Tabloid Investasi Aceh Edisi II 2019

dpmptsp.acehprov.go.id

investinaceh

investinaceh

investinaceh

investinaceh

EDISI II/2019

16 . SOSOK

ACEH TERBUKA UNTUK INVESTOR

04 . LAPORAN UTAMA

Multiplier Effect KEK Arun Lhokseumawe

EMPAT KAWASAN DESTINASI INVESTASI ACEH

09 . PERIZINAN

Merevisi UU Penghambat Investasi Melalui Omnibus Law

02 . AGENDA

PLT GUBERNUR ACEH BAHAS INVESTASI BERSAMA KEPALA BKPM

11 . REALISASI

Tren Investasi di Aceh Tahun 2019 Lampaui Target Nasional

02

Agenda

Edisi II/2019

Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, M.T.

Denyut Nadi Perekonomian Aceh

A

seperti KEK Barat Selatan, KEK Pariwisata di Simeulue dan Pulau Banyak, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas.

Namun pada edisi ini spesifik diketengahkan empat kawasan saja meliputi KIA Ladong, KEK Arun Lhokseumawe, PPS Lampulo, dan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Sabang. Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh terus berupaya menjaring calon-calon investor agar mau menanamkan modalnya di lokasi-lokasi vital tersebut. Berbagai promosi dan program-program kerja sama terus ditingkatkan.

Hidupnya empat kawasan ini akan menjadi rantai yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah akan tumbuh. Industri lainnya seperti perhotelan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya juga tumbuh. Efek domino inilah yang diharapkan dari

hadirnya investasi di Aceh.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Aceh juga terus melakukan harmonisasi dengan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan prioritas Presiden RI. Salah satunya terkait dengan omnibus law, berupa perampingan sejumlah undang-undang yang digantikan dengan undang-undang baru yang lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk menyelaraskan antara program-program yang digagas oleh Pemerintah Aceh dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan realisasi investasi.

Dengan adanya omnibus law diharapkan membuka celah lebih lebar untuk kemudahan berinvestasi. Regulasi yang berbelit-belit sebagai salah satu penghambat investasi diharapkan ke depan tidak ada lagi. Kolaborasi dan saling sinergi antarpihak, termasuk dukungan masyarakat merupakan kunci terwujudnya investasi di Aceh untuk mencapai kemakmuran bersama. Selamat membaca.[]

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membahas strategi dan kondisi terkini investasi di hadapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019.

Antara agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk pengembangan kawasan-kawasan industri strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan Pelabuhan Perdagangan Bebas Sabang.

Nova Irianysah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penuh program kemudahan investasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat untuk tercapainya target penurunan angka kemiskinan di Aceh.

“Tentunya dalam usaha menggaet lebih banyak calon investor diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik yang di daerah, kabupaten dan pusat,” katanya.

Nova menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi dengan melanjutkan infrastruktur, membenahi sumber daya manusia, menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta membuat formulasi ekonomi sehingga target pemerintah dapat dipenuhi.

Salah satu prioritas Pemerintah Aceh dalam menggenjot nilai investasi di daerah adalah melalui pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Pelabuhan Perdagangan Bebas Sabang serta Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo.

Selain itu, Nova mengungkapkan program Pemerintah Aceh alam mengembangkan Kawasan Industri Aceh di Ladong, Aceh Besar, merevitalisasi Pelabuhan Sabang, dan take over Wilayah Kerja Blok B di Aceh Utara yang pernah dikelola ExxonMobil.

PELINDUNG: Plt Gubernur Aceh PENGARAH: Sekretaris Daerah Aceh Alamat: Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170 Email: dpmptspaceh@gmail.com Website: dpmptsp.acehprov.go.id

PENANGGUNG JAWAB: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Aceh) PEMIMPIN REDAKSI: Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Kepala Seksi Deregulasi, DPMPTSP Aceh REDAKTUR PELAKSANA: Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh DEWAN REDAKSI: Sekretaris DPMPTSP Aceh, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh

Nova menegaskan Pemerintah Aceh tidak pernah memberatkan investor untuk menanamkan modalnya di Aceh dan berkomitmen dengan prinsip clean and good government.

Terkait KEK Arun Lhokseumawe, Plt. Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi supaya menjadi lebih menarik kepada para calon investor, seperti permasalahan sewa lahan yang relatif pendek, yaitu selama lima tahun akan ditingkatkan menjadi 20 hingga 30 tahun.

“Karena itu, kita meminta dukungan dari BKPM untuk dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini, sehingga sektor KEK ini dapat berkembang dan masyarakat dapat memperoleh hasilnya,” tutur Nova.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan dalam hitungan bisnis, tidak masuk akal jika kontrak hanya diberikan lima tahun kepada para tenant yang hendak berinvestasi di Aceh.

Oleh karena itu, Bahlil meminta Pemerintah Aceh melaporkan permasalahan secara tertulis ditunjukkan kepada BKPM untuk kemudian nanti dipelejari dan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

“Ini tidak masuk akal (kalau masa penyewaan sangat singkat), masa orang baru bangun infrastruktur dan baru jalan satu tahun perusahaannya sudah langsung perpanjangan lagi. Ini tidak ekomonis dan memberatkan para investor,” jelas Bahlil.

Bahlil berjanji akan menyelesaikan setiap masalah terhadap hal-hal yang menjadi halangan investasi di Aceh. Sehingga investasi ini dapat segera selesai. “Kita selesaikan dalam minggu ini. Saya mau fokus urus Aceh, terutama untuk hal KEK,” ujarnya.[]

EDITOR: Muhajir Juli Ihan Nurdin WARTAWAN: Hendra Keumala Ikhsan Pakusa Masrian Mizani Mulyadi Pasee Taufan Mustafa TATA LETAK: Zulham Jusuf INFOGRAFIS: Sayid M. Azzahir

Edisi II/2019

Laporan Utama

EMPAT KAWASAN DESTINASI INVESTASI ACEH

Plt Gubernur Aceh Bahas Investasi Bersama Kepala BKPM

“Sejarah meningkatkan kepercayaan diri kita, bahwa kita pernah jaya dan kita pernah hebat. Karena itu, tidak terlalu sulit jika kita ingin meraih kembali posisi tersebut. Syaratnya, hanya dengan melaksanakan sebab-sebab terwujudnya kejayaan maka sejarah akan berulang.”

lhamdulillah, kami bisa menghadirkan kembali Tabloid Investasi kepada pembaca sekalian.

Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi tim bisa menyajikan informasi terkini kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang kami sajikan di sini semoga bisa memberikan harapan-harapan baru bagi keberlanjutan tata kelola ekonomi Aceh ke depan. Harapannya tentu saja mewujudkan Aceh Hebat sebagaimana yang dicita-citakan oleh Gubernur Aceh.

Aceh saat ini mempunyai empat titik strategis yang telah ditetapkan sebagai organ vital untuk memacu denyut nadi perekonomian Aceh. Keempat titik itu, yaitu Kawasan Industri Aceh Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo Kutaraja, serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Ditambah, saat ini juga sedang diupayakan beberapa titik sentra investasi lainnya

03

Foto udara LNG PT ARUN di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Oleh Ihan Nurdin

A

CEH saat ini memiliki empat kawasan khusus peruntukan industri. Kawasan tersebut, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara; Kawasan Industri Aceh (KIA) di Ladong, Kabupaten Aceh Besar; Kawasan Pelabuhan Bebas di Kota Sabang; dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo di Kota Banda Aceh yang bertipe A. Keempat kawasan diharapkan menjadi “passport” untuk masuknya arus investasi ke Aceh geliatnya mulai menunjukkan pergerakan.

Di KEK Arun misalnya, mulai dibangun pabrik pupuk NPK yang dimotori oleh PT Pupuk Iskandar Muda.

Sementara di KIA Ladong, dengan hadirnya Pusat Logistik Berikat dan Pergudangan Terpadu milik PT Trans Continent diharapkan menjadi “gula” bagi calon investor lain.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, meyakini akan ada jalan untuk melakukan percepatan pelaksanaan KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana diamanatkan UU Nomor 39 Tahun 2009

tentang KEK dan PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe.

“Syaratnya cuma tiga, yakni komitmen, komitmen, dan komitmen,” ujarnya saat rapat Dewan Kawasan KEK Arun pada 24 Oktober 2019.

Rapat itu diikuti perwakilan konsorsium badan usaha pembangunan dan pengelolaan KEK Arun, perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara, dan Ketua Kadin Aceh.

Penegasan senada juga disampaikan saat ground breaking Pusat Logistik Berikat KIA Ladong pada 31 Agustus 2019 lalu, Nova meminta perusahaan milik Pemerintah Aceh saling bersinergi dengan investor.

Kehadiran empat kawasan ini diharapkan menjadi kantung-kantung investasi yang menggerakkan denyut ekonomi di seluruh daerah Aceh.

Arah Pembangunan Aceh Ke depan, Pemerintah Aceh fokus membangun Aceh berbasis kawasan dan rencana strategis. Hal ini tak terlepas dari posisi Aceh yang berada di kawasan Samudera Hindia sebagai kawasan pertumbuhan tinggi.

Saat ini geo-politik, geoekonomi, dan geo-strategis

Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia ada di pintu gerbang. Baik dari lalu-lintas dari Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa juga Afrika.

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah melakukan pertemuan dengan pemegang Saham dan Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, dirumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis (24/10/2019).

dunia beralih ke sana.

“Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia ada di pintu gerbang itu. Baik dari lalu-lintas dari Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa juga Afrika,” ujar Nova dalam rapat konsultasi regional penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 di Medan, 13 Agustus 2019.

Salah satu rencana strategisnya adalah menjadikan kawasan Samudera Hindia dan Andaman sebagai destinasi investasi dan kegiatan berbasis ekspor.

Secara kusus, Nova juga meminta pemeritah pusat

melalui kementerian terkait untuk segera membuka rute penerbangan dari Bandara SIM, Aceh Besar, ke Port Blair di Kepulauan Andaman, India.

“Jadi dari Port Blair itu hanya satu jam (penerbangan) ke Aceh. Sedangkan ke daratan India itu cuma tiga jam,” jelas Nova.

Oleh karena itu, keberadaan empat titik kawasan peruntukan investasi di atas sangat penting untuk pemerataan pembangunan berbasis kawasan yang dicita-citakan Pemerintah Aceh.[]

04

Laporan Utama

Edisi II/2019

05

Multiplier Effect KEK Arun Lhokseumawe Oleh Mulyadi Pasee

K

AWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang berada di kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe.

Pengusulnya yaitu konsorsium yang beranggotakan PT Pertamina, PT Pelindo I, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan PT Pembangunan Aceh (Pema) milik Pemerintah Aceh. Sebagai salah satu titik nadi kawasan investasi di Aceh, Pemerintah Aceh memberikan banyak kemudahan bagi calon investor di kawasan ini khususnya dalam hal pengurusan izin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Dr. Aulia Sofyan, mengatakan kemudahan izin yang diberikan ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan kawasan tersebut.

Calon investor hanya perlu berkoordinasi dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Arun, yaitu PT Patriot Nusantara Aceh (Patna).

Setelah ada rekomendasi dari PT Patna, selanjutnya tinggal mengajukan izin melalui sistem online single submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelumnya calon investor harus memiliki syarat-syarat sesuai sistem operasional kerja (SOP) kawasan.

“Setelah terpenuhi semua nanti diterbitkan izin dengan batas waktu tidak lama.

Itu pun tergantung calon investor yang memenuhi kelengkapan perizinan, kemudian administrator akan mengeluarkan izin dan surat keputusan (SK) kepada investor yang akan membangun industri di kawasan,”

PERKEMBANGAN KEK ARUN LHOKSEUMAWE Daftar calon investor yang sudah mendapatkan rekomendasi dan siap melakukan proses perizinan per triwulan III 2019:

ujar Kadis, Senin, 25 November 2019 kepada Tabloid Investasi.

Menciptakan Multiplier Effect Salah satu perusahaan yang memanfaatkan KEK Arun adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang mulai mengebut pembangunan pabrik Nitrogen Posphor dan Kalium (NPK) Chemical dengan bujet senilai Rp1 triliun. Kapasitas produksi diperkirakan mencapai 500 ribu ton per tahun nantinya.

Husni Achmad Zaki

Kami akan memperbesar pelabuhan Krueng Geukuh yang fasilitasnya selain untuk keperluan PT PIM juga bisa untuk umum.

Direktur Utama PT PIM, Husni Achmad Zaki mengatakan, pihaknya akan terus memantau progres pembangunan pabrik tersebut secara ketat sehingga selesai sesuai target beroperasi pada 2021.

“Kita punya target progres dan punya realisasi yang difokuskan pada tiga isu utama, yaitu perencanaan struktur, pengadaan fisik bangunan maupun material, dan konstruksi,” ujarnya saat dihubungi Rabu, 27 November 2019.

Husni menjelaskan, produksi pupuk NPK terdiri atas tiga komponen bahan baku utama, yaitu nitrogen yang

Edisi II/2019

Kepala DPMPTSP Aceh pada acara Invest ASEAN di Busan, Korea Selatan, 26 November 2019

disuplai oleh PT PIM, serta phospor dan kalium yang bahan bakunya tidak ada di dalam negeri sehingga harus dipasok dari luar negeri seperti Yordania, Vietnam, dan Laos.

Kebutuhan pupuk NPK di Pulau Sumatera menurut Husni sangat tinggi. Distribusinya nanti akan dipilah-pilah untuk kebutuhan perkebunan sawit, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya yang cocok dengan pupuk tersebut. Dengan estimasi produksi 500 ribu ton per tahun, menurutnya memiliki prospek yang besar untuk ketersediaan pupuk dan dengan harga yang lebih ekonomis.

“Untuk petani tetap akan menjadi fokus utama dengan pertimbangannya PT PIM selaku produsen pupuk urea dan amoniak harus terus hidup, seperti penggunaan pada perkebunan kelapa sawit itu penggunaannya sangat besar,” katanya.

Lebih lanjut Husni menjelaskan, potensi yang paling besar distribusi pupuk ada pada perkebunan kopi. Ia meminta agar ada kepedulian dan edukasi mengenai pemakaian pupuk untuk tanaman kopi.

Dengan adanya industri pupuk di KEK Arun, menurut Husni bukan saja membuka lapangan kerja baru di pabrik NPK, tetapi juga akan menimbulkan efek berganda atau multiplier effect yang berkelanjutan. Misalnya, dengan rencana perluasan pelabuhan Krueng Geukuh oleh PT PIM, tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh PT

PIM untuk aktivitas impor dan ekspor bahan baku pupuk atau komoditas hasil produksi. Namun juga bisa dimanfaatkan oleh pengusaha yang bergerak pada bidang usaha lain.

Sejalan dengan pernyataan Husni, sebelumnya PT Aceh Makmur Bersama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) telah melakukan ekspor perdana CPO ke India melalui Pelabuhan Krueng Geukuh pada pertengahan November 2019. Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Bulking Terminal Facility Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Aceh Makmur Bersama.

Marzuki Daham

Sudah ada kepastian bagi investor untuk berinvestasi jangka panjang di KEK Arun.

Promosi Berkelanjutan Seiring dengan pengembangan KEK Arun Lhokseumawe, PT Patna selaku pengelola kawasan ini akan terus melakukan promosi dalam menggaet investor.

Direktur PT Patna, Marzuki Daham mengatakan,

terlepas dari kendala regulasi singkatnya masa sewa lahan untuk penyewa, dari 13 KEK yang ada di Indonesia, KEK Arun bisa dibilang yang paling istimewa karena infrastruktur sangat lengkap.

Untuk izin sewa lahan yang dibatasi per lima tahun sekali masa sewa, sudah ada komunikasi dan perjanjian dengan LMAN untuk batas sewa minimal 30 tahun.

Bahkan tak tertutup kemungkinan bisa hingga 50 tahun.

Soal ini sudah ada perjanjian dengan LMAN dan diperkirakan pada Desember 2019 regulasi tersebut sudah terwujud.

“Ini kita harapkan akan membuat investor semakin menaruh minatnya di KEK Arun. Ini sangat penting, artinya sudah ada kepastian bagi investor untuk berinvestasi jangka panjang di KEK Arun,” kata Marzuki.

Untuk tahap awal kata dia, PT Patna terus melakukan promosi berkelanjutan agar para investor terus berdatangan. Sementara terkait pendapatan asli daerah (PAD) itu akan datang dengan sendirinya bila industri di kawasan itu sudah hidup.

Untuk saat ini PT Patna sedang memaksimalkan penyediaan listrik sehingga pada 2020 pihaknya bisa menyuplai energi listrik untuk PT PIM dan PT Pertamina Hulu Energi. Jika suplai energi listrik ini sudah memadai, perusahaan itu akan menghemat gas yang dibakar mencapai 15-20 MMSCFD. “Artinya gas tersebut bisa dijual kembali,” ujarnya.[]

Laporan Utama

Prospek KIA Ladong untuk Sentra Industri Halal

• PT Prima Inti Media (rumah sakit) • PT Pupuk Iskandar Muda (pengembangan pabrik NPK) • PT AKSA (pembangkit listrik 500 MW) • PT Korina Refenery Aceh (oil refenery) • PT Sinergi Tangguh Alam Raya (industri pengolahan kayu lapis) Daftar perusahaan yang telah diterbitkan izin per triwulan III tahun 2019, meliputi izin pendaftaran penanaman modal, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracum, izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin pembuangan air limbah domestik: • PT Patriot Nusantara Aceh • PT Patriot Nusantara • PT PIM Prima Medika • PT Pupuk Iskandar Muda • PT Lafarge Cement Indonesia • PT Rantai Bahari Nusantara • Koperasi Syariah PT Pupuk Iskandar Muda Daftar perusahaan yang telah diterbitkan Nomir Induk Berusaha melalui OSS: • PT Patriot Nusantara Aceh • PT Pupuk Iskandar Muda • PT Ima Meukat Raya • PT Abad Jaya Abadi Sentosa • PT Bima Satria Mandiri • PT Aneka Karya Barusa • PT Rahmat Jawa Dewantara • PT Korina Refinery Aceh • PT Atjeh Sumatera Mandiri • PT Lafarge Cement Indonesia • PT Rantai Bahari Nusantara • PT Aceh Makmur Bersama

Realisasi investasi perusahaan di KEK Arun Lhokseumawe berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Triwulan III-2019 saat ini total realisasi investasi telah mencapai angka Rp217.863.323.355 yang berasal dari tiga perusahaan yaitu: • PT Pupuk Iskandar Muda (pabrik NPK) • PT Prima Inti Medika (rumah sakit PIM) • PT Patriot Nusantara Aceh (jasa pengelolaan kawasan)

Master plan KIA Ladong, Aceh Besar

K

awasan Industri Aceh (KIA) Ladong ditargetkan menjadi basis industri halal di Aceh.

Semangat ini sejalan dengan syariat Islam yang menjadi napas rakyat Aceh.

Direktur PT Pema, Zubir Salim, selaku pengelola kawasan tersebut mengatakan, Aceh jangan kalah dari Thailand yang sangat gencar mempromosikan industri makanan halal.

“Kita harus iri dalam konteks positif pada Thailand atau Korea dalam hal produksi makanan halal. Aceh harus mengambil kesempatan ini,” ujar Zubir Sahim saat ditemui Tabloid Investasi pada Senin, 25 November 2019.

Dalam industri garmen juga berpotensi menjadi peluang yang menjanjikan.

Zubir mencontohkan, turis-turis asal Malaysia yang datang ke Aceh yang dibelanjakan adalah produk tekstil dari Bandung. “Kenapa kita tidak buat industri tekstil di Ladong?” katanya.

Walaupun saat ini baru ada satu perusahaan yang sudah action di KIA, yaitu PT Trans Continent, ke depan kata Zubir akan ada beberapa perusahaan yang masuk ke KIA yakni PT Marlina Jaya.

Perusahaan ini mengambil lahan seluas 5 ha dan menjadi suplier untuk Informa dan It’s Ware yang produknya

berupa perabotan rumah tangga.

Ada juga perusahaan lain yang bergerak dalam penyediaan baja ringan untuk konstruksi seperti rool besi bangunan, atap, dan kerangka baja ringan.

Kalau industri di Ladong itu sudah mulai jalan, tenaga kerja juga terserap, jadi itu dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian rakyat.

“Saat ini Aceh selalu belanja ke daerah tetangga, jadi kalau diproduksi di Aceh, otomatis harganya akan lebih murah, ada satu lagi perusahaan baja di Jakarta, akan membuat distributor di Aceh, sehingga kita bisa langsung dikirim ke Ladong, dan harganya juga akan lebih murah,” katanya.

Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selaku pihak yang menyiapkan infrastruktur, saat ini telah selesai melakukan pembersihan lahan.

Selanjutnya akan melakukan pembebasan sisa lahan dan pembangunan infrastruktur

pendukung lain yang ditargetkan tuntas pada 2021.

“Pembebasan lahan juga untuk menyiapkan infrastruktur, kemudian Dana Insenstif Daerah, dan sedang dibangun juga gedung pemadam dalam tahun ini,” kata Plt Kepala Disperindag Aceh, Muslem.

Sementara untuk menggaet investor diberi kewenangan penuh pada PT Pema.

“Kalau industri di Ladong itu sudah mulai jalan, tenaga kerja juga terserap, itu terutama yang di dekat kawasan, jadi itu dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid mengatakan selaku investor pertama yang berinvestasi di KIA Ladong, mengaku banyak kemudahan yang didapat seperti dalam mengurus izin, keringanan masa dan biaya sewa tempat, komunikasi yang lancar, dan dukungan dari masyarakat, serta dekat dengan Pelabuhan Krueng Raya.

“Kalau kita PT Trans Continent sama sekali tidak ada penyertaan uang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, karena belum apaapa kita sudah kucurkan dan invest miliaran uang sendiri, karena melihat situasi dan kondisi yang sangat kondusif dan prospektif,” katanya.[]

06

Laporan Utama

Edisi II/2019

Kapal pesiar di Sabang (Foto BPKS)

Enam Alasan Berinvestasi di Sabang Oleh Masrian Mizani

K

AWASAN Sabang di ujung barat Indonesia akan menjadi kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. Visi itulah yang mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) terus memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan kawasan Sabang.

Kota Sabang dan Pulo Aceh (Aceh Besar) pada 22 Desember 2000 ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Saat ini terdapat empat kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Indonesia, yaitu Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun.

Keberadaan BPKS telah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak khususnya bagi masyarakat Sabang dan Indonesia pada umumnya. BPKS sebagai motor penggerak ekonomi berupaya mengejar pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor di pelabuban bebas Sabang dan tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah di kawasan tersebut.

Plt. Kepala BPKS, Razuardi

Ibrahim mengatakan, capaian pelaksanaan BPKS periode Janari-Juli 2019 setidaknya sudah menyelesaikan tata kelola administratif perkantoran sesuai dengan administrasi yang berlaku.

gan, dan sektor periknan.

“Sabang ini indah, tentunya kita menginginkan potensi-potensi yang dimiliki Sabang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mendongkrak perekonomian. Dan yang perlu kita tau, tanahtanah (aset-aset) ini ada skemanya sesuai dengan aturan yang tertera dalam Pemka 140 Tahun 2014 yang berisi bahwa, tanah BPKS ini boleh pinjam pakai, boleh disewa,

Kemudian, terkait penyelesaian pemblokiran anggaran kegiatan dan review anggaran kegiatan dan review program-program kegiatan tahun anggaran 2019 telah dilakukan koordinasi penyelesaian bersama Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Ia menerangkan, peluang investor untuk berinvestasi di Sabang setidaknya memiliki enam alasan, di antaranya memiliki lokasi strategis, pelabuhan laut dalam, keindahan alam, aksesibilitas, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai.

Sementara untuk peluang investasi, kata Razuardi, investor bisa berinvestasi di sektor pariwisata, pelabuhan, industri dan perdagan-

boleh dikerjasamakan, boleh bagi hasil, dan boleh dengan cara BOT,” jelasnya.

Saat ini, kata Razuardi, pihaknya sedang melakukan pembenahan aset lahan dan infrastruktur yang menyangkut dengan pelabuhan, baik pelabuhan Marina, CT1 dan CT3. Kemudian, pihaknya juga melakukan pembenahan infrastruktur yang menyangkut dengan gedung, baik yang sedang disewakan oleh Pertamina maupun perbankan.

“Nah, yang paling banyak kita benahi adalah lahan, karena begitu orang masuk lahannya enggak jelas, sudah pasti dia tidak mau. Sebab kontrak dan apa pun jenisnya tetap yang diminta itu dokumen-dokumen lahan, maka itulah yang sedang kita benahi. Dan alhamdulillah dari kesepemahaman kita semua, itu sudah mampu kita benahi,” sebutnya.

Selama ini, kata Razuardi, dengan hadirnya BPKS tersebut sudah berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan Sabang.

Meskipun dirinya belum pernah mengukur berapa pendapatan masyarakat dengan hadirnya BPKS

tersebut, tapi secara tidak langsung masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat dari BPKS itu sendiri.

“Tentu dengan adanya kunjungan orang ke Sabang akan berdampak bagi masyarakat. Bulan ini saja dengan ada masuk tiga kapal pesiar, secara tidak langsung sudah berdampak kepada masyarakat, baik tukang becak, restoran, dan lainnya. Kalau saya perhatikan sekarang, masyarakat kita di sana sudah ada juga yang pegang dolar,” jelasnya.

Razuardi optimis jika ke depan kawasan Sabang akan maju. Tentunya kemajuan itu tidak terlepas dari peran semua pihak untuk terus mempromosikan Aceh agar investor berani berinvestasi di Aceh.

“Saya pikir untuk mempromosikan Aceh ini merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Aceh.

Apalagi sekarang akses informasinya juga sudah sangat mudah. Saya yakin ke depannya Sabang akan maju dan sangat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkas Razuardi.[]

Memoles Si Molek di Ujung Barat Indonesia Oleh Ikhsan Pakusa.

Razuardi Ibrahim

07

D

EKAN Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Prof. Dr. Muchlisin ZA, S.Pi., M.Sc. mengatakan, Sabang telah dikenal sebagai salah satu ikon wisata bahari di Indonesia. Oleh karena itu bila ada peluang-peluang investasi harus disesuaikan dengan ikon tersebut.

“Kalaupun ingin dikembangkan sebagai sentra perikanan sepertinya masih perlu tinjauan lebih lanjut. Terutama dilihat dari luas wilayah dan landscape Sabang.

Untuk industri besar seperti perikanan dan lainnya kurang cocok dikembangkan di Sabang.

Industri besar tetap akan menghasilkan limbah-limbah yang mencemari lingkungan, teruta-

ma pantai dan itu kurang cocok dikembangkan di Sabang,” jelasnya kepada Tabloid Investasi, Kamis, 28 November 2019.

Muchlisin ZA

Tinggal saja peran pemerintah yang harus lebih dimaksimalkan dengan menyiapkan infrastruktur, transportasi, penginapan, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Dalam hal penyediaan fasilitas juga harus dipilah-pilah antara kebutuhan wisatawan lokal dengan mancanegara. Sehingga kebutuhan

wisatawan bisa terpenuhi secara maksimal.

“Perlu juga memperbanyak dan melanjutkan event-event unggulan baik yang sudah ada maupun yang perlu digagas tujuannya agar menarik wisatawan berkunjung ke Sabang.

Untuk yang sudah berlangsung selama ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat bagus,” katanya.

Dalam hal penganggaran menurutnya juga harus dioptimalkan untuk memoles destinasi wisata bahari favorit tersebut. Apalagi sejumlah titik menyelam di Sabang jadi incaran wisatawan asing selama ini. Ia mengibaratkan, Sabang ibarat gadis yang sudah molek sejak lahir.

Tinggal perlu dipoles dan didandani saja.[]

Edisi II/2019

Laporan Utama Aceh Nomor 9, namun yang belum masuk kedalam ini, dan itu merupakan aset negara, maka kita minta pihak ketiga jasa penilaian sewa, mereka yang akan mengukur angka penilaian sewa terhadap objek aset tersebut,” katanya.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh. (Foto Taufan Mustafa)

Geliat Investasi PPS Kutaraja Lampulo Oleh Taufan Mustafa

S

EBAGAI pelabuhan perikanan tipe A yang berstatus internasional, aktivitas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo terus menggeliat ke arah positif.

“Kita memiliki kawasan yang besar untuk areal industri khususnya perikanan, seperti PT Lampulo Jaya Bahari, ada gudang beku (cold storage) yang dikelola lembaga adat laot, nanti ke depan rencananya akan dibangun lagi pabrik es oleh PT Mandiri Nusantara,” kata Kepala UPTD-PPS Kutaradja Lampulo, Oni Kandi.

Untuk mendukung aktivitas industri, pihaknya telah membangun infrastruktur yang memadai seperti sarana air bersih dan instalasinya, listrik, dan saat ini sedang perbaikan fasilitas fungsional seperti atap di dermaga. Sehingga kualitas ikan yang didaratkan akan terjamin dan terlindungi dari panas. Pihaknya juga sedang melakukan pengerukan dermaga untuk jalur keluar masuk kapal ikan.

Untuk memudahkan calon investor dalam mengurus administrasi dan perizinan, pihaknya sedang mengusahakan sistem terpadu yang terpusat di satu tempat. Jadi

bisa all in one. Diharapkan bisa terealisasi pada 2021 nanti.

Saat ini ada empat perusahaan ekspor produk industri perikanan yang beroperasi di sana. Masing-masing, yaitu CV Tuah Bahari via Jakarta ke Eropa, PT Nagata Prima Tuna via Aceh ke Thailand, PT Toba Surimi Indonesia via Belawan ke Eropa, dan PT Aceh Lampulo Jaya Bahari via Jakarta ke Eropa. Selain itu juga ada investor yang baru melakukan kesepakatan kerja sama antara Koperasi Nelayan Pintar dengan koperasi yang ada di Malaysia.

“Ada juga yang sedang menjajaki untuk pembangunan SPBN apung untuk pengisian bahan bakar nonsubsidi kapal berkapasitas 30 GT ke atas,” ujarnya.

Ada juga investor yang sedang melirik PPS Lampulo, umumnya untuk lokasi tempat penampungan ikan ada juga yang berminat untuk memproduksi tepung ikan.

Untuk kebutuhan pokok seperti air bersih, pihaknya mampu menyediakan hingga 183 ribu kubik air per hari.

Untuk IPA dan pembuangan akhir juga sudah dibangun.

“Kalau keseluruhan orerasional pelabuhan, ditargetkan akan selesai 100 persen di tahun 2022. Yang

terakhir nantinya, kita aka bangun pos pelayanan terpadu, setelah itu maka secara operasional sudah clear.

Meskipun nanti setelah itu ada penambahan lagi, seperti gedung, itu hanya pendukung,” katanya.

Saat ini pihaknya juga sedang menyusun informasi online, termasuk di seluruh lahan seluas 60 hektare, akan dipasang CCTV pada setiap sudut 40 titik, setiap petugas juga akan stand by di gedung pelayanan.

Petugas akan mengetahui ikan-ikan yang didaratkan di dermaga. Setiap hari, ikan tersebut akan didata di dalam sistem informasi, seh-

ingga semua bisa mengakses melalui online.

Kalau keseluruhan orerasional pelabuhan, ditargetkan akan selesai 100 persen di tahun 2022.

“Maka kemudahan akan selalu diberikan kepada investor, bagi mereka yang menjadi tugas dan opsi kita, maka akan kita dampingi sampai kepada saat pengukuran tanah di dalam kawasan, sedangkan untuk letak secara tata ruang kawasan, itu mengacuk kepada master plan, dan untuk retribusi sewa lahan, itu juga mengacu kepada Qanun

Fasilitas Memadai PPS Lampulo memiliki tiga jenis fasilitas, meliputi fasilitas pokok seperti lahan, dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan pemecah ombak. Semuanya selesai dibangun tahun 2015.

Kedua, fasilitas fungsional seperti TPI, tangki BBM, reservator, tempat perbaikan jaring, kios dan toserba, gudang pengepakan, docking, rumah genset, kantor administrasi, pabrik es, cold storage, unit pengolahan limbah, dan penerang jalan.

Ketiga fasilitas pendukung seperti balai pertemuan, musala, pos jaga, dan gapura.

Sementara itu, salah satu pengusaha pengepakan ikan di PPS Lampulo, Adi, mengaku banyak kemudahan dalam menjalankan bisnis pengiriman ikan di pelabuhan itu. Selama ini Adi memasok ikan-ikan segar dari Lampulo untuk dikirim ke Sibolga, Padang, Pekanbaru, Siantar, dan Tanjung Balai.

“Saat ini usaha kita lancar.

Kita kirim sampai 20 ton sehari. Kalau semua kapal di dermaga ini ikannya dibongkar, ikan yang bisa kita kirim mencapai seribu ton,” kata Adi. Untuk pengepakan, ia melakukan langsung di dermaga. Sebelumnya dilakukan di gedung pelelangan ikan, tetapi karena gedung itu sedang direhab untuk sementara dipindahkan.[]

08

Edisi II/2019

Laporan Utama

09

Perizinan

Edisi II/2019

Merevisi UU Penghambat Investasi Melalui Omnibus Law

I

STILAH omnibus law mendengung tak lama setelah Presiden Joko Widodo dilantik sebagai Presiden RI untuk periode kedua pada Oktober 2019 lalu. Istilah itu pun akhirnya menjadi perbincangan publik dan dinilai sebagai terobosan baru dalam dunia regulasi di Indonesia.

Konsep omnibus law diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia. Jumlahnya pun tak sedikit, ada 62 ribu regulasi di berbagai lembaga di Indonesia yang selama ini—diakui atau tidak—menjadi hambatan pembangunan Indonesia.

Sebagai contoh, Menteri Sofyan Djalil pernah mengatakan bahwa ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan, berarti yang harus direvisi adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, ternyata masih ada ganjalan dalam regulasi yang lain seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Revolusi di bidang hukum (omnibus law) ini dilakukan Presiden Jokowi untuk mempercepat laju investasi di Indonesia. Bila iklim investasi semakin membaik otomatis akan membuka peluang kerja yang semakin besar. Hasil akhirnya tentu saja akan meminimalisir angka pengangguran dan masyarakat prasejahtera di Indonesia.

Omong-omong, apa itu omnibus law? Secara sederhana omnibus law merupakan produk hukum baru berupa undang-undang untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Irlandia sebelumnya telah sukses dengan prakti ini, di mana satu undang-undang baru menggantikan 3.225 undang-undang sebelumnya. Pencapaian ini dianggap sebagai rekor dunia untuk praktik omnibus law.

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Lambung

Omnibus Law è Sebuah revolusi hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal optimalisasi regulasi Definisi

è Omnibus law adalah sebuah undang-undang yang merevisi sejumlah bahkan puluhan beleid (UU/peraturan).

Latar belakang

è Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, antara satu regulasi dengan regulasi lainnya saling berbenturan Output

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat meninjau pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya (20/11/2019). (Foto Humas Pemerintah Aceh)

Mangkurat, Mirza Satria Buana PhD, seperti dilansir detik.com mengatakan bahwa kewenangan yang muncul dalam UU kompilasi (omnibus) ini akan relatif “aman” dari kepentingan politik. Hal itu tak terlepas dari keterlibatan dan konsolidasi banyak pihak selama proses legislasi berlangsung.

Marthunis

Wacana ini mulai digulirkan sejak tahun 2015 di periode pertama Presiden Jokowi menjabat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para akademisi pun mendukung rencana tersebut, dibuktikan dengan keluarnya Rekomendasi Jember hasil Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 yang digelar di Jember, Jawa Timur pada November 2019.

Dua tahun setelah rekomendasi itu, Presiden Jokowi mengkonkretkan rencana tersebut dengan mengajak DPR menerbitkan

dua undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas,” ucap Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik jadi Presiden RI 2019-2024.

Dua UU tersebut merupakan omnibus law di mana, “Satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.

Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” kata Jokowi.

Untuk menyukseskan realisasinya hingga ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, Pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi tentunya harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program agar visinya bisa selaras.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, selaku pihak yang berurusan langsung dengan kedua produk hukum di atas terkait regulasi investasi sudah siap dengan adanya perubahan sistem ini.

Bahkan, menurut penjelasan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal DPMPTSP Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., di tahapan internal sudah mulai didiskusikan dengan seluruh kepala bidang.

Walaupun, secara teknis perannya ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selaku pihak yang memproduksi peraturan perundang-undangan di daerah dan bersama eksekutif dalam hal ini Biro Hukum Setda Aceh dan SKPA terkait.

“Secara langsung dengan DPRA kita belum bicarakan, tetapi bisa jadi kita juga akan membuat omnibus qanun nantinya karena ada beberapa qanun kita yang mengatur perizinan seperti Qanun Minerba, Qanun Perikanan, dan Qanun Kehutanan, itu complicated. Bisa jadi kita membuat omnibus qanun yang menjadi pijakan dasarnya nanti. Ini baru tahap kita diskusikan di internal, tapi sekarang kan kita bisa lakukan secara paralel,” ujarnya kepada Tabloid Investasi, Selasa, 26 November 2019.

Marthunis berharap omnibus law yang kemungkinan nantinya menjadi produk turunan berupa omnibus qanun bisa semakin membuka pintu investasi di Aceh. Terutama dalam sektor manufaktur dan jasa sesuai prioritas Presiden Jokowi dan prioritas Pemerintah Aceh dalam Rencana Umum Penanaan Modal Aceh.“Walaupun

è Penyeragaman kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemrintah daerah Rencana

è Eksekutif mengajak legislatif untuk menggabungkan 74 UU di bidang investasi dalam dua UU: 1. UU Cipta Lapangan Kerja 2. UU Pemberdayaan UMKM “Segala bentuk kendala harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.”

Presiden Jokowi

untuk saat ini pengusaha yang mengajukan izin paling banyak itu di sektor energi, dan perkebunan. Kita sendiri berharap industri bisa lebih banyak ke depan karena memang sudah kita persiapkan untuk itu seperti hadirnya Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Kawasan Industri Ladong di Aceh Besar, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe di Lhokseumawe dan Aceh Utara,”ujarnya.[]

10

Info Perizinan

Edisi II/2019

11

Siap Hijrah Menuju Sistem Perizinan Online Terpadu “Melalui sistem ini tenaga fungsional di instansi terkait yang berhubungan dengan regulasi investasi akan ditempatkan langsung di DPMPTSP Aceh”

S

EBAGAI marketing agency-nya Pemerintah Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh terus memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menjaring calon investor agar mau berinvestasi di Aceh. Termasuk di dalamnya sinkronisasi antara kebijakan di pusat dan daerah, khususnya dalam hal investasi. Tujuannya agar mekanisme pengurusan izin investasi semakin mudah dan sederhana yang berdampak pada semakin tergiurnya calon investor pada Indonesia dan Aceh khususnya.

Di periode kedua ini, Presiden Jokowi yang dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019 lalu bersama pasangannya Ma’ruf Amin, setidaknya memiliki lima prioritas yang menjadi dasar dalam membangun Indonesia lima tahun ke depan.

Prioritas pertama, yakni pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Dewasa ini, terampil saja belum memadai, SDM Indonesia ke depan juga harus melek teknologi.

Kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antara kawasan produksi dengan kawasan distribusi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata.

Selanjutnya, prioritas ketiga Presiden Jokowi yakni menyederhanakan segala bentuk regulasi yang menjadi kendala dalam hal investasi. Istilah ini dipopulerkan dengan nama “Omnibus Law” yang diadopsi dari luar negeri dan telah terbukti efisien dalam memaksimalkan iklim investasi.

Keempat, melakukan reformasi birokrasi besar-besaran. Misalnya dengan memangkas jalur atau prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Begitu juga dengan tingkat eselonisasinya juga

Tampilan halaman website OSS.

akan disederhanakan. Terakhir adalah transformasi ekonomi yang akan difokuskan pada sektor manufaktur dan jasa. Tidak lagi mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam seperti sebelumnya.

DPMPTSP Aceh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh tak menampik bila selama ini masih ada kendala dalam hal realisasi investasi, baik di Aceh maupun di Indonesia terutama terkait dengan ketersediaan lahan.

Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, Vietnam termasuk yang disukai investor karena kemudahan ketersediaan lahan yang ada di sana.

“Dalam hal menerjemahkan visi misi Pak Presiden mengenai regulasi investasi ini kita sepakat bahwa sistem perizinan antara di pusat dengan di Aceh harus sama. Oleh karena itu kita sudah mengadopsi sistem OSS yang diluncurkan oleh BKPM RI dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2020 nanti,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. kepada Tabloid Investasi, Selasa, 27 November 2019.

Sistem OSS yang dise-

but Marthunis merupakan kepanjangan dari online single submission atau sistem perizinan online terpadu.

Ini merupakan pengembangan sistem dalam rangka percepatan dan kemudahan berusaha dan berinvestasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk tingkat nasional, dan DPMPTSP untuk level provinsi maupun kabupaten/kota. Otomatis akan sangat efisien dalam hal waktu, tenaga, maupun biaya yang dikeluarkan.

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelatihan-pelatihan teknis mengenai OSS juga sudah sering dilakukan di kabupaten/kota untuk mempersiapkan tenaga fungsionalnya.

Dengan adanya sistem ini kata Marthunis, akan sangat menguntungkan bagi calon investor dalam mengurus perizinan. Di mana mereka hanya perlu mengunggah dokumen melalui perangkat elektronik saja. Untuk tahapan selanjutnya, para calon investor juga tidak perlu mendatangi banyak instansi/kementerian terkait untuk mengurus rekomendasi agar perizinan keluar. Cukup melalui satu pintu saja di

“Dengan sistem ini, para calon investor bisa submit administrasinya di pusat (BKPM), nah nanti kalau tujuan investasinya di provinsi mana tinggal diarahkan ke provinsi yang bersangkutan,” ujarnya lagi.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, DPMPTSP Aceh saat ini sedang dalam masa transisi dari sistem sebelumnya yang manual menuju sistem yang terintegrasi secara nasional.

Dengan adanya sistem ini, keluhan para pengusaha terkait keterlambatan terbitnya rekomendasi dari dinas teknis nantinya tidak akan terjadi. Sebab, melalui sistem ini tenaga fungsional di instansi terkait yang berhubungan dengan regulasi investasi akan ditempatkan langsung di DPMPTSP. “Jadi,

Dengan adanya OSS, akan sangat menguntungkan bagi calon investor dalam mengurus perizinan.

semua proses pengurusan izin tidak ada lagi di instansi lain, cukup di sini saja,” kata Marthunis.

Walaupun, hingga saat ini baik di pemerintah pusat maupun di Aceh belum diterapkan, tetapi di internal DPMPTSP sendiri sudah dibahas dan sudah siap menjalankan aturan tersebut.

Sementara terkait persoalan lahan, yang selama ini menjadi keluhan investor adalah singkatnya masa sewa lahan milik pemerintah yang hanya lima tahun. Untuk harmonisasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan gubernur agar masa sewa bisa lebih panjang maksimal 30 tahun.

“Bila masa sewanya cuma lima tahun dianggap tidak menguntungkan bagi investor sehingga ini perlu dicarikan formulasinya juga. Kita di Aceh sedang mempersiapkan pergu yang mengatur itu, jadi nanti setiap per lima tahun itu hanya dilakukan evaluasi saja.

Kalau dalam evaluasi itu ada wanprestasi ya izinnya bisa dicabut.”

Dalam menyusun pergub tersebut, Pemerintah Aceh merujuk pada konsep yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Adanya kepastian regulasi mengenai persoalan ketersediaan lahan ini diharapkan bisa melegakan para calon investor yang ingin berinvestasi jangka panjang di Aceh.

“Rancangan pergub ini juga untuk menindaklanjuti aturan dari pusat terkait kebijakan dalam hal investasi,” kata Marthunis.

Sejalan dengan ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI juga telah merilis Kamus OSS yang diterbitkan pada 11 November 2019 yang bisa diakses melalui https://oss.go.id/. Dalam kamus ini berisikan daftar pertanyaan dan jawaban yang paling sering diajukan oleh pelaku usaha dan penggunaan layanan lainnya.[]

Realisasi

Edisi II/2019

Tren Investasi di Aceh Tahun 2019 Lampaui Target Nasional

D

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama dua tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang cukup positif.

Tercatat selama kurun waktu 2019 hingga pada Triwulan III, realisasi investasi mencapai Rp5 triliun, melampaui dari target yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yaitu sebanyak Rp4 trilliun.

Kepala DPMPTSP Aceh, Dr. Aulia Sofyan mengatakan pencapaian realisasi tersebut dihitung baru hanya sampai pada Triwulan III 2019. Sementara untuk total realisasi secara keseluruhan pada tahun 2019 diprediksikan akan mencapai Rp5,5 triliun.

Menurutnya, peningkatan realisasi investasi yang signifikan tersebut disumbangkan oleh investasi pada sektor hotel dan restoran, listrik, gas, dan air serta sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang bersumber dari penanamam dalam dan luar negeri.

Menurutnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode tahun 2019 berdasarkan asal negara didominasi oleh negara Perancis, Malaysia, Hong- kong, RRT, Afghanistan, Belgia, dan Singapura dengan total investasi sebanyak

Dr. Aulia Sofyan

Total realisasi investasi PMDN tahun 2019 mencapai Rp2,545,106 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 106.49%, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,232,545 triliun.

$92.056.820, $30.005.927, $28.660.173, $6.317.286, dan $3.349.349 secara berurutan.

“Tren peningkatan realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di Aceh semakin membaik, dan kita berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dapat mempertahankan citra Aceh sebagai daerah tujuan utama untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Komoditas kelapa sawit yang melimpah di wilayah barat selatan Aceh berpotensi diolah menjadi produk turunan

Meskipun tejadi perkembagan positif, Kepala DPMPTSP Aceh, Dr. Aulia Sofyan mengatakan pemerintah tetap akan meningkatkan pengawalan dan pembinaan terkait alur perizinan investasi yang lebih intensif sehingga dapat meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepala DPMPTSP Aceh menyampaikan bahwa perkembangan realisasi investasi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sempat mengalami penurunan, tapi pada tahun selanjutnya menunjukkan tren yang positif.

“Penurunan realisasi investasi pada periode 2017 - 2018, salah satu faktornya

tidak lepas dari perkembangan investasi nasional dan kondisi ekonomi global yang juga menurun” ujarnya kepada Tabloid Investasi, pada Kamis, 28 November 2019.

Dari data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh, secara total realisasi investasi untuk periode tahun 2019 diprediksikan akan mencapai Rp 5.5 triliun, meningkat sebesar 296,03 % dibandingkan tahun 2018.

Sementara tren pada

REALISASI INVESTASI PMA PERIODE 2019 BERDASARKAN SEKTOR USAHA

2017 (USD) Asal Negara

2018 (USD)

Nilai Investasi

Asal Negara

Hotel dan Restoran

Asal Negara

Gabungan Negara

7,177,276 Inggris

1,546,795 Perancis

92,056,820

2

Malaysia

3,086,529 Gabungan Negara

1,459,009 Malaysia

30,005,927

3

Perancis

513,804 RRC

4

Uni Emirat Arab

113,480 Perancis

5

Australia

6

RRC

432,889 Hongkong, RRT

6,324,851

90,642 Korea Selatan

43,918 Belgia

6,317,286

56,312 Singapura

21,535 Singapura

3,349,343

42,101,837 19,487,061

Industri Kimia Dan Farmasi

6,324,851

Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan

6,317,286

Industri Makanan

1,599,761

Jasa Lainnya

953,886

Pertambangan

28,660,173

75,410 Afghanistan

92,381,208

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

Nilai Investasi

1

Nilai Investasi

Listrik, Gas dan Air

2019 (TW I - III ) (USD)

Nilai Investasi

2019 (TW I - III) (USD)

Sektor

REALISASI INVESTASI PMA PERIODE 2017-2019 BERDASARKAN NEGARA ASAL No

periode sebelumnya, yaitu pada periode 2017 hingga 2018 mengalami penurunan sebesar 30,43%.

Total realisasi investasi PMDN tahun 2019 mencapai Rp 2,5 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 106.49 %, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1,2 triliun.

Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2,5 triliun, naek 4,642,40 % dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2018 sebesar Rp. 53.7 Miliar.

526,729

Perdagangan dan Reparasi

241,303

Industri Pembekuan Ikan

-

Industri Pembekuan Ikan

-

REALISASI INVESTASI ACEH PERIODE 2017 s.d 2019 No

Jenis Inv

1

PMDN

2

PMA TOTAL

2017 (Rp. Juta) TW-I

2018 (Rp. Juta)

TW-II

TW-III

TW-IV

647,927

516,200

66,520

450,313

3,565

133,606

1,465

29,509

651,492

649,807

67,985

479,822

Total

2019 (Rp. Juta)

TW-I

TW-II

TW-III

TW-IV

Total

TW-I

TW-II

TW-III

TW-IV

Total

1,680,961

356,053

317,761

297,811

260,920

1,232,545

1,772,744

456,013

316,349

168,145

5,527

23,259

7,167

17,797

53,749

379,085

524,697

1,645,227

0

2,549,009

1,849,106

361,580

341,019

304,978

278,717

1,286,294

2,151,829

980,710

1,961,576

0

5,094,115

2,545,106

12

Investasi

Edisi II/2019

KEK Solusi Membangkitkan Ekonomi di Barsela

P

lt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Rabu, 9 Oktober 2019 telah mengumumkan usulan tiga daerah potensial di barat selatan Aceh kepada Pemerintah Pusat untuk dibentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) atau kawasan industri terpadu (KIT). Tiga daerah itu, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya.

Pemilihan itu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kesesuaian lahan, dukungan sektor swasta, infrastruktur, dan lain-lain.

Keseriusan itu ditunjukkan Pemerintah Aceh dengan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas RI agar usulan KEK tersebut bisa masuk dalam RPJMN 2019-2024.

Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim menjelaskan, konsep dasar pembangunan KEK adalah pemberian insentif pada badan usaha dan pelakau usaha

K

ERJA sama segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMTGT) berpotensi besar menjadi tujuan investasi utama di Aceh. Langkah itu terus dilakukan Pemerintah Aceh dengan meningkatkan kegiatan pada koridor-koridor ekonomi yang telah dibentuk dalam kerja sama ini.

Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Abel Muhammad Agung, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat peranan Aceh dalam kerja sama IMT-GT. Terutama di sektor penerbangan untuk membuka jalur baru antara Banda Aceh-Phuket– Penang, diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi signifikan di sektor pariwisata.

Menurut Abel, kerja sama ini berfokus di bidang perdagangan dan investasi.

yang melakukan kegiatan investasi di KEK. “Tujuan pengembangan KEK ini untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa sesuai dengan Undang-Undang 39 Tahun 2019 tentang KEK. Untuk sasaran pengembangan KEK, agar meningkatnya penanaman modal, optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” ujarnya kepada Tabloid Investasi, Kamis, 28 November 2019.

Dengan begitu adanya percepatan perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pengembangan antarwilayah. Seterusnya, juga terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi yang men-

yangkut dengan industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

“Dalam pembangunan KEK ini ada pembagian peran, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran swasta. Untuk pemerintah pusat sendiri adalah menetapkan norma standar, pedoman, dan manualnya.

Kemudian memberikan insentif dan kemudahan, serta dukungan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur wilayah. Sementara pemerintah daerah sebagai penerima manfaat terbesar, harus ikut bertanggung jawab dalam penciptaaan iklim usaha yang kondusif keamanan, ketertiban dan pemberian insentif daerah.

Setelah itu juga memberikan kemudahan pelayanan dan bantuan kemudahan dalam penyediaan lahan,” jelas Helvizar.

Dalam pembangunan KEK di barsela ini, kata

13

Helvizar, memiliki kriteria lokasi dan zona, yaitu sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan pemprov, pemda/ pemkot, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional Indonesia/terletak pada wilayah potensial sumber daya unggalan dan mempunyai batas yang jelas.

Sementara untuk zona KEK, meliputi pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan ekonomi lainnya.

“Intinya pemerintah ingin menciptakan, memfasilitasi bagaimana adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, apa pun lokomotifnya, karena lokomatif itu akan bisa menghela pergerakan perekonomian rakyat di kawasan itu, sehingga kita menciptakan itu sebanyak-banyaknya, sepanjang potensi itu dimiliki. Kalau potensi itu ada, tugas pemerintah sebagai katalisator,” jelasnya.

Helvizar mengatakan,

Memperkuat Koridor Ekonomi Aceh Melalui Hubungan IMT-GT “Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dan peluang yang di dapat dari kerja sama IMT GT ini untuk kepentingan Aceh, membuka konektivitas baru baik udara dan laut, termasuk mengirimkan petani milenial ke Thailand,” kata Abel Muhammad Agung saat dijumpai Tabloid Investasi di ruang kerjanya, Rabu, 27 November 2019.

Sejauh ini proyek IMTGT yang sedang berjalan di Aceh membuka konektivitas udara baru (Sabang–Phuket– Krabi–Langkawi). Pemerintah Aceh telah meminta Air Asia untuk membuka jalur penerbangan baru antara Banda Aceh – Phuket (Thailand).

Sementara Banda Aceh IMT-GT Green Cities Program, di antaranya green transport, green energy, dan green waste management. The 3rd IMTGT Green Council Meeting memilih Aceh sebagai Ketua Green Council untuk periode 2018/2019 dan Wali Kota

banda Aceh dipilih sebagai Ketua Green Cities Mayors periode 2018–2019.

Untuk green transport, Asia Development Bank (ADB) memberikan asistensi kepada Banda Aceh untuk mengembangkan rencana yang fokus pada sistem perparkiran dan non-motorized transport. “Saat ini, project ini sedang dalam tahapan penghimpunan data,” ujarnya.

Pada 2019 kegiatan terkait IMT-GT, di antaranya IMT-GT Marine Festival (Sabang) 27–30 April 2019 untuk meningkatkan kunjungan turis, memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memperkuat strategi bersama IMT-GT sub region di sektor pariwisata.

Begitu juga IMT-GT Cruise Business Forum yang berlangsung pada 16 Oktober lalu, sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan IMTGT ke 25 di Krabi, Thailand.

Universitas Syiah Kuala dipercayakan menjadi tuan

rumah pelaksanaan workshop kelompok Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle Network (IMT-GT Uninet) 2019 pada 5-6 September 2019.

IMT-GT Uninet adalah kerja sama antaruniversitas di tiga negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pertemuan yang dinamakan IMT-GT Uninet Strategic Action Plan (2017-2021) merupakan bagian dari evaluasi rencana aksi strategis yang telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu dan upaya memperluas jaringan kerja sama pengajaran dan penelitian.

“Dalam forum tersebut ada penandatanganan MoU kerja sama antara anggota Uninet Indonesia dengan Fig Direct SDN BHD untuk project superfruits,” sebut Abel.

Abel menambahkan, pada pertemuan 16th Chief Minister and Governor’s Forum (CMGF) 12 September 2019 di Krabi, Thailand, Plt. Gubernur Aceh menjadi

wilayah barsela memiliki potensi perkebunan kelapa sawit hingga ke Kabupaten Singkil.

“Nah, potensi apa yang ada, peluang apa yang dimungkinkan untuk ekspor.

Maka di situlah pemerintah hadir untuk mempercepat ini. Hari ini barsela sudah ada tiga yang berpacu untuk itu, sebenarnya banyak, tapi potensi yang kira-kira menurut hemat kita masuk dalam kriteria tiga besar daerah tadi. Itupun menurut klasifikasinya masing-masing, ada yang KEK ada juga yang kawasan industri terpadu,” paparnya.

Dari tiga besar tersebut, tambahnya, pemerintah hanya memfasilitasi sebagai regulator, sementara yang bergerak di lapangan para pengusaha.

“Harapan kita dengan adanya KEK ini nanti turunan dari CPO akan tumbuh di KEK, jangan seperti hari ini kita masih baru sampai di tingkat CPO kelapa sawit. Dengan adanya KEK, nilai tambahnya itu bisa di sabun, mentega, minyak, lipstik, dan lainnya,” kata dia.[]

pimpinan delegasi RI, Pemerintah Aceh menawarkan kerja sama baru di antaranya investasi di KIA Ladong dan KEK Arun-Lhokseumawe.

Menawarkan juga kepada Provinsi Songkhla, Thailand untuk kerja sama peningkatan kapasitas bagi petani Aceh.

Sedangkan kerja sama Aceh–Andaman Nicobar yang diberi nama IMT-GT Plus Business Connectivity sebagai koridor ekonomi baru, memiliki peluang untuk menarik jumlah turis yang datang ke Aceh, meningkatkan investasi dan perdagangan, misalnya pemenuhan kebutuhan Andaman baik kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Inisiasi barunya antara lain dengan mengembangkan konektivitas udara IMTGT dan Andaman Nocobar (Banda Aceh-Port Blair– Phuket – Langkawi dan Kuala Lumpur–Banda Aceh–Port Blair).[]

Investasi

Edisi II/2019

Menyulap Rupa Eks-Terminal Keudah seperti Twin Tower Negeri Jiran “Kawasan ini dinilai strategis karena menawarkan view Krueng Aceh yang memiliki nilai sejarah yang panjang” Oleh Hendra Keumala

H

UJAN baru saja mengguyur sebagian wilayah Kota Banda Aceh saat Tabloid Investasi menyambangi kawasan eks-terminal labi-labi di Jalan Cut Meutia Banda Aceh, Rabu siang, 27 November 2019.

Kawasan yang secara administrasi masuk ke Gampong Keudah, Kecamatan Baiturrahman ini sudah lama tak lagi beroperasi. Alhasil kawasan itu terlihat tak terawat walaupun di sekitarnya masih ada aktivitas.

Amatan Tabloid Investasi, sejumlah infrastruktur yang sebelumnya dibangun untuk melengkapi fasilitas terminal mulai rusak seperti tempat duduk penumpang yang tak lagi beratap. Cat temboknya mulai terkelupas dan tampak kusam. Pada malam hari, kawasan seluas 11,7 ribu meter persegi itu lebih banyak dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan sepatu.

Tak jauh dari situ, di lokasi eks-penjara Keudah yang sebelumnya berupa tanah kosong di pojokan antara Jalan Cut Meutia dengan Jalan Tentara Pelajar, dalam sepekan terakhir mulai ramai karena berubah menjadi arena pasar malam. Warga berdatangan untuk menjajal aneka wanaha yang ada di sana seperti perahu naga, tong setan, dan lain-lain.

Tak lama lagi pemandangan itu mungkin akan segera berubah. Pasalnya, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat ini akan melakukan penandatanganan MoU pembangunan hotel di kawasan eks-terminal Keudah tersebut. Adapun investornya berasal dari negeri jiran Malaysia. Berdasarkan pembicaraan tahap

Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menunjukkan lokasi Terminal Keudah kepada calon investor asal Malaysia

awal, rencananya lokasi itu akan disulap menyerupai Petronas Twin Tower Malaysia. Di mana akan ada hotel dan pusat perbelanjaan modern.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman memastikan penandatanganan MoU itu akan dilakukan kedua belah pihak pada 5 Desember 2019. Ini merupakan komitmen kedua belah pihak untuk merealisasikan megaproyek perdagangan dan jasa setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lokasi pada 11 November 2019.

Banda Aceh merupakan kota yang pa­ ling aman di Indonesia dan ini juga te­ lah mendapat penghargaan.

Adapun perusahaan yang akan melakukan investasi itu adalah Nun Utama Holdings.

Kawasan ini juga dinilai strategis karena menawarkan view Krueng Aceh yang memiliki nilai sejarah yang panjang.

“Untuk perizinan dan teknis pengelolaan tinggal kita atur nantinya, setelah

Menara Petronas di Malaysia. (Foto Getty Images)

penandatanganan kita beharap peletakan batu pertama dapat kita lakukan dalam tahun ini juga,” kata Aminullah Usman saat diwawancarai Tabloid Investasi pada Selasa, 26 November 2019.

Aminullah menyampaikan nantinya pembangunan direncanakan setinggi 10 lantai. Lantai satu hingga empat untuk mal, lima dan enam untuk hotel, di atasnya hingga lantai 10 berupa menara seperti menara kembar di Kuala Lumpur. Jika tidak ada kendala, akhir Desember atau awal tahun 2020 bisa dimulai pengerjaannya.

Menurut Aminullah, peluang untuk investasi di bidang bisnis dan jasa masih sangat besar di Banda Aceh.

Banda Aceh sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat di Aceh. Sektor bisnis dan jasa juga sangat menunjang industri pariwisata yang sedang digenjot

Pemerintah Aceh.

Wali kota juga mengharapkan jajaran pemerintahannya dan masyarakat agar menyambut dengan tangan terbuka setiap calon investor yang datang. Memberikan pelayaan dengan baik, memberi kemudahan-kemudahan, jangan malah dipersulit karena ini akan menguntungkan Banda Aceh mulai dari menampung tenaga kerja, meningkatkan PAD, kunjungan wisatawan bertambah, dan aset Pemko juga produktif.

Aminullah menambahkan pihaknya akan terus berupaya melakukan perkembangan di bidang investasi dan terus menawarkan kepada investor agar mau berinvestasi di Banda Aceh.

Banda Aceh menurutnya merupakan kawasan yang tepat untuk melakukan investasi. Pertama, karena Banda Aceh merupakan kota

yang sedang berkembang pesat di Aceh yang banyak didatangi pengunjung.

Kedua, Banda Aceh merupakan kota yang paling aman di Indonesia dan ini juga telah mendapat penghargaan. Di samping itu eksekutif juga akan memberikan kemudahan dalam perizinan bagi para investor yang masuk, artinya tidak akan mempersulit dalam perizinan.

“Di samping itu, di Banda Aceh kita masih memiliki lokasi untuk investor, karena itu kita mempermudahkan dalam hal pembebasan tanah, kemudian sekali lagi kita harapkan dukungan masyarakat. Jadi kita akan buat kesepakatan dengan masyarakat terlebih dulu jika ingin membangun sesuatu,” ucapnya.

Menurutnya dengan mempermudah perizinan untuk investor kemudian membuat mereka tertarik menanamkan modalnya di Banda Aceh, maka akan mampu menampung tenaga kerja. Oleh karena itu pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan memberikan kenyamanan dan akan menggandeng seluruh elemen, termasuk TNI/Polri.

Sebelumnya, pada 11 November 2019 lalu tim Nun Utama Holding telah melihat langsung lokasi tersebut.

Tinjauan yang diawali dengan audiensi kepada Wali Kota Banda Aceh itu dihadiri langsung oleh General Chairman Nun Utama Holdings, Ahmad Moh Adnan; General Presiden Faza Al Farizi; dan General Director Zulhelmi Mairin.

Rombongan itu juga membawa sejumlah jajaran teknis seperti direktur teknis, kepala konstruksi, perencana kota, dan arsitek.

“Investmen ke Banda Aceh akan lebih cepat sepertinya karena dukungan penuh dari Pak Wali,” ujar General Chairman Nun Utama Holdings Ahmad Moh Adnan.[]

14

Kemitraan

Edisi II/2019

15

Bupati Janjikan Kemudahan Investasi di Aceh Besar Oleh Taufan Mustafa

M

ELIMPAHNYA potensi wisata alam dan bahari di Kabupaten Aceh Besar membuka peluang besar bagi calon investor untuk mengelolanya.

Pemkab Aceh Besar menjanjikan kemudahan perizinan investasi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

“Secara perizinan kita dorong terus supaya mudah, supaya investasi bisa tumbuh dengan baik seperti ada pabrik jagung dari Korea, ada PT JAPFA di Seulimuem, dan KIA di Ladong,” ujar Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, kepada Tabloid Investasi, Rabu

malam, 27 November 2019.

Untuk investasi andalan kata Mawardi, yang paling bagus yang memberi efek bagi masyarakat, bukan hanya untuk PAD saja. Misalnya seperti kehadiran PT JAPFA yang membangun kawasan ayam petelur dan pabrik pengolahan jagung.

“Kalau perusahaan pen-

Untuk para investor yang ingin berinvestasi di Aceh Besar, akan diberikan kemudahan.

etasan telur ayam itu, bisa mengembangkan petani dan peternak, kemudian pabrik jagung juga bisa menghidupkan para petani yang menanam jagung,” jelasnya.

Sementara untuk bidang pariwisata, tak hanya pantai dan alam, tetapi juga wisata sejarah seperti Tanoh Abe, Kubah Masjid Tsunami, dan situs sejarah lainnya. Belum lagi potensi wisata kuliner yang kian digemari.

“Untuk para investor yang ingin berinvestasi di Aceh Besar, akan diberikan kemudahan, selama investasi tersebut tidak memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial,” kata Mawardi.

Banyak yang melirik Aceh Besar saat ini dan terus diberi ruang untuk mereka asalkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak perusahaan vital di Aceh Besar seperti PT Solusi Bangun Andalas, bandara, dan sebagainya itu adalah investasi yang memberi dampak positif, termasuk perhotelan. Ke depan di Aceh Besar akan dibangun beberapa hotel lagi, dan perusahaan tersebut sudah memberikan komitmen untuk membangun, baik di jalan Blang Bintang, Lambaro, dan Keutapang, itu sangat berpotensi untuk investasi bisnis perhotelan,” sebutnya.[]

Dukungan Media Penting untuk Investasi Aceh

K

etua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Tarmilin Usman, mengatakan media sebagai penyebar informasi dan kontrol sosial berperan penting dalam keberlangsungan investasi di Aceh.

“Menyangkut informasi tentang investasi, tentunya informasi-informasi yang bersifat edukasi, tidak provokatif, sehingga dengan tujuan pemerintah misalnya mengajak investor berinvestasi di Aceh tentu mereka membutuhkan keamanan dan kenyamanan, terutama kenyamanan dalam informasi. Kalau informasinya simpang siur dan hoaks misalnya, kan ragu-ragu juga mereka. Maka di sini peran media saya pikir sangat penting,” ungkap Tarmilin,

Tarmilin Usman

Investor yang menanam mo­ dal di PT EMM, akhir­nya jadi kon­flik. Itu terjadi karena tersumbatnya informasi yang benar.

Kamis (28/11/2019).

Dalam hal ini, keterbukaan informasi dari instansi pemerintah yang membidangi investasi juga harus terbuka kepada pers. Sehingga masyarakat atau pengusaha bisa mendapatkan informasi yang utuh.

“Padahal masyarakat dan investor itu ingin mengetahui secara utuh, misalnya terkait suatu masalah atau satu item terhadap investasi yang ada di Aceh. Karena masyarakat kita di Aceh ini kan masih rentan dengan investor, apalagi kadangkadang ada pihak-pihak yang memprovokasi, misalnya kalau masuk invetor maka akan menjadi beginilah, begitulah, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dalam hal-hal seperti itu media berperan penting

dalam meluruskan informasi yang bengkok.

“Misalnya kita beri contoh seperti investor yang menanam modal di PT EMM, akhirnya jadi konflik. Itu terjadi kalau menurut saya karena tersumbatnya informasi yang benar. Oleh karenanya pemerintah dengan media dalam investasi ini harus betul-betul bermitra, enggak boleh menganggap media ini sebelah mata, apa pun ceritanya informasi benar itu sangat penting demi kelancaran investasi,” kata Tarmilin.

Selama ini menurutnya sudah terjalin hubungan antara media dengan pemerintah, tetapi dinilai belum optimal. Media perlu dilibatkan lebih intens sehingga bisa berperan aktif dalam hal pembangunan di Aceh,

khususnya yang berkaitan dengan investasi. Jadi, relasi yang dibangun tidak cukup sebatas hubungan personal insan pers.

“Semua media dan organisasi pers apa saja yang ada di Aceh harus dilibatkan dan diajak, kalau betul-betul kita ingin membangun Aceh. Karena media ini juga memiliki saringan, sebab tidak mungkin segala informasi harus diinformasikan, apalagi informasi-informasi yang dapat merugikan daerah. Namun demikian bukan juga berarti pemerintah bisa mengintervensi media, akan tetapi memiliki kesepahaman dalam membangun supaya investor bisa masuk ke Aceh dengan aman, nyaman, tanpa ganjalan dan simpang siur informasi,” terang Tarmilin.[]

Kemitraan

Edisi II/2019

DPRA: Kalau Ada Kendala Kita Cari Solusi Bersama

K

etua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan bila pihaknya sangat mendukung kegiatan investasi di Aceh. Hal itu tak terlepas dari masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh di tingkat nasional, bahkan belum mencapai angka 4%.

“Kita sangat mendukung investor ingin menanam saham di Aceh, tapi juga harus dilibatkan dari sektor swasta hingga investasi berjalan dengan baik nantinya. Nanti di mana ada kendala dan masalah, mari kita cari solusi untuk menuntas ma-

salah tersebut,” kata Dahlan kepada Tabloid Investasi, Rabu, 28 November 2019.

Ia menjelaskan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri Aceh, dan BPKS diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga diminta segera merealisasikan KEK barsela dan KEK pariwisata.

“Ini semua harus ada yang bertanggung jawab, tentunya pemerintah Aceh juga harus memastikan, misalkan SKPA mana yang memastikan dan jangan dianggap ini program kegiatan mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pihaknya akan memanggil SKPA, BPMA, PT PEMA, dan BPKS untuk mendengar

Kita sangat mendukung investor ingin menanam saham di Aceh, tapi juga harus dilibatkan dari sektor swasta hingga investasi berjalan dengan baik nantinya.

Dahlan Jamaluddin

program kerja ke depan.

“Sesuai dengan program Presiden Jokowi seperti dalam visi dan misi melanjutkan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang harus dilakukan pemerintah Aceh sesuai dengan program nasional,” katanya.

Dia menyebutkan pihaknya sangat mendukung presiden Jokowi membuat sebuah konsep perundang-undangan yang disebut omnibus law.

“Karena selama ini aturan dan regulasi menjadi sebuah problem tersendiri terkait investasi, jadi presiden menginstruksikan untuk memudahkan dan penyederhanaan birokrasi, aturan itu sangat bermanfaat,” pungkasnya.[]

“Investasi Solusi Mempercepat Kemajuan Aceh”

K

ETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Makmur Budiman, mengatakan bila Kadin terus melakukan terobosan dan mempromosikan Aceh untuk mendukung investasi di Aceh.

“Sejauh ini kita dorong IKM Aceh untuk cepat bergerak dan hambatan-hambatan untuk IKM kita coba rekomendasikan untuk dipermudah. Maka semua itu perlu revolusi semua aspek,” ujar Makmur, Selasa, 26 November 2019.

Potensi Aceh cukup besar, sehingga mempunyai peluang bagi investor untuk berinvestasi besar-besaran di Aceh. Di antaranya, pabrik semen di Laweung, pabrik granit, pabrik minyak goreng, pabrik pakan ternak, termasuk pabrik kertas, dan banyak potensi lain.

Peran Kadin sendiri juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai akses menjaring investor luar agar mau berinvestasi di Aceh.

“Kita melakukan per-

Kita dorong IKM Aceh untuk cepat bergerak dan hambatan-hambatan kita coba rekomendasikan untuk dipermudah. temuan dengan Menteri Perikanan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan untuk memberikan informasi dan memohon kepada pemerintah pusat untuk membuat treatment khusus tentang Aceh.

Misalnya untuk memodernisasi pelabuhan-pelabuhan di Aceh supaya terjadi ekspor-impor di pelabuhan Aceh, dan kita juga minta ke pemerintah India melalui dubesnya agar setiap kegiatan ekspor CPO ke India harus melalui pelabuhan di Aceh,” katanya.

Kadin juga sudah meminta pemerintah untuk memprioritaskan jalanjalan ke sentra parawisata.

Selain itu juga menjadikan Aceh sebagai rute penerbangan dengan tiket yang terjangkau.

Untuk membuka gerbang investasi di Aceh kata dia, perlu adanya kebijaksanaan dari Plt Gubernur Aceh dan semua dinas juga berpikir terkait pengembangan pariwisata yang ada di Provinsi Aceh.

“Mudah-mudahan ini suatu lompatan besar di samping kita juga meminta kepada pemda tingkat dua untuk membuat perda ekonomi kreatif sebagai benteng pertahanan resesi.

Kita juga meminta

kepada Kadin tingkat dua untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kita juga merekomendasikan agar semua kepala dinas, DPRA, DPRK, Kadin dan semua asosiasi untuk membina satu UMKM di masing-masing daerah sehingga langkah-langkah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran lebih efektif,” saran Makmur

Budiman.

Makmur juga menekankan pentingnya berkolaborasi untuk meyakinkan investor.

Ia berharap seluruh pengusaha Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh agar sama-sama membantu dan ikut serta dalam mempromosikan Aceh di mancanegara sehingga Aceh menjadi target para investor untuk berinvesatsi.

“Kita selaku Kadin sedang bicara dengan Alibaba Group untuk bisa melaksanakan training centre di semua tingkat dua karena sekarang kita berada pada zaman yang tidak menentu, pola kerja lama, pola produksi lama dan pola pemasaran lama semua udah berubah, jadi di sini Kadin minta untuk akses ke perbankkan dipermudah,” harapnya.[] Makmur Budiman

16

Edisi II/2019

Sosok

ACEH TERBUKA UNTUK INVESTOR W

dr. Azharuddin

gkin Aceh ini terlalu seksi karena dulunya daerah konflik sehingga kalau ada apa-apa beritanya langsung disebarkan keseluruh dunia?” ujarnya dengan nada bertanya.

Dalam setiap kesempatan ia selalu mempromosikan bahwa Aceh sangat aman untuk berinvestasi. Dengan terus adanya informasi positif tentang Aceh, investor tidak ragu lagi untuk ke Aceh. Bila dibandingkan dengan daerah lain terkait masalah industri, Aceh menurutnya tergolong sangat mudah, baik dari segi sewa tanah, listrik, air, dan lainnya.

“Air kita banyak, tapi bagaimana caranya untuk kita manfaatkan. Halhal begini yang harus ada kajian dari Pemerintah Aceh terutama dinas terkait. Di Aceh ini ada bandara, pelabuhannya juga bagus. Kita sudah ada Sabang, Krueng Raya, kemudian Lhoksemawe,” katanya.

Keberadaan Kamar Dagang dan Industri Aceh menurutnya juga berperan besar dalam mempromosikan Aceh.[]

Malik Mahmud Al Haytar

ALI Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al Haytar mengatakan, Aceh merupakan negeri yang aman, damai, dan terbuka untuk semua pihak. Ia sangat menyayangkan bila masih ada yang menganggap Aceh ini tidak aman.

“Ini karena pemberitaan atau informasi yang disajikan tidak seimbang dengan kenyataan di Aceh.

Lebih-lebih terkait syariat Islam sehingga orang beranggapan syariat Islam itu hanya cambuk. Padahal tidak demikian. Syariat Islam tidak menghambat investasi,” ujarnya kepada Tabloid Investasi, Selasa, 26 November 2019.

Jika dibandingkan dengan daerah lain menurutnya Aceh lebih nyaman dan aman, terlebih bagi para turis yang berkunjung ke Aceh.

“Budaya kita adalah peumulia jamee, inilah yang harus kita rawat dan jaga. Tapi seperti saya katakan tadi, beritanya saja yang mungkin agak miring diinformasikan. Apakah mun-

EKSPANSI RSUZA DENGAN SKEMA KPBU S ebagai proyek pertama program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Aceh, Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin akan mengembangkan enam center of excellent, yaitu trauma center, eye center, kidney center, heart center, brain center, wing executive, dan parkir terpadu empat lantai.

Pembangunan ini dibiayai melalui skema KPBU yang dananya berasal dari Kementerian Keuangan RI. Perjanjian pelaksanaan fasilitas dan pendampingan transaksi pada proyek KPBU

dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah dilakukan pada Rapat Peningkatan Kemandirian Fiskal Aceh Januari 2019 lalu.

Pada tahun 2021-2023 terus mengembangkan pelayanan dengan penambahan 750 lebih tempat tidur baru, dan 26 kamar operasi menghindari antrean operasi.

“Dan satu lagi yang fenomenal adalah pusat radio onkology, yang dibiayai dengan dana APBA, dengan skema multiyears (20192021). Semoga semua akan Allah mudahkan segala upaya dalam memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Aceh dan luar Aceh sekalipun,” kata Direktur RSUZA Dr. dr. Azharuddin SpOT-(K) Spine FICS, seperti

diberitakan aceHTrend.

Tahun depan RSUZA menargetkan mendapat akreditasi Joint Comission International (JCI) yang diterbitkan badan akreditasi nonprofit dari Amerika Serikat (USA), lembaga ini mendapat mandat untuk menilai standar pelayanan kesehatan tingkat dunia.

Sebelumnya, RSUZA juga telah memperoleh predikat Bintang 5 (SNARS).

“Untuk menuju akreditasi internasional dari Joint Commision International (JCI) ini kami sudah mempersiapkan semua indikator yang menjadi syarat utama. Kita sudah Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang menjadi prioritas,” kata Dr. dr. Azharuddin SpOT-(K) Spine FICS, Jumat (11/10/2019).[]