activism. Judicial activism adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tindakan hakim yang aktif mencari kebenaran dengan memberikan penafsiran dalam uji materil UU yang merefleksikan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Aliran ini berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum AngloSaxon atau Common law. Meskipun demikian negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental juga banyak hakimnya yang melakukan judicial activisim. Adapun alasan hakim untuk melakukan judicial activism adalah karena dilandasi oleh keyakinan bahwa suatu kasus atau fenomena hukum harus mencermin rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Persoalannya adalah pendekatan analisis hukum hanya berdasarkan doktrin dan logika hukum serta kemampuan argumentasi hipotetis yang filosofis, tidak menggunakan tool model matematika ataupun analisis statistik yang secara deskriptif dan ilmiah menjelaskan suatu fenomena baru dalam hukum [2]. Selain itu ada kekhawatiran bahwa judicial activism ini melampaui batas dan membawa para hakim memasuki wilayah politik. Sulit untuk menilai apakah seorang hakim melakukan tindakan judicial activism karena rasa keadilan melihat keadaan masyarakat atau sebaliknya hakim tersebut melakukan judicial activism karena didorong oleh motif politik tertentu. Perdebatan ini pula yang meramaikan pemilihan Hakim Agung di Amerika Serikat bulan September 2005 yang lalu. Justice John Robert yang akhirnya terpilh sebagai Ketua Mahkamah Agung AS (US Chief Supreme Court) mengkritik penerapan judicial activism oleh hakim agung di Mahkamah Agung AS. Menurut John Robert tugas hakim adalah menafsirkan Konstitusi tanpa harus memasuki wilayah politik yang merupakan wilayah kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Namun hal ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak mengingat tipisnya batas antara kepentingan publik dan politik itu sendiri.

Kesimpulan Tindakan proaktif yang dilakukan oleh Ketua MK melalui surat kepada Presiden RI merupakan preseden positif bagi mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan negara RI. Polemik yang berkembang seputar kewenangan MK dalam kaitannya dengan kemungkinan impeachment tak dapat dipungkiri akan terjadi mengingat dinamika politik yang begitu intens. Posisi pemerintah yang relatif tidak sejalan dengan asipirasi masyarakat pada umumnya berkaitan dengan kenaikan harga BBM melalui surat Ketua MK tersebut seolah didapatkan celah untuk menggoyang pemerintah dibawah Presiden SB Yudhoyono. Namun demikian peluang impeachment tidak dimungkinkan karena posisi MK dalam polemik tersebut adalah dalam rangka membangun suatu kesadaran berkonstitusi. Pemerintah sepatutnya memperhatikan putusan MK yang menurut ketentuan perundangan adalah putusan yang final dan mengikat. Hal ini sesuai dengan semangat konstitusionalisme, yang berintikan sebagai ide terbatasnya pemerintahan oleh hukum (governmental power should be limited by law) pada akhirnya senantiasa berujung akan perlunya kekuasaan kehakiman yang mampu mengontrol lembaga negara secara yuridis [1]. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, MK terikat dalam prinsip konstitusionalisme tersebut. Hal ini merupakan angin segar bagi dunia peradilan Indonesia. Di kala krisis kepercayaan terhadap integritas para hakim di lingkungan MA semakin besar, maka sepak terjang para hakim konstitusi patut diberi acungan jempol. Daftar Pustaka [1] Alder, John, 1989, Constitutional and administrative law. [2] Posner, Richard A, 1993, The problem of jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

[3] Vandevelde, Kenneth J, 1996, Thinking like a lawyer, An introduction to legal reasoning, Westview Press, Colorado.. [4] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

[5] Tap MPR RI nomor III Tahun 2000 tentang â&#x20AC;&#x153;Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundanganâ&#x20AC;? [6] Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

NASIONAL

Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Azhar Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. JSPS Fellow, Graduate School of Law, Hokkaido University., Sapporo, Japan Email:aazhar_2000@yahoo.com 1. Pendahuluan Reformasi nasional tahun 1998 telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian akan kita sebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘checks and balances’ sebagai pengganti sistem supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24, 2003), sejak tanggal 13 Agustus 2003. Hal ini disahkan dengan adanya ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD RI 1945 yang menentukan: “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai mestinya, Undangundang tentang Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan proses rekruitmen calon hakim menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk dengan adanya Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 dan setelah pelantikan dan pengucapan sumpah tanggal 16 Agustus 2003, maka kewenangan transisi Mahkamah Agung yang dibebani tugas oleh pasal III Aturan Peralihan UUD RI 1945, untuk melaksanakan segala kewenangan Mahkamah Konstitusi telah berakhir. Untuk itu pada bagian berikut ini akan kita bahas kewenangan mahkamah konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan peranannya sebagai penjaga konstitusi seperti yang diatur dalam UUD RI 1945. 2. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga konstitusi, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mahkamah konstitusi diberi beberapa kewenangan (Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945). Adanya sebuah kekuasaan kehakiman yang bebas adalah salah satu prasyarat bagi negara hukum disamping syarat-syarat yang lainnya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Untuk memahami peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji dengan komprehensif kewenangankewenangan yang diberikan oleh UUD RI 1945 kepada lembaga ini. Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilanâ&#x20AC;&#x201C; peradilan dibawahnya dan merupakan puncak dari peradilan-peradilan yang berada dibawahnya. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalam sebuah forum khusus untuk melakukan kewenangannya. Didalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undantg-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili: a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945; b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; e. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wwakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Ppresiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut:

a. Penghianatan terhadap negara adala tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang; b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undangundang; c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. Perbuatan tercela adalah perbuatanperbuatan yang dapat merendahakan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden; e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana dtentukan dalam pasala 6 UUD RI 1945. Dari kewenangan yang disebutkan diatas terlihat bahwa sengketa yang diperkarakan dan diadili Mahkamah Konstitusi sangat banyak berkaitan dengan proses politik, sebagian besar merupakan perselisihan yang syarat dengan sifat politik sebagai salah satu karakteristik sengketa. Jadi yang dikemukakan oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Mahkamah Konstitusi untuk tetap memegang komitmen dalam menjalankan tugasnya di wilayah hukum dan tidak memasuki wilayah politik adalah kurang begitu tepat (Kompas 11 Oktober, 2005). Sudah barang tentu hal ini juga akan mempunyai dampak pada pihak-pihak yang dapat menggerakkan mekanisme Konstitusional kontrol oleh berbagai lembaga negara. Diberbagai negara didunia sebanyak lebih kurang 78 negara yang dalam konstitusinya juga mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi, semenjak Hans Kelsen merancang undang-undang dasar Austria dan memasukkan lembaga ini dalam konstitusi Austria. Sebagian besara negara-negara demokrasi yang sudah mapan kecuali Jerman, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya dicakup dalam fungsi Mahkamah Agung yang ada disetiap negara (Jimly Asshiddiqie. 2003) . Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan utama,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi: (a) pengujian undangundang terhadap UUD, (b) memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1945 tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi), sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus memutus constituional complain yang diajukan rakyat terhadap penguasa seperti Mahkamah konstitusi Austria, Itali, Jerman dan lainnya. Dengan diberikannya kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus permohonan dari rakyat bilamana adanya produk peraturan yang berada dibawah undang-undang seperti Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi Presiden dan/atau Peraturan Presiden untuk diajukan judicial review. Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden no 55/2005 tentang harga BBM yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana Pasal 28 ayat (2) dan (3), telak di dikoreksi dalam judicial review Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2004 karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945. Tanpa diberi kewenangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi belum bisa melakukan perannya sebagai penjaga konstitusi secara tuntas dan menyeluruh. (c) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya. UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan tersebut berupa; (a) pembubaran partai politi, (b) perselisihan hasil pemilihan umum, (d) pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden. Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semangkin kuatnya penuangan prinsip negara hukum dalam UUD RI 1945 setelah adanya perubahan. Pilar yang sangat fundamental yang diletakkan dalam UUD RI 1945 untuk memperkuat prinsip negara hukum adalah perumusan pada Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perumusan ini, maka Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan menyandarkan mekanisme demokrasinya kepada hukum, yaitu UUD RI 1945. Hakhak yang diakui dalam UUD RI 1945 , dan tata cara pelaksanaan demokrasi didalamnya menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum akan mengarah menjadi anarki. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Meskipun DPR yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, yang berarti keduanya mempunyai dasar legitimasi perwakilan aspiratif, namun, dalam prinsip negara hukum kedua lembaga ini tetap dapat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi (Harjono. 2003). Dengan ditetapkannya mekanisme pembuatan undang-undang dalam UUD RI 1945, yang melibatkan kedua lembaga ini, DPR dan Presiden, maka produk bersama dari kedua lembaga ini, yaitu undang-undang secara potensial pun dapat menyimpang dari UUD RI 1945. Sebuah undang-undang dapat menjadi objek legislative review, yang dilakukan oleh badan legislative yang membuatnya. Namun, haruslah diingat bahwa legislative review masih tetap didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik karena memang produk dari lembaga politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji undang-undang adalah untuk menjaga/ menegakkan konstitusi bilamana terjadi pelanggaran konstitusi oleh undang-undang. Dengan mekanisme ini jelas bahwa peranan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara. Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan fungsi peradilannya untuk melakukan uji undang-undang harus membatasi dirinya jangan samapai menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjebak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak â&#x20AC;&#x153;vetoâ&#x20AC;? secara terselubung. Dalam hal pembuatan undang-undang harus dipahami secara kesistiman bahwa terdapat tiga kategori substansi dalam konstitusi; (a) pembuat undang-undang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan, (b) dalam mengatur dan menetapkan pembuat undang-undang dengan kualifikasi atau pembatasan, (c) pembuat undang-undang tidak diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan karena telah ditetapkan dan diatur sendiri oleh konstitusi.

dan yang mempunyai hak melawan permohonan tersebut. Hal ini tidak selalu benar, karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak, dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut (Maruarar, Siahaan. 2003).

UUD RI 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada beberapalembaga negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut sangat mungkin akan terjadi dimana satu lembaga negara menggunakan kewenangannya melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga melanggar kewenangan lembaga lain. Dengan adanya perubahan UUD RI 1945, hubungan antar lembaga negara diposisikan secara fungsional, dan tidak secara hirarkis, maka diperlukan sebuah lembaga yang secara final dapat memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa antar kewenangan lembaga negara. Sebelumnya peran ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana sebagai sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang omnipotent, yang berwenang untuk melakukan apa saja termasuk didalamnya untuk menmyelesaikan persengketaan yang timbul antar lembaga negara. Dapat diartikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam sistem check and balances antar lembaga negara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan permohonan dan gugatan. Terhadpa perkara: 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar; 2. Sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar RI 1945; 3. Memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) UUD RI 1945 dan perubahannya. Diajukan dalam permohonan yang merupakan permintaan untuk diputus. Di pihak lain jika perkara yang diajukan adalah mengenai: 1. Pembubarana partai politik; 2. Perselisihan hasil pemilihan umum. Maka harus dengan gugatan yang merupakan tuntutan yang diajukan secara tertulis.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Untuk melaksanakan peranannya menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan mekanisme constitutional control, digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya. Pemilihan kata pemohon dan bukan gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bilamana dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata, seolah-olah perkara itu merupakan perkara yang bersifat satu pihak (ex parte) dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon

Undang-undang No. 24 tahun 2003 menyebutkan bahwa semuanya diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditanda tangani oleh pemohon/ kuasa, diajukan dalam 12 rangkap dan syarat-syarat yang harus dipenuhi disebut dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; c. Hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan itu harus pula melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung permohonan, yang menunjukkan permohon bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, pemohon harus memuat

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

identitas piha-pihak posita dan petitum. Tapi Undang-undang No. 24 tahun 2003 tidak mengharuskan disebut termohon. Karena sifatnya yang lebih banyak melibatkan lembaga-lembaga negara dan khusus tentang pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945, yang berada dalam posisi sebagai termohon tidak terlalu menentukan karena putusan yang diminta adalah bersifat deklaratif terhadap aturan yang berlaku umum juga dilain pihak oleh karena adanya kewajiban Mahkamah Konstitusi memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan termohon, maka yang menentukan termohon itu adalah Mahkamah Konstitusi. Meski tidak secara tegas disebut perlu dimuat siapa yang menjadi termohon, sebagai pihak yang paling berwenang dan berkepentingan menjawab gugatan tersebut, secara praktis dengan penunjukan termohon. Termohon dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Bisa juga dianalogikan keterangan tersebut dengan jawaban dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini untuk memenuhi tenggang waktu yang disebut Pasal 4i ayat (3) yang menentukan paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan Hakim Konstitusi diterima, lembaga negara yang bersangkutan wajib menyampaikan penjelasan. Permohonan dapat disatukan dengan panggilan sebagaimana disebutkan dalam Acara Perdata. Memang secara spesifik dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak disebut siapa yang menjadi termohon, tapi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, impeachment, termohon harus ditulis secara tegas. Khusus mengernai sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahakan pihak pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya penyebutan termohon secara tegas dalam penetapan yang sifatnya menghentikan kewenangan sementara, maka putusan itu

boleh jadi tidak mempunyai arti apa-apa, karena tidak jelas siapa yang wajib melaksanakan perintah tersebut. Hal yang lebih tegas lagi adalah ketika permohonan untuk membatalkan hasil pemilu dan pembubaran partai politik dikabulkan, maka harus jelas siapa yang wajib melaksanakan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang plenonya dengan sembilan (9) Hakim Konstitusi, akan tetapi dalam keadaan luar biasa dengan tujuh (7) Hakim. Itulah sebabnya surat permohonan diajukan dua belas (12) rangkap, karena disamping dibagikan pada sembilan (9) Hakim, juga harus disampaikan kepda presiden dan DPR dalam waktu tujuh (7) hari sejak permohonan dicatat dalam register perkara konstitusi. Mahkamah Agung, menurut Pasal 53 cukup diberi tahu tentang permohona judicial review. Namun, tidak diatur secara tegas bahwa permohonan disampaikan ke Mahkamah Agung, yang mempunyai arti bahwa tidak perlu diberkanan copy surat permohonan. Salah satu perbedaan dengan gugatan dalam perkara perdata adalah permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat didaftar harus telah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut (Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU No. 24 tahun 2003). Karena masih ada proses untuk memeriksa perkara dan alat-alat bukti, maka hal ini harus ditafsirkan sebagai bukti awal yang menunjukkan kesungguhan permohonan tersebut dan bukan hanya bertujuan untuk menimbulkan sensasi atau uji coba. Selanjutnya kita akan membahas siapa yang dapat mengajukan permohonan pada bagian berikut. 3. Siapa yang Permohonan

Dapat

Mengajukan

Yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah setiap orang yang memiliki kepentingan hukum atau kewenangan yang dilanggar dan dirugikan dengan kata lain bahwa yang bersangkutan harus mempunya legal standing untuk mengajukan permohonan. Pemohon untuk setiap jenis perkara konstitusi berbeda.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

A. Pengujian Undang-undang terhadap UUD RI 1945 Permohonan untuk pengujian undangundang terhadap UUD RI 1945 dapat dilakukan bagi yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sedang dan akan dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang terdiri dari: 1. Individu atau perorangan warga negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; 3. Badan hukum publik atau privat; atau 4. Lembaga negara. Keempat kategori yang disebut diatas, jika hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya satu undangundang mempunyai legal standing, untuk mengajukan permohonan. B. Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara Pihak yang mengajukan permohonan dalam hal ini adalah lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, akan tetapi lembaga negara dimaksud harus secara khusus yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945. Kalau diteliti dalam UUD RI 1945, secara tegas dapat disebut MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi yang dibagi atas Kabupaten dan Kotamadia. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD RI 1945 tidak dapat menjadi pihak baik pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara (Pasal 65 UU 24/ 2003). C. Pembubaran Parta Politik Pemohon dalam sengketa pembubaran partai politik adalah pemerintah dan lebih jauh dijelaskan pemerintah pusat. Tetapi, departemen atau lembaga dimana ewenangnya memohon hal semacam ini dari pemerintah pusat? Sebagai wakil untuk mengajukan permohonan adalah Jaksa Agung. Tapi boleh jadi dalam prakteknya nanti akan berkembang yang akan memungkinkan mengajukan permohanan adalah departemen-

departemen atau lembaga negara yang mempunyai kaitan langsung dengan alasan pembubaran partai politik. Karena pemerintah pusat adalah kesatuan, maka harus terlebih dahulu diperoleh izin atau perintah atau penunjukan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan alasan yang diajukan karena ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik tertentu yang dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945. D. Perselisihan Hasil Pemilu Perselisihan hasil pemilu merupakan sengketa tentang hasil pemilu secara nasional yang dipandang penetapan Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi: a. Terpilihnya anggota DPD; b. Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden; c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Munculnya sengketa ini adalah karena adanya perbedaan pendapat tentang hasil perhitungan suara yang oleh pemohon dipandang tidak benar dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali 24 jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Sedangkan pemohon dalam sengketa ini adalah: 1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu; 2. Pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden peserta pemilu Presiden/ Wakil Presiden; 3. Partai politik peserta pemilu. E. Pendapat DPR mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam hal ini yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini tentu melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR (Pasal 7 B ayat (3) UUD RI 1945).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

4. Kesimpulan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Konstitusi melalui kekuasaan kehakiman meliputi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi; (a) Pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945, (b) memutus constituional complain yang diajukan rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1945 tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sedangkan dinegara lain diberikan kepada mahkamah konstitusi), (c) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sebagai kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu; (a) pembubaran partai politik, (b) perselisihan hasil pemilihan umum, (c) pemberian putusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk

memutus memutus constituional complain yang diajukan rakyat terhadap penguasa seperti Mahkamah konstitusi Austria, Itali, Jerman dan lainnya. Dengan sendirinya bisa melakukan perannya sebagai penjaga konstitusi secara tuntas. Daftar Pustaka [1] Harian Kompas 11 Oktober, 2005 [2] Hajono. 2003. Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [3]Jimly, Asshiddiqie. 2003. Mahkamah Konstitusi: Penomena Hukum Tata Negara. Mahkamah Konstitusi. [4] Maruarar, Siahaan. 2003. Prosedur Berperkara di Mahkamah Konstitusi dan Perbandingan dengan Hukum Acara di Pengadilan Umum dan TUN. Mahkamah Konstitusi. [2] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

NASIONAL

Reformasi setengah hati : Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia John Fresly Program Master of Law, Niigata University, Japanese Development Scholarship /JDS 2005 E-mail: jfresly@yahoo.com Seorang pakar hukum di Indonesia menyatakan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sudah seperti pedagang ikan di pasar ikan. Tidak tercium lagi bau ikan yang menyengat karena sudah bergumul sepanjang hari layaknya business as usual. Sehingga tidaklah mengherankan ketika Transparency International (TI) mengeluarkan laporan terbaru mengenai indeks persepsi korupsi tahun 2005 (Transparency International Corruption Perception Index 2005), hanya segelintir kalangan yang memberikan komentar bernada prihatin tentang posisi Indonesia dalam yang berada dalam urutan ke 137 dari 158 negara atau nomor 6 paling korup di dunia. (Kompas, 19 Oktober 2005). Posisi tersebut hanya lebih baik dari Myanmar, satu-satunya negara anggota ASEAN yang masih berada dibawah junta militer. Bahkan sejak awal dikeluarkannya laporan TI sejak tahun 1995 Indonesia tercatat sebagai negara yang paling korup. (www.transparency.org/surveys/index.html #cpi) Lalu pelajaran apakah yang dapat ditarik dari laporan tersebut? Benarkah korupsi sudah sedemikian parahnya sehingga tidak ada lagi pihak yang mampu mengatasinya? Apakah pengaruh korupsi ini bagi Indonesia dalam bersaing dengan bangsa lain di era globalisasi? Mengapa sedemikian pentingnya pemberantasan korupsi bagi pembangunan dan ekonomi? Atau sebaliknya kita berdalih bahwa laporan tersebut tidak mempunyai kredibilitas sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai keadaan Indonesia saat ini. Pertanyaan tesebut diatas menjadi semakin krusial apabila kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang posisinya lebih

baik. Berdasarkan metodologi yang digunakan dalam laporan tersebut yang menggunakan data dan analis dari kalangan pengusaha dan para pakar hubungan internasional dapat dilihat bahwa korupsi sangat berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan demokratis serta iklim kondusif untuk melakukan investasi global. Kinerja pemerintahan pemberantasan korupsi

SBY

dalam

Sebagai suatu lembaga internasional yang diakui kredibilitasnya maka laporan TI akan mempunyai dampak yang buruk bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Sulit membayangkan perbaikan citra Indonesia hanya dengan retorika pemberantasan korupsi tanpa suatu tindakan konkrit dan menyeluruh di semua unsur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Presiden Yudhoyono menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda politik yang harus menjadi prioritas kabinet Indonesia Bersatu. Oleh sebab itu sejak mulainya pemerintahan SBY tanggal 20 Oktober 2004, Presiden menaruh perhatian dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini tercermin dalam pengungkapan beberapa kasus besar antara lain tindak lanjut pengungkapan kasus pembobolan bank BNI 1946, kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kasus illegal logging, kasus penyelundupan BBM Pertamina dan terakhir dugaan kasus korupsi di Mahkamah Agung . Namun demikian setelah satu tahun pemerintah SBY, tampaknya upaya pemberantasan korupsi masih terlalu sedikit dan terkesan berjalan di tempat. Fenomena korupsi masih menjadi business as usual dan sudah tak asing

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

lagi seperti orang membuang gas di perutnya. Tercium baunya namun tidak ada seorangpun yang bisa dituduh melakukannya karena pembuktian korupsi tidak menggunakan asas pembuktian terbalik. Yaitu pembuktian dengan metode pembuktian yang mendalilkan bahwa pihak yang diduga melakukan korupsi harus dapat memberikan bukti kekayaan yang duimilikinya diperoleh dengan cara yang wajar . Metode pembuktian terbalik akan mempermudah penyidik tindak pidana korupsi dalam menghadapi para koruptor yang dengan menyewa pengacara tangguh berupaya mencari celah hukum untuk menyatakan bahwa harta kekayaannya diperoleh dengan tidak melanggar hukum. Lebih parah lagi kalau penegak hukum itu sendiri telah tercemar korupsi. Ini merupakan lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi, karena semua pilar negara mulai dari eksekutif pusat dan pemerintah daerah, anggota dewan atau legislator pusat maupun daerah , dan penegak hukum termasuk jaksa dan hakim serta aparat keamanan tidak ada yang â&#x20AC;&#x153;immuneâ&#x20AC;? dari korupsi. Faktor inilah yang membuat setiap upaya pemberantasan korupsi selalu menemui jalan buntu karena begitu kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia. Hal yang tampak sepele namun menyolok adalah tidak adanya perubahan di sektor pelayanan publik. Contoh sederhana pengurusan KTP masih dipungut biaya dan waktunya lama. Biaya administrasi untuk mengurus perijinan tidak seragam dan biaya yang dikeluarkan berbeda jauh dengan apa yang tertera pada aturan tertulis. Informasi tentang aturan dan pelaksanaan selalu asimetris, sehingga ada peraturan yang pelaksanaannya tidak seragam atau ditutupi seperti misalnya kebijakan pembebasan fiskal bagi pemegang paspor RI yang mempunyai permanent resident ataupun berdomisili di luar negeri tidak dengan mudah dilaksanakan di lapangan.

Tidak ada sense of crisis dari para pejabat pemerintah, yang justru berlomba-lomba mengejar penampilan fisik baik kelembagaan maupun individu ketimbang memprioritaskan penanganan pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa fungsi pengawasan baik internal lembaga pemerintah dalam bentuk Inspektorat Jenderal maupun eksternal berupa Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hanyalah kosmetik dari sebuah sistem pemerintahan. Bahkan ada kecenderungan fungsi pengawasan ini menjadi mubazir pada saat tidak ada kewenangan eksekutorial dari putusannya. Pembentukan berbagai komisi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan dan Komisi Judisial tidaklah memberikan efek siginifikan bagi pemberantasan korupsi. Hanya KPK yang mulai menunjukkan kinerjanya sejak pemerintahan SBY. Padahal lembaga pemberantas korupsi telah ada pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya dengan nama Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN). Pemberantasan korupsi menjadi semakin kompleks karena seiring dengan berjalannya waktu para pihak yang telah mendapatkan kekayaan pada masa Orde Baru dengan cara yang melawan hak rakyat, kembali masuk ke arena publik baik melalui lembaga formal seperti partai politik dan lembaga sosial maupun melalui jalur bisnis. Sungguh ironis menyaksikan bagaimana kota Jakarta penuh dengan berbagai kendaraan mewah dan kesibukan di berbagai hotel berbintang lima dan tempat hiburan kelas atas/pengunjung mal kelas atas yang ramai, sementara lebih dari 40 % rakyat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini sangat rentan karena menimbulkan permasalahan sosial yang menjadi mudah berkembang menjadi konflik horizontal. Merebaknya kejahatan seperti penggunaan narkoba dan trafficking serta kejahatan lainnya salah

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

satunya disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan sosial tersebut.

menumbuhkan korupsi.

Kondisi Darurat dalam Pemberantasan Korupsi

Salah satunya adalah budaya “Hansei” yang terungkap dalam perilaku dan perkataan “Sumimasen” dan “Gomenasai”. Perkataan ini selalu diucapkan orang Jepang apabila telah melakukan suatu tindakan yang dianggapnya merugikan orang lain atau melakukan kesalahan. Makna yang terkandung didalamnya suatu bentuk self-retrospection; yang menguji diri sendiri apakah sudah berbuat yang sesuai dengan aturan dan diakhiri dengan keinginan kuat untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Korupsi merupakan batu sandungan utama untuk mencapai kemajuan besar dalam ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika [5]. Lebih lanjut disebutkan bahwa korupsi yang telah menggurita di semua level akan membuat kebijakan publik menjadi tidak efektif dan mengakibatkan aktivitas ekonomi dan investasi tidak lagi produktif karena adanya faktor non teknis ekonomi dibawah tangan. Dengan demikian sudah seharusnya pemberantasan korupsi tidak lagi dilihat hanya sebagai pekerjaan rutin namun sudah harus menjadi prioritas utama pemerintahan SBY. Kesulitannya adalah bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu kompleks, tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah tepai sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat.Tidaklah mengherankan apabila seorang tukang parkir saja sudah menjadi agen dari korupsi struktural yang menjadi ujung tombak dalam pengumpulan uang parkir yang kabarnya selalu menguap. Aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan sudah sedemikian terbebani dengan korupsi ini sehingga tidak satupun dari institusi negara yang mempunyai standar minimal pelayanan publik yang memadai. Bahkan di beberapa instansi pemerintah, prosedur perijinan bukan menjadi bentuk pelayanan publik tetapi menjadi ladang untuk memungut dana secara melanggar hukum. Etos kerja anti korupsi menghadapi era globalisasi

dalam

Lalu apakah yang dapat dilakukan untuk keluar dari lingkaran korupsi tersebut? Berkaca pada pengalaman negara lain, tampaknya masalah etos kerja bangsa Indonesia terutama para aparatur perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai bahan perbandingan banyak sekali kebiasaan kerja masyarakat Jepang yang dapat dijadikan bahan kajian untuk

etos

kerja

yang

anti

Wujud dari budaya Hansei ini jelas terungkap dalam kehidupan sehari-hari di segala sektor masyarakat termasuk dalam bidang pemerintahan. Menurut hemat penulis budaya Hansei ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintahan PM Koizumi melakukan proses reformasi pemerintahan yang salah satunya sangat terkenal yaitu postal privatization. PM Koizumi konsisten dengan janji kampanye untuk melakukan perubahan meskipun dengan resiko terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor yang telah lama menjadi mesin uang pemerintah. Untuk itu PM Koizumi segera merombak kabinetnya setelah memenangkan Pemilu yang dipercepat 11 September lalu. Belajar dari pengalaman Jepang tersebut mungkinkah Indonesia melakukan terobosan dengan menumbuhkan etos kerja baru dalam menjalankan aktivitas baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta?. Malaysia sudah lebih dahulu melakukan hal ini dengan melalui slogan “Look East” yang dipropagandakan oleh PM Mahathir Mohamad, dengan menyuruh rakyatnya untuk meniru etos kerja bangsa Jepang dan Korea Selatan [3]. Tak dapat dipungkiri akan ada sebagian masyarakat yang apriori terhadap efektifitas slogan-slogan seperti ini, sebagaimana dulu zaman pemerintahan Sorharto yang penuh dengan slogan namun kenyataannya tidak sesuai dengan praktek yang sebenarnya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Tampaknya yang menjadi kata kunci adalah adanya keteladanan dalam melakukan gerakan ini. Tanpa adanya keteladanan maka sulit untuk dapat menggali nilai atau potensi dari masyarakat. Potensi masyarakat (SDM) merupakan kunci dalam menghadapi persaingan global dewasa ini. Sudah terbukti bahwa kekayaan alam semata tidak cukup untuk dapat menjadikan rakyat sejahtera dan hidup damai. Bahkan celakanya kekayaan alam ini menjadi bumerang yang menina bobokkan rakyat menjadi bangsa yang malas bekerja. Ada obrolan ringan dengan seorang pengamat kebudayaan yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa pemalas karena sejak kecil kita diberi cerita bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dan makmur sentosa. Sedangkan di Jepang sejak dari kecil penduduknya diberitahu bahwa negeri Jepang miskin dan tidak mempunyai kekayaan alam, sehingga sejak kecil mereka dididik untuk bekerja keras untuk bisa hidup. Bahkan celakanya lagi ada pejabat di zaman Orde Baru yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia belum mampu mengurus diri sendiri, tapi tidak diberikan pendidikan yang memadai. Jadi rakyat yang bodoh merupakan keuntungan karena tidak akan berfikir dan mencari kebenaran.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor eksternal yang mendorong jatuhya pemerintahan Soeharto adalah dampak dari kemajuan teknologi informasi. Melalui internet, para aktivis dapat menyampaikan kondisi di Indonesia kepada masyarakat internasional dan sebaliknya ada dukungan dari masyarakat internasional. Pemerintah dimanapun di dunia ini tidak lagi mampu menutupi kemajuan atau informasi tentang belahan dunia lain dari rakyatnya. Seharusnya pemerintah Soeharto saat itu menyadari bahwa runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Soviet merupakan sebagai simbol dari runtuhnya komunis akan mempunyai efek kepada pemerintahannya termasuk masuk depan Indonesia paska perang dingin. Namun tujuh tahun setelah reformasi 1998, tampaknya belum banyak perubahan berarti dalam reformasi birokrasi dalam pemerintahan di Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam sektor pelayanan publik. Terobosan untuk mendorong perubahan yang signifikan dalam pelayanan publik tampaknya perlu diwacanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Otomatisasi sektor pelayanan akan mengurangi peluang korupsi pada institusi pelayanan publik.

Revolusi informasi yang ditandai dengan konvergensi teknologi komunikasi, komputer dan multimedia merupakan gelombang ketiga setelah revolusi industri di Inggris yang merubah kehidupan dunia.

Namun hal ini kembali lagi kepada etos kerja dan political will dari pemerintah untuk menerobos lingkaran setan korupsi. Sebagai contoh adanya rencana pemerintah untuk menerapkan eprocurement perlu dijadikan momentum untuk memulai pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Pembatasan akses petugas melalui otomatisasi tidak akan berarti banyak apabila pejabat yang bertanggung jawab akan mencari kelemahan dari sistem yang ada.

Perkembangan teknologi ini memberikan peluang kepada individu untuk mendapatkan akses yang lebih besar terhadap informasi, lebih cepat dalam mengambil keputusan dan dapat berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia dalam waktu yang singkat [2].

Penerapan Single Identification Number untuk data kependudukan merupakan langkah awal untuk melakukan pelayanan kepada publik. Turunan dari kebijakan ini akan mempunyai korelasi positif dengan berbagai pelayanan publik mulai dari pelayanan kartu penduduk sampai kepada penyelidikan dan penyidikan kasus

Pendidikan politik masyarakat dan pemanfaatan Tekologi Informasi untuk pemberantasan korupsi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

kriminal maupun terorisme serta pembayaran pajak dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah sampai saat ini pemerintah masih sibuk berdebat siapa yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Meminjam istilah aparatur, saat ini masih dalam pembahasan instansi mana yang akan menjadi leading sector dalam melaksanakan â&#x20AC;&#x153;proyekâ&#x20AC;? tersebut. Keluar dari krisis yang berkepanjangan untuk menghadapi ASEAN Free Trade Area 2010 Globalisasi bukanlah suatu pilihan tetapi suatu kenyataan dari tatanan baru di abad ke-21. Thomas Friedman dalam bukunya The Lexus and Olive Tree melukiskan hal ini sebagai apa yang di sebutnya Electronic Herd [1]. Pengelolaan negara di era globalisasi bukan lagi sekedar mengelola administrasi pemerintahan secara tradisional seperti seorang pamongpraja yang memungut retribusi dan membangun prasarana pasar untuk berdagang. Pasar bebas dan ekonomi global menjadi pilihan yang harus disiasati karena ekonomi dunia sudah saling terhubung dan bisa dikatakan menjadi dunia tanpa batas. Produk asing mulai dari peniti sampai alat berat telah membanjiri tokotoko di Indonesia tanpa bisa dicegah. Sebagian masuk secara legal akibat dampak perdagangan bebas sedangkan sebagian masuk dengan diselundupkan . Produk asing ini jelas mematikan industri lokal yang memang tidak kompetitif dan tidak efisien. Implikasinya jelas mengurangi kesempatan atau lapangan pekerjaan di sektor industri karena dengan matinya industri tersebut, yang tersedia hanya lapangan pekerjaan di sektor jasa perdagangan bukan produksi. Tantangan yang paling jelas ada di depan mata adalah bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga ASEAN. Singapura dan Malaysia sudah jauh di depan kita. Berdasarkan angka indeks pembangunan manusia (Human Development Index) tahun 2005, Singapura berada di urutan ke-25, Malaysia di urutan ke-61, dan Thailand di

urutan ke-73. Posisi Indonesia berada di urutan ke-110, yang bahkan dibawah Vietnam (ke-108). (http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pd f). Dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang diawali dengan pemberlakuan Common Effective Prefential Tariff (CEPT) sejak tahun 1992, terlihat bahwa Indonesia tidak dapat memanfaatkan penurunan tarif bea masuk antar negara ASEAN tersebut. Yang terjadi justru Indonesia menjadi sasaran pasar dari produk negara lainnya. Yang lebih berat lagi apabila penghapusan hambatan tarif impor diterapkan pada tahun 2010 pada enam negara anggota lama ASEAN, maka lengkap sudah pasar Indonesia menjadi lahan empuk bagi negara lainnya. ( http://www.aseansec.org) Tak ada lagi legal scheme yang bisa disiasati untuk memproteksi pengusaha dan industri lokal karena Indonesia terikat pada kesepakatan multilateral tersebut. Lalu bagaimana caranya agar Indonesia bisa memenangkan persaingan dalam AFTA? Jalan keluarnya adalah membuat Indonesia dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien dengan harga yang kompetitif. Hal ini tidak dapat dicapai selama masalah ekonomi biaya tinggi masih menjadi persoalan utama akibat dari korupsi. Koalisi Forum Rektor Indonesia dan Ikatan Sarjana Lulusan Universitas di LN Salah satu breakthrough yang ditawarkan oleh penulis adalah pembentukan koalisi para intelektual yang pernah mengenyam pendidikan di LN. Kaum intelektual tersebut telah banyak mempelajari cara negara maju dalam mengelola negaranya. Best practice yang didapatkan dari masing-masing negara itu apabila diwacanakan secara sistematis akan dapat memberikan pembelajaran bagi penyelesaian persoalan bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan legitimasi politik yang kuat maka kelompok ini dapat membentuk koalisi dengan Forum Rektor, suatu kelompok yang beranggotakan perguruan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

tinggi di Indonesia. Melalui koalisi ini dapat digagas terobosan yang sistematis dan strategis untuk menembus kebuntuan upaya pemberantasan korupsi saat ini.

pemerintahan Presiden SB Yudhoyono, mengingat persaingan global dengan prinsip ekonomi pasar bebas sangat kompetitif.

Bagi pihak yang skeptis dengan ide ini dengan mudah akan mengambil contoh kegagalan â&#x20AC;&#x153;mafia Berkeleyâ&#x20AC;? dalam membangun pondasi ekonomi Indonesia di era Orde Baru.

Penanganan korupsi yang bersifat sektoral dan tidak tuntas akan memperlemah daya saing Indonesia dan memperburuk citra Indonesia dalam rangka menarik investasi luar negeri.

Atau mungkin ada argumen lain yang menyalahkan Amerika Serikat atas rencana sitematisnya untuk hancurkan ekonomi negara lain dengan menggunakan tangan Economic hit men [4].

Ekonomi global yang interdependesi akan menghindari negara tujuan investasi yang tidak efisien dan efektif dalam mengelola pemerintahannya.

Hal tersebut tak perlu dikhawatirkan karena cukup banyak argument yang dapat dikemukakan untuk mendukung koalisi tersebut. Prospek koalisi ini dalam konteks menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan sangat strategis dengan beberapa alasan : 1. Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat tidak mampu keluar dari perbedaan politik yang sektoral. Praktek beberapa negara yang telah stabil dalam demokrasi menunjukkan bahwa jumlah partai politik tidak banyak bahkan hanya dua partai politik. 2. Kecenderungan untuk tidak ikut berpolitik pada sebagian besar kaum intelektual memperlemah pendidikan politik masyarakat; 3. Para legislator pada umumnya lebih mengandalkan kemampuan retorika dalam mengkritisi pemerintah ketimbang memanfaatkan pendekatan ilmiah atau hasil penelitian; 4. Kalangan intelektual harus dapat menghapus stigma buruk terhadap integritas dan kredibilitas kaum intelektual akibat kasus korupsi di KPU yang melibatkan para intelektual. 5. Sudah saatnya perdebatan politik di Indonesia dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah yang didukung oleh data dan penelitian yang mendalam.

Perlu dukungan kaum intelektual secara terorganisir untuk menerobos kebuntuan penanganan korupsi terutama di sektor pelayanan publik. Best practice negara lainnya perlu dijadikan modal pembelajaran dalam mengelola negara terutama dalam hal penanganan sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu tool yang terbukti efektif mengurangi peluang untuk melakukan korupsi. Pembentukan koalisi masyarakat intelektual diharapkan mampu memberikan energi baru bagi pemerintah untuk keluar dari krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan untuk melihat ke depan menghadapi persaingan global. DaftarPustaka : [1] Friedman, Thomas L, 2000, The lexus and the olive tree, Anchor Book, New York. [2] Naisbitt, John, 1994, Global Paradox, Avons book, New york. [3] Ohmae, Kenichi, 1990, The borderless world: power and strategy in the interlinked economy, Harper Collins Publishers, New York. [4] Perkins, John, 2004, Confessions of an economic hit man, Berrett-Koehler Publishers Inc, San Francisco. [5] Sen, Amartya, 1999, Development as freedom, Anchor Books, New York.

Kesimpulan

harus

Agenda pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

HUMANIORA

60 Tahun Jepang Pasca Perang Dunia II Purnamawati Fakultas Hukum Jurusan Sejarah dan Politik Program Master semester 1 Universitas Kagoshima Tahun 2005 ini menandai tahun ke-60 berakhirnya PD II, atau peringatan 60 tahun kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke dua. Pada saat Perang Dunia, Jepang sebagai negara penyerang menduduki negara Asia, terutama Cina dan Korea. Berakhirnya PD II merupakan kesempatan bagi mereka untuk merdeka dan melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan Jepang. Pada saat yang sama, pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa di dunia yang menjadi dasar Tata Tertib Peraturan International [6]. Jepang pada saat itu memasuki periode yang disebut periode setelah perang. Bagi para sebagian pihak terutama pengamat politik dan pengajar di universitas Jepang, dalam kependudukan Amerika periode setelah perang, mulai terasa keganjilan pada saat perubahan yang terjadi berawal dari sebelum perang dan pada saat perang berjalan. Perubahan yang terjadi adalah dari kematian sampai awal kehidupan (berjuta-juta korban yang jatuh setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki), dari negara militarisme sampai menjadi negara Demokrasi, dari rakyat yang lebih mencintai kesatuan national daripada hak mereka menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebersamaan kedudukan pria dan wanita. Pengamat sejarah Jepang terutama para pengajar di universitas memandang bahwa setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua masih banyak masalah yang terjadi di dalam negeri Jepang dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Bagi mereka, apa yang terjadi sebelum dan setelah perang, banyak orang terutama politikus lupa. Sebelum perang sampai Jepang harus mengalami kekalahan, di dalam negeri Jepang sebenarnya terjadi kemiskinan dan kemelaratan. Jepang harus

membangun kekuatan militer untuk menyaingi kekuatan barat, oleh karena itu para pihak militer dibawah kekuasaan Kaisar Jepang, memaksa para rakyat untuk bekerja dan masuk wajib militer. Rakyat yang pada saat itu harus patuh dengan perintah kaisar, tidak dapat melakukan tindakan berontak. Bagi mereka Kaisar adalah utusan Tuhan. Pihak yang paling menderita adalah para petani. Mereka harus bekerja di berbagai pabrik militer dan meninggalkan tanah pertanian, terutama para pria dan mereka juga harus ikut wajib militer. Sebelum Jepang harus menyerah tanpa syarat di bawah perjanjian San Frasisco, Jepang menjalani Undang-undang Meiji yaitu semua berdasarkan perintah dan petunjuk Kaisar Jepang. Begitu juga dalam perang [6]. Jepang sebelum perang dunia berakhir adalah negara imperialis, dengan menjalankan paham fasisme seperti Jerman dan Undang-Undang Meiji. Pada saat memasuki zaman modern 1 , bagi Jepang sendiri untuk sederajat dengan kemajuan Barat harus memperluas kekuatan di dunia. Bagi pihak Jepang yang paling dekat untuk menjalankan paham kolonialisme adalah Taiwan. Taiwan dapat direbut oleh Jepang setelah Jepang perang dengan negara Cina (negara kekaisaran Cina)2. Taiwan adalah negara pertama dijajah Jepang. Berawal dari itu Jepang terus memperluas kekuatan militernya dengan menguasai Korea 3 . Setelah menguasai Korea, 1

Jepang sebelum masuk jaman modern, menutup diri dengan negara asing dan membuka diri dengan negara asing yang disebut jaman Meiji 1860) 2 Perang Nisshin 1894-1895 3 Pada saat itu Korea yang disebut sebagai Chosen dikuasai oleh Rusia dan Rusia harus

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Jepang terus berlomba dengan kekuatan dan kemajuan negara Eropa dengan memperebutkan negara Cina sebagai pusat perdagangan Asia. Akhirnya Jepang terus menjadi negara penjajah dan mulai menguasai asia timur dan selatan. Termasuk Indonesia yang tiga tahun diduduki oleh Jepang bukan sebagai penjajah. Dan akhirnya Jepang harus mengakui kekalahan setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dibawah perjanjian San fransisco, Jepang harus mengakui (8 September 1956) dan harus mengadakan perubahan sesuai dengan petunjuk Amerika, terutama mengenai Undang-undang Meiji dan menjalankan demokrasi di dalam negeri Jepang [2]. Bagi pihak militer dan pihak yang masih menjaga kekuasaan Kaisar dan para politikus yang masih menginginkan kejayaan Jepang kembali, apa yang terjadi pada saat perang dan setelah perang, tidak usah dijelaskan secara mendetil dan mereka tidak koreksi diri dengan mawas diri. Seperti di Jerman, setelah perang dunia kedua koreksi diri terhadap perang yang telah terjadi merupakan kesalahan. Oleh sebab itu Jerman teguh menjaga kedamaian dunia dan membayar ganti rugi terhadap korban perang. Sedangkan Jepang masih dipertanyakan. Masalah yang dihadapi Jepang dan sampai sekarang belum terselesai adalah hubungan dengan Cina dan Korea, permasalahan daerah militer Amerika di Okinawa (sebagai bayaran kekalahan Jepang dan membebaskan Kaisar sebagai penjahat perang menyerahkan Okinawa ke Amerika), buku sejarah Jepang, korban penjajahan Jepang dan korban Hiroshima dan Nagasaki. Jepang terhadap korban penjajahan dan pendudukan di Asia timur dan selatan tidak sesuai dengan tuntutan para korban. Contohnya bagi pihak Cina yang mengalami kekejaman penjajahan Jepang tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kekejaman Jepang 4 , sedangkan Korea didalam bentuk kerjasama ekonomi. Korea Utara tidak mendapatkan ganti rugi karena belum ada kerjasama kedua negara. Asia Tenggara tidak mendapatkan ganti rugi tetapi dalam mengakui kekalahan dalam perang Nichiren 1904. 4 Pada 1972 ganti rugi Jepang terhadap Cina selesai

bentuk kerjasama ekonomi. Oleh karena itu menurut para korban kekejaman penjajahan dan kependudukan Jepang, ganti rugi yang dibayar tidak sesuai. Sedangkan di pihak Jepang yang harus menerima kekalahan dan korban yang berjatuhan di pemboman di Hiroshima dan Nagasaki masih belum diakui oleh pihak Amerika dan harus membayar ganti rugi ke negara-negara barat sebagai negara yang kalah perang [3]. Jepang setelah perang dunia berakhir dengan bantuan Amerika meningkatkan ekonominya menjadi negara industri dan sangat maju dibandingkan negara disekitar Jepang. Sedangkan hubungan Jepang Cina dan Korea sampai pada saat ini masih menjadi permasalahan, khususnya di era Koizumi ini. Perdana Menteri Koizumi ingin mengadakan pembaharuan mengenai isi undangundang Jepang pasal 9 yang berisikan Jepang melepaskan diri dari perang dan menjaga perdamaian dunia dengan tidak memiliki tentara, hanya memiliki pasukan bela diri. Kemudian Koizumi secara terang-terang mendatangi Shirine Yasukuni dan berdoa di tempat tersebut dengan memakai pakaian kebesaran seorang perdana menteri Jepang, tahun lalu. Tindakan tersebut membuat kemarahan bagi Cina dan Korea. Karena Shirine Yasukuni yang dibangun kaisar (1879) sebagai tanda penghormatan bagi para tentara Jepang yang telah berjuang membela Jepang didalam perang. Di Shirine Yasukuni juga dikubur para penjahat Jepang yang mendapat hukuman mati, terutama para militer yang melakukan kejahatan dengan kekejaman di Nanking dan Manchuria [1]. Bagi pihak Cina dan Korea yang masih menyimpan kemarahan atas kekejaman di Nanking dan Manchuria, tindakan Kozumi menghormati dan menjunjung tinggi apa yang dilakukan para penjahat militer dan kejayaan Jepang pada saat perang. Sedangkan didalam Undang-undang baru Jepang telah menjelaskan bahwa spritual dan pemerintahan harus dipisahkan. Menurut undang-undang baru Jepang menjelaskan spritual adalah kebebasan individu untuk melakukannya [3]. Koizumi pada tahun lalu dengan memakai pakaian kebesaran sebagai perdana menteri telah mencampur adukkan spiritual (keagamaan) dengan pemerintahan. Oleh

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

karena itu bagi pengamat politik dan sejarah Jepang terutama para guru dan dosen, Koizumi tidak memahami isi dari Undang-undang Baru Jepang dan mereka sangat menentang niat Koizumi utuk mengubah undang-undang pasal 9. Kozumi dan para pihak liberal mulai menekankan rasa cinta tanah air dengan mengabdi kepada tanah air, terutama masuk dalam militer Jepang [4]. Bagi para pengamat, negara yang kuat memiliki tentara akan mudah melakukan tindakan untuk menguasai seperti Amerika dengan mudah menguasai Irak dengan dalih untuk demokrasi. Mungkin Jepang akan menjadi negara pada saat perang dunia yang begitu mudah menguasai negara jajahannya dan hancurnya perdamaian negara yang dijaga selama ini. Pihak kozumi akan bias mengubah isi undangundang Jepang pasal 9 tentang militer Jepang jika menguasai 60% suara di parlemen, sedangkan hanya 40% suara menyetujui perubahan, 40% tidak setuju dan 20% tidak ikut suara5 [5]. Koizumi dan para pihak liberal masih menginginkan Jepang memiliki kekuatan militer. Jepang lupa apa yang terjadi dengan perang dunia kedua dan berakhirnya perang. Tidak mengoreksi diri, dengan mudah ingin mengubah isi perdamaian dengan kekuatan militer yang baru. Sedangkan Jepang seharusnya memperbaiki sejarah yang telah dibuat dengan tindakan mempertahankan isi arti perdamaian tanpa harus mengikuti tindakan Amerika dengan mengirim pasukannya ke Irak. Bagi pihak Cina dan Korea sampai sekarang buku sejarah yang diajarkan di sekolah masih terjadi penyimpangan. Itu terjadi karena selama ini pemerintah menyembunyikan arti dan kejadian selama perang dan setelah perang. Pihak Jepang juga menutupi kekejaman selama perang. Isi buku sejarah Jepang yang diajarkan di sekolah hanya menjelaskan Jepang untuk kemajuan negara memperluas kekuatan dengan membantu negara sekitar Jepang dengan bantuan. Oleh sebab itu bagi pihak Korea dan Cina, Jepang harus 5

terutama 20% adalah kaum muda Jepang yang masih tidak mengetahui arti perang, perdamaian dan tidak peduli dengan masalah politik Jepang

memperbaiki buku sejarah Jepang. Akan tetapi sampai sekarang masih belum ada perubahan. Oleh karena itu para dosen, pengajar dan pengamat sejarah dari Cina Jepang dan Korea membuat buku sejarah mengenai sejarah yang terjadi di ketiga negara untuk memperbaiki hubungan dan menjelaskan kepada masyarakat di ketiga negara isi sejarah yang terjadi. Mulai dari tahun 2001 sampai 2005 para pembuat buku sejarah baru Jepang Cina dan Korea berkumpul sampai terbentuknya buku sejarah baru yang berjudul Mirai o hiraku rekishi (membuka masa depan melalui sejarah). Buku ini dicetak dalam tiga bahasa (Jepang, Korea, Cina). ditujukan untuk masyarakat umum dan pelajar. Akan tetapi buku ini tetap tidak diperkenalkan oleh departemen pendidikan Jepang ke sekolah. Oleh sebab itu Jepang masih mempunyai masalah dalam buku sejarah yang harus diajarkan dan diperkenalkan untuk di sekolah [3]. Jepang terutama politikus telah melupakan pengalaman para tentara Jepang yang mengalami perang. Pengalaman pahit mereka dari ikut wajib militer sampai harus ikut berperang demi Kaisar dilupakan. Sedikit buku yang menjelaskan pengalaman mereka selama perang karena mereka malu apa yang mereka lakukan di dalam perang dan pemerintah juga menutupi hal yang terjadi pada mereka. Terutama apa yang terjadi di Okinawa saat dikuasai Jepang dan akhirnnya jatuh ke pihak Amerika. Korban yang jatuh bukan saja para tentara tetapi rakyat Okinawa. Sehingga bagi orang Okinawa Jepang tidak ikut mempertahankan dan membela negaranya. Oleh sebab itu masyarakat Okinawa sampai sekarang sangat menentang kependudukan militer Amerika. Tetapi masalah itu sampai sekarang masih belum diselesaikan. Bagi orang Okinawa, Okinawa adalah jajahan Jepang. Masalah yang dihadapi Jepang adalah para kawula muda Jepang yang memahami arti perang, perdamaian dan korban perang sangat sedikit. Oleh karena itu tugas para pengajar dan pengamat sejarah untuk mempertahankan perdamaian negara dengan kegiatan perdamaian (seminar mengenai perdamaian dengan mengenang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

pemboman Hirsoshima dan Nagasaki). Apakah Jepang benar-benar berubah atau kembali mau ke masa imperalisme? Daftar Pusaka [1] Q & A Motto Shiritai Yasukuni Jinja, Rekishi Kyoukasho Kyogikai, Daitsukishoten,2002,6,24 [2] Owaranai 20 Seiki (Tonan Ajia Seijishi 1894-â&#x20AC;Ś.),Ishigawa Shouji, Hirai

Kozuomi,Horitsu,Bunkasha HBB, 2004,6,10 [3] Mirai o Hiraku Rekishi, Higashi Ajia 3 Koku No chikaigenzaishi, Kobukei, 2005,6,22 [4]. Asahi Shinbun, 2005, 10, 29 [5]. Asahi Shinbun, 2005, 10, 30 [6] Sekai,Sengo 60 Nen, Tokushu,2003,9)

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

HUMANIORA

Bahasa dan Kognisi Santi St.Lausia Fakultas Hukum Alumnus Kagoshima University (santist@yahoo.co.jp) Pada suatu hari, orang (yang besar di) Kalimantan -sebutlah ia K- dan orang (yang besar di) Jawa –sebut ia J- pergi piknik ke kampung halaman si K. Lalu tibalah mereka di tempat yang bernama Gunung Tinggi. Kata K,”Lihat J, indah bukan gunung itu.”. Lalu si J menjawab,”Itu sih bukan gunung, melainkan bukit!” . Lalu, K mengadakan kunjungan balasan ke rumah J di daerah pegunungan di Jawa. Pada waktu makan, J menawarkan,”Mau pakai ikan apa?”. K mencari-cari menu ikan tetapi yang ada hanya ayam, sapi dan sayur-sayuran. Ternyata, “ikan” di Jawa dan “ikan” di Kalimantan tidak sama. Cerita lain lagi, ketika Lebaran H-2, Amir dan Budi mudik naik bis dari Jakarta ke kampung halaman di Jawa Tengah. Jalanan macet bukan main. Ketika sampai di suatu kota, Amir berkata, “Syukurlah, tinggal 30 kilo lagi kita akan sampai di kampung tercinta.”. Namun, dengan merengut Budi menanggapi,”Apa? Masih 30 kilo lagi? Sudah pegal badanku…” Mungkin cerita di atas sudah tidak asing lagi bagi Anda, bahwa ekspresi bahasa itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan cara pandang. Pada kasus pertama, bagi orang Kalimantan yang tinggal di daerah pantai, dataran yang tinggi dan mendaki mungkin sudah layak disebut ‘gunung’. Akan tetapi, lain halnya dengan orang Jawa yang tinggal di daerah yang dikelilingi dataran tinggi yang tingginya bervariasi sehingga ada yang dinamai ‘gunung’, dan ada yang hanya layak menyandang gelar ‘bukit’ karena kurang tinggi. Konsep `bukit` atau `gunung` yang ada di dalam kepala mereka diperoleh dari lingkungan mereka dibesarkan. Demikian juga cerita “ikan” yang berarti “lauk” dalam bahasa Jawa yang tentu saja berbeda dengan konsep “ikan” yang ada di kepala orang Kalimantan.

Pada cerita kedua, mungkin Anda akan mengatakan itu cerita tentang orang optimis dan orang pesimis. Namun, tujuan pemaparan cerita tersebut adalah untuk menunjukkan `fokus` yang ada dalam kepala manusia pada saat berbahasa. Berbeda dengan Amir yang memfokuskan perhatian pada sisa perjalanan (30 km), Budi memfokuskan perhatian pada jarak yang telah mereka tempuh. Fokus ini berperan dalam pembentukan ungkapan bahasa, dan setiap budaya mempunyai fokus atau pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Dan inilah yang menyebabkan kejanggalan-kejanggalan pada saat seseorang mengungkapkan buah pikirannya dalam bahasa asing. Contoh di atas adalah salah satu faktor yang membuat perbedaan antara bahasa yang satu dengan yang lain. Demikianlah sekilas tentang kognisi berbahasa, dan dalam kesempatan kali ini, penulis ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang ungkapan yang sering salah dalam bahasa Jepang diterjemahkan oleh penutur bahasa Indonesia. ゆう

1. 夕べ

よるおそ

ね

け

ねぼう

寝坊してしましました。 (Yuube osoku nemashitakara, kesa neboushiteshimaimashita.) (Ungkapan yang salah adalah yang digarisbawahi.) Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan, “Kemarin, saya tidur larut malam, sehingga tadi pagi bangun kesiangan.” Dalam bahasa Jepang, ungkapan “tidur larut malam” tidak digunakan, karena fokus perhatian bukan pada tidur, melainkan kegiatan dalam kondisi bangun/terjaga. Oleh karena itu, ungkapan yang よるおそ

お

digunakan adalah 夜遅くまで起きていたから～ (yoru osoku made okiteita

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

さ

夜遅く寝ましたから、今朝

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

kara), arti harafiahnya “karena saya terjaga sampai larut malam,…”. 2. Ketika ada tamu orang Jepang datang, ibu Ratna berkata,”どうぞ、おかけくちゃ

つく

ださい。お茶を作りますね (ocha o tsukurimasune) 。 Tunggu ya.” Lalu, orang Jepang tersebut terkejut karena ia membayangkan bahwa si ibu akan mulai membersihkan daun teh dan menjemurnya, lalu mengukusnya… wow betapa lama ia harus menunggu. Padahal yang dimaksudkan ibu Ratna adalah membuat teh dalam arti ちゃ

い

menyiapkan minuman atau お茶を入れます (ocha o iremasu). Ungkapan serupa juga berlaku untuk minuman kopi. 3. Ketika ada telepon berdering, ayah berkata, “Adek, 電話をとって (denwa o totte)。Tolong ya Nak.” . Namanya juga anak-anak, pembelajaran bahasa mereka lebih cepat karena melalui proses meniru, sehingga yang dilakukan oleh si anak, bukanlah mengangkat telepon, tetapi membawa telepon kepada ayahnya. Ketika sang ayah protes setelah selesai menelepon, sang anak menjawab,”Kalau gitu, bilangnya 電話に出る(denwa ni deru) Yah.” Mungkin dalam kognisi orang Jepang, menjawab telepon sama seperti halnya membuka pintu bagi tamu, sehingga menggunakan kata “ 出る (deru = keluar)”. 4. Setelah itu ibu yang sedang menyiapkan makan malam minta tolong,”De, お皿を持ってください。 Ini ikannya udah matang.”. Ade tidak membawa piringnya ke dapur tetapi hanya memegang piring. Ungkapan yang benar adalah （お皿を）持ってきてください (mottekitekudasai) yang secara harafiah berarti = datang dan bawa kemari.

tersebut ada di atas bukit dan membayangkan muridnya jatuh dari bukit. Mengapa demikian? Sebab, 落ちる (ochiru) digunakan untuk menyatakan “jatuh dari suatu ketinggian”. Sedangkan untuk mengungkapkan “jatuh tersandung/terjerembab” digunakan 転ぶ (korobu). Jadi, jangan katakan bahwa 「さいふが駅で転びました (saifu ga eki de korobimashita) 」 , karena dalam hal ini 落ちる (ochiru) lebih tepat. 6. Liburan tahun baru sebentar lagi tiba, lalu sebagai basa-basi Ali bertanya dengan sopan kepada senseinya「先生、休みはどこへ行くつもりですか。 (sensei, yasumi wa doko e iku tsumoridesuka = sensei, liburan mau ke mana?)」. Sang sensei langsung merah padam mendengar kata “tsumori”. Dalam bahasa Jepang, menanyakan keinginan/rencana lawan bicara menggunakan ungkapan “~tai” ataupun “tsumori” adalah kurang atau bahkan tidak sopan terlebih lagi terhadap orang yang lebih tua atau yang kedudukannya lebih tinggi, sebab “tsumori” mengandung nuansa desakan. Oleh karena itu, sebagai gantinya digunakan bentuk “~masu”, misalnya「先生、休みはどこかへ行きますか。 (sensei, yasumi wa dokoka e ikimasuka)」. 7. Setelah itu, Ali ingin mengatakan “titip salam untuk keluarga”, maka Ali menerjemahkannya「先生の家族によろしくおねがいします。 (sensei no kazoku ni yoroshiku onegai shimasu」. Kali ini Sensei -yang telah sadar akan keterbatasan bahasa Jepang si Alitertawa dan membetulkan「先生のご家族によろしくとお伝えください。 (sensei no gokazoku ni yoroshiku to otsutaekudasai) 」 . Ungkapan yang hampir serupa, tapi tak sama.

5. Ada anak SD tiba di sekolah mengadu 8. 先生、さようなら。こんにちは kepada gurunya, 「先生、私、さっき、 (Sensei, sayounara. Konnichiwa)。石につまづいて、落ちてしまって。 Ungkapan di atas seringkali diucapkan (sensei, watashi, sakki ishini oleh mahasiswa setelah pelajaran tsumazuite, ochiteshimatte 」 . Sang selesai dan hendak meninggalkan kelas. Dalam bahasa Indonesia, guru langsung panik karena sekolah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

salam seperti â&#x20AC;&#x153;Selamat pagi/siang/malamâ&#x20AC;? dapat digunakan baik pada waktu bertemu maupun berpisah dengan seseorang atau memutuskan telepon. Namun, dalam bahasa Jepang salam hanya digunakan pada saat bertemu.

Semoga bermanfaat temukan sendiri perbedaan lainnya.

dan silakan perbedaan-

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

KIAT

Berburu Kerja di Jepang Fachri Ghozaly Mahasiswa S2 Tokyo Insitute of Technology Email: fachri@gmail.com Musim mencari kerja bagi lulusan baru universitas di Jepang sudah dimulai. Para mahasiswa mulai mempersiapkan diri agar proses ini dapat berjalan lancar. Namun, terutama diantara mahasiswa asing, banyak juga yang bertanya-tanya tentang apa yang harus dipersiapkan agar mereka dapat diterima di tempat yang mereka inginkan. Tulisan kali ini ditujukan bagi Anda yang ingin melakukan proses perburuan kerja di Jepang, berdasarkan pengalaman pribadi penulis.

Di Jepang, mahasiswa mulai melakukan pencarian kerja sebelum lulus kuliah. Oleh karena itu, kebanyakan dari perusahaan perekrut tidak menitikberatkan pada tesis ataupun penelitian yang dilakukan di universitas, tetapi lebih kepada kemampuan serta kepribadian seseorang. Wajar jika seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan ataupun riset yang ia lakukan, namun banyak juga mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan jurusan yang diambil saat kuliah. Yang terpenting adalah kecocokan antara para pencari kerja dengan kriteria yang dicari oleh perusahaan. Namun perlu diketahui, bahwa dalam proses tersebut, pihak perusahaan adalah pihak pembeli, yang memiliki posisi lebih tinggi dari pihak pelamar. Mereka memiliki hak untuk menyeleksi apakah mereka akan â&#x20AC;&#x153;membeliâ&#x20AC;? para pelamar atau tidak.

Lalu, bagaimana perusahaan dapat melihat apakah kandidat pekerjanya sesuai dengan yang diinginkan atau tidak? Secara umum ada dua cara, tergantung dari jalur perekrutan yang diambil oleh para pelamar. Apakah melalui jiyu oubo (jalur umum) atau suisen (jalur rekomendasi). Bila melewati jalur rekomendasi, para pelamar diharuskan membawa surat rekomendasi baik dari profesornya ataupun dari universitas tempat ia belajar. Dengan menerima lamaran melalui jalur ini, perusahaan menempatkan kepercayaan mereka pada proses pendidikan yang diterima pelamar. Lalu untuk memastikan apakah mereka sesuai dengan budaya perusahaan atau tidak, diadakan proses seleksi tambahan berupa wawancara, dan kadang-kadang juga tes tambahan. Di Jepang, di masa lalu karena perekonomian yang baik dan terus berkembang, kemungkinan pelamar diterima melalui jalur ini cukup besar. Namun sekarang, seiring dengan memburuknya perekonomian, kemungkinan diterimanya pelamar melalui jalur rekomendasi menjadi semakin menurun. Bila melalui jalur umum, para pelamar tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh perusahaan. Proses tersebut mencakup seleksi melalui lamaran (entry sheet), tes tertulis, diskusi & kerja kelompok (group works), debat, presentasi, maupun wawancara kelompok dan wawancara pribadi. Untuk menghadapi segala seleksi tersebut, tentunya persiapan yang matang diperlukan. Pencarian data tentang perusahaan yang Anda inginkan, tes, dan juga tentunya persiapan untuk lebih mengenali diri sendiri sangat diperlukan.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Penulis akan mencoba mengupas tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi beberapa tahap dalam proses mencari kerja. 1. Tahap Pengenalan Diri

Tidak bisa disangkal bahwa tahap pertama, dan tahap paling penting dalam proses pencarian pekerjaan adalah tahap pengenalan diri sendiri. Dengan mengetahui kelebihan, kelemahan, serta potensi diri, kita dapat dengan lebih leluasa menyusun rencana karir ke depan, termasuk dalam hal memilih perusahaan dan jenis pekerjaan yang kita inginkan. Lebih dari itu, persiapan di tahap ini akan membuat persiapan untuk tahap lain menjadi jauh lebih mudah, dan membuat proses pencarian kerja secara keseluruhan menjadi lebih lancar. Misalnya, Anda bisa memulai dengan menyusun daftar data-data diri. Dengan adanya daftar itu sendiri, Anda bisa sangat terbantu dalam mengetahui diri Anda. Tetapi tentunya bukan hanya untuk tujuan tersebut daftar semacam itu harus dibuat. Tujuan terpenting adalah untuk mengatur strategi bagaimana Anda dapat merepresentasikan diri dengan lebih baik kepada perusahaan yang Anda minati. Data-data yang harus ada dalam daftar mencakup mulai dari minat & hobi, keahlian, pengalaman, visi dan misi pribadi, kelebihankelebihan, dan tentunya hal-hal yang patut diperbaiki alias kelemahan-kelemahan diri. Bukan hanya itu, Anda harus juga tahu, mengapa Anda memiliki sifat-sifat seperti itu. Mengapa Anda memiliki minat, misalnya hobi membaca buku dan bukannya pergi ke luar rumah atau outdoor activities. Atau, mengapa Anda memilih suatu tema riset yang populer. Apakah Anda memang berminat pada tema itu, atau Anda adalah orang yang efektif dan tidak mau mencari kesulitan yang tidak perlu, sebab profesor

Anda menyarankan tema itu dan banyak sumber literatur telah tersedia. Dengan kata lain, dari daftar data-data pribadi Anda, cobalah bentuk suatu kesatuan yang sering disebut sebagai karakter diri. Dengan mampunyai bayangan tentang karakter diri, Anda akan mampu mengetahui alasan-alasan tentang tindakan yang pernah diambil. Dan Anda akan mampu dengan mudah menjelaskan hal-hal tersebut misalnya dalam proses wawancara di masa depan. Salah satu ukuran yang sering digunakan dalam mengetahui karakter seseorang adalah indikator tipe Myers-Briggs (MyersBriggs Type Indicator/ MBTI). Indikator ini memiliki 4 macam parameter: Extraversion / Introversion, Sensate / iNtuitive, Thinking / Feeling, dan Judging / Perceiving. Misalnya, Anda memiliki karakter (E)xtraverted i(N)tuitive (T)hinking (J)udging, ENTJ. Orang dengan karakter ENTJ sering disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;the executiveâ&#x20AC;?. Anda memiliki kelebihan sebagai seorang pemimpin yang mampu berfokus pada suatu masalah dan mencari penyelesaiannya. Anda memiliki rasa percaya diri yang besar, serta memiliki kemampuan verbal yang baik untuk mengkomunikasikan pendapat Anda. Namun Anda juga memiliki kelemahan kurang mampu mentoleransi kekurangan orang lain, sehingga kadang-kadang dijauhi oleh teman Anda sendiri. Poin inilah yang harus Anda perbaiki dalam menyempurnakan karakter Anda. Lebih jauh lagi, dapat disimpulkan bahwa seorang ENTJ sangat cocok untuk menjadi pemimpin atau pengurus organisasi. Karena itulah, Anda dapat merepresentasikan diri Anda sebagai seseorang yang berpotensi menjadi pemimpin di perusahaan manapun. Dalam tahap-tahap berikutnya, misalnya pada saat tes psikologi maupun wawancara, pengetahuan seperti ini akan sangat membantu baik dalam menjawab pertanyaan maupun dalam menjelaskan diri Anda kepada orang lain. Tujuan proses mencari kerja adalah meyakinkan pihak perusahaan untuk mencapai kesimpulan bahwa Anda adalah

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

orang yang mereka cari. Untuk itu, perlu juga diselidiki data-data perusahaan serta jenis pekerjaan yang Anda cari untuk membuat suatu argumen yang kuat dalam meyakinkan pihak perusahaan. Biasanya, data-data tersebut tersedia di homepage tiap perusahaan yang dimaksud. Juga, pada umumnya perusahaan-perusahaan mengadakan seminar penjelasan tentang kegiatan mereka. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memperoleh informasi yang Anda butuhkan. Penjelasan tentang MBTI dapat dilihat misalnya di http://bsm.securesites.com/, sedangkan tes online untuk mengetahui career personality Anda dapat dilakukan gratis di http://web.tickle.com/, di dalam kategori Career. Terdapat juga tes untuk mengetahui bakat kepemimpinan Anda. 2. Penyerahan Lamaran Di Jepang, hampir semua perusahaan sudah mengadopsi sistem lamaran online. Lamaran pekerjaan semacam itu disebut sebagai entry sheet. Umumnya kita mengisi data kita dalam kolom-kolom yang telah disediakan. Selain data-data pribadi seperti tanggal lahir, pendidikan, atau pengalaman kerja, ada juga kolom-kolom pertanyaan karangan, seperti misalnya: apa motivasi Anda dalam memilih perusahaan kami, atau mengapa Anda memilih jenis pekerjaan ini, dan sebagainya. Biasanya panjang maksimal karangan sudah ditentukan. Walaupun tidak ada kewajiban untuk mengisi penuh kolom karangan, menulis terlalu sedikit pun akan memberi kesan yang buruk pada perusahaan. Salah satu poin terpenting dalam menulis karangan pada kolom semacam itu adalah dengan memberikan jawaban yang jelas dan lojik. Biasakan menulis kesimpulan terlebih dahulu, setelah itu baru menulis alasannya. Misalnya Anda diminta untuk menuliskan appeal pribadi. Jika Anda telah melakukan persiapan di tahap sebelumnya denga baik, ini adalah kesempatan untuk â&#x20AC;&#x153;menjualâ&#x20AC;? diri dengan baik. Anda bisa menulis bahwa Anda adalah seorang pemimpin. Lalu selanjutnya Anda bisa paparkan mengapa kesimpulannya seperti itu dengan menulis kelebihan-kelebihan dan pengalaman Anda.

Ada perusahaan yang mengharuskan Anda mengisi entry sheet langsung melalui homepage mereka. Namun pada umumnya, entry dapat dilakukan di beberapa web site khusus untuk para pencari kerja. Diantara yang populer adalah situs rikunabi, http://www.rikunabi.com/. Situs itu disebutsebut sebagai situs recruitment terlengkap di seluruh Jepang, dengan informasiinformasi yang cukup detail mengenai hampir semua perusahaan dimuat didalamnya. Pengguna situs ini, setelah mendaftar sebagai anggota, dapat mencari data perusahaan yang mereka inginkan. Dan jika perusahaan tersebut membuka lowongan, maka pengguna dapat dengan mudah mengirimkan lamaran secara online. Sayangnya situs ini hanya menyediakan tampilan dalam Bahasa Jepang. Ada situs lainnya yang menyediakan informasi dalam Bahasa Inggris juga, dan dapat diakses di http://www.careerforum.net/. Selain itu, dengan mengikuti seminar-seminar penjelasan perusahaan, Anda dapat memperoleh informasi tentang bagaimana menyerahkan lamaran. 3. Tes dan Wawancara

Jika surat lamaran Anda dianggap memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya yang harus Anda hadapi adalah seleksi berupa tes dan wawancara. Tidak ada ketentuan pasti tentang berapa kali wawancara atau tes yang harus diambil. Namun pada umumnya, seleksi tahap ini terbagi menjadi 3 bagian, apakah berupa wawancara seluruhnya, atau tes tertulis dan wawancara. Biasanya tes tertulis yang harus dilakukan adalah tes jenis SPI (Synthetic Personality Inventory). Tes ini menggabungkan penilaian kemampuan dasar Anda dalam berbahasa dan perhitungan matematik, dan juga psikotes untuk mengetahui karakter Anda. Jika Anda sudah mengerti karakter Anda dengan baik, tidak ada

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

kesulitan dalam mengikuti psikotes. Namun, seperti layaknya tes masuk universitas di Indonesia, diperlukan persiapan yang matang dalam menghadapi tes menghitung. Soal yang keluar tidak begitu sulit, tapi diperlukan kecepatan untuk dapat menyelesaikan sebagian besar atau seluruh soal. Persiapan untuk tes SPI dapat dilakukan dengan membeli buku-buku SPI dan berlatih untuk menjawab soal dengan cepat. Agar anda dapat berfokus untuk menyiapkan wawancara dengan baik, sangat dianjurkan untuk mulai berlatih jauh-jauh hari. Bahkan kalau bisa, latihan sudah dimulai dari sekarang. Dalam seleksi wawancara, penguji akan memberikan pertanyaan dan kita diharapkan mampu menjawabnya dengan baik dan jujur. Perlu ditekankan bahwa kita tidak harus mengungkapkan seluruh diri kita kepada mereka. Pewawancara hanya ingin tahu apakah kita bisa diandalkan dalam bekerja, bisa dipercaya, mampu berpikir logis, dan mampu menyesuaikan diri dengan kultur perusahaan. Jika Anda ditanya dengan pertanyaan abstrak, maka coba menjawab dengan contoh riil. Begitu juga bila Anda ditanya tentang pengalaman spesifik, setelah menjawabnya, coba tarik kesimpulan dari pengalaman Anda yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat diandalkan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dengan perusahaan-perusahaan Jepang biasanya dimulai dengan pertanyaan generik. Misalnya mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami, atau mengapa Anda memilih jenis pekerjaan ini, dan sebagainya. Biasanya dalam tahap pertama wawancara, beberapa orang pelamar dipanggil sekaligus dalam satu sesi. Kemudian para pelamar akan ditanya secara bergantian. Bantu para pewawancara dalam mencapai kesimpulan dengan menggunakan jawaban yang mencerminkan bahwa Anda mengetahui diri Anda dengan baik, dan Anda yakin bahwa Anda cocok dengan perusahaan pewawancara. Coba untuk selalu jujur dan menggunakan contohcontoh riil. Dan banyak lagi tips-tips yang berguna dalam buku-buku tentang wawancara yang banyak dijual saat ini,

seperti tentang mengapa memakai jam tangan adalah penting dan sebagainya. Semakin jauh tahap wawancara, maka kemungkinan besar semakin tinggi jabatan orang-orang yang mewawancarai Anda. Mereka mungkin tidak begitu peduli dengan kemampuan yang Anda miliki sekarang, tetapi lebih menekankan penilaian kepada karakter Anda. Penulis yakin jika Anda sudah memahami diri Anda dengan baik, maka proses wawancara ini tidak akan menjadi proses yang menakutkan, sebaliknya malah menyenangkan. Untuk berlatih dalam menyampaikan jawaban dengan lancar, latihan wawancara dengan teman dapat sangat membantu. Dan coba selalu menyiapkan jawaban sebelum wawancara bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar. Dengan persiapan seperti itu, Anda bisa menilai apakah jawaban Anda nanti cukup baik atau perlu diperbaiki lagi. Perlu diingat, bila Anda tidak lulus dalam proses wawancara, maka itu bukanlah kesalahan Anda pribadi. Kemungkinan besar hal itu disebabkan karena pewawancara menganggap Anda tidak cocok dengan perusahaannya. Hal itu justru lebih baik jika dibandingkan bila Anda diterima tapi malah kemudian anda sadar kalau Anda tidak cocok. Percayalah, jika Anda jujur dalam wawancara, maka hasil yang Anda dapatkan merupakan hasil yang baik untuk Anda. 4. Tahap Penerimaan Jika anda telah menyelesaikan seluruh proses dengan lancar, maka perusahaan akan menghubungi anda baik melalui telepon atau email bahwa Anda â&#x20AC;&#x153;layakâ&#x20AC;? menjadi anggota perusahaan mereka. Umumnya di Jepang, para pelamar diterima di lebih dari satu perusahaan. Mereka kemudian akan menentukan perusahaan mana yang akan mereka masuki. Biasanya pihak perusahaan akan memberikan waktu beberapa hari/minggu untuk memutuskan. Pikirkan dengan masak. Tanya pendapat senior-senior atau teman-teman Anda, dan putuskan sesuai dengan visi Anda. Apakah Anda mencari perusahaan dengan lingkungan yang enak, atau jenis pekerjaan yang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Anda inginkan adalah seperti ini, dan sebagainya. Begitu Anda memutuskan, maka pihak perusahaan akan meminta Anda untuk menghentikan proses pencarian kerja di perusahaanperusahaan lain. Walaupun begitu, Anda belum terikat sampai Anda menandatangani kontrak perjanjian, yang biasanya diambil 6 bulan sebelum masuk perusahaan itu.

berusahalah untuk jujur baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak perusahaan. Dan juga selalu ingat agar melakukan persiapan sematang mungkin sebelum proses seleksi. Be yourself, but BE prepared. Selamat berjuang!

5. Penutup Sekian kiat tentang pencarian kerja di Jepang yang bisa penulis sampaikan kali ini. Pesan terakhir dari penulis adalah,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

KIAT

Survive Dengan Arubaito Bobsy Arief Kurniawan Master Student (Human Information Engineering, Toyama Univeristy) Email : bobsyfish@yahoo.com Menjadi mahasiswa di Jepang sudah menjadi impian saya sejak dahulu. Dengan bermodalkan nekat dan tekad akhirnya saya berhasil menginjakkan kaki di Toyama Prefecture ini. Awal kedatangan saya di Jepang bermula dari keinginan untuk melanjutkan studi S-2. Meskipun dengan kondisi ekonomi yang terbilang pas-pasan, bukan berarti menghalangi saya untuk nekat belajar di Negeri Sakura ini. Pada awalnya, saya termotivasi untuk datang di Jepang berkat mahasiswaâ&#x20AC;&#x201C;mahasiswa RRC yang datang dengan uang pas-pasan. Saya berpikir, mengapa mereka bisa bertahan dengan uang yang sedikit, padahal toh kita samasama makan nasi ? Oleh karena itu, saya pun seharusnya pasti bisa ! Akhirnya saya pun memutuskan untuk meninggalkan tanah air dan datang di Jepang dengan menggunakan visa turis. Dengan dibantu oleh seorang kenalan yang berada di Jepang, meskipun selama ini kami belum pernah bertatap muka, akhirnya saya dapat tiba di Toyama Prefecture. Dengan hanya bermodalkan ijazah S-1 dan Bahasa Jepang yang paspasan, saya nekat mencari seorang profesor pembimbing. Akhirnya saya berhasil juga menemukan profesor yang mau menerima saya dengan kondisi yang hanya bermodalkan uang pas-pasan dan visa turis. Setelah mendapat profesor, saya mengubah visa turis dengan visa research student untuk 1 tahun. Dan di sinilah menjadi awal perjuangan hidup saya di Jepang. Pada awalnya memang tidak mudah untuk mencari pekerjaan paruh waktu (arubaito) karena kendala Bahasa Jepang saya yang terbilang minim. Tapi karena bantuan seorang teman, saya akhirnya diperkenalkan kepada agen perusahan yang menyalurkan arubaito di pabrik makanan pada sabtu dan malam hari. Dan yang lebih menguntungkan lagi,

perhitungan gaji diberikan tiap minggu. Dikarenakan uang yang sudah menipis dan tidak lagi mendapat kiriman dari orang tua, ini merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar bagi saya. Jadinya saya dapat bertahan hidup dengan gaji mingguan. Karena apa yang saya peroleh hanya mampu untuk membayar sewa apartemen dan makan saja, akhirnya saya mulai dipusingkan dengan biaya kuliah yang nilainya cukup besar. Dengan bekerja di pabrik tersebut, saya mendapat banyak teman baik itu orang Cina maupun Malaysia. Dan waktu itu, Orang Indonesia hanya dua orang yang bekerja di sana. Karena banyak memperoleh teman, saya mulai bertanya bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang tidak mengganggu waktu belajar ? Dan akhirnya seorang teman Malaysia memperkenalkan saya kepada seorang agen koran. Kemudian, saya bekerja sebagai loper koran setiap pagi dari jam 4 sampai sekitar jam 7. Karena bekerja di dua pekerjaan sekaligus, yaitu pagi hari sebagai loper koran dan malam hari di pabrik makanan, gaji yang saya peroleh mulai bisa ditabung Dan selama ini, pekerjaan saya tidak mengganggu jadwal kuliah, sehingga profesor pun tidak mempermasalahkannya. Satu tahun kemudian, saya lulus ujian masuk S-2 dan masalah barupun datang, terutama masalah uang pangkal dan biaya kuliah yang berkisar hampir 600.000 Yen. Saya pun mulai bingung bagaimana dapat membayar uang sebesar itu ? Akhirnya saya mencari pekerjaan tambahan dan mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cuci piring dan membantu koki di salah satu restoran Prancis. Karena saya memohon untuk diberikan pekerjaan yang gajinya lebih besar, akhirnya agen yang mempekerjakan saya selama ini di pabrik makanan, memperkenalkan saya kepada perusahaan di pabrik rekanan Sony yang memproduksi Memory Stick Duo Adapter

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

sebagai operator mesin. Jadi total arubaito yang saya lakukan saat itu ada 3, yaitu di restoran pada hari sabtu dan minggu, loper Koran setiap pagi dan tiap malam di pabrik elektronik. Dari hasil jerih payah ini, selama 3 bulan saya berhasil mebayar semua uang pangkal dan biaya kuliah. Meskipun dalam 1 hari waktu tidur hanya sekitar 3 jam, tetapi hasil yang saya dapatkan sangat menggembirakan. Selain itu, saya yang dahulu gemuk dalam 3 bulan berat badan pun turun sekitar 12 kg tanpa harus bersusah payah untuk diet. Dukanya dalam menjadi loper koran adalah saat musim dingin. Toyama Prefecture adalah salah satu kota yang apabila musim dingin saljunya menumpuk. Pernah suatu ketika saya mengantar koran dari jam 4 sampai jam 12 siang dikarenakan salju yang parah. Salju di beberapa tempat sampai 1 meter lebih tingginya. Jadi, motor saya tinggal di jalan yang tidak bersalju dan berjalan kaki membelah salju yang susah untuk dilalui meskipun dengan jalan kaki. Terlebih lagi, dinginnya cuaca yang mencapai -5 â&#x201E;&#x192; , Tangan terasa sakit dan hampir tidak dapat merasakan apa-apa karena terasa beku meskipun sudah memakai sarung tangan yang tebal dan terbuat dari kulit. Waktu berlalu hampir 3 tahun, dan sekarang saya sudah hampir lulus S-2, selama ini saya hanya hidup dengan penghasilan dari arubaito tanpa mendapat

beasiswa dan kiriman uang dari orang tua. Kuliah pun selama ini tidak terganggu meskipun badan ini terasa penat, karena setiap hari beraktifitas dan tidak ada hari libur bagi saya. Berkat arubaitopun, saya dapat mengirimkan uang untuk berobat ayah yang sedang sakit dan juga dapat menabung untuk pengeluaran tak terduga. Perjuangan hidup di Jepang memang berat, tetapi saya merasa itu bukan menjadi penghalang untuk kita semua. Karena di mana ada kemauan dan tekad, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tahun depan saya akan melanjutkan program S-3 di fakultas dan kampus yang sama. Saya hanya bisa berdoa semoga kali ini saya diberikan kemudahan dan beasiswa, karena untuk bekerja seperti dahulu sepertinya tidak mungkin karena kesibukan yang ada.nanti. Terakhir kali, apabila ada rekan-rekan atau kerabat yang ingin menuntut ilmu di Jepang seperti saya ini, dapat menghubungi saya via email yang tertera di atas. Dan buat rekan-rekan senasib dan sepenanggungan yang hidup tanpa beasiswa dan kiriman dari orang tua, mari kita GAMBARIMASHOU (berusaha) !

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

FORUM

Keluar dari Krisis (Catatan Hasil Diskusi Kerjasama PPI-Komisariat Kyoto, PPI-Korda Kansai, PPI-Japan, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Osaka, JAPAN) http://www.ppikansai.org/bincangsantai.html Kontak Person: Haris Syahbuddin1), Arie Damayanti2), Wahyu Prasetyawan3), Yuli Setyo Indartono4), Sorja Koesuma5), Jangkung Handoyo Mulyo6), 1)

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor; Graduate School of Science and Technology, Kobe University, 2)LPEM-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; Kyoto University, 3) Peneliti di Harian Bisnis Indonesia; Center for South East Asia Study, Kyoto University, 4) Peneliti Grant RUTI Laboratorium Termodinamika, Institut Teknologi Bandung; Graduate School of Science and Technology, Kobe University, 5) Jurusan Fisika, Universitas Sebelas Maret, Surakarta; Department of Geophysics, Kyoto University, 6) Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; Economic Development and Policies Department, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University Email:

harissyahbuddin@yahoo.com, ariedamayanti@yahoo.com, wahyu@asafas.kyotou.ac.jp, indartono@yahoo.com, koesuma@gmail.com, jhandoyom@yahoo.com jalannya kehidupan bernegara.

1. Pendahuluan Krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis politik hingga krisis multidimensi sejak 1997 tidak kunjung tertangani hingga kini. Sementara bangsa lain yang juga mengalami krisis ekonomi ditahun yang sama, telah mulai bersiap meyongsong masa depan yang lebih terukur dan penuh harapan. Belum usai berbagai masalah tersebut diselesaikan, soal lain telah menghadang: krisis energi, keamanan nasional terkait dengan gelombang terorisme, konflik antara golongan dan agama diberbagai daerah, angka kemiskinan yang terus meningkat seiring dengan kenaikan BBM, jumlah pengangguran yang kian besar, kasus pencurian minyak, narkoba, sengketa perbatasan dengan Malaysia, busung lapar, endemik flu burung dan demam berdarah dengu (BDB), dan lain-lain. Begitu banyak persoalan bangsa yang menuntut penyelesaian cepat, guna memenuhi rasa keadilan dan mencukupi kebutuhan setiap individu, golongan, dan kelompok. Kondisi ini mewariskan â&#x20AC;&#x153;quo vadisâ&#x20AC;? yang tidak mudah dipecahkan bagi pemerintah sebagai lembaga pelaksana

berbangsa

Keadaan tersebut kian berat jika dihadapkan pada isu persaingan global dan perdagangan bebas yang harus sudah diwujudkan pada tahun 2010. Negara-negara Asean lainnya, terlebih Eropa, Jepang, China, dan Amerika nampak lebih siap menghadapi AFTA 2010 nanti. Seluruh masyarakat menaruh harapan agar multi krisis tersebut dapat diatasi dengan cepat, memenuhi rasa keadilan, dan tetap menjaga akurasi solusi. Dibawah kepemimpinan SBY dan JK, beberapa keberhasilan sesungguhnya sudah mulai terlihat, setidaknya seperti yang dilontarkan oleh para menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain: perdamaian di Aceh, pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang diprediksi akan mencapai 5%, Pilkada, terungkapnya kasus-kasus korupsi besar, penertiban perjudian, peningkatan proporsi anggaran pendidikan, RUU Pendidikan dengan alokasi gaji guru/dosen yang kian besar, terbunuh dan terkuaknya jaringan teroris Dr. Azahari, dan lain-lain. Sebagian

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

dan

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 masyarakat atau partai politik masih menganggap keberhasilan tersebut hanya sebagai “lips service” atau eforia politik untuk melanggengkan kekuasaan. Di sisi lain, kenaikan tunjangan anggota DPR serta anggaran kepresidenan dan kementerian juga memicu kekecewaan berbagai kalangan mengingat kondisi bangsa dan negara yang sedang prihatin akibat kenaikan BBM yang cukup tinggi. Dampak pembangunan bagi kemakmuran masyarakat belum dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Cita cita menuju masyarakat yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat masih jauh dari harapan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selain keahlian mengelola, kepercayaan, dan mandat yang kuat dari seluruh masyarakat pada pemerintah, juga dibutuhkan kerjasama semua lini, keahlian, dan kesadaran kolektif bahwa kita harus bekerjasama mengatasi dan segera keluar dari krisis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Menyadari hal tersebut, PPI-Komisariat Kyoto bekerjasama dengan PPI-Korda Kansai, PPI-Jepang dan KJRI mengadakan acara “Bincang Santai Ekonomi dan Politik 2005” dengan seorang nara sumber bidang ekonomi, Prof. Dibyo Prabowo, dan pakar bidang politik dan demokrasi, Mochtar Pabottingi, PhD. Prof. Dibyo Prabowo adalah seorang Guru Besar FE UGM Agricultural and Natural Resource Economics, the ASEAN Economy. Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (Center of Asia Pacific Studies) UGM, yang pada semester ke 2 tahun ini sedang memberikan Special Lecture on Development Economics: Economic Development and Foreign Direct Investment in ASEAN di Kobe University. Beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Pertanian, Ir. Affandi. Mochtar Pabottingi, Ph.D., adalah peneliti senior pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), visiting professor dari University of Wisconsin at Madison (mengajar: Democratization in Indonesia: Predicaments and Possibilities, 2001). Menyelesaikan Pendidikan di Departemen Bahasa Inggris UGM, Department of Sociology

University of Massachusets at Amherst, dan Political Science Department of Hawaii University at Manoa, USA. Sering diundang untuk memberi kuliah tentang Demokrasi dan Politik di berbagai Universitas dan lembaga pemerintahan, seperti LEMHANAS. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 13 November 2005 di Kyoto International Community House (Kyoto Kokkusai Koryu Kaikan). Dari lokasi, dimana isu global warming dengan Kyoto Protocol nya dilahirkan, diharapkan dapat ditelurkan sebuah "rekomendasi kecil" untuk kemudian diteruskan ke berbagai pihak yang berkepentingan, baik internal PPI maupun pada pemerintah dan instansi terkait lainnya agar memberi manfaat lebih luas. Dialog dilakukan dalam suasana penuh kekeluargaan dibarengi dengan acara Halal bil Halal Korda Kansai. Acara tersebut tidak dimaksudkan untuk membahas secara detail teknis hingga dilahirkannya strategis operasional untuk keluar dari krisis, tapi lebih difokuskan pada memahami persoalan bangsa dan pemberian wawasan baik peserta yang hadir (pelajar dan staf KJRI), serta solusi konseptual bagi dua isu ‘cikal krisis” yaitu ekonomi dan politik. Untuk selanjutnya pemahaman dan konsep tersebut dapat disebarluaskan oleh rekan-rekan pelajar sebagai agen perubahan dan ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai pemegang mandat untuk merancang kebijakan. Dialog yang dihadiri oleh sekitar 125 pelajar se Kansai dan dibuka oleh Konsul Bidang Pendidikan dan Budaya KJRI, Patriot Adinarto, didahului oleh pemaparan singkat oleh kedua nara sumber secara berurutan, dimulai dari Prof. Dibyo Prabowo dan dilanjutkan oleh Mochtar Pabottingi. Pada sesi berikutnya diisi dengan tanya jawab antara peserta dengan kedua pakar. 2. Persoalan Krusial Ekonomi Prof. Dibyo Prabowo memulai pembicaraannya dengan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang kritis tidak cukup terlihat dari besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 (Produk Domestik Bruto), inflasi, dan nilai tukar. Kita harus melihat kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya berdasarkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Berbicara mengenai ekonomi Indonesia tidak cukup tanpa memperhatikan ketiga hal tersebut. Kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Dimana dengan garis kemiskinan 1 dollar per hari saja terdapat lebih dari 37 juta penduduk miskin. Padahal garis batas kemiskinan sebesar itu, sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai parameter, dan bahkan sudah tidak digunakan oleh negara-negara ASEAN sekalipun. Ada sekitar 40 juta penduduk Indonesia menganggur; dan perbedaan pendapatan antara yang kaya dan miskin sangat besar. Berdasarkan kondisi ekonomi di atas, Prof. Dibyo Prabowo menyoroti kebijakan pengurangan subsidi BBM. Menurutnya subsidi BBM memang perlu dihapus demi proses ekonomi yang lebih rasional. Prof. Dibyo menekankan bahwa ekonomi yang terbaik adalah tanpa subsidi. Harga tanpa subsidi (harga pasar) mencerminkan harga yang sebenarnya dan biaya produksi perlu dihitung dengan harga yang sebenarnya tersebut. 1 Oleh karena itu tidak ada satupun negara di dunia, selain Indonesia, yang memberikan subsidi pada harga BBM. Kekeliruan yang dibuat pemerintah dalam pengurangan subsidi tersebut terletak pada besarnya kenaikan harga BBM yang ditetapkan melalui kebijakan tersebut. 2 Pemerintah dinilai tidak atau belum benar-benar memperhatikan kondisi sebagian besar masyarakat seperti pendapatan rendah, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, dan distribusi pendapatan sangat timpang. Beliau menegaskan bahwa, walaupun 1

Dalam ekonomi, biaya produksi perlu dihitung dengan harga yang sebenarnya untuk melihat biaya input riil (tanpa hidden cost). Dengan demikian dapat diketahui apakah suatu produk benar-benar kompetitif atau tidak. Produk yang harganya murah karena ada subsidi, belum tentu kompetitif Dalam sidang Kabinet berkembang dua wacana untuk menghapus subsidi sekaligus atau bertahap. Bappenas mengusulkan peningkatan bertahap sementara peserta sidang kabinet yang lain mengusulkan peningkatan sekaligus. Opsi kedua inilah akhirnya yang disepakati untuk dilaksanakan.

subsidi BBM tidak baik, penghapusannya perlu dilakukan bertahap (sebaiknya dalam tiga tahap). 3. Persoalan Politik dan Kebangsaan Mochtar Pabottingi, Ph.D. mengungkapkan harapan dan impiannya tentang Indonesia, agar suatu saat kelak akan lahir orang-orang benar dan menjadi garda depan bangsa; impian akan suatu masa di mana penguasa legislatif maupun eksekutif tidak lagi bersekongkol merampok negeri; tentang alam Indonesia yang senantiasa hijau; tentang pendidikan yang kian meningkat dan generasi muda yang unggul, berbudi pekerti, dan berpengetahuan. Peneliti senior LIPI ini juga mengingatkan pentingnya memahami makna pada “Indonesia”, memiliki kesadaran akan “nation”, dan memahami “demokrasi”. Berkaitan dengan makna “Indonesia”, beliau menduga mungkin hanya sedikit dari hadirin yang pernah membaca buku yang ditulis oleh Bung Hatta berjudul “Indonesia Merdeka” atau “Indonesia Menggugat” karya Bung Karno. Padahal, menurutnya kedua buku karya pendiri bangsa tersebut sangat penting karena memuat testamen politik yang menjadi dasar negara Indonesia. Berkaitan dengan “nation”, Mochtar Pabottingi menyatakan bahwa maknanya bukan sekedar “bangsa”, 3 karena nation lebih dibentuk oleh pengalaman sejarah yang panjang, penderitaan yang sama, perasaan senasib dan sepenanggungan, dan cita-cita politik yang sama. 4 “Demokrasi” yang memiliki arti sama dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dipandang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan “nation”. Menurut beliau, pemahaman atas makna Indonesia, nation, dan demokrasi belum banyak terlihat pada penyelenggaraan hidup bernegara. Masih banyak peraturan yang tidak menguntungkan bangsa; tidak 3

“Nation” didefinisikan sebagai kolektivisme politik dan berbeda dengan “bangsa” yang lebih merupakan kolektivisme sosiologis. Jepang merupakan salah satu contoh negara yang memiliki kesadaran tentang “nation”, contoh negara yang mulia, negara menyantuni bangsanya sendiri.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 menampilkan bangsa yang mulia; tidak mencerminkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak ada rasionalitas politik (saling imbang, saling kontrol) dalam penyelenggaraan hidup bernegara. Jika dulu didominasi oleh kekuasaan eksekutif, sekarang diwarnai oleh dominasi kekuasaan legislatif.5 Rasionalitas politik masih jauh dari kenyataan di Indonesia. Walaupun sudah ada pemilihan umum yang berdasarkan proporsi dan distrik untuk lembaga legislatif, namun di bawah itu masih diberlakukan sistem nomor urut untuk menetapkan utusan partai dalam legislatif. Mochtar melihat gejala ini sebagai perampasan hak-hak rakyat oleh partai politik. Meski sudah ada terobosan baru dengan pemilihan presiden secara langsung, namun kabinet masih dibentuk atas pertimbangan kepentingan partai. 6 Jadi politik sekarang masih cenderung melanggengkan kekuasaan rezim (atau golongan yang berkuasa) daripada mengutamakan kepentingan rakyat. Disisi yang lain, masih banyak aturan main yang tidak adil berlangsung. Dibutuhkan perubaham sistem politik untuk mengubah aturan main menjadi lebih adil. Pemahaman mengenai Indonesia, nation, dan demokrasi perlu sekali disebarluaskan untuk membantu menegakkan kerakyatan, untuk mencapai negara yang mulia. 4. Langkah Antisipasi Ekonomi dan Politik Berdasarkan catatan selama sesi tanya jawab dapat disarikan berbagai langkah antisipasi dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Meski tidaklah komprehensif, namun dari jawaban dari 5

Beliau menyebutkan sumber korupsi besar dan sistemik terdapat pada saat penentuan anggaran (yang diajukan oleh pemerintah atau eksekutif dan memerlukan persetujuan legislatif) yang banyak diwarnai oleh mark-up. Mochtar Pabottingi berpendapat SBY, yang berhasil memperoleh kepercayaan dari mayoritas rakyat, belum menggunakannya mandat tersebut dengan sebaik-baiknya terutama dalam membentuk kabinetnya yang masih diwarnai dengan “dagang sapi” (istilah untuk membagi-bagi jatah jabatan menteri kepada partai-partai tertentu – red).

fragmen-fragmen pertanyaan yg berkembang dapat di uraikan sebagai berikut. 4.1 Antisipasi Bidang Ekonomi dan Sosial Menjawab pertanyaan seputar kesenjangan pendapatan antar penduduk, Prof. Dibyo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara yang kaya dan miskin sudah ada. Ini antara lain diterapkan pada kebijakan pajak pendapatan melalui adanya income tax brackets (pembedaan tarif pajak berdasarkan golongan pendapatan – red) dan batas minimum kena pajak. Hanya masalahnya, tidak semua rakyat membayar pajak; tax compliance masih rendah. Selain itu juga masih banyak yang tidak melaporkan pendapatan yang sesunggguhnya. Contohnya, kebanyakan dosen membayar pajak hanya berdasarkan pendapatan dari pekerjaan pokok, sementara pendapatan dari pekerjaan sampingan tidak dilaporkan. Selain itu Prof. Dibyo juga menyoroti bahwa bangsa Indonesia masih ada yang belum menghargai etos kerja. Contohnya, profesionalisme kerja menteri-menteri di kabinet saat ini kurang terasa dibandingkan dengan profesionalisme di jaman dulu (orde baru – red). Setiap hal lebih didasarkan oleh kepentingan partai (bukan profesionalisme – red). Kondisi ini menyebabkan menteri menjadi tidak fokus dalam memecahkan persolan bangsa yg terkait pada bidang di departemen masingmasing. Prof Dibyo juga menyarankan agar kita mencontoh Jepang dalam hal mencintai produk dan mengelola pasar dalam negeri serta mengelola sumberdaya alam. Berbagai contoh coba diungkapkan diantarnya yang bisa dipelajari dari Jepang adalah keseriusan mereka mengembangkan produk khas daerah (diistilahkan dengan: one village one product). Terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah Jepang, ”one village one product” hal ini sebenarnya sudah coba diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada bidang pertanian.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

100

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 Perbedaan karakteristik iklim spasial dan temporal memungkinkan Indonesia untuk memiliki produk pertanian sepanjang tahun. Mulai dari Sabang hingga Merauke. Wilayah potensial kesesuaian Agroekologi telah disusun. Produk unggulan daerah juga sudah didesiminasikan. Dan kini dibeberapa pemerintah Kabupaten seperti di Sragen dan Bukittinggi sedang dikembang Agropolitan bagi produk buahbuahan dan hortikultura. Dukungan teknologi dan menempatkan kembali sektor Pertanian sebagai sektor utama harus dilakukan, didukung oleh kekayaan sumber daya tanah, air, iklim dan keragaan biodiversitas plasma nutfah. Sebagian besar rakyat miskin Indonesia hidup didaerah sentra-sentra pertanian. Berdasarkan hal tersebut, kita masih harus banyak belajar dari Jepang dalam kemampuannya mengembangkan produk pertanian berkualitas tinggi seperti beras aromatik, menjaga pasar beras mereka dari import negara lain, pengembangan bioteknologi untuk pertanian, dan lain-lain. Selain itu kita juga dapat belajar dari Thailand, yang sejak 20 tahun lalu sudah memfokuskan produk unggulan dari hasil pertanian. Dimana research-research station pertanian mereka sudah sejak lama memperhatikan permintaan pasar dunia. Seperti penelitian dan pengembangan tentang durian tanpa aroma, tebu berkulit lunak, dan padi Jasmine aromatik, demikian Prof. Dibyo menekankan. Menjelaskan makna Indonesia kepada orang asing misalnya orang Jepang. Dalam hal ini sudah menjadi tugas setiap pelajar Indonesia (yang sedang belajar di luar negeri â&#x20AC;&#x201C; red) bukan hanya tugas pemerintah. Dampak yang dihasilkan akan sangat lama bila hanya mengandalkan pemerintah saja. Memperkenalkan Indonesia di Jepang misalnya bisa dilakukan dengan membuat web-site dalam bahasa Jepang, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, agar informasi mengenai Indonesia dapat tersebar lebih luas di masyarakat Jepang. Melalui diskusi-diskusi dengan ahli-ahli Jepang yang mengerti tentang Indonesia. Di Jepang terdapat beberapa centre atau institusi yang khusus mendalami hal-hal tentang Indonesia. Atau dengan berusaha

memberi petunjuk atau informasi yang jelas tentang Indonesia. Prinsipnya, pelajar Indonesia di Jepang perlu untuk mengambil inisiatif mendekati orang-orang Jepang. Hal ini dapat membantu terbentuknya identitas Indonesia. Selain kedua hal diatas, masalah pendidikan pun menjadi bahan diskusi yang sangat menarik, utamanya terkait dengan beban kurikulum pendidikan yang sangat berat (terberat dari 50 negera yg disurvei -red), jenjang pendidikan yang terlalu panjang dan lama sejak SD hingga Perguruan Tinggi. Guru besar Ekonomi itu menyatakan persetujuannya agar kandungan kurikulum pendidikan nasional ditinjau kembali, jenjang pendidikan yang dipercepat (misal: SMP dan SMA cukup 4 tahun saja sedangkan SD tetap 6 tahun â&#x20AC;&#x201C; red), dan perlunya penambahan pendidikan budi pekerti/akhlak sejak SD. Meskipun demikian Guru Besar Ekonomi itu juga mengatakan perlunya dipertimbangkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi sebagai akibat dari pecepatan masa sekolah di atas. Kemudian, persoalan pendidikan dan solusinya tidak lah dapat di generalisir untuk seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan di atas dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang sudah memiliki fasilitas pendidikan yang baik, terjangkau oleh semua lapisan, dan mudah di capai. Sebab masih banyak daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam dan manusia, seperti halnya di Propinsi Papua atau untuk daerah-daerah yang baru saja mengalami musibah bencana alam, seperti Propinsi NAD dan sekitarnya. 4.2 Antisipasi Bidang Politik Menanggapi kritik terhadap acara-acara dialog yang sering dilakukan berbagai organisasi pelajar dan kepemudaan selama ini dikaitkan dengan etos kerja, secara bijak Mochtar Pabottingi berpendapat bahwa acara bincangbincang seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Pergerakan kemerdekaan dimulai dari pertemuan semacam ini (study club, tukar pikiran - red). Selanjutnya Pak Mochtar memandang bahwa solusi krisis multidimensi sekarang ini bukan terletak

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

101

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 pada peningkatan etos kerja. Solusi yang ingin disampaikan bukan solusi kultural (etos kerja merupakan soal kultur), melainkan solusi politik. Ini dapat diartikan dengan menegakkan aturan main, dan membongkar yang tidak adil. Etos kerja tidak bisa hidup dalam kondisi yang tidak adil. Orang Indonesia telah dibuat malas secara sistemik (oleh aturan main yang tidak adil â&#x20AC;&#x201C; red) sejak jaman Belanda; dibodohkan selama ratusan tahun. Sehingga untuk merubah etos kerja, dibutuhkan perubahan politik.

sendiri. Juga perlu kita menumbuhkan sense of crisis masing-masing komponen bangsa, meski ini tidaklah mudah, terlebih untuk rejim yang masih merupakan bagian atau berhubungan dengan orde baru. Realitas kehidupan politik dan ekonomi selama orde baru antara lain: menghargai rendah produk petani untuk mensuplai orang kota; membagi-bagi sumber daya secara tidak adil (kepada kroni), perbedaan perlakuan hukum dan keadilan, dan terhentinya regenerasi kepemimpinan pada generasi yang lebih muda.

Sumpah Pemuda adalah sumpah yang demokratis. Kala itu semua seperti mimpi mempersatukan komponen bangsa, bahwa impian kemudian perlu dimiliki, asal benar dan berdasar, adalah sangat penting karena bisa menjadi modal politik. Indonesia sebenarnya berkesempatan mengembangkan aturan main yang jelas dan adil pada era Konstituante. Sayangnya institusi hasil pemilihan umum yang demokratis pada 1955 ini kemudian dibubarkan oleh Bung Karno. Jika tidak, aturan main di Indonesia saat ini mungkin sudah jauh lebih maju. Pemahaman atas konsep nation dan demokrasi mungkin sudah jauh lebih berkembang.

Lebih jauh, ahli politik ini juga menegaskan bahwa menyebarluaskan pemahaman mengenai nation bukan dengan cara indoktrinasi, melainkan menyebarluaskan pandangan bahwa sistem politik yang bersih dan sehat adalah penting. Sebagai ilustrasi, pemilihan umum pada 1955 yang menghasilka konstituante mampu mengumpulkan orang-orang yang betul merupakan pemimpin di daerahnya. Bandingkan dengan pemilihan umum pada masa Orde Baru.

Tanpa pemahaman tentang nation dan rasionalitas ekonomi, akan banyak kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan sesaat, daerah tertentu, segelintir orang, yang pada akhirnya bermuara pada kerugian bangsa. Di era otonomi daerah sudah muncul peraturanperaturan daerah yang bertujuan sempit untuk memperkaya daerahnya tapi sebenarnya merugikan kepentingan bersama karena otonomi daerah dijalankan tanpa ada kesadaran tentang nation. Contohnya adalah peraturan pungutan pajak untuk setiap kendaraan yang lewat di daerah. Contoh lain adalah pemberian ijin proyek di daerah hutan lindung. Menyadarkan rakyat akan pentingnya konsep-konsep tersebut adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah. Lebih jauh Mochtar mengatakan bahwa kita tidak perlu bingung dengan nama Indonesia, karena yang lebih penting adalah memaknai nama Indonesia itu

Ahli Peneliti Utama ini juga menyatakan keprihatinannya terhadap pendidikan. Ia prihatin karena pendidikan tidak dikedepankan oleh Indonesia. Jabatan pengambil keputusan untuk bidang pendidikan saat ini masih belum diisi oleh orang-orang yang kompeten. Secara tegas Mochtar menghimbau partai politik untuk mendidik kader partai untuk memahami konsep nation dan demokrasi. Selain tentunya pemahaman terhadap masalah masalah sosial seperti pendidikan dan pertanian Ketika ada pertanyaan tentang peluang penyebaran paham nation untuk masyarakat kelas bawah (grass root), ia menjelaskan bahwa memang bukan hal yang mudah, tapi harus dilakukan, dan perlu keberanian. Ini penting untuk membangun karakter. Selain itu penting untuk mengembangkan rasionalitas dalam berpolitik melalui penerapan demokrasi dan pendidikan politik kepada partai. Untuk membentuk nation, dibutuhkan orang-orang berpandangan luas, mengayomi masyarakat luas tanpa membedakan golongan dan agama.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

102

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 5. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Pihak Terkait Berdasarkan diskusi yang berkembang pada dialog santai seperti diuraikan di atas, secara bulat disusunlah rekomendasi kecil untuk ditindaklanjuti oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan pihak terkait. Rekomendasi ini selanjutnya di sebut ”Rekomendasi Kyoto” adalah sebagai berikut: 1. Penghapusan subsidi BBM perlu dilakukan untuk menghadapi realitas ekonomi, namun demikian penghapusan subsidi tersebut perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dilakukan secara bertahap. Usaha-usaha menciptakan sumber energi terbarukan dan penghematan energi harus mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat. 2. Kondisi perekonomian tidak dapat dinilai hanya berdasarkan parameter makro (seperti GDP, nilai tukar rupiah, dan inflasi), tapi harus melihat realitas pada skala ekonomi mikro, seperti jumlah rakyat miskin, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang kian meningkat dan perlu ditangani dengan segera. 3. Pendapatan negara melalui pajak harus terus dilakukan melalui penegakkan Institusi Pajak yang bersih dan berwibawa, serta penegasan kepada masyarakat untuk taat pajak. 4. Memacu penerapan ”one village one product” berdasarkan keunggulan komparatif daerah, kualitas, dan keberlanjutan produk. Agar terjadi perdagangan antar daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegairahan pelaku ekonomi. 5. Menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan keunggulan sumberdaya daerah dan didukung oleh pengembangan teknologi dan industri pertanian. 6. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap muatan kurikulum pendidikan Nasional pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu perlu dilakukan pengkajian terhadap pengurangan masa studi (SMP dan

10.

11.

SMA hanya 4 tahun) dengan memperhatikan sarana dan prasarana masing-masing daerah, spesialisasi, dan ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa, baik individu, kelompok, golongan atau partai diminta untuk memahami, mengimplemetasikan dan menumbuhkembangkan makna ”nation” (kolektivitas politik) dan ”demokrasi” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) menuju rasionalitas politik yang berkemanusian, adil, dan beradab. Dengan tidak mengartikan nation sebagai indoktrinasi melainkan sebagai perwujudan dari sistem politik yang bersih dan sehat. Percepatan implemantasi rasionalitas politik (saling imbang dan saling kontrol) mutlak dilakukan oleh seluruh kekuatan sosial politik guna menciptakan perundang-undangan yang adil dan mengayomi kepentingan nasional, menumbuhkan kesetaraan hak dan kewajiban, serta mempercepat penerapan rasionalitas ekonomi dan menumbuhkan etos kerja. Memberi dukungan penuh pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menunjuk menteri yang kompeten dan profesional. Dan meminta pada seluruh partai politik untuk mengedepankan kepentingan nasional dan tidak mencampuri hak prerogratif presiden. Memberi dukungan penuh pada upaya-upaya penghapusan aturan, perundang-undangan yang tidak memenuhi rasa keadilan, berpihak pada pemilik modal dan rezim, serta tindakan tegas dalam payung hukum terhadap pelaku korupsi, kejahatan, dan hal-hal lain yang merugikan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Perlu ditingkatkan dialog-dialog antar pelajar di luar negeri dan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat untuk memberi wawasan, solusi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa dan tanah air.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

103

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005 12. Menyadari dengan penuh kearifan bahwa persoalan yang sedang terjadi di tanah air adalah tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat di dalam dan di luar negeri dengan berbagai keahlian demi percepatan keluar dari krisis multidemensi saat ini.

kami anak bangsa yang mempunyai kewajiban lebih besar untuk terus menerus mencari solusi terbaik untuk negeri tercinta, nun jauh di sana. Keragaman warna momiji seperti juga keragaman kami pelajar harus bersatu padu menyuarakan Indonesia yang indah dengan segala daya upaya dan potensi yang dimiliki.

Kyoto yang dingin dengan momiji menebar berbagai keindahan warna daun, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

104

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

TOKOH

LEBIH DEKAT DENGAN RATNO NURYADI yang panjang dan melelahkan dari ujian tertulis sampai psikotes, alhamdulillah, saya dinyatakan lulus dengan instansi BPPT dan tujuan negara Jepang. Melelahkan, karena saya harus pulang pergi Jakarta-Yogya berkali-kali dan bahkan saat itu di rumah belum ada telpon karena kampung saya di daerah pelosok (perbatasan Bantul dan Gunung Kidul).

Edisi kali ini, redaksi menampilkan tokoh peneliti muda bidang yang menjadi kunci perkembangan tekonologi masa depan, yaitu nano teknologi. Karena ketekunan riset yang dikerjakannya, tokoh kita ini mendapatkan dana riset unggulan dari pemerintah Jepang, program JSPS. Dimana riset yang dilakukannya termasuk ke dalam salah satu riset unggulan pemerintah Jepang. Meskipun berasal dari daerah terpencil, namun tidak memupuskan semangat untuk terus berprestasi, bersaing dengan anak-anak perkotaan dan berkarya. Terbukti setelah tamat SMA, dia mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri, yaitu di Jepang pada tahun 1993 hingga dapat menyelesaikan program doktor dengan predikat yang sangat memuaskan. Saat ini tokoh kita ini menjadi peneliti di Shizuoka University yang mendapatkan dana riset penuh oleh pemerintah Jepang untuk meneliti single electron dan single photon. Untuk lebih dekat dengan pejabat harian sementara ISTECS Chapter Jepang ini, tim redaksi berhasil mewawancarai ditengah-tengah kesibukannya. Dia adalah Dr. Ratno Nuryadi. Sebelumnya, kami dari rekdasi INOVASI mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan ditengah-tengah kesibukan pak Ratno. Bagaimana ceritanya Pak Ratno bisa datang ke Jepang ini? Kedatangan saya ke Jepang bermula dari keikutsertaan saya di program beasiswa STAID III tahun 1992 setelah saya lulus SMA. Setelah mengikuti serangkaian tes

Singkat cerita, setelah menjalani beberapa tahap ujian, saya dinyatakan lulus dan berangkat ke Tokyo-Jepang bulan April 1993 untuk menjalani program belajar bahasa Jepang selama satu tahun. Banyak pengalaman suka dan duka saya alami sehingga sampai di Jepang. Dan, alhamdulillah, dari sini juga saya sedikit demi sedikit bisa belajar, untuk menjadi modal berjuang di masa-masa kritis yang mungkin akan lebih berat lagi di masa mendatang. Salah satu pelajaran berharga yang saya dapatkan dalam menghadapi masa-masa kritis adalah ketika tekad masih kuat, tidak mudah menyerah dan istiqomah. Bagaimana pengalaman hidup Jepang selama 12 tahun lebih ?

Berbeda dengan sebagian teman-teman seangkatan yang sejak awal sudah diterima program S1 di perguruan tinggi negeri, saya dan beberapa teman masih harus belajar untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi sejalan dengan program belajar bahasa Jepang. Saya mencoba ujian di beberapa universitas, baik negeri maupun swasta, dengan hasil ada yang diterima dan ada yang tidak. Setelah menimbang hasil yang ada, saya memutuskan masuk Universitas Shizuoka dengan mengambil program S1 di jurusan Fisika. Sesuai rencana, alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan program S1 bulan Maret 1998, dan masuk ke program S2 tanpa tes di jurusan Electrical and Electronic Engineering di universitas yang sama (1998-2000). Saya pindah jurusan karena ingin penelitian ke arah ilmu terapan dibanding ilmu murni, di samping juga

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

105

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

saya tertarik dengan elektronika material. Selesai program S2, saya melanjutkan lagi ke program S3 di lab sama dan selesai Maret 2003. Berhubung beasiswa STAID hanya sampai program S1, saya perlu mencari beasiswa sendiri untuk kelanjutan studi saya. Selama program master dan doctor, saya mencukupi hidup dari beasiswa lokal di Jepang dan part-time job (arubaito). Untuk biaya sekolah, saya mendapatkan keringanan tidak membayarnya baik program S2 maupun S3. Arubaito dilakukan karena tidak mencukupi kalau hanya mengandalkan beasiswa saja. S2 tahun ke-1 beasiswa dari Soureihi, S3 tahun ke-1 beasiswa dari Soureihi dan S3 tahun ke-2 dan 3 beasiswa dari Sagawa. Pada saat S2 tahun ke-2, pernah sama sekali saya tidak mendapat beasiswa dan mengandalkan arubaito saja. Namun, alhamdulillah, pada saat itu, Allah justru memudahkan saya untuk menggenapkan dien, menikah. Kami dengar riset yang sedang pak Ratno kerjakan ini adalah riset unggulan pemerintah Jepang. Bagaimana ceritanya? Tentang studi, ketika masih program S1, saya merasakan bidangnya masih umum dan sifatnya hanya penanaman ilmu-ilmu dasar. Sejak S2, saya mulai studi/riset di bidang yang lebih fokus, yaitu pembuatan silicon dot untuk sub-micron transistor. Ketertarikan saya di bidang nanoelectronics, terus saya lanjutkan juga saat program S3 . Di tahun ke-3 program S3, saya mencoba mendaftar program postdoctoral ke Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Alhamdulillah, proposal saya diterima untuk periode program postdoctoral April 2003 â&#x20AC;&#x201C; Maret 2005 setelah melalui penilaian kira-kira selang waktu 4 bulan. Saya merasa ini kesempatan besar untuk mendalami riset saya. Dengan program ini juga riset saya jadi bertambah maju, dan bisa publish baik konferensi international maupun jurnal international. Selesai program JSPS, saya mendapat tawaran dari professor lagi untuk melanjutkan riset dengan sponsor dari COE (center of excellent) fellowship program sampai sekarang.

Apa kiat-kiat yang Pak Ratno miliki sehigga bisa mendapatkan fellowship dari JSPS? Pada awalnya saya coba-coba saja dalam mengajukan proposal postdoct ke JSPS. Dan alhamdulilah, saya diberi kemudahan untuk mendapatkannya. Dalam mengajukan proposal JSPS ini ada beberapa point yang ingin saya tekankan antara lain : 1. Perlunya mencari informasi terkait dengan waktu-waktu pendaftaran. Batas terakhir pendaftaran beserta prosedurnya. Hal ini tentunya perlu keaktifan kita dalam mencari tahu halhal tersebut, terutama lewat homepage JSPS dan informasi lewat universitas. 2. Pengajuan JSPS ini tidak diajukan secara individu. Pengajuan proposal kita ajukan ke sensei. Kemudian sensei selaku host-researcher akan melengkapi dokumen-dokumen yang kita buat dan mengirimkannya ke JSPS melalui universitas. Karena itu, sejak pemilihan sensei, terus dilanjutkan dengan hubungan kita dengan sensei, menjadi hal faktor yang penting. 3. Yang penting juga tentu dalam penulisan proposal. Nah, di sini penting bagaimana kita menuangkan ide-ide penelitian kita dengan bahasa yang mudah di mengerti, jelas dan gamblang. Itu perlu kita tulis sejak dari latar belakang penelitian, tujuan, sekejul penelitian dan prediksi hasil akan capaian dicapai. Juga yang tak kalah pentingnya adalah memaparkan originalitas penelitian dan positioning penelitian kita agar orang yang membaca tahu keunggulan dan daya tarik penelitian kita. Semua ini di tuangkan dalam tulisan yang runut, jelas dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Kira-kira tiga hal tersebut yang saya anggap penting. Selanjutnya, setelah kita berusaha dengan sekuat daya, kita berdoa kepada Allah swt agar lolos proposal kita.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

106

INOVASI Vol.5/XVII/November 2005

Terakhir, apakah ada pesan-pesan untuk anggota PPI Jepang yang bisa pak Ratno berikan ? Menurut saya, keberhasilan studi seseorang tidak tergantung hanya kepada tingkat kecerdasan, namun ada yang lebih penting lagi yakni ketekunan dan kekuatan tekad. Setiap orang memiliki peluang untuk berhasil dan gagal, tergantung seberapa besar usaha untuk mencapainya. Lalu terkait keberadaan kita di Jepang, kehidupan jepang yang cenderung individualis, tentunya tidak menjadikan kita sebagai pelajar yang melupakan fungsi kita di masyarakat. Kita usahakan agar mampu mensinergikan ilmu yang kita dapat kepada masyarakat, baik itu yang berada di Jepang maupun di Indonesia. Sehingga ilmu yang kita dapat bukanlah hanya untuk diri sendiri namun memiliki visi kemaslahatan masyaratkat. Untuk itu, menurut saya, tugas pelajar di sini bukan hanya menuntut ilmu, namun juga turut aktif mensukseskan program-program sosial masyarakat dan kemanusiaan di Indonesia.

BIODATA NAMA LENGKAP Ratno Nuryadi HOMEPAGE http://ratnonuryadi.com PENDIDIKAN: Physics – Shizuoka University (S1: 4/1994-2/1998), Electrical and Electronics Engineering – Shizuoka University (S2: 4/1998-3/2000), Electronic Materials Science – Shizuoka University (S3: 4/2000-3/2003). KELUARGA Isteri: Ervin Hidayati Tholib Anak: Fatih Dzulfiqar AFILIASI SAAT INI: Research Institute of Electronics, Shizuoka University COE Postdoctoral fellow AFILIASI DI INDONESIA Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material (P3TM) - BPPT RESEARCH SAAT INI: - Manipulasi electron dan hole tunggal pada struktur silikon multidot transistor. - Single photon detector dengan material silikon. ORGANISASI YANG DIIKUTI SAAT INI ISTECS Japan (www.istecs.org) [1] Books, New York.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

107

SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB

PEMIMPIN REDAKSI

Edy Marwanta

Arif Satria

Ketua Umum PPI Jepang Mahasiswa Tokyo University of Agriculture and Technology (S3)

Dosen Departemen Sosial Ekonomi Perikanan FPIK IPB

REDAKTUR

Candra Dermawan

Haris Syahbudin

Presiden Power Media Communication Mahasiswa Toyohashi University of Technology (S3) Department of Electronic Information Engineering, Multimedia Communication Laboratory.

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Departemen Pertanian Mahasiswa Graduate School of Science and Technology, Kobe University (S3) .

108

Taruna Ikrar

Muhamad Thohar Arifin, Dr.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Bagian Anatomi dan Bedah Saraf FK UNDIP RS Dr. Karyadi Semarang Bag Bedah Saraf Rumah sakit Universitas Hiroshima

Mahasiswa Niigata University (S3) Department of Cardiology, Faculty of Medicineă&#x20AC;&#x201A;

Dodhik Kurniawan

Muh. Zulkifli Mochtar Husein

Mahasiswa program Japan Advance Institute of Science and Technology (JAIST) (S2)

Mahasiswa Osaka University. Graduate School of Engineering, Infrastructure and Transportation Engineering.

109

Sorja Koesuma

Tonang Dwi Ardyanto

Department of Geophysics Kyoto University

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta Mahasiswa University School of Medicine (S3) Department of Pathology, Tottori

Jurusan Fisika Universitas Sebelas Maret Surakarta

TIM PRODUKSI

Muhammad Arif Kurniawan

Hastari Eka Anandhita

Mahasiswa Internasional University of Hyogo, Kobe Fakultas Ekonomi

Mahasiswi Tokyo Institute of Technology (S2) Dept. of Information Processing

110